DAFTAR ISI TABLE OF CONTENS

TABLE OF CONTENS

DAFTAR ISI

Tema Theme PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Highlight 2011

3 5 6 16 17

Fokus Pada Pelayanan Focus on Service

22

Performa Penting 2011 Important Performance in 2011 Peristiwa Penting 2011 Important Events in 2011 Sertifikasi dan Penghargaan Certificates and Awards Ikhtisar Keuangan, Operasional dan SDM Financial Highlight, Operational and Human Resource Ikhtisar Laba Cabang Tahun 2011 Highlight of Branch Profit in 2011 Highlight Sasaran, Strategi & Prospek Usaha Target Highlight, Strategy and Business Prospect Infrastruktur untuk Perekonomian Negara Infrastructure for National Economy

Laporan Manajemen Management Report

25 32 40

Laporan Dewan Komisaris Commissioner Board Report Laporan Direksi Director Report Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2011 Annual Report Responsibility 2011

Profil Perusahaan Company Profile

44 45

Sekilas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in Brief Jejak Langkah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Historical Track of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Visi dan Misi Perusahaan Corporate Vision and Mission Nilai-nilai dan Sasaran Perusahaan Value and Corporate Objective Kegiatan Usaha Business Activities Wilayah Operasional Perusahaan Corporate Operational Area Profil Cabang Pelabuhan & Unit Bisnis Port Branches & Business Unit’s Profile Fasilitas dan Peralatan Facilities and Equipments Akuntan Publik Perusahaan Company’s Public Accountant Informasi Pemegang Saham Shareholder Information

20 21

48 50 51 52 53 59 61 62 Analisa & Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan Analysis and management discussion for corporate performance

64 68 75

81

Tinjauan Operasional Per Pusat Pelayanan Operational Review per Service Center Tinjauan Laporan Kinerja Keuangan Review of Financial Performance Report Kemampuan Pinjaman dan Kolektabilitas Piutang Loan Capability and Receivable Collectibility Struktur Modal dan Likuiditas Capital Structure and Liquidation Informasi Material Atas Investasi Barang dan Modal Material Information Of Goods and Capital Investments Benturan Kepentingan Conflict of Interest Informasi Keuangan yang bersifat Luar Biasa, Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Transaksi Lindung Nilai Extraordinary Financial Information, Realization Of Use Of Fund From General Offerings and Value Protect Transaction Perubahan Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Change Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Information and Existed Material Facts After Financial Report Date Perubahan Peraturan Perundang-undangan Amendment Regulation Legislation

Tinjauan Pendukung Usaha Business Support Review

83 88 93

Sumber Daya Manusia Human Resource IT Governance Pengadaan Procurement

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

95

Tata Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance

76 76 76 76

77 78

Aspek Pemasaran , Prospek Usaha dan Pengembangan Bisnis Aspects of Marketing, Business Prospects and Development

146

Aspek pemasaran Marketing Aspect

150

Prospek Usaha dan Pengembangan Bisnis Business Prospects and Development

Tanggung Jawab Sosial Social Responsibility

157 159 160 161 162

Kebijakan CSR CSR Policy Program Kemitraan Partnership Program Program Bina Lingkungan Community Development Distribution Program Rencana Tahun 2012 Plan Year of 2012 Profil Mitra Binaan Perusahaan Partnership Member Profile

Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report

166

172

Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan Directors Statement Letters relating to the Directors Responsibility on the Financial Report Opini Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Opinion of Auditor Independen on the Financial Report Laporan Keuangan Independen Financial Report Independent

Data Perusahaan Company Data

228 230 233 235 237 238 240 242

Profil Dewan Komisaris Profile Of The Board Of Commissioners Profil Direksi Profile Of Board Of Directors Profil Komite Audit Audit Committee Profile Profil Manajemen Management Profile Pejabat Senior Key Personnel Struktur Organisasi Organization Structure Alamat Kantor Cabang dan Unit Bisnis Port Branches and Business Units Address Daftar istilah Glossaries

168

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

1

2

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Laporan Tahunan 2011

FOKUS PADA PELAYANAN Focus on Services

“PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melangkah pasti

“PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) steps convincely,

mewujudkan sebuah Badan Usaha Pelabuhan (BUP)

revealing itself as a qualified service provider in Port

yang mampu memberikan pelayanan bermutu bagi

Businesses. Facilities Repair and improvement are

pelanggan. Perbaikan dan pembenahan fasilitas terus

continously made. During 2010 the total investment

dilakukan. Selama tahun 2010 total investasi sebesar

was Rp 572 billion and in 2011 was Rp 1,268 billion,

Rp 572 Milyar dan tahun 2011 sebesar Rp 1,268 Triliun

which showed 121,66 % increment. High investment

mengalami kenaikan sebesar 121,66 %. Besarnya

in 2011 was a manifestation of Company’s commitment

investasi di tahun 2011 ini merupakan bentuk komitmen

meet customers’ need of fast, secure and efficient

perusahaan terhadap kebutuhan para pelanggan

services. There is no choice for organization to be the

yaitu pelayanan yang cepat, aman dan efisien. Tak ada

best in competition except by conducting organization

pilihan bagi organisasi untuk unggul dalam persaingan

management which focuses in serving customer, since

kecuali dengan melakukan pengelolaan organisasi

customer is an important element in Coporate’s future

yang fokus melayani pelanggan karena pelanggan

continuity…”

adalah bagian penting keberlangsungan perusahaan di masa depan…”


3

4


PERFORMA PENTING 2011 Performances in 2011

• Laba Bersih Rp 211.335.377.811,- mengalami kenaikan hingga 52,40 % .

• Net Profit Rp 211.335.377.811,- increasing 52,40 % .

• Pendapatan operasi Rp 1.163.630.554.090,- mengalami kenaikan 17,73 %.

• Operational Income Rp 1.163.630.554.090,increasing 17,73 %.

• Beban Usaha Rp 821.138.206.815,- mengalami kenaikan 8,58 %.

• Business Expenses Rp 821.138.206.815,increasing 8,58 %.

• Kas Perusahaan Rp 390.294.012.917,- mengalami kenaikan 29,09 % .

• Corporate Cash Rp 390.294.012.917,increasing 29,09 %.

• Total aktiva Rp 3.446.574.931.408,- mengalami kenaikan 71,88 %.

• Total Asset Rp 3.446.574.931.408,- increasing 71,88 %.

• Nilai Investasi Rp 1.268.666.245.258,- mengalami kenaikan 121,66 % .

• Investment Value Rp 1.268.666.245.258,increasing 121,66 %.

• Kunjungan Kapal mencapai 61.552 Call atau 122.765.532 Gross Tonnage (GT).

• Ship Call of 61.552 Calls or 122.765.532 Gross Tonnage (GT).

• Total Bongkar Muat Barang sebesar 77.629.349 Ton.

• Total Cargo Handling 77.629.349 Ton.

• Bongkar Muat Peti Kemas sebesar 1.277.709 TEUs, mengalami peningkatan 14,96 %.

• Container Handling 1.277.709 TEUs, increasing 14,96 %.

• Total Arus Penumpang sebesar 5.460.493 orang mengalami kenaikan 8,78 %.

• Total Passanger Flow 5.460.493 people, increasing 8,78 %.

• Kekuatan SDM pada Tahun 2011 adalah sebanyak 1.244 orang.

• Human Resource Power in 2011 are 1.244 people.

• Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2011 adalah “Sehat” dengan penggolongan “AA” dengan skor 86,20 point.

• Corporate Health Level in 2011 is “Healthy” with category “AA” and score 86,20 point.


5

v

PERISTIWA PENTING 2011 Important Events in 2011

1 Januari / January 25-29 Januari 2011 | Pelindo I Golf Open Tournament 2011 Sebagai apresiasi perusahaan atas kerjasama dan dukungan para mitra dalam mengembangkan jasa dan bisnis di bidang Kepelabuhanan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang biasa dikenal dengan Pelindo I menggelar “PELINDO I GOLF OPEN TOURNAMENT 2011” pada tanggal 25-29 Januari 2011 di Graha Metropolitan Golf & Country Club Medan. Acara ini diikuti oleh 80 golfer profesional dan 40 golfer amatir berasal dari wilayah kerja Pelindo I yang meliputi Provinsi Aceh, Sumut, Riau dan Riau Kepulauan. Sedangkan untuk kategori Gathering diikuti 128 golfer yang merupakan relasi bisnis dan pelanggan Pelindo I. January 25-29, 2011 | Golf Open Tournament 2011 Pelindo I As an appreciation from Company to its partners for their corporation and support in developing port service and business, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), which is known as Pelindo I, held “PELINDO I GOLF OPEN TOURNAMENT 2011” on January 25-29, 2011 at Graha Metropolitan Golf & Country Club Medan. This event was participated by 80 professional golfers and 40 amateur golfers from Pelindo I working area included Aceh, North Sumatra, Riau and Riau Islands. While for Gathering category, it was followed by 128 golfers from business relations and customers of Pelindo I.

2 Februari / February 2 Februari 2011 | Kerjasama Pelindo I - Bank Mandiri Untuk melancarkan rencana investasi yang akan dilakukan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memperoleh dukungan dana dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam wujud pemberian kredit investasi sebesar 1 (satu) Triliun. Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT Pelindo I (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertempat di Plaza Mandiri Jakarta. February 2, 2011 | Cooperation of Pelindo I - Bank Mandiri To smoothen its future investment planning, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was financially supported by Mandiri Bank Tbk Corporation, manifested in a credit loan disbursment as much as 1 trillion. The signing of this Loan Credit Agreement was attended by Director and Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Mandiri Bank Tbk Corporation at Plaza Mandiri Jakarta. 18 Februari 2011 | Bedah Buku “Menatap Punggung Muhammad” Sebagai rangkaian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad 1432 H, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggelar bedah buku “Menatap Punggung Muhammad” yang ditulis oleh penulis muda dari Bandung Fahd Djibran, di Masjid Al Bahar Kantor Pusat. February 18, 2011 | Book Review ‘Menatap Punggung Muhammad’ As the series of Maulid Nabi Muhammad 1432 H celebration, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a book review “Menatap Punggung Muhammad” written by a young writer from Bandung, Fahd Djibran, at Masjid Al Bahar, Head Office.

6


3 Maret /March 12 Maret 2011 | Peluncuran Belawan Logistic Center (BLC) Memperluas usahanya Pelindo I me-launching unit usaha pelayanan depo petikemas yang bernama BLC (Belawan Logistic Center). BLC sebagai penyedia jasa logistik yang terlengkap dengan memiliki keunggulan dalam memberikan layanan, selain letaknya yang strategis. March 12, 2011 | Belawan Logistic Center (BLC) Launching In expanding its business, Pelindo I launched a service business unit of container depot named BLC (Belawan Logistic Center). BLC , as the most complete logistic service provider, has a priority in giving excellent service, besides its strategic location.

19 Maret 2011 | Pameran Pekan Raya Sumatera Utara ke - 40 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berpartisipasi dalam Perayaan Ulang Tahun Sumatera Utara melalui Pameran Pekan Raya Sumatera Utara ke-40. Acara ini digelar untuk memperingati Hari Jadi Sumatera Utara yang ke-63, tanggal 15 April 2011. Menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan daerah, serta mendorong keikutsertaan para pengusaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produkproduknya. Dengan mengikuti event ini menunjukkan dukungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. March 19, 2011 | 40th North Sumatra Fair Exhibition PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) participated in North Sumatera Anniversary Celebration through the 40th North Sumatra Fair Exhibition. This exhibition was held to celebrate the 63th of North Sumatera Anniversary, April 15, 2011. It became a potential promotion event for local featured products, and to increase participation of small and middle enterprises in promoting their products. By participating in this event, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has shown its support to its surrounding communities’ economy. 21 Maret 2011 Peresmian Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meresmikan pengoperasian Terminal Penumpang Domestik di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. March 21, 2011 The Launching of Sri Bintan Pura Tanjungpinang Port Domestic Passanger Terminal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) operated Domestic Passanger Terminal at Sri Bintan Pura Tanjungpinang Port for the first time.

4 April / April 1 April 2011 Bantuan CSR untuk Korban Bencana Banjir di Medan Labuhan dan Medan Baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyerahkan bantuan dalam bentuk sembako untuk korban banjir yang terjadi di Medan Labuhan dan Medan Baru, Kota Medan. April 1, 2011 CSR aid for Flood Disaster Victim in Medan Labuhan and Medan Baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) submitted aid in the form of basic needs to flood disaster victims which was conducted at Medan Labuhan and Medan Baru, in Medan.


7

4 April / April 12-14 April 2011 Pameran Indonesia International Infrastructure 2011 Conference and Exhibition (IIICE 2011) Dalam mempromosikan potensi terbaik serta mendorong pertumbuhan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di masing-masing wilayah dari 33 provinsi di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di bawah Kementerian Perhubungan, turut berpatisipasi dalam Pameran Indonesia International Infrastructure 2011 Conference and Exhibition (IIICE 2011) yang diselenggarakan di Jakarta. Ajang tahunan ini mempertemukan para pembeli daerah dan pusat, pemasok lokal maupun internasional, serta para pejabat. April 12-14, 2011 Indonesia International Infrastructure 2011 Conference and Exhibition (IIICE 2011) In promoting the best potency and supporting the growth of sustainable infrastructure development at every area of 33 provinces in Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) under Transportation Ministry, participated in Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2011 (IIICE 2011) held in Jakarta. The annual event bring the local and central buyers, local and international suppliers and important officials/ functionaries.

5 Mei / May 23 Mei 2011 Sharing and Session dengan Renald Kasali, “Transformasi Bisnis Budaya dan Mindset” Agar menumbuhkembangkan mindset karyawan dalam mentransformasi bisnis menjadi tangguh dan inovatif, Manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggelar Sharing and Session dengan Rhenald Kasali dengan tema “Transformasi Bisnis Budaya dan Mindset dalam Membuat Usaha Menjadi Tangguh dan Inovatif Melalui Upaya Cracking Zone”, di Ruang Bandar Deli, Cabang Pelabuhan Belawan. May 23, 2011 Sharing and Session with Renald Kasali, “Mindset and Cultural Business Transformation” To develop employee’s mindset in transforming business to become qualified and innovative one, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Management held a Sharing and Session with Keynote speaker Rhenald Kasali and theme “Mindset and Cultural Business Transformation to create a strong and innovative Business through the Cracking Zone Effort”, at Bandar Deli Room, Belawan Port Branch. 31 Mei 2011 Pelindo I melakukan penambahan Alat: 5 unit RTG , 3 unit HMC, dan 2 unit Kapal Pandu Untuk meningkatkan kinerja di lapangan penumpukan (CY), mempercepat layanan bongkar muat peti kemas, serta meningkatkan kualitas pelayanan jasa pelabuhan, maka manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menambah alat bongkar muat serta kapal pandu diantaranya 5 unit RTG Rubber Tyred Gantry (RTG), 3 unit Harbour Mobile Crane (HMC) dan 2 unit Kapal Pandu untuk Pelabuhan Belawan dan Belawan International Container Terminal (BICT). Masing-masing 3 unit HMC untuk Pelabuhan BICT dan Belawan, 5 unit RTG untuk BICT dan 2 unit Kapal Pandu di Pelabuhan Belawan. May 31, 2011 Pelindo I provide additional equipments: 5 units RTG , 3 units HMC, and 2 units Pilot Boat To increase the performance at Staking Yard (SY), to be more rapid in giving container loading and unloading services and to increase port service quality; therefore, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) management added loading and unloading equipment and Pilot Boat such as 5 units RTG Rubber Tyred Gantry (RTG), 3 units Harbour Mobile Crane (HMC) and 2 units Pilot Boats for Belawan Port and Belawan International Container Terminal (BICT). Each Stacking Yard gets 3 units HMC for BICT Port and Belawan, 5 units RTG for BICT and 2 units Pilot Boats at Belawan port.

8


5 Mei / May Tanjung Pinang

Lhokseumawe

31 Mei 2011 Pelindo I meraih penghargaan Penghargaan Bendera Emas SMK3 Cabang Pelabuhan Tanjungpinang dan Pelabuhan Lhokseumawe Sebagai bukti atas sistem manajemen perusahaan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memperoleh Penghargaan Bendera Emas SMK3 berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh Sucofindo International Certification Services (SICS). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar untuk Pelabuhan Tanjungpinang dan Pelabuhan Lhokseumawe di Jakarta. May 31, 2011 SMK3 Gold Flag Award for Tanjungpinang Port Branch and Lhokseumawe Port As the evidence of Company’s Management System in controlling the risks related to working activities in order to create a safe, efficient and productive work place, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) achieved SMK3 Gold Flag Award based on audit result by Sucofindo International Certification Services (SICS). The award was submitted by Indonesian Manpower and Transmigration Ministry, Muhaimin Iskandar, for Tanjungpinang Port and Lhokseumawe Port in Jakarta.

6 Juni / June 16 Juni 2011 | Kapal Tunda untuk Pelabuhan Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Belawan menambah satu unit kapal tunda (tugboat), dengan nilai investasi sekitar Rp 41,6 miliar. Kapal ini dibuat oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dan diberi nama Sei Deli, memiliki kekuatan daya mesin 2 x 1.600 HP (Horse Power). Dengan hadirnya kapal ini diharapkan mampu meningkatkan availabilitas dan utilitas SBPP (Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan) di Pelabuhan Belawan. June 16, 2011 | Tugboat for Belawan Port PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan Port Branch added one unit of tugboat with investment value about Rp 41.6 billion. It was made by PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) and named as Sei Deli, with 2 x 1.600 HP (Horse power). By the existence of this ship hopefully can increase availability and utility of SBPP (Guidance Service Aid Facility) at Belawan Port. 18 Juni 2011 Dua Unit Container Crane (CC) di Belawan International Container Terminal (BICT) Dua unit Container Crane (CC) datang ke BICT sebagai wujud realisasi investasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dua unit Container Crane (CC) mempunyai kapasitas 40 ton, dibuat oleh Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) Cina senilai Rp128 milyar. CC ini diharapkan dapat mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di BICT (Belawan International Container Terminal). June 18, 2011 2 Units of Container Crane (CC) at Belawan International Container Terminal (BICT) 2 units of Container Crane (CC) came to BICT as the investment realization of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 2 units of Container Crane (CC) with 40 ton capacity, made by Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC) China at the price of Rp 128 billion. Existance of these two CCs is expected to accellarate the loading and unloading container service at BICT (Belawan International Container Terminal). 22-23 Juni 2011 | 32nd APA Working Comittee Meeting Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asean Ports Association Working Comitte Meeting (APA WCM) ke 32. Acara ini diselenggarakan di Medan Sumatera Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bersama dengan Pelindo II, III dan IV. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat ikatan kerjasama negara-negara anggota ASEAN terutama dalam bisnis kepelabuhanan. June 18, 2011 | 32nd APA Working Comittee Meeting Indonesia had a chance to be the host of the 32nd Asean Ports Association Working Comitte Meeting (APA WCM). The meeting was held in Medan, North Sumatera by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) together with Pelindo II, III and IV. This meeting was aimed to strengthen the relation of ASEAN countries cooperation mainly in port businesses. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

9

6 Juni / June 25 Juni 2011 | Pelindo I Peduli Gempa Tarutung PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyalurkan bantuan bencana gempa Tarutung senilai Rp 150 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai dan sembako yang terdiri dari gula, minyak goreng, mie instan dan selimut. June 25, 2011 | Pelindo I Tarutung Earthquake Care PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed IDR 150 million donation to eartquake victims at Tarutung. This donation was given in cash and primary need (sembako) contained of sugar, coconut oil, instant nuddle and blanket.

7 Juli / July 22 Juli 2011 | Penyerahan PKBL dan CSR di Banda Aceh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyerahkan bantuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan total senilai Rp 1,4 miliar di wilayah kerja Pelindo I di Provinsi Aceh yaitu Cabang Lhokseumawe dan Malahayati. Perusahaan juga menyerahkan 5.000 bibit pohon Trembesi bantuan Presiden RI di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. July 22, 2011 | PKBL and CSR Aid in Banda Aceh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) submitted a certain amount of fund, of Partnership and Environment Development Programs, totally IDR 1,4 billion to Pelindo I working are in Aceh Province namely Lhokseumawe and Malahayati Branches. Corporate also submitted 5.000 seeds of Trembesi on behalf of Presiden RI at Nagan Raya Regency, Aceh.

24 Juli 2011 | Pelindo I Peduli Pendidikan dan Olahraga Kepedulian perusahaan terhadap pendidikan serta olah raga, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengadakan acara yang mengambil tema “Pelindo I Peduli Religi dan Olah Raga” dan “Belawan Pelabuhanku”. Dimana dalam acara ini memberikan wadah bagi kreatifitas anak-anak serta karyawan. July 24, 2011 | Pelindo I Concern to Education and Sport Refer to Corporate’s concern toward education and sport, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a program called “Pelindo I Peduli Religi dan Olah Raga (Pelindo I’s concerns on religion and Sport)” and “Belawan Pelabuhanku (Belawan My Port)”, while this program facilitated the creativeness of children and employee.

29 Juli 2011 | Pelindo I mengadakan Pasar Murah di Belawan Jelang Ramadhan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selenggarakan Pasar Murah. Pasar murah ini merupakan salah satu program dari Kementerian BUMN yang diharapkan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok menyambut datangnya bulan Ramadhan 1432 H. Pasar Murah ini digelar di wilayah operasional Pelindo I Kecamatan Medan Belawan. Pasar murah ini menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula dan minyak goreng. July 29, 2011 | Pelindo I held a Bazaar at Belawan By the time of Ramadhan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Bazaar. This Bazaar was one of BUMN Ministerial programs, expected to be able to stabilize the price of public primary necessities in welcoming Ramadhan 1432 H. This Bazaar was held at Pelindo I operational area, Medan Belawan Subdistrict. Primary goods like rice, sugar and coconut oil were sold in this Bazaar.

10


8 Agustus / August 9 Agustus 2011 | Pergantian Jajaran Direksi Pelindo I Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Nomor : KEP-174/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), susunan Direksi Pelindo I berubah. Perubahan tersebut meliputi Direktur Utama, Alfred Natsir yang menggantikan Harry Sutanto, Direktur Keuangan Farid Luthfi menggantikan Suwhono dan Direktur Personalia dan Umum, Imran Iskandar menggantikan Pasoroan Herman Harianja. Pada 9 Agustus 2011, Direksi baru berkenalan dengan para karyawan Kantor Pusat. August 9, 2011 | Pelindo I Board of Directors Structural Reformation Based on State Owned Enterprises Ministry Decree as Shareholder Number: KEP-174/ MBU/2011 July 25, 2011 about resignation and appointment of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Directors, Pelindo I structure of Directors was changed. This reformation including Alfred Natsir replacing Harry Sutanto as President Director, Farid Luthfi replacing Suwhono as Finance Director and, Imran Iskandar replacing Pasoroan Herman Harianja as Personnel and General Affairs Director . On August 9, 2011, the new Directors introduced themselves to Head Office employees. 20-21 Agustus 2011 | Rapat Kerja Penyusunan RKAP 2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengggelar Rapat Kerja Penyususunan RKAP 2012 di Kantor Pusat Medan. Rapat ini untuk mengevaluasi kinerja semester pertama 2011 dan merumuskan strategi rencana kerja yang lebih realistis sesuai kemampuan cabang masing-masing yang akan dituangkan dalam RKAP 2012. Rapat ini bertema “Peningkatan Profitabilitas Perusahaan Melalui Efisiensi, Intensifikasi Usaha dan Meraih Potensi Pasar Baru” dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Cabang. August 20-21, 2011 | 2012 RKAP Arrangement Working Conference PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Working Conference of 2012 RKAP Arrangement at Head Office, Medan. This meeting was aimed to evaluate first semester performance in 2011 and to compose strategy of realistic work planning in accordance with each branch potency which will be shown in RKAP 2012. Theme of this meeting was “Increasing Company’s Profitability through Business Efficiency and Intensification and Reach New Potential Markets” and attended by representatives from all Branches.

9 September / September 26 September 2011 | Tepung Tawar Calon Jemaah Haji Pelindo I Manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaksanakan Tepung Tawar Haji kepada 37 orang Calon Jemaah Haji Keluarga Besar Pelindo I tahun 1432 H, pada 26 September 2011 di Ruang Selat Malaka Kantor Pusat Pelindo I Medan. Acara ini bertema “Doa Selamat Atas Keberangkatan Calon Jemaah Haji Keluarga Besar Pelindo I tahun 1432 H” dan dihadiri oleh Jajaran Direksi, para pegawai dan Ustazd KH. Amiruddin MS, MA PhD. September 26, 2011 | Tepung Tawar Hajj of Pelindo I The Management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held Tepung Tawar Hajj to 37 Hajj Candidates of Pelindo I Big Family in 1432 H, on September 26, 2011 at Selat Malaka Room, Pelindo I Head Office, Medan. Theme of this event was: “Doa Selamat Atas Keberangkatan Calon Jemaah Haji Keluarga Besar Pelindo I tahun 1432 H” and attended by Board of Directors, employees and Ustazd KH. Amiruddin MS, MA PhD. 30 September 2011 | Pelatihan ISPS Code Training For Port Facility Security Officer Dalam memenuhi standar keamanan pelabuhan menurut IMO, Manajemen menggelar pelatihan ISPS Code Training For Port Facility Security Officer pada 28-30 September 2011. Pelatihan ini bertujuan agar para pegawai memahami peraturan konvensi Internasional / Nasional yang berhubungan dengan keamanan pelabuhan, meningkatkan perhatian mereka terhadap keamanan pelabuhan, memahami penerapan Standar Keamanan Pelabuhan Internasional (ISPS), dan memahami Peraturan Keamanan Fasilitas dalam kegiatan pelabuhan serta Prosedur Keamanan Operasional. September 30, 2011 | Training of ISPS Code Training for Port Facility Security Officer In fulfilling Port Security Standard according to IMO, Management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) conducted training of ISPS Code For Port Facility Security Officer on September 28-30, 2011. This training was purposed that employees shall understand the International/National Convension Regulation which relates to port security, increasing their attention to port security, understanding application of International Port Security Standard, and understanding Facility of Security Regulation in port activities and Operational Security Procedure. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

11

10 Oktober / October 20 Oktober 2011 | Pelindo I mendapatkan penghargaan dari Maersk Line Maersk Line, perusahaan pelayaran terkemuka di dunia, memberikan apresiasi kepada salah seorang pegawai, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Aris Zulkarnaen, yang bekerja di Terminal Petikemas Belawan International Container Terminal (BICT). Penghargaan ini diberikan karena kontribusinya secara aktif baik dalam daily activity maupun sumbang ide selama melayani Maersk Line. October 20, 2011 | Award from Maersk Line Maersk Line, the most famous shipping corporate in the world, gave an appreciation to one of Pelindo I employees, Aris Zulkarnaen, who worked at Belawan International Container Terminal (BICT). This award was given upon his active contribution in his daily activities as well as his idea contribution while serving Maersk Line.

11 November / November 11 November 2011 | One Day Training on Air Emission Inventories Dalam rangka penerapan pelabuhan ramah lingkungan dan menuju pelabuhan ecoport (greenport), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selenggarakan ‘One Day Training on Air Emission Inventories in Ports’ bekerjasama dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenabeit). Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 30 peserta baik dari Kantor Pusat maupun cabang dengan berbagai bidang. November 11, 2011 | One Day Training on Air Emission Inventories In applying a friendly working environment and becoming to be an ecoport (greenport), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held ‘One Day Training on Air Emission Inventories in Ports,’ cooperate with GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenabeit). This training was joined by 30 participants from Head Office as well as Branches with various fields. 21 November 2011 | Pelindo I Rombak Pejabat Struktural Dalam menunjang pertumbuhan perusahaan lebih merombak cepat dan meningkatkan pelayanan, Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), beberapa pejabat struktural di Lingkungan Pelindo I. Pelantikan ini diadakan, di Ruang Selat Malaka, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). November 21, 2011 | Pelindo I Structural Officials Reformation In supporting more rapid corporate growth and service increament, Board of Directors of Pelindo I reformation of several structural officials in Pelindo I. The inauguration took place at Selat Malaka Room, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Head Office.

23 November 2011 | Kunjungan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke BICT Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau secara langsung kondisi Pelabuhan Belawan dan Belawan International Container Terminal (BICT), permasalahan yang dihadapi, kendala serta pengembangan pelabuhan ke depan. November 23, 2011 | Minister of State Own Enterprise (BUMN) Visit, Dahlan Iskan to BICT Minister of State Owned Enterprises, Dahlan Iskan with his group visited PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). This visit was aimed to monitor directly Belawan Port and Belawan International Container Terminal (BICT) condition, to see the actual problems, obstacles and port’s development.

12 Desember / December 12 Desember 2011| Pelatihan Sosialisasi K3 dan Pengoperasian Alat Bongkar Muat Manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggelar pelatihan Sosialisasi K3 dan Pengoperasian Alat Bongkar Muat untuk seluruh pegawai operasional Belawan International Container Terminal (BICT) yang dimulai 12 Desember 2011. Pelatihan ini adalah upaya manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat namun juga aman dan nyaman. Pelatihan ini dibagi dalam 11 gelombang. December 12, 2011 | K 3 Socialization Training and Loading Unloading Equipment Operation PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Management conducted K3 Socialization and Loading/ Unloading Equipment Operation Trainings for all operational employees of Belawan International Container Terminal (BICT) started on December 12, 2011. This training was one of Management efforts to increase rapid, secure and comfortable service quality. This training was devided to 11 periods.

12



13

14



15

SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN Certificates and Awards

ISO

• • • • •

ISO 9001 : 2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Belawan oleh Sucofindo International Certification Services (SICS). ISO 9001 : 2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Dumai oleh PT Standards Assurance Innovation Global (PT SAI GLOBAL). ISO 9001 : 2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Pekanbaru oleh PT Standards Assurance Innovation Global (PT SAI GLOBAL). ISO 9001 : 2008 untuk Jasa Pelayanan Kapal dan Barang dianugerahkan kepada Pelabuhan Tanjungpinang oleh PT Standards Assurance Innovation Global (PT SAI GLOBAL). ISO 9001 : 2008 untuk Jasa Pengelolaan Terminal Internasional Peti Kemas dianugerahkan kepada Belawan International Container Terminal oleh PT SGS.

•

ISO 9001 : 2008 for Ship and Goods Service certified to Belawan Port by Sucofindo International Certification Services (SICS).

•

ISO 9001 : 2008 for Ship and Goods Service certified to Dumai Port by PT Standards Assurance Innovation Global (PT SAI GLOBAL). ISO 9001 : 2008 for Ship and Goods Service certified to Pekanbaru Port by PT Standards Assurance Innovation Global (PT SAI GLOBAL). ISO 9001 : 2008 for Ship and Goods Service certified to Tanjungpinang Port by PT Standards Assurance Innovation Global (PT SAI GLOBAL). ISO 9001 : 2008 for Container International Terminal Management Service certified to Belawan International Container Terminal by PT SGS.

• • •

ISPS CODE ISPS Code yang diterima Perusahaan untuk Cabang/Unit adalah sebagai berikut: 1. Pelabuhan Belawan 2. Belawan International Container Terminal 3. Pelabuhan Dumai 4. Pelabuhan Tanjungpinang 5. Pelabuhan Lhokseumawe 6. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 7. Pelabuhan Sei Pakning 8. Pelabuhan Kuala Tanjung 9. Pelabuhan Malahayati

ISPS Code accepted by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for its Branch/Unit are as follow: 1. Belawan Port 2. Belawan International Container Terminal 3. Dumai Port 4. Tanjungpinang Port 5. Lhokseumawe Port 6. Tanjung Balai Karimun Port 7. Sei Pakning Port 8. Kuala Tanjung Port 9. Malahayati Port

SERTIFIKASI K3 DAN SMK3 / K3 AND SMK3 SERTIFICATION

• • • • • •

Sertifikasi Bendera Perak K3 dan SMK3 di Pelabuhan Pekanbaru dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (20 Mei 2011 - 20 Mei 2014). Sertifikasi Bendera Emas K3 dan SMK3 di Pelabuhan Lhokseumawe dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (20 Mei 2011 - 20 Mei 2014). Sertifikasi Bendera Emas K3 dan SMK3 di Pelabuhan Tanjungpinang dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (20 Mei 2011 - 20 Mei 2014). Sertifikat Bendera Emas K3 dan SMK3 di Pelabuhan Dumai dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (4 Mei 2010 - 4 Mei 2013). Sertifikat Bendera Emas K3 dan SMK3 di Belawan International Container Terminal (BICT) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (20 Februari 2009 - 20 Februari 2012). Sertifikasi Bendera Emas K3 dan SMK3 di Pelabuhan Belawan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

16

• • • • • •


K3 and SMK3 Silver Flag Certification at Pekanbaru Port from Indonesian Manpower and Transmigration Ministry (May 20, 2011 – May 20, 2014). K3 and SMK3 Gold Flag Certification at Lhokseumawe Port from Indonesian Manpower and Transmigration Ministry (May 20, 2011 – May 20, 2014). K3 and SMK3 Gold Flag Certification at Tanjungpinang Port from Indonesian Manpower and Transmigration Ministry (May 20, 2011 – May 20, 2014). K3 and SMK3 Gold Flag Certification at Dumai Port from Indonesian Manpower and Transmigration Ministry (May 4, 2010- May 4, 2013). K3 and SMK3 Gold Flag Certification at Belawan International Container Terminal (BICT) from Indonesian Manpower and Transmigration Ministry (February 20, 2009 – February 20, 2012). K3 and SMK3 Gold Flag Certification at Belawan Port from Indonesian Manpower and Transmigration Ministry.

IKHTISAR KEUANGAN, OPERASIONAL DAN SDM Summary of Financial, Operating and HR IKHTISAR KEUANGAN / FINANCIAL HIGHLIGHT 2007

2008

2009

2010

2011

940,150,698,326 988,428,977,876

1,163,630,554,090

LAPORAN LABA RUGI / INCOME STATEMENT Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / for year ended on december Pendapatan Usaha / Revenue

695,899,343,542

808,424,386,607

Reduksi Pendapatan / Revenue Reduction

(55,055,928,783)

(7,052,957,607)

(285,246,089)

Pendapatan Usaha Bersih / Total Operating Revenues - Net

640,843,414,759

801,371,429,000

939,865,452,237

Beban Usaha / Operating Expenses Laba Usaha / Operating Profit

-

0

988,428,977,876 1,163,630,554,090

(438,970,953,241) (609,476,878,689) (675,911,936,300) (756,261,964,235) (821,138,206,815) 201,872,461,518

191,894,550,311

263,953,515,937

232,167,013,641

342,492,347,275

18,282,580,898

(53,337,301,433)

(24,218,927,114)

(38,036,857,871)

(62,296,040,302)

Laba Sebelum Pajak / Profit Before Income Taxes

220,155,042,416

245,231,851,744

239,734,588,823

194,130,155,770

280,196,306,973

Beban Pajak / Income Tax

(49,787,191,065)

(64,865,742,068)

(65,009,631,361)

(55,462,552,478)

(68,860,929,162)

Laba Bersih / Net Profit

170,367,851,351

180,366,109,676

174,724,957,462

138,667,603,292

211,335,377,811

Pedapatan (Beban) Non Usaha / Non Operating Income (Expenses)

NERACA / BALANCE SHEET Tanggal 31 Desember / as of 31 December Aktiva Total / Total Asset

1,428,549,343,252 1,454,806,970,788 1,630,824,676,795 2,005,179,954,006 3,446,574,931,408

Aktiva Tetap / Fixed Assets

599,741,350,629

725,145,645,136

786,538,897,480

804,971,783,898 1,645,395,387,655

Total Hutang / Total Liabilities

331,136,112,894

257,066,649,839

316,622,915,040

601,233,577,048 1,456,429,075,068

Jumlah Ekuitas / Stockholder’s Equity

1,097,413,230,358 1,197,740,320,949 1,314,201,761,755 1,403,946,376,958 1,990,145,856,340

RASIO KEUANGAN / FINANCIAL RATIOS (%) 2007

2008

2009

2010

2011

Operating Profit to Revenues

29.01

23.74

28.08

23.49%

29.43%

Operating Profit to Stockholder Equity

18.40

16.02

20.08

16.54%

17.21%

Operating Profit to Total Assets

14.13

13.19

16.19

11.58%

9.94%

Net Profit Margin

26.58

22.63

18.58

14.03%

18.16%

Net Return On Equity

15.52

17.83

15.33

9.88%

15.38%

Return On Assets

11.93

12.40

10.71

0.07

0.06

230.38

476.95

386.17

100.40

100.72

Debt to Equity Ratio

30.17

21.46

24.09

47.52%

81.88%

Total Liabilities to Total Assets

23.18

17.67

19.41

29.98%

42.26%

4.31

5.66

5.15

3.34

2.37

OPERATING RATIOS (%)

FIANANCIAL RATIOS (%) Current Ratio

Total Asset to Total Debt


17

IKHTISAR KEUANGAN / FINANCIAL HIGHLIGHT Jenis Aktiva Total / Total asset Total Hutang / Total Liabilities

2007

2008

2009

2010

2011

1,428,549,343,252

1,454,806,970,788

1,630,824,676,795

2,005,179,954,006

3,446,574,931,408

331,136,112,894

257,066,649,839

316,622,915,040

601,233,577,048

1,456,429,075,068

1,097,413,230,358

1,197,740,320,949

1,314,201,761,755

1,403,946,376,958

1,990,145,856,340

Pendapatan Usaha / Revenue

695,899,343,542

808,424,386,607

940,150,698,326

988,428,977,876

1,163,630,554,090

Laba Usaha / Operating Profit

201,872,461,518

191,894,550,311

263,953,515,937

232,167,013,641

342,492,347,275

Laba bersih / Net Profit

170,367,851,351

180,366,109,676

174,724,957,462

138,667,603,292

211,335,377,811

Jumlah Ekuitas / Stockholder’s Equity

18


IKHTISAR OPERASIONAL / OPERATIONAL HIGHLIGHT No Jenis 1

2 3

4

Satuan / Unit

Kunjungan Kapal Bongkar Muat Barang / Cargo Handling Bongkar Muat Peti Kemas / Container Handling Arus Penumpang / Passenger Flow

2007

2008

2009

2010

2011

Call

75,749

76,164

69,332

61,679

61,552

GT

112,460,655

121,433,788

107,739,275

139,953,211

122,765,532

Ton

75,502,490

75,336,709

67,216,901

78,439,809

77,629,349

Box

659,666

735,134

798,258

899,426

1,034,198

Teus

803,133

900,623

983,085

1,111,398

1,277,709

5,037,969

5,222,712

4,712,393

5,019,908

5,460,493

Orang

IKHTISAR SDM / HUMAN RESOURCE HIGHLIGHT Jumlah SDM JUMLAH/TOTAL : .................

Satuan/unit

2007

2008

2009

2010

2011

Orang / Person

1249

1182

1133

1260

1244


19

IKHTISAR LABA CABANG PELABUHAN TAHUN 2011 Highlight of Port Branches Profits in 2011 IKHTISAR LABA CABANG TAHUN 2011 / BRANCH PROFIT HIGHLIGHT IN 2011 NO

20

CABANG / BRANCH

LABA / PROFIT

1

BICT

2

Belawan

303,243,090,676 56,591,890,314

3

Dumai

60,250,098,050

4

Tanjungpinang

5

Tj. Balai Karimun

6

Lhokseumawe

2,190,256,255

7

Pekanbaru

9,578,030,468

8

Sei Pakning

2,448,424,836

892,308,440 25,729,265,423

9

Kuala Tanjung

9,161,238,065

10

Sibolga

1,121,415,104

11

Tembilahan

12

Tj. Balai Asahan

13

Malahayati

(2,669,012,397)

14

UGK

(1,703,481,884)

15

BLC

8,148,595,485

16

RS. Pelabuhan / RS. Port


393,394,969 749,198,454

49,526,834

HIGHLIGHT SASARAN, STRATEGI & PROSPEK USAHA

Target Highlight, Strategy and Business Prospect 1. Pengembangan Pelabuhan Belawan Sebagai Pelabuhan utama di Sumatera, Pelabuhan Belawan terus melakukan pengembangan karena saat ini telah mencapai kapasitas yang maksimal. Pada tahun mendatang, Belawan International Container Terminal (BICT) akan membangun dermaga sepanjang 700 meter, yang dibagi dalam dua tahap. Tahap I dengan Dana Islamic Development Bank (IDB) dan Tahap II dengan Dana Sindikasi Pelindo I Fasilitas pendukung seperti : Kantor, Bengkel, IT System.

1. Belawan Port Development As the main port in Sumatera, Belawan Port has continuously developed since today it has achieved its maximum capacity. For next years, Belawan International Container Terminal (BICT) will develop a wharf as long as 700 meter, divided into 2 stages. The first stage will be supported by Islamic Development Bank (IDB) fund and the second stage will be supported by Pelindo I Syndication Fund. Supporting facilities such as: Office, Workshop, IT System.

2. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi pelabuhan alternatif pendukung produktivitas Pelabuhan Belawan yang semakin padat. Pelabuhan Kuala Tanjung strategis menjadi logistik hub transportasi laut sesuai konsep Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan sejalan dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai alternatif pengembangan Pelabuhan Belawan dan sebagai Hub Port di Barat. Di Pelabuhan Kuala Tanjung akan dikembangkan Terminal Curah Cair (CPO) dan Terminal Petikemas.

2. Kuala Tanjung Port Development Kuala Tanjung Port has became an alternative port, supporting the more crowded Belawan Port’s productivity. Kuala Tanjung Port location is strategic to be a logistic sea transportation, in compliant with the Blue Print concept of National Logistic System Development, as well as Indonesia Economic Improvement Development and Acceleration (MP3EI) Master Plan, in which Kuala Tanjung Port as the alternative of Belawan Port development and as the west transportation port. At Kuala Tanjung Port, Liquid Bulk (CPO) and Container Terminals will be developed.

3. Pengembangan Pelabuhan Batam Pada tahun 2012, pengembangan Pelabuhan Batam akan dilakukan melalui pembangunan maupun pengoperasian Terminal Petikemas Batu Ampar Sisi Utara dan Selatan serta Terminal Penumpang di Telaga Punggur dan Sekupang.

3. Batam Port Development In 2012, Batam Port development will be done through development as well as operation of North and South Side of Batu Ampar Container and Passanger Terminals at Telaga Punggur and Sekupang.

4. Pengembangan Pelabuhan Dumai Pelabuhan Dumai, sebagai Pelabuhan CPO terbesar di Indonesia, akan melakukan pengembangan baik Terminal Curah Cair maupun Terminal Curah Kering. Pada tahun 2012 ini diperkirakan pembangunan perpanjangan dermaga akan selesai dan disusul dengan pembangunan instalasi rak dan pipa. Terminal Curah Kering direncanakan akan beroperasi pada awal bulan Agustus tahun 2012.

4. Dumai Port Development Dumai Port, as the biggest CPO Port in Indonesia, it will develop Liquid and Dry Bulk Terminals. In 2012, it is predicted that development of wharf expansion will finish and will be continued with rack and pipe instalation development. Dry Bulk Terminal is planned to be operated on August 2012.

5. Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru Terminal Petikemas Perawang Pelabuhan Pekanbaru akan mendeklarasi Terminal Petikemas Perawang yang direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2012.

5. Pekanbaru Port Development, Perawang Container Terminal Pekanbaru Port will declare that Perawang Container Terminal construction is planned to be finished on the 2nd (second) quarter in 2012.

6. Pengembangan Pelabuhan Sibolga Pelabuhan Sibolga menunjukkan peningkatan trafik yang positif karena ditemukannya pangsa pasar baru. Sehingga pada tahun 2012, dalam mendukung kegiatan bongkar muat petikemas, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan investasi berupa perbaikan kerusakan struktur Dermaga dan Trestle Pelabuhan Sibolga, menambah Fix Spreader dan Head Truck + Chassis.

6. Sibolga Port Development Sibolga Port shows positive traffic increment since it found new market target. Therefore in 2012, in order to support container loading unloading activities, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) invested in Wharf and Trestle structure damage repairement of Sibolga Port, and will be add Fix Spreader and Head Truck + Chassis.


21

INFRASTRUKTUR UNTUK PEREKONOMIAN NEGARA Infrastructure for National Economy Komitmen Membangun Konektivitas Nasional Indonesia diprediksi sebagai negara yang berpotensi menjadi calon kekuatan ekonomi baru di dunia pada masa mendatang (20202030) oleh sejumlah lembaga dan institusi bergengsi di dunia. Melihat potensi itu, saat ini bangsa Indonesia sedang bekerja keras dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dengan melakukan program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional yang disebut MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Commitment to Develop National Connectivity Indonesia is predicted as a potencial country for new world economy power candidate in the future (2020-2030) by several prestigious institutions in the world. Looking at such potency, nowadays, Indonesian is working hard to increase its economy by doing Acceleration and Expansion Program of National Economic Development called MP3EI (Master Plan of Acceleration and Expansion Development of Indonesian Economy).

Penguatan Konektivitas Nasional yang efisien dan efektif merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional tersebut. Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/ RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).

Efficient and effective National Connectivity Power is one of the experienced strategies to achieve the acceleration and expansion of national economic development. National Connectivity is an integration of 4 national policy elements, namely National Logistic System (Sislognas), National Transportation System (Sistranas), Territorial Development (RPJMN/RTRWN), Information and Communication Technology (TIK/ICT).

Aspek transportasi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan Konektivitas Nasional. Menurut survei UNTACD, kontribusi moda transportasi dalam perdagangan dunia adalah sebagai berikut: transportasi udara sebesar 0,3%, transportasi darat sebesar 16%, perpipaan 6,7% dan transportasi laut mencapai 77%. Dominannya transportasi laut mengindikasikan bahwa kemajuan perekonomian dan perdagangan nasional adalah dengan menciptakan transportasi laut yang baik dan unggul.

Transportation aspect has an important role in national connectivity development. According to the survey of UNTACD, transportation mode contribution in world trade are as follows: air transportation 0,3%, land transportation as much as 16%, piping 6,7% and sea transportation 77%. The dominance of sea transportation indicates that to increase the national economy and trade is by creating good and qualified sea transportation.

22


Berbicara masalah transportasi laut, maka di dalamnya ada dua komponen penting yaitu sarana kapal dan pelabuhan. Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Discussing sea transportation problem, there are 2 important components namely ship and port facilities. Port, in its activities have very important and strategic role in industrial and trade growth and has become business segment which can give importatnt contribution to national development.

Konsekuensinya, pengelolaan pelabuhan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat. Atas dasar inilah dapat dikatakan bahwa pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur transportasi, dapat membangkitkan kegiatan perekonomian suatu wilayah karena merupakan bagian dari mata rantai dari sistem transportasi maupun logistik.

As the consequency, port management has to be implemented effectively, effciently, and proffesionally, so port service can be smooth, secure and fast. For this reason, it is said that port as one of transportation infrastructures, can generate one territorial economic activity since it is part of transportation and logistic systems cycle.

Melihat peran pelabuhan yang begitu penting bagi perekonomian negara, Pelindo I berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja yang sehat sekaligus pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan diberlakukannya UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, semakin membuka persaingan dalam pengelolaan pelabuhan. Pelindo I telah mempersiapkan langkah strategis untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan konektivitas nasional dalam menghubungkan konektivitas antar pulau maupun antar Negara.

Considering that port has an important role in national economy, Pelindo I commits to increase continuously a healthy performance and sustainable growth at once. With the application of UU No 17, 2008 about Shipping, it opens a competitive port management industry. Pelindo I has prepared strategic way to keep increasing its performance in national connectivity realization to bring the island or country connectivity.

Bersama dengan dukungan seluruh stakeholder-nya, Pelindo I yakin mampu memberi kontribusi maksimal bagi perekonomian bangsa di tahun-tahun mendatang.

Together with all shareholder support, Pelindo I is surely able to give maximum contribution to the national economy in the future.


23

24


LAPORAN DEWAN KOMISARIS Commisioner Board Report

Dengan penuh rasa bahagia dan bangga kami menyampaikan bahwa tahun 2011 adalah tahun kebangkitan bagi Pelindo I. Pada tahun 2010, Pelindo I belum mencapai target laba dan pada tahun 2011, berkat kerja keras Direksi dan karyawan, Pelindo I telah berhasil melampaui target laba. We are proudly and happily express that the year of 2011 has been a revivification year for Pelindo I. In 2010, Pelindo I failed to achieve the stipulated target; but in 2011, because of Board of Directors’ and employees’ hard work, Pelindo has exceeded its profit target.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemegang Saham yang terhormat, Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami semua dapat mengarungi tahun 2011 dengan lancar. Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak yang terkait dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan laporan atas pencapaian kegiatan Perseroan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2011. Pembuatan laporan ini berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2011 yang telah mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh To the honoured Stakeholder, Thanks to God the Almighty, the merciful for all of us could pass trough 2011 smoothly. This success can not be separated from all support and cooperation from all sides related with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In this opportunity, we would convey a report of Company’s activity achievement during period January 1 until Desember 31, 2011. This report is made based on the Working Plan and Corporate Budget (RKAP) 2011 which have been legalized by Shareholder Meeting (RUPS) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Hastjarja Harijogi Komisaris Utama President Commissioner


25

Dengan penuh rasa bahagia dan bangga kami menyampaikan bahwa tahun 2011 adalah tahun kebangkitan bagi Pelindo I. Pada tahun 2010, Pelindo I belum mencapai target laba dan pada tahun 2011, berkat kerja keras Direksi dan karyawan, Pelindo I telah berhasil melampaui target laba.

With full of happiness and proudly feeling, we may state that 2011 is the emerging year of Pelindo I. In 2010, Pelindo I did not achieve the stipulated profit target , but in 2011, because of the hard work of Directors and employees, Pelindo I succeeded to pass trough the profit target.

Pada tahun 2011 yang penuh tantangan, Perseroan mampu mengatasinya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi, selalu berkomitmen untuk menjunjung konsistensi dalam pemenuhan jasa dalam mendapatkan loyalitas pelanggan serta sejalan dengan Good Corporate Governance (GCG). Dengan bangkitnya Perseroan dari kesulitan yang dihadapi, kami terus berupaya untuk melangkah ke depan dan menjadi lebih baik.

In the full challenging 2011, Company can solve problems with full responsibility and high proffesionalism, always commits to hold consistence in fulfilling service to acquire customers’ loyality, in line with Good Corporate Governance (GCG) implementation. With Company’s emergence from existing problems, we keep trying to step ahead and become better.

Pada tahun 2011 telah terjadi perubahan pada susunan Dewan Komisaris, dengan diangkatnya Saudara Umar Aris sebagai Komisaris, menggantikan posisi Saudara Abdul Razak Manan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Abdul Razak Manan atas kontribusinya selama menjabat sebagai Komisaris, dan sekaligus selamat datang kepada Saudara Umar Aris ke jajaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Kami berharap dengan masuknya anggota Dewan Komisaris yang baru, kami dapat terus mendukung kinerja Perusahaan di masa datang dalam mewujudkan target dan menghadapi tantangan-tantangan bisnis.

In 2011 there is a change in Board of Commissioner structure, by promoting Umar Aris as a new Commissioner, replacing Abdul Razak Manan’s position. In this opportunity, I would like to express my gratitude to Abdul Razak Manan for his contribution during his period of service as a Commissioner, and welcome to Umar Aris to the Board of Commissioner of PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Our Expectation is that the new Commissioner Board member, may encourage us in supporting Company performance in the future to reveal the stipulated target and face business challenges.

Pada pertengahan tahun 2011, telah dibentuk jajaran Direksi baru untuk Direktur Utama dan Direktur Personalia dan Umum. Saudara Alfred Natsir, sebagai Direktur Utama menggantikan Saudara Harry Sutanto dan Saudara Imran Iskandar, Direktur Personalia dan Umum menggantikan Saudara Pasoroan Herman Harianja. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Harry Sutanto dan Saudara Pasoroan Herman Harianja atas kontribusinya pada perusahan serta saya ucapkan selamat datang kepada Saudara Alfred Natsir dan Saudara Imran Iskandar di perusahaan ini. Saya sangat mengapresiasi Direksi baru yang segera melakukan upaya maksimal untuk memenuhi peningkatan permintaan atas kinerja pelayanan yang efektif dan efisien. Manajemen baru mulai mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan serta memetakan posisi perusahaan dalam persaingan pasar global yang kompetitif dan terus berubah dalam dunia pelayaran dan jasa logistik.

In the middle of 2011, there was a new formation of Board of Directors, namely President Director and Personnel and General Affair Director. Alfred Natsir replacing Harry Sutanto as President Director and Imran Iskandar replacing Pasoroan Herman Harianja as Personnel and General Affair. I would like to express my gratitute to Harry Sutanto and Pasoroan Herman Harianja for their contributions to company and welcome to Alfred Natsir and Imran Iskandar to this company. I would appreciate very much the new Directors who, I believe, shall immediately make maximum efforts to fulfill the increasing demand of effective and efficient service performance. New management starts to evaluate corporate performance in fulfilling costumers’ expectation and mapping corporate position in this tight and continuously changing global market competition in shipping and logistic service industries.

Berdasarkan hasil evaluasi, Direksi baru telah melakukan perombakan Manajemen Cabang maupun Kantor Pusat. Diharapkan Perusahaan bisa lebih cepat dan tepat dalam menentukan langkah perusahaan ke depan yang lebih baik dengan menggunakan berbagai potensi dan kekuatan yang dimiliki. Dalam hal ini, Pelindo I segera menyusun berbagai program strategis pengembangan pelabuhan di Selat Malaka yang terbentang mulai dari Pekanbaru sampai Ujung Pulau Sumatera, Aceh dan juga menghubungkan jaringan ini dengan seluruh dunia.

Based on evaluation result, new Directors has conducted a management reorganization to both Branch and Head Offices. Hopefully, company can be more fast and punctual to determine a better corporate’s step by applying various potency and power. In this case, Pelindo I immediately composes many strategic programs of port development at Malaka Strait which extends from Pekanbaru to the edge of Sumatera, Aceh and also connect this network to the whole of world.

Laporan Tahunan 2011 Pelindo I

Annual Report 2011 Pelindo I

Melihat kondisi perekonomian global yang tidak menentu, Manajemen harus tetap berusaha menerapkan keputusankeputusan yang bijaksana dengan tetap memfokuskan pada core business, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan fokus pada pemenuhan harapan pelanggan. Manajemen harus senantiasa melakukan efisiensi dan meningkatkan pengendalian biaya baik operasional maupun non operasional di berbagai bidang sehingga tidak terjadi penurunan tingkat profitabilitas perusahaan.

Considering indefinite global trade condition, management has to keep applying wise decisions by keeping focus on its core business, make use of strong Indonesian economic growth and focus on fulfilling customers’ expectation. Management has to do some efficiencies and increase the operational cost control as well as non operation cost in various fields; therefore, there will be no decreasing of corporate’s profitability level.

Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya Direksi dalam mempersatukan arah strategis Perusahaan, meningkatkan laba dan meletakkan fondasi untuk pertumbuhan perusahaan ke depan. Melihat perkembangan tren bisnis perdagangan dunia yang mempergunakan jalur laut dalam pengiriman barang serta tren penggunaan kontainer dalam pengiriman barang, Direksi mulai memfokuskan pada pengembangan Terminal Kontainer seperti di Perawang, yang akan diikuti pembangunan Terminal Kontainer yang lain pada tahun–tahun mendatang, namun dengan tidak mengesampingkan pembangunan pelabuhan kargo yang lain.

26

Board of Commissioner fully supports Director effort to unite Corporate strategic directions, to increase its profit and place foundation for Company’s future growth. Viewing world trade business trend development which uses sea and container as a trend in shipment, Directors begin to focus on Container Terminal development such as at Perawang, followed by other Container Terminal development in the years after, without despising other cargo port developments.


Pada tahun 2011, Manajemen berhasil meningkatkan pendapatan, sehingga menghasilkan gambaran kinerja keuangan yang kuat untuk tahun 2011. Manajemen telah melakukan lompatan besar dalam peningkatan kinerja terminal peti kemas di BICT (Belawan International Container Terminal) yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar Pelindo I dengan meningkatkan kinerja pelayanan bongkar muat, peningkatan kinerja pelayanan kapal dan TBAL (Tanah, Bangunan, Air dan Listrik).

In 2011, Management has succeeded in increasing income, and resulting a strong finance performance. Management has made a big step in increasing container terminal performance at BICT (Belawan International Container Terminal) which become the biggest revenue contribution to Pelindo I by developing loading unloading service performance, ship service performance development and TBAL (Earth, Construction, Water and Ellectricity).

Hasil nyata dari tindakan Manajemen adalah kinerja keuangan Pelindo I yang menguat dimana perusahaan melampaui target laba RKAP 2011 sebesar 1,06%. Pelindo I mencapai laba sebesar Rp 211.335.377.811,- (Dua ratus sebelas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) dibanding RKAP tahun 2011 yang sebesar Rp 209.120.417.397,- (dua ratus sembilan milyar seratus dua puluh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dan meningkat 52,4% dibandingkan tahun 2010 yang hanya Rp 138.667.603.292,- (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Real data from management action is the strong financial performance of Pelindo I that corporate has passed through profit target RKAP 2011 as much as 1,06%. Pelindo I has acquired profit as much as Rp. 211.335.377.811,- compared to RKAP 2011 which was Rp 209.120.417.397,-. And increases 52,4% compared to 2010 which was only Rp 138.667.603.292,-.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance

Terkait dengan temuan audit internal Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Komisaris mengharapkan agar temuan-temuan tersebut segera diselesaikan secepatnya sehingga tidak menghambat perjalanan perusahaan ke depannya.

Related with the internal audit findings by Internal Control Comittee (SPI), Board of Commissioner expect that those findings shall immediately solved; therefore, they will not hamper Company’s effort to move forward in the years after.

Dewan Komisaris merasa cukup puas dengan hasil laporan Komite Audit bahwa garis tanggung jawab Manajemen telah berada pada tempatnya dan selaras dengan program strategis Perusahaan, dengan mempertimbangkan risiko dalam memperkuat bisnis. Hasilnya sungguh menggembirakan sebagaimana tercermin dalam, peningkatan hasil assessment GCG yang dilaksanakan oleh auditor yang meningkat dari skor 88,89 di tahun 2010 menjadi skor 93,65 di tahun 2011.

Board of Commissioner feels satisfied enough with Audit Committee report result that the management responsibility line has been implemented in the right place and suitable with Corporate strategic program, by considering the risk in strengthening business. The outcome really encouraging, as reflected in GCG assessment increament result which is done by auditor from score 88,89 in 2010 to 93,65 in 2011.

Dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang lebih terukur, Direksi hendaknya melakukan pengawasan yang intensif terhadap seluruh rencana kerja Manajemen per Direktorat serta menjamin keterkaitan antara RKM, Unit Penanggung Jawab, anggaran dan RJPP 2011-2013 serta senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan perusahaan.

In urging more measured performance achievement, Directors should do intensive control toward all management working plan for each Director, and guarantee the relations between RKM, Responsible Unit, budget and RJPP 2011-2013 and always apply Good Corporate Governance (GCG) principles which contained of transparence, independence, and accuntability in every corporate management level.

Dewan Komisaris mengharapkan Direksi tetap fokus kepada core business, dan memastikan bahwa pegawai pada semua tingkat Perusahaan yang tersebar di seluruh cabang menyadari sepenuhnya tentang arah Perusahaan dalam meraih kesuksesan.

Board of Commissioner expects Directors to keep focusing on Company’s core business, and confirms that employees from all Corporate level, spreading in all branches, earnestly aware about Company’s direction in achieving its success.

Menjawab Tantangan dengan Peningkatan Kinerja dan Eksplorasi Bisnis

Responding Challenge with Performance Increament and Business Exploration

Dalam melakukan pengawasannya, Dewan Komisaris mendapatkan bantuan dari Komite Audit. Komite Audit bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite Audit secara aktif melaporkan langsung kepada Dewan Komisaris tentang temuan dan analisis mengenai peristiwa-peristiwa penting di lapangan. Dewan Komisaris menggunakan informasi ini untuk memantau dan menilai efektivitas tindakan Manajemen dalam bidang bisnis dan operasi. Termasuk didalamnya penilaian dalam aspek keuangan dan non keuangan, juga dalam hal sumber daya manusia.

Pelindo I memiliki sejarah dan pengalaman yang panjang dan ini merupakan modal kuat Pelindo I dalam menjawab tantangan baik pasar domestik maupun dunia yang semakin dinamis sehingga mampu mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Indonesia telah mendapatkan perhatian seluruh dunia dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 10 tahun

In conducting its control function, Board of Commissioner is assisted by Audit Committee. Audit Committee’s task is to assist Commissioner in implementing effectiveness of internal control system as well as internal and external auditor duty realization. Audit Committee reports actively and directly to Board of Commissioner about any finding and analysis of important events on the spot. Board of Commissioner uses this information to monitor and evaluate Management action effectiveness in business and operational segment, included the evaluation of financial, non financial and human resource aspect.

Pelindo I has a long history and experience and it becomes a strong asset to Pelindo I in responding the challenge of dynamic domestic and worldwide market; therefore, it may grab profit from the existing chance. Indonesia has acquaired world’s attention because of its sustainable economic growth during the last 10 years. Especially in 2011, the strong PDB growth as much as 6,5% has raised its PDB PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

27

terakhir. Terutama pada tahun 2011, pertumbuhan PDB yang kuat sebesar 6,5% telah meningkatkan PDB per kapita menjadi lebih dari US $ 3.500, menandakan kepercayaan investor dan produsen atas naiknya permintaan dan keterampilan yang meningkat dari rakyat Indonesia.

per capita to be more than US $ 3.500, indicating that investors and producers trust for the raise of demand and skill of Indonesian people.

Prospek bisnis ke depan akan semakin menantang bagi Pelindo I. Pelindo I dituntut untuk turut mensukseskan program pemerintah MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dalam mewujudkan Sistem Logistik Nasional yang terhubung dalam Konektivitas Nasional. Dan kami yakin akan kemampuan Perusahaan dalam menjawab tantangan ini dengan menganggapnya sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan.

Business prospect ahead will be more challenging for Pelindo I. Pelindo I is demanded to participate in succeeding government program of MP3EI (Acceleration and Expansion Master Plan of Indonesian Economic Development) in the realization of National Logistic System connected in National Connectivity. And we believe in Company’s capability of Corporate in responding the challenge by considering it as a worthwhile chance.

Investasi untuk pembangunan dermaga, pengadaan peralatan, peningkatan fasilitas lainnya, serta perluasan bisnis akan terus dikembangkan guna percepatan kesiapan Pelindo I. Terhadap program investasi jangka panjang, hendaknya Direksi menerapkan kehati-hatian dan kajian yang komprehensif. Melihat cepatnya Manajemen merespon kebutuhan pasar, Dewan Komisaris yakin Perusahaan dapat menjawab tantangan – tantangan potensi bisnis ke depan.

Investment for wharf development, equipment procurement, other facility development, and business expansion will be developed continuously to accelerate the readiness of Pelindo I. For long term investment program, Directors should apply a thorough and comprehensive study. Having a rapid management perception in responding the market need, Board of Commissioner convinced that Company will be able to respond the futre business potential challenges.

Memperluas portofolio bisnis Perusahaan menjadi lebih dinamis tentunya membutuhkan investasi yang cukup besar. Kami melihat upaya yang saat ini sedang dilakukan Manajemen dalam menemukan sumber-sumber pendanaan investasi seperti dari IDB (Islamic Development Bank) untuk membangun dermaga di BICT.

To expand more dynamic Company’s business portfolio, it surely needs big investment. Company is now take some effort to seek for investment fund sources such as from IDB (Islamic Development Bank) to develop wharf at BICT.

Membangun keterampilan dan kemampuan pegawai yang berorientasi pada pelanggan akan memungkinkan para pegawai Pelindo I akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Memberikan punishment (sanksi) kepada oknum karyawan yang merugikan perusahaan dan memberikan reward (penghargaan) kepada karyawan yang berprestasi. Secara konsisten melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik yang berhubungan dengan core business perusahaan maupun pendukung lainnya agar dapat mandiri dalam melakukan kegiatan perusahaan.

Building employees’ Customer-Oriented skill and ability, that enable Pelindo I employees to provide better services to customers. Giving punishment (sanctions) to detriment individual employee and reward to employees with well-achievement. Consistently improving the competence of human resources through procurement of better education and training related to Corporate’s core business or other supporting aspects that shall make its employees independent in conducting the Corporate.

Dalam meraih peluang-peluang bisnis tersebut, tentunya Direksi harus membangun komunikasi yang intens dan konstruktif antara Manajemen dan pegawai untuk mencapai tujuan Perusahaan. Dengan kebersamaan, kerjasama, komitmen, kepercayaan, dan profesionalitas, tentunya perusahaan dapat memperluas lahan bisnis.

To grab those business chances, surely Directors have to develop intensive and constructive communication between Management and employee to achive Corporate goal. By performing togetherness, cooperation, committment, trust, and professionalism, Company will surely able to expand its business area.

Bisnis kepelabuhanan ke depan yang semakin kompetitif dengan diberlakukannya UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, ancaman ekonomi global, fluktuasi harga bahan bakar minyak, perubahan peraturan dan ancaman dari kompetisi, namun kami yakin bahwa Pelindo I berada pada posisi yang tepat untuk menangkap peluangpeluang pertumbuhan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis. Kami berharap bahwa Perusahaan akan terus memberikan nilai tambah bagi stakeholder dan mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menjadi perusahaan penyedia jasa kepelabuhanan kelas dunia.

More competitive port business in the future, under the implementation of Regulation no 17 in 2008 about Shipping, which is followed by global economic threat, fuel price fluctuation, regulation change and threat of competition; however, we believe that Pelindo I has the right position to catch the opportunities and respond to this more dynamic business challenge. We hope that Company will keep producing added value for shareholders and develop its all abilities to be the world class port service provider.

Apresiasi

Appreciation

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Pelindo I dalam menyediakan jasa kepelabuhanan. Kepada Direksi dan seluruh pegawai Pelindo I, kami menyampaikan penghargaan yang setingginya atas keuletan, semangat dan memberikan komitmen baik secara individu maupun secara bersama-sama melaksanakan dan memastikan terselenggaranya pelayanan jasa Perusahaan.

28

On behalf of Board of Commissioner, allow us to express our appreciation to all shareholders who have given thier trust and support to Pelindo I in providing port service. To all Directors and employees of Pelindo I, please accept our high appreciation for the eagerness, encouragement and commitment given individually as well as collectively in conducting and confirming Company’s activities implementation.


Bagi para pelanggan, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk loyalitas yang diberikan selama ini dan kami berharap untuk dapat terus meningkatkan pelayanan agar dapat memenuhi harapan terbaik para pelanggan.

For customers, we would like to express our gratitude for the loyality given during this period and hopefully we will able to improve our service in order to fulfill customers’ best expectations.

Kepada mitra usaha, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya yang terus menerus, dalam masa yang baik maupun yang sulit. Penghargaan juga kami sampaikan pada komunitas pelabuhan yang terlibat.

To business partners, we would like to pass our gratitude for the continuous support, in better or worse conditions. We also would like to give our appreciation to the involved port communities.

Dewan Komisaris menghimbau kepada segenap jajaran Manajemen Perusahaan agar berkerjasama dan berusaha lebih keras lagi dalam menggali berbagai potensi bisnis strategis Perusahaan dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

Board of Commissioner invites all Company’s management aspects to cooperate and try more hard to explore various Company’s strategic business potencies and make use of this sustainable business growth.

Apalagi, di masa mendatang, persaingan dalam penyelenggaraan bisnis kepelabuhanan akan semakin kompetitif seiring dengan kesempatan yang terbuka bagi siapapun untuk menjalankan bisnis kepelabuhanan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) harus segera menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai agar dapat memenuhi harapan pelanggan. Mari kita gunakan tantangan tersebut menjadi peluang dalam mewujudkan misi dan visi perusahaan.

Moreover, in the future, competition in port business will be more competitive which is the same way will open chances for anyone to run port businesses. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has to prepare appropriate infrastructure and suprastructure immediately in order to fulfill customers’ expectation. Let us change that challenges into chances in achieving Company mission and vision.

Sebagai penutup di akhir sambutan, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus atas setiap usaha dan pemikiran yang telah dicurahkan oleh jajaran Direksi dan segenap pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Semoga hasil yang dicapai tahun ini menjadi pemicu bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

At the end, we would like to convey our appreciation and sincere gratitude for each effort and thought given by Board of Directors and all employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Hopefully we the achieved result in this year shall be a trigger for us all to raise Company’s performance in the years after.

Ucapan dan penghargaan yang sama, saya sampaikan juga kepada pelanggan yang telah memberikan kepercayaan dan menggunakan layanan kami selama ini; segenap mitra bisnis kami atas kerja sama yang telah terjalin; serta semua pihak yang memberi dukungan penuh kepada Perusahaan. Semoga dengan dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) semakin berkembang di masa datang.

The same statement and appreciation, also goes to customers who have given their trust and used our service during this time; to our all business partners for the cooperation; and to all aspects which have given their full support to Company. Hopefully with good support and cooperation from all sides, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) will be more developed in the years after.

Sekian dan terima kasih.

Thank you.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh




29

30


Dari kiri ke kanan From left to right

Soritaon Siregar Komisaris Commissioner Barzuweh Komisaris Commissioner Umar Aris Komisaris Commissioner Hastjarja Harijogi Komisaris Utama President Commissioner Ignatius Rusdonobanu Komisaris Commissioner


31

LAPORAN DIREKSI Director Board Report

Tahun 2011, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengalami masa pertumbuhan yang cukup signifikan, terlihat dari peningkatan produktivitas pelayanan. Peningkatan kinerja ini tidak hanya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan tahun 2011, namun juga meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. In 2011, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has experienced a significant growth period, as reflected in its service productivity increament. This performance increament does not only give significant contribution to Company’s income growth in 2011, but also, however, give stronger foundation for Company’s future growth

Pemegang Saham yang terhormat, Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami semua dapat mengarungi tahun 2011 dengan lancar. Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan dan kerja sama semua pihak yang terkait dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan laporan atas pencapaian kegiatan Perusahaan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2011. Pembuatan laporan ini berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2011 yang telah mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Tahun 2011, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengalami masa pertumbuhan yang cukup signifikan, terlihat dari peningkatan produktivitas pelayanan. Peningkatan kinerja ini tidak hanya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan tahun 2011, namun juga meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. To the honoured Shareholders, Many thanks to Allah SWT the Almighty who has given His blessings, so all of us can pass trough 2011 smoothly. This success can not be separated from the support and cooperation of all related aspects with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In this opportunity, we would like to explain the report of achievement of Corporate activities during January 1 to December 31, 2011. This report is based on Corporate Work Planning and Budget (RKAP) in 2011, legalized by Shareholder Meeting (RUPS) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In 2011, T Pelabuhan Indonesia I (Persero) experienced significant growth time, reflected in its service productivity increament. This performance increament does not only give significant contribution to Company’s income growth in 2011, but it also, however, give stronger foundation for Company’s future growth.

Tinjauan Makroekonomi

Macroeconomic Discussion

Bagi bangsa Indonesia, tahun 2011 merupakan tahun penting bagi Indonesia karena merupakan landasan untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2025. Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%.

For Indonesian, 2011 is the important year since it will become a basic foundation to be one of the biggest economic countries in the world in 2025. Indonesian economy in 2011 has shown its power and strenght in the middle of raising of this global economic uncertainties, reflected in its growth performance which is even better and the remaining stable macroeconomy. Indonesian economic growth achieved 6,5%, which was the highest figure in the last ten years, followed with the inflation achievement on the lowest level as much as 3,79%.

Tahun 2011, perekonomian memasuki masa sulit akibat krisis dan ketidakpastian ekonomi global berkelanjutan yang melanda di Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi ini diperburuk dengan adanya masalah politik di Timur Tengah, yang mengakibatkan lonjakan harga bahan bakar minyak.

32

In 2011, economic condition has entered into difficult period since the crisis impact and sustainable global economic uncertainties in Europe and USA. This condition becomes worse with the existence of political case in Middle East, which causes the raising of fuel price.


1. Bambang Eka Cahyana Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business Development

2. Alfred Natsir Direktur Utama President Director

3. Imran Iskandar Direktur Personalia & Umum Director of Personnel & General

4. Farid Luthfi Direktur Keuangan Director of Finance

Alfred Natsir Direktur Utama

5. Muhammad Asyhari President Director Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Technique

Sebagai perusahaan negara, tentunya kami mempunyai tujuan untuk turut berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi bangsa, yaitu dalam menyediakan konektivitas nasional dan global melalui berbagai peningkatan level pelayanan dan perluasan usaha. Selama ini, Manajemen selalu berusaha mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan berusaha memenuhi harapan mereka.

As a State-owned Company, we certainly have purpose to participate in the increasing national economy, namely in providing national and global connectivities through various service productivity increament and business development. During this time, Management has always tried to identify customers’ need and fulfill their expectations.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2011, 6,50% sama halnya dengan asumsi RKAP tahun 2011 sebesar 6,50%, berpengaruh terhadap target throughput barang dan petikemas pada RKAP 2011.

Economic growth in 2011, 6,50%, was the same as the 2011 RKAP estimation, as much as 6,50%, influencing the throughput of goods and container target of 2011 RKAP.

Laju Inflasi 3,79% masih berada di bawah asumsi RKAP tahun 2011 sebesar 5,54% sehingga tidak terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, menyebabkan kestabilan di beberapa biaya operasional perusahaan.

3,79% Inflation Rapidity is still under the 2011 RKAP estimation, as much as 5,54%, so there is no price increament on some commodities that causing stable level in several Corporate operational costs.


33

Nilai tukar rupiah terhadap Dollar melemah juga telah berpengaruh pencapaian pendapatan yang berbasis US $ serta berpengaruh terhadap kelompok pendapatan/biaya di luar usaha yang menggunakan kurs US Dollar.

Exchange Currency Rate of Rupiah to Dollar has weakened, it also influences the revenue achievement based on US Dollar and influences non operational income or cost using US Dollar currency.

Investasi masih belum mencapai target sehubungan masih ada beberapa pekerjaan dalam proses penyelesaian, sehingga saldo kas pada akhir tahun 2011 di atas RKAP.

Investment has not achieved its target, since there are still some works that has not been finished, that it made the cash balance in the end of 2011 is above RKAP.

Sejalan dengan implementasi UU no 17/2008 tentang Pelayaran, Manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara berkesinambungan terus berusaha membenahi berbagai fasilitas infrastruktur dan suprastruktur, meningkatkan kinerja pelayanan, melakukan pengembangan bisnis, serta terus memastikan terpenuhinya harapan pelanggan.

In the same line with implementation of UU no 17/2008 about Shipping, Management PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) keeps on trying sustainably to repair its various infrastructure and suprastructure facilities, raising its service performance, conducting business development, and having the ability to fulfill customers’ expectations.

Kinerja Tahun 2011

Performance in 2011

Pertumbuhan pendapatan terjadi di semua jenis pendapatan baik pelayanan kapal, barang, maupun terminal peti kemas. Pertumbuhan pendapatan ini merupakan hasil dari investasi yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan 2010. Namun membaiknya kinerja pendapatan usaha secara signifikan pada tahun 2011 belum diikuti dengan membaiknya kinerja operasional. Realisasi kinerja operasional dibandingkan dengan RKAP tidak mencapai target walaupun terdapat perbaikan yang positif apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2010.

Revenue growth has been obtained in all kinds of income: ship, goods, as well as container terminal services. This revenue increament is a result of investment during 2009 and 2010. However a better and significant business revenue performance in 2011, is not followed by a better operational performance. Operational performance realization compared to RKAP failed to achieve the target although there is positive improvement if compared to performance in 2010.

Pada tahun 2011, Perusahaan mampu menurunkan realisasi biaya dari anggaran RKAP 2011 sebesar 3,45%. Anggaran biaya RKAP 2011 sebesar Rp 953.549.819.627, dan realisasi tahun 2011 sebesar Rp 920.660.389.117,-. Meskipun terjadi kenaikan biaya pada tahun 2011 sekitar 11,86% dibanding tahun 2010 yang hanya sekitar Rp 823.072.302.553,-, namun tahun 2011 perusahaan mampu mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp 211.335.377.811, naik 52,4% dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 138.667.603.292,-. Realisasi laba ini juga melampaui anggaran RKAP 2011 sebesar 1,06 %, yang hanya Rp 209.120.417.397,-.

In 2011, Corporate succeeded in lowering its cost realization from 2011 RKAP budget as much as 3,45%. Budget Cost of 2011 RKAP was Rp 953.549.819.627, and the cost realization in 2011 was Rp 920.660.389.117,-. Although there was 11,86% cost raising in 2011 compared to 2010 which was only Rp 823.072.302.553,-, but in 2011 Corporate has achieved profit after tax as much as Rp 211.335.377.811, increase 52,4% compared to 2010 which was only Rp 138.667.603.292,-. This profit realization also exceeded the 2011 RKAP budget, 1,06 %, which was only Rp 209.120.417.397,-.

Lebih tingginya perolehan laba ini terjadi terutama karena dapat ditekannya kerugian di luar usaha serta memanfaatkan efektivitas dan penambahan produktivitas pelayanan terutama pelayanan terminal peti kemas . Peningkatan pendapatan operasi pelayanan terminal peti kemas barang meningkat sebesar Rp 269.892.051.751 atau 150% dari tahun 2010.

This higher profit acquirement is achieved mainly because of loss suppression cost outside the business and the effectiveness and productivity addition of service usage, especially container terminal service. Revenue increament of container terminal service operation increased as much as Rp 269.892.051.751 or 150% compared the year of 2010.

Sementara itu, neraca perseroan ditutup dengan jumlah aktiva/ pasiva sebesar Rp 3,447 triliun, lebih rendah Rp 236,30 miliar atau 6,42% di bawah anggaran, namun tumbuh 71,88% dibandingkan realisasi tahun 2010.

Meanwhile, Company balance sheet was closed with total asset as much as Rp 3,447 trillion, it is Rp 236,30 billion or 6,42% lower than the budget, but however it has raised 71,88% compared to realization in 2010.

Peningkatan di sisi aktiva dari tahun 2010, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kas dan setara kas serta penambahan aktiva tetap, sedangkan di sisi pasiva peningkatan terjadi pada komponen kewajiban yakni adanya peningkatan hutang usaha, pembebanan biaya imbalan pasca kerja pegawai aktif dan komponen ekuitas yakni adanya penambahan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) di propinsi NAD.

The increament on asset from 2010, is mainly influenced by cash increament and equal cash and fixed asset addition, while from passive side, the increament occur on obligational component namely the existence of accounts payable increament, retirement expenxes cost and equity component i.e. addition of Unidentified Government Aid (BPYBDS) in NAD province.

Investasi yang dilakukan di Belawan International Container Terminal (BICT), pada tahun 2011 telah tiba peralatan bongkar muat yang meliputi Container Crane (CC) 2 (dua) unit, Harbour Mobile Crane (HMC) 2 (dua) unit, dan Rubber Gantry Crane (RTG) 10 (sepuluh) unit. Realisasi investasi ini semakin menambah kinerja pelayanan dan produktivitas bongkar muat di BICT.

Investment at Belawan International Container Terminal (BICT), in 2011 there have come loading unloading equipments, including 2 (two) units Container Crane, 2 (two) units Harbour Mobile Crane (HMC), and 10 (ten) units Rubber Gantry Crane (RTG). This investment realization adds more productivity of loading unloading service at BICT.

Dalam ketidakpastian perekonomian dan kegiatan perdagangan global, perusahaan mampu mencatatkan pendapatan keseluruhan yang tumbuh sebesar 18,5% dibandingkan tahun 2010, yaitu dari Rp 1.017.202.458.323,- pada tahun 2010 menjadi Rp 1.200.856.696.090,-. pada tahun 2011. Walaupun tidak mencapai target RKAP 2011 sebesar Rp 1.232.377.042.823,-.

34

During the economic uncertainty and global trade activity, corporate has recorded an increament in its revenue as much as 18,5% compared to 2010, namely from Rp 1.017.202.458.323,- in 2010 into Rp 1.200.856.696.090,-. in 2011. Although it did not cover the RKAP 2011 target which is Rp 1.232.377.042.823,-.


Selain penambahan alat di BICT, perusahaan juga menambah kapal pandu cepat sebanyak 2 (dua) unit dan kapal tunda sebanyak 1 (satu) unit. Investasi ini didanai secara internal maupun melalui pinjaman.

Besides additional equipment at BICT, Company also added 2 (two) Quick Pilot Boat units dan 1 (one) Tug Boat. This investment is funded internally as well as by credit loan.

Pada tahun 2011, Perusahaan juga melakukan investasi dalam kapasitas sistem teknologi Informasi (TI), infrastruktur dan sistem aplikasi bisnis secara keseluruhan dalam bentuk SIM Terpadu. Investasi ini memberikan hasil yang cepat sekaligus membuka kesempatan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas di tahun mendatang.

In 2011, Company also invested in system capacity of Information Technology (TI), infrastructure and the all business aplication systems in the form of integrated SIM. This investment gave fast result and, at once, gave opportunity to increament of efficiency and productivity in the year after.

Pelindo I mengakhiri tahun 2011 dengan kondisi keuangan yang baik. Dengan melihat kondisi perekonomian global saat ini yang tidak menentu, disamping adanya peluang bisnis, maka Pelindo I siap untuk menghadapi berbagai tantangan menghadapi dunia pelayaran mendatang sambil melakukan ekspansi bisnis secara berkelanjutan. Peningkatan pendapatan memungkinkan investasi tambahan dalam sumber daya manusia, fasilitas, peralatan serta sistem Teknologi Informasi (TI).

Pelindo I ended 2011 with good financial condition. Considering the current uncertainty of global economy condition, also the existance of business chances, Pelindo I is ready to face various challenges in future Shipping industry, while doing sustainable business expansion. Income increament enabled additional investment in human resources, facility, equipment and Information Technology system.

Terhadap penyajian laporan keuangan tahun buku 2011 Auditor memberikan Opini “Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material”. Dan penilaian terhadap kinerja perusahaan adalah “SEHAT” Kategori “AA“, walaupun terdapat beberapa catatan terhadap penerapan kebijakan akuntasi yang baru.

To the presentation of financial report for fiscal year 2011, Auditor gave its opinion as”Proper, in all material ones.” And evaluation upon Company performance is “Healthy” for “AA“category, although there are some notes on the new accounting policy implementation.

Menciptakan Konektivitas Nasional

Creating National Connectivity

Kami bekerja sangat intensif melakukan peningkatan kinerja pelayanan terutama di BICT karena merupakan unit usaha yang memberikan sebagian besar pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja di BICT, maka mendorong perbaikan citra perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan pelanggan kembali.

We worked so intensively to develop our service performance, especially at BICT because it has been the biggest contributor on Company’s income. By the rising performance at BICT, it encouraged Company’s image improvement in reacquiring trust from customer.

Pertumbuhan positif juga terjadi hampir di seluruh Cabang, kecuali unit usaha Unit Galangan Kapal (UGK) dan Cabang Malahayati yang masih mengalami kerugian.

Positive growth also exists in almost all branches, except for Dry Dock Unit (UGK) and Malahayati Branch which have suffered from loss.

Pelindo I sebagai pengelola pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau Daratan dan Riau Kepulauan mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian hinterland. Apalagi dengan ditetapkannya wilayah Sumatera sebagai salah satu koridor ekonomi dalam program pemerintah MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia). Pelindo I akan bekerja keras untuk mewujudkan Sistem Logistik Nasional demi terciptanya Konektivitas Nasional.

Pelindo I, as port manager in Aceh Province, North Sumatera Province, Riau Idem and Riau Islands, has an important role in supporting hinterland economy. Moreover, as the enactment of Sumatera teritory as one of economic corridor in government program MP3EI (Master Plan of Indonesian Development Acceleration and Economic Expansion). Pelindo I will work hard to reveal National Logistic System for the establishment of National Connectivity.

Selain berperan dalam mendukung konektivitas nasional, kami menyadari bahwa kami mengelola pelabuhan-pelabuhan yang mempunyai letak geografis yang strategis yaitu di Selat Malaka, selat tersibuk kedua di dunia dan menjadi jalur utama lalu lintas laut perdagangan dunia. Di selat ini juga berdiri pelabuhan-pelabuhan kelas dunia seperti Pelabuhan Singapura yang merupakan pelabuhan tersibuk di dunia, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Port Klang dan Penang Port.

Besides having a role to support national connectivity, we realize that we manage strategic geographical ports namely Malacca Strait, as the second busiest strait in the world and to be main line of world trade sea traffic. At this strait it is also established world class ports such as Singapore Port which is the busiest port in the world, Tanjung Pelepas Port, Klang Port dan Penang Port.

Melihat tren pengiriman barang perdagangan di dunia saat ini menggunakan kontainer, Manajemen mulai memfokuskan pengembangan terminal kontainer untuk merespon tren tersebut. Maka pada tahun 2011, Manajemen mempersiapkan pengoperasian

Viewing today’s world trade shipping by using container, Management begins to focus on container terminal development to respon the trend. Therefore, in 2011 Management has prepared Perawang Container Terminal Development to replace Pasar Bawah

Sepanjang tahun 2011, kami bekerja keras meningkatkan level pelayanan dan produktivitas untuk memenuhi harapan pelanggan seperti dalam visi perusahaan dengan melakukan penertiban penggunaan fasilitas dan peralatan. Selain itu kami juga melakukan efisiensi untuk menekan biaya - biaya yang belum menjadi prioritas. Seiring dengan meningkatnya isu persaingan dalam bisnis kepelabuhanan, kami melakukan beberapa kajian pengembangan pelabuhan.

As long as 2011, we have worked hard to increase service productivity performance in fulfilling customers’ expectation as mentioned in Company vision, by using the equipment and facility orderly. Moreover, we also applied efficiency to suppres non priority cost. In line with competitive issue raising in port business, we did some studies on port development.


35

Terminal Peti Kemas Perawang untuk menggantikan Pelabuhan Pasar Bawah Pekanbaru. Pengembangan Terminal Peti Kemas ini akan diikuti di pelabuhan-pelabuhan lain pada tahun-tahun mendatang.

Port, Pekanbaru. This Container Terminal Development will be followed by other ports in the years after.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Pada tahun 2011, bantuan dana Bina Lingkungan sebesar Rp 2,459 Milyar atau meningkat 155,74% dibandingkan realisasi tahun 2010 yang disalurkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, kesehatan, pendidikan, bencana alam dan lingkungan serta pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Selain itu, Perusahaan juga memberikan dana hibah sebesar Rp 1,182 miliar, atau meningkat 239% dibandingkan dari realisasi tahun 2010, untuk programprogram dukungan pelatihan dan pemasaran bagi para mitra binaan tersebut.

In 2011, fund of Contribution for Environment as much as Rp 2,459 Billion or raising 155,74% compared to realization in 2010 supplied to support religious activities, health, educational, earthquake and environmental activities and general facility development. Furthermore, Company also gives Grant as much as Rp 1,182 billion, or rising 239% compared to the realization in 2010, for programs of training support and marketing for those guided partners.

Menjemput Peluang

Taking the Opportunity

Namun dengan diterapkannya UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, tantangan bisnis pelayaran akan semakin besar. Yaitu kemungkinan munculnya pesaing dalam bidang bisnis yang sama cukup besar, kemungkinan akan berdiri pelabuhan-pelabuhan baru di sekitar wilayah operasional Pelindo I. Dengan kondisi perekonomian sangat tidak pasti dan besarnya kemungkinan munculnya pesaing, kebijakan terbaik Pelindo I adalah tindakan yang penuh perhitungan dan kewsapadaan dalam mengambil keputusan langkah pengembangan ke depan. Namun, kami optimis Pelindo I akan mampu menjawab tantangan dan mengambil peluang bisnis baru serta ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

However, with the implementation of UU No 17 in 2008 about Shipping, Shipping business challenge will be more tough. Namely the possibility of competitor existance in the same business segment and the possibilty of new ports etablishment surrounding Pelindo I operational territorial. With the uncertain economic condition and many possibilities of competitor emergence, then the best policy of Pelindo I has to take is it shall always be accurate and full allert in making decisions for its future developmemt. However, we are optimistic that Pelindo I will be able to respond any challenge and grab new business chances and sustainable economic growth in Indonesia.

Terlepas berbagai pencapaian pada tahun 2011 yang cukup memuaskan, Manajemen akan tetap siap menghadapi berbagai resioko yang mungkin terjadi sekaligus fokus untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada, memastikan efisiensi biaya, dan selalu berusaha memenuhi harapan pelanggan.

Regardless to various satisfied achievements in 2011, Management will remain to be ready to face possible various risk, and focus in maximalizing the existing infrastructure usage, applying fixed cost effiency, and always trying to fulfill customers’ expectation.

Dengan dukungan pemegang saham, Direksi telah merumuskan arah strategis baru, yang tertuang dalam RKAP 2012 yang akan diwujudkan di tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang dalam bentuk berbagai kebijakan pengembangan bisnis kepelabuhanan.

With shareholder support, Directors have composed new strategic direction, as stipulated in RKAP 2012 which is implemented in 2012 and the years after in the form of various port business development policies.

Dalam menjalankan bisnis perusahaan, Manajemen mendasarkan pada sistem Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk menunjang lancarnya bisnis perusahaan. Internal Audit senantiasa memastikan kebijakan Perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan seluruh kegiatan telah mengikuti standar-standar yang ditetapkan. Transformasi perusahaan diterapkan selaras dengan prosedurprosedur GCG.

Sejalan dengan membaiknya kinerja keuangan di tahun 2011, Perusahaan juga mampu meningkatkan alokasi dana yang diperuntukkan bagi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap komunitas dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2011, Perusahaan merealisasikan dana pinjaman sebesar Rp 15,178 miliar, atau meningkat 146.16% dibanding dari realisasi pada tahun 2010, untuk disalurkan ke mitramitra binaan di berbagai sektor usaha skala kecil yang berlokasi di sejumlah daerah sekitar wilayah operasional perusahaan.

Melihat kondisi bisnis tahun 2012, ketidakpastian ekonomi global kemungkinan masih berlanjut terutama di Eropa. Kondisi ini mengarah pada kemungkinan berlanjutnya penurunan volume perdagangan global pada tahun 2012. Namun melihat potensi strategis geografis Selat Malaka dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia, Pelindo I akan berusaha secara intensif untuk meningkatkan kinerja untuk mengambil peluang yang selama ini dibiarkan saja. Jadi, kemungkinan penurunan perdagangan Asia Tenggara dengan mitra-mitra dagang globalnya tidak akan terlalu memberi tekanan besar pada Pelindo I.

36

In implementing corporate business, Management is based on the system of Good Corporate Governance (GCG) to support smooth corporate business. Internal Audit always confirms that Company’s policies have been well-implementedand all activities are pursuant to the stipulated standards. Company transformation is applied harmoniously with GCG procedures.

In the same way with better financial performance in 2011, Corporate can also increase fund allocation for Program of Partnership and Contribution for Environment as the realization of Corporate Social Responsibility toward its surrounding people and community. In 2011, Corporate applied loan expenses as much as Rp 15,178 billion, or raising 146.16% compared to the realization in 2010, to be supplied to guided partners at various sectors of small enterprise located on several areas surrounding company’s operational territorial.

Viewing business condition in 2012, global economic uncertainty perhaps will still continuously happens, mainly in Europe. This condition drives to the posibility of continuous global trade volume decreament in 2012. However seeing geographical strategic potency of Malacca Starit in world trade traffic line, Pelindo I will keep on trying intensively to increase its performance to grab business opportunities which during this time is despised. So, the possibility of Southeast Asian trade decreament with their global trade partners will not suppressed too much to Pelindo I.


Perusahaan berkomitmen pada integritas dan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan dan mitra ke Pelindo I. Kami akan berusaha untuk lebih meningkatkan hubungan dengan mereka, dengan menekankan pada pencapaian tujuan bersama dalam rangka menciptakan kemitraan yang berkualitas di dalam jaringan bisnis yang saling menguntungkan.

Company commits to act integrated and proffesional to keep the trust given by customers and partners to Pelindo I. We will try to increase our relation with them, by stressing on goal achievement together to create qualified partnership in mutual business network.

Kondisi perekonomian dan bisnis yang selalu berubah menuntut Perusahaan siap beradaptasi terhadap berbagai perubahan, dengan selalu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada palanggan baik melalui peningkatan fasilitas, peralatan dan produktivitas maupun sistem Teknologi Informasi. Sebagai salah satu perusahaan Negara, Pelindo I akan tetap secara konsisten menunaikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, untuk terlibat secara aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

This changing business and economic condition demands Company to be ready to adapt with various changes, by always being innovative in increasing its service to customers through facility, equipment and productivity improvement as well as Information Technology System. As one of State Owned Company, Pelindo I will keep on applying Corporate Social Responsibility consistently, to involve actively in encouraging economic growth and society welfare.

Apresiasi

Appreciation

Atas nama Direksi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan Pelindo I yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya dengan memilih kami. Kepada seluruh pegawai Pelindo I, saya ucapkan terima kasih atas seluruh upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2011 dalam mengatasi tantangan bisnis yang sulit dan selalu konsisten untuk fokus dalam melayani pelanggan.

On behalf of Board of Director, please accept our gratitude to all customers of Pelindo I, who have given their trust and support by choosing us. To all employees of Pelindo I, I would like to say thanks to all the efforts given during 2011 in facing difficult business challenges, and the focus consistency in serving the customers.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham atas kepercayaan, dukungan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada Direksi. Kami juga sangat menghargai dukungan dari komunitas dan masyarakat di lingkungan operasional kami. Semoga Pelindo I akan dapat terus mempersembahkan yang terbaik bagi kemajuan kita semua.

Last but not least, we would like to express my gratitude to Board of Commissioners and Shareholders for their trust, support and guidance given to Board of Directors. Our high appreciation also goes to the community and society surrounding our operational territory for their support to the Company. Hopefully Pelindo I will be able to give the best for the progress for all of us.

Sekian dan terima kasih.

Thank you.



Perlu kami sampaikan bahwa pada pertengahan tahun 2011, telah dibentuk jajaran Direksi baru untuk Direktur Utama dan Direktur Personalia dan Umum. Saya, Alfred Natsir, sebagai Direktur Utama menggantikan Harry Sutanto dan Imran Iskandar, Direktur Personalia dan Umum menggantikan Pasoroan Herman Harianja. Saya ucapkan terima kasih kepada Harry Sutanto dan Pasoroan Herman Harianja atas kontribusinya pada perusahan ini.

It is necessary to convey that in the middle of 2011, there has been a reformation in Board of Directors Structure for President Director and Personnel and General Affair Director. I, Alfred Natsir replacing Mr. Harry Sutanto as President Director, and Mr. Imran Iskandar replacing Mr. Pasoroan Herman Harianja as Personnel and General Affair Director. I would like to express my gratitude to Mr. Harry Sutanto and Mr. Pasoroan Herman Harianja for their contribution to this Company.

Alfred Natsir Direksi Utama President Director


37

38


Dari kiri ke kanan From left to right

Bambang Eka Cahyana Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business Development Alfred Natsir Direktur Utama President Director Imran Iskandar Direktur Personalia dan Umum Director of Personnel and General Affairs Farid Luthfi Direktur Keuangan Director of Finance Iman A. Sulaiman Direktur Operasi & Teknik Director of Operations & Engineering


39

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN 2011 Annual Report Responsibility 2011

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DIRECTOR’S STATEMENT Kami Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyatakan telah menyutujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2011. We, The Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) have approved and are fully responsible for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)’s Annual Report for the year of 2011.

Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) The Board Of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Alfred Natsir Direktur Utama President Director

Bambang Eka Cahyana

Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business Development

Imran Iskandar

Direktur Personalia & Umum Director of Personnel & General Affairs

40


Farid Luthfi

Direktur Keuangan Director of Finance

Iman A. Sulaiman

Direktur Operasi &Teknik Director of Operations & Engineering

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN 2011 Annual Report Responsibility 2011

SURAT PERNYATAAN KOMISARIS COMMISSIONER’S STATEMENT Kami Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyatakan telah menyutujui dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2011. We, The Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) have approved and are fully responsible for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)’s Annual Report for the year of 2011.

Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) The Board Of commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)


lgnatius Rusdonobanu

Soritaon Siregar

Barzuweh

Umar Aris

Komisaris Commissioner





41

42



43

SEKILAS PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) In Brief

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01 Nopember 1994 Nomor 87 kemudian diubah sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 tanggal 02 Januari 1999 dan kemudian diubah dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH Nomor 01 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-85564.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan Akta Notaris Junita Ritonga, SH Nomor 26 tanggal 31 Juli 2009 serta Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, SH Nomor 90 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-30810 Tanggal 28 September 2011. Nama lengkap perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) disingkat PT Pelindo I (Persero), berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Telp : (+62 61) 6610 220/ fax (+62 61) 6610 906 | Website : http://www.inaport1.co.id | E-mail : [email protected] PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was established, as stipilated in Government Regulation No. 56, 1991 with establishment of Corporation Statutes which was legalized by Notary Imas Fatimah, SH Number 1, December 1, 1992 as quoted in Republic of Indonesia State Addendum Report November 1, 1994 Number 87 then changed as stated in Republic of Indonesia State Addendum Report Number 1, January 2, 1999 and then changed with Notarial document Agus Sudiono Kuntjoro, SH Number 01, August 15, 2008 legalized as Republic of Indonesia Law and Human Right Ministry Decision Number AHU-85564.AH.01.02, 2008, November13, 2008 and Notarial document Junita Ritonga, SH Number 26 July 31, 2009 and also Notarial document of Rahmad Nauli Siregar, SH Number 90, August 22, 2011 which is legalized as the Letter of Republic of Indonesia Law and Human Right Ministry Number AHU-AH.01.10-30810, September 28, 2011. The full name of Company is PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) abbreviated to PT Pelindo I, with Head Office on Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, North Sumatera, Indonesia Phone : (+62 61) 6610 220/ fax (+62 61) 6610 906 | Website : http://www.inaport1.co.id | E-mail : [email protected]

44


JEJAK LANGKAH PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) Historical Track of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1945 s.d. 1960 / 1945 to 1960

Perubahan Nama Pelabuhan dari Haven Badrift menjadi Jawatan Pelabuhan

Pada masa penjajahan Belanda perseroan ini diberi nama Haven Badrift. Selanjutnya setelah kemerdekaan Rl tahun 1945 s.d. 1960 perseroan berstatus sebagai Jawatan Pelabuhan.

Change of Port Name from Haven Badrift into Jawatan Pelabuhan (Port Department)

In Dutch colonialism era this Company was called as Haven Badrift. Then, after Republic of Indonesia Independence in 1945 to 1960, this Company held a status as Jawatan Pelabuhan (Port Department).

1960 s.d. 1969 / 1960 to 1969

Jawatan Pelabuhan berubah menjadi PN Pelabuhan

Pada tahun 1960 s.d. 1969 Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PN Pelabuhan.

Jawatan Pelabuhan (Port Department) changed into PN Pelabuhan (PN Port)

In 1960 to 1969 Jawatan Pelabuhan (Port Department) was changed into State Owned Company under the status as Port State Business, abbreviated to PN Pelabuhan.

1969

Berdirinya Rumah Sakit Pelabuhan Belawan

Didirikan pada tahun 1969, dalam perjalanannya terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas peralatan medis maupun pelayanan kepada pasien.

The establishment of Pelabuhan Belawan Hospital (Port Belawan Hospital)

Established in 1969, it keeps on improving its medical equipment quality as well as its medical service to patients.

1969 s.d. 1983 / 1969 to 1983

PN Pelabuhan menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)

Pada periode 1969 s.d. 1983 PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Penguasa Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP.

PN Pelabuhan to be Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)

During the period of 1969 to 1983, PN Pelabuhan was changed into Port Administrator Institution (Lembaga Penguasa Pelabuhan) with the name of Badan Pengusahaan Pelabuhan (Port Enterprise Supplier) abbreviated to BPP.

1970

Berdirinya Unit Galangan Kapal (UGK)

Sebelumnya UGK telah ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, kemudian setelah kemerdekaan RI UGK dikelola oleh Divisi Pengerukan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sesuai dengan status pelabuhan yang berubah-ubah tahun 1970-1982 UGK dikelola oleh Dinas Alat Apung Cabang Pelabuhan Belawan, namun pada tahun 1983-1990 UGK diserahkan kepada PT Kodja Bahari dengan system sharing. Kemudian berdasarkan SK Direksi No. UM.48/104/3/PI-96 UGK dibentuk menjadi Unit Galangan Kapal Belawan. Kemudian berdasarkan keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) No. PR.02/3/7/PI-07 tanggal 18 Juni 2007 langsung sebagai unit usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The Establishment of Dry Dock Unit (UGK)

Previously Dry Dock Unit (UGK) has existed since Dutch colonialism government, then after Republic of Indonesia Independence, UGK is handled by Dredging Division under the General Directorate of Sea Transportation. As the changing of port status, in 1970-1982, Dry Dock Unit was managed by Float Equipment Department, Belawan Port Branch, in 1983-1990 however Dry Dock Unit was submitted to PT Kodja Bahari with sharing system. Then, based on Letter of Director Decree No. UM.48/104/3/PI-96 Dry Dock Unit was changed into Belawan Dry Dock Unit. Then based on Director Decree of Pelindo I No. PR.02/3/7/PI-07 June 18, 2007 it was directly changed as business unit of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).


45

1983

BPP menjadi Perumpel I

Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan diubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I.

BPP to be Perumpel I

In 1983 based on Government Regulation No. 11 in 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) was changed into Perusahaan Umum Pelabuhan I abbreviated to Perumpel I.

1987

Dioperasikan BICT (Belawan International Container Terminal)

BICT berdiri 16 Maret 1987, sebelumnya bernama Unit Terminal Peti Kemas. BICT ini merupakan Terminal Peti Kemas kedua di Indonesia. Sampai dengan tahun 1998 merupakan Divisi Terminal Peti Kemas di bawah Cabang Pelabuhan Belawan dan tahun 1998 sampai sekarang, merupakan unit usaha setingkat cabang kelas 1.

BICT (Belawan International Container Terminal) was operated

BICT was established on March 16, 1987; previously, it was called as Container Terminal Unit. BICT is the second Container Terminal in Indonesia. It became Container Terminal Division under Belawan Port Branch in 1998 until now, it became a business unit equal with first level branch.

1990

Berdirinya Balai Pusat Pelatihan (BPL)

BPL telah berdiri sejak tahun 1990 dan hingga kini terus dengan aktif ikut serta memberikan pelatihan kepada pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang bekerjasama dengan bidang SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

The Establishment of Balai Pusat Pelatihan (BPL) (Training Center Building)

BPL has been established since 1990 and until now it keeps on actively participating to give training to employee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), cooperating with Human Resource Department of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1991

Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 thn 2001 kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham pada Persero/Perseroan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN. Pembinaan teknis operasional ditangani Kementerian Perhubungan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perumpel I changed its status to be Indonesia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Based on Government Regulation No. 56/1991 Perumpel I changed its status to be PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), located in Medan as the Head Office. Based on Government Regulation No. 64/2001, the position, duty and authority of Financial Minister as shareholder of the Company was handed to BUMN (State Owned Enterprise) Ministry. Guidance of operational technique was handled by Transportation Ministry and conducted by General Directore of Sea Transportation.

1994

Operasi Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Belawan

Terminal Curah Cair di Pelabuhan Belawan dibangun tahun 1994 oleh IBP (Indotermal Belawan Perkasa) yang bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan sistem sharing. Kemudian pada Bulan Agustus 2011, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki Terminal Curah Cair Tahap I yang sudah dioperasikan.

Liquid Bulk Terminal Operation at Belawan Port

Liquid Bulk Terminal at Belawan Port was established in 1994 by IBP (Indotermal Belawan Perkasa) in cooperation with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with sharing system. Then, on August 2011, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) had operated its first step as Liquid Bulk Terminal.

46


2005

Berdirinya Unit Depo Peti Kemas (UDPK)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. PR.01/1/10/PI-05 tanggal 18 Oktober 2005 terbentuklah Unit Usaha Depo Peti Kemas (UDPK).

The Establishment of Container Depot Business Unit (UDPK)

Based on Director Decree No. PR.01/1/10/PI-05 on October 18, 2005, Container Depot Business Unit (UDPK) was established.

2008

Dioperasikan Terminal Curah Cair Dumai

Dioperasikannya terminal curah cair di Pelabuhan Dumai pada tanggal 25 Juli 2008 yang dibangun oleh pemerintah lalu kemudian asetnya diserahterimakan kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dari Kementerian Perhubungan tanggal 29 Maret 2011.

Dumai Liquid Bulk Terminal Operation

Liquid Bulk terminal was operated in July, 25, 2008 at Dumai Port and established by government. Moreover, the asset was submitted to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) from Transportation Ministry on March 29, 2011.

2009

Pergantian Kelas Cabang Pelabuhan

Pergantian kelas cabang pelabuhan ini berdasarkan SK Direksi No.PR.02/3/11/PI-09 18 Agustus 2009 terjadi perubahan kelas di beberapa pelabuhan yang berada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Grade Re-Categorization Port Branches

Grade Re-Categorization for several port branches was based on Letter of Director Decree No.PR.02/3/11/PI-09 on August 18, 2009 there was grade re-categorization given to some ports surrounding PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

2011

UDPK Berubah Nama Menjadi BLC

UDPK kemudian berubah nama dari Unit Depo Peti Kemas menjadi Belawan Logistic Center (BLC) sesuai dengan SK Direksi No. PR.01/1/5/ PI-11 tanggal 24 Januari 2011 dan diresmikan pada 11 Maret 2011.

UDPK Was Changed into BLC

UDPK then changed its name from Container Depot Unit to be Belawan Logistic Center (BLC) according to Letter of Director Decree No. PR.01/1/5/ PI-11 January 24, 2011 and was officially declared on March 11, 2011.


47

VISI& MISI

Vision & Mission

VISION & 48


Visi Perusahaan Cooperate Vision

“Menjadi penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terkemuka di tingkat regional” “To be a leading provider of port and logistic services in the regional level”

Misi Perusahaan Cooperate Mission

“Menyediakan jasa kepelabuhanan dan logistik berkualitas yang memenuhi harapan pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi wilayah” “Providing qualified logistic and port services to fulfill customer’s expectation and contributing added values to territorial economic growth”

& MISSION PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

49

NILAI-NILAI DAN SASARAN PERUSAHAAN Values and Corporate Objective

Nilai- nilai Perusahaan adalah / Corporate Values are : 1. Customer Focus Menyediakan jasa layanan yang fokus kepada pelanggan. To provide service focusing on customer. 2. Leadership Sistem kepemimpinan dan SDM mampu menjamin efektifitas dan kualitas pemimpin dan personil untuk merealisasikan Customer Focus serta Excellent Operation. Leadership System and Human Resource can guarantee the effectiveness and quality of leader and personnel to implement Customer Focus and Excellent Operation. 3. Innovation Membuat perubahan berarti untuk meningkatkan pelayanan dalam upaya menciptakan new value bagi stakeholder. To make significant change to increase service in order to create new value to stakeholder. 4. Valuing Employee Komitmen manajemen atas kepuasaan, pengembangan dan perlakuan yang baik bagi pegawai. Management Committment upon employees’ satisfaction, development and good treatment. 5. System Perspective Pengelolaan perusahaan sebagai sebuah sistem yang utuh sehingga pencapaian kesuksesan pengelolaan organisasi meliputi keseluruhan komponen organisasi tersebut. Company management as an integrated system, so that any success of Company management covers all components of the Company.

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka manajemen memiliki komitmen sebagai berikut: 1. Memupuk pendapatan yang dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham. 2. Memberikan pelayanan yang efisien dan optimal kepada pengguna jasa dengan biaya yang kompetitif. 3. Memberikan kontribusi keuangan kepada negara. 4. Pengembangan usaha melalui sinergi dengan pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat sekitar guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan wilayah. 5. Sebagai wahana untuk pengabdian dan pengembangan karir bagi pelaku Perseroan (pegawai) dengan memberikan imbalan jasa yang layak.

To reveal that mission; therefore, management has set several committments as follows: 1. Accumulating income which can give optimal profit to shareholder 2. Giving efficient and optimal service to customer with competitive tariff. 3. Giving financial contribution to Country. 4. Business development by building a mutual relationship with regional government, business partner and surrounding society to support economic increament and terrtorial welfare. 5. As a media for employee’s dedication and carrier development by giving the employee appropriate salary.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai sasaran sebagai berikut: 1. Profitability Growth, yaitu terciptanya akselerasi pertumbuhan pendapatan dan laba usaha 2. Customer Focus, yaitu terpenuhinya ekspektasi pelanggan. 3. Operational Excellent, yaitu terciptanya pelayanan prima guna pemenuhan ekspektasi pelanggan atas mutu layanan. 4. Perbaikan service performance, yaitu terciptanya perbaikan kinerja layanan guna memenuhi harapan pelangan. 5. Business and Logistics Development, yaitu terciptanya pengembangan dan intensifikasi jasa logistik pendukung. 6. Asset Optimalization and Development, yaitu terciptanya pengembangan dan pendayagunaan aset untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung produktivitas operasional. 7. Legal Compliance and Settlement, yaitu terciptanya perikatan yang sehat dan taat azas. 8. Organisation Fit, yaitu terciptanya organisasi yang mampu mendukung customer focus dan operational excellent. 9. Leadership and HR Effectiveness, yaitu terciptanya sistem kepemimpinan dan SDM yang mampu menjamin efektifitas dan kualitas pemimpin dan personil untuk merealisasikan customer focus serta operational excellent.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) I has set its target as follows: 1. Profitability Growth, namely realization of revenue growth and business profit acceleration 2. Customer Focus, namely the fulfillment of customer’s expectation. 3. Operational Excellent, namely prime service implementation to fulfill customer’s expectation for service quality. 4. service performance, namely realization of service performance improvement to fulfill customer ‘s expectation. 5. Business and Logistics Development, namely realization of development and intensification of supporting logistic service. 6. Asset Optimalization and Development, namely implementation of asset development and empowerment to increase revenue and support operational productivity. 7. Legal Compliance and Settlement, namely implementation of healthy and discipline bounding. 8. Organisation Fit, namely realization of organization capability to support customer focus and excellent operational. 9. Leadership and HR Effectiveness, namely realization of leadership system and Human Resource’s capability to guarantee that leader and personnel quality to realize customer focus and operational excellent.

50


KEGIATAN USAHA Business Activities

Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan meliputi, penyediaan dan/atau pelayanan : 1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal. 2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan penundaan kapal. 3. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering (general cargo), dan kendaraaan. 4. Jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose, penumpang, pelayaran rakyat dan Ro-Ro. 5. Gudang-gudang, lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. 6. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multi moda. 7. Listrik, air minum, dan instalasi limbah serta pembuangan sampah. 8. Jasa pengisian bahan bakar minyak untuk kapal dan kendaraan di lingkungan pelabuhan. 9. Kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan. 10. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan. 11. Pengusahaan dan pelayanan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistic. 12. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Business activities are done in port services and other business activities which support the corporate objectives comprises, provision and or services : 1. Procurement of and/or wharf service mooring. 2. Pilotage and towage. 3. Berth and other facilities to ship berthing, loading, and uploading containers , liquid bulk, dry bulk and multipurpose including animals , passenger, and vehicles facilities. 4. Container terminal liquid and dry bulks, multipurpose, passengers, inter island, ship, and ro-ro. 5. Warehouse and stacking yard and tank / cargo stacking place, transportation, stevedoring equipment, and port equipment. 6. Provision and/ or land lease for building, and stacking yard, industrial estate, and other building, for the smoothness of multi mode transportation. 7. Electric supply, water supply, reception facilities. 8. Provision and/ or services of fuel for ship and vehicles in port area. 9. Consolidation and distribution activities of cargoes including animals. 10. Provision and management consulting services education and training related to port. 11. Provision and management of container depot and repairs, cleaning, fumigation and logistic services. 12. Provision of area of customs clearance and temporary stacking area.


51

WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN Corporate Operational Area

PEMBAGIAN PELABUHAN BERDASARKAN KELAS

CLASS CATEGORY PORT DIVISION

Pelabuhan Utama - Pelabuhan Belawan

Main Port - Port of Belawan

Pelabuhan Kelas I - Pelabuhan Dumai, BICT

First Class Port - Port of Dumai, BICT

Pelabuhan Kelas II - Pelabuhan Tanjungpinang, Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun,

Second Class Port - Port of Tanjungpinang, Port of Lhokseumawe, Port of Pekanbaru, Port of Tanjung Balai Karimun,

Pelabuhan Kelas III - Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Malahayati.

Third Class Port - Port of Sibolga, Port of Tembilahan, Port of Malahayati.

Pelabuhan Kelas IV - Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Pelabuhan Sei Pakning.

Forth Class Port - Port of Tanjung Balai Asahan, Port of Kuala Tanjung, and Port of Sei Pakning.

Perwakilan : Pelabuhan Pangkalan Susu, Bagan Siapi-api, Sei Kolak Kijang, Batam, Pulau Sambu, Tanjung Uban, Kuala Langsa, Rengat, Selat Panjang, Gunung Sitoli, Kuala Enok, Meulaboh dan Bengkalis

Representatives : Pangkalan Susu, Bagan Siapi-api, Sei Kolak Kijang, Batam, Pulau Sambu, Tanjung Uban, Kuala Langsa, Rengat, Selat Panjang, Gunung Sitoli, Kuala Enok, Meulaboh and Bengkalis Ports.

52


PROFIL CABANG PELABUHAN & UNIT BISNIS Port Branches & Bussiness Unit’s Profile A. Cabang - cabang Pelabuhan / Port Branches Pelabuhan Belawan / Port of Belawan Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Sumatera. Pelabuhan Belawan memiliki kantor perwakilan yaitu Pelabuhan Pangkalan Susu. Pelabuhan Belawan terletak pada posisi 03°-47’-20” LU 98°-42’-08” BT, dengan panjang alur pelayaran 9 mil, pasang surut 3 m LWS , kecepatan arus 0,2 - 2 knot dan kecepatan angin 4 - 8 Knot. Fasilitas Pelabuhan Belawan antara lain panjang dermaga 3.283 m, kedalaman -6 sampai -9 m LWS, lapangan penumpukan 73.724,76 m2, lapangan penumpukan peti kemas 45.402,00 m2, gudang 61.474,11 m2. Alat Pelabuhan Belawan antara lain adalah 1 unit harbour mobile crane, 3 unit mobile crane, 8 unit forklift diesel. Pelabuhan Belawan dalam hal pelayanan kapal dan barang telah menetapkan sistem manajemen ISO 9001:2008 dan telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Serta mendapatkan Penghargaan Bendera Emas K3 dan SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pelabuhan Belawan Belawan Port

Port of Belawan as main port at Pelindo I area is the biggest port in Sumatera island. Port of Belawan has its subsidiary office namely Pangkalan Susu Port. Port of Belawan is located at the position of 03°-47’-20” NL 98°-42’-08” EL, with shipping length 9 mil, tides 3 m LWS, current speed 0,2-2 knot and wind speed 4-8 Knot. Port of Belawan facilities include wharf lenght 3.283 m, depth - 6 to - 9 m LWS, staking yard 73.724,76 m2, container staking yard 45.402,00 m2, warehouse 61.474,11 m2. Belawan Port Equipments are included 1 unit harbour mobile crane, 3 units mobile crane, 8 units forklift diesel. Port of Belawan for ship and goods service has applied ISO Management System 9001:2008 and has fulfilled ISPS Code in facility security management at the port. Belawan Port also has achieved gold flag K3 and SMK3 awards from the Manpower and Transmigration Ministry of the Republic of Indonesia. Alamat / Address : Jl. AR.Sulian No. 1 Belawan, Sumatera Utara, 20411 Telp. / Phone : (061) 6941919, 6941412 | Fax / facsimile : (061) 6941300 | Teleks / Telex : 51695 E-mail : [email protected]

Pelabuhan Dumai / Port of Dumai Pelabuhan Dumai terletak pada posisi 01°-41’-13’’ LU & 101°-27’-24’’ BT, dengan panjang alur pelayaran 55 mil, pasang surut 3,4 m LWS, kecepatan arus 2,5 - 3 knot dan kecepatan angin 8 - 20 knot. Fasilitas Pelabuhan Dumai antara lain panjang dermaga 1.519 m, kedalaman -6 sampai -9 m LWS, lapangan penumpukan 18.139 m2, gudang 29.763,80 m2. Alat produksi Pelabuhan Dumai antara lain 1 unit harbour mobile crane, 3 unit mobile crane, 5 unit forklift diesel, 4 unit excavator, 8 unit wheel loader, dan 8 unit dump truck. Pelabuhan Dumai mempunyai komoditi dominan adalah CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya serta komoditi curah kering yaitu PKE (Palm Kernel Ekspeller), PKS (Palm Kernel Shell) serta pupuk. Pelabuhan Dumai memiliki kantor perwakilan yaitu Pelabuhan Bagan Siapi-api. Pelabuhan Dumai dalam hal pelayanan kapal dan barang telah menetapkan sistem manajemen ISO 9001:2008 dan telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Selain itu juga mendapatkan Penghargaan Bendera Emas K3 dan SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pelabuhan Dumai Dumai Port

Dumai Port is located on the position of 01°-41’-13’’ NL and 101°-27’-24’’ EL, with cruising length 55 mil, tides 3,4 mLWS, current spped 2,5-3 knot and wind speed 8-20 knot. Dumai Port facilities are included wharf lenght 1.519 m, depth -6 to -9 m LWS, staking yard 18.139 m2, warehouse 29.763,80 m2. Dumai Port Equipments include 1 unit harbour mobile crane, 3 units mobile crane, 5 units forklift diesel, 4 units excavator, 8 units wheel loader, and 8 units dump truck. Dumai Port has dominant comodity i.e. CPO (Crude Palm Oil) and its descent and dry bulk commodity i.e. PKE (Palm Kernel Ekspeller), PKS (Palm Kernel Shell) and fertilizer. Dumai Port has a subsidiary office i.e. Bagan Siapiapi Port. Dumai Port for goods and ship service has applied ISO 9001:2008 management system and has achieved target of ISPS Code in port facility security management. Dumai Port also has achieved Gold Flag K3 and SMK3 Awards from the Manpower and Transmigration Ministry of the Republic of Indonesia. Alamat / Address : Jl. Datuk Laksamana, Dumai 28814 Telp. / Phone : (0765) 31469, 31369 | Fax / Facsimile : (0765) 31758 E-mail : [email protected] | Website : http://dumai.inaport1.co.id PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

53

Pelabuhan Pekanbaru / Port of Pekanbaru Pelabuhan Pekanbaru terletak di dalam kota yang merupakan pelabuhan sungai. Pelabuhan Pekanbaru berada di posisi 00°-32’-30” LU & 101°-26’-30”BT, dengan panjang alur pelayaran 96 mil, pasang surut 3,4 m LWS, kecepatan arus 2,5 knot dan kecepatan angin 5 - 15 knot. Fasilitas Pelabuhan antara lain panjang dermaga 282 m, kedalaman -5 sampai - 6 m LWS, lapangan penumpukan 9000 m2, gudang 2.192 m2. Alat Pelabuhan Dumai antara lain 4 headtruck dan 2 unit reachstackker. Pelabuhan Pekanbaru mempunyai Terminal Peti Kemas di Perawang. Pelabuhan Pekanbaru memiliki kantor perwakilan yaitu Pelabuhan Rengat. Pelabuhan Pekanbaru dalam hal pelayanan kapal dan barang telah menetapkan sistem manajemen ISO 9001:2008. Selain itu juga mendapatkan Penghargaan Bendera Perak K3 dan SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pelabuhan Pekanbaru Pekanbaru Port

Port of Pekanbaru is located in downtown as river port. Port of Pekanbaru is at the position 00°-32’-30” NL and 101°-26’-30” EL, with shipping lenght 96 mil, tides 3,4 mLWS, current speed 2,5 knot and wind speed 5-15 knot. Port facilities are included wharf lenght 282 m, depth -5 to -6 m LWS, staking yard 9000 m2, warehouse 2.192 m2. Port of Pekanbaru equipments include 4 units headtruck and 2 units reachstackker. Port of Pekanbaru has a Container Terminal at Perawang. Port of Pekanbaru has subsidiary office i.e. Rengat Port. Port of Pekanbaru for ship and goods service has applied ISO 9001:2008 management system. Pekanbaru Port has achieved silver flag K3 and SMK3 award from Manpower and Transmigration Ministry of The Republic Indonesia. Alamat / Address : Jl. Saleh Abbas No. 3 Pekanbaru 28152 Telp. / Phone : (0761) 22826 | Fax / facsimile : (0761) 33711 E-mail : [email protected] dan [email protected] | Website : http://pekanbaru.inaport1.co.id Pelabuhan Malahayati / Port of Malahayati Pelabuhan Malahayati terletak di Teluk Krueng Raya Pantai Utara Aceh. Secara administratif pelabuhan ini berada di Kabupaten Aceh Besar berjarak 38 km dari Kota Banda Aceh. Pelabuhan Malahayati telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Pelabuhan Malahayati memiliki perwakilan yaitu Pelabuhan Meulaboh. Pelabuhan Malahayati berada di posisi 05°-35’-50” LU & 95°-30’-35” BT, dengan pasang surut 2 m LWS, kecepatan arus 0,5 - 0,7 knot dan kecepatan angin 4 - 16 knot. Fasilitas Pelabuhan Malahayati antara lain panjang dermaga 380 m, kedalaman -5 sampai -10 m LWS, lapangan penumpukan 6.511,61 m2, Lapangan Penumpukan Peti Kemas 6.980 m2 dan gudang 800 m2. Alat Pelabuhan malahayati antara lain 2 unit headtruck, 1 unit reachstackker, 2 unit Mobile Crane, dan 9 unit Forklift Diesel.

Pelabuhan Malahayati Malahayati Port

Port of Malahayati is located at Krueng Raya Bay, Aceh North Coast. Administratifly this port exists in Aceh Besar Regency is within range 38 km from Banda Aceh City. Malahayati Port has fulfilled the requirement of ISPS Code in port facility security management. Malahayati Port has subsidiary namely Meulaboh Port. Port of Malahayati is at the position of 05°-35’-50” NL and 95°-30’-35” EL, tides 2 m LWS, current speed 0,5-0,7 knot and wind speed 4-16 knot. Port of Malahayati facilities include wharf lenght 380 m, depht -5 to -10 m LWS, staking yard 6.511,61 m2, Container Staking Yard 6.980 m2 and warehouse 800 m2. Port of Malahayati equipment are included 2 units headtruck, 1 unit Reachstackker, 2 units Mobile Crane, and 9 units Forklift Diesel. Alamat / Address : Jl. Syiah Kuala No. 32 Lam Dingin, Banda Aceh. Telp. / Phone : (0651) 21196 | Fax / Facsimile : (0651) 21196 Website : http://www.malahayati.inaport1.co.id Pelabuhan Sibolga / Port of Sibolga Pelabuhan Sibolga berada pada posisi 01°-44’-23’’ LU & 98°-46’-04” BT, dengan pasang surut 1,4 m LWS, kecepatan arus 0,1 - 0,2 knot dan kecepatan angin 4 - 10 knot. Fasilitas Pelabuhan Sibolga antara lain panjang dermaga 249 m, kedalaman -6 sampai -9 m LWS, lapangan penumpukan 3.732,98 m2, dan gudang 2.900 m2. Kegiatan utama pelabuhan ini selain melayani angkutan barang juga menghubungkan jalur ferry ke daerah kunjungan wisata Pulau Nias. Komoditi dominan dari daerah hinterlandnya adalah karet, kopra, plywood serta bungkil. Pelabuhan Sibolga mempunyai kantor perwakilan yaitu Pelabuhan Gunung Sitoli. Port of Sibolga is located on the position 01°-44’-23’’ NL and 98°-46’-04” EL, with tides 1,4 mLWS, current speed 0,1-0,2 knot and wind speed 4-10 knot. Port of Sibolga Facilities include wharf length 249 m, depth -6 to -9 m LWS, staking yard 3.732,98 m2, and warehouse 2.900 m2. The main activity of this port is besides serving goods shipment it also connects ferry line to tourism place, Nias Island. Dominant commodities of its hinterland are rubber, copra, plywood and coconut oil. Port of Sibolga has subsidiary office namely Gunung Sitoli Port. Alamat / Address : Jl. Horas Sibolga, Sibolga 22532 Telp. / Phone : (0631) 22875 | Fax / facsimile : (0631) 22875

54


Pelabuhan Sibolga Sibolga Port

Pelabuhan Tembilahan / Port of Tembilahan Pelabuhan Tembilahan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, ± 600 km dari Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru. Pelabuhan Tembilahan berada pada posisi 00°-19’-30” LS & 103-°09’-41”BT dengan pasang surut 6 m LWS, kecepatan arus 3,5 knot dan kecepatan angin 3 - 16 knot. Fasilitas Pelabuhan Tembilahan antara lain panjang dermaga 80 m, kedalaman -6 sampai -7,5 m LWS, lapangan penumpukan 824 m2, dan gudang 1.992 m2. Daerah hinterlandnya potensial untuk industri perkebunan kelapa sawit. Jenis komoditi yang dikapalkan melalui pelabuhan ini antara lain kopra, karet, gaplek, minyak minyak kelapa sawit dan moulding. Pelabuhan Tembilahan memiliki Kantor Perwakilan yaitu Pelabuhan Kuala Enok. Port of Tembilahan exists at Indragiri Hilir Regency, ± 600 km from the Capital City of Riau Province, Pekanbaru. Port of Tembilahan is located at the position 00°-19’-30” SL and 103-°09’-41” EL with tides 6 m LWS, current speed 3,5 knot and wind speed 3-16 knot. Port of Tembilahan facilities include wharf lenght 80 m, depth -6 to -7,5m LWS, staking yard 824 m2, and warehouse 1.992 m2. The hinterland is potencial for oil palm agriculture industri. Commodities shipped through this port are copra, rubber, tapioca, oil palm and moulding. Tembilahan Port has subsidiary office namely Kuala Enok Port.

Pelabuhan Tembilahan Tembilahan Port

Alamat / Address : Jl. Jend Sudirman No. 76, Tembilahan, 29121 Telp. / Phone : (0768) 21050 | Fax / Facsimile : (0768) 21020 Pelabuhan Tanjung Balai Asahan / Port of Tanjung Balai Asahan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan terletak berhadapan langsung dengan pelabuhan negara tetangga Malaysia atau Port Klang. Pelabuhan ini telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan-pelabuhan Tanjung Balai Asahan berada pada posisi 02°-28’-00” LU & 99°-48’-00” BT, dengan pasang surut 3 m LWS, kecepatan arus 1,5 - 3 knot dan kecepatan angin 1 - 16 knot. Fasilitas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan antara lain panjang dermaga 354 m, kedalaman -4 m LWS, lapangan penumpukan 7.700 m2, dan Gudang 3.820,10 m2. Port of Tanjung Balai Asahan is adjacently located with port in Malaysia namely Port Klang. This port has fulfilled requirement of ISPS Code in port facility security management. Port of Tanjung Balai Asahan is located on 02°-28’-00” NL and 99°-48’-00” EL, with tides 3 m LWS, current speed 1,5-3 knot and wind speed 1-16 knot. Port of Tanjung Balai Asahan facilities include wharf lenght 354 m, depth -4 m LWS, staking yard 7.700 m2, and warehouse 3.820,10 m2.

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Tanjung Balai Asahan Port

Alamat / Address : Jl. Pelabuhan Teluk Nibung , Tg. Balai Asahan 21332 Telp. / Phone : (0632) 92022 | Fax / Facsimile : (0632) 9202 Pelabuhan Tanjung Balai Karimun / Port Tanjung Balai Karimun Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berada di Pulau Karimun yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Perairan ini merupakan salah satu area pelayaran terpadat dan tersibuk di dunia. Pelabuhan ini telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun mempunyai Kantor Perwakilan yaitu Pelabuhan Selat Panjang. Pelabuhan ini berada pada posisi 00°-59’-17” LU & 103°-26’-14” BT dan pasang surut 3 m LWS. Fasilitas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun antara lain panjang dermaga 96,5 m & kedalaman -3,8 sampai -8, m LWS. Port of Tanjung Balai Karimun exists in Karimun Island which is adjacently located with Malaka Strait and Singapura Strait. This watery area is one of the most crowded shipping area in the world. This port has fulfilled the requirement of ISPS Code in port facility security management. Port of Tanjung Balai Karimun has subsidiary office namely Selat Panjang Port. This port is located at 00°-59’-17” NL and 103°-26’-14” EL and with tides 3 m LWS. Port of Tanjung Balai Karimun facilities include wharf lenght 96,5 m and dept -3,8 to -8,5 m LWS.

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai Karimun Port

Alamat / Address : Jl. Kom. Laut Yos Sudarso 1, Tanjung Balai Karimun 29161 Telp. / Phone : (0777) 23570 | Fax / Facsimile : (0777) 325349 E-mail : [email protected] | Website : http://tbkarimun.inaport1.co.id Pelabuhan Sei Pakning / Port of Sei Pakning Pelabuhan Sei Pakning berada di posisi 00° 32’ 30” LU & 101° 26’ 30” BT dan pasang surut 3,6 m LWS. Fasilitas Pelabuhan Sei Pakning antara lain panjang dermaga 62,5 m dan kedalaman -6 m LWS. Pelabuhan Sei Pakning telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Pelabuhan Sei Pakning mempunyai Kantor Perwakilan yaitu Pelabuhan Bengkalis. Port of Sei Pakning is on the position 00° 32’ 30” NL and 101° 26’ 30” EL and tides 3,6 mLWS. Port of Sei Pakning facilities include wharf lenght 62,5 m and depth -6 m LWS. Port of Sei Pakning has fulfilled requirement ISPS Code in port facility security management. Port of Sei Pakning has subsidiary office namely Bengkalis Port. Alamat / Address : Jl. Kom.Laut Yos Sudarso No. 2, Sei Pakning Telp. / Phone : (0766) 91121 | Fax / Facsimile : (0766) 91023

Pelabuhan Sei Pakning Sei Pakning Port


55

Pelabuhan Tanjungpinang / Port of Tanjungpinang Pelabuhan Tanjungpinang terdiri dari Pelabuhan Sri Bintan Pura dan Pelabuhan Sri Payung Batu Anam. Pelabuhan Sri Bintan Pura berada pada posisi 00°55’55” LU , 104°46’00” BT, dengan pasang surut 2,6 m LWS, kecepatan arus 0,9 - 1 knot dan kecepatan angin 5 - 15 knot, panjang dermaga 215,60 m, kedalaman -3 m LWS. Pelabuhan Sri Payung Batu Anam berada pada posisi 00°55’40” LU , 104°28’40” BT, dengan pasang surut 2,6 m LWS, kecepatan arus 0,9 - 1 knot dan kecepatan angin 5 - 15 knot, panjang dermaga 210,25 m, kedalaman -4 m LWS dan gudang 2000 m2. Pelabuhan Tanjungpinang mempunyai peralatan antara lain 3 unit headtruck, 4 unit mobile crane, dan 1 unit forklift diesel. Sementara Pelabuhan Sei Kolak Kijang berada pada posisi 00051’55” LU, 104°36’55” BT dengan pasang surut 2,6 m LWS, kecepatan arus 0,9 - 1 knot dan kecepatan angin 5 - 15 knot, panjang Dermaga 250 dan kedalaman -9 m LWS. Pelabuhan Tanjungpinang dalam hal pelayanan kapal dan barang telah menetapkan sistem manajemen ISO 9001:2008 dan telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Selain itu juga mendapatkan Penghargaan Bendera Emas K3 dan SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Pelabuhan Tanjungpinang mempunyai kantor perwakilan yaitu Pelabuhan Sei Kolak Kijang, Batam, Tanjung Uban dan Pulau Sambu.

Pelabuhan Tanjungpinang Tanjungpinang Port

Port of Tanjungpinang consist of Sri Bintan Pura port and Sri Payung Batu Anam Port. Bintan Pura Port exists on the position 00°55’55” NL , 104°46’00” EL, with tides 2,6 m LWS, current speed 0,9-1 knot and wind speed 5-15 knot, wharf lenght 215,60 m, depth -3 m LWS. Sri Payung Batu Anam Port is on the position 00°55’40” NL, 104°28’40” EL, with tides 2,6 m LWS, current speed 0,9-1 knot and wind speed 5-15 knot, wharf lenght 210,25 m, depht -4 m LWS and warehouse 2000 m2. Port of Tanjungpinang has appliances i.e. 3 units headtruck, 4 units mobile crane, and 1 unit forklift diesel. While Sei Kolak Kijang Port is on the position 00°51’55” NL , 104°36’55” EL with tides 2,6 m LWS, current spped 0,9-1 knot and wind speed 5-15 knot, wharf lenght 250 and depth -9 m LWS. Port of Tanjungpinang for ship and goods service has fixed SO 9001:2008 management system and has fulfilled requirement ISPS Code in port facility security management. Besides it also has achieved of Gold Flag K3 and SMK3 from Manpower and Transmigration ministry of Republic of Indonesia. Port of Tanjungpinang has subsidiary offices namely Sei Kolak Kijang, Batam, Tanjung Uban and Sambu Island Ports. Alamat / Address : Jl. SM. Amin No. 1, Tanjungpinang Telp. / Phone : (0771) 21153 – 21785 | Fax / Facsimile : (0771) 29969 Email : [email protected] | Website : http://tpinang.inaport1.co.id Pelabuhan Kuala Tanjung / Port of Kuala Tanjung Pelabuhan Kuala Tanjung berada pada posisi 03° 22’ 30” LU & 99° 26’ 00” BT, dengan pasang surut 3,2 m LW dan kecepatan arus 1,5 knot. Fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung antara lain panjang dermaga 85 m dan kedalaman -5 sampai -10 m LWS. Pelabuhan Kuala Tanjung terletak di Selat Malaka dan merupakan Jalur Main Line Operator (MLO). Arus petikemas yang menyinggahi Selat Malaka setiap tahunnya mencapai 45 juta Teus dan merupakan pasar transhipment yg potensial. Sementara itu kapasitas pengembangan di Pelabuhan Kuala Tanjung dapat mencapai 20 juta Teus per tahun. Saat ini, pelabuhan Kuala Tanjung telah ditetapkan menjadi logistik Hub Transportasi Laut dan dalam hirarki pelabuhan nasional ditetapkan sebagai hub port. Untuk itu Pelabuhan Kuala Tanjung akan melakukan pengembangan dengan pembangunan pembangunan Terminal Peti Kemas dan pembangunan Terminal Curah Cair/CPO. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi makin padatnya Pelabuhan Belawan dan juga untuk mewujudkan Hub Port Indonesia serta biaya logistik nasional yang bersaing. Selama ini, Pelabuhan Kuala Tanjung melayani pandu, labuh, tambat dan bongkar muat kapal-kapal kecil. Pelabuhan Kuala Tanjung telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Port of Kuala Tanjung is at the position 03° 22’ 30” NL and 99° 26’ 00” EL, with tides 3,2 mLW and current speed 1,5 knot. Kuala Tanjung Port facilities are wharf lenght 85 m and depth -5 to -10 m LWS. Port of Kuala Tanjung is located at Malaka Strait dan become Main Line Operator (MLO). Container flow visiting Malacca Strait for every year is as much as 45 million Teus and become potencial transhipment market. While development capacity at Kuala Tanjung Port can achieve 20 million Teus per year. Now Port of Kuala Tanjung has been fixed to be Sea Transportation logistic and in the hirarchy of national port is chosen as hub port. For that case Kuala Tanjung Port will do development with developments of Container and Crude Plam Oil (CPO) Terminal. It is to anticipate the more crowded Belawan Port and also to reveal Indonesian Hub Port and competitive national logistic cost. During this time, Port of Kuala Tanjung serves pilot boat, dock, tether and loading unloading of small ships. Port of Kuala Tanjung has fulfilled requirement ISPS Code in port facility security management. Alamat / Address : Jl. Pelabuhan Kuala Tanjung 21257 Telp. / Phone : (0622) 31002 | Fax / facsimile : (0622) 31002

56


Pelabuhan Kuala Tanjung Kuala Tanjung Port

Pelabuhan Lhokseumawe / Port of Lhokseumawe Pelabuhan Lhokseumawe berada pada posisi 05°-10’-00’’ LU & 97°-02’-00’’ BT dengan pasang surut 2 m LWS dan kecepatan arus 1,46 knot. Fasilitas Pelabuhan Lhokseumawe antara lain panjang dermaga 688 m, kedalaman -5 sampai -10 m LWS, lapangan penumpukan 25.158 m2 dan Gudang 4.120 m2. Alat Pelabuhan Lhokseumawe antara lain adalah 1 unit reachstackker, 2 unit mobile crane, dan 4 unit forklift diesel. Pelabuhan Lhokseumawe telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Selain itu juga mendapatkan Penghargaan Bendera Emas K3 dan SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pelabuhan Lhokseumawe mempunyai kantor perwakilan yaitu Pelabuhan Kuala Langsa. Port of Lhokseumawe is on the position 05°-10’-00’’ NL and 97°-02’-00’’ EL with tides 2 m LWS and current spped 1,46 knot. Port of Lhokseumawe facilities include wharf lenght 688 m, depth -5 to -10 m LWS, staking yard 25.158 m2 and warehouse 4.120 m2. Port of Lhokseumawe equipments are 1 unit reachstackker, 2 units mobile crane, and 4 units forklift diesel. Port of Lhokseumawe has fulfilled requirement ISPS Code in port facility security management. Besides it also gets award Gold Flag K3 and SMK3 from Manpower and Transmigration Ministry of Republic of Indonesia. Port of Lhokseumawe has subsidiary offices namely Port of Kuala Langsa.

Pelabuhan Lhokseumawe Lhokseumawe Port

Alamat / Address : Jl. Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh Lhokseumawe 24354 Aceh Utara Telp. / Phone : (0645) 56373 | Fax / Facsimile : (0645) 7551842

B. Unit Bisnis / Bussiness Unit Belawan International Container Terminal (BICT) Belawan International Terminal Container (BICT) adalah terminal kontainer terbesar di Sumatera baik untuk kegiatan internasional maupun domestik. BICT terletak di Pelabuhan Belawan pada posisi 03°-47’43’’ LU & 98°-43’-20’’ BT, dengan panjang alur pelayaran 9 mil, pasang surut 3 m LWS , kecepatan arus 0,2 - 2 knot dan kecepatan angin 4 - 8 knot. Fasilitas BICT antara lain panjang dermaga 950 m, kedalaman -10 sampai -11 m LWS, lapangan penumpukan peti kemas 214.708,20 m2, alat di BICT antara lain adalah 8 unit container crane, 15 unit RTG, 2 unit harbour mobile crane, 55 unit headtruck, 5 unit reachstacker, 3 unit side loader dan 3 unit forklift diesel. BICT dalam hal pelayanan kapal dan barang telah menetapkan sistem manajemen ISO 9001:2008 dan telah memenuhi ketentuan ISPS Code dalam pengelolaan keamanan fasilitas di pelabuhan. Serta mendapatkan Penghargaan Bendera Emas K3 dan SMK3 dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BICT

Belawan International Terminal Container (BICT) is the biggest container terminal Sumatera for international as well as domestic activities. BICT is located in Belawan Port on thhe position 03°-47’-43’’ NL and 98°-43’-20’’ EL, with shipping lenght 9 mil, tides 3 m LWS , current speed 0,2-2 knot and wind speed 4-8 knot. BICT facilities are wharf lenght 950 m, depth -10 to -11 m LWS, container staking yard 214.708,20 m2, the equipment at BICT are 8 units container crane, 15 units RTG, 2 units harbour mobile crane, 55 units headtruck, 5 units reachstacker, 3 units side loader and 3 units forklift diesel. BICT for goods and ship services has fixed ISO 9001:2008 management system and has fulfilled requirement ISPS Code in port facility security management. And it BICT has achieved award Gold Flag K3 and SMK3 from Republic of Manpower and Transmigration Ministry of Republic of Indonesia. Alamat / Address : Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20414 Telp. / Phone : (+62 061) 6940032, (+62 061) 6940031 | Fax / Facsimile : (+62 061) 6941942 Website : http://bict.inaport1.co.id | Email : [email protected] Unit Galangan Kapal (UGK) / Dry Dock Unit (UGK) Unit Galangan Kapal berkedudukan di Pelabuhan Belawan berada pada posisi 03°47’20” LU 98°42’08” BT. Mempunyai usaha pokok menyediakan fasilitas dan peralatan galangan kapal, menyelenggarakan usaha docking, floating repair, pemeliharaan, perawatan alat apung dan peralatan pelabuhan lainnya, guna mendukung program planned maintenance system pada perusahaan serta mengusahakan kegiatan galangan kapal bagi kapal-kapal milik perseroan dan atau pihak lain. Kualifikasi bidang pekerjaaan seperti pekerjaan mekanikal, pembangunan dan reparasi kapal, reparasi peti kemas dan lain-lain. Alat yang dimiliki antara lain 1 unit mobile crane, 1 forklift diesel, 1 floating crane, 1 buah excavator.

UGK

Dry Dock Unit is located at Belawan Port on the position 03°47’20” NL 98°42’08” EL. It has main business to supply facilities and appliances of dry dock, to hold business such as docking, floating repair, maintanance, float appliances maintanance and other port appliances, to support planned maintenance system program on corporate and to effort dry dock activities for corporation and others’ ships. Job qualification such as mechanical jobs, developing and repairing ship, container repairing and etc. It has equipments i.e. 1 unit mobile crane, 1 forklift diesel, 1 floating crane, 1 unit excavator. Alamat / Address : Jl. Sumatera No. 1 Belawan 20214 Telp. / Phone : (061) 6941320 | Fax / Facsimile : (061) 6941300 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

57

Belawan Logistic Center (BLC) Belawan Logistic Center berada pada posisi 03° 46’54” LU 98° 41’41” BT. Sesuai dengan SK Direksi No. PR.01/1/5/PI-11 Tanggal 24 Januari 2011 UDPK berubah nama dari Unit Depo Peti Kemas menjadi Belawan Logistic Center (BLC). BLC diresmikan pada 11 Maret 2011, merupakan salah satu unit bisnis yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang bergerak dalam depot kontainer dan jasa logistik lainnya. Fasilitas yang dimiliki adalah 3 Unit Gudang/CFS, 1 Unit Container Repair, 1 Unit Gudang Fumigasi, Lapangan Penumpukan Peti Kemas 174.776 m2 dan Luas Gudang 9.718 m2. Sementara Alat yang dimiliki BLC antara lain 10 headtruck, 4 unit reachstackker, 2 unit side loader, dan 3 unit forklift diesel.

BLC

Belawan Logistic Center is at the position 03° 46’54” NL 98° 41’41” EL. According to Letter of Decision of Direction No. PR.01/1/5/PI-11 on January 24, 2011 UDPK changes name from Container Depot Unit to be Belawan Logistic Center (BLC). BLC is declared officially on March 11, 2011, it becomes one of business units conducted by Pelindo I moving on container depot and other logistic services. The faciities are 3 Units warehouses/CFS, 1 Unit Container Repair, 1 Unit Fumigation Warehouse, Container Staking Yard 174.776 m2 and warehouse square 9.718 m2. While the equipments at BLC are 10 headtruck, 4 units reachstackker, 2 units side loader, and 3 units forklift diesel. Alamat / Address : Jl Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Unjung Baru Belawan – 20411 Telp. / Phone : (+62 61) 6940157 – 6941590 | Fax / Facsimile : (+62 61) 6940113 – 6941590 E-mail : [email protected] | Website : http://www.inaport.co.id Rumah Sakit Umum Pelabuhan (RSUP) Medan RSUP Medan berkedudukan di Belawan tepatnya ± 20 km dari kota Medan. Didirikan pada tahun 1969, dalam perjalanannya terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas peralatan medis maupun pelayanan kepada pasien. Rumah sakit ini memberikan pelayanan 24 jam serta didukung oleh tenaga dokter spesialis yang berpengalaman. Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit ini juga memiliki unit layanan khusus yaitu Klinik Krakatau yang beralamat di Jln. Krakatau Ujung No. 112, Medan. Fasilitas yang dimiliki adalah Klinik Umum, Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam, Klinik Gigi, Klinik Rontgent, Laboratorium, Farmasi (Pelayanan Obat) dan Rawat Inap. General Hospital of Medan Port is located at Belawan approximately ± 20 km from Medan city. Established in 1969, it keeps on improving to increase quality of medical equipment as well as service for patient. This hospital provides 24 hour service and is supported by experienced specialists. In supporting service to society, this hospital also has special service unit namely Klinik Krakatau located at Jln. Krakatau Ujung No. 112, Medan. The facilities are Public Clinic, Emergency Unit (UGD) 24 hours, Dental Clinic, Rontgent Clinic, Laboratory, Pharmacy (Drugs and Medicines service) and Hospitalization. Alamat / Address : Jl. Stasiun No. 92 Belawan 20413 Telp. / Phone : (061) 6941927 | Fax / Facsimile : (061) 6940120

58


RSUP

FASILITAS DAN PERALATAN Facilities and Equipments

1. Peralatan / Equipments No Pelabuhan

Alat Bongkar Muat/ Handling Equipment CC

RTG

HT

HMC

RS

SL

MC

FD

FC

EXC

WL

DT

Keterangan

1

Belawan

-

-

1

-

-

-

3

8

-

-

-

-

cc: container crane

2

BICT

8

15

2

55

5

3

-

5

-

-

-

-

rtg: rubber tire gantry

3

BLC

-

-

-

10

4

2

-

3

-

-

-

-

hmc: harbour mobile crane

4

Dumai

-

-

1

-

-

-

3

5

-

4

8

8

ht: head truck

5

UGK

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

rs: reachstacker

6

Pekanbaru :

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

sl: side loader

7

Lhokseumawe :

-

-

-

-

1

-

2

4

-

-

-

-

mc: mobile crane

Kuala Langsa

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

fd: forklift diesel

8

Tanjungpinang

-

-

-

3

2

-

2

1

-

-

-

-

fc: floating crane

9

Malahayati :

-

-

-

2

1

-

2

9

-

-

-

-

exc: excavator

Meulaboh

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

wl: wheel loader

10

Sibolga :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dt: dump truck

Gunung Sitoli

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

11

Kuala Tanjung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Tanjung Balai Karimun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Tanjung Balai Asahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Sei Pakning :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Tembilahan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah / Total

8

15

4

74

15

5

14

45

1

5

8

8

2. Kapal / Boat No Pelabuhan / Port

KAPAL / BOAT KT

KP

KK

KG

TA

SB

Keterangan / Descriptions

1

Belawan

4

9

2

3

2

-

KT: Kapal Tunda

2

Dumai

6

7

-

-

-

1

KP : Kapal Pandu

3

Pekanbaru

-

-

-

-

-

1

KK: Kapal Kepil

4

Lhokseumawe

1

2

1

-

-

-

KG: Kapal Gandeng

5

Tanjung Pinang

-

5

-

-

-

1

TA : Tongkang Air SB: Speed Boat

6


-

2

-

-

-

-

7

Malahayati

1

-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

9

Sei Pakning

-

2

-

-

-

-

10

Sibolga

-

-

-

-

-

-

11

Tembilahan

-

-

-

-

-

-

12

Kuala Tanjung

-

-

-

-

-

-

Jumlah/Total

12

27

3

3

2

3


59

3. Fasilitas / Facilities AREA LAUT No

Pelabuhan / Unit Bisnis

AREA DARAT

Dermaga Kecepatan Kecepatan Arus Angin Panjang Kedalaman

Alur

Pasang Surut

(mil)

(mLWS)

(knot)

(knot)

(m)

(- mLWS)

Gudang (Shed)

Lapangan Penumpukan

Container Yard (CY)

(m2)

(m2)

(m2)

73,724.76

45,402.00

03047’20” LU, 98042’08” BT

Koordinat

1

Belawan (Konvensional Terminal)

9.00

3.00

0.2 - 2.0

4.0 - 8.0

3,283.00

6-9

2

BICT (Belawan International Container Terminal)

9.00

3.00

0.2 - 2.0

4.0 - 8.0

950.00

10 - 11

-

-

214,708.20

03047’43” LU, 98043’20” BT

3

Pangkalan Susu

-

3.00

1.0 - 1.5

2.0 - 16.0

-

5.5

-

-

-

04007’28” LU, 98012’42” BT

4

Dumai

55.00

3.40

2.5 - 3.0

8.0 - 20.0

1,965.00

6-9

29,763.80

18,139.00

-

01041’13” LU, 101027’24” BT

5

Bagan Siapi-api

-

5.40

-

-

36.00

-

-

-

-

02009’00” LU, 100046’00” BT

6

Tanjungpinang (Sri Bintan Pura)

-

2.60

0.9 - 1.0

5.0 - 15.0

215.60

3

-

-

-

00055’55” LU, 104046’00” BT

7

Tanjungpinang (Sri Payung Batu Anam)

-

2.60

0.9 - 1.0

5.0 - 15.0

210.25

4

2,000.00

-

-

00055’40” LU, 104028’40” BT

8

Tanjung Pinang (Sei Kolak Kijang)

-

2.60

0.9 - 1.0

5.0 - 15.0

250.00

9

-

-

-

00051’55” LU, 104036’55” BT

9

Lhokseumawe

-

2.00

1.46

-

688.00

5 - 10

4,120.00

25,158.00

-

05010’00” LU, 97002’00” BT

10

Kuala Langsa

2.70

3.00

-

-

280.00

5

800.00

10,000.00

-

04020’00” LU, 98008’00” BT

11

Pekanbaru

96.00

3.40

2.50

5.0 -15.0

282.00

5-6

2,192.00

9,000.00

-

00032’30” LU, 101026’30” BT

12

Perawang

87.00

3.40

2.50

5.0 - 15.0

308.00

6 - 6.5

-

4,522.00

19,000.00

00040’07” LU, 101037’35” BT

13

Rengat

-

6.00

3.50

3.0 - 16.0

70.00

8 - 10

400.00

2,000.00

-

00028’05” LU, 102045’00” BT

14


-

3.60

-

-

96.50

3.8 - 8.5

-

-

-

00059’17” LU, 103026’14” BT

15

Selat Panjang

-

3.60

-

-

155.00

5 - 10

1,200.00

-

-

00000’50” LU, 102042’36” BT

16


-

3.00

1.5 - 3.0

1.0 - 16.0

354.00

4

3,820.10

7,700.00

-

02028’00” LU, 99048’00” BT

17

Malahayati

-

2.00

0.5 - 0.7

4.0 - 16.0

380.00

5 - 10

800.00

6,511.61

6,980.00

05035’50” LU, 95030’35” BT

18

Meulaboh

-

1.00

1.2 - 1.5

4.0 - 21.0

52.00

1 - 15

-

2,520.00

-

04007’50” LU, 96008’00” BT

19

Sibolga

-

1.40

0.1 - 0.2

4.0 - 10.0

249.00

6-9

2,900.00

3,732.98

-

01044’23” LU, 98046’04” BT

20

Gunung Sitoli

-

1.40

-

4.0 - 21.0

80.00

11.6

744.00

2,683.00

-

01018’12” LU, 97036’17” BT

21

Sei Pakning

-

3.60

-

-

62.50

6

-

-

-

00032’30” LU, 101026’30” BT

22

Tembilahan

-

6.00

3.50

3.0 - 16.0

80.00

6 - 7.5

1,992.00

824.00

-

00019’30” LS, 103009’41” BT

23

Kuala Enok

-

6.00

3.50

3.0 - 16.0

60.00

-

-

-

-

00031’22” LS, 103023’31” BT

24

Kuala tanjung

-

3.20

1.50

-

85.00

5 - 10

-

-

-

03022’30” LU, 99026’00” BT

25

BLC (Belawan Logistic Center)

-

-

-

-

-

-

9,718.00

-

174,776.00

03046’54” LU, 98041’41” BT

26

UGK (Unit Galangan kapal)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03047’20” LU, 98042’08” BT

60


61,474.11

AKUNTAN PUBLIK PERUSAHAAN Company’s Public Accountant

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dari Rencana Kerja dan

To evaluate performance achievement of Working Plan and

Anggaran Perusahaan (RKAP), setiap tahun perseroan menunjuk

Corporate Budget (RKAP), every year corporation appoint

Akuntan Publik untuk melakukan audit. Pihak Akuntan Publik

Public Accountant to audit. The Public Accountant will evaluate

akan menilai kinerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dengan

performance of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), by comparing

cara melakukan perbandingan antara RKAP dengan realisasi yang

RKAP with the achieved realization according to corporate’s annual

berhasil dicapai sesuai dengan laporan keuangan perseroan setiap

financial report.

tahunnya. Untuk tahun buku 2011, Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I

For the fiscal year 2011, Financial Report of PT Pelabuhan Indonesia

(Persero) telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

I (Persero) has been set according to Financial Accountant Standard

Keuangan (PSAK) dan telah diaudit oleh KAP Rama Wendra dengan

Statement (PSAK) and has been audited by KAP Rama Wendra with

nomor izin usaha KAP: No. KEP.353/KM.6/2004. KAP tersebut

number of KAP business license: No. KEP.353/KM.6/2004. KAP is

berlokasi di Graha Mampang 2nd floor Jalan Mampang Prapatan

located at Graha Mampang 2nd floor Jalan Mampang Prapatan

Raya No. 100, Jakarta 12760 Indonesia, dengan nomor telepon 021-

Raya No. 100, Jakarta 12760 Indonesia, with telephone number 021-

7985757 dan faksimili 021-7981957.

7985757 and faximile 021-7981957.

Adapun ruang lingkup pekerjaan audit ini meliputi audit umum

The scope of audit includes full scope general audit, obedience

(general audit) yang bersifat menyeluruh (full scope) audit

audit, PKBL report audit, the book year corporate’s performance

kepatuhan, audit laporan PKBL, audit kinerja perusahaan tahun buku

audit for fiscal year 2011 and internal control structure analysis,

2011 serta penelaahan struktur pengendalian internal, identifikasi

weakness and problem identification as well as the impact and

kelemahan dan masalah yang ada akibat yang akan terjadi dari

correction recommended.

masalah tersebut serta penyampaian rekomendasi perbaikannya. Dari hasil audit yang dilakukan oleh KAP Rama Wendra dihasilkan

From audit result by KAP Rama Wendra, it shows that Financial

bahwa Laporan Keuangan PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero)

Report of PT Pelabuhan Indonesia I achieved proper opinion in all

mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material. Hasil itu

material ones. The result is written on report Number A12-MW/

tertuang dalam laporan No. A12-MW/PELINDO/JNNI/748 Tanggal

PELINDO/JNNI/748 on March 20, 2012.

20 Maret 2012. Sebelumnya, RKAP tahun 2011 telah mendapatkan pengesahan

Previously RKAP in 2011 has acquired official declaration from

dari Pemegang Saham pada tanggal 17 Januari 2011, dan menjadi

Shareholder on January 17, 2011, and become work principle for

pedoman kerja bagi Perusahaan serta sebagai alat pengendalian

Corporate and as control instrument to achieve fixed target. RKAP

dalam mencapai target yang telah ditetapkan. RKAP tersebut

is composed as Letter of Decision of Indonesian State Owned

disusun sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Enterprise (BUMN) No: Kep-100/MBU/2002 on June 4, 2002 about

(BUMN) Indonesia No: Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002

“State Business Health Evaluation” and Letter of Decision of State

tentang “Penilaian Tingkat Kesehatan Usaha Milik Negara” dan

Owned Enterprises Ministry No. Kep/101/MBU/2002 about the “

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep/101/

Establishment of State Owned Enterprise’s Working Plan and Budget

MBU/2002 tentang “Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Composition”.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara”.


61

INFORMASI PEMEGANG SAHAM Shareholder Information

Akte Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01 Nopember 1994 Nomor 87 kemudian diubah sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 tanggal 02 Januari 1999 dan kemudian diubah dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH Nomor 01 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-85564.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan Akta Notaris Junita Ritonga, SH Nomor 26 tanggal 31 Juli 2009 serta Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, SH Nomor 90 tanggal 22 Agustus 2011 yang telah disahkan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.10-30810 Tanggal 28 September 2011. Kepemilikan

:

100 % Pemerintah Republik Indonesia

Bidang Usaha

:

Jasa Kepelabuhanan

Modal dasar

:

4.405.000.000.000

Kepemilikan saham

:

100 % Pemerintah Republik Indonesia

Bidang Jasa

:

Kepelabuhanan

Anak Perusahaan dan Asosiasi

:

Tidak mempunyai anak perusahaan dan perusahaan asosiasi

Kronologis Pencatatan Efek dan peringkat

:

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) belum tercatat di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak ada pencatatan efek serta peringkat.

Pemegang Saham Shareholder Pemerintah Indonesia

62

Corporate Official Document PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was established, as stipilated in Government Regulation No. 56, 1991 with establishment of Corporation Statutes which was legalized by Notary Imas Fatimah, SH Number 1, December 1, 1992 as quoted in Republic of Indonesia State Addendum Report November 1, 1994 Number 87 then changed as stated in Republic of Indonesia State Addendum Report Number 1, January 2, 1999 and then changed with Notarial document Agus Sudiono Kuntjoro, SH Number 01, August 15, 2008 legalized as Republic of Indonesia Law and Human Right Ministry Decision Number AHU-85564.AH.01.02, 2008, November13, 2008 and Notarial document Junita Ritonga, SH Number 26 July 31, 2009 and also Notarial document of Rahmad Nauli Siregar, SH Number 90, August 22, 2011 which is legalized as the Letter of Republic of Indonesia Law and Human Right Ministry Number AHU-AH.01.1030810, September 28, 2011.

Ownership

:

100 % Republic of Indonesia Government

Business Line

:

Port Service

Early Balance

:

4.405.000.000.000

Share Ownership

:

100 % Republic of Indonesia Government

Service Line

:

Port

Subsidiary and Association

:

No Subsidiary and Association

Grade and Effect Record Chronology

:

Pelindo I has not been recorded in Indonesian Bursa Efek so there is no grade and effect records.

Lembar Saham Share

Nilai Saham/Lembar Value of Stock/sheet

Kepemilikan Shareholding

Jumlah Total

4.405.000

1000.000

100 %

4.405.000.000.000



63

TINJAUAN OPERASIONAL PER PUSAT LAYANAN Operational Review per Service Center

PRODUKSI JASA

SERVICE PRODUCTION Realisasi pencapaian produksi tahun 2011 secara umum melampaui dari target anggarannya dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan trafik mengalami peningkatan seperti meningkatnya arus kunjungan kapal (Call) di Pelabuhan Belawan, Tanjungpinang, Kuala Tanjung dan Pekanbaru. Meningkatnya kegiatan bongkar muat Antar Pulau seperti di Pelabuhan Dumai, Lhokseumawe dan Tembilahan. Serta meningkatnya arus kunjungan penumpang baik luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga : 1. Pelabuhan Umum Secara umum produksi pelayanan kapal melampaui target dan kecuali produksi jasa pemanduan di Cabang Belawan, Dumai dan Tanjungpinang serta produksi air kapal di Cabang Dumai dan Sibolga. Produksi pelayanan barang tidak tercapai sedangkan pelayanan terminal petikemas dapat melampaui target RKAP 2011. 2. Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Produksi pelayanan di Tersus dan TUKS melampaui target, terutama produksi labuh, tambat dan pemanduan. Tingginya produksi pelayanan kapal ini terutama terjadi di Cabang Dumai, Tanjung Balai Karimun dan Tanjungpinang. Production achievement realization in 2011 generally exceeded the target budget and experienced an increament compare to previous year, which is caused by some traffic activities increament in Ship Calls at Belawan, Tanjungpinang, Kuala Tanjung and Pekanbaru Ports. Increament of inter-islands cargo handling (loading and unloading) activities such as Dumai, Lhokseumawe and Tembilahan Ports; and also the increament of domestic as well as international passanger flow. Therefore : 1. Public Port Generally, ship service production exceeded the target, except the production of piloting service at Belawan, Dumai and Tanjungpinang Branches and ship water production at Dumai and Sibolga Branches. Cargo service production failed in passing over the target while container terminal service production exceeded the target RKAP 2011. 2. Special and Private Terminal Service production at Tersus and TUKS exceeded the target, especially dock, tether, and piloting. The increament of ship service production was mainly happened in Dumai, Tanjung Balai Karimun and Tanjungpinang Branches.

Berikut adalah analisis dari produksi jasa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), sebagai berikut: 1. Pelayanan Kapal a. Labuh Realisasi sebesar 75.432.780 Gt dibandingkan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,02 %. Sedangkan dibanding anggarannya 73.479.911 Gt melampaui target, hal ini disebabkan tercapainya produksi labuh di Cabang Pelabuhan Belawan, Lhokseumawe, Tanjung Balai Karimun dan Tanjungpinang.

The followings are analysis of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) service production:a 1. Ship Service a. Dock The 2011 realization of 75.432.780 Gt compared to 2010, has decreased as much as 2,02 %. While compared to 2011 budget which is 73.479.911 Gt, it has exceeded the target, because of the increament of dock production at Belawan, Lhokseumawe, Tanjung Balai Karimun and Tanjungpinang Port Branches.

b. Tambat Realisasi sebesar 120.431.495 Gt.Etm dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 15,34%. Sedangkan dibanding anggarannya 109.790.203 Gt.Etm telah melampaui target, hal ini disebabkan tercapainya produksi tambat di Cabang Pelabuhan Belawan, BICT, Lhokseumawe dan Tanjungpinang.

b. Tether The 2011 realization of 120.431.495 Gt.Etm compared to 2010, has increased as much as 15,34%. While compared to 2011 budget which is 109.790.203 Gt.Etm, it has exceeded the target, because of the increament of tether production at Belawan, BICT, Lhokseumawe and Tanjungpinang Port Branches.

64


c. Pemanduan Realisasi sebesar 16.998 gerakan dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 8,75%. Sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 22.512 Gerakan, tidak mencapai target hal ini disebabkan menurunnya produksi pemanduan di Cabang Pelabuhan Belawan, Dumai dan Tanjungpinang.

c. Piloting The 2011 realization of 16.998 movements compared to 2010, has increased as much as 8,75%. While compared to 2011 budget which is 22.512 movements , it failed to reach the target because of the reduction in piloting production at Belawan, Dumai and Tanjungpinang Port Branches.

d. Penundaan Realisasi sebesar 20.556 jam dibanding dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 3,56%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 19.834 jam telah melampaui target hal ini disebabkan meningkatnya produksi jam penundaan di Cabang Pelabuhan Belawan dan Lhokseumawe.

d. Tug The 2011 realization of 20.556 hours compared to 2010, has increases as much as 3,56%, while compared to 2011 budget which is 19.834 hours, it has exceeded the target because of the increament of services hour production at Belawan and Lhokseumawe Port Branches.

e. Air Kapal Realisasi sebesar 351.873 ton dibanding dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 14,09% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 393.482 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan tidak tercapainya produksi air kapal di Cabang Pelabuhan Sibolga dan Dumai.

e. Ship Water The 2011 realization of 351.873 ton compared to 2010, has decreased as much as 14,09%, while compared to 2011 budget which is 393.482 ton, it failed to reach the target, because there is no achievement in ship water production at Sibolga and Dumai Port Branches.

2. Pelayanan Barang a. Dermaga - Satuan ton Realisasi sebesar 22.419.849 ton dibandingkan dengan 2010 turun sebesar 10,09% sedangkan dibandingkan anggarannya 19.787.052 ton mencapai target hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan di Cabang Pelabuhan Pekanbaru komoditi aspal, besi material, batubara dan Pelabuhan Lhokseumawe komoditi pupuk bag, semen curah, amoniak dan condensate.

2. Cargo Service a. Wharf - Unit of ton The 2011 realization of 22.419.849 ton compared to 2010 has decreased as much as 10,09%, while compared to 2011 budget which is 19.787.052 ton, it has exceeded the target, because of the increasing of activities at Pekanbaru Port Branch for asphalt, material iron, coal and Lhokseumawe Port for fertilizer, crude cement, ammonia and condensation commodities.

- Satuan box Realisasi sebesar 133.007 box dibandingkan dengan tahun 2010 turun sebesar 0,40% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 166.334 box tidak mencapai target, hal ini disebabkan tidak tercapainya produksi bongkar muat petikemas di Cabang Pelabuhan Belawan.

- Unit of box The 2011 realization of 133.007 boxes compared to 2010 has decreased as much as 0,40%, while compared to 2011 budget, which is 166.334 boxes, it failed to achieve the target because there is no achievement of container handling (loading and unloading) production at Belawan Port Branch.

b. Gudang Penumpukan - Satuan ton/hari Realisasi sebesar 2.170.888 ton/hari dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 34,07% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 2.795.822 ton/hari tidak mencapai target, hal ini disebabkan tidak tercapainya penumpukan barang di gudang Cabang Pelabuhan Belawan komoditi mesin, material dari besi dan Pelabuhan Tembilahan komoditi bahan-bahan pokok.

b. Stacking Warehouse - Unit of ton/day The 2011 realization of 2.170.888 ton/day compared in 2010 has increased as much as 34,07%, while compared to 2011 budget which is 2.795.822 ton/day, it failed to achieve the target, because there is no achievement of cargo stacking at warehouse of Belawan Port Branch for machine, iron material and Tembilahan Port for primary materials commodities.

c. Lapangan Penumpukan - Satuan ton/hari Realisasi sebesar 1.619.112 ton/hari dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 15,92%, sedangkan dibandingkan anggarannya 1.717.534 ton/ hari tidak mencapai target, hal ini disebabkan tidak tercapainya penumpukan di lapangan Cabang Pelabuhan Belawan barang-barang proyek dan Pelabuhan Dumai komoditi pupuk.

c. Stacking Yard - Unit of ton/day The 2011 realization of 1.619.112 ton/day compared to 2010 has increased as much as 15,92%, while compared to 2011 budget which is 1.717.534 ton/day, it failed to achieve the target, because there is no achievement of cargo stacking at Belawan Port Branch Yard for project cargos and Dumai Port fertilizer commodity.


65

3. Pelayanan Terminal. a. Stevedoring (ton/m3) Realisasi sebesar 1.546.544 ton/m3 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,44%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 1.680.588 ton/m3 tidak mencapai target, hal ini disebabkan berkurangnya kegiatan stevedoring di cabang pelabuhan Belawan komoditi tepung terigu PT Indofood Sukses Makmur.

3. Terminal Service a. Stevedoring (ton/m3) The 2011 realization of 1.546.544 ton/m3 compared to 2010 has increased as much as 3,44%, while compared to 2011 budget which is 1.680.588 ton/m3, it failed to achieve the target, because of a reduction in stevedoring activity at Belawan Port Branch for flour commodity of PT Indofood Sukses Makmur.

b. Cargodoring (ton/m3) Realisasi sebesar 343.663 ton/m3dibanding dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 39,27%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 85.103 ton/m3 melampaui target, hal ini disebabkan tercapainya kegiatan cargodoring di Cabang Pelabuhan Belawan komoditi aspal dan Pelabuhan Dumai komoditi cangkang.

b. Cargodoring (ton/m3) The 2011 realization of 343.663 ton/m3 compared to 2010 has increased as much as 39,27%, while compared to 2011 budget which is 85.103 ton/m3, it has exceeded the target, because of the increament of cargodoring activity at Belawan Port Branch for asphalt commodity and Dumai Port for cangkang commodity.

4. Pelayanan Terminal Peti Kemas a. Operasi Kapal Realisasi B/M peti kemas sebesar 610.223 box dibanding dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 7,67% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 602.820 box melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan bongkar muat petikemas komoditi general cargo, besi baja, susu kaleng, bahan baku, kebutuhan rumah tangga, tepung, semen, pupuk kegiatan Antar Pulau di Belawan International Container Terminal (BICT).

4. Container Terminal Service a. Ship Operation The 2011 realization of container handling (loading and unloading) of 610.223 boxes compared to 2010 has increased as much as 7,67%, while compared to 2011 budget which is 602.820 boxes, it has exceeded the target, because of the increament of inter-islands container handling (loading and unloading) activity for general cargo, steel, milk can, raw material, houseware, flour, cement, fertilizer at Belawan International Container Terminal (BICT).

b. Operasi Lapangan Realisasi Lift on/off sebesar 666.840 box dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3,95% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 660.550 box melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan lift on/off container di lapangan penumpukan Belawan International Container Terminal (BICT).

b. Yard Operation The 2011 realization of Lift on/off of 666.840 boxes compared to 2010 has decreased as much as 3,95%, while compared to 2011 budget which is 660.550 boxes has exceeded the target, because of the increament of lift on/off container activity at stacking yard of Belawan International Container Terminal (BICT).

5. Pengusahaan TBAL a. Realisasi Tanah sebesar 1.441.565 m² dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 1,49% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 1.441.565 m² mencapai target, hal ini disebabkan terealisasinya perpanjangan persewaan tanah dengan PTPN IV di Cabang Pelabuhan Belawan.

5. TBAL Business Unit a. The 2011 Land realization of 1.441.565 m² compared to 2010, has decreased as much as 1,49%, while compared to 2011 budget which is 1.441.565 m² it has exceeded the target, because of land rental extension by PTPN IV at Belawan Port Branch.

b. Realisasi Pengusahaan air umum sebesar 35.703 ton dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 36,38% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 36.464 ton tidak mencapai target, hal ini disebabkan menurunnya penggunaan air umum di Cabang Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Lhokseumawe.

b. The 2011 realization of drinking water supply of 35.703 ton compared to 2010, has decreeased as much as 36,38%, while compared to 2011 budget which is 36.464 ton, it failed to achieve the target, because of the decreasing use of drinking water at Belawan and Lhokseumawe Port Branch.

c. Realisasi Pengusahaan listrik sebesar 19.316.504 kwh dibandingkan dengan tahun 2010 melampaui target sebesar 47,42%, dibandingkan dengan anggarannya 14.720.943 kwh mencapai target, hal ini disebabkan meningkatnya penggunaan listrik di Cabang Pelabuhan Belawan.

c. The 2011 realization of electricity use of 19.316.504 kwh compared to 2010, has increased as much as 47,42%, while compared to 2011 budget which is 14.720.943 kwh, it has exceeded the target, because of the increament of electricity use at Belawan Port Branch.

66


6. Pelsus/Dersus a. Labuh Realisasi sebesar 35.710.497 Gt dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 5,68% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 32.562.728 Gt melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya produksi labuh di Cabang Pelabuhan Pekanbaru dan Tanjungpinang.

6. Pelsus/Dersus a. Dock Realization as much as 35.710.497 Gt compared in 2010 decreasing as much as 5,68% while compared to the budget 32.562.728 Gt passing over the target, since increasing of dock production at Pekanbaru and Tanjungpinang Port Branch

b. Tambat Realisasi sebesar 36.786.456 Gt/etm dibandingkan dengan tahun 2010 mencapai 7,86%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 33.589.116 Gt/etm melampaui target target, hal ini disebabkan meningkatnya produksi tambat di Cabang Pelabuhan Pekanbaru, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun.

b. Tether Realization as much as 36.786.456 Gt/etm compared in 2010 achieving 7,86%, while compared to thebudget 33.589.116 Gt/etm passing over the melampaui target, since the increasing of tether production at Pekanbaru, Tanjungpinang and Tanjung Balai Karimun Port Branches.

c. Dermaga - Satuan ton Realisasi sebesar 17.779.338 ton dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 96,07%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar 17.475.071 ton melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya kegiatan bongkar muat barang di Cabang Pelabuhan Tembilahan komoditi batubara dan Cabang Pelabuhan Pekanbaru komoditi CPO.

c. Wharf - Unit of ton The 2011 realization of 17.779.338 ton compared to 2010 has increased as much as 96,07%, while compared to 2011 budget which is 17.475.071 ton, it has exceeded the target, because of the increament of cargo handling (loading and unloading) activity at Tembilahan port branch for coal and at Pekanbaru port branch for CPO comodities.

- Satuan box Realisasi sebesar 279.607 box dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 39,50%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 282.174 box tidak mencapai target, hal ini disebabkan tidak tercapainya produksi bongkar muat peti kemas di Dermaga Khusus Cabang Pelabuhan Pekanbaru.

- Unit of box The 2011 realization of 279.607 boxes compared to 2010 has increased as much as 39,50%, while compared to 2011 budget which is 282.174 boxes, it failed to achieve the target, because there was no achievement in container handling (loading and unloading) production at Special Wharf at Pekanbaru Port Branch.

d. Pemanduan Realisasi sebesar 25.606 Gerakan dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 3,30%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 25.052 Gerakan, telah melampaui target, hal ini disebabkan tercapainya produksi pemanduan Pelsus/ Dersus di Cabang Pelabuhan Dumai, Tanjungpinang dan Sei Pakning.

d. Piloting The 2011 realization of 25.606 movements compared to 2010 has increased as much as 3,30%, while compared to 2011 budget which is 25.052 movements, it has exceeded the target, beacuse of the target achievement of Pelsus/ Dersus Piloting production at Port of Dumai Branch, Tanjungpinang and Sei Pakning.

7. Rupa-Rupa Usaha Realisasi Pas pelabuhan sebesar 6.811.627 lembar dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 5,92%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya 6.665.033 lembar melampaui target, hal ini disebabkan meningkatnya produksi pas di Cabang Pelabuhan Pekanbaru,Tanjung Balai Karimun,Tanjungpinang dan Lhokseumawe.

7. Other Business The realization of Port Pass Entrance of 6.811.627 pcs compared to 2010 has decreased as much as 5,92%, while compared to 2011 budget which is 6.665.033 pcs, it has exceeded the target, because of the increament of port pass entrance production at Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun,Tanjungpinang and Lhokseumawe Port Branches.

8. Unit Usaha Belawan Logistic Centre Realisasi Lift on/off petikemas sebesar 313.757 box, dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 8,71%, sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 423.092 box tidak mencapai target, hal ini disebabkan belum terealisasinya penanganan Lo/ Lo secara full handling oleh BLC dan masih menggunakan pola sharing serta hanya melayani Lo/lo container full eks. Stuffing milik mitra BLC.

8. Business Unit Belawan Logistic Centre The 2011 realization of on/off Lift container of 313.757 boxes, compared to 2010 has decreased as much as 8,71%, while compared to 2011 budget which is 423.092 boxes, it failed to achieve the trget, because of the un-realized full handling service of Lo/Lo by BLC and still using sharing model also because it is merely servicing Lo/lo container full ex Stuffing of BLC partners.


67

TINJAUAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN Review Of Financial Performance Report A. NERACA

A. BALANCE SHEET

1. Aktiva Lancar/Aset Lancar Realisasi aset lancar sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp 600.296.676.222 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 22,34%, dibanding anggarannya sebesar Rp 595.976.758.855 melampaui target, dan disebabkan adanya rekening yang melampaui target sebagai berikut :

1. Current Asset The realization of current asset in 2011 is worth of Rp 600.296.676.222 compared to 2010, it has increased up to 22,34%, while compared to 2011 budget, which is Rp 595.976.758.855, it has exceeded the target, because of the following exceeding account :

a. Realisasi saldo kas bank melampaui target disebabkan adanya pencairan kredit investasi dan pencairan deposito valas. b. Realisasi saldo piutang usaha melampaui target disebabkan belum terealisasinya pencairan piutang usaha di cabangcabang pelabuhan. c. Realisasi saldo piutang lain-lain melampaui target disebabkan adanya piutang PT Tri Karya Alam dan PT ABB Sakti Industri dan saldo piutang PT Rukindo. d. Realisasi saldo angsuran pajak penghasilan badan melampaui target bersumber dari angsuran PPh pasal 25 ditambah dengan angsuran PPh Pasal 22 impor alat-alat faspel yang baru. e. Realisasi PPN masukan yang dapat dikreditkan yang bersumber dari pembelian/pengadaan barang dan atau jasa dalam negeri maupun impor yang berkaitan langsung dengan pendapatan. f. Realisasi saldo uang muka melampaui target disebabkan masih terdapatnya saldo uang muka yang belum dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional pelabuhan karena belum selesainya pekerjaan/kegiatan serta adanya penambahan uang muka kontraktor atas pekerjaan-pekerjaan investasi yang sedang dalam proses penyelesaian.

a. Realization of Bank Cash Balance exceeded the target because of investment credit and foreign exchange disbursements. b. Realization of account receivable earning has exceeded the target because of the unrealized of account receivables disbursement in some port branches. c. Realization of other account receivable balance has exceeded the target because of the account receivables of PT Tri Karya Alam and PT ABB Sakti Industry and PT Rukindo. d. Realization of corporate tax installment balance from PPh 25 has exceeded the target, also the installment of PPh 22 for new port facility equipment import . e. Realization of credited Income Added Tax from domestic/ import of Goods and or service purchase/ procurement which are related directly with income. f. Realization of down payment has exceeded the target because there are still some unsettled down payment for port operational activities since the respective job or activities are not settled yet and the addition down payment from contractors upon the investment jobs which are under the process of completion.

2. Properti Investasi Realisasi saldo properti investasi sebesar Rp 8.665.946.045 merupakan reklasifikasi aset tanah dan atau bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga dari kelompok asset tetap ke properti investasi sebagai akibat dari penerapan PSAK No. 13 (Revisi 2001).

2. Investmeny Property Realization of investment property balance is worth of Rp 8.665.946.045 as the reclassification of rented land asset and or building to third party of fixed asset account to investment property as an impact of the implementation of PSAK No. 13 (Revision 2001).

3. Aset Tetap Realisasi aset tetap sebesar Rp 1.645.395.387.656 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 104,40%. Sedangkan dibanding anggarannya sebesar Rp 2.572.157.839.504 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan adanya investasi yang belum selesai dan aset yang belum dibukukan di laporan cabang-cabang pelabuhan.

3. Fixed Aset Realization of fixed asset is worth of Rp 1.645.395.387.656 compared to 2010, it has increased as much as 104,40%. While compared to 2011 budget, which is Rp 2.572.157.839.504, it failed to achieve the target. It is caused by unfinished investment and unregistered assets at port branches’ report.

4. Aset Lain-lain Realisasi aset lain-lain sebesar Rp 1.192.216.921.486 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 68,03%. Sedangkan dibanding anggarannya Rp 514.742.857.392 telah melampaui target. Hal ini disebabkan sebagai berikut : a. Saldo aset tetap dalam konstruksi melampaui target karena terealisasinya pekerjaan investasi tahun 2011 di beberapa cabang pelabuhan. b. Saldo aset tetap belum dimanfaatkan lebih besar dibandingkan anggarannya karena terdapat aset yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan. c. Saldo aset tetap tidak berfungsi lebih besar dibandingkan anggarannya karena terdapat penambahan jumlah asset yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional perusahaan.

4. Other Asset Realization of other assets is worth of Rp 1.192.216.921.486 compared to 2010, it has increased as much as 68,03%. While compared to 2011 budget, which is Rp 514.742.857.392, it has exceeded the target. It is caused by the followings : a. Fixed asset balance in construction has exceeded the target because of the realization of investment job in 2011 at several port branches. b. Fixed asset balance has not been more used compared to the budget since there are unused asset for corporate operational activity. c. Fixed asset balance does not function more compared to the budget because there are unusable asset addition that can not be re-used for corporate operational activity.

68


5. Liabilitas Jangka Pendek/Kewajiban Lancar Realisasi liabilitas jangka pendek sebesar Rp 561.221.587.659 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 14,83%. Sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 245.474.257.732 telah melampaui target. Hal ini disebabkan adanya peningkatan hutang usaha yang timbul dari investasi dan kegiatan operasional perusahaan.

5. Short Term Liability/Current Lialibility Realization of short term liability is worth of Rp 561.221.587.659, compared to 2010 has increased as much as 14,83%. While compared to 2011 budget which is Rp 245.474.257.732 it has exceeded the target. It is because of the increament of account payable from investment and corporate operational activity.

6. Liabilitas Jangka Panjang Realisasi liabilitas jangka panjang sebesar Rp 895.207.487.409 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 695,67%. Dibanding dengan anggarannya sebesar Rp 1.438.186.364.158 tidak mencapai target. Hal ini terutama disebabkan pencairan pinjaman bank yang belum direalisasikan seluruhnya, karena pencairan kredit dikaitkan dengan realisasi investasi.

6. Long Term Liability Realization of long term liability of Rp 895.207.487.409 if compared to 2010 has increased as much as 695,67%. When it is compared to 2011 budget which is Rp 1.438.186.364.158, it failed to achieve the target. It is mainly caused by Bank Loans which have not been realized completely, since the credit realization is related with investment realization.

7. Modal dan Cadangan Realisasi Modal perusahaan sebesar Rp 1.990.145.856.340 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan 41,75%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 1.999.216.833.861 tidak melampaui target. Hal ini disebabkan adanya beban selisih kurs atas hutang dan pinjaman dalam mata uang asing.

7. Capital and Stock Realization of corporate capital of Rp 1.990.145.856.340 compared to 2010 has increased as much as 41,75%. When it is compared to 2011 budget which is Rp 1.999.216.833.861, it failed to achieve the target because of foreign exchange rate differences between liability and loan.

Kesimpulan Tidak tercapainya target anggaran tahun 2011 untuk aset tetap terutama disebabkan oleh tidak terealisasinya sebagian besar pekerjaan investasi pada tahun 2011.

Conclusion Unachievement target of budget in 2011 for fixed asset is mainly caused by unrealization of most of investment projects in 20111.

Pada sisi liabilitas, realisasi liabilitas tahun 2011 sebesar Rp 1.456.429.075.068 berada dibawah anggaran sebesar Rp 227.231.546.822 atau 15,23% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.683.660.621.890. Hal tersebut terjadi karena realisasi liabilitas jangka panjang pada tahun 2011 sebesar Rp 895.207.487.419 lebih rendah sebesar Rp 542.978.876.749 atau 37,75% dari anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.438.186.364.158. Hal tersebut disebabkan karena pencapaian pendapatan diterima dimuka jangka panjang, kewajiban imbalan paska kerja, dan kewajiban pajak tangguhan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan.

On liability segment, liability realization in 2011 as much as Rp 1.456.429.075.068 is under the budget as much as Rp 227.231.546.822 or 15,23% from fixed budget namely worth of Rp 1.683.660.621.890. It is because the 2011 long term liability, which is Rp 895.207.487.419, is lower as much as Rp 542.978.876.749 or 37,75% from stipulated 2011, which is Rp 1.438.186.364.158. it is caused by the long term in-advance income achievement, post working compensation liability, and defered tax are lower than stipulated budget.

Pada sisi ekuitas, realisasi ekuitas tahun 2011 sebesar Rp 1.990.145.856.340 berada dibawah anggaran s e b e s a r Rp 9.070.977.521 atau 0,45% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.999.216.833.861. Hal tersebut terjadi karena realisasi laba tahun berjalan lebih rendah dari yang telah dianggarkan.

On equit y ac c o unt , 2011 equi t y r eali z at io n i s worth of Rp 1.990.145.856.340, means Rp 9.070.977.521 or 0,45% lower than the stipulated budget which is Rp 1.999.216.833.861. It happens because the realization of Net Income is lower than the budget.

Khusus untuk pencapaian laba tahun berjalan, pada tahun 2011 realisasinya sebesar Rp 211.335.377.811 atau lebih tinggi sebesar Rp 2.214.960.414 atau 1,06% dari anggaran sebesar Rp 209.120.417.397.

Especially for Net Income in 2011, the realization is as much as Rp 211.335.377.811, means Rp 2.214.960.414 or 1,06% higher than the stipulated budget, which is Rp 209.120.417.397.

Perbandingan dengan tahun 2010-Neraca Dibandingkan dengan realisasi jumlah aset tahun 2010, maka realisasi aset tahun 2011 yang sebesar Rp 3.446.574.931.408 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.441.394.977.402 atau 71,88% dari jumlah aset tahun 2010 sebesar Rp 2.005.179.954.006. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan aset tetap sebesar Rp 840.423.603.757 atau 104,40% dan kenaikan aset lain-lain sebesar Rp 482.700.154.368 atau 68,03%. Aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp 109.605.273.232 atau 22,34% dari tahun 2010.

Comparison with 2010-Ballance Sheet Compared to the realization of total asset in 2010, the 2011 asset realization, which is Rp 3.446.574.931.408, has increased Rp 1.441.394.977.402 or 71,88% from total asset in 2010 as much as Rp 2.005.179.954.006. This increament is mainly caused by fixed asset increament of Rp 840.423.603.757 or 104,40% and other asset increament of Rp 482.700.154.368 or 68,03%. Current asset has increased as much as Rp 109.605.273.232 or 22,34% from the year 2010.

Kenaikan aset tetap tersebut disebabkan karena seluruh rincian akun aset tetap (tanah, bangunan dan prasarana, alat-alat fasilitas pelabuhan, instalasi fasilitas pelabuhan, jalan dan bangunan, peralatan, kendaraan, dan emplasemen) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010.

This fixed asset increament is caused by all fixed asset account details (land, building and infrastructure, port facility equipment, port facility installation, road and construction, equipment, vehicle, and emplacement) has increased if compared to the realization of 2010.


69

Dari segi liabilitas, realisasi liabilitas tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp 855.205.498.020 atau 142,24% dari realisasi jumlah liabilitas tahun 2010 yang sebesar Rp 601.233.577.048. Peningkatan liabilitas ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 782.697.292.415 atau 695,67% dibandingkan tahun 2010 yang sebesar Rp 112.510.194.994 dan liabilitas jangka pendek naik sebesar Rp 72.498.205.605 atau 14,83% dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar Rp 488.723.382.054.

From liability account, in 2011, it has increased as much as Rp 855.205.498.020 or 142,24% from liability realization in 2010, which is Rp 601.233.577.048. This liability increament is caused by the increasing long term liability of Rp 782.697.292.415 or 695,67% compared to 2010, which is only Rp 112.510.194.994, and the increasing short term liability of Rp 72.498.205.605 or 14,83% compared to 2010, which is Rp 488.723.382.054.

Kenaikan liabilitas jangka pendek tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 lebih disebabkan pada kenaikan realisasi hutang usaha, hutang kerjasama mitra usaha, uper, hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar dan PPN keluaran.

This short term liability increament, if compared to the implementation in 2010, is more likely caused by the increament of account payable realization, business partners’ liability, uper, other liabilities, payable cost that should be settled and Outcome Added Tax.

B. LABA / RUGI

B. PROFIT / LOSS

Pendapatan Per Pusat Pelayanan a. Pendapatan Pelayanan Kapal Realisasi pendapatan sebesar Rp 234.368.993.090 dibandingkan dengan tahun 2010, terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 11,83%. Dibanding dengan anggarannya sebesar Rp 232.932.383.092 telah melampaui target. Hal ini disebabkan adanya kenaikan GT kapal (bobot kapal) yang melakukan kunjungan di Cabang Pelabuhan Belawan, Pekanbaru dan Tanjungpinang.

Income Per Service Center a. Ship Service Income Income Realization as much as Rp 234.368.993.090 compared to 2010, there is an increasing income as much as 11,83%. Compared to its budget, which is Rp 232.932.383.092, it has exceeded the target It is because of the increasing GT of ship(ship weight) visiting Belawan, Pekanbaru and Tanjungpinang port branches.

b. Pendapatan Pelayanan Barang Realisasi pendapatan sebesar Rp 83.641.436.028 dibandingkan dengan tahun 2010 terjadi penurunan pendapatan sebesar 59.09%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 84.678.994.566 tidak mencapai target. Hal ini disebabkan tidak tercapainya kegiatan bongkar muat barang dan Terminal Operator di Pelabuhan Belawan.

b. Cargo/ Goods Service Income Income realization as much as Rp 83.641.436.028 compared to 2010, has decreased into 59.09%. Copared to its budget, it failed to achieve the target. It is caused by failure in achieving cargo handling (loading and unloading) and operator terminal activities at Belawan Port.

c. Pendapatan Pelayanan Terminal Realisasi sebesar Rp 38.509.897.365 dibandingkan dengan tahun 2010 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 37,87%. dibanding anggarannya sebesar Rp 32.659.352.749 telah melampaui target. Hal ini disebabkan : 1) Meningkatnya kegiatan Receiving/Delivery di Pelabuhan Belawan komoditi tepung terigu milik PT Indofood Sukses Makmur. 2) Meningkatnya kegiatan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Perawang Pekanbaru dan Perwakilan Kijang Tanjungpinang. 3) Meningkatnya kegiatan bongkar muat barang dan pendapatan jasa pipanisasi UBM di Pelabuhan Dumai

c. Terminal Service Income Realization as much as of Rp 38.509.897.365, compared to 2010, it has increased up to 37,87%. Compared to 2011 budget, which is Rp 32.659.352.749, it has exceeded the target. Such condition is the effects of the followings : 1) Receiving/Delivery activities increament at Belawan Port for flour commodity of PT Indofood Sukses Makmur. 2) Container handling (load unloading) activities increament at Perawang Pekanbaru Port and Representative of Kijang Tanjungpinang. 3) Cargo handling (load and unloading) activities increament and UBM Piping Service income at Dumai Port.

d. Pendapatan Pelayanan Terminal Petikemas Realisasi pendapatan sebesar Rp 450.274.416.554 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 149,62%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 480.744.966.326,- tidak mencapai target. Hal ini disebabkan tidak tercapainya produksi bongkar muat petikemas komoditi general cargo (kelontong), besi/steel, susu kaleng, bahan baku, kebutuhan rumah tangga, tepung, semen dan pupuk (fertilizar) kegiatan Antar Pulau Muat serta menurunnya bongkar muat petikemas komoditi soya bean meal, animal feed (makanan ternak), wheat flour, soya bean meal, steel sheet, spare part, ban (tire) kegiatan impor.

d. Container Terminal Service Revenues Income Realization as much as Rp 450.274.416.554, compared to 2010, has increased up to149,62%. Compared to 2011 budget, which is Rp 480.744.966.326,- it has failed to achieve the target. Such condition is the impact of cargo handling (loading and unloading) production of general cargo comodity, steel, milk can, raw material, household needs, flour, cement and fertilizer, interisland cargo handlingactivities, also decreament in container handling for commodities of of soya bean meal, animal feed , wheat flour, steel sheet, spare part, tyre of import activities.

1. Pencapaian Pendapatan Realisasi pendapatan tahun 2011 sebesar Rp 1.163.630.554.090 dibandingkan dengan tahun 2010, terjadi kenaikan pendapatan sebesar 17,73%. Namun, dibandingkan anggarannya Rp 1.213.528.717.304 tidak mencapai target. Pertumbuhan tersebut disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan terjadi di semua jenis pendapatan (pelayanan kapal, barang, dan terminal peti kemas) dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kenaikan pendapatan pelayanan terminal peti kemas sebesar Rp 269,9 milyar, pelayanan kapal sebesar Rp 24,8 milyar dan pengusahaan TBAL sebesar Rp 15,1 milyar bila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2010.

70

1. Income Achievement Income realization in 2011 is worth of Rp 1.163.630.554.090 compared to 2010, there is an increasing income up to 17,73%. However, compared to its budget, which is Rp 1.213.528.717.304, it failde to achieve the target. This increament is caused by the existence of income increament in all income segments (ship service, cargo and container terminal) with the highest increament on container terminal service income, which increased as much as Rp 269,9 billion, ship service as much as Rp 24,8 billion and TBAL supply as much as Rp 15,1 billion if compared to total income in 2010.


e. Pendapatan Pengusahaan TBAL Realisasi pendapatan sebesar Rp 57.238.605.586 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 35,94%. Dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 45.894.228.532 telah melampaui target. Hal ini disebabkan : 1) Adanya perpanjangan persewaan tanah di Pelabuhan Dumai. 2) Adanya perpanjangan persewaan tanah di Pelabuhan Belawan. 3) Mulai diterapkannya untuk perpanjangan persewaan tanah dengan sistem fee storage (target volume produksi) di Pelabuhan Dumai. 4) Perpanjangan persewaan tanah menerapkan tarif diatas besaran tarif yang ditetapkan oleh Direksi.

e. TBAL Supply Income Income realization as much as Rp 57.238.605.586 compared to 2010, it has increased up to 35,94%. Compared to 2011 budget, which is Rp 45.894.228.532, it has exceededthe target. Such condition is the effect of the followings : 1) Land rental extension at Dumai Port. 2) Land rental extension at Belawan Port. 3) Initial implemention of land rental extension with storage fee system land rental (Production volume target) at Dumai Port. 4) Land rental extension to apply tariff stipulated by Board of Director.

f. Pendapatan Pelsus/Dersus Realisasi pendapatan sebesar Rp 38.960.935.413,- dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan 18,30%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 38.745.956.953,- telah melampaui target. Hal ini disebabkan sejalan dengan kenaikan produksi pemanduan dan penundaan serta adanya kenaikan tarif pelayanan jasa kapal untuk pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan di Pelabuhan Dumai dengan PERTAMINA terhitung mulai tanggal bulan Juni 2011.

f. Pelsus/Dersus Income Actual revenue is worth of Rp 38.960.935.413,- compared in 2010 increasing 18,30%. Compared to the budget in value of Rp 38.745.956.953,- passing over target., it is because in the same way with postponement and guidance production progress and boat service tariff increasing of Postponement and Guidance Service at Dumai Port with PERTAMINA counted from June 2011.

g. Pendapatan Rupa-rupa Usaha Realisasi sebesar Rp 43.298.735.976 dibandingkan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 41,27%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 39.026.473.121,- telah melampaui target. hal ini disebabkan : 1) Adanya peningkatan produksi pas pelabuhan di Cabang Pelabuhan Belawan. 2) Adanya pendapatan kontribusi Rp 2.500,-/ton yang berlaku efektif bulan Desember 2010 di Cabang Pelabuhan Belawan. 3) Adanya pendapatan kontribusi Rp 2.000,-/ton yang berlaku efektif bulan Juni 2011 di Cabang Pelabuhan Dumai.

g. Other Income Income realization as much as Rp 43.298.735.976, compared to 2010, it has increased up to 41,27%. Compared to 2011 budget, which is Rp 39.026.473.121,- it has exceeded the target. Such condition is the effect of the followings : 1) Port pass entrance production increament at Belawan Port Branch. 2) Income Contribution Rp 2.500,-/ton which is effectively valid since December 2010 at Belawan Port Branch. 3) Income Contribution Rp 2.000,-/ton which is effectively valid since June 2011 at Dumai Port Branch.

h. Pendapatan Kerjasama Mitra Usaha Realisasi pendapatan sebesar Rp 182.836.707.077,- dibandingkan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 21,01%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 181.820.264.231,- telah melampaui target. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kerjasama kegiatan labuh dan pemanduan di Selat Telang Cabang Pelabuhan Tanjungpinang.

h. Business Partner Cooperation Income Income realization as much as Rp 182.836.707.077,- compared to 2010, it has decreased into 21,01%. Compared to 2011 budget, which is Rp 181.820.264.231,- it has exceeded the target. Such condition is caused by cooperation activities increament for anchorage and pilotting at Telang Strait, Tanjungpinang Port Branch.

i. Pendapatan Rumah Sakit Pelabuhan Realisasi pendapatan sebesar Rp 15.083.425.547,- dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 0,45%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 15.225.839.125,- tidak mencapai target. Hal ini disebabkan menurunnya pasien berobat yang menggunakan jasa Rumah Sakit Pelabuhan.

i. Port Hospital Income Income realization as much as Rp 15.083.425.547,- compared to 2010, it has increased up to 0,45%. Compared to 2011 budget, which is Rp 15.225.839.125,- it failed to achieve the target. Such condition is caused by the decreasing number of patients who are seeking for treatment at Port Hospital Centre.

j. Pendapatan Depo Peti Kemas Realisasi pendapatan sebesar Rp 15.529.052.417,- dibandingkan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 68,92%. dibanding anggarannya sebesar Rp 14.460.109.798,- telah melampaui target. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan stuffing/ stripping mitra eksisting BLC dan PT Caraka Tirta Perkasa juga melakukan sebahagian stuffingnya di depo BLC, ditambah adanya kerjasama pelayanan Stuffing dengan PT Berkat Nugraha Sinar Lestari yang menberikan kontribusi yang signifikan kepada BLC.

j. Container Depot Income Income realization as much as Rp 15.529.052.417,- compared in 2010, it has increased up to 68,92%. Compared to 2011 budget, which is Rp 14.460.109.798,- it has exceeded the target. Such condition is the effect of stuffing/stripping activity increament from the existing businee partner BLC and PT Caraka Tirta Perkasa also handling its part of stuffing at BLC depot, also a Stuffing service cooperation with PT Berkat Nugraha Sinar Lestari which provides significant contribution to BLC.

k. Pendapatan Usaha Galangan Kapal Realisasi pendapatan sebesar Rp 3.488.122.903,- dibandingkan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 19,82%. Dibanding anggarannya sebesar Rp 46.597.570.000,- tidak mencapai target.

k. Dry Dock Unit Income Income realization as much as Rp 3.488.122.903,- compared to 2010, it has decreased into 19,82%. Compared to 2011 budget, which is Rp 46.597.570.000,- it failed to achieve the target provides significant contribution to BLC.


71

2. Biaya Beban operasi perusahaan pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp 821.138.206.815,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 47,52%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 832.531.337.167,- tidak mencapai target atau hanya sebesar 98,63, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Beban Pegawai Realisasi beban pegawai sebesar Rp 164.209.332.327,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan 8,97%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 171.975.434.809,- tidak mencapai target atau hanya sebesar 95,48% terutama karena tidak terealisasinya tunjangan pegawai pada seluruh cabang/unit usaha dan kantor pusat serta belum terealisasinya pengisian atau penggantian SDM yang sudah mutasi/pensiun di beberapa cabang pelabuhan.

2. Expenses Corporate operational expense realization in 2011 is as much as Rp 821.138.206.815,- if compared to realization in 2010, it has increased up to 47,52%. Moreover, if compared to 2011 budget, which is Rp 832.531.337.167,- , it failed to achieve the target or only as much as 98,63, while it can be explained with the following reasons:

b. Beban Bahan Realisasi beban bahan sebesar Rp 114.344.349.028,- jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 18,49%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 151.392.214.316,- tidak mencapai target atau hanya sebesar 75,53 %, hal ini disebabkan tidak terealisasinya beban bahan operasional di UGK karena adanya pembatalan SPK atas pekerjaan kapal milik Cabang Dumai, yaitu KPC 01, KPC 03, dan KT Bima IX, dan belum terealisasinya beberapa pekerjaan yang telah direncanakan oleh UGK, serta tidak terealisasinya beban bahan bakar alat fasilitas pelabuhan di BICT karena terlambatnya realisasi investasi.

b. Material Expense Material Expenses realization as much as Rp 114.344.349.028,-, if compared to 2010, it has increased up to 18,49%, while compared to 2011 budget, which is Rp 151.392.214.316,-, it failed to achieve the target or only as much as 75,53 %. Such condition is caused by failure in realization of operational material load in UGK because of SPK implementation cancellation upon ship project of Dumai Branch, namely KPC 01, KPC 03, and KT Bima IX, and some unfinished jobs that have been planned by UGK, also failedrealization of fuel load for port facilities at BICT because of late investment realization.

c. Beban Pemeliharaan Realisasi beban pemeliharaan sebesar Rp 53.216.808.044,jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 8,49%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 63.665.560.853,- tidak mencapai target atau hanya sebesar 83,59% terutama karena adanya program pengerukan kolam pelabuhan Belawan dan BICT tahun 2011 yang belum selesai, dan adanya program yang tidak terealisasi (cutting program) di beberapa Cabang seperti di Belawan, BLC, dan Dumai.

c. Maintenance Expense Maintenance Expenses realization as much as Rp 53.216.808.044,if compared to the realization in 2010, has increased up to 8,49%, while compared to 2011 budget, which is Rp 63.665.560.853,- , it failed to achieve the target or only 83,59%. Such condition is mainly because there is unfinished port basin exploitation program of Belawan port and BICT in 2011, and cutting program at some branches like Belawan, BLC, and Dumai.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi Realisasi beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 115.449.305.475,- jika dibandingkan realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan 41,58%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 111.523.413.192,-, melampaui target sebesar 103,52% karena adanya penambahan alat dari investasi tahun 2011 di cabang Belawan, serta di BICT, terealisasinya penambahan asset tetap yang bersumber dari investasi dan perawatan tingkat IV.

d. Reduction and Amortization Expenses Reduction and amortization expense realization, as much as Rp 115.449.305.475,- if it is compared to the realization in 2010, it has increased up to 41,58%. While compared to 2011 budget, which is Rp 111.523.413.192,-, it has exceeded the target, as much as 103,52%. Such condition is because of the equipment addition from investment in 2011 at Belawan branch, and at BICT, fixed asset addition realization from investment and the IV level maintenance.

e. Beban Asuransi Realisasi beban asuransi sebesar Rp 12.594.263.181,jika dibandingkan realisasi tahun 2010 mengalami peningkatan 51,11%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 14.367.885.186,- tidak mencapai target atau hanya sebesar 87,66% terutama karena adanya pengurangan nilai aset (penyusutan) yang mengakibatkan berkurangnya premi pada asuransi alat fasilitas pelabuhan dan belum terealisasinya asuransi kecelakan kerja.

e. Assurance Expense Assurance expense realization, as much as Rp 12.594.263.181,-, if it is compared to the realization in 2010, has increased up to 51,11%. While compared to 2011 budget, which is Rp 14.367.885.186,-, it failed to achieve the target or only worth of 87,66%. Such condition is mainly caused by asset value reduction making premium reduction of port facility equipmant assurance and unimplementation of work accident assurance.

f. Beban Kerjasama Mitra Usaha Realisasi beban kerjasama mitra usaha sebesar Rp 210.281.856.286,- jika dibandingkan realisasi tahun 2010 mengalami penurunan 2,33%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 194.522.237.316,- melampaui target sebesar 108,10% terutama karena meningkatnya biaya sharing dengan mitra usaha pada kerjasama Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Kerjasama Kapal di beberapa cabang pelabuhan seperti Belawan, Dumai, Malahayati, dan Lhokseumawe serta masih tingginya pengoperasian alat bongkar muat dan alat operasional di lapangan penumpukan yang sifatnya sewa sebagai akibat kurangnya alat bongkar muat sejalan dengan penerapan Single Operator di Terminal Antar Pulau BICT.

f. Business Partner Cooperation Expense Business partner cooperation expense, as much as Rp 210.281.856.286,-, if it is compared to the realization in 2010, it has decreased into 2,33%. While compared to 2011 budget, which is Rp 194.522.237.316,-, it has exceeded the target as passing over target as much as 108,10%. Such condition is mainly because the increament of sharing expenses with business partners in Port Facility Construction and Ship Cooperationt some port branches like Belawan, Dumai, Malahayati, and Lhokseumawe and also the high cargo handling operation equipmemt and operational equipment at stacking yard, which are rented, as the impact of cargo handling equipment lack, in line with the implementation of Single Operator at inter island Terminal of BICT.

72

a. Employee Expense Employee expense realization as much as Rp 164.209.332.327,if compared to the realization in 201, it has increased up to 8,97%, while compared to 2011, which is Rp 171.975.434.809,- , it failed to achieve the target or only 95,48%. Such condition is mainly because of failed-realization of employees allowance in all business branches/ units and head office, as well as the failure of Human Resources employment and retired/ pension in some port branches.


g. Beban Administrasi Kantor Realisasi beban administrasi kantor sebesar Rp 30.772.851.640,Jika dibandingkan tahun 2010 mengalami penurunan 7,75%, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 27.761.394.025,melampaui target sebesar 110,85% terutama karena meningkatnya beban sub mata anggaran Jamuan rapat, rumah tangga dan penanganan Perkara. Dapat terlihat dari banyak frekuensi kegiatan yang dimana Pelindo I sebagai tuan rumah penyelenggara beberapa kegiatan Sektap seperti APA working Comitte Meeting dan Rakortas. Serta adanya meningkatnya kasus-kasus hukum yang perlu ditangani baik internal maupun eksternal.

g. Office Administration Expense Office admnistration expense realization, as much as Rp 30.772.851.640,-, if it is compared to 2010, it has decreased into 7,75%. While compared to 2011 budget, which is Rp 27.761.394.025,-, it has exceeded the target as much as 110,85%. Such condition is mainly caused by the increament of expenses of budget sub account for of meeting service, household and problem solvement. It can be seen from a lot of activity frequency when Pelindo I is appointed as the host of several Sektap activities like APA working Comitte Meeting and Rakortas. And there is an increasing trend of law cases needed to be solved internally as well as externally.

h. Beban Umum Realisasi beban umum sebesar Rp 120.269.440.834,- jika dibandingkan tahun 2010 mengalami penurunan 0,98% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 97.323.197.469,melampaui target sebesar 123,58% terutama karena meningkatnya beban imbalan Pasca Kerja Pegawai Aktif yang disebabkan pembebanan TPP tahun 2010, dan meningkatnya pelaksanaan Diklat yang menelan biaya besar seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan operator dan pengurusan SIO.

h. General Expense General expenses realization asa much as Rp 120.269.440.834,-, if it is compared to 2010, it has decreased into 0,98%. While compared to 2011 budget, which is Rp 97.323.197.469,-, it has exceeded the target as much as 123,58%. Such condition is mainly because of the increament of overtime expenses for as an impact of TPP imposition in 2010, and the increament of Diklat (Education and Training) which spend so much expenses such as education and training for operator and SIO accomplishment

3. Profitabilitas Dibandingkan dengan anggaran (RKAP) tahun 2011, realisasi laba sebelum pajak tahun 2011 sebesar Rp 280.196.306.973 di atas anggaran sebesar Rp 1.369.083.778 atau 0,49% dari anggaran sebesar Rp 278.827.223.196. Realisasi beban usaha tahun 2011 sebesar Rp 821.138.206.815 lebih rendah sebesar Rp 11.393.130.352 atau 1,37% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp 832.531.337.167. Target laba bersih tahun 2011 tercapai karena beban usaha yang lebih rendah dibandingkan anggaran dan juga beban di luar usaha. Tingkat efisiensi beban usaha yang lebih baik di tahun 2011 mampu meningkatkan laba bersih 2011 diluar dari kenaikan pendapatan usaha 2011.

3. Profitability Compared to the budget (RKAP) in 2011, the realization of profit before tax in 2011 is Rp 280.196.306.973, which has execeeded the budget as much as Rp 1.369.083.778 or 0,49% from 2011 budget, which is Rp 278.827.223.196. Actual business expense in 2011 is as much as Rp 821.138.206.815, it is Rp 11.393.130.352 or 1,37% lower than the compared to the budget, which is Rp 832.531.337.167. Net profit target in 2011 is achieved because of the lower business expense compared to the budget and other business expenses. Efficiency level of better business expense in 2011 can increase net profit in 2011 out of business income rise in 2011.

C. ARUS KAS

C. CASH FLOW

Saldo akhir Kas dan Setara Kas Tahun 2011 sebesar Rp 390.294.012.917 dan dibandingkan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 29,09%. Dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp 370.538.771.663,- telah melampaui target. Dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Realisasi Penerimaan Kas Tahun 2011 dari Aktivitas Usaha Kepelabuhanan sebesar Rp 1.155.188.304.834,- dibandingkan tahun 2010 mengalami peningkatan 16,98%. Dibanding dengan anggarannya Rp 1.209.674.437.413,- tidak mencapai target. Hal ini disebabkan tidak tercapainya anggaran Pelunasan Piutang Usaha hanya sebesar (87,34%) dan anggaran Penerimaan Uper di Cabang-Cabang Pelabuhan yang kurang maksimal, hanya (31.11 %) . 2. Realisasi Pengeluaran Kas Tahun 2011 dari Aktivitas Usaha Kepelabuhanan sebesar Rp 806.786.202.935,dibandingkan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 50,74%. Dibanding dengan anggarannya sebesar Rp 922.789.113.964,-, tidak mencapai target. Hal ini disebabkan realisasi Pembayaran Hutang Usaha tidak mencapai target anggarannya atau hanya (64,82%). 3. Realisasi Penerimaan Kas Tahun 2011 dari Kegiatan Lainnya sebesar Rp 2.600.170.125.575,- dibanding dengan anggarannya Rp 4.031.046.954.024,- tidak mencapai target Hal ini disebabkan secara dominan adanya pembatalan atau penundaan kegiatan Investasi yang mana pembayarannya melalui hubungan penerimaan R/K (65,25 %). 4. Realisasi Pengeluaran Kas Tahun 2011 untuk Aktivitas Lainnya sebesar Rp 3.139.286.240.885 dibandingkan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 32,01%. Dibanding dengan anggarannya Rp 4.219.916.939.591,- tidak mencapai target. Hal ini disebabkan secara dominan adanya Pembatalan atau Penundaan kegiatan investasi yang mana pembayaranya melalui hubungan R/K (71,38 %) dan tidak tercapainya anggaran Pengeluaran PPN Masukan hanya (19,46) serta anggaran Pengeluaraan Piutang Lain-Lain hanya (53,30%).

Balance of final cash and cash equivalent in 2011 is worth of Rp 390.294.012.917 and compared in 2010 increasing as much as 29,09%. And compared to 2011 budget as much as Rp 370.538.771.663,- it has exceeded the target. This condition is explained as follows : 1. The realization of ncome in 2011 from Port Business Activity is as much as Rp 1.155.188.304.834,- compared in 2010, it has increased 16,98%. And compared to the 2011 budget, which is Rp 1.209.674.437.413,-, it failed to achieve the target. It is because of the unsettled Business Receivable Payment budget only as much as 87.34% and Uper Revenue budget at less maximal Port Branches only 31,11 %. 2.

The realization of expenditure in 2011 from Port Business Activity is worth of Rp 806.786.202.935,- compared in 2010, it has increased up to 50,74%. And compared to 2011 budget, which is Rp 922.789.113.964,-, it failed to achieve the target. It is caused by the realization of Business Payable Payment which does not achieve target of budget or only 64,82%.

3.

The realization of Cash Revenue in 2011 from other activities is as much as Rp 2.600.170.125.575,- compared to the budget Rp 4.031.046.954.024,- which does not achieve target. It is caused by dominance of cancellation or postponement of investment activity with payment through R/K (65,25 %).

4.

The realizaton of Expenditure in 2011 for Other Activity is as much as Rp 3.139.286.240.885 compared in 2010 increasing at worth of 32,01%. And compared to the budget Rp 4.219.916.939.591,- it does not get target. It is caused by the dominance of Cancellation and Postponement of investment activity with payment through R/K (71,38 %) and it does not acquire the budget. Entry PPN Expenditure is only (19.46) and other Receivable Expenditure budget is only (53,30%).


73

5.

6.

7.

8.

Realisasi Penerimaan Kas Tahun 2011 dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp 422.839.865.000,- dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 56,73%. Dibanding dengan anggarannya Rp 417.207.865.000,- telah melampaui target. namun disebabkan pencairan deposito dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan dana investasi. Realisasi Pengeluaran Kas Tahun 2011 untuk Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp 847.445.964.567,- dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan 33,72%. Dibanding dengan anggarannya sebesar Rp 1.777.015.435.768,- tidak mencapai target. Hal ini disebabkan realisasi pembayaran hutang non ekploitasi, hanya (32.70%) dari anggarannya karena sebahagian pembayaran hutang investasi dibukukan pada pos realisasi pembayaran hutang usaha (aktivitas usaha kepelabuhanan). Realisasi Penerimaan Kas Tahun 2011 dari Aktivitas Pendanaan adalah sebesar Rp 716.548.469.003,- dibanding dengan anggarannya sebesar Rp 1.330.000.000.000,- tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena penarikan (pencairan) pinjaman dilakukan sepanjang dana Internal Peusahaan tidak mencukupi untuk pembayaran Kegiatan Investasi. Realisasi Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Pendananaan adalah sebesar Rp 13.265.347.658,- yang berasal dari Pembayaran Bunga Pinjaman Kredit Investasi.

5.

The realization of Revenue in 2011 from Investment Activity is Rp 422.839.865.000,- , compared to 2010, it has decreased into 56,73%. If it is compared to 2011 budget, which is Rp 417.207.865.000,-, it has exceeded the target. Since deposit implementation however it is done to fulfill the need of investment fund deficit.

6.

The realization of Expenditure in 2011 for Investment Activity is Rp 847.445.964.567,- compared in 2010, it has decreased into 33,72%. Compared to 2011 budget, which is Rp 1.777.015.435.768,- it failed to achieve the target. It is caused by non exploitation payable payment realization, only (32.70%) from the budget because a part of investment payable account is reported on business payable payment realization post (port business activity).

7.

The realization of Revenue in 2011 from Funding Activity is Rp 716.548.469.003,- compared to 2011 budget which is Rp 1.330.000.000.000,- it failed to achieve the target. It is because loan withdrawal is done during the unsufficient Corporate Internal Fund to settle Investment Activity Payment. The realization of Expenditure for Funding Activity is Rp 13.265.347.658,- which comes from Investment of Credit Loan Interest Payment.

8.

Saldo akhir Kas tahun 2011 sebesar Rp 390.294.012.917, lebih tinggi sebesar Rp 19,76 miliar atau 5,33% di atas anggaran. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh : Realisasi investasi yang lebih rendah dari target anggaran. Walaupun penerimaan eksploitasi lebih rendah Rp 54,49 miliar atau 4,50% di bawah anggaran, namun realisasi biaya eksploitasi lebih rendah lagi Rp 116,00 miliar sehingga terjadi selisih plus pada arus kas.

Ballance of final cash in 2011 is Rp 390.294.012.917, it is Rp 19,76 billion or 5,33% higher, above the budget. It is influenced by : Investment realization which is lower than budget target. Eventhough exploitation revenue is lower as much as Rp 54,49 billion or 4,50% under the budget, exploitation cost realization is however more lower as much as Rp 116,00 billion therefore there is plus difference on cash flow.

D. PAJAK DAN DEVIDEN

D. TAX AND DEVIDEND

Jumlah kewajiban pajak tahun 2011 sebesar Rp 342.563.420.070,mengalami kenaikan sebesar 144,82% dari realisasi tahun 2010. Hal ini terutama karena meningkatnya laba perusahaan dan peningkatan jasa kepelabuhanan yang terhutang PPN, sedangkan kewajiban deviden kepada pemerintah untuk tahun 2011 diusulkan sebesar Rp 52.834.000.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 138,55% dari realisasi tahun 2010 Rp 38.133.591.000,-.

74

Total Tax obligation in 2011 is worth of Rp 342.563.420.070,- it has increased as much as 144,82% from the realization in 2010. It is mainly caused by corporate profit and port service increament from payable VAT (PPN), while dividend obligation to government in 2011 is purposed as much as Rp 52.834.000.000,- or increased with value of 138,55% from the realization in 2010 which is Rp 38.133.591.000,-.


KEMAMPUAN PINJAMAN & KOLEKTABILITAS PIUTANG Loan Capability and Receivable Collectibility

Besarnya pinjaman bank disesuaikan dengan kebutuhkan dana terhadap pembayaran pekerjaan investasi yang telah jatuh tempo, pada tahun 2011 ini dapat direalisasi pembayaran sebesar Rp 716,55 miliar dari alokasi pinjaman yang tersedia sebesar Rp 1.330,00 miliar. Kolektibilitas piutang perseroan pada tahun 2011 dalam RKAP ditargetkan 21 hari realisasinya dapat ditekan menjadi 18 hari, peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh intensifikasi penagihan cabang-cabang melalui penerapan Cash Management System (CMS). Bank loan amount is compatible with fund requirement to settle investment job payment that have been due, in 2011 the payment can be realized as much as Rp 716,55 billion from available loan allocation as much as Rp 1.330,00 billion. Corporate receivable collectibility in 2011 on RKAP which is targetted for 21 days of realization can be pressed into 18 days, this achievement is influenced by branch claim intensification through Cash Management System (CMS) application.


75

STRUKTUR MODAL & LIKUIDITAS Capital Structure And Liquidation A. STRUKTUR MODAL

A. CAPITAL STRUCTURE

1.

1.

Increament of paid-in capital from Rp 312.000.000.000 into Rp 455.059.000.000 is conducted by releasing shares in portfolio as many as 143.059 shares or as much as Rp 143.059.000.000 which is entirely taken by The Republic of Indonesia. Amendment of the statutes has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of The Republic of Indonesia.

2.

Asset balance of Undefined Status of Government Aid (BPYBDS) as much as Rp 483.957.897.506 is BPYBDS balance which comes from government projects of rehabilitation and reconstruction of port facility and infrastructure at Aceh Province Port after tsunami disaster in 2004, through Reconstruction and Rehabilitation Board NAD-Nias (BRR NADNias) and government projects conducted by Ministerial.

3.

In general, Corporate capital realization of Rp 1.778.810.478.529 is entirely due to Dumai 3rd Phase Wharf asset addition which is noted as government contribution YBDS, Malahayati port reconstruction recorded as capital addition which is recorded as paid-in capital addition, based on Government Regulation (PP) number 79/ 2011 December 29, 2011 and reserve ballance addition derived from profit distribution in 2010 and fixed asset residue value evaluation.

2.

3.

Peningkatan modal disetor dari sebesar Rp 312.000.000.000 menjadi sebesar Rp 455.059.000.000 dilakukan dengan cara mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 143.059 saham atau sebesar Rp 143.059.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saldo aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp 483.957.897.506 merupakan saldo BPYBDS yang berasal dari proyek-proyek pemerintah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelabuhan di Provinsi Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004 melalui kegiatan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias (BRR NAD-Nias) dan proyek pemerintah yang dilaksanakan Kementerian. Secara keseluruhan realisasi Modal perusahaan sebesar Rp 1.778.810.478.529 disebabkan adanya penambahan asset Dermaga Phase III Dumai yang dicatat sebagai bantuan pemerintah YBDS, rekonstruksi pelabuhan Malahayati yang telah dicatat sebagai tambahan modal disetor berdasarkan PP nomor 79 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 serta pertambahan saldo cadangan yang bersumber dari distribusi laba tahun 2010 dan penilaian nilai residu aktiva tetap.

B. LIKUIDITAS

B. LIQUIDATION

1. Cash Ratio, pencapaian pada tahun 2011 sebesar 65,57% mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang mencapai sebesar 61,89% dikarenakan adanya peningkatan atas dana liquid yang dimiliki (Kas, setara kas, dan surat berharga jangka pendek) dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. 2. Current Ratio, pencapaian pada tahun 2011 sebesar 100,72% mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang mencapai sebesar 100,40% dikarenakan adanya peningkatan penggunaan aktiva lancar perusahaan didalam memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya.

1. Cash Ratio achievement in 2011, as much as 65,57%, has increased compared to 2010, which is only 61,89%. It is caused by the increament of liquidation funds (Cash, cash equivalent, and short term securities) to settle corporate short term obligation. 2. Current Ratio achievement in 2011, as much as 100,72%, has increased compared to 2010, which is only 100,40%. It is caused by the increament of corporate current asset use to settle short term obligation on time.

INFORMASI MATERIAL ATAS INVESTASI BARANG & MODAL Material Information of Goods and Capital Investments Tidak terdapat informasi yang bersifat material karena telah terdapat standar, kebijakan dan prosedur atas setiap kegiatan yang bersifat material.

There is no material information since there has been stipulations of standard, policy and procedure of each material activity.

BENTURAN KEPENTINGAN Conflict of Interest

Pada tahun 2011 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

In 2011 there is no transaction which comprise a conflict of interest and transaction with special related party.

INFORMASI KEUANGAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA, REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI Extraordinary Financial Information, Realization of Use of Fund from General Offerings and Value Protect Transaction Pada tahun 2011 tidak terdapat informasi yang bersifat luar biasa, penggunaan dana dan hasil penawaran umum serta transaksi lindung nilai.

76

In 2011 there is no extraordinary information, fund use from general offerings and also value protect transaction.


PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Accounting Policy Change

Piutang Usaha : Perusahaan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dengan menggunakan metode Roll Rate Model. Metode ini juga dikenal sebagai Migration Analysis atau Flow Model. Model ini menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (roll rate average) dan disesuaikan secara statistik untuk persentasepersentase yang berubah secara signifikan.

Account Receivable : Corporate has stipulated the given loan amount loss reserve and account receivable by applying Roll Rate Model Method. This method is also known as Migration Analysis or Flow Model. This model uses past experience to count roll rate average and adapted statistically for percentages that significantly change.

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan 2012 dan mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebagai berikut:

Indonesia Accountant Association has published some revisionon financial accounting standard, which is valid effetively since January 1, 2011 and 2012 and shall influence the following Corporate Consolidation Financial Report

PSAK No.1 PSAK No. 2 PSAK No. 3 PSAK No. 4 PSAK No. 7 PSAK No. 8 PSAK No. 10 PSAK No. 12 PSAK No. 15 PSAK No. 18 PSAK No. 19 PSAK No. 22 PSAK No. 23 PSAK No. 24 PSAK No. 25 PSAK No. 34 PSAK No. 46 PSAK No. 48 PSAK No. 50 PSAK No. 53 PSAK No. 57 PSAK No. 58 PSAK No. 60 PSAK No. 61 PSAK No. 63 ISAK No. 7 ISAK No. 9 ISAK No. 10 ISAK No. 11 ISAK No. 12 ISAK No. 13 ISAK No. 14 ISAK No. 15 ISAK No. 16 ISAK No. 17

Penyajian Laporan keuangan Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Interim Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama Investasi pada Entitas Asosiasi Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Aset Tak Berwujud Kombinasi Bisnis Pendapatan Imbalan Kerja Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Kontrak Konstruksi Pajak Penghasilan Penurunan Nilai Aset Instrumen Keuangan: Penyajian Pembayaran Berbasis Saham Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan Instrumen Keuangan: Pengungkapan Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa Program Loyalitas Pelanggan Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya Perjanjian Konsesi Jasa Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

PSAK No.1 PSAK No. 2 PSAK No. 3 PSAK No. 4 PSAK No. 7 PSAK No. 8 PSAK No. 10 PSAK No. 12 PSAK No. 15 PSAK No. 18 PSAK No. 19 PSAK No. 22 PSAK No. 23 PSAK No. 24 PSAK No. 25 PSAK No. 34 PSAK No. 46 PSAK No. 48 PSAK No. 50 PSAK No. 53 PSAK No. 57 PSAK No. 58 PSAK No. 60 PSAK No. 61 PSAK No. 63 ISAK No. 7 ISAK No. 9 ISAK No. 10 ISAK No. 11 ISAK No. 12 ISAK No. 13 ISAK No. 14 ISAK No. 15 ISAK No. 16 ISAK No. 17

Financial Report Presentation Cash Flow Report Interim Financial Report Consolidation Financial Report and Individual Financial Report Relating Party Expression Events after Reporting Period Foreign Currency Rate Change Impact Participation Part in Joint Venture Investment on Association Entity Accounting and Report of Overtime Benefit Program Intangible Asset Business Combination Income Employee Benefit/ Salary Accounting Policy, Accounting Estimation Change, and Correction Construction Contract IncomeTax Asset Value Decrease Financial Instrument: Presentation Share Basis Payment Provision, Contingent Liability, and Contingent Asset Uncurrent Asset to be Sold and Stopped Operation Financial Instrument: Disclosure Government Grant Accounting and Government Contribution Disclosure Financial Report in Hiperinflation Economy Specific Purpose Entity Consolidation Change of Post-Operation Activity Liability, Restoration and Liability Equivalent Customer Loyality Program Non Cash Asset Distribution to Owner Entity Joint Control: Non Monetery Contribution by Venturer Neto Investment Value Protect in Foreign Country Business Activity Tangible Asset – Web Site Cost Fixed Compensation Asset Limit, Minimal Funding Requirement and The Interaction Service Consession Agreement Interim Financial Report and Value Decrease


77

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN Information and Material That Subsequent Financial Statements a. Pada tanggal 31 Januari 2012, Perusahaan melakukan pembahasan dengan PT Metito Indonesia mengenai perubahan perjanjian kerjasama pelayanan air minum dengan hasil sebagai berikut:

b.

a. On January 31, 2012, Corporate hold a discussion with PT Metito Indonesia about drinking water service cooperation agreement change with the outcome as follows:

1) Pelabuhan Belawan, mulai periode 01 Januari 2012 s/d berakhirnya perjanjian, persentase bagi hasil adalah sebesar 55% untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan 45% menjadi hak untuk PT Metito Indonesia, berdasarkan nota tagihan yang telah diterbitkan kepada pengguna jasa.

1) Belawan Port, started from January 1, 2012 to the end of the agreement, income distribution percentage is as much as 55% for Indonesia Port Corporation I and 45% for PT Metito Indonesia, based on bill note which has been published

2) Pelabuhan Dumai, mulai tanggal 01 Januari 2012 s/d berakhirnya perjanjian, persentase bagi hasil adalah sebesar 40% untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan 60% untuk PT Metito Indonesia, khusus untuk penjualan air yang menggunakan tongkang tmt. Pelabuhan Indonesia I mendapatkan persentase sebesar 10% untuk pihak PT Metito Indonesia sebesar 90%.

2) Dumai Port, started from January 1, 2012 to the end of the agreement, income distribution percentage is as much as 40% for Indonesia Port Corporation I and 60% for PT Metito Indonesia, especially for water sale using barge, Pelindo I gets the percentage as much as 10% and for Metito Indonesia Corporation as much as 90%.

3) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012, PT Metito Indonesia mengakhiri perjanjian kerjasama yang disebabkan tidak adanya permintaan pasar dan oleh karenanya sejak bulan Juni 2008 telah menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya

3) Tanjung Balai Karimun Port, started from January 1, 2012, PT Metito Indonesia finalizes the cooperation agreement because there is no market demand and; therefore, since June 2008 all of operational activities are stopped.

Pada tanggal 25 Januari 2012, Perusahaan mengadakan rapat pembahasan penggunaan tanah oleh Perkebunan Nusatara IV (Persero) berdasarkan surat perjanjian pengunaan tanah:

b. On January 25, 2012, Corporate held Land Use discussion meeting by Perkebunan Nusatara IV Corporation based on Letter of Land Use Agreement:

1)

1) Number: B.XIV-180/BLW-US.15 on May 4, 2005 as wide as 23.001 m2 which finished on March 31, 2010. Number: B.XIV209/BLW-US.15 on July 12, 2004 as wide as 5.437 m2 which finished on 28 February 2011.

2) Nomor: B.XIV-282/BLW-US.15 date 28 June 2004 as wide as 28.881 m2 which finished on January 31, 2009.

2)

Nomor: B.XIV-180/BLW-US.15 tanggal 04 Mei 2005 seluas 23.001 m2 yang berakhir tanggal 31 Maret 2010. Nomor: B.XIV-209/BLW-US.15 tanggal 12 Juli 2004 seluas 5.437 m2 yang berakhir tanggal 28 Pebruari 2011. Nomor: B.XIV-282/BLW-US.15 tanggal 28 Juni 2004 seluas 28.881 m2 yang berakhir tanggal 31 Januari 2009.

Tunggakan yang merupakan kewajiban sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atas tanah sebesar Rp 4.446.128.310,- (empat milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dibayarkan setelah diterbitkan nota tagihan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero)-Cabang Belawan. Selanjutnya penggunaan tanah seluas 57.319 m2 diserahkan kepada anak Perusahaan PT Nusantara Mas tmt mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2031 (selama 20 tahun), dengan besaran tarif fix sebesar Rp 42.000,-/m2 /tahun dan tarif variable sebesar Rp 1.500,- /ton dari actual throughput dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus.

Arrears which become the obligation of Perkebunan Nusantara IV Corporation until December 31, 2011 upon land as much as Rp 4.446.128.310,- (four billion four hundred forty six million one hundred twenty eight thousand three hundred and ten rupiah), was paid after a publishing bill note by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)–Belawan Branch. Then, the respective land as wide as 57.319 m2 , is submitted to Subsidiary PT Nusantara Mas, dated from January 1, 2012 until December 31, 2031 (for 20 years), with fixed tariff as much as Rp 42.000,-/m2 /year and variable tariff as much as Rp 1.500,- /ton from actual throughput and paid in advance.

c.

c. On January 10, 2012, PT Indoterminal Belawan Perkasa discussed an agreement with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) about development of cooperation solution and palm oil terminal management at Belawan Port, with agreement as follows:

Pada tanggal 10 Januari 2012, PT Indoterminal Belawan Perkasa melakukan pembahasan kesepakatan bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang penyelesaian kerjasama pembangunan dan pengelolaan terminal minyak kelapa sawit di Pelabuhan Belawan, dengan kesepakatan sebagai berikut: 1) Tahap I 1) Periode sampai dengan 02 Februari 2008; 2) Satus kejasama BOT; 3) Bagi hasil 87,50% untuk PT Indoterminal Belawan Perkasa dan 12,50% PT Pelabuhan Indonesia I. (Yang termasuk dalam bagi hasil adalah semua pipa yang digunakan untuk melayani kapal-kapal yang sandar bongkar/ muat di Dermaga 105-106 (ex-pipa PT IBP).

78


1) First Stage 1) Period until February 2, 2008; 2) Cooperation Status of BOT; 3) Income distribution: 87,50% for PT Indoterminal Belawan Perkasa and 12,50% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). (Distributed Income is derived from all pipe used to serve loading unloading ship at Wharf 105-106 (ex-pipe PT IBP).

2) Tahap II 1) Periode 02 Februari 2008 s/d 31 Desember 2011; 2) Status kerjasama, pipa dan rak milik PT Pelabuhan Indonesia I. 3) PT IBP melakukan operation & maintenance (OMN) 4) Bagi hasil 60,00% PT Indoterminal Belawan Perkasa dan 40,00% PT Pelabuhan Indonesia I (persero). Yang termasuk dalam bagi hasil adalah semua pipa yang digunakan untuk melayani kapal-kapal yang sandar bongkar/ muat di Dermaga 105-106 (ex-pipa PT IBP). 3) Tahap III 1) Periode III sesudah tahap II terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2023; 2) Status kerjasama pipa dan rak milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); 3) Bagi hasil 60% PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)dan 40% PT IBP; 4) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaksanakan kegiatan operation. 5) PT Indoterminal Belawan Perkasa melakukan kegiatan maintenance. Kesepakatan tersebut belum mendapatkan persetujuan komisaris/ pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Setelah adanya persetujuan, maka pendapatan yang sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2011 sepakat untuk dicairkan dengan terlebih dahulu dipotong pendapatan dari pipa lain yang tidak termasuk obyek kerjasama dan dibagikan sesuai porsi masing-masing pada tahap I dan tahap II.

2) Second Stage 1) February 2, 2008 until December 31, 2011; 2) Cooperation status, pipe and rack of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 3) PT IBP conducting the operation and maintenance (OMN) 4) Income distribution: 60,00% for PT Indoterminal Belawan Perkasa and 40,00% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Distributed Income is derived from all pipe used to serve loading unloading ship at Wharf 105-106 (ex-pipe PT IBP).

3) Third Stage 1) The third period after the second period dated from January 1, 2012 until December 31, 2023; 2) Cooperation status of pipe and rack of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); 3) Income distribution is 60% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and 40% for PT IBP; 4) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) conducts the operational activity. 5) PT Indoterminal Belawan Perkasa conducts the maintenance activity. The agreement has not been approved by commissionare/ shareholder of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Soon, after the approval, all income received until December 31, 2011 is agreed to be distributed by firstly reducing it with the income from other pipe sale which are not included as cooperation object; then, stributed based on the stipulated portion in first and second stages.

Untuk kerjasama tahap III akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama maintenance.

For the third stage cooperation, it will be discussed later and stated in Maintenance Cooperation Agreement.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data tentang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Nomor : BA08/KN.3/REKON.BPYBDS/2012 tanggal 30 Pebruari 2012 Perusahaan mengadakan rekonsiliasi data BPYBDS dengan kesepakatan sebagai berikut:

Based on Data Reconciliation Agenda Report about Unidentified Government Contribution (BPYBDS) Number : BA-08/KN.3/ REKON.BPYBDS/2012 on February 30, 2012. Company holds data reconciliation of BPYBDS with agreement as follows :

Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sepakat bahwa nilai BPYBDS per 31 Desember 2011 sebesar Rp 435.790.297.506,-.

Ministry of Transportation and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agree that value of BPYBDS per December 30, 2011 is as much as Rp 435.790.297.506,-.

Nilai yang disepakati pada angka 1 menjadi dasar pencatatan nilai BPYBDS pada Laporan Keuangan bagian anggaran 999.03 tahun anggaran 2011, Laporan Keuangan Audited BUMN tahun 2011, menjadi catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga tahun 2011 dan Laporan Ikhtisar Kementerian BUMN.

Value agreed on point 1 become value record base of BPYBDS on Financial Report, Budget section 999.03 for 2011, Audited Financial Report of BUMN in 2011, become a record upon Financial Report at Ministerial/Institution Financial Report in 2011 and BUMN Ministry Recapitulation Report.

Atas penetapan BPYBDS sebagaimana tersebut pada angka 3, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan pencatatan aset BPYBDS pada LBMN dan CaLK Kementerian Perhubungan dan BUMN akan melakukan reklasifikasi dari akun BPYBDS menjadi modal disetor.

For the determination of BPYBDS as pointed on figure 3, Ministry of Transportation will issue asset record of BPYBDS to LBMN and CaLK Ministry of Transportation and BUMN will always reclassify from BPYBDS account to be paid-in capital.

Pada tanggal 13 Januari 2012 tentang Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan penghapusan aset tetap dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

On January 13, 2012 Board of Commissioners may agree on fixed asset erasing proposal by fulfilling requirement and regulation according to the valid enacment rule.

Berdasarkan Risalah Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: RIS-21/D3.MBU/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaaan (RKAP) Tahun 2011, menyetujui secara prinsip penghapusan aset tetap yang telah mendapat persetujuan RUPS tahun 2003-2009 yang telah dilakukan penyesuaian dengan total harga perolehan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 24.494.088.297

According to Minutes of Meeting of Shareholder Meeting (RUPS) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: RIS-21/D3.MBU/2011 on January 17, 2011 about Work Planning Legality and Corporate Budget (RKAP) in 2011, it is principally agreed to erase fixed asset under the approval of RUPS in 2003-2009 which have been adjusted with the total price of purchase per December 31, 2010 as much as Rp 24.494.088.297 and book value Rp 1.350.240.892. On January PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

79

dan nilai buku Rp 1.350.240.892. Pada tanggal 13 Januari 2012 tentang Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan penghapusan aset tetap dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

13, 2012, Board of Commissioners may approve the proposed fixed asset write-off in compliance with the terms and conditions under the applied laws and regulations.

Berdasarkan hasil inventarisasi atas aset tetap sebanyak 167 item per 31 Juli 2011 adalah sebagai berikut: • Aset tetap yang dapat dihapuskan adalah kendaraan dinas jabatan sebanyak 72 item aset dengan harga perolehan Rp 8.925.250.000 dan nilai buku Rp 72. • Aset tetap selain kendaraan dinas jabatan sebanyak 94 item aset dengan harga perolehan Rp 15.507.710.297 dan nilai buku Rp 386.702.681. • Aset tetap yang dibatalkan usulan penghapusan sebanyak 1 item yaitu berupa 1 unit Gedung Kantor KPLP di Cabang Pelabuhan Belawan dengan harga perolehan Rp 30.678.000 dan nilai buku Rp 11.759.873, karena sampai saat ini masih digunakan sebagai kantor instansi Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Pelabuhan Belawan. • Tata cara penghapusbukuan aset tetap melalui pemindahtanganan dengan cara dijual/ ganti rugi kepada pembeli melalui pelelangan atau pun dengan cara penghapusbukuan karena kondisi tertentu dengan cara menghapuskan langsung dari daftar aset Perusahaan karena sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.

Based on fixed asset inventory as many as 167 items per July 31, 2011 is as follows: • Fixed asset which can be written-off is official vehicles as many as 72 units with acquisition price Rp 8.925.250.000 and book value Rp 72. • Fixed asset excluded official vehicles as many as 94 items with acquisition price Rp 15.507.710.297 and book value Rp 386.702.681. • Fixed asset write-off cancellation, which is previously proposed to be written-off, 1 unit Office Building KPLP at Belawan Port Branch with acquisition price Rp 30.678.000 and value book Rp 11.759.873, because at the present time it remains to be used as office of Sea and Beach Security Unit (KPLP) Belawan Port.

80

•


Fixed Asset Write off procedure through transfer of ownership is conducted by selling or compensating to buyer through an auction also or to write off the asset because of particular condition by erase/ write off the asset from the list of Company asset it has no ecnomic value any more.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Amendment Regulation Legislation

1. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Para Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas pengurusan BUMN serta pertimbangan bahwa hal-hal tersebut dianggap tidak “sangat strategis” Dengan ketentuan ini, Direksi tidak perlu lagi meminta persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS untuk melakukan kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun (berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BOwt), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1. Decree of the Minister of State Owned Enterprises No. KEP-236/ MBU/2011 dated 15 November 2011 regarding with Delegation of Mostly Authority and / or the Granting of Authority of the Minister of State Owned Enterprises as a Representative of Government As Shareholders / Share holder Meeting of the Corporate (Persero) and Persero Corporation, also Capital Owners of Public Companies, to Board of Directors, the Board of Commissioners / Board of Trustees and the Echelon I surrounding Ministry of State Owned Enterprises. This regulation is made to increase the effectiveness of State Owned Enterprises Management, and also consideration that the issues are not “so strategic”

With this provision, Board of Directors are no longer need to seek approval from Board of Commissioners and Share Holder Meeting to cooperate with maturities of up to 5 (five) years (in the form of joint licensing, management contracts, lease assets, Joint Operations (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer / BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer / BOwt), Bangun Serah Guna (Build Operate Transfer / BTO).

2. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 79 Year 2011 dated December 29, 2011 regarding with Addition of Capital Enclosure of the Republic of Indonesia to Corporate’s Capital Stock of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Peraturan ini dibuat dalam rangka memperbaiki struktur permodalan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan berupa dermaga, trestel, dan sarana bantu navigasi di Pelabuhan Malahayati Banda Aceh yang merupakan hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

This Regulation is made in order to improve the capital structure of Persero corporation, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), need to increase the capital enclosure of the Republic of Indonesia to the share capital of the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), derived from the transfer of property of the state at the Ministry of Transportation in the form of dock, trestel and navigational aid facilities at Port of Malahayati Banda Aceh, which is the result of activities of the Rehabilitation and Reconstruction Board of Aceh and Nias, in which its procurement comes the State Budget for Fiscal Year 2006.

Dengan ketentuan ini, nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar Rp 48.167.600.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

With this provision, the increament of State Capital enclosured into the share capital of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is Rp 48.167.600.000, 00 (forty-eight billion, one hundred and sixtyseven million six hundred thousand dollars).


81

82


SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Human Resource

Sebagai perusahaan kepelabuhanan yang berada di lokasi strategis yaitu perairan Selat Malaka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki visi menjadi penyedia jasa kepelabuhanan yang terkemuka ditingkat regional. Dalam rangka mencapai visi tersebut PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memandang keberadaan sumber daya manusia (SDM) sebagai aset penting penggerak perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan melihat pegawai sebagai bagian dari strategi guna pencapaian visi, yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan SDM yang mendorong terciptanya SDM yang profesional dan berkompetensi.

As a port corporate located in a strategic area namely at Malaka Strait, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has a vision to be the leading provider of port services at regional level. In order to achieve this vision PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) view the existence of human resources (HR) as an important asset promoters. It is encouraging the Corporate to see employees as part of a strategy to achieve the vision, which is then implemented in HR policies that encourage the creation of professional and competent human resources.

Dalam rangka terciptanya SDM yang profesional dan berkompetensi perusahaan mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi. Dimana perusahaan mendorong pegawainya untuk mengembangkan kompetensi yang dapat memberikan nilai tambah serta competitive advantage bagi perusahan, yang dilakukan melalui menerjemahkan kompetensi organisasi, yaitu kompetensi yang memberikan nilai tambah organisasi bila dibandingkan dengan perusahaan lain, ke dalam kompetensi-kompetensi pegawai yang ada di perusahaan. Sehingga pengembangan pegawai sejalan dengan pencapaian nilai tambah organisasi.

In order to create professional and competent human resources, Corporate has been developing competency-based human resource management. In which Corporate encourages employees to develop competencies that can provide added value and competitive advantage for the corporate, which is done by translating organizational competence, namely the competence that can give an added value to the organization when compared to other companies, into the competencies of existing employees in the Corporate. So the development of employees shall in line with the achievement of the organization’s added value.

Model Kompetensi Perusahaan telah menyusun model kompetensi yang merupakan suatu cara untuk mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai jenis-jenis kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi pegawai yang berkinerja unggul di dalam organisasi. Model kompetensi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen dalam hal karir pegawai, diklat, dan pengembangan pegawai lainnya.

Competence Model Corporate has developed a competency model which is a way to communicate to employees about the types of competencies required to be a superior performing employees within the organization. Competency model can be used as a basis for management decision making in terms of employees’ carrier, training, and other employees’ development.

Rekruitmen dan Seleksi Dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi yang dapat menghasilkan kandidat tepat bagi perusahaan, diperlukan adanya persyaratan kompetensi yang jelas bagi setiap jabatan yang akan diisi. Kejelasan kompetensi yang dibutuhkan ini juga memberikan perusahaan kejelasan akan metode rekrutmen dan seleksi yang paling tepat bagi perusahaan dalam memilih karyawan dengan kompetensi yang diperlukan perusahaan. Hal ini dapat meminimalisasi kemungkinan kesalahan dalam pemilihan karyawan, yang berarti mengurangi biaya yang tidak perlu akibat kesalahan dalam proses rekrutmen, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan organisasi.

Recruitment and Selection In carrying out recruitment and selection to produce the best candidate for the Corporate, it is necessary to clarify competence requirements for each position to be filled. This clarity requirement may also provide Corporate the most appropriate recruitment and selection method to be applied in order to seek competent employees for Corporate. Such method may minimize the possibility of errors in employee selection process, which means reducing unnecessary costs due to errors in the recruitment process, so as to increase the success of the organization.

Pelatihan dan Pengembangan Pelatihan dan pengembangan berdasarkan kompetensi membantu perusahaan lebih fokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, penerapan pelatihan dan pengembangan karyawan berbasis kompetensi juga membantu organisasi dalam memantapkan program pelatihan dan pengembangan yang lebih terarah.

Training and Development Competency-based training and development to help corporate to be focus on developing organizational competencies required to improve its performance. In addition, the application of training and competency-based employee development also assist organizations in establishing training and development programs more focused.

Pelatihan dan pengembangan merupakan hal sangat strategis dan vital dalam meningkatkan kompetensi SDM guna menghasilkan SDM berkinerja tinggi. Sejak tahun 2008 hingga 2011 Perusahaan telah melakukan peningkatan pada kuantitas dan kualitas pelatihan dan pengembangan dalam peningkatan kompetensi pegawai. Saat ini Perusahaan telah memiliki panduan untuk pelatihan yang sistematis dan terarah untuk setiap posisi jabatan yang disesuaikan dengan posisi jabatan dan karakteristik pegawai. Untuk kepentingan perusahaan telah ditetapkan 5 (lima) jenis pelatihan yaitu : 1. Pelatihan orientasi pegawai baru 2. Pelatihan kompetensi 3. Pelatihan perjenjangan 4. Pelatihan pengembangan wawasan 5. Pelatihan purnabakti

Training and development is a strategic and vital in improving the competence of human resources in order to produce highperformance HR. Since 2008 to 2011, Corporate has increased the quantity and quality of training and development in improving the competence of employees. Currently, Corporate has had to guide a systematic and effective training for all positions that are tailored to the positions and characteristics of the employee. For the interest of the Corporate, five (5) types of training are established as follow: 1. New Employee Orientation Training 2. Competency Training 3. Stages Training 4. Insight Development Training 5. Post Devotion/ Retirement Training


83

Pada tahun 2011 dikembangkan kebutuhan pelatihan individu guna menutup kesenjangan antara kompetensi individu dengan kompetensi dalam persyaratan jabatan terutama pada pegawai yang berada pada level manager.

In 2011, individual training is developed in order to erase the gap between individual competencies with competencies required for certain of positions, especially for employees at managerial level.

Pembinaan Karir Dengan menggunakan kompetensi, perusahaan lebih mudah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Dengan demikian pengambilan keputusan dan pelaksanaan promosi atau mutasi akan lebih tepat dan mempunyai dasar yang kuat. Hal tersebut sangat penting karena kejelasan pembinaan karir diyakini akan meningkatkan motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja. Pada tahun 2011 perusahaan sudah menetapkan persyaratan dalam penempatan pegawai harus memperhatikan kompetensi yang dimiliki pegawai harus sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan. Hal ini dilakukan untuk menempatkan orang yang tepat diposisi yang tepat sehingga meminimalasi kinerja buruk akibat kurangnya kemampuan.

Carrier Development By using competencies, Corporate will easier to identify and develop employees who have the required competence. Thus, decision-making and implementation of promotion or transfer will be more precise and have a solid foundation. This is very important because clarity career development is thought to be able to increase employees’ motivation in improving their performance. In 2011, Corporate has set the requirements of staffing must consider the competency of employees and shall be in accordance with the competencies of required position. This is done to put the right people in the right place; so, it shall minimalize employess’ poor performance due to lack of ability.

Manajemen Kinerja Sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi membantu organisasi untuk fokus pada pengembangan kompetensi organisasi/perusahaan sebagai pembeda daya saing dari organisasi lain. Secara keseluruhan akan meningkatkan kinerja organisasi, karena kompetensi yang dikembangkan dapat memprediksi kinerja organisasi.

Performance Management Competency-based HR management system helps organizations to focus on organization/ Corporate competence development as competitive differentiator from other organizations. Generally, it will improve the overall performance of the organization, because the competencies are developed to predict the performance of an organization.

Pada saat ini perusahaan menerapkan SMART yang merupakan singkatan dari Sistem Manajemen Kinerja Terpadu yaitu sistem penilaian kinerja yang digunakan untuk penilaian kinerja pegawai saat ini menggantikan penilaian kinerja yang lama. Penilaian kinerja pegawai sesuai SMarT merupakan gabungan penilaian dari aspek kompetensi dan Key Performance Indicator (KPI) pegawai. Dengan SMarT, penilaian kinerja pegawai lebih terukur dan relevan, disesuaikan dengan pencapaian kinerja unit/organisasi. Penilaian kinerja ini juga diterapkan sehingga perusahaan maupun pegawai dalam proses kerja tidak hanya diukut melalui hasil kerjanya saja (KPI) tetapi juga melalui proses pekerjaannya (kompetensi).

At present, Corporate is implementing SMART, which stands for Integrated Performance Management System, namely the performance appraisal system used for current employee performance appraisal replaces the old/ previous performance appraisal. Employee performance evaluation according to Smart is a combination of aspects of competency assessment and Key Performance Indicator (KPI) employees. With SMART, employee performance evaluation is more measurable and relevant, in accordance with the achievement of unit’s / organization’s performance. Performance appraisals are also applied so that Corporate or employees are not only measured through their working result (KPI) but also through their working process (competence).

KPI adalah parameter kinerja individu dalam organisasi yang disusun dan ditetapkan yang berbasis strategi perusahaan. Sejak tahun 2010 setiap pegawai sudah memiliki KPI yang menjadi tolak ukur kinerjanya. Dengan pemberlakuan KPI diharapkan SDM menjadi lebih fokus terhadap pencapaian kinerja individunya. Pada tahun 2011 KPI individu sudah merupakan cascading dari KPI korporat sehingga KPI individu merupakan sarana dalam pencapaian KPI korporat. Hal ini berarti pencapaian KPI individu diharapkan dapat berdampak langsung pada pencapaian kinerja perusahaan.

KPI is individual performance parameters in an organization which is prepared and determined by Corporate Strategy basis. Since 2010, every employee already has KPI as a his/ her performance benchmark. With the implementation of KPI, HR is expected to be more focused on individual achievement. In 2011 individual KPI has been a cascading of KPI corporate KPI, so that individual KPI is a means of achieving corporate KPI. This means that the achievement of individual KPIs is expected to have a direct impact on the achievement of corporate performance.

Remunerasi Sistem penghargaan dan remunerasi diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang dapat berdampak pada pencapaian kinerja perusahaan. Selain itu memperjelas kaitan antara imbalan atau penghargaan dengan kinerja, dimana penghargaan yang lebih baik akan diterima oleh orang yang menunjukkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik. Perusahaan menerapkan metode remunerasi berbasis 3P yaitu pay for person, pay for position dan pay for performance. Penggunaan metode ini diharapkan dapat mendorong pegawai untuk lebih termotivasi dalam kerja serta meningkatkan prinsip keadilan dalam pemberian imbalan bagi pegawai.

Remuneration Reward and remuneration system are aimed to improve employees’ competence that may impact on the achievement of corporate performance. It will provide the link between remuneration or reward and performance, where the award will be better received by people who demonstrate better competence and performance. Corporate applies 3P basis remunerationvmethod which is pay for person, pay for position and pay for performance. The use of this method is expected to encourage employees to be more motivated to work and to improve fairness in remuneration for employees.

Perencanaan SDM Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah SDM Perusahaan mengalami penurunan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2007 jumlah SDM sebanyak 1.249 orang maka pada tahun 2009 menurun menjadi 1.133 orang. Memperhatikan hal tersebut maka tahun 2010 dilakukan penambahan SDM melalui rekrutmen sehingga

Human Resource Planning In the last 5 years, the total of Corporate human resource has experienced significant decrease. If in 2007 the total of human resource are as many as 1.249 persons so in 2009 it has decreased into 1.133 persons. Viewing such condition, in 2010, Corporate recruited some human resources, that in the end of 2010, the

84


pada akhir tahun 2010 pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebanyak 1.260. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan operator untuk mengoperasikan alat-alat baru yang diadakan dalam rangka peningkatan pelayanan.

employees of PT Pelabuhan Indonesian I (Persero) has reached 1.260 persons. In 2011, the addition of employees in order to meet the needs of operators to operate new port equipments are held in order to improve its service.

Kekuatan SDM di Perusahaan a. Kekuatan SDM Menurut Pendidikan tahun 2007-2011

Corporate Human Resource Power a. Human Resource Power in Education in 2007-2011

No. Pendidikan / Education

Satuan / Unit

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Pasca Sarjana / Post Graduate

Orang / Person

102

100

92

94

100

2.

Sarjana / Strata One

Orang / Person

430

423

429

499

485

3.

Sarjana Muda / Bachelor’s Degree

Orang / Person

177

174

165

225

229

4.

SLTA / Senior High School

Orang / Person

473

429

403

409

403

5.

SLTP / Junior High School

Orang / Person

48

38

29

22

19

6.

SD / Elementary School

Orang / Person

19

18

15

11

8

Jumlah / Total

Orang / Person

1249

1182

1133

1260

1244

Kekuatan SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menurut pendidikan pada tahun 2011 mengalami penguatan terutama pada tingkat pendidikan Pasca Sarjana, yaitu pada tahun 2009 sejumlah 92 orang, pada tahun 2010 berjumlah 94 orang dan pada tahun 2011 menjadi berjumlah 100 orang.

Human Resource Power of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) based on education data in 2011, experienced a strengthening, mainly on Post Graduate education level, namely in 2009 as many as 92 persons, in 2010 as many as 94 persons and in 2011 becoming as many as 100 persons.

b. Kekuatan SDM Menurut Pusat Layanan tahun 2007-2011

b. Human Resource Power from data of Service Center in 20072011

No. Pusat Layanan / Service Center 1.

Operasi Langsung / Direct Operation

Satuan / Unit

2007

2008

2009

2010

2011

Orang / Person

500

459

345

455

424

2.

Operasi Tidak Langsung / Indirect Operation

Orang / Person

165

153

134

140

164

3.

Penunjang Operasi / Operational Support

Orang / Person

349

330

294

387

386

4.

Kantor Pusat / Head Office

Orang / Person

235

240

360

278

270

Jumlah

Orang / Person

1249

1182

1133

1260

1244

Kekuatan SDM Menurut Pusat Layanan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah pegawai di kantor pusat menurun pada tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2009 berjumlah 360 orang, tahun 2010 berjumlah 278 orang, sedangkan 2011 berjumlah 270 orang.

Human Resource power from Service Center in 2011 shows that number of employee at Head Office has decreased in the last three years, namely in 2009 as many as 360 persons, in 2010 as many as 278 persons, while in 2011 as many as 270 persons.

c. Kekuatan SDM Menurut Usia tahun 2007-2011

c. Human Resource Power from the Data of Age in 2007-2011

No. Usia / Age

Satuan / Unit

2007

2008

2009

2010

2011

1.

18 - 25 Tahun / Years

Orang / Person

3

1

28

190

218

2.


Orang / Person

260

208

172

150

163

3.


Orang / Person

365

379

395

406

414

4.


Orang / Person

549

507

457

410

389

5.

55 Tahun Keatas / More than 55 Years

Orang / Person

72

87

81

104

60

Jumlah / Total

Orang / Person

1249

1182

1133

1260

1244

Kekuatan SDM menurut usia pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terjadi peningkatan pada pegawai dengan usia 18-25 tahun dan 26-35 tahun, hal ini dikarenakan penambahan pegawai.

Human Resource Power from the data of age at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) shows that in 2011 there is employee increament of employees with 18-25 years and 26-35 years old, it is caused by employee addition.

Rencana Tahun 2012-2014 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) perlu melakukan perubahanperubahan dan perbaikan-perbaikan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan. Perubahan dan perbaikan tersebut dapat berupa perubahan dan perbaikan dalam hal strategi, proses, organisasi, sumber daya manusia, dan budaya. Agar perubahan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan proses Manajemen Perubahan yang terintegrasi dan terstandar.

Plan of 2012-2014 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) needs to make tranformations and improvements in organization to reach Corporate long term goal. Those transformations and improvements can be in the form of transformation and improvement in strategy, process, organization, human resource, and culture. In order that the transformation will acted well, it requires an integrated and standardized Transformation Management.


85

Manajemen Perubahan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik, seperti dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini:

Transformation Management is defined as a systematic process by applying knowledge, facility and human resource required by organization to transform from the present condition to the desired condition, that is heading to a better performance direction, as can be seen on illustration bellow:

Kondisi Yg Diinginkan

Kondisi Saat Ini

• Realisasi potensi penuh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (nilai maksimal perusahaan melalui pertumbuhan yang menguntungkan). Full potencial realization of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (corporate maximun value through fortunate growth). • Infrastruktur dan suprastruktur yang memadai untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Adequate infrastructure and suprastructure to fulfill customers’ expectation. • Organisasi perusahaan yang berkinerja tinggi (standar internasional) dan budaya berkinerja tinggi. High performance of corporate organization (international standard) and high performance culture. • Deregulasi yang mengubah peran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dari port operator menjadi terminal operator. Deregulation transforming PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) role from port operator to be terminal operator • Kurangnya infrastruktur dan suprastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha. The lack of adequate infrastructure and suprastructure to support business activity. • Hambatan budaya untuk peningkatan kinerja bisnis, organisasi dan keuangan secara drastis. Cultural obstacle for performance drastic increament of business, organization and finance

Perubahan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi tersebut mengharuskan manajemen SDM untuk merubah fungsi-fungsi manajemen SDM saat ini, untuk dapat menjawab perubahan tersebut. Adapun rencana prioritas pengembangan Sistem SDM dalam mencapai perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

86

The illustrated transformation urges human resource management to change present human resource management function, to be able to respond to the change. In this case, human resource system development priority plan to reach the transformation are as follow:


Kegiatan-Kegiatan Pengembangan SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerjemahkan rencana perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan ke dalam kegiatan-kegiatan pengembangan yang harus dilakukan. Lebih lanjut setiap kegiatan yang direncanakan juga dijelaskan kriteria keberhasilannya, sehingga jelas output yang dihasilkan dari setiap kegiatan tersebut dan dapat terukur tingkat keberhasilannya. Selain itu juga, setiap kegiatan sudah ditentukan waktu pelaksanaan, penanggung jawab serta estimasi anggaran, sehingga proses pelaksanaan serta evaluasi keberhasilan kegiatankegiatan pengembangan SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilakukan dengan lebih baik dan fokus

Human Resource Development Activity of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) translates transformation plan from the present to desired condition in required development activities. Furtherly each planned activity is also accompanied by success criteria, in order to get clear output from every activity and can be measured for its success level. Additionally, each activity has been determined its implementation period, as well as the person in charge of the budget estimate, so that the process of implementation and evaluation of the success of human resource development activities of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to be better and more focus.

No 1

Fungsi / Function Struktur Organisasi / Organization Structure

Kegiatan / Activity Evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Effectiness evaluation of function and duty action in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Penyusunan organisasi dan tata kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Organization composition and work management in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

2

Rekrutmen / Recruitment

3

Man Power Planning (MPP)

4

Model Kompetensi / Competence Model

Penyusunan pedoman rekrutmen berbasis kompetensi / Composition of competence based recruitment orientation Pelaksanaan analisis beban kerja / Action of work expense analysis Penetapan MPP dan formasi pegawai / Determination of MPP and employee formation Penyusunan draft kompetensi teknis / Composition of technical competence draft Perubahan SK Model Kompetensi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sehingga mengakomodasi kompetensi perilaku dan teknis / Regulation Letter Transformation of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Competence Model to accomodate manner and technical competences

5 6

Human Resource Information System (HRIS) Uraian Tugas / Job Description

7

Training & Development

8

Remunerasi / Remuneration

9

Pola Karir / Career Patterns

Kriteria Keberhasilan / Success Criteria Tersedianya laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi & tugas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Availability of effectiveness evaluation report of duty and function act in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tersedianya SK Direksi tentang organisasi dan tata kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Availability of Director Regulation Letter about organization and work management in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tersedianya pedoman rekrutmen berbasis kompetensi / Availability of competence based recruitment orientation

Laporan analisis beban kerja / Report of work expense analysis / Availability of MPP and employee formation Tersedianya MPP dan formasi pegawai / Availability of MPP and employee formation Tersedianya draft kompetensi teknis / Availability of technical competence draft SK Perubahan Model Kompetensi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang sudah mengakomodasi kompetensi perilaku dan teknis / Regulation Letter Transformation of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Competence Model which has accomodated technical and manner competences Tersosialisasinya perubahan SK Model Kompetensi PT Sosialisasi perubahan SK Model Kompetensi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Socialized Regulation Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Transformation Letter transformation of PT Pelabuhan Indonesia I socialization of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Persero) Competence Model Competence Model Regulation Letter Pembuatan sistem HRIS oleh Konsultan / The setting of Terimplementasinya sistem HRIS di seluruh unit kerja / HRIS system by Consultant Implemented HRIS system at whole work units Pedoman teknis penyusunan uraian tugas dan job profile Tersedianya pedoman teknis penyusunan uraian tugas dan job profile / Availability of setting technical / Setting technical orientation of job description and orientation of job description and profile / Regulation profile Letter of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) job description Penyempurnaan/penyesuaian uraian tugas / SK Uraian Tugas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Completeness/adaptation of job description Regulation Letter of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) job description Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan pelatihan / Laporan kebutuhan pelatihan / Report of training Inventory action of training necessity necessity Penyusunan materi pelatihan / Setting of training Tersedianya modul-modul pelatihan / Availability of material training moduls Tersedianya SK Direksi tentang mekanis-me pelaksanaan Penyusunan mekanisme pelaksanaan dan evaluasi dan evaluasi pelatihan / Availability of Director pelatihan / Setting of action mechanism and training Regulation Letter about action mechanism and training evaluation evaluation Penetapan bobot nilai masing-masing jabatan / Tersedianya bobot nilai masing-masing jabatan di PT Determination of value portion of each position Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Availability of value portion of every position at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tersedianya formula remunerasi yang disesuaikan Merumuskan formula remunerasi yang disesuaikan dengan kompetensi dan bobot nilai jabatan / Availability dengan kompetensi dan bobot nilai jabatan / of remuneration formula adapted with competence and Summarizing remuneration formula adapted with position value portion competence and position value portion Penetapan SK Direksi tentang remunerasi dan sosialisasi SK Direksi tentang remunerasi dan sosialisasi SK direksi tersebut / Director Regulation Letter about remuneration / Determination of Director Regulation Letter about and socialization of the socialization of Director remuneration and socialization Regulation Letter Penyusunan mekanisme pola karir pegawai / Mechanism Tersedianya SK Pola Karir Pegawai baru / Availability of setting of employee career pattern Regulation Letter of New Employee Career Pattern Sosialisasi revisi pola karir pegawai / Socialization of Sosialisasi SK Pola Karir Pegawai yang baru / Regulation employee career pattern revision Letter socialization of new employee career pattern


87

10

Suksesi / Succession

Penyusunan mekanisme suksesi pegawai / Mechanism setting of employee succession Sosialisasi penyusunan succession planning / Setting socialization of succession planning

11

Talent Management

Penyusunan panduan talent management / Setting of management talent guidance Pelaksanaan pemetaan potensi dan kinerja pegawai / Mapping act of potency and performance of employee Talent pool Pelaksanaan pengembangan pegawai / Employee development act

12

Budaya Kerja / Work Culture

Identifikasi dan survei budaya kerja di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Identification and work culture survey at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Menentukan budaya kerja (nilai budaya) yang disepakati dan melakukan sosialisasi / Determining agreed work culture (culture value) and acting socialization

13

Tata Laksana Kerja Pegawai / Employee Work Management

Penyusunan pedoman tata laksana kerja pegawai / Setting of employee work management guidance Sosialisasi pedoman tata laksana kerja pegawai / Socialization of employee work management guidance

Tersedianya pedoman pelaksanaan Suksesi / Availability of Succession act orientation Tersosialisasinya succession planning ke seluruh cabang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Socialized succession planning to whole branches of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tersedianya panduan talent management / Availability of talent management guidance Tersedianya data kompetensi dan kinerja seluruh pegawai / Availability of data of all employee’s competence and performance Tersedianya talent pool PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Availability of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) talent pool Tersedianya Individual Development Program masingmasing pegawai dalam talent pool / Availability of Individual Development Program of each employee in talent pool Laporan identifikasi dan survei budaya PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Report of identification and work culture survey at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tersedia budaya baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan sudah disosialisasikan ke seluruh cabang / Availability of new culture of Pelindo I and socialized to whole branches Tersedianya pedoman tata laksana kerja pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Availability of employee work management guidance at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tersosialisasinya pedoman tata laksana kerja pegawai ke seluruh Cabang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) / Socialization of employee work management guidance to whole branches of PT Pelabuhan Indonesi I (Persero)

IT GOVERNANCE IT Governance

A. VISI DAN MISI IT GOVERNANCE

A. VISION AND MISSION OF IT GOVERNANCE

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, sistem dan teknologi informasi mempunyai visi dan misi sebagai berikut: • Visi Menjadi penyedia sistem dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan menjadi penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terkemuka tingkat regional. • Misi Menyediakan sarana dan layanan sistem dan teknologi informasi yang dapat mendukung kegiatan bisnis perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan untuk meningkatkan layanan perusahaan dan memberikan dukungan untuk membantu pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

In implementing the role and function, system and technology of information have vision and mission as follows: • Vision Becoming system and technology supplier to increase Corporate competition to be regionally known as logistic and port service provider. • Mission Providing facility and service in information of system and technology to be able to support corporate business activity in increasing corporate service quality that improves corporate service and give support to assist the making of effective and efficient decision.

B. IMPLEMENTASI IT GOVERNANCE

B. IMPLEMENTATION OF IT GOVERNANCE

Arah Penerapan Berdasarkan IT Master Plan, sesuai dengan Kajian IT Master Plan tahun 2009 – 2012, arah pengembangan teknologi informasi memiliki arsitektur berdasarkan layanan-layanan teknologi dan informasi yaitu terdiri dari : 1. Media services Menyediakan layanan aneka media akses ke sistem dan teknologi informasi seperti melalui PC, PDA, dan aneka media akses. Fungsi dari kluster ini adalah menyediakan sinkronisasi antar media akses. 2. Access Services Menyediakan layanan segregasi dan alokasi akses dari internal dan eksternal perusahaan ke beberapa layanan lain yang disediakan perusahaan melalui pembagian portal menjadi portal internal, eksternal, dan eksekutif. 3. Operation & back office application services Menyediakan layanan sistem dan teknologi informasi bagi kebutuhan operasional maupun back office. Layanan yang sama dapat digunakan untuk beberapa unit bisnis dan cabang yang berbeda.

88

Directions Application Based on IT Master Plan, according to the assessment year of IT Master Plan during 2009 - 2012, toward the development of information technology has an architecture based on technological and information services as follows : 1. Media services Providing services of various access media to informational system and technology as through PC, PDA, and various access media. Function of this cluster is to provide synchronization among access media. 2. Access Services Providing services in access of segregation and allocation from internal and external segments of corporate to some other services given by corporate through portal distribution to be internal, external, and executive portals. 3. Operation & back office application services Providing services of system and information technology for operational need as well as back office. The same service can be applied to some business units and different branches.


4. Executive services Terdiri atas layanan-layanan yang digunakan untuk menyediakan informasi bagi eksekutif dalam rangka pemantauan kinerja dan penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan perusahaan. 5. Information & data services Information & data services merupakan kluster paling kritikal pada arsitektur sistem informasi mengingat informasi adalah aset paling berharga perusahaan. Fungsi dari layanan-layanan yang ada pada kluster ini adalah untuk agregasi dan integrasi informasi yang berasal dari aplikasi-aplikasi untuk kemudian dapat diolah menjadi informasi yang lebih berharga dan dapat didistribusikan kepada seluruh unit bisnis sesuai kebutuhan. 6. Shared infrastructure application services Menyediakan layanan-layanan yang dapat digunakan oleh seluruh aplikasi-aplikasi yang ada pada lintas area proses dan unit bisnis. Layanan tersebut diantaranya adalah Document Management System (DMS), Workflow Management System (WMS), Knowledge Management System (KMS) dan lain sebagainya.

C. REALISASI IT GOVERNANCE TAHUN 2011

4. Executive services It contains of services applied for giving information to executives in monitoring Corporate’s performance and policy decision and decision making. 5. Information & data services Information and data services are the most critical cluster for informational system architecture, considering that information as the most significant asset for corporate. Function of services in this cluster is for agregation and integration of information derived from application in order to be operated nextly to be more significant information and can be distributed to whole business units according to its need. 6. Shared infrastructure application services Providing services used to whole available applications on inter process area and business unit. Those services are such as Document Management System (DMS), Workflow Management System (WMS), Knowledge Management System (KMS) and etc.

C. REALIZATION OF IT GOVERNANCE IN 2011

Realisasi Tahun 2011 Realization in 2011 INVESTASI FISIK PHYSIC INVESTMENT PERALATAN EQUIPMENT Pengadaaan dan backup infrastruktur teknologi dan informasi pada kantor pusat, Cabang Pelabuhan Belawan dan BICT Supplying and backup of information and technological infrastructure at head office, Belawan Port Branch and BICT Pengembangan jaringan LAN dari kantor Cabang Belawan ke Kantor Kepanduan dan UBM ( ujung baru) Net development of LAN from Belawan Branch office into Guiding office and UBM (Ujung Baru) Pengembangan CCTV pada Cabang Lhokseumawe CCTV development at Lhokseumawe Branch Pengembangan CCTV pada Cabang Pekanbaru CCTV development at Pekanbaru Branch Pengembangan CCTV pada cabang TanjungPinang CCTV development at TanjungPinang Branch Pengembangan CCTV pada cabang Tanjung Balai Karimun CCTV development at Tanjung Balai Karimun branch Monitoring CCTV cabang pada kantor pusat Monitoring CCTV of branch to head office Infrastruktur Implementasi E- Auction pada Cabang Pelabuhan Andalan (Belawan, BICT dan Dumai) Infrastructure of E- Auction Implementation at reliable Port Branch (Belawan, BICT and Dumai) Penataan ruang server pada cabang pelabuhan Belawan dan BICT Server space management at Belawan Port Branch and BICT Lanjutan Infrastruktur Lanjutan Optimalisasi SIMBICT Internasional pada BICT Belawan (pengadaan dan Backup HHT) Infrastructure Continuation of International SIMBICT Optimalization at BICT Belawan (supplying and Backup HHT) Pengadaan infrastruktur Pendukung SIM di BICT Various infrastructure supplying of SIM at BICT Pengadaan Hardware dan Jaringan SIM Depo Peti Kemas Tahap I Supplying of Hardware and First level Container Depot SIM Web INVESTASI NON FISIK NON PHYSIC INVESTMENT Pengembangan Executive Information System Pada Cabang Pelabuhan Dumai Executive Information System Development at Dumai Port Branch Lanjutan SIMKEU (Kantor pusat, Cabang Belawan, dan BICT ) (Turn Key Project) SIMKEU Continuation (Head office, Belawan Branch, and BICT ) (Turn Key Project) Penerapan dan Implementasi open Source tahap I Application and Implementation of first level open Source Pembelian Software berlisensi (original) Licensed Software buying (original) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

89

Komputerisasi Penerapan Program EDP Audit / ACL (turn Key Project) Computerization of EDP Audit / ACL (turn Key Project) program Application Penyusunan kebijakan Project Management, IT Investment, Change Management, Vendor Management dan IT Perfomance Setting of Project Management policy, IT Investment, Change Management, Vendor Management dan IT Perfomance IT Governance juga merupakan bagian dari Enterprise Governance. Kementerian BUMN juga telah mensyaratkan keberjalanan IT Governance dalam penyelenggaraan TI di seluruh BUMN (permen IT Governance & IT Governance Award).

IT Governance is also part of Enterprise Governance. State Owned Enterprise Ministry has also given requirement to run IT Governance in applying holding IT in all State Owned Enterprises (Minister Regulation of IT Governance & IT Governance Award).

Keberadaan IT Governance dibutuhkan untuk membentuk kapabilitas Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sehingga benar-benar mampu memenuhi tujuan berikut ini: 1. Ketercapaian tujuan bisnis perusahaan. 2. Keselarasan Teknologi Informasi dengan bisnis. 3. Pengelolaan risiko Teknologi Informasi secara memadai. 4. Penggunaan sumberdaya Teknologi Informasi secara efisien. 5. Pengelolaan kinerja Teknologi Informasi secara memadai.

Existence of IT Governance is needed to build Information Technology capability of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) so it really can fulfill the following aims:

Saat ini bidang Teknologi Informasi telah menyusun kebijakan IT Governance yang dituangkan kedalam Keputusan Direksi, antara lain sebagai berikut: 1. Kebijakan Tata Kelola TI : Tujuan ditetapkannya kebijakan ini adalah tersedianya panduan untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan proses Tata Kelola dan Manajemen TI yang mengatur Tata Kelola TI, Manajemen TI, Perancangan Layanan TI, Penyampaian Layanan TI, Manajemen Relasi TI, Manajemen Resolusi TI, serta Kontrol TI. 2. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Proyek TI : Tujuan ditetapkannya Kebijakan dan Prosedur ini adalah tersedianya panduan untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan proses Manajemen Proyek TI yang mengatur mengenai Inisiasi, Perencanaan, Monitoring dan Pengontrolan serta Penutupan Proyek TI yang dilakukan di lingkungan Perseroan.

At present, Information Technology division has composed policy of IT Governance written in Director Regulation, as follows:

3. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Investasi TI : Tujuan ditetapkannya Kebijakan dan Prosedur ini adalah tersedianya panduan untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan proses Manajemen Investasi dan Biaya TI yang mengatur mengenai Identifikasi Kebutuhan Layanan TI, Perencanaan Anggaran Investasi dan Biaya TI, PembiayaanTI Darurat serta Monitoring dan Evaluasi Investasi dan Biaya TI yang dilakukan di lingkungan Perseroan. 4. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Perubahan TI : Tujuan ditetapkannya kebijakan dan prosedur ini adalah tersedianya panduan untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan proses Manajemen Perubahan TI yang mengatur mengenai pengajuan, assessment, persetujuan, otorisasi, pengujian, implementasi, dokumentasi, monitoring serta evaluasi seluruh perubahan TI yang dilakukan di lingkungan Perseroan. 5. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Vendor TI : Tujuan ditetapkannya kebijakan dan prosedur ini adalah tersedianya panduan untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan proses Manajemen Vendor TI yang mengatur mengenai identifikasi kebutuhan, pemilihan, penyusunan kontrak, monitoring dan evaluasi vendor yang dilakukan di lingkungan Perseroan. 6. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Kinerja TI : Tujuan ditetapkannya Kebijakan dan Prosedur ini adalah tersedianya panduan untuk mewujudkan standardisasi pelaksanaan proses Manajemen Kinerja TI yang mengatur mengenai pengajuan, assessment, persetujuan, otorisasi, pengujian, implementasi, dokumentasi, monitoring serta evaluasi seluruh perubahan TI yang dilakukan di lingkungan Perseroan. Secara Best Practices, Struktur Tata Kelola TI mensyaratkan minimal ada 4 domain yang harus dikelola: strategi, operasional, proyek dan pengendalian risiko. Struktur tata kelola operasional yang membagi dalam dua tingkatan (kantor pusat dan cabang), secara konseptual dapat digambar seperti bagan di bawah ini.

90

1. Corporate business purpose achievement. 2. Harmony beween Information Technology and Business. 3. Adequate Risk Management of Information Technology. 4. The use of Information Technology resource efficiently 5. Adequate Information Technology performance management.

1. IT Governance Policy: The purpose of the enactment of this policy is the availability of a guidance to achieve standardization of implementation of IT processes, which is governing IT Governance, IT Management, IT Service Design, IT Service Delivery, IT Relationship Management, IT Resolution Management and IT Controls . 2. Policies and Procedures of IT Project Management: The purpose of the enactment of these policies and procedures is the availability of a guidance to achieve standardization of implementation of IT Project Management processes, which is governing, including the Initiation, Planning, Monitoring and Controlling, and Closing for IT projects undertaken within Corporate. 3. Policies and Procedures of IT Investment Management: The purpose of the enactment of this policies and procedures is the availability of a guidance to achieve standardization of implementation of the Investment Management and IT Cost which is governing IT Services Needs Identification, IT Investment Budget Planning and Cost, as well as IT Emergency Cost and Monitoring and IT Investnent Evaluation and Costs performed within the Company 4. Policies and Procedures of IT Transformation Management: The purpose of the enactment of these policies and procedures is the availability of a guidance to achieve standardization of implementation of IT Transformation Management processes, which is governing the proposal submission, assessment, approval, authorization, testing, implementation, documentation, monitoring and evaluation of all IT transformation made within the Company 5. Policies and Procedures of IT Vendor Management: The purpose of the enactment of these policies and procedures is the availability of a guidance to achieve standardization of IT Vendor Management implementation process, which is governing the identification of needs, selection, contracting, monitoring and evaluation of vendors which are done within the Company 6. Policies and Procedures IT Performance Management: The purpose of the enactment of these policies and procedures is the availability of a guidance to achieve standardization of implementation of IT Performance Management processes, which is governing the proposal submission, assessment, approval, authorization, testing, implementation, documentation, monitoring and evaluation of all IT transformation made within the Company. For the Best Practices, IT Operational Structure requires minimumly 4 domains that have to be operated: strategy, operational, project and risk control. Operational Management Structure divided in two levels (head office and branch), conceptually can be described as this figure below.


IT Steering Committee STRATEGI

Senior Manager TI

KANTOR PUSAT

CABANG-CABANG

Audit TI

Tim Implementasi Proyek TI

PROYEK

OPERASI

KONTROL RISIKO

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Konsultan Penyusun Kebijakan IT Governance, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi TI baik di Kantor Pusat dan Cabang. Berikut ini adalah rekomendasi struktur organisasi untuk operasional TI.

Kantor Pusat

Based on the analysis conducted by IT Governance Policy Consultant, it is necessary to adjust the structure of IT organization both at Head Office and Branches. The following are recommendations for the organizational structure of IT operations. Cabang

Senior Menejer Teknologi Informasi

ASM. Perencanaan & Pengembangan TI

ASM. Operasi & Pelayanan TI

ASM. Administrasi & TI Assurance

Menejer Teknologi Informasi

Asmen Operasi & Dukungan Teknis TI

Asmen Administrasi & Layanan User

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Pelaksana

Adapun beberapa SIM/Aplikasi yang telah berjalan antara lain sebagai berikut: 1. Container Terminal Operating System (CTOS) 2. SIM Terpadu Dumai SIM Terpadu Dumai terdiri dari Aplikasi Personalia dan Payroll, Aplikasi Keuangan, Aplikasi Pelayanan Kapal, Aplikasi RupaRupa Usaha, Aplikasi Pelayanan Barang, dan PPKB Online yang saling terintegrasi. 3. SIM Terpadu Belawan SIM Terpadu Belawan terdiri dari Aplikasi Personalia dan Payroll, Aplikasi Keuangan, Aplikasi Pelayanan Kapal, Aplikasi RupaRupa Usaha, Aplikasi Pelayanan Barang, dan PPKB Online yang saling terintegrasi. Keuntungan adanya SIM Terpadu ini pada cabang pelabuhan Belawan adalah: 1) Tatap muka dengan pengguna jasa dapat diminimalisir. 2) Adanya PPKB dan RPKOP Online maka pengguna jasa dapat mengakses kapan saja dan di mana saja (24 jam). 3) Pembayaran dilakukan melalui CMS sehingga transaksi dengan menggunakan uang tunai dapat dihindari. Bidang Personalia pada cabang pelabuhan Belawan sudah menggunakan aplikasi payroll untuk penggajian. 4. SIM Keuangan BICT 5. SIM Keuangan dan Personalia Kantor Pusat Aplikasi Personalia untuk Kantor Pusat dilaksanakan

Several SIM/Applications implemented are as follows: 1. Container Terminal Operating System (CTOS) 2. Dumai United SIM Dumai United SIM contains of Personnel Application and Payroll, Financial Application, Ship Service Application, Other Business Application, Goods Service Application, and PPKB Online which are integrated one another. 3. Belawan United SIM Belawan United SIM contains of Personnel Application and Payroll, Financial Application, Ship Service Application, Other Business Application, Goods Service Application, and PPKB Online which are integrated one another. The benefits to have this United SIM at Belawan port branch are: 1) To minimize direct meeting with user. 2) PPKB and RPKOP Online allow user to have unPersero access at any time and at any place (24 hours). 3) Payment is done through CMS; therefore, transaction in cash can be avoided. Personnel Department at Belawan port branch has used payroll application for salary system. 4. BICT Financial SIM 5. Head Office Personnel and Financial SIM Personnel Application for Head Office is conducted at once with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

91

bersamaan dengan Aplikasi Keuangan dengan pertimbangan bahwa adanya keterkaitan payroll yang terdapat dalam Aplikasi Keuangan dan Aplikasi Personalia.

Financial Application considering payroll involvement found in Financial and Personnel Applications.

6. Container Depot System (Codemas) Container Depot System (Codemas) merupakan SIM yang berisi informasi tentang layanan yang ada di Belawan Logistic Center (BLC), mulai dari Container masuk/Gate In, proses di lapangan/Container Yard seperti Stuffing, Striiping, Fumigasi, dan lain-lain sampai dengan Container keluar/Gate Out. Output yang dihasilkan pada SIM ini adalah Laporan Produksi. Untuk mengakses SIM ini dapat dilihat pada alamat http://blc.inaport1. co.id)

6. Container Depot System (Codemas) Container Depot System (Codemas) is informative SIM which tells services at Belawan Logistic Center (BLC), starting from Gate In Container, Container Yard as Stuffing, Striiping, Fumigation, and etc. to Gate Out Container. Output resulted on SIM is a Production Report. To access this SIM, it can be seen at the address of http://blc.inaport1.co.id)

7. SIM Kearsipan (http://arsip.inaport1.co.id) Aplikasi SIM Kearsipan bertujuan untuk menangani penyimpanan Dokumen seperti Nota Dinas, Surat, Faximile, SK dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dibangun sejak Triwulan III Tahun 2010. Saat ini masih dalam tahap pengembangan sesuai dengan permintaan user. Penerapan aplikasi ini untuk sementara masih diterapkan di lingkungan Direktorat Operasi dan Teknik sebagai Pilot Project Go Green Pelindo 1.

7. SIM of Archival Matters (http://arsip.inaport1.co.id) Application of Archival Matter SIM purposes to handle Document saving like Official Note, Letter, Faximile, Regulation Letter and etc. This application has been established since third quarterly in 2010. At present it is still in development level adapted to users’ demand. This application implementation is temporally still used in Operational and Technical Directorate environment as Pilot Project of Go Green Pelindo 1.

8. Aplikasi Scheduler (www.scheduler.inaport1.co.id) Aplikasi Scheduler adalah aplikasi web calendar yang berfungsi untuk mengatur jadwal kegiatan dan dapat diakses melalui internet via web browser. Aplikasi ini sudah disosialisasikan ke Direksi dan Sekretaris Direksi, serta Bidang Corporate Secretary

8. Scheduler Application (www.scheduler.inaport1.co.id) Scheduler application is a web calendar application which has function to set activity schedule and can be accessed through internet via web browser. This application has been socialized to Directors and Director Secretary, and Corporate Secretary Department

9. Pengembangan Simoppel Online (http://simoppel.inaport1. co.id) Pengembangan Simoppel Online telah selesai dikerjakan. Model pengembangan aplikasi ini adalah, user tidak lagi mengalami kendala dalam mengentry data Simoppel, dikarenakan dengan aplikasi Simoppel Online yang baru, user hanya mengupload data ke aplikasi.

9. Simoppel Online Developmet (http://simoppel.inaport1.co.id) Simoppel Online Development has completely finished. This application development model is that user shall not experince obstacle anymore, to entry Simoppel data, since with this New Simoppel Online application, user only has to upload the data to application.

10. Aplikasi Ticketing (http://ticketing.inaport1.co.id) Aplikasi ticketing ini bertujuan untuk merecord pekerjaan yang dilakukan oleh sub bidang Perangkat Keras dan Jaringan. Alamat aplikasi ini adalah www.ticketing.inaport1.co.id.

10. Ticketing Application (http://ticketing.inaport1.co.id) Ticketing application is aimed to record job done by sub division of Hard Ware and Network. Address of this application is www.ticketing.inaport1.co.id.

11. Investasi On Line (http://investasi.inaport1.co.id) Investasi On Line adalah aplikasi yang mampu memonitoring realisasi pekerjaan investasi melalui web, sehingga dapat digunakan oleh para eksekutif manajemen dimanapun berada. Investasi On Line beralamatkan www.investasi.inaport1.co.id.

11. On Line Investment (http://investasi.inaport1.co.id) On Line Investment is an application which can monitor investment job realization through web, in order to be used by management executives anywhere. On Line Investment addres www.investasi.inaport1.co.id.

12. Website Corporate Merupakan sarana untuk menyampaikan segala informasi yang berhubungan dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara online. Alamat website corporate adalah www.inaport1.co.id.

12. Corporate Website Becoming facility to confine all information related with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by online. The address of corporate website is www.inaport1.co.id.

92


13. Email Corporate Email Corporate adalah surat elektronik yang dikirim via internet dengan menggunakan domain website corporate. Alamat Email Corporate PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah http://mail. inaport1.co.id/. Beberapa keuntungan dalam menggunakan email corporate adalah: • User dapat mengingat alamat email pegawai lain dengan mudah karena pada umumnya penamaan email berdasarkan nama pegawai. • Penyeragaman email tiap pegawai sehingga menjadi brand bagi perkembangan IT perusahaan.

13. Corporate Email Corporate email is an electronic letter sent via internet by using corporate website domain. The address of Corporate Email of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is http://mail.inaport1.co.id/.

Some benefits to use corporate email are:

•

•

User can memorize other employees’ email addresses easily because generally email naming is based on employee’s name. Email uniformity of every employee in order to become a brand for corporate IT development.

14. Portal Corporate (http://portal.inaport1.co.id) Sarana komunikasi sesama karyawan melalui jaringan internet untuk menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Alamat aplikasi ini adalah http://portal.inaport1.co.id.

14. Corporate Portal (http://portal.inaport1.co.id) Communication facility among employees through internet web to inform all information or issues related with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), this application address is http://portal. inaport1.co.id.

15. Fingerprint (http://fingerprint.inaport1.co.id) Alat absensi yang digunakan di lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah menggunakan alat pendeteksi sidik jari. Untuk memaksimalkan penggunaan fingerprint dan memudahkan monitoring kehadiran pegawai, maka bidang Teknologi Informasi membuat aplikasi fingerprint berbasis web. Alamat aplikasi ini adalah http://fingerprint. inaport1.co.id.

15. Fingerprint (http://fingerprint.inaport1.co.id) Absence equipment applied at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office environment is by using fingerprint detection device. To maximalize fingerprint using and to ease the employees’ absence monitoring, therefore, Information Technology division makes web based fingerprint application. This application address is http://fingerprint.inaport1.co.id.

PENGADAAN Procurement

A. DASAR / KETENTUAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556); 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

B. SISTEM PENGADAAN

Ketentuan mengenai pengadaan barang / jasa di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor UM.50/11/6/P.I-09 tanggal 15 April 2009 dan telah direvisi kembali pada bulan Juni 2010 dengan Keputusan Direksi Nomor : UM.50/19/12/P.I-10 tanggal 21 Juni 2010. Ketentuan pengadaan barang / jasa diatas telah mengakomodir Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

A. BASIC / PROVITION

1. Laws Number 5 in 1999 on March 5, 1999 about Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition Forbidance (Official Gazette of Indonesian Republic in 1999 Number 33, Supplemental Official Gazette Number 3817); 2. State Owned Enterprises Ministry Regulation Number KEP117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 concerning with Good Corporate Governance Practical Application on State Business; 3. Laws Number 19 in 2003 dated June 19,2003 about State Business (Indonesian Republic Official Gazette in 2003 Number 70, Supplemental Official Gazette Number 4297); 4. Government Regulation Number 45 year 2005 dated October 25, 2005 about Establishment, Management, Control, and Dissolution of State Owned Enterprises (Indonesian Republic Official Gazatte in 2005 Number 117, Supplemental Official Gazette Number 4556); 5. Stated Owned Enterprises Ministry Regulation Number PER-05/ MBU/2008 dated September 03, 2008 about General Guidliness for the procurement of Good and Services;

B. PROCUREMENT SYSTEM

The decision related with goods/service procurement at PT Pelabuhan Indonesdia I (Persero) environment is determined with Directorate Regulation Number UM.50/11/6/P.I-09 dated April 15, 2009 and rerevised in June 2010 with Directorate Regulation Number : UM.50/19/12/P.I-10 dated June 21, 2010. Goods/service procurement regulation has accomodated State Business Ministry Regulation Number PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008 about General Guidelines of Goods and Service Procurement for State Owned Enterprise.


93

Dalam Keputusan tersebut, juga telah diatur kebijakan umum pengadaan barang/jasa antara lain : 1. Mendukung kelancaran operasional dan pengembangan perusahaan. 2. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa. 3. Mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan 4. tanggungjawab Penyelenggara/ Panitia pengadaan, Pejabat yang berwenang dan Penyedia barang/jasa. 5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.

This decision, arrange general policy of goods/service procurement as follow : 1. Supporting operational smoothness and corporate development. 2. Simplifying decision and regulation to accelerate decision making process in goods/service procurement. 3. Encouraging appropriate and profitable rate for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 4. Increasing professionalism, independence, and responsibility of Procurement Executor/Committe, Charging Officer and Goods/ service supplier. 5. Increasing domestic product usage, construction design and national engineering with target to expand work field and domestic industry to increase domestic goods/service product competition in international trade.

Untuk mewujudkan proses pengadaan barang / jasa yang efektif dan efisien, perusahaan telah membentuk suatu unit organisasi pengadaan barang dan jasa (unit logistik) di Kantor Pusat, Cabang Utama dan Kelas I (Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai dan BICT) dengan Keputusan Direksi Nomor PR.01/1/10/P.I-04 tanggal 8 April 2004, Keputusan Direksi Nomor : PR.02/3/13/P.I-09 tanggal 18 Agustus 2009, Keputusan Direksi Nomor : PR.02/2/3/P.I-10 tanggal 22 Juni 2010 dan Keputusan Direksi Nomor : PR.02/3/12/P.I-09 tanggal 18 Agustus 2009.

To realize an effective and efficient goods/service procurement process, corporate has built a good and service supply organization unit (logistic unit) at Head Office, Main Branch and First Class (Belawan Port, Dumai Port and BICT) with Directorate Regulation Number PR.01/1/10/P.I-04 dated April 8, 2004, Directorate Regulation NUmber : PR.02/3/13/P.I-09 dated August 18, 2009, Directore Regulation Number: PR.02/2/3/P.I-10 dated June 22, 2010 and Directorate Regulation Number : PR.02/3/12/P.I-09 dated August 18, 2009.

C. KINERJA 2010 & 2011

C. PERFORMANCE IN 2010 & 2011

Disamping itu, diadakan beberapa peralatan seperti Pengadaan 10 unit Reachstacker untuk kebutuhan BICT, BLC, Pekanbaru dan Tanjung Pinang, Pengadaan 35 unit Head Truck untuk kebutuhan BICT, BLC, Pekanbaru dan Tanjung Pinang, Pengadaan 4 unit MHC (Mobile Harbour Crane) untuk kebutuhan Belawan, BICT dan Dumai, Pengadaan 2 unit Side Loader untuk kebutuhan BICT dan BLC, Pengadaan 3 unit CC (Container Crane) untuk kebutuhan BICT, Pengadaan 10 unit RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) untuk kebutuhan BICT dan Pengadaan 3 unit Kapal Tunda untuk kebutuhan Belawan dan Dumai.

Moreover, it provides a number of equipments like providing 10 units of Reachstacker for the need in BICT, BLC, Pekanbaru and Tanjung Pinang, providing 35 units of Head Truck for the need in BICT, BLC, Pekanbaru and Tanjung Pinang, providing 4 units of MHC (Mobile Harbour Crane) for the need in Belawan, BICT and Dumai, providing 2 units of Side Loader for the need in BICT and BLC, providing 3 units of CC (Container Crane) for the need in BICT, providing 10 units of RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) for the need in BICT and providing 3 units of Tugboat for the need in Belawan and Dumai.

D. PROGRAM RENCANA TAHUN 2012

D. PLANNING PROGRAM IN 2012

Beberapa kegiatan pengadaan yang telah dilakukan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk mendukung kelancaran operasional pelabuhan telah diadakan penambahan beberapa fasilitas dan peralatan pada tahun 2010 dan 2011, antara lain Pembangunan Dermaga sepanjang 400 M di Pelabuhan Dumai, Pembangunan Dermaga sepanjang 200 M di Perawang dan Pembangunan Dermaga di BICT sepanjang 100 M.

Pada tahun 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai beberapa program investasi, antara lain Pengembangan Dermaga BICT sepanjang 350 M, Pembangunan Gate dan Pekerjaan Levelling di BICT, Peninggian Dermaga dan Perluasan Gedung Terminal di Belawan, Penambahan Jalur Pipa CPO di Areal Pelabuhan Belawan, Pembangunan dan Koneksi System Conveyor di Pelabuhan Dumai, Pembangunan Dry Dock di Unit Galangan Kapal, Perbaikan Tanah dan Pembangunan Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Perawang, Pengembangan Batu Ampar, Pembangunan Dermaga dan Trestle di Kuala Tanjung, dan beberapa Pembangunan Gudang di Cabang Pelabuhan serta mengaplikasikan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E–Procurement) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa.

94

A number of supply activity has been acted by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and to support port operational smoothness it provides addition of some facilities and equipment in 2010 and 2011, such as Wharf Development as long as 400 M at Dumai Port, Wharf Development as long as 200 M at Perawang and Wharf Development at BICT as long as 100 M.

In 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has several investment program, such as Wharf Development of BICT as long as 350 M, Gate and Levelling Work Development at BICT, Wharf Rising and Terminal Building Expansion at Belawan, Pipe Line Addition of CPO at Belawan Port Area, Conveyor System Connection and Development at Dumai Port, Dry Dock Development at Dry Dock Unit, Land Repairement and Piling Yard Development at Perawang Port, Batu Ampar Development, Wharf and Trestle Development at Kuala Tanjung, and some Warehouse Development at Port Branch and also applying electronic goods and service supply process (E–Procurement) that purposes to increase transparance and professionalism in goods and service procurement process.



95

LATAR BELAKANG Background

PT Pelabuhan Indonesia I (persero) berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya untuk menciptakan keberhasilan usaha. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pelaksanaan GCG sepanjang tahun 2011, dari 88,89% di tahun 2010 menjadi skor 93,6%5 di tahun 2011. Panduan Good Corporate Governance PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang selanjutnya disebut Perseroan, ini merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah Good Corporate Governance, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya Perseroan yang dianut selama ini, Visi dan Misi Perseroan serta praktek-praktek terbaik Good Corporate Governance. Panduan Good Corporate Governance ini merupakan salah satu acuan kerja bagi Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Panduan Good Corporate Governance ini juga merupakan salah satu acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Panduan Good Corporate Governance ini, merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan berbagai pihak, sehingga diharapkan mampu mengadopsi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil kesepakatan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebagai dasar pengembangan standar kerja di lingkungan Perseroan. Kebijakan ini berlaku bagi setiap Komisaris, Direksi, dan segenap pegawai Perseroan. Perseroan akan menginformasikan kebijakan ini kepada semua pihak yang berkepentingan agar memahami dan memaklumi apa yang menjadi standar kerja Perseroan. Panduan Good Corporate Governance ini merupakan acuan bagi peraturan perusahaan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi dalam jajaran Perseroan. Mengingat lingkungan bisnis yang begitu dinamis, maka Perseroan akan selalu mengkaji Panduan Good Corporate Governance secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan. Perseroan akan selalu menerbitkan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi pada Panduan Good Corporate Governance ini apabila memang diperlukan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is committed to implement Good Corporate Governance (GCG) as an attempt to create a successful business. This is shown by an increasing score of GCG implementation throughout 2011, from 88.89% in 2010 to 93.6% 5 in 2011. Guidelines of Good Corporate Governance of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), hereinafter referred to the Corporate, is the crystallization of good corporate governance principles, legislation and regulations, Corporate’s cultural values espoused over the years, Corporate’s vision and mission, as well as the best practices of good corporate Governance. Guidelines of Good Corporate Governance is one of working references for Commissioners, Directors and Employees of the Corporate, which is expected to achieve high working standards, in line with the principles of Good Corporate Governance. This Guidelines of Good Corporate Governance is also a reference for interested parties in building their relation with Corporate. Principles contained in the Guidelines of Good Corporate Governance, are the result of discussion and agreement of all parties, that it is expected to be able to adopt the interests of various respective parties. The results of the agreement; hereinafter, designated as the Corporate working standards development basis. This policy is applied to each Commissioner, Board of Directors, and all Corporate Employees. Corporate shall inform this policy to all respective parties that is important for them to comprehend and understand the nature of Corporate Working Standards. Guidelines of Good Corporate Governance is a reference of a more detailed corporate regulation, in accordance with the needs of organizational units within the Corporate. Given such a dynamic business environment, Corporate will constantly review its guidelines of good corporate governance as a continuous effort to achieve the best working standards for the Corporate. Corporate shall always publish any changes and additions that occurred in the guidelines of Good Corporate Governance, as needed.

96


Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Implementation of Good Corporate Governance

Semakin tingginya tuntutan transparansi dalam menjalankan bisnis, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menjalankan kegiatan usahanya menyadari pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam mengelola Perseroan yang berkesinambungan.

Refer to the increasing demands of transparency in running the business, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), in carrying out its business activities, realizes the importance of Corporate Governance (GCG) Implementation in managing Corporate’s sustainability.

Perseroan telah menerapkan praktik tata kelola baik (Good Corporate Governance Practices). Pemisahan fungsi manajemen dan pengawasan dalam Perseroan, masing-masing melalui Direksi dan Dewan Komisaris, serta didukung oleh badan audit independen.

The Corporate has implemented Good Corporate Governance Practices. The separation of management and control function of the Corporate, each by Board of Directors and Board of Commissioners, and supported by an Independent Audit Committee.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran, Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang benar, diharapkan Perseroan dapat meningkatkan kinerjanya, nilai perusahaan, memitigasi risiko dan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya pemegang.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) committed to implement the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness through application of proper corporate governance principles; moreover, Corporate is expected to improve its performance, enterprise value, mitigate risk and manage resources effectively and efficiently, so as to increase the confidence of stakeholders.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance sejak tahun 2004. Dan disempurnakan kembali pada tahun 2011. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengadopsi praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan terus melakukan penyempurnaan sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mempertahankan kepercayaan pelanggan, pemegang saham, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) had a Code of Good Corporate Governance since 2004. The code was enhanced in 2011. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has adopted the practice of Good Corporate Governance and continue to make improvements as the Corporate’s commitment is to maintain the trust of its customers, shareholders, business partners and other stakeholders.

Berdasarkan review atas tindak lanjut penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan penerapan praktik GCG, dan pengembangan lanjutannya yang merupakan inisiatif mandiri untuk menerapkan GCG, secara keseluruhan menunjukan total capaian aktual sebesar 93,65% dari nilai bobot maksimal 100%. Nilai tersebut meningkat dibandingkan hasil assessment GCG di tahun 2010 yang mendapatkan skor atau nilai “88,89” dari skor maksimal 100,00 yang berarti meningkat 4,84 poin. Secara keseluruhan bahkan menunjukkan peningkatan pada setiap aspek yang dinilai.

Based on the follow-up review of the 2011 Good Corporate Governance Implementation at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), it can be concluded that the level of follow up implementation upon the correction recommendation of GCG practices implementation, and its advanced improvement which is an independent initiative to implement GCG, generally show actual total performance of 93.65% of the maximum weight of 100%. This level is increased compared to the results of the assessment of GCG in 2010, with a score or value of “88.89” from the maximum score 100.00 points, which means 4.84 points increament. Overall, it even showed improvement in every aspects being assed.

Adapun rincian peroleh skor assessment GCG tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Details of obtained GCG assessment scores in 2011 are as follows:

No

Aspek Reviu Review Aspect

Bobot Capaian Achievement Weight Maksimal Maximum (%)

Aktual Actual (%)

Capaian Achievement (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Penanganan dan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan Assesment Handling and follow up upon Assesment Result

25,00

92,86

23,21

2.

Progres tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi Follow up progress upon evaluation result

30,00

92,86

27,86

3.

Inisiatif mandiri terkait dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Independent initiative related to Good Corporate Governance Principles Implementation

15,00

91,67

13,75

4.

Inisiatif mandiri : Keberadaan, fungsi serta tugas dari organ utama dan organ pendukung Independent Initiative: Inisiatif mandiri : existence, functions and duties of the major organs and supporting organ

15,00

94,25

14,14


97

5.

Inisiatif mandiri : Pengelolaan hubungan dengan Stakeholder lainnya Independent Initiative : Management of relationships with other Stakeholders

15,00

Jumlah

100,00

97,92

14,69

93,65

Uraian per-aspek pelaksanaan tindak lanjut di atas terinci sebagai berikut : 1. Penanganan & Tindak Lanjut dari Hasil Pelaksanaan Assesment Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat pelaksanaan tindak lanjut perbaikan penerapan GCG yang terkait dengan aspek Penanganan dan Tindak Lanjut dari Hasil Pelaksanaan Assesment menunjukan persentase capaian tindak lanjut terhadap Area of Improvement (AOI) sebesar 92,86% dari target bobot maksimal aspek tersebut sebesar 25% atau mencapai 23,21%. 2. Progres Tindak Lanjut dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat penanganan lebih jauh ke dalam kegiatan sehari-hari korporasi sebagai tindak lanjut rekomendasi perbaikan di bidang penerapan GCG telah mencapai 27,86% atau mencapai 92,86% dari target bobot maksimal aspek tersebut sebesar 30,00%, sebagaimana terlihat dari capaian-capaian aktual penanganan rekomendasi dari hasil Assessment sebelumnya. 3. Inisiatif Mandiri : Terkait dengan Penyelenggaraan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dalam hasil reviu terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengakumulasi kepentingan seluruh Stakeholder terkait dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dapat disimpulkan bahwa korporasi telah berinisiatif dengan memperlihatkan best practice penerapan GCG. 4. Inisiatif Mandiri : Keberadaan, Fungsi serta Tugas dari Organ Utama dan Organ Pendukung Secara umum dapat disimpulkan bahwa korporasi telah berinisiatif secara mandiri untuk mengupayakan perbaikan di bidang penerapan Good Corporate Governance yang berkaitan dengan keberadaan, fungsi serta tugas dari organ utama dan organ pendukung. 5. Inisiatif Mandiri : Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholder lainnya Secara umum dapat disimpulkan bahwa korporasi telah berinisiatif secara mandiri untuk mengupayakan perbaikan dibidang penerapan Good Corporate Governance yang berkaitan dengan pengelolaan hubungan dengan Stakeholder lainnya.

Description per-aspects of the follow-up implementation are as follow: 1. Handling and Follow-up of Implementation Assessment Results In general, it can be concluded that the level of follow up implementation upon the GCG Implementation Correction related to aspects of the Treatment and Follow-up Assessment Implementation results, show the percentage of follow up achievement to Area of Improvement (AOI) is 92.86% of the aspect maximum weight target is 25% or reached 23.21%. 2. Follow-up Progress of Implementation Evaluation Results In general, it can be concluded that the level of advanced handling even further into Corporate’s daily activities as the follow up of correction recommendation in implementing GCG, has reached 27.86% or 92.86% of the aspect maximum wight target, which is 30.00%, as seen from the actual recommendation handling achievements from previous assessment result.

Komitmen Perseroan

Corporation Commitment

3. Independent Initiative: Related to Implementation of Good Corporate Governance Principles Refer to review results upon the efforts that have been made in order to accumulate the interest of all stakeholders related to good corporate governance priciples implementation, it can be concluded that the corporation has taken an initiative by showing its best practice on GCG implementation. 4. Independent Initiative: Exiistance, Functions and Duties of the Major Organ and Supporting Organ Generally, it can be concluded that the Corporation has taken its independent initiative to seek for improvement in implementing good corporate governance related to the existence, functions and duties of major organs and supporting organ. 5. Independent Initiative: Relationships Management with Other Stakeholders Generally, it can be concluded that Corporation has taken its independent initiative sekk for improvements in implementing Good Corporate Governance related to the management of relationships with other stakeholders.

1.

Memupuk pendapatan yang dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham;

1.

Increase income that can provide optimal benefits for shareholders;

2.

Memberikan pelayanan yang efisien dan optimal kepada pengguna jasa dengan biaya kompetitif;

2.

Provide an efficient and optimal service to service users at a competitive cost;

3.

Memberikan kontribusi keuangan kepada negara;

3.

Financial contribution to the Country;

4.

Pengembangan usaha melalui sinergi dengan pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat sekitar guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan wilayah;

4.

Business development through a synergy with local governments, partners and local communities to support the improvement regional economy and welfare;

5.

Sebagai wahana untuk pengabdian dan pengembangan karir bagi pelaku Perseroan (pegawai) dengan memberikan imbalan jasa yang layak.

5.

As a media for service and career development of Corporate’s employees by providing decent salaries.

98


Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Principles of Good Corporate Governance

1. Transparansi Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini, Perseroan mewujudkan dengan selalu berusaha untuk mempelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disarankan oleh praktek terbaik Good Corporate Governance.

1. Transparency Transparency means transparency in implementing decision making process and transparency in revealing information material regarding with Corporate. In realizing this Transparency, Corporate always sought in pioneering the disclosure of financial and non financial information to various interested parties and the disclosure is not Persero to information that is mandatory. Such disclosure of information is done by not violating applicable laws and regulations and recommended by the best practice of Good Corporate Governance.

Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip transparansi, maka Laporan Tahunan Perseroan memuat informasi penting dalam pengelolaan Perseroan, antara lain mengenai: 1. Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perseroan. 2. Penilaian terhadap Perseroan oleh eksternal auditor dan lembaga pemeringkat lainnya. 3. Riwayat hidup anggota Komisaris dan Direksi. 4. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk anggota Komisaris, dan Direksi. 5. Implementasi Good Corporate Governance.

As an example of transparency principle implementation, Coporate Annual report covers important information of Corporate Management, such as: 1. Goals, objectives and strategies of the Corporate’s business. 2. Corporate Assesment by external auditors and other agencies. 3. Biography of Commissioners and Directors. 4. Payroll system and allowance provision for members of Board of Commissioners and Board of Directors. 5. Implementation of Good Corporate Governance.

2. Kemandirian Kemandirian yaitu pengelolaan Perseroan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian ini Perseroan tekankan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangan masing-masing Organ Perseroan. Perseroan yakin bahwa kemandirian merupakan suatu keharusan agar Organ Perseroan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang terbaik bagi Perseroan.

2. Independence Independence is managing Corporate professionally without any conflict of interest and influence / pressure from any party that is not in accordance with legislation in force and principles of healthy corporate. This independence is emphasized by always respecting Corporate’s rights and obligations, duties and responsibilities and authorities of each Corporate Organ. Corporate believes that independence is a must so that organs can carry out their duties very well and able to make the best decision for the Corporate.

Sebagai salah satu contah implementasi prinsip kemandirian, maka: 1. Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam pengambilan keputusannya selalu berusaha untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. 2. Di antara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masingmasing. 3. Selain organ Perseroan pihak lain tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan.

As an example of independence principle implementation, then: 1. Commissioners, Directors and employees of Corporate, in their each decision-making, shall always tried to avoid any conflicts of interest. 2. Strenghten respects upon the rights, obligations, duties, authorities and responsibilities among Corporate organs.

3. Akuntabilitas Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan.

3. Accountability Accountability is the clarity of function, execution and responsibility of Corporate organs, so that the Corporate management is effectively implemented. Corporate believes that accountability is associated with the existence of system that controls the relationship between individual and / or organs within the Corporate, as well as the relationship between Corporate and respective parties.

Akuntabilitas Perseroan diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan perusahaan maupun kepentingan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Perseroan menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya.

Corporate Accountability is needed as one of Corporate’s solutions to overcome the occurance of agency problems that arise as logical consequences of differences between individual interest and Corporate’s interest or Corporate’s interest and respective parties’. Corporate implement accountability priciple by encouraging all individuals and or organs of the Corporate to be aware of their rights and obligations, duties and responsibilities, as well as their authorities.

3.

Any parties but Corporate organs are not allowed to interfere in Corporate Management.


99

Terhadap pihak yang berkepentingan Perseroan selalu mengkomunikasikan hak dan kewajiban masing-masing dan selalu mengupayakan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat benar-benar memahami hak dan kewajiban masingmasing tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To whom it may concern, Corporate always communicate the rights and obligations of each respective parties to fully understand their rights and obligations, in accordance with the applied legislation.

Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip Akuntabilitas, maka di antara Organ Perseroan terjadi pembagian tugas yang tegas. Pembagian tugas tersebut adalah: 1. Direksi memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 2. Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan antara lain untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan, menetapkan penggunaan laba bersih.

As an example of Accountibility principle implementation, there is a strict and clear job delegation / division within Corporate organization. The Job delegation/ division are: 1. Directors bear a fundamental duty to lead and manage the Corporate in accordance with its aims and objectives and always strive to improve Corporate’s efficiency and effectiveness, as well as controlling, maintaining and taking care of Corporate’s assets. 2. Commissioner in charge of supervising Corporate’s management policies implemented by Board of Directors as well as providing advice to Board of Directors, including Corporate development plan, annual work plans and budgets, implementation of the provisions of the Articles of Association and Share Holder Meeting. 3. Shareholder Meeting is held to approve Corporate annual report and annual accounts and net income allocation.

4. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban ini oleh Perseroan diwujudkan dengan : 1. Selalu berusaha menjadi warga korporasi yang baik; 2. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku; 3. Selalu mengusahakan kemitraan dengan semua pihak yang berkepentingan dalam batas-batas etika bisnis yang sehat.

4. Responsibility Responsibility is compatibility in Corporate management with in force legislation and healthy corporate principles. Such responsibility is manifested by Corporate as the following: 1. Always try to be a good corporate citizen; 2. Meet and comply with laws and regulations in force; 3. Always seek for partnership with all respective parties within the healthy business ethics boundaries.

Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip pertanggungjawaban, maka Perseroan akan selalu berusaha : 1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. 2. Mematuhi undang-undang tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. 3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

As an example of the implementation of responsibility, Corporate shall always try to : 1. Implement tax obligations properly and on time. 2. Comply with safety and healthy working and environmental regulations. 3. Implement its community development obligations, for example by fostering small businesses and cooperatives.

5. Kewajaran Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menjamin bahwa setiap pemegang saham mendapat perlakuan yang wajar, dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fairness Fairness is fairness and equality in meeting stakeholders’ rights arising under applied treaties and regulations. Corporate ensures that all shareholders are treated fairly, and be able to use their rights in accordance with the applied laws and regulations. Corporate ensures that all respective parties s will be given preferential treatment in accordance with the legislation in force.

Sebagai salah satu contoh implementasi prinsip kewajaran, maka Perseroan akan menjamin bahwa: 1. Pemegang Saham berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. 2. Pemegang Saham berhak untuk menerima keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen. 3. Perseroan akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari pengaruh perbedaan suku, agama, ras dan jenis kelamin serta tempat kelahiran dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja. 4. Persero akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Perseroan.

As an example of Fairness principle implementation, Corporate shall ensure that: 1. Shareholders are entitled to attend and vote at the Shareholder Meeting. 2. Shareholders are entitled to receive the benefit of the Corporate, reserved for shareholders in the form of dividends. 3. Corporate will treat all employees fairly and free from the influence of ethnicity, religion, race and gender, and place of birth differences, and other things that have nothing to do with their performance. 4. Corporate will provide good working conditions and safe environment for all employees in compliance with applicable laws and company capabilities.

100


STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN Corporate Governance Structure

Organ Perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Masing-masing Organ Perseroan ini mempunyai fungsi dan tugas sendiri-sendiri. Perseroan meyakini bahwa keberhasilan dalam menerapkan Good Corporate Governance salah satunya sangat bergantung kepada hubungan antara Organ Perseroan. Oleh karena itu, agar tetap terjalin hubungan yang harmonis di antara RUPS, Komisaris dan Direksi, maka ketiga Organ Perseroan tersebut selalu berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan, rasa saling menghargai, menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peran masing-masing demi kepentingan Perseroan. Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan didasari nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan. Corporate Organization consists of Shareholder Meeting, Commissioner, and Board of Directors. Each Corporate Organ has its own function and task . Corporate believes that one of the important aspects to be success in Good Corporate Governance implementation depend on the relationship among Corporate organizations. Therefore, in order to keep a harmonious relationship among Shareholders Meetings, Commissioners and Directors, these three organs shall always keep related and subject to the principles of togetherness, respect one another, appreciate one another and act in accordance with their own roles and functions for Corporate interest. Corporation encourages its organs to make decisions and perform any actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of Corporate Social Responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Corporate.


101

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (AGM)

RUPS merupakan Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memiliki segala kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham dalam menentukan kebijakan arah Perseroan. RUPS merupakan forum di mana Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Berbagai agenda yang dibahas dalam RUPS antara lain adalah strategi, kebijakan, kinerja operasional dan keuangan, anggaran, penggantian anggota Komisaris dan Direksi serta berbagai agenda lain yang diusulkan oleh Pemegang Saham, Komisaris atau Direksi. Terdapat dua jenis RUPS yaitu RUPS Tahunan serta RUPS Luar Biasa. Merupakan kewajiban Perseroan untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat kepada setiap Pemegang Saham berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.

Shareholder Meeting is an organ of the Corporate which holds ultimate power and entitled for authorities that can not be delegated Board of Commissioners and Board of Directors. Shareholder Meeting is a forum for shareholders in determining Corporate direction policies. It is a forum in which Commissioner and Board of Directors report and responsible for their implementation of tasks and performance to shareholders. Various agenda are discussed in Share Holder Meeting , including Corporate’s strategy, policy, operational and financial performance, budget, replacement of Commissioners and Board of Directors and other agendas proposed by Shareholders, Board of Commissioners or Board of Directors. There are two types of Share Holder Meeting, namely Annual share Holder Meeting and Extraordinary Share Holder Meeting. It is the obligation of Corporate to provide a full explanation and accurate information to all Shareholders relating to Share Holder implementation.

102


Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Decision of Share Holder Meeting

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2011, yang telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

Annual Share Holder Meeting of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was held on June 23, 2011, which has resulted in the following decisions:

1.

2.

3.

4.

5.

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2010 yang telah diaudit oleh KAP Rama Wendra sesuai laporannya Nomor : A11-MW/PELINDO/NMNK/560 tanggal 8 April 2011 atas Laporan Keuangan tahun buku 2010 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan sebagaimana tercermin dalam buku Laporan Keuangan Auditor tahun buku 2010, Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2010 termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Rama Wendra sesuai laporannya Nomor : A11-MW/PELINDO/NMNK/566A tanggal 8 April 2011 dan Risalah Rapat pembahasan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan atas Pelaksanaan PKBL tahun buku 2010 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : RIS-124/ D5.MBU/PKBL/A/2011 tanggal 16 Juni 2011 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL tahun buku 2010 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana sebagaimana tercermin di dalam buku laporan auditor tahun buku 2010. Penetapan pengunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp 138.667.603.292,- dengan komposisi sebagai berikut: a. Dividen sebesar 27,5% atau Rp 38.133.591.000,-. b. Program Kemitraan sebesar 1% atau Rp 1.386.676.000,dan Program Bina Lingkungan sebesar 1% atau Rp 1.386.676.000,-. c. Cadangan sebesar 70,50% atau Rp 97.760.660.292,-. Penggunaan laba bersih tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: Dividen sebesar Rp 38.133.591.000,00 termasuk deviden interim sebesar Rp 10.000.000.000,00 yang telah disetor ke Kas Negara, sehingga sisa dividen sebesar Rp 28.133.591.000,00 agar disetor ke Rekening Bendahara Umum Negara Nomor : 502.000000980 di Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal RUPS. Menetapkan sebagai berikut : a. Penetapan gaji/honorarium tahun 2011 dan tantiem atas pencapaian kinerja tahun 2010 untuk Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan kemudian secara tersendiri. b. Tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris agar mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/ MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010. Menyetujui penunjukkan kembali KAP Rama Wendra untuk mengaudit Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2011 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2011. Biaya audit KAP dimaksud dengan lingkup pekerjaan yang sama harus lebih rendah dari tahun sebelumnya.

1.

To approve and ratify Corporate’s Annual Financial Statement Report Financial Statements of the Company for the 2010 fiscal, audited by KAP Rama Wendra corresponding to the report No. A11-MW/PELINDO/NMNK/560 dated 8 April 2011 to Financial Statements for fiscal2010 of PT Pelabuhan Indnesia I (Persero) with the opinion of “fair in all material respects” and provide settlement and release of liability (acquit et decharge) entirely to Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision of the fiscal year ended December 31, 2010, as long as the action is not criminal and as reflected in the Auditor’s Financial Report for fiscal year 2010,

2.

To approve and ratify Partnership’s (PKBL) Annual Report for Fiscal Year 2010 including financial statements that have been audited by Public Accountant Firm Rama Wendra corresponding with its report No. A11-MW/PELINDO/ NMNK/566A dated 8 April 2011 and Minutes of Meeting of Annual Report and Financial Report for the implementation of PKBL for fiscal year 2010 of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number: RIS-124/D5.MBU/PKBL/A/2011 dated June 16, 2011 and provide settlement and release of liability (acquit et decharge) entirely to Board of Directors and Board of Commissioners upon PKBL management and supervision for fiscal year 2010, as long as as long as the action is not criminal and as reflected in the Auditor’s Financial Report for fiscal year 2010. Determination of the use of Corporate’s net profit of Rp 138,667,603,292, - with the following composition: a. Dividend by 27.5% or Rp 38,133,591,000, -. b. Partnership Program of 1% or Rp 1,386,676,000, and Community Development Program at 1% or Rp 1,386,676,000, -. c. Reserves of 70.50% or Rp 97,760,660,292, -. The use of such net profit refer to the following conditions: Dividends amounting to Rp 38,133,591,000.00 including interim dividend of Rp 10,000,000,000.00 which has been deposited to the State Treasury, so that the remaining dividend of Rp 28,133,591,000.00 to be paid to the State Treasury Account Number: 502.000000980 in Bank Indonesia not more than 1 (one) month after the date of Share Holder Meeting. Define the following: a. Determination of salaries / honorarium in 2011 and annual bonus based on performance achievement in 2010 for Board of Directors and Board of Commissioners will be determined separately later. b. Allowance and/ or facilities to be provided by Corporate to Board of Directors and the Board of Commissioners, refer to provisions as stated in Minister of State Owned Enterprises Regulation No. Per-07/MBU/2010 dated December 27, 2010. To approve the re-appointment of KAP Rama Wendra to audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Financial Report for fiscal year 2011 and Financial Report of the Implementation of Partnership and Community Development for fiscal year 2011. KAP Audit fees for the same scope of work shall be lower than the previous year.

3.

4.

5.


103

Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris Relationship Between Directors and Board of Commissioners Corporate Governance Structure Komisaris menyelenggarakan pertemuan konsultatif secara teratur dengan Direksi untuk membicarakan masalah bisnis yang relevan. Di luar itu, Komisaris berhak meminta dilaksanakannya pertemuan dengan Direksi manakala situasi dianggap memerlukan. Dalam setiap pertemuan apapun, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Komisaris dalam memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi akan membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Komisaris mempunyai akses penuh terhadap Direksi, termasuk terhadap informasi atau dokumen yang relevan yang disimpan oleh Direksi. Pelaksanaan hak Komisaris ini dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

Commissioners hold regular consultative meetings with Board of Director to discuss relevant business issues. Moreover, Commissioners are entitled to request an execution of a meeting with Board of Directors whenever it is necessary. In each meeting, any important information and data for the importance Commissioners to understand the meeting issues before the meeting begins, shall be given in written form. If necessary, Board of Directors will make a summary of the material as far as not compromising the essence of the information that may influence the decision making. Commissioners have full access to Board of Directors, including relevant information or documents kept by Board of Directors. The implementation this Commissioners’ right is done in a way that should it not interfere with the implementation of operational activities of Corporate.

104


Dewan Komisaris

Board of Commissioners

A. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

A. COMPOSITION OF BOARD OF COMMISSIONERS

Pada 5 Desember 2011 terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris yaitu Umar Aris menggantikan Abdul Razak Manan. Susunan Dewan Komisaris saat ini sebagai berikut: Hastjarja Harijogi : Komisaris Utama Soritaon Siregar : Komisaris Ignatius Rusdonobanu : Komisaris Umar Aris : Komisaris Barzuweh : Komisaris

On December 5, 2011 there was a change in the composition of Board of Commissioners, in which Umar Aris replaced Abdul Razak Manan. Composition of Board of Commissioners currently as follows: Hastjarja Harijogi : Commissioner Soritaon Siregar : Commissioner Ignatius Rusdonobanu : Commissioner Umar Aris : Commissioner Barzuweh : Commissioner

B. FUNGSI

B. FUNCTIONS

1. Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan Perseroan. 2. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik Good Corporate Governance yang diterapkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan apabila dinilai perlu, dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1. Corporate’s Board of Commissioners is the organ that functions to supervise and advise Board of Directors in carrying out the management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to conform with the objective and purposes of the Corporate, as well as its interests. 2. Board of Commissioners also bears a function to monitor effectiveness of Good Corporate Governance practices adopted by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and, if deemed necessary, to make adjustments to fit the needs of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Ruang lingkup Pengawasan Dewan Komisaris mencakup halhal sebagai berikut: Melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajerial yang diberlakukan dan dijalankan oleh Direksi, baik diminta atau pun tidak diminta oleh Direksi dan/atau Pemegang Saham. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi. Pengawasan harus dilaksanakan baik untuk kebijakan yang sudah diambil (ex post facto) maupun yang akan diambil (preventive basis). Pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris, namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Dewan Komisaris secara kolektif (sebagai Board). Di samping itu, pengawasan dapat dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi / RUPS, melainkan dari sumber-sumber lainnya. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris menyangkut semua aspek dan fungsi kebijakan yang diberlakukan dan dijalankan oleh manajemen terhadap perusahaan.

Scope of Supervisory Function of Board of Commissioners include the following: Monitoring managerial policies enacted and implemented by Board of Director, whether requested or not requested by Board of Directors and / or shareholders. Monitoring conducted by Commissioners should not be changed into executive tasks implementation which are the authority of Board of Directors. Monitoring shall be conducted both for policies that have been taken (ex post facto) or to be taken (preventive basis). Monitoring can be done by each Member of Board of Commissioners, but the decision to give advice shall be on behalf of Board of Commissioners collectively (Board). In addition, monitoring can be done not only to receive information from Board of Directors / Share Holder Meeting, but from other sources. Monitoring by Board of Commissioners covers all aspects and functions of policies imposed and carried out by management of the Corporate.

Komposisi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) semester awal tahun 2011 adalah : Hastjarja Harijogi : Komisaris Utama Soritaon Siregar : Komisaris Ignatius Rusdonobanu : Komisaris Abdul Razak Manan : Komisaris Barzuweh : Komisaris

1. 2. 3. 4.

Composition of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)at the beginning of semester 2011 is : Hastjarja Harijogi : Commissioner Soritaon Siregar : Commissioner Ignatius Rusdonobanu : Commissioner Abdul Razak Manan : Commissioner Barzuweh : Commissioner

1. 2. 3. 4.

C. TUGAS

C. TASKS

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk: 1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

In line with the implementation of monitoring function and consultation, Board of Commissioner have the following duties and / or obligations: 1. Monitoring Corporate management, and its general implementation, whether about Corporation of Corporate business conducted by Board of Directors, also giving advice to Board of Directors, including supervision of the implementation of Corporate’s Long Term Plan, Work Plan and Budget and the provisions of Articles of Association and Share Holder Decree, and the legislation in force, for the benefit of the Corporate and in accordance with Corporate objectives and purposes.


105

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disusun Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Jika Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan harus disertai dengan alasannya. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi, serta rencana-rencana strategis perusahaan lainnya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Kerja Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundangundangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perseroan. Menyusun Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan. Melakukan self assesment atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance.

15. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan Manajemen Risiko di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Asuransi dan Risiko Usaha atau Komite Audit. 16. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk : a. Mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, dengan menilai kompetensi dan jumlah sumber daya, ruang lingkup tugas dan kewenangan, serta independensi dari Auditor Internal. b. Memberikan usulan mengenai penunjukkan Auditor Eksternal kepada RUPS. c. Mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal, dengan menilai kompetensi, independensi, serta ruang Iingkup tugas Auditor Eksternal. d. Memastikan Auditor Internal (masalah perolehan data Auditor Internal adalah urusan direksi, Urusan Komisaris adalah mengusahakan peningkatan efektifitas kinerja Internal Audit), Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. e. Melakukan penilaian atas akurasi informasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.

106

2.

3.

4.

Researching and reviewing Annual Report that established by Board of Directors and signed the reports. If Board of Commissioners declined to sign the annual report it must be accompanied by the reasons. Providing opinions and advices to Board of Directors and all staffs associated with the preparation of Corporate vision, mission, and other strategic plans, both short and long term plans. Researching and examining, also signing the Corporate’s Long-Term Plan and Work Plan and Budget prepared by Board of Directors, in accordance with Articles of Association. Giving their opinions and suggestions to Shareholders Meeting on Corporate’s Long Term Plan and Work Plan and Budget and for the reasons of Board of Commissioners of the Company signed the Long Term Plan and Work Plan and Budget.

5.

Giving opinions and suggestions to Share Holder Meeting on Corporate Long Term Plan and Work Plan and Budget, and the reasons for Board of Commissioners signed the Corporate Long Term Plan and Work Plan and Budget.

6.

Following Corporate’s activity development, provide opinions and advices to Share Holder Meeting on any important issue to Corporate management.

7.

Providing explanations, opinions and advices to Share Holder Meeting, concerning with Annual Report, if requested.

8.

Proposing Public Accountant appointment to Share Holder Meeting 9. Researching and studying reports from committees under Board of Commissioners. 10. Attending working meetings/ coordination with Board of Directors and all staffs. 11. Making efforts to ensure that Board of Directors and staffs are in compliance with applicable laws and other regulations in managing the Corporate. 12. Establishing BOC Work Plan for the period of the current year. 13. Conducting a self-assessment of Board of Director performance on a periodic basis. 14. Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance practices. 15. Conducting periodic assessments and providing recommendations on risks and Risk Management at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In performing these duties, Board may be assisted by Committee on Insurance and Business Risk or Audit Committee. 16. Board of Commissioners, assisted by Audit Committee, in charge of the following: a. Assessing the effectiveness of internal control system, by assessing competence and amount of resources, scope of work and authority, as well as the independence of Internal Auditor. b. Giving suggestions regarding with the appointment of External Auditor in Share Holder Meeting. c. Assessing the effectiveness of external auditor duties, by assessing its competence, independence, as well as its scope of work. d. Ensuring that Internal Auditor (Internal Auditor’s data acquisition problem is Board of Directors’ concern, while Commissioner is seeking an attempt to increase effectiveness of Internal Audit performance), External Auditors and Audit Committee have access to required information concerning with Corporate to perform their duties. e. Assessing the accuracy of information of Financial Reports and Annual Reports.


17. Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengawasi agar Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. 18. Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi Perseroan. 19. Dewan Komisaris (dapat dibantu Komite Remunerasi) berkewajiban untuk mengusulkan sistem remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem evaluasi kinerja Dewan Komisaris/Direksi.

17. BOC is obliged to monitor that Corporate has disclosed important information in its Annual Report and Financial Statements to other parties, in compliance with the applicable legislation, timely, accurate, clear and objective.

D. WEWENANG

D. AUTHORITIES

Dewan Komisaris mempunyai kewenangan untuk : 1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan. 2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan. 3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perseroan. 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu. 7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. 10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandanganpandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Board of Commissioners has the authority to: 1. To examine the books, papers, and other documents, cash check for verification purposes and other securities of the Corporate Asset. 2. To enter the grounds, buildings, and offices used by Corporate. 3. Ask for an explanation of Board of Directors and / or other officials on all matters relating to the management of the Corporate. 4. Know all policies and actions that have been made and will be run by a Board of Directors. 5. Request Board of Directors and / or other authority under the knowledge of Board of Directors to attend meetings of Board of Commissioners. 6. Appoint and dismiss Board of Commissioners’ secretary, when deemed necessary. 7. Suspend members of Board in accordance with the provisions of the Articles of Association. 8. Form committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the ability of the corporate.

E. HAK DEWAN KOMISARIS

E. COMMISSIONERS’ RIGHTS

Hak-hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Rights of Board of Commissioners are as follows:

1. 2. 3.

4.

5.

Memperoleh uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Para Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunanbangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan perusahaan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. Memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

18. Corporate Board of Commissioners obliged to maintain information confidentiality. 19. Board of Commissioners (assisted by remuneration committee) is obliged to propose remuneration system of Board of Commioners and Directors, as well as BOC and BOD performance evaluation system.

9.

Use experts for certain things in a certain time and at the expense of the Corporate, if deemed necessary.

10. Management of the Company to act in certain circumstances for a period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association. 11. Attend Board of Directors meetings and provide insights on issues being discussed. 12. Carry out other supervisory authority as long as not contrary to the laws and regulations, the Articles of Association and / or Shareholders Meeting.

1. 2. 3.

4.

5.

Obtain certain amount of fees determined by Share Holder Meeting. Gain access to information of the Corporate in a timely and complete form. The Members of the Board of Commissioners either jointly or individually at any time entitled to enter the buildings and the pages or other places used or controlled by the Corporate and shall be entitled to examine the books, papers, and documents other cash check for verification purposes and other securities of the Company and check out the asset/ property.

Inquire and ask for an explanation of all matters relating Corporate Board of Directors and Board of Directors shall provide an explanation. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Corporate’s Articles of Association.


107

6.

7.

Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

6.

Use experts for certain things in a certain time and at the expense of the Corporate, if deemed necessary.

7.

Form committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the ability of the company.

F. RAPAT DEWAN KOMISARIS

F. MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dan mengistilahkan rapat tersebut dengan Rapat Gabungan.

Meetings of the Board of Commissioners meeting held by the Board of Commissioners. Meetings of the Board of Commissioners consists of internal meetings and Board of Commissioners Board of Commissioners and Board of Directors invite termed the meeting with the Joint Meeting.

1. Rapat Internal Dewan Komisaris Ketentuan-ketentuan Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Internal Meeting of the Board of Commissioners Provisions of Internal Board of Commissioners Meeting are as follows:

a.

Rapat dihadiri oleh Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris.

a.

b.

Rapat dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

b. Meeting is valid if held at the domicile of the Corporate or elsewhere within the territory of the Republic of Indonesia.

c.

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

c.

d.

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

d. Board of Commissioners may call a meeting at any time upon the request of one (1) or more members of Board of Commissioners, Board of Directors request or at written request of one (1) or more shareholders representing at least 1/10 of the number of shares with voting rights, and mention the issues that will be discussed.

e.

Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

e. If there are more than 2 (two) alternative proposals and the voting failed to reach 1 (one) alternative with vote more than ½ (one half ) of the total votes cast; then, re-election of those two (2) proposals shall be made until one of the proposal gets more vote for over ½ of the total votes cast.

f.

Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.

f.

g.

Risalah rapat tersebut dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

g. Minutes of Meeting is made by Secretary of Board of Commissioners and / or other officials designated by Board of Commissioners.

h.

Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan :

h. Minutes of Meeting should describe the proceedings. It is important to be able to see the process of decision-making, and at the same time it can be considered as a legal document to determine the accountability of the meeting result. Therefore, Minutes of Meeting shall include:

Board of Commissioners held a meeting at least once each in a month, Board of Commissioners is allowed to invite Board of Directors.

Minutes of Meeting of each Board of Commissioners Meeting must be made.

1) Tempat dan tanggal rapat diadakan,

1) Place and date of meeting,

2)

Agenda yang dibahas,

2) Agenda to be discussed,

3)

Daftar hadir,

3) Attendance List,

4)

Lamanya rapat berlangsung,

4) Meeting Duration,

5)

Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat,

5) Various opinions disclosed in the meeting,

6)

Siapa yang mengemukakan pendapat,

6) Participants expressing their opinions,

7)

Proses pengambilan keputusan,

7) Decision making process,

8)

Keputusan yang diambil,

8) Decision making, 9) Statement of objections upon the meeting result when it has not reached unanimous opinion.

9) Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat, i.

Meeting shall be attended by President and Members of Board of Commissioners.

Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dan diwakilkan, Surat Kuasa untuk keperluan tersebut harus dilampirkan dalam Risalah Rapat.

108


i.

If any Member of the Board of Commissioners were absent and represented, Power of Attorney letter shall be attached to the Minutes of Meeting.

2. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dinamakan Rapat Gabungan.

2. Board of Commissioner Meeting with Board of Directors Board of Commissioner Meeting with Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is called a Joint Meeting.

Ketentuan mengenai Rapat Gabungan adalah sebagai berikut:

Provisions on Joint Meeting are as follows:

a. Rapat Gabungan merupakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan dalam rangka memberikan tanggapan, catatan, dan nasehat yang dituangkan dalam risalah rapat, b. Rapat Gabungan dapat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi atau sebaliknya yang disesuaikan dengan keperluan, c. Dalam hal-hal tertentu yang sifatnya mendesak, maka undangan dan agenda rapat disampaikan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, d. Rapat Gabungan adalah sah dan dapat mengambil keputusankeputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris, e. Mekanisme pengambilan keputusan di Rapat Gabungan sama dengan mekanisme pengambilan keputusan di Rapat Internal Dewan Komisaris, f. Di dalam Rapat Gabungan tidak diperbolehkan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi, g. Setiap Rapat Gabungan harus dibuatkan Risalah Rapat, h. Risalah rapat tersebut dibuat oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, i. Risalah Rapat harus menggambarkan jalannya rapat. Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum untuk menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat. Untuk itu Risalah Rapat harus mencantumkan : 1) Tempat dan tanggal rapat diadakan, 2) Agenda yang dibahas, 3) Daftar hadir, 4) Lamanya rapat berlangsung, 5) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat, 6) Siapa yang mengemukakan pendapat, 7) Proses pengambilan keputusan, 8) Keputusan yang diambil, 9) Pernyataan keberatan ternadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. j. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dan diwakilkan, Surat Kuasa untuk keperluan tersebut harus dilampirkan dalam Risalah Rapat.

a. Joint Meeting is a meeting between Board of Commissioners and Board of Directors as a form of coordination in order to discuss periodic reports of Directors and problems faced by the Corporate in order to gather comments, notes, and advice contained in minutes of meeting, b. Joint Meetings can be held by Board of Commissioners inviting Board of Directors, or vice versa, depend on the requirement,

Pada tahun 2011, Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 17 kali dan Rapat dengan Direksi sebanyak 20 kali.

In 2011, Board of Commissioners has conducted internal meetings as many as 17 times and meeting with Board of Directors of 20 times.

c. Particularly, for urgent issues, meeting invitation and agenda shall be delivered less than 7 (seven) days before the meeting began, d. Joint Meeting is valid and can make binding decisions, if attended or was represented by more than 1/2 (one half ) of the Members of Board of Commissioners, e. Decision-making mechanisms in Joint Meeting is the same with decision-making mechanisms in Internal Meeting of Board of Commissioners, f. At Joint Meeting is not allowed to make any decision-making by voting, involving Board of Commissioners and Board of Directors, g. Minutes of Meeting of each Joint Meeting must be made, h. Minutes of meeting is made by Secretary of Board of Commissioners and Corporate Secretary and / or other officials designated by Board of Commissioners, i. Minutes of Meeting should describe the proceedings. It is important to be able to see the process of decision-making, and at the same time it can be considered as a legal document to determine the accountability of the meeting result. Therefore, Minutes of Meeting shall include: 1) Place and date of meeting, 2) Agenda to be discussed, 3) Attendance List, 4) Meeting Duration, 5) Various opinions disclosed in the meeting, 6) Participants expressing their opinions, 7) Decision making process, 8) Decision making, 9) Statement of objections upon the meeting result when it has not reached unanimous opinion. j. If any Member of the Board of Commissioners were absent and represented, Power of Attorney letter shall be attached to the Minutes of Meeting.

Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Board Of Commissioners Internal Meeting and Attendance Level Nama Name

Jabatan Position

Jumlah Rapat Meeting Frequency

Kehadiran Attendance

%

Hastjarja Harijogi

Komisaris Utama President Commissioner

17

17

100%

Soritaon Siregar

Anggota Komisaris Commissioner Member

17

11

64,7%

Ignatius Rusdonobanu


17

11

64,7%

Abdul Razak Manan


15

13

86,6%


109

Barzuweh


Umar Aris


17

17

100%

1

50%

Komisaris Baru 2

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan Tingkat Kehadiran Board of Commissioners Meetings and Attendance Level Jumlah Rapat Meeting Frequency

Kehadiran Attendance

%

Komisaris Utama President Commissioner

20

20

100%

Soritaon Siregar


20

16

80%



20

13

60%

Abdul Razak Manan


18

18

100%

Barzuweh


20

20

100%

Umar Aris


2

2

100%

Nama Name

Jabatan Position

Hastjarja Harijogi

Susunan Direksi Baru New Board of Director Alfred Natsir

Direktur Utama President Commissioner

6

6

100%

Farid Luthfi

Direktur Keuangan Finance Director

6

6

100%

Iman Achmad Sulaiman

Direktur Operasi & Teknik Operation & Engineering Director

20

19

95%

Bambang Eka Cahyana

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Commercial & Business Development Director

20

17

85%

Imran Iskandar

Direktur Personalia dan Umum Personnel and General Affairs Director

6

6

100%

Direksi Lama Previous Board of Director Harry Sutanto

Direktur Utama President Commissioner

14

14

100%

Suwhono

Direktur Keuangan Finance Director

14

4

28,6%

Pasoroan Herman Harianja

Direktur Personalia dan Umum Personnel and General Affairs Director

14

5

35,7%

G. REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

G. REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS

1.

1. As a compensation for their performances and responsibilities, Board of Commissioners are granted remuneration as listed in the table below. 2. To smoothen their performance in implementing their duties, Board of Commissioners are entitled for some benefits (Religious Benefit, Communication, Retirement/ Pension, Outfits, Transportation) and facilities (Health, Profession Association and Legal Assistance).

2.

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris diberikan remunerasi sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan komisaris diberikan tunjangan (Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Komunikasi, Purna Jabatan, Pakaian, transport) dan fasilitas (Kesehatan, Perkumpulan Profesi dan Bantuan hukum).

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2011 / BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION OF 2011 JABATAN / POSITION

JENIS / DESCRIPTION

1 BULAN / 1 MONTH

Komisaris Utama / President Commissioner

Penghasilan / Income

20.700.000

248.400.000

Tunjangan Transport / Transportation Allowance

4.140.000

49.680.000

Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance

1.200.000

14.400.000

110

1 TAHUN / 1 YEAR

Tunjangan Cuti / Leave Allowance

20.700.000

THR / Religious Benefit

20.700.000


Komisaris / Commissioner

Sekretaris Dekom / Commissioner Secretary


18.630.000

223.560.000

Tunjangan Transport / Transportation Allowance

3.726.000

44.712.000

Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance

1.125.000

13.500.000


18.630.000

THR / Holiday Bonus

18.630.000

Penghasilan / Income Tunjangan Transport / Transportation Allowance Tunjangan Komunikasi / Communication Allowance

12.937.500

155.250.000

2.587.500

31.050.000

646.500

7.758.000


12.937.500

THR / Holiday Bonus

12.937.500

Total Tantiem Dewan Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2011/ Total Tantiem of Board of Commissioners for Fiscal Year 2011

5.334.000.000

H. BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

H. BOARD OF COMMISSIONERS’ CONFLICT OF INTEREST

Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai ketentuan Perundang-Undangan tidak ada yang menjadi anggota Komisaris pada perusahaan lain dan atau tidak memiliki saham pada BUMN lain.

Board of Commissioners of Indonesia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in accordance with legislation no one becomes a member of the Board of Commissioners in other Corporate and or not ever have a stock share in other State Owned Enterprises.

Dewan Direksi

The Board of Directors

Komposisi Dewan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada semester awal tahun 2011 adalah: Harry Sutanto : Direktur Utama Bambang Eka Cahyana : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Iman Achmad Sulaiman : Direktur Operasi & Teknik Pasoroan Herman Harianja : Direktur Personalia dan Umum Suwhono : Direktur Keuangan

Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was at beginning o the semester in 2011 consists of: Harry Sutanto : President Director Bambang Eka Cahyana : Commercial and Business Development Director Iman Achmad Sulaiman : Operations & Engineering Director Pasoroan Herman Harianja : Personnel and General Affair Director Suwhono : Finance Director

A. SUSUNAN DEWAN DIREKSI

A. BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE

Pada 26 Juli 2011 terjadi perubahan susunan Direksi. Alfred Natsir menggantikan Harry Sutanto sebagai Direktur Utama, Imran Iskandar menggantikan Pasoroan Herman Harianja sebagai Direktur Personalia dan Umum dan Farid Luthfi menggantikan Suwhono sebagai Direktur Keuangan.

On July 26, 2011 Board of Directors structure was changed. Alfred Natsir replaced Harry Sutanto as President Director, Imran Iskandar replaced Pasoroan Harianja Herman as Personnel and General Affair Director, and Farid Lutfi replaced Suwhono as Finance Director.

Komposisi Dewan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) saat ini adalah: Alfred Natsir : Direktur Utama Bambang Eka Cahyana : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Iman Achmad Sulaiman : Direktur Operasi & Teknik Imran Iskandar : Direktur Personalia dan Umum Farid Luthfi : Direktur Keuangan

Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) currently consists of: Alfred Natsir : President Director Bambang Eka Cahyana : Commercial and Business Development Director Iman Ahmad Sulaiman : Operations & Engineering Director Imran Iskandar : Personnel and General Affair Director Farid Luthfi : Finance Director

B. INDEPENDENSI DIREKSI

B. DIRECTORS’ INDEPENDENCE

C. FUNGSI

C. FUNCTION

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perseroan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka Perseroan menetapkan ketentuan sebagai berikut: 1. Selain organ Perseroan, pihak lain manapun dilarang melakukan campur tangan dalam pengurusan Perseroan. 2. Anggota Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan.

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Board of Directors, in order to give and act for the best interests of the Company in general, then the independence of Directors is one of important factors that must be maintained. To maintain their independence, Corporate has set the following conditions: 1. Any other party, excluded Corporate’s Organization, is prohibited to interfere in Corporate management. 2. Members of Board of Directors are prohibited from conducting any activities that could interfere their independence in managing the Corporate.

Board of Directors is Corporate’s organization which performs a full responsibility for Corporate’s management implementation in accordance with its objective and purposes, and also represent the Company; both, inside and outside the court in accordance with the Articles of Association. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

111

D. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

D. TASKS AND OBLIGATIONS OF BOARD OF DIRECTORS

Tugas pokok Direksi meliputi: 1. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. 3. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 4. Implementasi dari tugas pokok tersebut diantaranya: a. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. b. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. c. Menerapkan good corporate govemance secara konsisten. d. Bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas. e. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan dokumendokumen terkait dengan RUPS dan Rapat Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Terkait dengan strategi dan rencana kerja, Direksi bertugas untuk : a. Menyiapkan visi, misi, tujuan dan strategi Perseroan. b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya. c. Menyiapkan pada waktunya Rencana Pengembangan Perseroan/Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan pengesahan oleh Pemegang Saham. d. Mencapai sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). e. Mencapai target-target jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJPP. 6. Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakan secara konsisten melalui beberapa tahapan: a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenisjenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi. b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko. c. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial. d. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko. e. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan. f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihakpihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. 8. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Good Corporate Governance.

Main tasks of Board of Directors include: 1. Every Member of Board of Directors shall, in good faith and full responsibility, carry out any tasks for the benefit of the Corporate, in accordance with objectives and purposes. 2. Subject to the provisions of laws and regulations, Articles of Association and Share Holder’s Minutes of Meetings, and ensure that all activities of the Corporate are in accordance with the applied provisions of laws and regulations, Articles of Association and Share Holder’s Minutes of Meetings. 3. Control, maintain and manage Company’s property. 4. Implementation of the main tasks includes: a. Fully responsible in carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its objectives and purposes. b. Represent the Company both in and out of court. c. Implement Good Corporate Governance consistently. d. Individually responsible for any errors and omissions in performing their duties. e. Shall keep and save List of Shareholders, Special Register and documents related with Share Holder and Board of Directors Meetings, pursuant to the applied legislation.

112

5.

Associated with the strategies and action plans, Board of Directors responsible for: a. Setting vision, mission, goals and strategies of the Corporate. b. Organizing and ensuring the implementation of Company’s business and activities in accordance with its objectives and purposes, as well as its operations. c. In time, setting Corporate’s Development / Long Term and Work Plans and Budget and submit them to Board of Commissioners and Shareholders, to be performed in Share Holder Meeting to get Shareholders’ approval. d. Achieving long-term goals set forth in the Company Long Term Plan (RJPP) e. Achieving short-term targets, set out in the Work Plan and Budget (RKAP), as the annual elaboration of RJPP.

6.

Develop and implement Risk Management Systems consistently through several stages: a. Risk identification, which is a process to identify the types of risk that are relevantly and potentially occur. b. Risk measurement, which is a process to measure the magnitude and probability of the identification of risk. c. Risk Handling, which is a process to establish some efforts that can be taken to deal with potential risks. d. Risk Monitoring, which is a process to monitor various factors that may trigger the occurance of risk. e. Evaluation, which is a study upon the adequacy of all risk management activities carried out within the Corporate. f. Reporting and Disclosure, which is a process of reporting risk management system implemented by the Company and its disclosure to related parties according to applicable regulations.

7.

Establishing an effective system of internal control to secure Corporate ‘s investments and assets. Directors are obliged to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance.

8.


9.

10.

11. 12. 13.

14.

Direksi wajib mengelola dan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif. Memastikan terjaminnya hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Karyawan, Pengguna Jasa/Pelanggan, Pemasok, kreditur dan masyarakat sekitar tempat usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), serta stakeholders lainnya. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosialnya. Memastikan Perseroan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, reward and punishment serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk karyawan, Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangundangan.

15. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan/gangguan (termasuk pelecehan / harassment). 16. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan. 17. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisa keuangan tepat waktu dan akurat serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan. 18. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknologi informasi guna menunjang kegiatan bisnis Perseroan. 19. Melaporkan kinerja dan evaluasi atas implementasi kebijakan di bidang teknologi informasi kepada Komisaris secara berkala. 20. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9.

10.

11. 12. 13. 14.

15. 16.

17.

18. 19. 20.

Directors are required to manage and disclose important information in Annual Report and Financial Statements to other party in compliance with applicable legislation on time, accurate, clear and objective. Ensuring stakeholders’ rights pursuant to applied legislation and or agreement made by Company with its employees, service users / customers, suppliers, creditors and society around the working area of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), and other stakeholders. Ensuring that Corporate has carried out its social responsibility. Ensuring that Corporate has a good intention upon any respective parties’ interests. Ensuring that all assets and business location as well as other Corporate’s facilities comply with applicable laws relating to environmental, health and safety interests. In employing personals, setting salaries, giving trainings, setting career, giving reward and punishment, and determining other working conditions/ requirements to/for its employees, Corporate shall elliminates any kind of discrimination based on a person’s ethnic background, religion, gender, age, disability or any special circumstances which have been protected by legislation. Directors must provide a comfortable working environment that is free from any form of stress / disorders (including harassment). Preparing accounting system in accordance with Accounting Standards and based on the principles of internal control, primarily a function of the management, recording, filing, and monitoring. Establishing and maintaining a good Company Accounting and Administration System, to produce an orderly implementation of accounting, capital adequacy with efficient capital cost, good and strong balance sheet structure, prompt and accurate financial statement presentation analysis, and other principles in accordance with the prevailing prevalence for the Corporate. Developing and establishing information technology policies to support Company’s business activities. Performing and evaluating report of Information Technology Policies Implementation to Board of Commissioner on a regular basis. Running other obligations in accordance with the provisions of the Articles of Association and those provisions set by Shareholders Meeting refer to the applied legislation.

E. WEWENANG

E. AUTHORITIES

Direksi berwenang untuk:

Board of Directors is authorized to:

1. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan. 2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perseroan. 3. Direksi berwenang melakukan perbuatan-perbuatan di bawah ini setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris: a.

Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.

b.

Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerjasama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna

1.

Set up a handover of Board of Director’s authority to one or more employee, either individually or together or to other person, to represent Company in and out of court.

2.

Perform any act and action, whether concerning with arrangement of administration or ownership which bond the Corporate with other party and or other party with Corporate.

3.

Board of Directors is authorized to perform the following actions after obtaining approval from Board of Commissioners: a.

Collaterize its Fixed asset for short-term credit.

b.

Perform good cooperation with other business entities or parties in License Cooperation/ Joint Licensing, Management Contract, Lease, Joint Operations Cooperation(KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Operate Transfer / BTO and other cooperation with particular value and period of time as set by Share Holder Meeting.


113

(Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS. c.

Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

d.

Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.

e.

Melepaskan dan menghapus bukukan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

f.

Mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha.

g.

Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.

F. HAK-HAK DIREKSI

Hak-hak Direksi meliputi: 1. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan. 4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain. 6. Menerima gaji berikut tunjangan lain seperti tunjangan perumahan, tunjangan pengobatan, kendaraan dinas, santunan puma jabatan dan asuransi pensiun yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam kontrak manajemen. 7. Bila PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mencapai suatu tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS. 8. Menggunakan sarana dan fasilitas Perseroan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan. 9. Melakukan aktivitas di luar Perseroan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kepentingan Perseroan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu yang wajar dan sepengetahuan Direktur Utama atau Anggota Direksi lainnya. 10. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku. 11. Mempergunakan saran profesional sesuai kebutuhan dan kepentingan Perseroan. 12. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun pemilikan sesuai ketentuan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan ketetapan Rapat Umum Pemegang Saham.

114

c.

Receiving or giving short-term, medium-term / long-term loans, except those (account payable) which are arising because of business transactions, and loans granted to subsidiaries of the Corporate, and any provisions of the loan given to a subsidiary of the Corporate should be reported to the Board of Commissioners.

d.

Collateralize necessary fixed assets as the requirement of short-term credit

e.

Release and write off any fixed assets with general prevalent economic life cycle within the industry ,up to 5 (five) years and eliminate bad debt, inventory off until a certain value set by the General Meeting of Shareholders

f.

Conducting joint operations or management contract within a period of not more than 1 (one) year or one (1) business life cycle

g.

Establish and adjust the organizational structure.

F. RIGHTS OF BOARD OF DIRECTORS

Rights of Board of Directors include: 1. Representing Corporate in and out of court. 2. Setting provisions and regulation concerning with Corporate employment policies including salary determination, pension or retirement and other benefits, pursuant to the prevailing laws and regulations and Share Holder Meeting. 3.

Setting policies in leading and managing the Corporate.

4.

Appointing and dismissing employees of the Corporate pursuant to Corporate’s personnel rules and regulations.

5.

Setting up handover of Board of Director’s authority to one or more employee, either individually or together or to other person, to represent Company in and out of court.

6.

Receiving certain amount of salary and other allowances such as housing allowance, medical allowance, official vehicle service, retirement benefit and pension insurance as stipulated by Share Holder Meeting and included in management contracts. Every time PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) reached a certain level of profit, Board of Directors may receive incentives as a reward for his performance and the amount shall be determined by Share Holder Meeting Using Corporate’s media and facilities for activities related to the interest of Corporate, in accordance with the laws and policies of the Corporate.

7.

8.

9.

Allowed to perform activities outside the Corporate that are not directly related to the interests of the Corporate, such as teaching, being a member/ committee of a business association and that sort of thing, with a reasonable time and shall be acknowledged by President Director or other Board of Director Members. 10. Earned leave in accordance with the regulations. 11. Using professional advices pursuant to the needs and interests of the Corporate. 12. Running other actions, whether concerning with management or ownership in accordance with the provisions set forth in the Articles of Association and the provisions of Share Holder Meeting.


G. TUGAS MASING-MASING DIREKSI

G. TASKS OF RESPECTIVE DIRECTORS

1.

Tugas Direktur Utama : Tugas dan tanggung jawab khusus Direktur Utama pada prinsipnya terdiri atas namun tidak terbatas pada: a. Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada RUPS tentang kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok Perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh RUPS. b. Melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan dan usaha lain. c. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur.

1. President Director: Duties and responsibilities of President Director; principally, consist of the following but are not limited to: a. For and on behalf of Board of Directors, representing the Corporate in receiving instructions from and responsible to Share Holder Meeting concerning with general policies to carry out Corporate’s principal duties and other tasks assigned by Share Holder Meeting. b. Perform Corporate’s principal duties and other businesses. c. Controlling the implementation of the Board of Directors’ policies conducted by Directors.

2.

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha memimpin Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha, membawahi 4 (empat) Bidang terdiri dari: • Bidang Pemasaran • Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha • Bidang Bina Usaha • Bidang Manajemen Resiko dan Manajemen Mutu Tugas/fungsi Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha meliputi: a. Pembinaan dan penyelenggaraan pemasaran jasa kepelabuhanan serta penyusunan trafik produksi dan pendapatan (TPP). b. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan usaha dan penyusunan master plan dan lingkungan. c. Pembinaan dan penyelenggaraan bina usaha. d. Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen resiko dan manajemen mutu.

2. Commercial and Business Development Director Commercial and Business Development Director lead Commercial and Business Development Directorate, and in charge in the following 4 (four) fields: • Marketing • Planning and Business Development • Business • Risk Management and Quality Management Tasks / functions of Commercial and Business Development Director are: a. Development and implementation of port marketing services and preparation of production and revenue traffic (TPP). b. Development and implementation of planning and business development and preparation of master plan and environment. c. Development and implementation of of Business Development. d. Development and implementation of risk management and quality management.

3.

Direktur Operasi dan Teknik Direktur Operasi dan Teknik memimpin Direktorat Operasi dan Teknik, membawahi 4 (empat) bidang terdiri dari: • Bidang Pelayanan Kapal dan Barang • Bidang Teknologi Informasi • Bidang Peralatan • Bidang Fasilitas Tugas/fungsi Direktur Operasi dan Teknik meliputi: a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kapal dan barang. b. Pembinaan dan penyelenggaraan teknologi informasi. c. Pembinaan dan penyelenggaraan fasilitas pelabuhan. d. Pembinaan dan penyelenggaraan, perencanaan dan pengadaan peralatan pelabuhan.

3. Operations and Engineering Director

4.

Direktur Keuangan Direktur Keuangan memimpin Direktorat Keuangan, membawahi 4 (empat) bidang terdiri dari : • Bidang Akutansi Manajemen • Bidang Akuntansi Keuangan • Bidang Perbendaharaan • Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan Tugas/fungsi Direktur Keuangan meliputi: a. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi manajemen. b. Pembinaan dan penyelenggaraan perbendaharaan. c. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan. d. Pembinaan dan penyelenggaraan kemitraan dan bina lingkungan.

4. Director of Finance Director of Finance lead the Directorate of Finance, in charge of four (4) areas consist of: • Accounting Management • Financial Accounting • Treasury • Partnership and Community Development Task / function of Director of Finance includes: a. Development & implementation of Accounting Management. b. Development and implementation of Treasury. c. Development and implementation of Financial Accounting. d. Development & implementation of partnerships and environment

5.

Direktur Personalia dan Umum Direktur Personalia dan Umum memimpin Direktorat Personalia dan Umum membawahi 3 (tiga) bidang terdiri dari :

5. Director of Personnel and General Affairs Director of Personnel and General Affairs lead the Directorate for Personneland in charge in 3 (three) areas, consist of:

Director of Operations & Engineering lead the Directorate of Operations & Engineering, and in charge of four (4) areas consist of:

• • • •

Ships and Goods Services Information Technology Equipment Facility Task / function of Operations and Engineering Director include: a. Development and provision of Ship and Good Services b. Development & implementation of information technology. c. Development and operation of port facilities. d. Development & implementation, planning and procurement of port equipment.


115

•

Bidang Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. • Bidang Administrasi dan Kesejahteraan SDM. • Bidang Umum/Kepala Kantor Pusat. Tugas/fungsi Direktur Personalia dan Administrasi Umum meliputi: a. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan, pengembangan organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. b. Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan administrasi dan kesejahteraan sumber daya manusia. c. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum.

• • •

Secara detail Direksi akan menyusun Job Description untuk masing-masing Anggota Direksi. Kewenangan menetapkan Job Description ada pada RUPS, namun wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Keputusan Direksi.

In detail, Board of Directors will establish Job Description for each. Job Descriptions are set by Share holder Meeting, but that authority can be delegated to Board of Directors’ decision/ deeds.

H. RAPAT DIREKSI

Organization and Human Resources Planning. Human Resources Administration and Welfare. General Affairs / Head Office Manager.

Task / function of Personnel and General Affairs Director includes: a. Development and implementation of planning, organizational development, and human resource development. b. Development and implementation of the relation of administrative and human resources welfare. c. Development and implementation of general administration.

H. BOARD OF DIRECTORS MEETING

1.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Direksi juga berhak mengundang pihak lain untuk menghadiri Rapat Direksi.

1.

Board of Director meeting is a meeting held by Directors and each Director attending the meeting is entitled to vote. Directors are also have the right to invite other parties to attend the Meeting.

2.

Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu. Namun demikian dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengurusan Perseroan, Direksi menetapkan Rapat Direksi diselenggarakan secara rutin minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan.

2.

Board of Directors hold a meeting whenever it is necessary. However, in order to maintain the coordination and effectiveness of Corporate’s management, Board of Directors set a regular meeting, minimally once in a month.

3.

Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadual tersebut di atas berdasarkan permintaan:

3.

Board of Directors may hold meetings outside the above schedule upon request of:

a.

Seorang atau lebih Anggota Direksi.

a.

b.

Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.

Written request from one or more members of Board of Director.

b.

c.

Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sekurangkurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dengan menyebutkan halhal yang akan dibicarakan.

Written request from one or more members of Board of Commissioners.

c.

Written request from one or more shareholders who together, at least represent 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Company, with valid voting rights, by mentioning some issues that will be discussed.

4.

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat di dalam wilayah Republik Indonesia.

4.

Board of Directors meeting is valid if held at the domicile of the Corporate or at any place within the territory of the Republic of Indonesia.

5.

Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan di sampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum rapat diadakan.

5.

Call of meetings are delivered in writing by Board of Directors who has the right to represent the Corporate, and the invitation shall be submitted at least three (3) calendar days before date of meeting.

6.

Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.

6.

The Invitation shall include the agenda, date, time and place of meeting.

7.

Undangan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua Anggota Direksi hadir dalam rapat.

7.

Meeting invitations are not required if all members of Board of Directors are present at the meeting.

8.

Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi rapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

8.

Meeting materials shall be prepared by Corporate Secretary. Meeting material shall be presented to Meeting participants together meeting invitation.

9.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

9.

Meeting of Board of Directors is valid and entitled to make a binding resolution if attended by more than 1/2 (one half ) of Board Director members or the representatives.

10. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya.

10. A Member of Board of Directors can only represent a member of Board of Directors.

11. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi lainnya.

11. A Member of Board of Directors can only represent a member of Board of Directors.

12. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

12. All Board of Directors’ Meetings are directed by President Director.

116


13. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh Direktur yang disepakati bersama oleh Direksi.

13. In the event that President Director is absent or unavailable, the meeting shall be directed by a Director who is mutually agreed by other Directors.

14. Rapat Direksi dihadiri oleh Anggota Direksi, Pejabat Satu Level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Direksi.

14. Board of Directors meetings are attended by Directors, Officers with one level lower position from Director or other officer assigned by President Director, except for special meetings that may only be attended by member of Board of Directors.

15. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan Direksi dalam Rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing Anggota Direksi.

15. Decisions made during Board of Director Meeting shall be based on good intentions, rational judgments and have been investigated thoroughly related to relevant factors involved, informative and free from conflict of interests, and made independently by each Member of the Board of Directors.

16. Setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat.

16. Each Board of Directors Meeting shall be summarized in a Minutes of Meeting.

Selama tahun 2011, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 47 kali dan Rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 20 kali.

During 2011, Board of Directors Meetings has been held 47 (forty seven) times and meetings with Board of Commissioners have been held 20 (twety)times.

Jumlah Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran / Board of Directors Meeting and Attendance Level Jumlah Rapat/ Number of meeting

Kehadiran / Attendance

%

Direktur Utama / President Director

31

29

93,5%

Farid Luthfi

Direktur Keuangan / Finance Director

31

24

77,4%

Iman Achmad Sulaiman

Direktur Operasi & Teknik / Operations & Engineering Director

47

39

83%

Bambang Eka Cahyana

Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Commercial and Business Development Director

47

30

64%

Imran Iskandar

Direktur Personalia dan Umum / Personnel and General Affairs Director

31

25

80,6%

Harry Sutanto


16

10

62,5%

Suwhono

Direktur Keuangan / Finance Director

16

2

12,5%


Direktur Personalia dan Umum / Personnel and General Affairs Director

16

8

50%

Nama / Name

Jabatan / Position

Alfred Natsir

Direksi Lama / Prevoius Directors

I. REMUNERASI DIREKSI

I. DIRECTORS REMUNERATION

Sebagai Kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab Direksi diberikan remunerasi dan Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direksi diberikan tunjangan (Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Komunikasi, Santunan Purna Jabatan, Pakaian, Cuti Tahunan, Cuti Besar, Perumahan, Utilitas, Uang Tunai Pengganti Pakaian Batik), dan Fasilitas (Kendaraan Dinas, Kesehatan, Bantuan Hukum, Rumah Jabatan, Club Membership, Perkumpulan Profesi, dan Biaya Representasi).

As a compensation upon their performances and responsibilities, Board of Directors are granted certain remuneration; and to smoothen their performance, they are also granted for some allowances (Religious Bonus, Communication, Retirement Compensation, Garments, Annual Leave, Long Leave, Housing, Utilities, Batik Clothes), and Facilities (Official Vehicle, Health, Legal Assistance, Official House/ Dormitory, Club Membership, Professional Association, and Representation Cost).

REMUNERASI DEWAN DIREKSI TAHUN 2011 / Board of Directors Renumerization for 2011 JABATAN / Position

JENIS / DESCRIPTION

1 BULAN / 1 Month



51.750.000

621.000.000

RMH DINAS

RMH DINAS

4.191.750

50.301.000

Tunjangan Perumahan / Housing Allowance Tunjangan Utilitas / Utility Allowance

Direksi / Board of Directors

1 TAHUN / 1 Year


51.750.000

THR / Religious Benefit/ Bonus

51.750.000


46.575.000

558.900.000

Tunjangan Perumahan / Housing Allowance

13.972.500

167.670.000

4.191.750

50.301.000

Tunjangan Utilitas / Utility Allowance Tunjangan Cuti / Leave Allowance

46.575.000

THR / Religious Benefit/ Bonus

46.575.000

Total Tantiem Dewan Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2011 / Total Tantiem for Board of Directors and Commissioners for Fiscal Year 2011

5.334.000.000


117

J. BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN DIREKSI

J. BOARD OF DIRECTORS’ CONFLICT OF INTEREST

Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sesuai ketentuan Perundang-undangan tidak ada yang menjadi anggota Direksi pada perusahaan lain dan atau tidak memiliki saham pada BUMN lain.

Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), pursuant to the applied legislation, no one is allowed to become a member of other company’s Board of Directors and or do not hold/ own any shares in other State Owned Enterprise.

Komite Audit

Audit Committee

A. TUGAS KOMITE AUDIT

A. AUDIT COMMITTEE TASKS

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk: 1. Memastikan efektivitas sistim pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. 2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistim pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. 4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 5. Melakukan indentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya.

Audit Committee assists Board of Commissioners to: 1. Ensure the effectiveness of internal control systems and effectiveness of the internal and external performances of auditors. 2. Assess the implementation and results of audits conducted by Internal Audit Unit and the external auditor. 3. Provide recommendations in improving management control system and its implementation. 4. Ensure that there has been a satisfactory review procedure for any information issued by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 5. Identify certain matters that require the attention of the Commissioner and other Commissioners’ tasks.

Tugas Komite Audit dapat pula diperluas untuk: 1. Melakukan penelaahan atas informasi Perusahaan, Laporan Manajemen dan informasi lainnya. 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan. 3. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan. 4. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan. 5. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah Auditornya. Pelaksanaan tugas Komite dapat diatur dalam pedoman kerja (charter) Komite dan disahkan oleh Komisaris Utama.

Tasks of Audit Committee may be extended to: 1. Review Corporate’s information, management reports and other information. 2. Review Corporate’s compliance to laws and regulations relating to Corporate’s activities. 3. Review complaints arised that are related to Corporate. 4. Review the adequacy of internal audit function, including the number of auditors, annual work plans and assignments that have been implemented. 5. Review the adequacy of external audit, including audit planning and number of auditors. Implementation of Committee's tasks can be organized into a work guidelines (charters) for Committee and approved by the Commissioner.

B. REMUNERASI KOMITE AUDIT

B. AUDIT COMMITTEE REMUNERATION

Sebagai Kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab Komite Audit diberikan remunerasi sebagaimana tabel di bawah ini:

As a compensation upon their performances and responsibilities, Audit Committee are granted certain remuneration as follow: Audit Committee Table of Renumeration

Tabel Remunerasi Komite Audit No

Nama

Honorarium/Bulan

No

Name

Honorarium/Month

1

Armen Lubis

9.800.000

1

Armen Lubis

9.800.000

2

Sugi Mulyo

9.800.000

2

Sugi Mulyo

9.800.000

118


Corporate Secretary

Corporate Secretary

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Corporate Secretary dalam memperlancar hubungan antar organ Perseroan dan hubungan antara Perseroan dengan stakeholders. Secara struktural Corporate Secretary bertanggungjawab kepada Direksi dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Corporate Secretary harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Corporate Secretary akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala.

Company is fully aware of the importance of the role of Corporate Secretary in smoothing the relationship among Corporate organizations, and the relationship of Corporate with stakeholders. Structurally, Corporate Secretary is responsible to Board of Directors and granted with sufficient authority to carry out its duties. Corporate Secretary shall be dutiful to all the applied rules and regulations; as well as, ensuring that the Corporate is able to meet and comply with regulations. Corporate Secretary will provide information relating to its performance to Board of Director periodically.

Dalam pelaksanaan tugasnya terdapat enam fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Keenam fungsi utama tersebut adalah :

In performing its function there are six major functions performed by Corporate Secretary, they are:

1.

Menangani masalah tata usaha Direksi;

2.

Menjalankan fungsi hubungan masyarakat dan publikasi Perseroan serta hubungan internasional;

3.

Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pasar modal dan antar lembaga;

4.

Mengurusi keperluan dan kepentingan Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan tugas Direksi;

5.

Mengkoordinir penyusunan perencanaan perusahaan;

6.

Mengkoordinir penyusunan informasi dan sistem teknologi informasi di Perusahaan.

1.

Handling administrative problems of Board of Directors;

2.

Performing the function of public relations and publications as well as Corporate’s international relations;

3.

Handling activities related to capital markets and among institutions;

4.

Taking care of the needs and interests of Directors and Commissioners relating to the duties of Directors;

5.

Coordinating the preparation of corporate planning;

6.

Coordinating the preparation of information and information technology systems of the Corporate.


119

DAFTAR PRESS RELEASE TAHUN 2011 / PRESS RELEASE LIST IN 2011 No

Tanggal / Date Peristiwa / Event

1

7-Jan-11

Belawan International Container Terminal (BICT) mengoperasikan alat bongkar muat container crane (CC) 04 pada 7 Desember 2010 Belawan International Container Terminal (BICT) operated loading and unloading equipment, container crane (CC) 04 on 7 Desember 2010

2

8-Jan-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan bantuan sembako kepada korban banjir di Medan Labuhan dan Medan Marelan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed Basic Needs Aid to flood victims in Medan Labuhan and Medan Marelan

3

27-Jan-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaksanakan fogging memberantas wabah DBD di kecamatan Medan Belawan pada 27 Januari 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) performed fogging to exterminate Dengue Hemorrhagic Fever (DBD) at Belawan District Medan, on 27 January 2011

4

2-Feb-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mendapatkan dukungan dari Bank Mandiri dalam Dukung Revitalisasi Pelabuhan dengan memberikan kredit Rp 1,2 Triliun PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) obtained a support from Mandiri Bank, in Port Revitalization Support Program, manifested in Credit Loan Provision in the amount of IDR 1.2 Trillion

5

16-Feb-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Bangun Dermaga 100 M BICT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) built 100 M Wharf at BICT

6

16-Feb-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Komitmen Majukan Kota Sibolga PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) committed to promote Sibolga city

7

18-Feb-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggelar bedah buku “Menatap Punggung Muhammad” dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad 1432 H PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Book Review event called “Menatap Punggung Muhammad” celebrating the Maulid (Birthday) of Prophet Muhammad SAW 1432 H

8

2-Mar-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) membangun pelayanan pelabuhan berstandar internasional PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) established International Standardized Port Services

9

4-Mar-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan perhatian besar terhadap SDM PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) gave a deep concern to Human Resources

10

8-Mar-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan kerja sama dengan Pertamina dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dalam pengoperasian Pelabuhan Pangkalan Susu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cooperated with Pertamina and Langkat Regional Government in operating Pangkalan Susu Port

11

8-Mar-11

PT Pelabuhan Indonesia I (persero) meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan program pemberian bonus dan penghargaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) increased employees’ welfare by giving bonus and award

12

11-Mar-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyediakan jasa pelayanan logistik dengan dibukanya Belawan Logistic Center (BLC) di Belawan pada 11 Maret 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) provided logistic services by establishing Belawan Logistic Center (BLC) in Belawan on 11 March 2011

13

30-Mar-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meringankan beban masyarakat dengan mengadakan pasar murah di Rumah Sakit Pelabuhan Medan Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in order to ease society’s burden, Pelindo I held a Bazar at Medan Port Hospital Centre, Belawan

14

1-Apr-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) salurkan bantuan banjir Medan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed Flood Victims Aid in Medan

15

8-Apr-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menambah peralatan bongkar muat RTG (Rubber Tired Gantry) sebanyak 10 buah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) added Loading and Unloading Equipment, 10 (ten) units RTG (Rubber Tired Gantry) Increase Loading and Unloading Productivity, Pelindo I Adds 10 RTG To Increase Loading and Unloading Productivity, Pelindo I Added 10 (ten) units RTG

16

19-Apr-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berhasil memperjuangkan hak kepemilikan dan pengoperasian Dermaga sepanjang 400 meter di Dumai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) succeeded in accomplishing the Ownership and Operation License of 400 meter Wharf at Dumai

17

1-May-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I memberlakukan penyesuaian tarif dasar pelayanan jasa PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo I applied the adjusted Basic Tarrif of Services

18

1-May-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) applied some investments to increase its productivity

19

20-May-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) SDV Logistic membawa kapal 6000 DWT ke Pelabuhan Sibolga PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) SDV Logistic carried 6000 DWT ship to Sibolga Port

20

24-May-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menambah investasi 2 unit Kapal Pandu Cepat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) increased its investment of 2 (two) units Fast Pilot Boat

120


22

24-May-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menambah investasi dengan membeli tiga unit HMC (Harbour Mobile Crane) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) or Pelindo I increased its investment by purchasing 3 (three) units HMC (Harbour Mobile Crane)

23

31-May-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menambah fasilitas peralatannya dengan lima unit Rubber Tyred Gantry (RTG) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) added its equipment facilities with five units Rubber Tyred Gantry (RTG)

24

1-Jun-11

Kapal kargo MV Meratus Project 2 bersandar di Pelabuhan Sibolga Cargo Vessel MV Meratus Project 2 berthed at Sibolga Port

25

7-Jun-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyalurkan dana PKBL untuk Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed PKBL Fund to Tanjungpinang and Tanjung Balai Karimun

26

15-Jun-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menambah satu unit Kapal Tunda (tugboat) untuk cabang Belawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) added 1 (one) unit tugboat for Belawan Branch

27

16-Jun-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mendukung kegiatan Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (Perwosi) Sumatera Utara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) supported the event of Indonesian Women Sport Association (Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia/ Perwosi) of North Sumatera

28

16-Jun-11

Belawan International Container Terminal mendatangkan alat baru Ruber Tired Gantri (RTG) sebanyak lima unit Belawan International Container Terminal imported five new equipments, Rubber Tyred Gantry (RTG)

29

19-Jun-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menambah dua unit Container Crane (CC) untuk BICT (Belawan International Container Terminal) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) added two units Container Crane (CC) for BICT (Belawan International Container Terminal)

30

21-Jun-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) penyelenggara Asean Ports Association Working Comitte Meeting (APA WCM) ke 32 pada 22-23 Juni 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was appointed as the Host of 32nd Asean Ports Association Working Comitte Meeting (APA WCM) on 22-23 June 2011

31

24-Jun-11

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengundang anak yatim dalam peresmian pengoperasian peralatan dan kapal Management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) invited Orphans at the Opening Ceremony of Equipment and Ship Operations

32

25-Jun-11

Pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengikuti Pelatihan Pembinaan Mental Fisik dan Disiplin (Bintalfisdis) di Resimen Induk Kodam (Rindam) I Bukit Barisan pada 6-25 Juni 2011 Employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) participated in Physical and Discipline Mental Workshop (Bintalfisdis) at Resimen Induk Kodam (Rindam) I Bukit Barisan on 6-25 June 2011

33

8-Jul-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Salurkan Dana PKBL, Program Kemitraan (PK) berupa modal usaha sebesar 1,64 milyar untuk UMKM dan dana Bina Lingkungan (BL) sebesar 50,8 juta dalam bentuk pendidikan, sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah pada 8 Juli 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed PKBL Fund, Partnership Funds, manifested in working capital fund in the amount of IDR 1,64 Billion for UMKM and 50,8 Million for Community Development (BL), manifested in procurement of education, public facilities and religious facilities on 8 July 2011

34

11-Jul-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Serahkan Dana CSR sebesar 60 Juta di Kantor Pusat Medan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) submitted CSR Fund in the amount of IDR 60 Million at Medan Head Office

35

13-Jul-11

Perispindo Pelindo I Berikan Santunan sebesar 92 Juta untuk janda, anak yatim dan anak berprestasi pada 13 Juli 2011 Perispindo Pelindo I contributed IDR 92 Million to Widows, Orphans and Children with Well Accomplishments

36

15-Jul-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Menyerahkan SK pada Calon Operator yang telah memiliki surat izin operator untuk mengoperasikan alat baru pada 15 Juli 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) submitted Decrees to Operator Candidates who already had Operator License, to operate new equipments on July 2011

37

22-Jul-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Salurkan Dana PKBL sebesar Rp 1,46 Milyar Untuk Wilayah Kerja di Provinsi Aceh Cabang Lhoksumawe dan Malahayati serta 5.000 Bibit Pohon Trembesi Bantuan Presiden RI di Kabupaten Nagan Raya, Malahayati PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed PKBL Fund of IDR 1,46 Billion to its Working Area in Lhoksumawe and Malahayati Branches, Aceh Province, and also planting Trembesi Tree Seed from President of the Republic of Indonesia in Nagan Raya Regency and Malahayati

38

24-Jul-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Mengadakan Acara Gerak Jalan Sehat dalam Rangka Menyambut Bulan Ramadhan 1432 H dan Perayaan Hari Kemerdekaan RI yang Ke-66 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held Gerak Jalan Sehat, welcoming Ramadhan 1432 H and the 66th Independence Day of the Republic of Indonesia

39

29-Jul-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Gelar Pasar Murah dalam Rangka Menyambut Bulan Ramadhan 1432 H PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Bazar to welcome Ramadhan 1432 H

40

4-Aug-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Gelar Acara Buka Bersama Wartawan pada 4 Agustus 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Breakfasting Event with Journalist on 4 August 2011

41

5-Aug-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengadakan Acara Serah Terima Jabatan dengan Direksi Baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Handover Ceremony of new Director


121

42

10-Aug-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Komisi V DPR RI pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) welcomed the Working Visit of Member of the Republic of Indonesia’s House of Representatives of Commission V

43

15-Aug-11

Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) gelar Safari Ramadhan 1432 H Bersama Anak Yatim BOD of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Safari Ramadhan 1432 H with Orphans

44

20-Aug-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) gelar Pasar Murah yang disambut antusias oleh masyarakat pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Bazaar which was enthusiastically welcomed by public

45

22-Aug-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) gelar RKAP 2011 yang menekankan Efisiensi dan Kebersamaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) performed RKAP 2011, emphasizing Efficiency and Togetherness

48

26-Sep-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Gelar Acara Tepung Tawar Kepada 37 Orang Calon jemaah Haji Keluarga Besar Pelindo I tahun 1432 H PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held an event called Tepung Tawar to 37 Hajj Pilgrims of the big family of Pelindo I year 1432 H

49

19-Oct-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengadakan Seminar Lingkungan dalam rangka mensosialisasikan Perubahan Iklim Dunia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held an Environment Seminar of Socialicizing World Climate Change

50

20-Oct-11

Maersk Line memberikan apresiasi pada pegawai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Aris Zulkarnaen yang Bekerja di Peti Kemas BICT Maersk Line presenting an Appreciation to PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) employee, Aris Zulkarnaen, who was assigned at BICT Container Terminal

51

6-Nov-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan penyembelihan 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Adha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Celebrating Idu Adha by sacrifying 8 cows and 3 lambs

52

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merekrut 70 SDM setingkat SMK untuk mengoperasikan alat-alat baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) recruited 70 men power, SMK graduated to operate new equipments

53

25-Nov-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) salurkan bantuan Bencana Gempa Tarutung senilai Rp 150 Juta pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed Earthquake Disaster Aid in the amount of IDR 150 million

54

12-Dec-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) gelar sosialisasi K3 untuk menghindari kecelakaan kerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held K3 Socialization to avoid working accident

55

22-Dec-11

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) gelar Pasar Murah Menjelang Natal dan Tahun Baru PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) held a Bazar to welcome Christmas and New Year

56 57

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) realisasikan investasi tahun 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) succeeded in achieving its target based on 2011 Investment Realization 27-Dec-11

122

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyalurkan dana Program Kemitraan berupa Modal Usaha sebesar Rp 2,027 milyar untuk UMKM secara bergulir untuk wilayah kerja Pelindo I di Provinsi Sumatera Utara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) distributed Partnership Program Fund, manifested in Working Capital as much as IDR 2,027 billion for UMKM, which were distributed gradually to Pelindo I Working Area in North Sumatera Province



123

Satuan Pengawasan Intern

Internal Auditor Unit

Dalam rangka membantu Manajemen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional dan memastikan perusahaan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan RUPS, manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan internal audit yang dilaksanakan oleh organ organisasi khusus yang bernama Satuan Pengawasan Intern (SPI).

In order to assist management to achieve professional corporate governance and ensure that the Corporate goes in the right direction that has been assigned by Share Holder Meeting, the management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has conducted an internal audit carried out by a special organization called the organization of Internal Auditor Unit (SPI).

Untuk menjamin kerja SPI berjalan efektif, Kepala SPI telah membuat Audit Charter SPI PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2004 dan telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Juga telah diterbitkan Keputusan Direksi No.PS.80/1/3/PI-06 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pemeriksaan Operasional PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Untuk meningkatkan fungsi pengawasan serta tindak lanjut hasil Pemeriksaan SPI pada Tahun 2010, telah diterbitkan Keputusan Direksi No. PS.82/2/3/P.I-10 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan SPI.

To ensure the effectiveness of SPI performance, Head of SPI has set an Audit Charter of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which was signed on December 16, 2004 and has been approved and endorsed by Directors and Commissioners. It was also completed with Board of Directors Decree No.PS.80/1/3/PI-06 dated 26 April 2006 on Operational Audit Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). To improve oversight and follow-up the results of SPI Examination in 2010, Board of Directors has issued a Decree No. Directors. PS.82/2/3/PI-10 dated August 26, 2010 about SPI Audit Report Implementation Mechanism and Follow-up Inspection.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, SPI PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengacu pada standar Profesi Audit dan Kode Etik SPI PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Standar tersebut telah sesuai dengan Kode Etik dan standar Internal Audit dari Institute of Internal Auditor Inc., sebagaimana telah diendorse oleh Konsorsium Profesi Audit Internal Indonesia.

In conducting its work, SPI of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) refers to the Audit Profession Standard and PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) SPI Ethic Code. These standards are in accordance with the Code of Ethics and standards of Internal Audit of the Institute of Internal Auditors Inc., as has been endorsed by the Consortium of Internal Audit Profession Indonesia.

A. VISI DAN MISI SPI

A. SPI VISION AND MISSION

Visi :

“Diakui luas oleh stakeholders sebagai auditor internal yang professional, mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan membantu terciptanya Good Corporate Governance”.

Misi : “Melakukan fungsi audit internal melalui assurance (pengujian dan penilaian) dan pemberian jasa konsultasi. Fungsi assurance SPI dilaksanakan dengan kegiatan : audit operasional (operational audit), audit kepatuhan (compliance audit), audit keuangan (financial audit), audit sistem informasi (information system audit), audit investigasi (investigative audit), audit di belakang meja (desk audit), review untuk tujuan khusus (specific review), dan jenis assurance lainnya.

B. SASARAN DAN FUNGSI

Fungsi assurance dan konsultasi SPI dilakukan dengan sasaran teridentifikasinya risiko perusahaan, tersedianya pengendalian internal yang memadai dan bekerja secara efisien dan efektif, dan terwujudnya Good Corporate Governance dalam perusahaan. Fungsi : a. SPI adalah unit internal yang bersifat independen dan berfungsi dalam: 1) Penyelenggaraan penilaian pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen perusahaan. 2) Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional perusahaan. 3) Penyelenggaraan dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta ketatausahaan. 4) Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif di perusahaan. 5) Pendorong penerapan Good Corporate Governance. 6) Sebagai mitra kerja dari Komite Audit dan Pemeriksa Eksternal dalam mengawasi pengelolaan perusahaan. 7) Pelaksanaan program kerja dan menyelenggarakan penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan kerjanya. b. Dalam menjalankan fungsinya SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

124

Vision :

“Widely recognized by stakeholders as an internal auditor, a professional, can provide added value to the company, and help to promote Good Corporate Governance”.

Mission :

“Implement internal audit function through assurance (testing and evaluation) and providing consulting services.” SPI assurance functions performed by the following activities: operational audits (operational audit), compliance audits (compliance audit), financial audits (financial audit), the audit information system (information system audit), the audit investigation (investigative audit), the audit behind the desk (desk audit), review for special purposes (specific review), and other types of assurance.

B. OBJECTIVES AND FUNCTIONS

SPI assurance and consulting functions are aimed to identify Corporate’s risk, availability of adequate internal control and work efficiently and effectively, and to establish good corporate governance within the Corporate. Function : a. SPI is an independent internal unit and functioned as the followings: 1) Assessment Implementation of Corporate internal control and management control systems. 2) Corporate’s Audit Implementation and operation. 3) Implementation of Documentation Examination Result Report (LHP) and follow-up inspection findings and administration. 4) Promote the implementation of more effective inherent supervisory in Corporate. 5) Promote the implementation of Good Corporate Governance. 6) As a partner of the Audit Committee and External Auditors in monitoring Corporate’s management. 7) Implementation of working program and organize the implementation of information management systems within its scope of work. b. In carrying out its function, SPI is directly responsible to President Director.


C. TUGAS

C. TASKS

1.

Membantu Direktur Utama dalam melakukan penilaian secara independen atas sistem pengendalian pengelolaan perusahaan. 2. Melakukan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan melalui pemeriksaan keuangan dan operasional pada Bidang/Biro/ Unit Kerja sebagai berikut: a. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha b. Bidang Operasi & Teknik c. Bidang Keuangan d. Bidang Personalia dan Umum e. Corporate Secretary f. Biro Hukum g. Biro Logistik h. Cabang dan Unit Kerja di lingkungan perusahaan 3. Melakukan kajian terhadap rencana investasi perusahaan khususnya sejauh mana prosedur pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan. 4. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa: 1) Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya. 2) Fungsi sekretariat perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif. 3) Penyajian laporan-laporan perusahaan dan kegiatankegiatan perusahaan memenuhi peraturan perundangundangan. 5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama. 7. SPI tidak bertanggung jawab atas aktivitas yang di review / di audit, tetapi tanggung jawab SPI adalah pada evaluasi dan analisa atas aktifitas tersebut. 8. Melakukan assessment secara obyektif atas praktek-praktek akuntansi dan sistim pengendalian internal. 9. Memberikan informasi tentang assessment-nya atas efektifitas sistim pengendalian internal dalam mendukung terciptanya Good Corporate Governance dan akuntabilitas. 10. Mengevaluasi dan melaporkan kehandalan laporan keuangan dan efektifitas dari pengendalian internal yang efektif. 11. Mendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif. 12. Melakukan pemantauan dan mengupayakan penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance.

1.

Assist Director in conducting an independent assessment on Corporate’s management control systems.

2.

Conduct an assessment of the implementation of management through financial and operational audits on the following Field / Bureau / Unit of Work: a. Field Marketing and Business Development b. Field Operations & Engineering c. Field Finance d. Field Personnal & General Affairs e. Corporate Secretary f. Legal Bureau g. Logistics Bureau h. Branch and Unit of Work within corporate environment A review of Corporate’s investment plan, particularly the extent to which assessment procedures and risk management have been implemented by the concerned unit. Inspection and monitoring control system of information and communication to ensure that: 1) Corporate’s important information is safe. 2) Corporate secretariat function in controlling the information to be effectively implemented. 3) Presentation of Corporate reports and activities to comply with the applied legislation.

D. WEWENANG SPI

D. SPI AUTHORITIES

SPI mempunyai wewenang untuk: 1. Memperoleh informasi, dalam waktu yang layak, dari seluruh karyawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dengan wewenang ini, SPI berhak melihat semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap karyawan, dan meninjau seluruh gedung, fasilitas, serta aktiva PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Untuk itu, setiap karyawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan oleh SPI dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan SPI untuk bekerja secara efektif. 2. Mengakolasikan sumberdaya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan audit teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, SPI memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga professional (tenaga ahli). 3. Melakukan konsultasi dan menyampaikan laporan kapada Direktur Utama dan berkoordinasi dengan Komisaris, melalui Komite Audit. 4. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit (PKPT).

3. 4.

5.

Compliance with laws and regulations.

6.

Carry out specific tasks within the scope of internal control that is assigned by the Director. SPI is not responsible for the activities being reviewed / audited, but the evaluation and analysis of the activities.

7. 8.

Objectively assessing the accounting practices and internal control systems. 9. Provides information about its assessment on the effectiveness of internal control systems in supporting the creation of good corporate governance and accountability. 10. Evaluate and report the reliability of financial report and the effectiveness of effective internal control. 11. Encourage the implementation of more effective inherent supervisory. 12. Monitoring and pursuing the implementation of Good Corporate Governance.

SPI has the authority to: 1. Obtain information, within a reasonable time, of all employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). With this authority, SPI has the right to see all the documents and records, to request information from any employee, and review all buildings, facilities, and assets of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). To that end, every employee of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) shall provide the information required by SPI within a reasonable time, so, it would allow SPI to work effectively. 2. Allocate audit resources, determine the focus, scope and schedules, and apply audit techniques that are necessary to achieve the audit objectives. If deemed necessary, SPI has the authority to obtain advice and counsel from professionals (experts). 3. Consult and submit reports to President Director and coordinate with Commissioner, through the Audit Committee. 4. Establish, modify and implement internal audit policies, including determine the procedures and scope of Audit implentation (PKPT).


125

5. Akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 6. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya.

5. Having access to all documents, records, personal and physical, information of the audited objects, to obtain important data and information related to its duties. 6. Verify and test the reliability of obtained information, in relation with the assessment of the effectiveness of the system being audited.

E. KEWAJIBAN SPI

E. SPI OBLIGATIONS

F. RUANG LINGKUP PEKERJAAN SPI

F. SPI SCOPE OF WORK

SPI berkewajiban untuk: 1. Membantu Direksi dan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan memonitor kecukupan dan efektifitas system pengendalian intern perusahaan. Kewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian intern dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan efektifitas berada dalam tanggung jawab manajemen. 2. Membantu Direksi dan Komisaris dalm meningkatkan Corporate Governance PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), terutama dengan mendorong efektifitas organ organ Corporate Governance, serta efektifitas proses pengendalian internal, manajemen risiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi. 3. Memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarannya secara efektif, efesien, dan ekonomis. 4. Memberikan masukan kepada manajemen mengenai perubahan lingkungan, resiko bisnis yang muncul, dan hal hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 5. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang peluang untuk meningkatkan kehematan, efesiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 6. Menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Manajemen operasional berkewajiban untuk mengembangkan sistem pengendalian internal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

Ruang lingkup pekerjaan SPI mencakup: 1. Menyakinkan bahwa sistem pengendalian internal telah memadai, bekerja secara efesien, dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. 2. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijakan serta prosedur perusahaan. 3. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional. 4. Menilai kecukupan sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan. 5. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut diatas, seperti, penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan. 6. Menyiapkan laporan assurance dan rekomendasi untuk perbaikan. Lingkup kerja SPI mencakup audit dan evaluasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatazasan dan kualitas pelaksanaan tugas, yang terdiri dari: a. Pengawas Wilayah I, meliputi: 1. Cabang Pelabuhan Belawan 2. Cabang Pelabuhan Tembilahan 3. Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 4. Cabang Pelabuhan Kuala Tanjung 5. Cabang Pelabuhan Malahayati

126

SPI is obliged to: 1. Assisting directors and commissioners in meeting the management responsibilities of PT Plabuhan Indonesia I (Persero) by monitoring the adequacy and effectiveness of the internal control system of the Corporate. This obligation to develop the internal control system, in order to achieve corporate’s goals and objectives to be effective in the management responsibility. 2. Assisting directors and commissioners to enhance corporate governance in Indonesia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), especially by encouraging effective corporate governance within the organs and the effectiveness of internal control, risk management, implementation of business ethics and organizational performance measurement. 3. Provide assessments and recommendations for activities of PT Pelabuhan Indonesia I(Persero), directed to goals and objectives achievement, effectively, efficiently, and economically. 4. Provide feedback to management regarding with environmental change, emerging business risks, and other things that affect the results and performance of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 5. Create added value by identifying potential opportunities to improve the effectiveness, efficiency, and effectiveness activities implementation PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). 6. Assess the adequacy and effectiveness of the internal control system. Operational management is obliged to develop internal control system in order to achieve corporate ojectives and purposes.

SPI work scope includes: 1. Ensure that adequate internal control system, working efficiently, and economically, and to function effectively in achieving the desired purpose and goals. 2. Evaluate Corporate’s compliance with legal and regulatory laws and regulations, policies, as well Corporate’s procedures. 3. Evaluating the reliability and integrity of financial information and operational information. 4. Assess the adequacy of the means to preserve and protect the wealth of the company. 5. Carry out special assignments that are relevant to the scope of this work, such as, investigation and disclosure of irregularities, fraud and waste. 6. Prepare reports and recommendations for improvement assurance. SPI scope of work includes audit and evaluation of the capability, effectiveness, obedience and task implementation quality, which is consist of: a. Supervisory Region I, including: 1. Belawan Port Branch 2. Tembilahan Port Branch 3. Tanjung Balai Karimun Port Branch 4. Kuala Tanjung Port Branch 5. Malahayati Port Branch


b. Pengawas Wilayah II, meliputi: 1. Belawan International Container Terminal (BICT) 2. Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan 3. Cabang Pelabuhan Pekanbaru 4. Cabang Pelabuhan Sungai Pakning 5. Belawan Logistic Center c. Pengawas Wilayah III, meliputi: 1. Cabang Pelabuhan Dumai 2. Cabang Pelabuhan Lhokseumawe 3. Cabang Pelabuhan Tanjung Pinang 4. Rumah Sakit Pelabuhan Medan 5. Cabang Pelabuhan Sibolga 6. Unit Galangan Kapal d. Pengawas Bidang Khusus, meliputi; Kerja Sama Usaha, Lingkungan Pengendalian Internal (control environment), Sistem Mutu, Teknologi Informasi, Audit Investigasi, pada Cabang Pelabuhan andalan. e. Lingkup kerja SPI sebagaimana dimaksud di atas akan disesuaikan setiap tahun oleh Kepala SPI, sesuai dengan Program Kerja Tahunan (PKPT) SPI. Masing-masing Pengawas Wilayah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan teknis pemeriksaan, menyusun dan melaksanakan program kerja pemeriksaan keuangan dan operasional serta menyiapkan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen.

b. Supervisory Region II, covering: 1. Belawan International Container Terminal (BICT) 2. Tanjung Balai Asahan Port Branch 3. Pekanbaru Port Branch 4. Sungai Pakning Port Branch 5. Belawan Logistic Center c. Supervisory Region III, including: 1. Dumai Port Branch 2. Harbor Branch Lhokseumawe Port Branch 3. Branch of the Port of Tanjung Pinang Port Branch 4. Medan Port Hospital 5. Sibolga Port Branch 6. Shipyard Unit d. Special Field Supervisors, include; Business Cooperation, Environment, Internal Control (control environment), Quality Systems, Information Technology, Audit Investigation, the Ports Branch mainstay. e. SPI scope of work referred to the above scope of work, will be adjusted each year by the head of SPI, according to the Annual Working Program(PKPT) SPI. Each region has the task to prepare the Supervisory technical examinations of coaching, developing and implementing the work programs and operational auditing and prepare an assessment of the implementation of the system of internal control and management control systems.

G. TANGGUNGJAWAB (AKUNTABILITAS)

G. RESPONSIBILITY (ACCOUNTABILITY)

H. SDM SPI

H. SPI HUMAN RESOURCES

Sebanyak 25 orang telah mengikuti Pendidikan Audit Intern Tingkat Dasar I & II, 23 orang telah mengikuti Pendidikan Audit Intern Tingkat Lanjutan I & II, sebanyak 5 orang yakni 4 orang Team Leader dan 1 orang Pengawas Wilayah telah mengikuti Pendidikan Audit Intern Tingkat Manajerial dan telah memperoleh sertifikat QIA (Qualified Internal Auditor).

A total of 25 people have attended the Basic Education Internal Audit I & II, 23 people joined the Internal Audit Education Advanced Level I & II, as many as 5 people; which is 5 Team Leaders and 1 joined the Education Regional Supervisor of Internal Audit and has gained Managerial Level of QIA certificate (Qualified Internal Auditor).

I. PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL

I. DUTIES OF INTERNAL AUDIT

Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk: a. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko. b. Melaporkan hal hal penting berkaitan dengan proses pengendalian internal, termasuk melaporkan kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut. c. Memberikan informasi mengenai perkembangan (progress) dan hasil hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit. d. Berkoordinasi dengan institusi pengendalian dan governance lainnya, seperti Komite Audit dan auditor eksternal.

Organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI dan dibantu 3 orang Pengawas Wilayah, 1 orang Pengawas Bidang Khusus, seorang Manajer Administrasi dan Monitoring, 4 orang Team Leader, 15 orang Pemeriksa dan 2 orang Staf Administrasi, Evaluasi dan Monitoring. Total keseluruhan SDM SPI sebanyak 27 orang. Sebanyak 15 orang berpendidikan tinggi S1 dan sebanyak 12 orang bergelar S2.

Sesuai dengan program kerja tahun 2011, selama tahun buku 2011, telah dilakukan audit dengan hasil total temuan sebanyak 243 temuan, dimana sebanyak 151 temuan telah selesai, 92 temuan masih dalam proses.

Head of SPI is responsible to President Director, to: a. Provide an assessment of the adequacy and effectiveness of the management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in controlling and risk management activities. b. Report critical issues related to internal control processes, including reporting the possibility of upgrading the process. c. Provides information on the development (progress) and results of the annual audit plan implementation and the adequacy of audit resources. d. Coordinate with other control institutions and governance, such as Audit Committee and External Auditors.

SPI organization is directed by the Head of SPI and assisted by 3 Controllers Area, 1 Supervisor for Special Affairs, SPI Administration and Monitoring manager, 4 Team Leaders, 15 auditors and 2 Administration staffs, Evaluation and Monitoring. SPI HR is totally 27 people. A total of 15 people are educated as S1 and 12 people educated as S2.

In accordance with 2011 Work Program, during the fiscal year 2011, there were 243 findings, where as many as 151 findings have been completed, while 92 are still in the process of completion.


127

Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu Risk and Quality Management

A. MANAJEMEN RISIKO

A. RISK MANAGEMENT

1. Dasar Pengelolaan Manajemen Risiko Risiko adalah efek dari suatu ketidakpastian yang akan mempengaruhi pencapaian sasaran/target (ISO 31000:2009). Pengelolaan terhadap risiko dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian dan juga sebagai upaya untuk optimalisasi pencapaian suatu sasaran/target.

1. Basic of Risk Management Risk is any effect arises from uncertainties that will affect the achievement of Corporate’s objectives / targets (ISO 31000:2009). Therefore, Risk Management is needed to minimize the risk of loss as well as efforts to optimize the achievement of a goal / target.

Dasar pengelolaan manajemen risiko pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah :

Risk management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is based on:

a.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Kep.117/M-BUMN/2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara

b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor UM.50/12/18/P.I-11 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (yang merupakan pengganti Keputusan Direksi sebelumnya yaitu Nomor PR.02/1/6/P.I-07 tanggal 10 Januari 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

128


a.

Decree of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Kep.117/M-BUMN/2002 dated 01 August 2002 about the Implementation of Practices of Good Corporate Governance (GCG) of State-Owned Enterprises.

b. Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number UM.50/12/18/PI-11 dated March 31, 2011 about Application Guidelines for Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (as the substitution of previous Board of Director Decree No. PR.02 / 1/6/PI-07 dated January 10, 2007 about the Application of Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

2. Tata Kelola Manajemen Risiko Guna mewujudkan komitmen perusahaan dalam penerapan GCG, antara lain adalah melalui penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko akan diterapkan diseluruh lingkungan perusahaan, meliputi Kantor Pusat, Cabang Pelabuhan dan Unit Usaha.

2. Risk Management Governance In order to realize Corporate’s commitment in implementing Good Corporate Governance (CGC), Risk Management shall be applied among all Corporate’s components, including Headoffices, Port Branches and Business Entities.

Untuk efektifitas penerapannya, saat ini telah dibentuk Unit Kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat dan Unit Kerja Manajemen Risiko Cabang Pelabuhan/Unit Usaha. Masing-masing Unit Kerja Manajemen Risiko mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penerapan manajemen risiko.

For effective implementation, Corporate has established Risk Management Units at Head offices and Branches Offices. Each Unit has the responsibility and authority in the application of risk management.

3. Risiko yang dihadapi Potensi risiko yang dikelola perusahaan saat ini terdiri dari 3 aspek, yaitu : a. Aspek Operasional, yaitu risiko yang mengakibatkan terganggunya pelayanan operasional perusahaan, baik yang bersifat teknis maupun administratif, yang berdampak terhadap pencapaian target pelayanan operasional. b. Aspek Finansial, yaitu risiko yang memberikan dampak finansial dalam pencapaian target kinerja keuangan dan target laba perusahaan. c. Aspek Hukum, yaitu risiko yang menimbulkan dampak hukum baik terhadap aset maupun sosial, berupa tuntutan atau sanksi kepada perusahaan.

3. Confronted Risks Potential risks managed by Corporate, currently consists of three aspects, namely: a. Operational aspects, namely those risks which are causing disruption of Corporate’s operational services, both technically and administratively, and have an impact on the achievement of operational service targets. b. Financial aspects, namely those risks that effect the achievement of financial performance and profit targets. c. Legal aspects, namely the risk that legally impact both the assets and social, in the form of charges or penalties to the Corporate.

4. Penerapan Manajemen Risiko Identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan kerja terus dilaksanakan, baik untuk menjamin tercapainya sasaran perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan maupun untuk menjaga kelancaran dan efektifitas setiap aktifitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada para pengguna jasa.

4. Application of Risk Management Identification and assessment of risk within the workplace have been continually conducted to ensure the achievement of Corporate goals set out in the Work Plan and Budget, as well as to maintain the smoothness/ continuity and effectiveness of every service activity, in order to provide optimum services to customers.

Penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada bagan dibawah ini, yang pada intinya analisisnya diawali dari Program Kerja Manajemen (PKM) tahun berjalan pada masing-masing cabang dan unit usaha. PKM tersebut diidentifikasi lebih lanjut untuk mmendapatkan potensi resiko yang akhirnya dilakukan mitigasi risiko. Penerapan manajemen risiko saat ini telah dilaksanakan pada 8 Cabang Pelabuhan dan 2 Unit Usaha, yaitu : Cabang Pelabuhan Belawan, Dumai, Pekanbaru, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Tanjung Balai Asahan dan Sibolga serta Belawan International Container Terminal dan Belawan Logistic Center. Pada Kantor Pusat telah dilaksanakan proses identifikasi risiko yang bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional dan pelayanan pada unit-unit kerja.

Risk Management application refers to the chart below, essentially the analysis is initiated by Management Work Program (PKM) of the effective year in each branch and business units. Furthermore, PKM shall be identified to find potential risks which finally establish risk mitigation. Currently, risk management is applied in 8 Port Branches and 2 Business Units, namely: Port of Belawan, Dumai, Pekanbaru, Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Lhokseumawe, Tanjung Balai Asahan and Sibolga; and Belawan International Container Terminal and Belawan Logistic Center. Head Office has implemented a risk identification process that aimed to maintain the smoothness/ continuity of units’ operations and services.

Pemahaman dan kepedulian dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan perusahaan terus ditingkatkan, antara lain melalui pelaksanaan pelatihan manajemen risiko bagi staf operasional dan staf terkait, baik di tingkat Cabang Pelabuhan/Unit Usaha dan Kantor Pusat bekerja sama dengan konsultan Bapak Deddy Jacobus, serta pemberian bimbingan teknis kepada Cabang Pelabuhan/Unit Usaha yang membutuhkan.

Comprehension and concern upon the application of risk management within Corporate’s work place are continuously improved, including through the implementation of risk management training for operational staff and related staff; both at the at Port Branches / Business Units and Head Office has cooperated with Mr. Deddy Jacobus, a consultant, and providing technical guidance Port Branches / Business Units as needed.

Upaya-upaya optimalisasi penerapan manajemen risiko terus dilaksanakan hingga diharapkan setiap level dalam perusahaan telah mengelola risiko dengan baik dan terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Efforts to optimize risk management application has been continuously conducted; and hopefully, each level within the Company shall be able to manage its risk management in a good way as well as integrated with its responsibility.

Untuk tahun 2012 akan dilakukan optimalisasi dalam pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko baik di tingkat Cabang Pelabuhan/ Unit Usaha maupun unit kerja di Kantor Pusat, sehingga risikorisiko yang dikelola perusahaan adalah risiko yang berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian targettarget perusahaan.

In 2012, there will be an optimization of risk identification implementation and assessment, whether to Port Branches / Business Units or Head Office, so that the managed risks are those risks that potentially impact the achievement of corporate targets.


129

POLA PIKIR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO / RISK MANAGEMENT APPLICATION FRAMEWORK

PROGRAM KERJA MANAJEMEN (PKM) 2011 / MANAGEMENT WORKING PROGRAM (PKM) 2011

IDENTIFIKASI & INVESTASI POTENSI RISIKO (JUDUL RISIKO) / IDENTIFICATION & INVENTORY OF POTENTIAL RISKS (RISK DESCRIPTION)

A N A L I S A / A N A L Y S I S

FINANSIAL / FINANCIAL RISIKO DITANGGUNG /CONFRONTED RISKS

OPERASIONAL / OPERATIONAL HUKUM / LAW ASET / ASSET

MITIGASI RISIKO / RISK MITIGATION

SOSIAL / SOCIAL RISIKO DIALIHKAN / DIVERTED RISK

SEBAGIAN / PARTIAL

SELURUHNYA / WHOLE

B. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

B. OCCUPATIONAL / WORKING SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

1. Dasar Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan dan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan kegiatan kerja guna terciptanya tempat/areal kerja yang aman, sehat, selamat, efisien dan produktif.

1. Basic Working Health and Safety Management System (SMK3) Working Health and Safety Management System (SMK3) is part of the overall management system which includes organizational structure, planning, responsibility, implementation, procedures and resources needed for the development and implementation, achievement, assessment and maintenance of safety and health policies in the order to control the risk of work-related related with any activity to create secure, safe, healthy, efficient and productive work place.

Dasar pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah : a. Permenaker RI Nomor : PER.05/MEN/1996 tanggal 12 Desember 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. b. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor KP.33/8/10/P.I-06 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pembangunan dan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia.

Working Health and Safety Management System (SMK3) in PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is basically refer to: a. Ministry of Manpower and Transmigration Regulation No.: PER.05/MEN/1996 dated December 12, 1996, concerning with Working Health and Safety Management System (SMK3). b. BBoard of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Decree Number KP.33/8/10/PI-06 dated October 30, 2006 about Working Health and Safety Management System (SMK3) within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) environment.

2. Implementasi Kebijakan SMK3 Pembangunan dan penerapan SMK3 di lingkungan perusahaan dilaksanakan secara konsisten dan dokumentasi diintegrasikan dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. SMK3 Policy Implementation Development and implementation of SMK 3 within Corporate are consistently implemented and documented, integrated with the application of ISO 9001:2008 Quality Management System required for the development, implementation, and maintenance of working safety and health policies.

Khusus bagi Cabang Pelabuhan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dapat menerapkan SMK3 secara sederhana yang disesuaikan dengan kondisi Cabang Pelabuhan/ Unit Usaha setempat.

Particularly, Port Branches that have not implemented the Quality Management System ISO 9001:2008 may implement SMK3 in a simple way, adjusted to the conditions of Port Branches / Local Business Unit.

Saat ini terdapat 6 (enam) Cabang Pelabuhan/Unit Usaha yang telah mendapat Sertifikat SMK3 yaitu Belawan International Container Terminal, Cabang Pelabuhan Belawan, Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjungpinang dan Dumai.

Currently there are 6 (six) Port Branches / Business Units that entitled for SMK3 Certificate, namely Belawan International Container Terminal, Port of Belawan Branch, Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjungpinang and Dumai.

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan pembaharuan sertifikat SMK3 Cabang Pelabuhan Belawan dan pembangunan dan penerapan SMK3 yang bersifat non sertifikasi pada 3 (tiga) Cabang Pelabuhan/ Unit Usaha yaitu Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Belawan Logistic Center dan Unit Galangan Kapal.

In 2011 there have been a renewal of SMK3 certificate for Belawan Port Branch, and development and implementation of non-certified SMK3 in 3 (three) Port Branches / Business Units , they are Port of Tanjung Balai Karimun Branch, Belawan Logistic Center and Shipyard Unit.

130


C. IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. 1.

2.

Kegiatan Renewal ISO 9001:2008

C. IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM No. 1.

Renewal of ISO 9001:2008 in Dumai Port, Pekanbaru and TanjungPinang has been carried out by PT SAI Global

Renewal yang telah dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi PT SAI Global adalah untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat ISO 9001:2008 di Pelabuhan Dumai, Pekanbaru dan TanjungPinang yang berakhir pada bulan Maret tahun 2011.

Renewal carried out by PT SAI Global is to extend the validity period of ISO 9001:2008 certificate of Port of Dumai, Pekanbaru and TanjungPinang which has expired in March 2011.

Audit Mutu Internal

2.

Surveilance Audit

The audit was conducted internally, every 6 (six) months to see the effectiveness of the implementation of Quality Management System

1.

2.

3.

Surveilance Audit

Surveilance Audit telah dilaksanakan oleh PT SGS Indonesia di Belawan International Container Terminal serta oleh PT Sucofindo di Pelabuhan Belawan.

Surveillance Audit was conducted by PT SGS Indonesia in Belawan International Container Terminal and PT Sucofindo in Belawan Port

Surveilance Audit dilaksanakan sebagai kontrol oleh pihak eksternal terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu di Belawan International Container Terminal dan Pelabuhan Belawan.

Surveillance Audit conducted by external parties is aimed to control the implementation of Quality Management System in Belawan International Container Terminal and Belawan Port.

Tinjauan Manajemen

4.

Management Overview

Rapat Tinjauan Manajemen di Pelabuhan Belawan, BICT, Dumai, Pekanbaru serta TanjungPinang telah dilakukan secara berkesinambungan setiap 6 (enam) bulan.

Management Review Meeting at Port of Belawan, BICT, Dumai, Pekanbaru and TanjungPinang has been conducted continuously every 6 (six) months.

Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja pengendalian mutu berdasarkan hasil Audit Mutu Internal.

Management Review Meetings is held as a guideline for evaluating the performance of quality control based on the Internal Quality Audit Report.

D. IMPLEMENTASI ISPS CODE No.

Internal Quality Audit Continuous internal quality audits were carried out in Port of Belawan, BICT, Dumai, Pekanbaru and TanjungPinang.

Audit ini dilaksanakan oleh pihak internal, setiap 6 (enam) bulan untuk melihat efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

4.

Renewal ISO 9001:2008

Renewal ISO 9001:2008 pada pelabuhan Dumai, Pekanbaru dan TanjungPinang telah dilaksanakan oleh PT SAI Global.

Audit mutu internal secara berkesinambungan dilaksanakan di Pelabuhan Belawan, BICT, Dumai, Pekanbaru dan TanjungPinang.

3.

Activities

Kegiatan Activity Sertifikasi ISPS Code

D. ISPS CODE IMPLEMENTATION No. 1.

Activity ISPS Code Certification

Telah dilaksanakan Sertifikasi ISPS Code untuk Terminal Penumpang Luar Negeri Pelabuhan Tanjung Balai Asahan.

ISPS Code Certification for Overseas Passenger is given to Tanjung Balai Asahan Port.

Sertifikasi dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan setelah memastikan bahwa ketentuan keamanan maritim yang ditetapkan oleh IMO telah memenuhi persyaratan.

Certification is given by Directorate General of Sea Transportation - Ministry of Transportation after ensuring that the pertinent port is able to meet maritime security provisions established by IMO.

Renewal Sertifikasi ISPS Code Renewal Sertifikasi ISPS Code untuk Pelabuhan Sei Pakning, Lhokseumawe dan Kuala Tanjung telah dilaksanakan. Renewal telah dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat SoCPF pelabuhan Sei Pakning, Lhokseumawe, dan Kuala Tanjung yang berakhir pada tahun 2011.

2.

ISPS Code Certification Renewal There have been some Certification Renewals of ISPS Code upon Port of Sei Pakning, Lhokseumawe and Kuala Tanjung. Renewal has been carried out by the Directorate General of Sea Transportation-Ministry of Transportation to extend the period of validity of Sei Pakning SoCPF port, Lhokseumawe, and Kuala Tanjung which has expired in 2011.


131

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Important Issues Faced by The Company

2. PT Indoterminal Belawan Perkasa mengajukan gugatan kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Perkara No. 26/Pdt.G/2008/PN.Mdn tanggal 10 Oktober 2008 karena pihak PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembangunan dan pengelolaan Build Operation Transfer (BOT ) antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Indoterminal Belawan Perkasa No. A.I.1289/PPI.PP.72 tanggal 8 Maret 1993. Pokok-pokok dari permasalahan tersebut adalah tentang penafsiran: a. Masalah masa berlaku/berakhirnya perjanjian BOT; b. Adanya kewajiban untuk melanjutkan perjanjian BOT dengan Perjanjian Operation and Maintenance (ONM); c. Penambahan masa berlakunya perjanjian BOT dengan adanya pembiayaan contingency yang harus diperhitungkan sebagai tambahan biaya investasi, yang akan diperhitungkan terhadap jangka waktu BOT.

2. PT Indoterminal Belawan Perkasa filed a lawsuit against the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with Case No. 26/Pdt.G/2008/ PN.Mdn dated October 10, 2008 that PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) considered breaching the Development and Management of Build Operation Transfer (BOT) Agreement between PT Pelabuhan Indonesia I (Limited) and PT Indoterminal Belawan Perkasa No. A.I.1289/PPI.PP.72 dated March 8, 1993. The case, principally intepreted the followings:

Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan gugatan PT Indoterminal Belawan Perkasa terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan menghukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk membayar tarif pelayanan instalasi pipa terpadu yang menjadi Hak PT Indoterminal Belawan Perkasa yang ditahan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak 19 Nopember 2007 sampai dengan 31 Juni 2008 sebesar Rp 1.122.288.089 dan bunga 1% / bulan sejak 19 Nopember 2007. Saat ini perkara masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Medan District Court had granted PT Indoterminal Belawan Perkasa lawsuit against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and charged PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to pay integrated plumbing installation services tarrif, PT Indoterminal Belawan Perkasa’s rights, which had been detained by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since November 19, 2007 to June 31, 2008 amounted to Rp 1,122,288,089 and interest of 1% / month since 19 November 2007. Currently the case is still processed in Supreme Court of Republic of Indonesia.

3. PT Socfin Indonesia, dkk mengajukan gugatan terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan perkara No. 504/ Pdt.G/2007/PN-Mdn tanggal 21 Pebruari 2008 atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan penagihan jasa pipa terpadu kepada PT Socfin Indonesia, dkk dengan menggunakan Surat Keputusan Direksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi yaitu SK No. US.11/4/18/P.I/05 tanggal 16 September 2005 sesuai dengan Surat Edaran No. A.I.548/Blw-US.11 tanggal 07 Desember 2007. Saat ini perkara masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. PT Socfin Indonesia and friends filed a lawsuit against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with case No.. 504/Pdt.G/2007/ PN-Mdn dated February 21, 2008 upon its action against the law,which is PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) charged integrated plumbing installation services tarrif to PT Socfin Indonesia and friends, based on revoked and expired Board of Director Decree No. US.11/4/18/PI/05 dated 16 September 2005 in accordance with Circular Letter No. A.I.548/Blw-US.11 dated December 7, 2007. Currently the case is still processed at Supreme Court of Republic of Indonesia.

1. T. Aswandin menggugat Kantor Pertanahan Kota Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan registrasi perkara No. 43/TUN/2009/PTUN-MDN tanggal 18 Mei 2009 atas perbuatan Kantor Pertanahan Kota Medan yang menolak permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas 66.800 M2 yang terletak di Jalan Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, tanah seluas 7.100 M2 yang terletak di Jalan Pelabuhan Kelurahan Belawan II, dan tanah seluas 10 Ha yang terletak di Jalan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atas nama T. Aswandin, karena tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya atas nama T. Aswandin tersebut merupakan bagian sertifikat HPL No. 1 Belawan I tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Atas gugatan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), masuk sebagai Tergugat Intervensi dan saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

132

1. T. Aswandin sued Medan Land Office to at Medan Administrative Court, with case registration No. 43/TUN/2009/PTUN-MDN dated May 18, 2009 for the actions of Medan Land Office rejected the issuance of a certificate of title to the land area of 66.800 M2, located on Jalan Bagan Deli, Village Deli Bagan, land area of 7.100 M2, located on Road Harbour Village Belawan II, and the land area of 10 hectares, located on Jalan Bagan Deli Medan District Belawan, Medan North Sumatra Province, on behalf of T. Aswandin, because the land being applied for the issuance of certificates on behalf of T. Aswandin are part of/ covered by HPL certificate No. 1 Belawan I dated March 3, 1993 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Refer to this case PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), has been entered as Defendant intervention and currently still in the process of appeals in Supreme Court.

a. Validity / expiration of the BOT Agreement; b. An obligation to continue BOT Agreement with Operation and Maintenance Agreement (ONM); c. The addition of BOT Agreement validity period with contingency financing that must be considered as an additional cost of investment, which will be calculated upon BOT period.


4. Nurhayati Asmar, dkk mengajukan gugatan terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan registrasi perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN-Mdn tanggal 17 Pebruari 2000 karena PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menguasai bidang-bidang tanah milik Nurhayati Asmar, dkk seluas 1839 m2 dan bangunan seluas 1832,34 m2 yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur dengan gugatan ganti rugi tambahan sebesar Rp 841.151.683. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Nurhayati Asmar and friends, sued PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with registration No. l07/Pdt.G/2000/PN-Mdn on 17 February 2000, upon illegal occupation by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) on areas of Nurhayati Asmar, and friends of 1839 m2 and a building area of 1832.34 m2 located in RT.03 RW.04 Kelurahan Bulu Kasap East Dumai District with additional compensation of Rp 841,151,683. Currently the case is still in the process of appeals at Supreme Court of Indonesia.

5. Kamaruddin, dkk menggugat Kantor Pertanahan Kota Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan registrasi perkara No. 60/G/2010/PTUN-Mdn tanggal 24 Nopember 2010 atas perbuatan Kantor Pertanahan Kota Medan yang menolak permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Kamaruddin, dkk. Atas gugatan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), masuk sebagai Tergugat II Intervensi VII, karena tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya atas nama Kamaruddin, dkk tersebut, merupakan asset tanah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang belum dimanfaatkan, yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 41/HPL/BPN/1991 tanggal 11 April 1991. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Kamaruddin, et al sued Medan Land Office to Medan Administrative Court with case registration No. 60/G/2010/ PTUN-Mdn dated November 24, 2010 for the actions of Medan Land Office rejected the issuance of a certificate of ownership on behalf of Kamaruddin, et al. In this case PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) defined as a defendant II intervension VII, because the land being applied for the issuance of certificates on behalf Kamaruddin, et al, the asset of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which has not been exploited, obtained by Decree of Head of National Land Agency No.. 41/HPL/ BPN/1991 dated 11 April 1991. Currently the case is still in the process of appeals at Supreme Court of Indonesia.

6. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap ahli waris alm. Ali Umar dengan registrasi perkara No. 232/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 04 Mei 2011 yang menyatakan bahwa sah dan berharga surat jual beli tanah yang dibuat di antara PT Pelindo I dengan Alm. Muhammad Ali Umar atas sebidang tanah seluas 20.028 m2 yang terletak di km 20 Medan – Belawan Labuhan Deli Lingkungan X B Pekan Labuhan Kecamatan Medan Belawan dan pembayaran Jual beli atas tanah tersebut telah lunas. Saat ini perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Medan.

6. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a prosecutor, sued a new lawsuit against the heirs of late. Ali Umar with case registration No.. 232/Pdt.G/2011/PN.Mdn dated May 4, 2011 which stated that there had been a legitimate and legal letter of sale and purchase of land made between PT Pelindo I with late. Mr. Muhammad Ali Umar over an area of 20.028 m2, located at km 20 Medan - Belawan Labuhan Deli Complex X B Pekan Labuhan, Medan Belawan District and payment of sale and purchase of the land was paid off. Currently the case is still in progress at Medan District Court.

7. PT Metito Indonesia mengajukan gugatan kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan registrasi perkara No. 567/G/2010/ PN.Mdn tanggal 23 Desember 2010 atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) karena tidak menyerahkan kewajiban 70 % dari total pendapatan kerja sama operasi pelayanan jasa penyediaan air minum di Pelabuhan Belawan. Saat ini perkara telah dicabut dengan Penetapan No. 567/Pdt.G/ 2010/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2011.

7. PT Metito Indonesia filed a lawsuit against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with registration No. 567/G/2010/PN.Mdn dated December 23, 2010 for the actions of Breaching the Contract committed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for not submitting 70% liability of total revenues from joint operation of water supply services in Port of Belawan. Currently, the case has been withdrawn by Stipulation No. 567/Pdt.G / 2010/PN.Mdn dated August 22, 2011.

8. Zaherman dkk mengajukan gugatan ke PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan registrasi perkara No. 30/ G/2011/PHI.MDN tanggal 11 April 2011 atas kekurangan pembayaran uang paket pensiun berdasarkan PKB tahun 2009 sebesar Rp 1.889.580.521,-. Saat ini perkara masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

8. Zaherman et al filed a lawsuit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) with registration No. 30/G/2011/PHI.MDN dated 11 April 2011 upon its less of retirement benefits based on PKB year 2009 amounted to Rp 1.889.580.521, -. Currently the case is still in process of appeals at Supreme Court of Indonesia.

9. Hafizham menggugat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat II dengan registrasi perkara No. 561/Pdt.G /2011/ PN.Mdn tanggal 06 Nopember 2011 di Pengadilan Negeri Medan atas kepemilikan tanah seluas ± 10 Ha (yang dikenal dengan tanah Pantai Anjing) yang merupakan bagian HPL No. 1/Belawan I tanggal 3 Maret 1993 atas nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I di Belawan. Saat ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Medan.

9. Hafizham sued PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as Defendant I and Head of Land Office Medan as Defendant II with case registration No. 561/Pdt.G / 2011/PN.Mdn dated November 06, 2011 at Medan District Court on the ownership of ± 10 Ha of land (land known as Dog Beach) which is part HPL No. 1/Belawan I dated March 3, 1993 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) in Belawan. Currently the case is still in progress at Medan District Court.


133

Etika Perusahaan Corporate Ethics A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk dapat berkembang dalam pasar nasional maupun internasional dan agar dapat diterima dalam pasar dengan persaingan yang semakin ketat, pengelolaan Perseroan tidak lepas dari aturan main yang berlaku di pasar, baik aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun aturan moral dan etika yang telah terbentuk di masyarakat atau dibangun sendiri oleh Perseroan. Pengelolaan Perseroan dituntut selain mempertimbangkan faktor ekonomis juga mempertimbangkan hal-hal yang non ekonomis seperti nilai-nilai, etika, budaya dan perilaku lingkungan Perseroan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), to be able to thrive and accepted in national and international markets in a such competitive athmosphere, Corporate’s management can not be separated from prevailed market rules, whether those rules issued by the government or moral rules and ethics built by the community or by the Corporate. Corporate Management is required to consider not merely economic factors but also non-economic factors such as values, ethics, culture and behavior within the Company.

Agar tercipta iklim kerja yang dapat menyatukan seluruh Insan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terhadap kepatuhan dan kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan etika, maka seluruh organ Perseroan yang terdiri dari Komisaris, Direksi beserta manajemen kunci, dan segenap karyawan merupakan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Karenanya, guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika maka perlu disusun Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (Code of Conduct) Perseroan yang dapat dijadikan acuan yang seragam bagi seluruh Insan Perseroan.

In order to create a working climate that can unite whole components of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to comply and aware upon moral values and ethics, all Corporate’s components including Commissioners, Directors and key management, and all employees are parties that obliged to applied healthy and ethical business activities. Therefore, in order to support the implementation of a healthy and ethical business activity, it is necessary for the Corporate to formulate a Guidelines of Business Ethics and Ethics (Code of Conduct) as a standard of reference for all Corporate’s components.

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (Code of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan dokumentasi tertulis atas sistem nilai dan penjabaran implementasinya ke dalam standar sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap Insan Perseroan di dalam dan di luar Perseroan. Setiap Insan wajib menjadikan Code of Conduct sebagai pedoman dan tolok ukur dalam sikap dan perilakunya. Dengan demikian, setiap Insan Perseroan sesungguhnya merupakan cermin citra Perseroan bagi pihak eksternal, yang mengarah pada pembentukan reputasi Perseroan.

Code of Business Ethics and Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) are a written documentation of value system and its implementation elaboration into standard attitudes and behavior expected from each personal within and outside of the Corporate. Each personnel shall take the Code of Conduct as a guideline and benchmark of his/ her attitude and behavior. Thus, each of the Corporate personnel is actually a mirror image of the Corporate to external parties, which leads to Corporate’s reputation.

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (Code of Conduct) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertangungjawaban), Independensi (kemandirian) , dan Fairness (Keadilan).

Code of Business Ethics and Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) contain some requirements that must be implemented and restrictions that should be avoided as the translation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, they are: Transparency, Accountability, Responsibility, independence and Fairness (Justice).

134


Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (Code of Conduct) disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan. Penerapan perilaku dan budaya Perseroan secara bersama-sama dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, sehingga manajemen dan pegawai diharapkan berperilaku sesuai dengan perilaku yang diharapkan Perseroan, baik dalam ucapan, sikap maupun tindakan.

Code of Business Ethics and Code of Conduct are prepared in order to achieve Corporate’s vision and mission. Implementation of Corporate’s behavior and culture altogether shall create a healthy work climate, so that management and employees are expected to behave in accordance with the expected behavior of the Corporate, whether in speech, attitude and action.

B. ETIKA DAN PERILAKU KOMISARIS

B. ETHICS AND CONDUCT OF COMMISSIONERS

1. Dalam hubungannya dengan penerapan Good Corporate Governance, maka Komisaris harus: a. Memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan menerapkannya sebagai contoh perilaku bagi pegawai. b. Memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance yang diterapkan Perseroan

1. Refer to the implementation of Good Corporate Governance, the Commissioners must: a. Understand the principles of Good Corporate Governance and apply it as an example of conduct for the employees. b. Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practises adopted by Corporate.

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan sebagai berikut: a. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan/atau yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. b. Tidak memanfaatkan jabatan, aset Perseroan, dan informasi Perseroan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. c. Tidak menerima imbalan atau sesuatu yang berharga lainnya yang dapat mempengaruhi pendapat dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya. d. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan baik selama bertugas maupun sesudah tidak menjabat Komisaris Perseroan serta tidak akan mengungkapkannya, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. M e nj a d i te l a d an ba gi m a n a je m e n d a n k a r yawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

2. In carrying out its duties and functions, Board of Commissioners must refer to the Standard of ethics as follows: a. Avoid activities that are contrary to the interests of the Company and / or which may pose a potential conflict of interest in carrying out its duties and responsibilities. b. Do not missuse or take an advantage of its position, Corporate’s assets, and Corporate’s information solely for its personal or other person’s or party’s benefits that may trigger a conflict of interests of the Corporate. c. Do not receive remuneration or valuable things that may influence the opinions and / or approval of Board of Commissioners, other than those that have been defined as a reward for his performance. d. Maintain confidentiality of Corporate information whether during its service period or afterward; and shall not disclose the information, unless it is justified by the applied laws. e. Be a role model for the management and employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).


135

3. Dalam hubungannya dengan penerapan Good Corporate Governance, maka Komisaris harus: a. Memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya sebagai contoh perilaku bagi karyawan. b. Memantau efektivitas praktek Good Corporate Governance yang diterapkan Perseroan. c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perseroan. 4. Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, maka Komisaris berkewajiban: a. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi. b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. c. Melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. 5. Dalam hubungannya dengan Direksi, Komisaris berkewajiban untuk: a. Meneliti dan menelaah laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi. b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Melakukan penilaian atas kinerja Direksi.

3. In compliant with the implementation of Good Corporate Governance, Commissioner must: a. Understand the principles of Good Corporate Governance and apply them as an example of conduct to employees. b. Monitor the effectiveness Good Corporate Governance practices applied by the Corporate. c. Maintaining the security and confidentiality of Corporate information. 4. In relation to Shareholders, Commissioner shall: a. Give their opinions and suggestions to Share Holder Meeting concerning with Company’s Long Term Plan, Work Plan and Budget proposed Board of Directors. b. Keep up with Corporate’s development activities, provide opinions and advice to Share Holder Meeting on important issues of Corporate Management. c. Report to Share Holder Meeting about any indication of Corporate’s performance declination. d. Examine and analyze periodic reports and annual reports prepared by Board of Directors and sign the annual report. 5. In relation to Board of Directos, Commissioner is obliged to: a. Examine and review annual financial statements, periodic reports and other reports from Board of Directors b. Supervise Board of Directors’ policies in managing the Corporate and give advice to Board of Directors. c. Assess the performance of Board of Directors.

Anggota Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan, kecuali gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS/Pemegang Saham.

Board of Commissioner members are prohibited from making any transactions that may lead to conflict of interest and taking personal advantage from Company activities, other than the salary and facilities they entitled, as stipulated by Share Holder Meeting.

C. ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI

C. ETHICS & CONDUCT OF BOARD OF DIRECTORS

1. Dalam hubungannya dengan penerapan Good Corporate Governance, maka Direksi harus: a. Memahami prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan menerapkannya sebagai contoh perilaku bagi pegawai. b. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan/atau yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: a. Menjunjung etika bisnis yang lazim berlaku. b. Tidak akan memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan/atau pihak lain untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak tersebut. c. Tidak menerima imbalan atau sesuatu yang berharga lainnya yang dapat mempengaruhi pendapat dan/atau persetujuan Direksi, di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya. d. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan baik selama bertugas maupun sesudah tidak menjabat Direksi Perseroan serta tidak akan mengungkapkannya, kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Menjadi teladan bagi manajemen dan kar yawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). f. Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

1. In relation to Good Corporate Governance implementation, Board of Directors shall: a. Understand the principles of Good Corporate Governance and apply it as an example of conduct to employees. b. Avoid activities that are contrary to the interests of the Company and / or which may pose a potential conflict of interest, either directly or indirectly.

136

2. In carrying out its duties and functions, Board of Directors must always underlie themselves with ethical standards as follows: a. Uphold the Common Ethical Business policies application. b. Will not give or offer, directly or indirectly, any valuable things to government officials and / or other parties to influence the decisions that will be taken by those parties.


c.

Did not receive remuneration or other valuable things that can influence the opinions and / or approval of Board of Directors, other than those that have been defined as a reward for his performance. d. Maintain confidentiality of Corporate information whether during its service period or afterward; and shall not disclose the information, unless it is justified by the applied laws. e. Be a role model for the management and employees of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). f. Ensure that Corporate has implemented its social responsibility and give attention to stakeholders’ interests in accordance with the applicable laws and regulations.

3. Dalam hubungannya dengan penerapan Good Corporate Governance, maka Direksi harus: a. Memahami prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya sebagai contoh perilaku bagi pegawai. b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Perseroan.

3. In relation with the implementation of Good Corporate Governance, Board of Directors shall: a. Understand the principles of good corporate governance and apply it as an example of conduct to employees. b. Avoid any conflict of interest, either directly or indirectly. c. Maintaining the security and confidentiality of Corporate information.

4. Dalam hubungannya dengan tugas pokok, Direksi berkewajiban: a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. b. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, termasuk rencanarencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan serta menyampaikan kepada Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan. d. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. e. Mempertanggungjawabkan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Rapat Umum Pemegang Saham. f. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham. g. Menyiapkan serta menyusun struktur organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya. h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. In relation with its main tasks, Directors are required to:

Keharusan dan larangan untuk menjaga hubungan dengan Pemegang Saham, maka Direksi: a. Bekerja secara optimal untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham. b. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan kepada Pemegang Saham. c. Menyiapkan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hakhaknya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Tidak diperkenankan memiliki perangkapan jabatan sebagai Direksi di Perseroan lain. f. Tidak diperkenankan memiliki kepemilikan saham pada Perseroan pesaing.

Requirement and prohibition to maintain its relations with shareholders, Board of Directors shall: a. Work optimally to enhance Shareholder value.

D. ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI

D. ETHICS AND CONDUCT OF EMPLOYEES

Hubungan Perseroan dengan Pegawai Sebagai Perseroan yang memberikan jasa kepelabuhanan, Perseroan memandang sumber daya manusia merupakan aset Perseroan yang paling penting yang perlu dijaga dedikasi dan loyalitasnya, karena keberhasilan Perseroan adalah berkat kerja keras setiap pegawai yang cakap, terlatih dan berprestasi.

Corporate and Employee Relations As a Company that provides port services, Company takes human resources as Corporate’smost important asset; threfore, it is important to maintain their dedication and loyalty, because any success achieved by Corporate can not be sperated from the hard work of competent, well-trained and well-achieved employees.

a.

Try and ensure the implementation of Corporate’s business and activities in accordance with the purposes and objectives and business activities. b. Prepare Corporate Long Term Plan, Work Plan and Budget, on time, including other plans related with the implementation of the Corporate’s business and activities; and submit them to Commissioner and Stake Holders to obtain approval from Shareholders Meeting. c. d.

e.

f. g. h.

Maintain minutes of meetings and Corporate books of Account in accordance with the prevalent system that commonly applied in a company. Establish Corporate accounting system in accordance with Finance Accounting Standards and based on the principles of internal control, primarily a function of management, recording, storage and monitoring. Responsible for all condition and the running process of Corporate in the form of annual report including financial statements and management reports to Shareholder Meeting. Provide periodic reports in the manner and time in accordance with applicable regulations, and other reports whenever requested by Shareholders. Prepare and establish Corporate’s organizational structure completed with its job description. Running other obligations in accordance with the decision of Share Holder Meeting and the legislation in force.

b. Provide Share Holders a complete and accurate material information regarding with the Corporate. c. Prepare Share Holder Meeting mechanism that allows each member to attend the Meeting and vote in accordance with the legislation in force. d. Ensure that each Share holder member get their rights in accordance with the provisions as stipulated in Articles of Association, and all the decisions taken at Share Holder Meeting are legal as well as the regulation in force. e. Not allowed to have dual positions as Directors of other Company. f. Not allowed to own shares in competitor companies


137

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menyadari, selain faktor kuantitas, faktor kualitas SDM merupakan faktor yang penting dalam upaya meningkatnya kinerja Perseroan. Hal ini merupakan Komitmen Perseroan terhadap pegawainya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan Perseroan.

Management of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) awares that other than human resources quantity, the quality of human resources is also an important factor in the effort to increase Corporate’s performance. It has been Corporate‘s commitment to its employees to improve their knowledge and training for Corporate’s advancement.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, maka Perseroan: 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan Perseroan, menyangkut masalah-masalah seperti tindakan melanggar hukum melalui atasan langsung masingmasing. 2. Melaksanakan supervisi dengan menempatkan pegawai pada fungsi-fungsi penting dan memadai. 3. Memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir yang adil kepada seluruh pegawai yang memiliki kualifikasi setara, sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan. 4. Memberikan fasilitas kepada karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya. 5. Dalam pembuatan kontrak kerja, telah memuat hak dan kewajiban pegawai secara seimbang.

To realize this commitment, the Corporate: 1. Socialize Corporate’s policies regarding with illegal issues to all employees through their supervisors.

Memandang setiap pegawai sebagai aset utama Perseroan, yang ditunjukkan dengan: 1. Menegakkan peraturan kepegawaian yang berlaku kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi. 2. Memperlakukan setiap pegawai dengan hormat, menghargai privasi dan harga diri atas setiap Insannya. 3. Menghargai prestasi pegawai dengan memberikan penghargaan, perhatian, bonus, bea siswa, promosi, dan lainlain sesuai dengan ketentuan Perseroan. 4. Menolak praktik-praktik diskriminasi dalam pemberian kesempatan kerja dan pengembangan karir pegawai, dan menjamin perlakuan yang adil kepada seluruh pegawai. 5. Mendorong penciptaan hubungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi.

View each employee as a key asset of the Corporate, indicated by:

138

2. Implement supervision by placing employees on essential and adequate functions. 3. Provide fair job opportunities and career development to all employees who have particular qualification, in accordance with their performance. 4. Provide facilities to employees in accordance with the duties and responsibilities imposed by each relevant position. 5. Include all employees’ rights and obligations in Employee Contract equally.

1. Enforce employment regulations to all employees without discrimination 2. Treat every employee with respect, appreciate their privacy and dignity. 3. Rewarding well-achieved employees with interests, bonuses, scholarships, promotions, etc. in accordance with Corporate’s regulation. 4. Reject discriminatory practices in job opportunity and career development provisions to employees, and ensure fair treatment to all employees. 5. Encourage the creation of a conducive working relationship to increase productivity, creativity, and innovation.


Akses Terhadap Informasi Access to Information

Sebagai wujud transparansi serta guna mendukung kemudahan dalam mengakses informasi bagi para pemangku kepentingan (stakeholder), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyediakan informasi melalui Corporate Secretary serta website kami www. inaport1.co.id dan portal Kementerian BUMN untuk penyediaan informasi secara terintegrasi dan aktual. Pelindo I secara aktif melakukan publikasi dari setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui press release yang disebarkan ke media lokal, nasional dan internasional serta dapat diakses di website kami. Informasiinformasi lain mengenai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat diakses di website kami. Informasi lebih lanjut dapat pula dilakukan dengan mengirimkan email ke [email protected] maupun menghubungi secara langsung melalui.

As a form of transparency and to support easy access to information for all stakeholders (stakeholders), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) provides information through its Corporate Secretary and on our official website: www.inaport1.co.id and official website of the Ministry of State Owned Enterprise for the provision of integrated and actual information. Pelindo I is actively pursuing publication of any corporate action which is done through a press release, distributed to local, national and international media and can be accessed at our website. Other information about the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) can be accessed at our website. More information can also be obtained by sending an email to [email protected] or call directly to our office.

Sistem Whistleblowing Whistleblowing System

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bertekad untuk menciptakan kegiatan operasional Perusahaan yang terbebas dari praktikpraktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan menjunjung tinggi penegakan Etika Usaha dan Etika Kerja Perusahaan. Untuk memastikan hal ini beproses sesuai dengan yang diharapkan maka perlu keterlibatan seluruh unsur perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan informasi penyelenggaraan kegiatan perusahaan sebagai bentuk Whistle Blowing System Perusahaan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is committed to creating a Corporate operations free of corrupt practices (Corruption, collusion and nepotism) and uphold the rule of Business Ethics and Corporate Ethics. To ensure the application of this commitment as expected, it requires the involvement of all Corporate’s elements and other stakeholders to inform the implementation of Corporate’s activities as a form of Corporate’s Whistle Blowing System.

Mekanisme penyaluran informasi penyelenggaraan kegiatan perusahaan diatur dalam Pedoman GCG PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Lampiran IV.24, Bab XI tentang Saluran Pengaduan Masalah.

Information distribution mechanism of Corporate is set up in Port GCG of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annex IV.24, Chapter XI about Problems and Complaint Line.

Setiap pegawai perusahaan wajib melaporkan tentang dugaan terjadinya pelanggaran hukum dan peraturan perundangundangan, Code of Conduct, serta kebijakan dan aturan Perseroan, dan menyampaikan saran dan pendapatnya kepada pejabat berwenang.

Each employee is required to report any alleged violations of laws and regulations, Code of Conduct, as well as Corporate policies and rules, and to deliver their advice and opinion to the authorities.

Pegawai wajib bekerjasama dalam penyelidikan internal yang dilakukan oleh perusahaan, dengan mengungkapkan data dan informasi yang diketahui, yang berkaitan dengan terjadinya dugaan pelanggaran.

Employees are obliged to cooperate in an internal investigation conducted by Corporate, by revealing the obtained data and information, related to presumption of innocence.

Perusahaan melindungi dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, isi informasi yang disampaikan tentang adanya dugaan pelanggaran Code of Conduct, kebijakan dan aturan kecuali yang bersangkutan ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Corporate protects and ensures the confidentiality of the informant’s identity, content of information about alleged violation conjecture of the Code of Conduct, policies and rules unless the informant is involved in the offense.

Setiap laporan dugaan pelanggaran yang disertai data dan atau bukti-bukti akurat akan diproses lebih lanjut demi keselamatan jalannya usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, akan ditindak secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Any reports of alleged violations and the accompanying data or accurate evidence will be processed further for Corporate’s business continuance. Violation against the Code of Business Ethics and Code of Conduct, will be dealt based on Corporate’s applicable provisions, but still upholding.


139

Perlindungan Lingkungan Environmental Preservation

Sistem Pengelolaan Lingkungan adalah upaya meminimalkan dampak negatif suatu kegiatan terhadap lingkungan sekitar akibat dari aktifitas perusahaan. Dampak yang disebabkan oleh kegiatan dapat berupa dampak sosial, ekonomi, dan budaya serta fisik terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu perusahaan dalam menjalankan aktifvitasnya harus berorientasi kepada pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya setiap program kerja dan kegiatan di lingkungan perusahaan harus mematuhi dan menerapkan pedoman, prosedur dan peraturan lingkungan hidup.

Environmental Management System is an effort to minimize negative impact of an activity ona surrounding environment due to Corporate’s activities. The impact caused by such activities can be social, economic, and cultural as well as physical among surrounding communities. It is why, in running its activities, Corporate shall be oriented to sustainable environmental management. Furthermore, each program of work and activities in the Corporate must abide and implement environmental guidelines, procedures and regulations.

Untuk kegiatan yang baru dan diperkirakan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan untuk kegiatan yang tidak masuk dalam katagori wajib memiliki dokumen AMDAL harus memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengimplementasikan pengelolaan lingkungan, perusahaan mewajibkan setiap cabang dan unit usaha untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan setiap tahunnya.

For new activities which are expected to provide a major and significant impacts on the environment are required to have complete documents of Environmental Impact Assessment (EIA) and for activities that do not fall into the “a must have EIA” category, shall be completed with Environmental Management Effort (UKL) Environmental Monitoring (UPL) documents or other environmental documents in accordance with the laws and regulations in force. In implementing environmental management, Corporate requires that each branch and business unit to conduct annual environmental management monitoring, evaluation and reporting.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga peduli terhadap kondisi lingkungan alam, melalui penerapan pengelolaan program pencegahan dan perbaikan lingkungan alam dengan melakukan penanaman pohon di sekitar wilayah operasional PT Pelabuhan indonesia I (persero) dan wilayah lainnya yaitu dengan menanam sebanyak 10.000 pohon bakau di sekitar Pelabuhan Belawan, 1.000 pohon mangga di Dumai dan 5.000 pohon trambesi di Aceh.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is also concerned about the condition of the natural environment, through the implementation of environmental management prevention and improvement programs by planting trees around the operation areas of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and other areas, which has contributed 10,000 mangrove trees plantation around Belawan Harbor, 1,000 mango trees in Dumai and 5,000 trambesi (rain tree) trees in Aceh.

140


PROGRAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TAHUN 2011 / ENVIRONMENTAL PRESERVATION PROGRAM YEAR 2011 No. PROGRAM / Program

TARGET / Target

REALISASI / Achievement

1

Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Kuala Tanjung Document Establishment of Environment Evaluation (DELH) for Kuala Tanjung Port

Tersusunnya informasi sebagai indikator implementasi K3PL serta kelengkapan usaha dan peraturan lingkungan The establishment of information as an indicator of K3PL implementation as well as business completeness and environmental regulation

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Kuala Tanjung mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu tanggal 28 September 2011 Environment Evaluation Document (DELH) for Kuala TanjungPort achieved a recommendation from the Head of Environmental Agency of Nort Sumatera date 28 September 2011

2

Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Sibolga Document Establishment of Environment Evaluation (DELH) for Sibolga Port


Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Sibolga mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu tanggalk 28 September 2011 Environment Evaluation Document (DELH) for Sibolga Port achieved a recommendation from the Head of Environmental Agency of Nort Sumatera date 28 September 2011

3

Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Terminal Teluk Nibung dan Bagan Asahan Document Establishment of Environment Evaluation (DELH) for Tanjung Balai Asahan Terminal Nibung Bay and Bagan Asahan


Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Tanjung Balai Asahan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu tanggal 28 September 2011 Environment Evaluation Document (DELH) for Tanjung Balai Asahan achieved a recommendation from the Head of Environmental Agency of Nort Sumatera date 28 September 2011

4

Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Kuala Enok Document Establishment of Environment Evaluation (DELH) for Kuala Enok Port


Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) pada Pelabuhan Tanjung Balai Asahan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 3 Oktober 2011 Environment Evaluation Document (DELH) for Tanjung Balai Asahan achieved a recommendation from the Head of Environmental Agency of Indragiri Hilir Regency date 3 October2011

5

Penyusunan Dokumen UKL/UPL Reception Facilities Document Establishment of UKL/UPL Reception Facilities

Akan dioperasikannya reception facilities

Dokumen UKL-IPL Reception Facilities mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu tanggal 30 Nopember 2011 Document of UKL-IPL Reception Facilities achieved a recommendation from the Head of Environmental Agency of North Sumatera on 30 Nopember 2011

the up coming reception facilities operation

Cabang dan unit usaha yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup sampai dengan tahun 2011 adalah : Nama Pelabuhan No. Name of Port

Branches and business units managed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) that have environmental documents up to 2011 are :

Kelas Cabang

Propinsi

AMDAL

Kepmen Hub : SK.25/LT.504/PHB-97 tanggal 14-7-1997 Transportation Minister Decree No. : SK.25/LT.504/PHB-97 date 14-7-1997

Branch Grade

Province

Dokumen Lingkungan No. Pengesahan Environment Document

No. of Legalization

1

Belawan

Utama / Primary

Sumut North Sumatera

2

Dumai

Kelas I / Grade I

Riau

AMDAL

WALIKOTA DUMAI : 660.1/BAPPEDAL/II/04/31 tanggal 26 Februari 2004 Kepmen Hub No : SK.37/LT.504/PHB-97 WALIKOTA DUMAI : 660.1/BAPPEDAL/II/04/31 date 26 February 2004 Transportation Minister Decree No No : SK.37/LT.504/PHB-97

3

Tanjungpinang

Kelas II / Grade II

Kepulauan Riau Riau Islands

AMDAL

Kepmen Hub : KP.175 tahun 2000 tanggal 27-4-2000 Transportation Minister Decree No : KP.175 year 2000 date 27-4-2000

4

Lhokseumawe

Kelas II / Grade II

Aceh

AMDAL

Kepmen Hub : SK.22/LT.504/PHB-98 tanggal 12-11-1998 Transportation Minister Decree No : SK.22/LT.504/PHB-98 date 12-11-1998

5

Kuala Langsa

Aceh

AMDAL

Peraturan Gub NAD No. 70 tahun 2008 NAD Governor Regulation No. 70 year 2008

6

Pekanbaru

Kelas II / Grade II

Riau

AMDAL

Kepmen Hub : SK.7/504/PHB-96 tanggal 2-4-1996 Transportation Minister Decree No : SK.7/504/PHB-96 date 2-4-1996

7

TB. Karimun

Kelas II / Grade II

Kepulauan Riau Riau Islands

AMDAL

8

Sibolga

Kelas III / Grade III


DELH

9

Gunung Sitoli


AMDAL

10

Kuala Enok

Riau

DELH

11

Malahayati

Aceh

UKL-UPL

12

Meulaboh

Aceh

AMDAL

13

TB. Asahan Nibung


DELH

Kep. Kepala BLH PropSU : 1490/BLH-SU/BTL-A/tahun 2011 North Sumatera BLH Head Decree : 1490/BLH-SU/BTL-A/year 2011

14

TB. Asahan Bagan


DELH

Kep. Kepala BLH PropSU : 1492/BLH-SU/BTL-A/tahun 2011 North Sumatera BLH Head Decree : 1492/BLH-SU/BTL-A/year 2011

15

Kuala Tanjung


DELH

Kep. Kepala BLH PropSU:1493/BLH-SU/BTL-A/tahun 2011 North Sumatera BLH Head Decree : 1493/BLH-SU/BTL-A/year 2011

Kelas III / Grade III

Kelas IV / Grade IV

Kelas IV / Grade IV

Kepmen Hub : KP.137 tahun 2001 tanggal 4-5-2001 Transportation Minister Decree No :KP.137 Year 2001 date 4-5-2001 Kep. Kepala BLH PropSU : 1494/BLH-SU/BTL-A/tahun 2011 Kep. Kepala BLH PropSU : 1494/BLH-SU/BTL-A/year 2011 Kep GubSU No : 660/1274.K/2007 North Sumatera Governor Decree No : 660/1274.K/2007 Kep BLH Kab Indragiri Hilir No : 18 tahun 2011 Kep BLH Kab Indragiri Hilir No : 18 year 2011

Kep Bappedal NAD No. 660.46/16/AMDAL/2007 NAD Bappedal Decree No. 660.46/16/AMDAL/2007


141

Pada tahun 2011 telah dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap cabang-cabang berikut : 1. AMDAL – Pelabuhan Lhokseumawe 2. AMDAL – Pelabuhan Belawan 3. Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rehabilitasi dan Pengembangan Pelabuhan Gunung Sitoli 4. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) – Pelabuhan Sibolga 5. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) – Pelabuhan Tanjung Balai Asahan 6. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) – Pelabuhan Teluk Nibung 7. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) – Pelabuhan Kuala Tanjung 8. AMDAL – Pelabuhan Pekanbaru 9. AMDAL – Pelabuhan Dumai 10. DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) – Pelabuhan Kuala Enok 11. AMDAL – Pelabuhan Tanjung Pinang 12. AMDAL – Pelabuhan Tanjung Balai Karimun

In 2011 Company has conducted environmental management and monitoring upon the following branches: 1. EIA – Lhokseumawe Port 2. EIA - Belawan Port 3. Feasibility of Environment Rehabilitation and Development of Port of Gunung Sitoli 4. DELH (Environmental Evaluation Document) - Sibolga Port

B. RENCANA PROGRAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TAHUN 2012

B. ENVIRONMENTAL PRESERVATION PROGRAM PLAN YEAR 2012

1. Penyusunan dokumen lingkungan berupa studi AMDAL Pelabuhan Belawan dan Pengembangannya. Hal ini dilakukan karena adanya penataan dan pengembangan yang akan dilakukan pada pelabuhan tersebut. 2. Penyusunan dokumen lingkungan berupa studi AMDAL Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pengembangannya. Hal ini dilakukan karena adanya penataan dan pengembangan yang akan dilakukan pada pelabuhan tersebut. 3. Penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan kelas 3, 4 dan perwakilannya. 4. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup. 5. Pengoperasian Reception Facilities yang saat ini sedang tahap pengurusan perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup. 6. Penanaman 15 ribu pohon di beberapa pelabuhan yang berada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) diantaranya adalah Pelabuhan Lhokseumawe, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Sibolga , Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Perawang.

1. Preparation of environmental documents such as EIA study for Belawan Port and its Development. This is done because there will be a management and development implementation on the respective port. 2. Preparation of environmental documents such as EIA study for Kuala Tanjung Port and its Development. This is done because there will be a management and development implementation on the respective port. 3. The preparation of environmental documents for ports grade 3, 4 and their representatives. 4. Implementation of Environmental Management and Monitoring in accordance with the environmental documents. 5. Operation Reception Facilities that its permit is currently still in the process of issuance at Ministry of Environment. 6. Planting 15 thousand trees in several ports within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), including Lhokseumawe port, Malahayati Port, Belawan Port, Kuala Tanjung Port, Tanjung Balai Asahan Port, Sibolga Port, Gunung Sitoli Port, Dumai Port and Perawang Port .

142

5.

DELH (Environmental Evaluation Document) - Port of Tanjung Balai Asahan 6. DELH (Environmental Evaluation Document) - Gulf Harbour Nibung 7. DELH (Environmental Evaluation Document) - Port of Kuala Tanjung 8. EIA - Port of Pekanbaru 9. EIA - Port of Dumai 10. DELH (Environmental Evaluation Document) - Port of Kuala Enoch 11. EIA - Port of Tanjung Pinang 12. EIA - Port of Tanjung Balai Karimun


Komitmen Bagi Pelanggan Commitment To Customer

Untuk menjaga kesinambungan usaha dan pertumbuhan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan komitmen pada pelanggan untuk mendapatkan pelayanan terbaik.

To maintain business continuity and growth, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) commit itself to give the best service for the customers.

Untuk memberikan kepastian dan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menetapkan Service level Guarantee (SLG) dan Service Level Agreement (SLA) untuk layanan jasa kepelabuhanan di beberapa pelabuhan Cabang. Komitmen pemberian pelayanan ini merupakan jawaban atas kebutuhan pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan yang efisien, efektif dan aman.

To provide certainty and quality of service to customers, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) establish Service Level Guarantee (SLG) and Service Level Agreement (SLA) for port services at several ports Branches. This commitment provision is a response to the needs of customers which require efficient, effective and safe services.

Beberapa cabang pelabuhan yang telah menerapkan SLG adalah Cabang Pelabuhan Dumai dan Belawan International Container Terminal (BICT). Adapun lingkup komitmen pelayanan tersebut meliputi : a. Pelabuhan Cabang Dumai. 1. Jaminan pelayanan jasa kapal dalam bentuk pelayanan administrasi dan operasional selama 24 jam. 2. Memberikan prioritas pelayanan kepada kapal-kapal dengan kriteria tertentu seperti kapal penumpang, kapal yang membawa orang sakit, kapal pengangkut BBM, menerapkan prinsip First Come First Service, dan terhadap kapal yang mampu menyelesaikan bongkar muat barang sampai dengan 12 jam di pelabuhan umum. 3. Penetapan standar Waiting Time (WT) kapal untuk pelayanan Pemanduan.

Some branches that have implemented SLG port are Port of Dumai Branch and Belawan Branch International Container Terminal (BICT). The scope of service commitments include:

b. Belawan International Container Terminal 1. Waktu tunggu kapal dijamin selambat-lambatnya 2 jam sejak plotting di PPSA ataupun sesuai berthing windows kapal tertentu. 2. Waktu tunggu pandu selambat-lambatnya 1 jam sudah berada diatas kapal setelah plotting kapal di PPSA. 3. Waktu kerja operasional yang tidak terpakai akibat pergantian shift kerja maksimal 15 menit. 4. Kinerja bongkar muat setiap kapal 34-38 BSH untuk kapal internasional dan 28-32 BSH untuk kapal domestik.

b. Belawan International Container Terminal 1. Vessel waiting time is guaranteed not later than 2 hours since the plotting in PPSA or corresponding to specific ship berthing windows. 2. Waiting time assistance is at least 1 hour should be already on board after plotting vessel in PPSA. 3. Operational time unused due to shift transfer is maximally 15 minutes. 4. Performance of loading and unloading for each vessel are BSH 34-38 for international vessels and 28-32 BSH for domestic vessels.

Pengukuran Kepuasan Pelanggan Pengukuran Kepuasan Pelanggan dilakukan secara rutin setiap tahun yang dilakukan pihak ketiga dengan menggunakan metode survey langsung kepada para pelanggan. Dari hasil pengukuran tersebut ditemukan berbagai harapan dan permasalahan para pelanggan sehingga tersebut menjadi masukan bagi manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk dapat melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, dengan demikian perusahaan dapat terus menerus mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai harapan pelanggannya.

Customer Satisfaction Measurement Customer Satisfaction Measurement is performed annualy by third parties by conducting a direct survey method to the customers. Result of these measurements shows a variety of customers’ expectations and concerns, which becomes an important input for the management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to evaluate and improve its quality of services, so Corporate shall continuously provide its customers the best services according to their expectations.

Pada tahun 2011 telah dilakukan survey kepuasan pelanggan dan hasil survey tersebut mendapat score kepuasan 3,49 dalam skala 5. Hal ini menunjukkan masih ada gap antara harapan pelanggan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Untuk itu, manajemen akan terus melakukan penyempurnaan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan apa yang diharapkan.

In 2011 customer satisfaction survey has been conducted and the results of the survey showed 3.49 satisfaction score on a scale of 5. It means that there is still a gap between customers’ expectations with quality of service provided by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Therefore, management will continue to improve its quality of service to the customer in accordance with their expectations.

Pelayanan Pelanggan Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan, Perseroan telah mengembangkan Customer Relationship Management (CRM) dalam mengelola para pelanggan. Salah satu program yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pelayanan pelanggan secara proaktif didalam menciptakan harmonisasi hubungan antara Perseroan dengan pelanggan yaitu :

Customer Service In order to improve the quality of service to customers, Corporate has developed a Customer Relationship Management (CRM) to manage the customers. One of the programs applied to give a proactive customer service in order to create a harmony between Corporate and customers are:

a.

Port of Dumai Branch. 1. Twenty Four Hours Adminstration and Operation Services for vessel. 2. Provide priority services to ships with certain criteria such as passenger ship, ships carrying patients and Fuel, applying the principle of First Come First Service, and for those ships that are able to complete their loading and unloading time up to 12 hours at public port. 3. Establishment of Ship Standard setting Waiting Time (WT) for Pilot services.


143

• Temu Pelanggan (coffee morning) yang dilaksanakan secara berkala. • Mengirimkan ucapan “Terima Kasih” kepada pengguna jasa atas kontribusinya dalam memberikan pendapatan kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

• Periodic Meeting with Customer (coffee morning).

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 adalah :

Some of the activities carried out during the year 2011 are :

• Saying “Thank You” to service users for their contribution in providing revenue to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1. Temu Pelanggan, dimana dalam acara ini terjadi komunikasi dua arah dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyampaikan berbagai informasi yang perlu diketahui pelanggan dan dari Pelanggan untuk menyampaikan berbagai masukan dan keluhan secara langsung. Dalam acara ini, juga dilakukan pemberian apresiasi bagi pelanggan yang memiliki tingkat pemenuhan kewajiban yang baik terhadap Perseroan.

1. Customer Gathering, where the event occurred twoway communication from PT Indonesia I (Persero) and its Customers, in which PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) passes various important information to customer and customer may deliver their inputs or complaints directly. This event also as an appreciation to those customers who have a good degree of fulfillment of obligations to the Corporate.

2. Survey Kepuasan Pelanggan yang dilakukan setiap tahun

2. Annual Customer Satisfaction Survey.

3. Memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran tagihan seperti penerapan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Terpadu di Pelabuhan Belawan, Dumai dan BICT

3. Providing easy bill payment mechanism as integrated Management Information System implementation at Port of Belawan, Dumai and BICT

4. Melaksanakan CRM (Customer Relationship Management), salah satunya berupa pengiriman ucapan terima kasih kepada pengguna jasa yang telah memberikan kontribusi pendapatan kepada perusahaan

4. Implementing CRM (Customer Relationship Management), one of them is by delivering a gratitute expression to service users who have important contribution to Corporate’s revenue.

5. Mengirimkan kartu ucapan “Selamat” kepada pejabat-pejabat perusahaan yang berulang tahun atau peresmian-peresmian perusahaan lain yang terkait dengan bidang Kepelabuhanan.

5. Sending a greeting card of “Congratulations” to Corporate officials’ birthday or to opening ceremony of other companies dealing with port businesses.

144



145

ASPEK PEMASARAN Marketing Aspect

A. TRAFIK PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

A. TRAFFIC OF PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

2) Bongkar Muat Barang Realisasi sebesar 77.629.349 ton dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 1,03% sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 78.401.802 ton tidak mencapai target. Hal ini sejalan dengan menurunnya bongkar muat barang di pelabuhan : a Dumai - Dermaga Umum : • Kegiatan Ekspor komoditi bungkil, ikan/udang segar. • Kegiatan Impor dan Antar Pulau Muat komoditi pupuk - Dermaga Khusus : • Kegiatan Antar Pulau Muat komoditi LSWR b. Lhokseumawe - Dermaga Umum : • Kegiatan Impor komoditi semen curah - Dermaga Khusus : • Kegiatan Ekspor komoditi LNG • Kegiatan Antar Pulau Muat komoditi pupuk, sulfur c. Tembilahan - Dermaga Umum : • Kegiatan Antar Pulau Bongkar komoditi semen - Dermaga Khusus : • Kegiatan Antar Pulau Muat komoditi CPO

2) Loading and Unloading of Goods Realization of 77.629.349 tons compared to 2010 has experienced a decline of 1.03%, while compared to the budget which is 78.401.802 tons, the realization has failed to achieve the target. This is in line with the decreasing loading and unloading of goods activities at port of : a Dumai - Public Wharf : • Export activities of cake commodities, fish/fresh shrimp • Import activities and Inter-island of fertilizers commodity Load - Special Wharf : • Inter-island activities of LSWR commodity Load b. Lhokseumawe - Public Wharf : • Import Activities of bulk cement commodity. - Special Wharf : • Export Activities of LNG Commodity • Inter-Island activities of fertilizers and sulfur commodity load c. Tembilahan - Public Wharf : • Inter-island activities of Unloading cement commodity - Special Wharf : • Inter-Island activities of CPO load

Kondisi pasar jasa kepelabuhanan terutama pada arus kunjungan kapal, bongkar muat barang dan petikemas serta arus penumpang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Kunjungan Kapal Realisasi sebesar 61.552 Call dan 122.765.532 GT Dibandingkan dengan tahun 2010 satuan Call dan GT mengalami penurunan dengan hanya mencapai sebesar 0,21% dan 12,28%. Sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 59.104 Call dan 125.306.177 GT dalam satuan Call melampaui sedangkan dalam satuan GT tidak mencapai target. Hal ini disebabkan menurunnya arus kunjungan kapal di Pelabuhan Dumai, Lhokseumawe, Tanjung Balai Karimun dan Tembilahan.

146

Conditions of port services market, especially in Ship Call traffic, Cargo and Container Handling (loading and unloading of goods and containers), as well as passenger flow in 2011 are as follows : 1) Ship Visit Realization of 61.552 call and 122.765.532 GT Compared to 2010, units Call and GT have decreased by only reached 0.21% and 12.28%. Meanwhile, compared to its budget, which is 59.104 call and 125.306.177 GT, the Call units had exceeded the budget while the GT unit did not reach the target. this is due to the decline of ship traffic in Port of Dumai, Lhokseumawe, Tanjung Balai Karimun and Tembilahan.


3) Bongkar Muat Peti Kemas a. Peti kemas BICT Realisasi sebesar 606.852 Box dan 739.292 Teu’s dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai sebesar 7,07% box dan 7,13% Teu’s ,sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 648.277 Box dan 792.097 Teu’s, dalam satuan Box maupun Teu’s tidak mencapai target. Hal ini sejalan dengan menurunnya bongkar muat barang : - Kegiatan Antar Pulau Muat komoditi besi, tepung dan kertas - Kegiatan Antar Pulau Bongkar komoditi beras, furniture, oli dan plastik. - Kegiatan Internasional Ekspor komoditi besi dan pinang - Kegiatan Internasional Impor untuk komoditi kayu olahan dan wheat flour. b. Peti kemas konvensional Realisasi sebesar 427.346 Box dan 538.417 Teu’s dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan mencapai sebesar 28.46% bo.x dan 27.79% Teu’s sedangkan dibandingkan dengan anggarannya sebesar 448.509 Box dan 560.220 Teu’s tidak mencapai target. Hal ini sejalan dengan menurunnya kegiatan bongkar muat petikemas di pelabuhan Belawan, Pekanbaru dan TanjungPinang.

3) Container Loading and Unloading a. Container BICT Realization of 606.852 boxes and 739.292 Teu’s, while compared to 2010 has increased by reaching 7.07% box and 7.13% Teu’s, and compared to the budget which are 648.277 boxes and 792.097 Teu’s, both the Box and Teu’s units failed to reach the target. This is in line with the decrease of loading and unloading of : - Inter-Island loading activities of iron, flour and paper commodities load - Inter-Island Unloading activities for commodity of rice, furniture, oil and plastics. - International export activities for commodity of iron and areca nut - International import Activities for commodity of wood and wheat flour b. Conventional container Realization of 427.346 boxes and 538.417 Teu’s compared to 2010, has increased to 28.46% for boxes and 27.79% for Teu’s, while compared the budget which are 448.509 boxes and 560.220, both Boxes and Teu’s do not reach the target. This is in line with the decrease in loading and unloading of containers at Port of Belawan, Pekanbaru and TanjungPinang.

4) Penumpang Realisasi sebesar 5.460.493 orang dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami peningkatan yang mencapai sebesar 8,78%. Sedangkan dibanding anggarannya sebesar 5.039.932 orang melampaui target , hal ini disebabkan meningkatnya arus penumpang di pelabuhan Belawan, Tanjung Pinang, Dumai dan Sibolga sejalan dengan adanya Perayaan Natal dan Tahun Baru.

4) Passengers Realization of 5.460.493 people, compared to 2010 has increased up to 8.78%. While compared to the budget which is 5.039.932 people, it has exceeded beyond the target, this is due to the increasing flow of passengers at Port of Belawan, TanjungPinang, Dumai and Sibolga and also because of Christmas and New Year celebrations.

B. PENGKAJIAN PASAR

B. MARKET ASSESSMENT

Berikut adalah berbagai keputusan direksi terkait tarif yang telah disesuaikan. 1. Kumpulan surat Keputusan Direksi tentang tarif tahun 2011 a. Keputusan Direksi nomor US./11/1/5/P-1-11 tanggal 14 Januari 2011 tentang perubahan keputusan direksi P1 no.US.11/4/17/ P.1-08 tanggal 11 Desember 2008 tentang tarif pelayanan jasa barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Sibolga.

Here are relevant Board of Director Decree in refer to adjusted rates: 1. Collection of Board of Director Decrees concerning with Adjusted Rates a. Board of director decree number US./11/1/5/P-1-11 date 14 January 2011 : amendment of board of director decree P1 no.US.11/4/17/P.1-08 date 11 December 2008 about rates of services within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sibolga branch. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

147

b. Keputusan Direksi nomor US.11/1/10/P1-11 tanggal 9 Februari 2011 tentang perubahan Keputusan Direksi nomor US.11/4/16/ P1-08 tanggal 11 Desember 2008 tentang tarif pelayanan jasa kapal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Sibolga. c. Keputusan Direksi nomor US.11/1/21/P1-11 tanggal 15 April 2011 tentang perubahan Keputusan Direksi nomor US.11.11/4/33/P1-08 tanggal 11 Desember 2008 tentang tarif pelayanan jasa barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Pekanbaru. d. Keputusan Direksi nomor US.11/1/20/P1-11 tanggal 15 April 2011 tentang perubahan Keputusan Direksi nomor US.11/1/3/P1-09 tentang tarif pelayanan jasa kapal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Pekanbaru. e. Keputusan Direksi nomor US.11/2/13/P1-11 tanggal 31 Mei 2011 tentang perubahan Keputusan Direksi nomor US.11/2/24/ P1-08 tanggal 10 September 2008 tentang tarif pelayanan jasa barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Lhokseumawe. f. Keputusan Direksi nomor US.11/2/12/P1-11 tanggal 31 Mei 2011 tentang perubahan Keputusan Direksi nomor US.11/2/23/ P1-08 tanggal 10 September 2008 dan nomor US.11/3/7/P1-08 tanggal 19 September 2008 tentang tarif pelayanan jasa kapal di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Pekanbaru.

b. Board of Director Decree date number US.11/1/10/P1-11 date 9 February 2011 : amendment of board of director decree number US.11/4/16/P1-08 date 11 December 2008 about rates of ship of services within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sibolga branch. c. Board of Director Decree number US. 11/1/21/P1-11 date 15 April 2011 : amendment of Board of Director Decree number US.11.11/4/33/P1-08 date 11 December 2008 about rates of services within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) branch of Pekanbaru. d. Board of Director Decree number US.11/1/20/P1-11 date 15 April 2011 : amendment of Board of Director Decree number US.11/1/3/P1-09 about ship services rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) branch of Pekanbaru.

2. Kumpulan surat Keputusan Direksi tentang tarif tahun 2012

2. Collection of board of director decree about rates in 2012

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Keputusan Direksi nomor US.11/1/17/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa terminal penumpang dan tanda masuk (PAS) pelabuhan kelas C PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Sibolga dan Gunung Sitoli. Keputusan Direksi nomor US.11/1/19/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang pelabuhan sungai Pakning. Keputusan Direksi nomor US.11/1/12/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa kapal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Sungai Pakning. Keputusan Direksi nomor US.11/1/23/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai. Keputusan Direksi nomor US.11/1/15/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa kapal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Dumai. Keputusan Direksi nomor US.11/1/16/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa barang di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Keputusan Direksi nomor US.11/1/21/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa kapal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Keputusan Direksi nomor US.11/1/18/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa peti kemas di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Terminal Peti Kemas Perawang. Keputusan Direksi nomor US.11/1/20/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa Peti Kemas antar Pulau (domestic) di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal. Keputusan Direksi nomor US.11/1/14/PI-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa Peti Kemas International di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal.

148

e. Board of Director Decree number US.11/2/13/P1-11 date 31 May 2011: amendment of Board of Director Decree number US.11/2/24/P1-08 date 10 September 2008 about rates of good services within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) branch of Lhokseumawe f. Board of Director Decree number US.11/2/12/P1-11 date 31 May 2011 : amendment of Board of Director Decree number US.11/2/23/P1-08 date 10 September 2008 and number US.11/3/7/P1- 08 date 19 September 2008 about ship service rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) branch of Pekanbaru.

a.

b.

Board of Director Decree number US.11/1/17/PI-12 date 24 April 2012 : passenger terminal service rates and pass entrance class C of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Sibolga and Gunung Sitoli Port. Board of Director Decree number US.11/1/19/PI-12 date 24 April 2012 : goods service rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Sungai Pakning Port.

c.

Board of Director Decree number US.11/1/12/PI-12 date 24 April 2012 : ship service rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Sungai Pakning Port.

d.

Board of Director Decree number US.11/1/23/PI-12 date 24 April 2012 : goods service rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Dumai Port.

e.

Board of Director Decree number US.11/1/15/PI-12 date 24 April 2012 : ship services rates 24 April 2012 within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Dumai Port. Board of Director Decree number US.11/1/16/PI-12 date 24 April 2012 : goods services rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Tanjung Balai Asahan Port.

f.

g.

Board of Director Decree number US.11/1/21/PI-12 date 24 April 2012 : ship services rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Tanjung Balai Asahan Port.

h.

Board of Director Decree number US.11/1/18/PI-12 date 24 April 2012 : container services rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Perawang Container Terminal.

i.

Board of Director Decree number US.11/1/20/PI-12 date 24 April 2012 : Inter-Island Container Service rates within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal Board of Director Decree number US.11/1/14/PI-12 date 24 April 2012 : International Container Service within PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal.

j.


C. BUSINESS COOPERATION AGREEMENT

C. PERJANJIAN KERJASAMA USAHA

The followings are MOU (Momerandum of Understanding) between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and either several institutions or companies in 2011 :

Berikut adalah MOU (Momerandum of Understanding) yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan beberapa instansi maupun perusahaan di tahun 2011: No 1

2 3 4 5

6

Instansi/Perusahaan Company/ Institution PT Sarana Agro Nusantara

Tanggal Nomor Date Number 1/28/2011 UM.50/4/15/PI-11

PT Global Perkasa Investindo DPW APBMI

2/1/2011 3/31/2011

Golden Triangle Logistic SDN BHD PT Cipta Karya Maritim

5/12/2011

PT Global Perkasa Maritime

10/4/2011

6/24/2011

Periode Period 365 Hari

365 Days 12 Bulan 12 Months US.14/1/6/PI-11 365 Hari 365 Days US.16/2/2/PI-11 365 Hari/ Days US.15/1/18/TBK-11 182 Hari Kerjasama Pemasaran Dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Area Ship To Ship Transfer di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 182 Days Agreement of Marketing and Area Ship To Ship Transfer Port Services Provision in Tanjung Balai Karimun Port US.12/4/18/PI-11 12 Bulan Rencana Kerjasama Pengusahaan Jasa Pemanduan, Penundaan dan 001/X/GPMdan Lainnya Yang Terkait di Perairan Tanjung Uncang - Batam 2011 12 Months Cooperation Planning in Provision of Pilot Service, Tugboat service and other related services in Tanjung Uncang - Batam US.12/1/10/PI-11

Berikut adalah Perjanjian yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan beberapa instansi maupun perusahaan di Tahun 2011 : No Instansi/Perusahaan Company/ Institution

Tentang Description Kerjasama Pengusahaan Tangki Timbun CPO dan Turunannya di Pelabuhan Kuala Tanjung CPO Piled Tank Provision and its derivations in Kuala Tanjung Port Pengusahaan Jasa Pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura Pilot Service Provision in Malaka and Singapore Straits Pelayanan Bongkar Muat Barang Break Bulk Break Bulk Handling (Loading and unloading) Service Ship To Ship Operations (STS Stroge )

The followings are Agreements between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and either several institutions or companies in 2011 :

Tanggal Date

Nomor Number

Periode Period

Tentang Description

20 Tahun

Kerjasama Pengelolaan, Pelayanan dan Pengoperasian Jasa Kepelabuhan Port Management, Service and Operation Agreement

1

PT Karya Karimun Mandiri

2/14/2011

US.15/1/4/ TBK-11

2

PT BIP (Berkah Intan Perkasa)

3/1/2011

US.12/1/6/ SPN-11

1 Mar - 31 Oct 2011

3

PT Global Perkasa Maritime

3/16/2011

UM.58/12/16/ PI-11

2 Tahun 2 Years

Pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura Pilot Service in Malaka and Singapore Straits

4

PT Lintas Internusa Sejahtera

4/13/2011

O3/LIS/II/11

2 Tahun 2 Years

Pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura Pilot Service in Malaka and Singapore Straits

5

PT Cipta Karya Maritime

7/28/2011

us.15/1/20/ TBK-11

2 Tahun

Jasa Pemasaran dan Peningkatan Stabilitas Pengoperasian Perairan Ship To Ship Transfer ( STS ) di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Marketing Service and Operation Stability Development of Ship to Ship Transfer (STS) in Tanjung Balai Karimun Port

20 Years

2 Years

Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan Sei Pakning Tugboat Services Agreement in Sei Pakning Port

6

PT Waruna Nusa Sentana

8/12/2011

B.VIII-356/ BLW-US.12

mulai tanggal (Start form) 01/04/2011 30/09/2011

Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Belawan Tugboat Services Agreement in Belawan Port

7

PT Searina Multi Dharma

8/12/2011

B.VIII-358/ BLW-UM.57


Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Belawan Tugboat Services Agreement in Belawan Port

8

PT Pelayaran Putra Samudera

8/12/2011

B.VIII-357/BlwUS.12


Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Tugboat Services Agreement

9

PT Kawasan Industri Dumai

9/5/2011

B.XV-47/DumUS.12

1 Tahun terhitung mulai tanggal (1 year starting from) 01/09/2011 31/08/2012

Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan di Pelabuhan Dumai Tugboat Services Agreement in Dumai Port

10

PT Glory Ocean Lines

11/1/2011

B.XV-10/KtgUS.12

01/11/2011 31/10/2012

Kerjasama Pelayanan Jasa Penundaan Pelabuhan Cabang Kuala Tanjung Tugboat Services Agreement in Kuala Tanjung Port Branch


149

PROSPEK USAHA DAN PENGEMBANGAN BISNIS Prospects and Business Development 1. Pengembangan Pelabuhan Belawan :

Belawan sebagai pintu gerbang perekonomian daerah Sumatera Utara dan merupakan pelabuhan laut terbesar di luar Jawa harus mampu mengantisipasi dan mendorong pertumbuhan hinterland. Kapasitas terminal peti kemas existing sepanjang 850 m’ telah mencapai kapasitas maksimal sehingga perlu pengembangan. Pada tahun 2011, telah dilakukan pengembangan Terminal Peti Kemas BICT berupa penambahan Dermaga, Container Yard, alat bongkar muat berupa Container Crane (CC), Harbour Mobile Crane (HMC), Rubber Tyred Gantry Crane (RTG), Reach Stacker, Side Loader dan Head Truck. Sesuai konsep Pelabuhan Belawan untuk pengembangan jangka pendek masih diperlukan penambahan dermaga 700 m’ dan fasilitas pendukung melalui 2 tahapan yaitu : a. Pengembangan Terminal Petikemas BICT Tahap I dengan Dana Islamic Development Bank (IDB) : Pengembangan akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelindo I. Pendanaan Civil Work dilakukan oleh Direkorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Dana IDB sedangkan pendanaan peralatan dan sistem manajemen informasi dilaksanakan oleh PT Pelindo I. Adapun secara umum investasi pengembangan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2012-2015 yaitu : 1) Dermaga 2) Container Yard 3) Container Crane 4) Rubber Tyred Gantry Crane 5) Head Truck dan Chasis 6) Fasilitas pendukung seperti : Kantor, Bengkel, IT System b. Pengembangan Terminal Petikemas BICT Tahap II dengan Dana Sindikasi Pelindo I : Pengembangan akan dilaksanakan oleh PT Pelindo I bersama mitra strategis. Pada tahun 2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berencana melakukan kesepakatan kerjasama dengan mitra strategis yaitu PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dan PT Hutama Karya sebagai investor. Adapun secara umum investasi pengembangan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2012-2015 yaitu : 1) Dermaga 2) Container Yard 3) Container Crane 4) Rubber Tyred Gantry Crane 5) Head Truck dan Chasis 6) Fasilitas pendukung seperti : Kantor, Bengkel, IT System

1. Belawan Port Development

Belawan, as the gateway of North Sumatera regional economy, as well as the largest sea port outside of Java, should be able to anticipate and encourage the growth of hinterland. Capacity of the existing container terminal along 850 m ‘ has reached the maximum capacity which need further development. In 2011, a development was made for Container Terminal Wharf BICT by building an additional Wharf, Container Yard, unloading equipment such as Container Crane (CC), Mobile Harbour Crane (HMC), Rubber Tyred Gantry Crane (RTG), Reach Stacker, Side Loader and Head Truck . Refer to short term development, Port of Belawan still require an addition of 700 m ‘ wharf and supporting facilities through two stages, they are : a. Development of BICT Container Terminal Phase I funded by Islamic Development Bank (IDB) : The development will be carried out jointly by Directorate General of Sea Transportation and PT Pelindo I. Civil Work Funding conducted by Directorate General of Sea Transportation through IDB Funds while the funding of equipment and information management systems conducted by PT Pelindo I. Generally, investment development that shall be caried out within 2012-2015, are : 1) Wharf 2) Container Yard 3) Container Crane 4) Rubber Tyred Gantry Crane 5) Head Truck and Chasis 6) Supporting facilities such as: Office, Workshop, IT System b.

Development of BICT Container Terminal Phase II Pelindo I Syndication Fund: Development will be carried out by PT Pelindo I together with its strategic partners. In 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) plans to carry out a cooperative agreement with a strategic partner, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama work as an investor. Generally the investment development that shall be caried out within 2012-2015, are : 1) Wharf 2) Container Yard 3) Container Crane 4) Rubber Tyred Gantry Crane 5) Head Truck and Chasis 6) Supporting facilities such as: Office, Workshop, IT System

2. Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung :

2. Kuala Tanjung Port Development

Wilayah hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung didominasi Perkebunan Sawit yang meliputi Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, dan wilayah sekitarnya. Dengan adanya pengembangan Kawasan Industri Sei Mangke yang diarahkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, maka diperlukan adanya pengembangan Pelabuhan yang memiliki akses terdekat sehingga memberikan keunggulan komparatif. Pelabuhan Kuala Tanjung diarahkan menjadi logistik

Kuala Tanjung port hinterland is dominated by palm plantations covering Asahan, Simalungun, Labuhan Batu, and the surrounding areas. With the development of industrial estate Mangke Sei into Special Economic Zones, it requires Port development with the nearest access that will give comparative advantages. Port of Kuala Tanjung is directed to be sea transportation logistics appropriate with the concept of National Logistics System Development Blue

Pelabuhan Belawan merupakan Pelabuhan terbesar di Sumatera dan ketiga di Indonesia setelah Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Pelabuhan Belawan memiliki tingkat kepadatan trafik yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan pelabuhan alternatif untuk menunjang kinerja dan produktifitas pelabuhan. Selain itu perubahan lingkungan bisnis yang mereduksi hambatan untuk masuk dalam bisnis jasa kepelabuhan memerlukan inovasi dan alternatif guna meningkatkan daya saing. Dengan melihat perkembangan bisnis kepelabuhan yang semakin kompetetif, maka diperlukan alternatif lain agar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tetap dapat bersaing.

150

Belawan Port is the largest port in Sumatra and Indonesia’s third largest port after Tanjung Priok and Tanjung Perak. Belawan Port has a high traffic density that it requires an alternative port to support Port performance and productivity. The changing of business industry which reduces obstacles to enter into port service business, requires innovation and alternatives in order to improve competitiveness. By looking at the development of an increasingly competitive port business, it would require another alternative that PT Pelabuhan Indonesian I (Persero) would still stay in a such competitive business industry.


transportasi laut sesuai konsep Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan sejalan dengan Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Print and in line with Acceleration master Plan and Indonesia’s Economic Development Expansion (MP3EI).

Pelabuhan Kuala Tanjung terletak di selat malaka dan merupakan jalur Main Line Operator (MLO). Arus petikemas yang menyinggahi selat malaka setiap tahunnya mencapai 45 juta TEUs dan merupakan pasar transhipment yg potensial. Hal ini mendorong manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengambil kebijakan untuk meningkatkan peran Pelabuhan Kuala Tanjung sehingga mampu memberikan nilai tambah tidak saja kepada perusahaan tetapi juga bagi upaya perkembangan ekonomi dan efisiensi logistik nasional dengan melakukan pengembangan yaitu : a. Terminal Curah Cair/CPO Pengembangan terminal curah cair akan dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bersama mitra strategis. Pada tahun 2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berencana akan melakukan kesepakatan kerjasama dengan mitra strategis yaitu PT Pengusahaan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Perkebunan Nusantara IV / Holding sebagai investor dan pemilik kargo. Kapasitas pengembangan terminal curah cair tahap awal sebesar 2 Juta ton / tahun. Adapun secara umum investasi pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2013 yaitu : 1) Dermaga dan Breasting Dolphin 2) Trestle dudukan pipa 3) Instalasi Pipa 4) Tangki Timbun b. Terminal Petikemas Pengembangan terminal peti kemas akan dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bersama mitra strategis. Pada tahun 2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berencana akan melakukan kesepakatan kerjasama dengan mitra strategis yaitu PT Pengusahaan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Hutama Karya sebagai investor. Total kapasitas pengembangan terminal peti kemas direncanakan mampu mencapai 20 Juta TEUs / tahun. Adapun secara umum investasi pengembangan Tahap I yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahun 2013-2015 yaitu : 1) Dermaga 500 M 2) Container Yard 25 Ha 3) Container Freight Station 4) Control Centre & Administration Building 5) Bengkel 6) Reefer Plug 7) Pagar, Gerbang dan Utilitas 8) Container Crane 9) Rubber Tyred Gantry Crane 10) Head Truck dan Chasis 11) Reach Stacker

Port of Kuala Tanjung located in Malacca Strait and is the main line operator (MLO) track. Container flow Stopping at Malacca Strait each year has reached 45 million TEUs and a potential transhipment market. This encourages the management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to set a policy to increase the role of Kuala Tanjung Port so as to provide an added value not only to the Corporate but also to the efforts of economic development and national logistics efficiency by developing the followings : a. Liquid Bulk Terminal / CPO Liquid bulk terminal development will be carried out by PT Pelindo I with strategic partners. In 2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) plans to carry out cooperation agreements with strategic partners, namely PT Pengusahaan Perumahan (Limited) and PT Perkebunan Nusantara IV / Holding as the investor and cargo owner. The capacity of initial stage of liquid bulk terminal development is 2 million tons / year. Generally the investment development that shall be caried out in 2013, are : 1) Wharf and Dolphin Breasting 2) Trestle stand pipe 3) Pipe Installation 4) Pilled Tank b. Container Terminal The development of container terminal will be implemented by PT Pelindo I with strategic partners. In 2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) plans to carry out cooperation agreements with strategic partners, namely PT Pengusahaan Perumahan (Limited) and PT Hutama Karya as investors. Total capacity of container terminal development is estimated to reach 20 million TEUs / year. Generally the First Phase investment development that shall be caried out within 2013-2015, are : 1) Wharf 500 M 2) Container Yard 25 Ha 3) Container Freight Station 4) Control Centre and Administration Building 5) Workshop 6) Reefer Plug 7) Fences, Gates and Utilities 8) Container Crane 9) Rubber Tyred Gantry Crane 10) Head and Chassis Truck 11) Reach Stacker


151

3. Pengembangan Pelabuhan Batam :

3. Batam Port Development:

Pengembangan Pelabuhan Batam dilakukan melalui pembangunan maupun pengoperasian Terminal Petikemas Batu Ampar Sisi Utara dan Selatan serta Terminal Penumpang di Telaga Punggur dan Sekupang. Pada tahun 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berencana akan melakukan kesepakatan kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) atas kegiatan pengembangan Pelabuhan Batam dimaksud setelah sebelumnya tahun 2011 telah menandatangani kesepakatan dengan PT Wijaya Karya (Persero), Tbk dan Persero Batam untuk kerjasama dalam pengembangan Terminal Petikemas Batu Ampar Sisi Utara Batam. Bersama dengan BP Batam, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan bekerjasama dalam hal pengoperasian terminal penumpang di Telaga Punggur dan Sekupang, disatu sisi akan melakukan investasi pengembangan dan pengoperasian yaitu: a. Terminal Petikemas Batu Ampar Sisi Utara 1) Container Yard 2) Container Freight Station 3) Bengkel 4) Kantor 5) Pagar, Gerbang dan Utilitas 6) Container Crane 7) Rubber Tyred Gantry Crane 8) Head Truck dan Chasis 9) Reach Stacker 10) Pembangunan Sistem Informasi Teknologi

Batam Port Development is done through the construction and operation of Batu Ampar Container Terminal North and South Sides, as well as Passenger Terminal at Telaga Punggur and Sekupang. In 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) plans to carry out an agreement of a Memorandum of Understanding with Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) for the mentioned Batam Port development activities, after previously in 2011 signed an agreement with PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Persero Batam to cooperate in developing North Side Batu Ampar Container Terminal.Together with BP Batam, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) will cooperate in passenger terminal operation at Telaga Punggur and Sekupang; on the other side will invest development and operation of :

b. Terminal Petikemas Batu Ampar Sisi Selatan 1) Restrengthening Dermaga dan Rel 2) Container Yard 3) Container Freight Station 4) Bengkel 5) Kantor 6) Pagar, Gerbang dan Utilitas 7) Container Crane 8) Rubber Tyred Gantry Crane 9) Head Truck dan Chasis 10) Reach Stacker 11) Pembangunan Sistem Informasi Teknologi

b. Batu Ampar Container Terminal South Side 1) Restrengthening Jetty and Rails 2) Container Yard 3) Container Freight Station 4) Workshop 5) Office 6) Fences, Gates and Utilities 7) Container Crane 8) Rubber Tyred Gantry Crane 9) Head Truck and Chasis 10) Reach Stacker 11) Development of Information Systems Technology

4. Pengembangan Pelabuhan Dumai

4. Dumai Port Development

a. Terminal Curah Cair Terminal Curah Cair di Pelabuhan Dumai telah beroperasi sejak tahun 2008. Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan investasi lanjutan atas investasi dermaga,instalasi pipa, instalasi penerangan jalan dan dermaga yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dirjen Hubla. Investasi dimaksud meliputi : 1) Dermaga 400 m’ 2) Rak Pipa 3) Jalur Pipa 4) Pipa Flowback

a. Liquid Bulk Terminal Liquid Bulk Terminal at Port of Dumai has been operating since 2008. In period of 2008-2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) have conducted a continuos investment on wharf, pipe installation, street lighting installation and wharf built by the government through the Director General of Sea Transportation. Investments may include: 1) Wharf 400 m ‘ 2) Pipe Rack 3) Line Pipe 4) Flowback pipe

Pada tahun 2012 diperkirakan pembangunan perpanjangan dermaga akan selesai dan disusul dengan pembangunan instalasi rak dan pipa.

In 2012 the construction of the extension wharf is expected to be completed and shall be followed by the construction and installation of pipe and rack.

Pelabuhan Dumai merupakan pelabuhan terbesar ke -2 di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang memiliki kontribusi besar pada perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Cabang Pelabuhan Dumai memiliki hinterland yang besar khususnya pada komoditi Curah Cair dan Curah Kering. Pelabuhan Dumai merupakan Pelabuhan CPO dan turunannya yang terbesar di Indonesia dimana throughput pada tahun 2011 sudah mencapai 6,1 Juta ton di satu sisi komoditi Curah Kering yaitu Bungkil, Cangkang dan Pupuk telah mencapai 1 Juta ton. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai Master Plan Pelabuhan Dumai dikembangkan dedicated dermaga untuk melayani General Cargo, Curah Cair dan Curah Kering menjadi terminal-terminal.

152

a. Batu Ampar Container Terminal North Side 1) Container Yard 2) Container Freight Station 3) Workshop 4) Office 5) Fences, Gates and Utilities 6) Container Crane 7) Rubber Tyred Gantry Crane 8) Head Truck and Chasis 9) Reach Stacker 10) Development of Information Systems Technology

Dumai Port is the second largest port of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) which has a major contribution to Corporate. Accordingly, Dumai Port Branch has a large hinterland particularly in Liquid Bulk and Dry Bulk. Port of Dumai is a CPO port and its derivatives is the largest in Indonesia where its throughput in 2011 has reached 6.1 million tons; on the other side, Dry Bulk commodity namely Bungkil (cake), Cangkang (shell) and Fertilizer has reached 1 million tons. In line with this and in accordance to Dumai Port Master Plan, it is developed to serve General Cargo, Liquid Bulk and Dry Bulk into the following terminals.


b. Terminal Curah Kering Dalam kurun waktu 2010-2012, dalam rangka meningkatkan kinerja dan layanan bongkar muat curah kering serta mewujudkan dedicated dermaga menjadi terminal curah kering, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan investasi pengembangan yang besar meliputi : 1) Conveyor System 2) Gudang 3) Loader 4) Excavator 5) Dump Truck 6) Forklift 7) Harbour Mobile Crane 8) Jalan areal gudang 9) Jembatan Timbang

b. Dry Bulk Terminal In period of 2010-2012, in order to improve performance and service as well as the loading and unloading of dry bulk, also to realize the dedicated wharf into dry bulk terminal, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has invested a great development including: 1) Conveyor System 2) Warehouse 3) Loader 4) Excavator 5) Dump Truck 6) Forklift 7) Harbour Mobile Crane 8) Street warehouse area 9) Weight Station

Terminal Curah Kering direncanakan akan beroperasi pada awal Bulan Agustus tahun 2012.

Dry Bulk Terminal is planned to be operated at the beginning of August 2012.

5. Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru Terminal Petikemas Perawang

5. Development of Perawang Container Terminal Port of Pekanbaru

a. Terminal Petikemas Perawang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memiliki lahan seluas 60 Ha yang terdiri dari 48 Ha di sisi timur Sungai Siak dan 12 Ha di sisi barat yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan Pelabuhan Perawang namun mengingat kedua lokasi lahan tersebut dipisahkan oleh alur sungai dan ketersediaan infrastruktur jalan hanya mencapai satu sisi, maka pengembangan hanya dapat dilakukan pada sisi Barat dengan luas 12 Ha. Hingga tahun 2011, trafik bongkar muat petikemas di Perawang telah mencapai 54.000 TEUs. Untuk mengakomodir pertumbuhan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Perawang, dalam kurun waktu tahun 2010-2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) secara umum melakukan investasi meliputi : 1) Dermaga 220 m’ 2) Container Yard 1,9 Ha 3) Reach Stacker 2 unit 4) Head Truck 5) Jalan, Pagar dan Utilitas

a. Container Terminal Perawang PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has a land area of 60 hectares consisting of 48 hectares at the east side and 12 Ha Siak River at the west side that has been used for Perawang port activities, but since the two locations are separated by rivers and only have one-sided road infrastructure, the development can only be done at the west side of 12 Ha. Up to 2011, the traffic of container loading and unloading at Perawang has reached 54.000 TEUs. To accommodate the growth in container loading and unloading at Perawang Port, during 2010-2012 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) generally make some investments, including: 1)Wharf 220 m ‘ 2) Container Yard 1,9 Ha 3) Reach Stacker 2 unit 4) Head Truck 5) Roads, Fences and Utilities

Deklarasi terminal petikemas Perawang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2012.

Declaration of Perawang container terminal shall be implemented in second quarter of 2012.

6. Pengembangan Pelabuhan Sibolga

6. Sibolga Port Development

Komoditas utama yang masuk ke Sibolga (bongkaran kapal) antara lain semen, kopra, karet, minyak goreng dan batubara. Sedangkan komoditas yang keluar dari Sibolga (muatan kapal) antara lain beras, pupuk, tepung terigu, gula, garam, ikan teri dan ikan asin. Barang import yang masuk melalui pelabuhan Sibolga adalah barangbarang untuk keperluan pertambangan emas di Batang Toru, PLTU Labuan Angin dan PLTPB Sarulla sedangkan eksport melalui pelabuhan Sibolga belum ada.

The main commodities that enter into Sibolga Port (unloading) are cement, copra, rubber, cooking oil and coal. While commodities are out from Sibolga Port (loading) are rice, fertilizer, flour, sugar, salt, anchovies and salted fish. Imported goods coming through Sibolga Port are goods for the purposes of gold mining at Batang Toru, Labuan Angin Power Plant (PLTU) and PLTPB Sarulla; on the other hand, Sibolga Port has no export activities and services.

Pekanbaru sebagai ibu kota propinsi dengan pertumbuhan yang cukup pesat belum memiliki terminal peti kemas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di satu sisi terdapat kecenderungan pemakaian peti kemas di pelabuhan yang terdapat di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sebagai dampak dari tingginya permintaan dan aktifitas industri.

Pelabuhan Sibolga merupakan pintu gerbang perdagangan wilayah barat Sumatera Utara dan memiliki daerah hinterland Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara yang diantaranya adalah Kota Sibolga, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir.

Pekanbaru as the capital of the province with a fairly rapid economic growth has not been completed with adequate container terminal to support regional economic growth. On the other hand, there is a tendency to function containers at ports located around Port of Pekanbaru as a result of high demand and industrial activities.

Port of Sibolga is a trading gateway of western North Sumatra and has a hinterland of West Coast of North Sumatra province, including Sibolga, Padang Sidempuan, Central Tapanuli Regency, Nias Regency, South Nias Regency, South Tapanuli Regency, Mandailing Natal Regency, North Tapanuli Regency, Samosir Regency, Toba Samosir Regency.


153

Pertumbuhan trafik barang di pelabuhan Sibolga dari tahun 2008 sampai 2011 terus meningkat. Dari tahun 2008 sampai 2009 terjadi kenaikan 9% dan dari tahun 2009 sampai 2010 terjadi kenaikkan yang sangat tinggi sebesar 26%. Pada tahun 2010 sampai tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 7.5%. Sehingga rata-rata pertumbuhan trafik barang di pelabuhan Sibolga dari tahun 2008 – 2011 adalah ± 14 %.

The growth of goods traffic at Sibolga Port, from 2008 to 2011, has continuously increased. From 2008 to 2009 there was 9% increament and from 2009 to 2010 there was a very high increament of 26%. In 2010 to 2011 there was an increament of 7.5%. So the average of traffic growth of goods at Sibolga Port of from 2008 - 2011 is ± 14%.

Dari sisi keuangan, Pelabuhan Sibolga menunjukkan perkembangan yang positif dengan dihasilkan laba setelah tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami kerugian. Peningkatan laba ini diperoleh dari beberapa pangsa pasar baru seperti mulai beroperasinya PLTU Labuan Angin yang membongkar batubaranya dengan sistem ship to ship di daerah labuh pelabuhan Sibolga, pertambangan emas dan perak di Batang Toru yang menggunakan pelabuhan Sibolga sebagai tempat bongkar barang-barang keperluan pertambangan, sewa tanah oleh PT SDV LOGISTIC selama 2 tahun, kenaikkan beberapa tarif jasa kepelabuhan cabang Sibolga hingga saat ini, seluruh komoditas yang masuk dan keluar di Pelabuhan Sibolga adalah dengan sistem breakbulk cargo.

From the financial side, Sibolga Port showed a positive trend by giving some profits since it always suffered from losses years before. The increment of profit was obtained from several new markets such as the operation of Labuan Angin Power Plant (PLTU) that unloaded its coal cargo with ship to ship system at Sibolga Port, gold and silver minings in Batang Toru that unloaded its cargo at Sibolga Port for the purpose of their mining activities, leases land to PT SDV LOGISTICS for 2 years, increament of some port services cost at Sibolga Port, up to now, all commodities into and out of Sibolga Port is a breakbulk cargo system.

Saat ini ada 3 proyek besar di Sibolga yaitu : a. Pertambangan emas oleh PT Agincourt Resources Indonesia di Batang Toru Dengan cadangan emas 7.46 juta ounces dan perak 72.60 juta ounces , pertambangan emas di Batang Toru (60 km arah tenggara kota Sibolga) direncanakan akan mulai berproduksi pada akhir Kuartal I (Maret) 2012. Dengan wilayah eksplorasi seluas 163.927 hektare membentang di 5 (lima) kabupaten di Sumatera Utara serta mempekerjakan 1.500 sampai 1.700 pekerja, tambang emas di Batang Toru ini diperkirakan berproduksi selama 10 tahun. Kebutuhan logistik untuk pertambangan emas ini dihandling oleh PT SDV LOGISTIC dengan menggunakan kapal Meratus Project 2. PT SDV LOGISTIC telah menyewa tanah seluas 3350 m milik pelabuhan cabang Sibolga untuk tempat penumpukan sementara barang-barang keperluan pertambangan tersebut. Rencananya pada Bulan Juni 2012, barang-barang keperluan pertambangan tersebut akan dibawa dengan menggunakan petikemas dari Jakarta atau Surabaya sebanyak 90 - 100 TEUs full per bulannya. b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Labuan Angin Dengan lokasi ± 10 km arah barat daya kota Sibolga, PLTU Labuan Angin sudah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 7 November 2009. Dengan beroperasinya PLTU Labuan Angin , pelabuhan cabang Sibolga memperoleh penambahan pendapatan per tahun dari kapal yang mengangkut batubara (± 0.7 juta ton/tahun) yang dialihmuatkan (ship to ship) ke kapal-kapal kecil menuju PLTU Labuan Angin. c. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Sarulla Berada pada lokasi ± 110 km arah timur laut Kotamadya Sibolga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sarulla direncanakan mulai beroperasi tahun 2014 dan merupakan PLTPB terbesar di Indonesia. Kebutuhan barang – barang logistik untuk proyek ini dihandling oleh Japan Gasoline Corporation (JGC) dengan melalui pelabuhan Sibolga.

There are currently three major projects in Sibolga, they are : a. Gold Mining by PT Agincourt Resources Indonesia in Batang Toru With reservation of 7.46 million ounces gold and 72.60 million ounces of silver,this gold mining in Batang Toru (60 km south east to Sibolga) is planned to start its production at the end of the First Quarter (March) 2012. With an area of 163.927 hectares of exploration stretches in 5 (five) districts in North Sumatra and 1.500 to 1.700 workers employment in Batang Toru, this gold mining is expected to produce for 10 years. Logistics requirements for this gold mining is handled by PT SDV LOGISTICS with Meratus Project 2 ship. PT SDV LOGISTICS leased a land area of 3350 m that belong to Sibolga Port, to pile temporarily its equipment for the purpose of mining activities. It is planned that in June 2012, cargo for the purpose of mining will be taken by using container from Jakarta or Surabaya as much as 90 - 100 full TEUs per month.

Pada tahap awal, pelayanan petikemas di pelabuhan Sibolga tujuan utamanya adalah untuk melayani kebutuhan barang-barang logistik pertambangan emas di Batang Toru dengan menggunakan kapal Meratus. Mengingat kapasitas kapal yang akan digu-nakan adalah 140 TEUs sedangkan kebutuhan logistic pertambangan emas di Batang Toru adalah 90 - 100 TEUs perbulan maka sisa dari kapasitas kapal sekitar 40 – 50 TEUs (480 – 600 TEUs per tahun) akan digunakan untuk mengangkut barang – barang keperluan masyarakat Sibolga, pulau Nias dan sekitarnya.

At initial stage, the main purpose of Container Service at Sibolga Port is to serve the needs of logistics cargo for gold mining in Batang Toru by Meratus ship. Since the capacity of the ship that will be used is 140 TEUs while the logistic needs of mining gold in Batang Toru is only 90 - 100 TEUs per month, then the rest capacity of the ship, about 40 - 50 TEUs (480 - 600 TEUs per year), will be used to transport public cargo for Sibolga community, Nias island and its surrounding areas.

154

b.

c.


Labuan Angin Power Plant (PLTU) Labuan Angin Steam Power Plant (PLTU) has started its commercial operation in ± 10 km of southwest of Sibolga, on November 7, 2009. This Labuan Angin Power Plant operation has given Sibolga Port additional revenue per year from ships carrying coal (± 0.7 million tons / year) which is moved from ship to ship, to smaller ship heading to Labuan Angin Power Plant. Geothermal Power Plant Project in Sarulla Located in ± 110 km of north east of Sibolga city, Sarulla Geothermal Power Plant (PLTPB) is planned to be operated in 2014 and it is the largest PLTPB in Indonesia. Logistic cargo for the purpose of this project is handled by Japan Gasoline Corporation (JGC) via Port of Sibolga.

Informasi yang diperoleh dari PT Meratus Line, diketahui bahwa pihak PT Meratus Line telah melakukan pendekatan dengan PT Holcim untuk memasok kebutuhan semen ke Sibolga dan Nias dari Jakarta dengan menggunakan petikemas. Demikian juga dengan PT Indofood, telah dilakukan pendekatan untuk memasok produk-produk PT Indofood (mie instan, tepung terigu dan lainlain) ke Sibolga dan Nias langsung dari Jakarta atau Surabaya dengan menggunakan petikemas. Untuk barang-barang hasil dari Sibolga seperti karet dan ikan laut, pihak PT Meratus Line juga telah melakukan pendekatan dengan pengusaha-pengusaha Sibolga agar menggunakan petikemas untuk mengirim barang-barangnya. Selain itu, pengiriman mobil ke Sibolga yang selama ini dilakukan dengan jalan darat (dari Jakarta ke Sibolga) juga telah dilakukan penjajakan untuk menggunakan petikemas. Untuk mendukung kelancaran proses pengiriman dan penerimaan barang-barangnya, PT Meratus Line akan segera membuka perwakilan dan membentuk EMKL di Sibolga dan Gunung Sitoli.

Information obtained from PT Meratus Line, it is known that PT Meratus Line had approached PT Holcim to supply cement to Sibolga and Nias from Jakarta by using containers. Likewise, PT Indofood, has made an approach to supplying products of PT Indofood (instant noodles, wheat flour, etc.) to Sibolga and Nias directly from Jakarta or Surabaya by using containers. For goods that is originally produced by Sibolga such as rubber and marine fish, PT Meratus Line have also approached Sibolga entrepreneurs to use containers to ship their goods. Moreover, concerning with car shipment to Sibolga which previously done by road, has also been probed to see its possibility to sent the cars by container. To support the delivery and acceptance activities, PT Meratus Line will soon open a representative EMKL office in Sibolga and Gunung Sitoli.

Untuk melayani kegiatan bongkar muat peti kemas, Pelabuhan Sibolga harus mempunyai infrastruktur dan suprastruktur yang memadai. Untuk infrastruktur (dermaga dan lapangan penumpukan), Pelabuhan Sibolga telah memilikinya walaupun harus menggunakan crane kapal karena dermaga yang ada tidak di desain dan tidak memungkinkan untuk menggunakan crane darat dalam melakukan bongkar muat petikemas. Sedangkan lapangan penumpukan, untuk petikemas berisi cargo barangbarang pertambangan emas di Batang Toru, PT SDV Logistic telah menyewa lahan milik Cabang Pelabuhan Sibolga seluas 3.550 m² untuk dijadikan lapangan penumpukan petikemas milik mereka (90 – 100 TEUs perbulan). Untuk petikemas yang berisi cargo umum, mengingat bahwa jumlah petikemasnya hanyalah 40 – 50 TEUs perbulan maka untuk sementara ditumpuk di areal parkir yang telah di conblock seluas 983 m² . Selanjutnya bila throughput dari petikemas cargo umum terus meningkat maka direncanakan akan ditumpuk di lahan dekat bukit herek seluas 2.000 m² dengan terlebih dahulu meratakan dan mematangkan lahan tersebut.

To serve the loading and unloading of containers, Port of Sibolga must have adequate infrastructure and superstructure. For infrastructure Port of Sibolga already have wharfs and Stacking yard although it uses a crane ship because the wharf was not designed and not compatible with land crane in loading and unloading containers. For Stacking Yard of containers for gold mining goods in Batang Toru, PT SDV Logistic Branch had rented a land of Port of Sibolga, an area of 3.550 m² to be functioned as its container stacking yard (90 - 100 TEUs per month). For general cargo containers since it only 40 - 50 TEUs per month, they are temporarily stacked in parking area that has been conblock for 983 m². Furthermore, if general cargo container throughput is increasing, they will be stacked in a land near Herek hill in an area of 2.000 m², preceeded by flattening and surfacing the soil / land.

Pada tahun 2012, dalam mendukung kegiatan bongkar muat petikemas, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melakukan investasi berupa :

In 2012, to support the activities of loading and unloading containers, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to invest the followings :

a. Perbaikan Kerusakan Struktur Dermaga dan Trestle Pelabuhan Sibolga

a. Damage Wharf Structural Repair and Harbour Sibolga Trestle

b. Fix Spreader

c.

c.

Head Truck + Chassis

b. Fix Spreader Head Truck + Chassis


155

156


KEBIJAKAN CSR CSR Policy

Peran BUMN dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat ini pada awalnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 dimana semua BUMN diminta untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN. Setelah itu, diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang pedoman Pembinaan Usaha kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan laba Badan Usaha Milik Negara.

The role of State Owned Company in empowering and developing economic and social conditions, initially regulated by Government Regulation No. 3 year 1983, where all State Owned Company are required to be able to assist the development of small businesses that are followed up by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Decree No. 1232/KMK.013/1989 on Guidelines for Small Business Assistance by State Owned Company. Later, it was amended by the Decree of the Minister of Finance No. 316/KMK.016/1994 dated June 27, 1994 on Guidelines for Small Business Development and Cooperatives (PUKK) through the utilization of State-Owned Company’s profit.

Keputusan tersebut kembali disempurnakan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Departemen Koperasi dan PPK No. KEP.1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPKX/1994 tanggal 14 Oktober 1994.

The decision was again enhanced with the Minister of Finance Decree No. 60/KMK.016/1996 dated February 9, 1996 on the amendment of the Minister of Finance Decree No. 316/KMK.016/1994 were then followed by the Joint Decree between of the Director General of State Owned Company’s Assistance of Finance Ministry and the Director General of the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises No. KEP.1515/BU/1994 and 02/SKB/PPKX/1994 dated October 14, 1994.

Pelaksanaan PKBL diubah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997yang diikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara No.197/MPBUMN/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan penghapusbukuan (writeoff ) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dan dilakukan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-216/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pedoman Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Implementation of CSR was changed, refer to Minister of Finance Decree. 266/KMK.016/1997 1997 dated on June 11, followed by State Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia / Chairman of State Owned Enterprises Development Board No.197/ MPBUMN/1999 dated July 29, 1999 on Guidelines for Determining the Quality and write-off of Loan Fund Program for Small Business and Cooperative Assistance (PUKK) and reformed under the Decree of the Minister of State Owned Enterprise of the Republic of Indonesia No. KEP-216/MPBUMN/1999 dated 28 September 1999 on Guidelines for Partnership and Environment Assistance of State Owned Company.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi BUMN melalui program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan pengelolaannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 236/MBU/103 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan Junto Surat Edaran Menteri badan Usaha Milik Negara republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan. Pelaksanaan PKBL Perusahaan selanjutnya berpedoman kepada Surat Keputusan dan Surat Edaran Menteri BUMN ini.

In order to increase the participation of state-owned enterprises through partnerships with small businesses and community development program, as well as to improve the efficiency and effectiveness of the management, Minister of State Owned Enterprises Indonesia issued Decree No. 236/MBU/103 dated June 17, 2003 on Partnership with Small Businesses and Community Development Program Junto Circular Letter of State-Owned Enterprises Minister of Republic of Indonesia No. SE-433/MBU/2003 dated 16 September 2003, about Implementation Guidelines of Partnership Program. Implementation of PKBL Company, later will be guided by this Decree and Circular Letter of State Owned Enterprise Minister.

Pada tanggal 27 April 2007, Menteri Negara BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan untuk menggantikan keputusan Meneg No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 diberlakukan untuk Laporan Keuangan tahun 2008.

On 27 April 2007, Minister of State Owned Enterprises issued a Minister Regulation No. PER-05/MBU/2007 about State Owned Enterprise Partnership Program With Small Businesses and Community Development to replace State Minister Decree No. KEP-236/MBU/2003 on Partnership Program and Community Development. Regulation of State Minister of State Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 was applied to the 2008 Financial Statements.

Setiap tahun PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengembalikan sebagian laba bersih perusahaan kepada masyarakat khususnya komunitas di sekitar wilayah perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai wujud kepedulian Perusahaan dalam bentuk dana Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan yang senantiasa menjalin hubungan mutualisme dengan masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan yang dialami Perusahaan bisa dinikmati tidak hanya oleh karyawan Perusahaan tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas, dimana anggaran Kemitraan dan Bina Lingkungan diperoleh dari Laba setelah pajak yaitu sebesar 1-2 % atau ketetapan di Kementerian BUMN.

Every year PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) partially return its net profit to the community, especially communities around PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a manifestation of Company’s concern in the form of funds and Community Development Partnership. This is a form of Corporate Social Responsibility that is always create mutual relationship with the surrounding community, so that the growth experienced by Company can be enjoyed not only by employees of the Corporate but also by wider society, in which the Partnership and Community Development Program budget is obtained from the profit after tax amounting to 1-2% or decree of the Ministry of SOEs. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Annual Report 2011

157

SUSUNAN PENGURUS

MANAGEMENT STRUCTURE

Kemajuan yang dialami oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selayaknya juga dinikmati oleh masyarakat sebagaI bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selalu berupaya untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan internal dan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, seluruh keputusan yang diambil oleh Perusahaan akan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merasa berkewajiban untuk meningkatkan pemberdayaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Progress experienced by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) should also be enjoyed by the public as part of its Corporate Social Responsibility. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has always sought to maintain a balance between internal interests and public interests. Therefore, all decisions taken by Corporate will always consider the interests of people and nation of Indonesia as a whole. As a form of awareness and social responsibility, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) feel obligated to improve social and economic empowerment of the community, especially around the area of operations of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Selain itu Perusahaan juga memiliki program Bina Lingkungan yang dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan/ hibah kepada korban bencana alam, pendidikan / pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan / perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan sarana ibadah dan menjaga kesinambungan pelestarian alam.

In addition, Corporate also has a community development program conducted through the improvement of social conditions and community empowerment through the provision of assistance / grants to victims of natural disasters, education / training, improved public health, development / improvement of public facilities and infrastructure, repair religious facilities and maintain sustainability of nature conservation.

SUMBER DANA PKBL

PKLB SOURCE OF FUNDS

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyisihkan laba perusahaan setiap tahun untuk mendukung Program, Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Di tahun 2011, dana kemitraan yang telah disalurkan untuk mendukung program Kemitraan berjumlah Rp 16.359.347.222

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) set aside its profit each year to support the program, Partnership and Community Development. In 2011, partnership fund that has been distributed to support Partnership Program was Rp 16,359,347,222

Sesuai Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/2/11/P.I-07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/1/21/P.I-09 tanggal 23 Maret 2009 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor PR.02/2/11/P.I-07 tanggal 30 Maret 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, bahwa bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) berada satu tingkat dibawah Direksi yaitu Direktur Keuangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut: • Penanggung Jawab : Farid Luthfi • Senior Manager Kemitraan dan Bina Lingkungan: Arif Hutomo • Asisten Senior Manajer Pembinaan: Lambert T.M • Asisten Senior Manajer Administrasi : Erman • Pimpinan di Kantor Cabang : General Manager/ Manager/ Kepala Perwakilan.

Dana Program Kemitraan berasal dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, pendapatan jasa administrasi, bunga deposito, jasa giro dan lain lain. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan pinjaman khusus. Sedangkan dana Bina Lingkungan setiap tahun berjalan disalurkan sebesar 70% melalui program BL BUMN Pembina, dan 30% digunakan untuk program BL BUMN Peduli. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.

As per decision of Director of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number PR.02/2/11/P.I-07 dated March 30, 2007 about Organization and Management at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Head Office as amended by the decision of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number PR.02/1/21/P.I-09 dated March 23, 2009, regarding with Decree Amendment of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Number PR.02/2/11/P.I-07 dated March 30, 2007, about the Organization and Management at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), that Partnership and Community Development (KBL) is one level below the Board of Directors , that is Finance Director, with the following organizational structure: • Responsible Person: Farid Lutfi • Senior Manager of Partnership and Community Development : Arif Hutomo • Development/ Coaching Senior Manager Assistant : Lambert T.M • Administration Senior Manager Assistant Manager : Erman • Head of Branch Office: General Manager / Manager / Chief Representative.

Partnership Program funds by setting aside after-tax profit maximally 2%, administration services income, interest on deposits, current account and others. Partnership program funds are given in the form of loans to be used as working capital and special loans. Community Development funds was distributed each year by 70% through the BL BUMN Pembina Program, and 30% used for BL BUMN Peduli program. If at the end of the year, there is a remaining cash funds of BL BUMN Pembina program and BUMN Peduli Program, then the remaining cash balance will be set as initial balance of the coming year.

Bantuan Dana PKBL (Rupiah) / PKBL Funds Assistance (Rupiah) Jenis Usaha / Type of Business

Jumlah / Total

Akumulasi s.d / Accumulated Until

2011

2011

Bantuan Pinjaman Kemitraan (Loan Assistance Partnership)

Rp

15,177,800,000

Rp

97,383,550,180

Dana Pembinaan Kemitraan / Hibah (Partnership Development Fund / Grants)

Rp

1,181,547,222

Rp

6,706,461,219

Bina Lingkungan BUMN Pembina (Community Development Enterprises Trustees)

Rp

2,459,151,650

Rp

15,961,260,760

Rp

874,000,000

Rp

18,818,498,872

Rp

120,925,272,159

Bina Lingkungan BUMN Peduli (Community Development Concern Enterprises) Jumlah / Total

158


PROGRAM KEMITRAAN Partnership Program

Program Kemitraan merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir dan dana pembinaan kemitraan kepada mitra binaan. Sasaran dari kegiatan Program Kemitraan yaitu usaha kecil, dalam hal ini perorangan atau badan usaha dan koperasi yang mempunyai penjualan (omset) per tahun setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000 atau memiliki aktiva setinggi-tingginya Rp 200.000.000 di luar tanah dan bangunan untuk usaha.

Partnership Program is a revolving loan fund distribution activities and partnership development fund to target partners. Member of this Partnership Program are a small business, in this case the individual or business entity and cooperatives that have sales (turnover) per year maximum Rp 1,000,000,000 or have assets maximum Rp 200 million, excluding land and buildings for business .

Pelaksanaan Program Kemitraan dengan Usaha Kecil oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) bertujuan agar usaha kecil maupun menengah menjadi tangguh dan mandiri.

Implementation of Partnership Program with Small Business by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) is intended for small and medium businesses to become strong and independent.

Program ini dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dengan bunga flat sebesar 6% per tahun yang ditujukan untuk membiayai modal kerja atau membeli aktiva tetap, sehingga Usaha kecil yang menjadi Mitra Binaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat menikmati pembinaan dalam berbagai aspek, seperti peningkatan penguasaan aspek keuangan, peningkatan kemampuan manajemen / produksi dalam mengelola usaha, perluasan pemasaran dan upaya peningkatan produk dan kualitas produk.

The program is done by providing loans with a flat rate of 6% per year, which is intended to finance working capital or to purchase fixed assets, so that small businesses that become Partners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) can enjoy the assistance/ coaching in various aspects, such as comprehensiveness of financial aspects, capacity management / production in managing the business, marketing expansion and efforts to improve product and product quality.

Sampai dengan tahun 2011 Program Kemitraan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah membina sebanyak 1054 mitra binaan yanq mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Penyebaran mitra binaan tersebut meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

To 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Partnership Program I (Persero) has 1054 partnership member, including sectors of industry, trade, agriculture, livestock, crops, fisheries and services. Deployment of target partners include the following areas:

Dana dan Daerah Mitra Binaan / Funds and Development Partnership Region Propinsi / Province

Mitra Binaan Tahun 2011 / Development Partnership 2011

Dana Mitra Binaan Tahun 2011 / Funds Development Partnership 2011

Mitra Binaan s.d 2011 / Development Partnership until 2011

Dana Mitra Binaan S.d Tahun 2011 / Funds Development Partnership until 2011

Nanggroe Aceh Darussalam

46

Rp

2,635,000,000

188

Rp

4,579,142,302

Sumatera Utara

36

Rp

4,344,300,000

403

Rp

8,879,649,982

Riau

71

Rp

6,792,500,000

350

Rp

9,394,397,807

Kepulauan Riau

34

Rp

1,406,000,000

113

Rp

2,771,794,219

Jumlah Total

187

Rp

15,177,800,000

1054

Rp

25,624,984,310

Di tahun 2011, beberapa kegiatan promosi dan pameran yang rutin diikuti oleh PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan mengikutsertakan mitra binaan diantaranya adalah: 1. Gelar karya PKBL BUMN 2011 2. Fashion and Craft Expo 2011 3. Micro Financing PKBL BUMN Expo 2011 4. Dan kegiatan besar lainnya

In 2011, some promotional activities and exhibitions are regularly followed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by involving partners targets, are as follow: 1. Gelar karya PKBL BUMN 2011 2. Fashion and Craft Expo 2011 3. Micro Financing PKBL BUMN Expo 2011 4. And other big events

Perusahaan menerapkan kriteria yang ketat terhadap mitra binaan yang diperbolehkan mengikuti kegiatan promosi semacam ini, baik dari segi kualitas produk maupun kreatifitas produk yang dikembangkan. Dampak dari kegiatan ini terhadap mitra binaan ternyata cukup besar karena mereka dapat bertemu dengan para buyer ataupun potential buyer. Sepanjang tahun 2011 PKBL PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengucurkan dana sebesar Rp 1.181.547.222 yang digunakan untuk kegiatan dana pembinaan bagi Mitra Binaan.

The Company applies strict criteria to assisted partners who are allowed to take part in this kind of promotion, both in terms of product quality and creativity of the products being developed. The impact of this activity to targe partners is quite significant because this event lead them to meet potential buyers or potential buyers. During 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has disbursed Rp 1,181,547,222 for “Partnership Development” program.

Diakhir tahun 2011 tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman tercatat 87.65 % dengan skor 3. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terus melakukan pembinaan dan pengembangan agar mitramitra binaan dapat meningkatkan kinerja usaha mereka dan pada gilirannya dapat memenuhi kewajibannya

At the end of 2011, loan settlement collectability level has reached 87.65% with a score of 3. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) continues to provide guidance and development to its assisted partners in order to improve their business performance ,and in turn, they will be able to meet their obligations.

Klasifikasi Kolektibiltas Piutang / Receivable Collectability Classification Kolektibiltas Piutang

Receivable Collectability

Rupiah

Lancar

Current

Rp

21,155,154,576

Kurang Lancar

Substandard

Rp

1,597,940,166

Diragukan

Doubtful

Rp

421,670,995

Macet

Lost of Non Performing

Rp

2,450,218,573


159

PROGRAM PENYALURAN BINA LINGKUNGAN Community Development Distribution Program Penyaluran dana Bina Lingkungan dilaksanakan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada umumnya diberikan dalam bentuk bahan / material yang sangat dibutuhkan oleh penerima bantuan Bina Lingkungan tersebut. Realisasi penyaluran Bina Lingkungan Tahun 2011 sebesar Rp 2.459.151.650,-.

Distribution of Community Development funds held by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) are generally provided in the form of material that is urgently needed by the beneficiaries of Community Development Program. Actual disbursement of Community Development Year 2011 was amounted to Rp 2.459.151.650, -.

Daerah Penyaluran Dana Bina Lingkungan / Area of Distribution of Community Development Fund Provinsi / Provence

Jumlah / Ammount

Nanggroe Aceh Darussalam

Rp

495,284,650

Sumatera Utara

Rp

1,398,159,250

Riau

Rp

360,165,000

Kepulauan Riau

Rp

205,542,750

Jumlah / Total

Rp

2,459,151,650

Tujuan Program Bina Lingkungan adalah sebagai cerminan tanggung jawab sosial ekonomi perusahaan guna mendukung perkembangan mitra binaan dan juga masyarakat serta stakeholder perusahaan. Hal tersebut ditujukan kepada 6 (enam) sasaran yaitu : Bantuan korban bencana alam, Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, Bantuan peningkatan kesehatan, Bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum, Bantuan sarana ibadah, dan Bantuan pelestarian alam. Dimana pengertian dari masing-masing adalah : a.

Purpose of this Community Development Program is a reflection of corporate social responsibility to support the economic development of the assisted partners and communities and stakeholders of the company. It leads to 6 (six) goals, namely : Aids to victims of natural disasters, educational assistance and or training, Health Improvement, infrastructure and or public facilities Development, religious facilities Development and Conservation. Each of are described as follow :

Bantuan kepada korban bencana alam, yaitu bantuan yang diberikan untuk meringankan beban para korban yang diakibatkan bencana alam (force majeure) dengan obyek bantuan antara lain berupa :

a.

Aids to victims of natural disasters, the aids are given to ease the burden of the victims of disaster caused by nature (force majeure) in the form of: 1) Provision of basic material needs, clean water and the bath washing and toilet supplies for the refugees;

1) Penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, air bersih dan Mandi Cuci dan Kakus (MCK ) pengungsi;

2) Medication and or medical personnel;

2) Bantuan obat-obatan dan atau tenaga medis;

3) Inflatable boats, camps / shelters;

3) Bantuan perahu karet, tenda pengungsi / tempat penampungan sementara;

4) Provision of funds to lease transportation for the refugees and heavy equipment;

4) Penyediaan dana untuk sewa angkutan / transportasi pengungsi, sewa alat-alat berat; b.

Bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, baik bersifat formal maupun informal termasuk diantaranya bantuan pendidikan / pelatihan dalam rangka pelestarian seni dan budaya dengan obyek bantuan antara lain berupa :

b.

Aids for education and or training, the aids are given to enhance their knowledge and skills, both formal and informal, including education / training in order to preserve the art and culture, in the form of : 1) Procurement of school equipment, for both public schools and Islamic schools;

1) Pengadaan peralatan sekolah, baik untuk sekolah umum maupun pesantren dan madrasah;

2) Tuition/ scholarships; 3) Training and or apprenticeship for dropout students;

2) Bantuan biaya pendidikan / beasiswa;

4) Counseling that aimed to improve the knowledge of society;

3) Pelatihan dan atau pemagangan bagi anak putus sekolah; 4) Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat; c.

Bantuan peningkatan kesehatan, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan, dengan obyek bantuan antara lain berupa :

c.

Aids for Health improvement, the aids are given to improve the quality of health care, in the form of : 1) Renovation of public clinics;

1) Renovasi balai pengobatan masyarakat;

2) Assistance for activities of public health;

2) Bantuan untuk kegiatan yang bersifat kesehatan masyarakat; d.

Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, yaitu bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas, dengan obyek bantuan antara lain berupa :

160


d.

Aids for public infrastructure and facilities development, the aids are given to improve the facilities, in the form of :

e.

1) Renovasi balai pendidikan;

1) Renovation of education centers;

2) Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;

2) Construction and rehabilitation of public infrastructure and facilities;

3) Pembangunan dan atau rehabilitasi panti asuhan dan panti jompo,

3) Construction and or rehabilitation of orphanages and nursing homes,

Bantuan sarana ibadah, yaitu bantuan untuk meningkatkan kualitas sarana ibadah, dengan obyek bantuan antara lain berupa :

e.

1) Construction / rehabilitation of worship places;

1) Bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah ibadah;

2) Procurement of worship equipment ;

2) Pengadaan perlengkapan ibadah; 3) Bantuan dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatankegiatan keagamaan, f.

Bantuan untuk pelestarian alam, yaitu bantuan yang bertujuan untuk merehabilitasi atau menjaga kelestarian sumber daya alam dengan titik berat pada kegiatan penghijauan dengan tanaman yang memberikan manfaat / nilai ekonomis.

Aids for religious means, the aids are given to improve the quality of worship places, in the form of:

3) Financial aids to support the implementation of religious activities, f.

Aids for nature conservation, which aimed to help rehabilitate or preserve natural resources with emphasis on greening activities by planting the plants that beneficial or have economic values.

Kegiatan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sepanjang tahun 2011 adalah :

Community Development activities that have been carried out by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) during 2011 are :

1. Kategori Bantuan Becana alam PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan bantuan kepada para korban bencana alam di beberapa wilayah Indonesia :

1. Category of Aids for Natural Disaster, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has provided aids to the victims in some territories of Indonesia :

a.

Korban kebakaran di Sibolga Sumatera Utara

a.

Fire victims at Sibolga, North Sumatra

b. Bencana Alam Gempa Bumi di Sarulla / Pahaejae, Sumatera Utara.

b. Earthquake at Sarulla / Pahaejae, North Sumatra.

c.

d. Loken volcanic eruption at North Sulawesi

Bencana Alam gempa bumi di Subussalam Provinsi Aceh

d. Bencana meletusnya gunung api Loken di Sulawesi Utara 2. Kategori Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan, selain memberikan bantuan renovasi terhadap sekolah maupun pemberian beasiswa, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) juga menyelenggarakan lomba menggambar kepada anak-anak SD di Kecamatan Medan Belawan. 3. Kategori Bantuan Pembangunan Prasarana dan atau Sarana Umum serta sarana Ibadah PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan sarana umum dan sarana ibadah yang berada di wilayah sekitar Wilayah Kerja Perusahaan. 4. Kategori Pelestarian Alam a.

c.

Earthquake at Subussalam, Aceh Province

2. Category of Aids for Education and or Training, in addition to providing aids to school renovation and scholarships, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) also organized a drawing competition for Elementary school children in the District of Belawan, Medan. 3. Category of Aids for Infrastructure and Public Facilities Development, and or Means of Worship Development, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has given the aids to those public facilities and religious facilities which need renovation or improvement in the area around the Company. 4. Category of Aids for Nature Conservation a.

1.000 Mango Tree Planting in Municipality Dumai

b. 5.000 Trambesi Tree Planting in Aceh Province

Penanaman 1.000 Pohon Mangga di Kota Madya Dumai

b. Penanaman 5.000 Pohon Trambesi di Provinsi Aceh

RENCANA TAHUN 2012 Plan Year 2012

Di Tahun 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mempunyai rencana penyaluran Dana Bina Lingkungan yakni pelestarian alam dengan melakukan penanaman pohon di empat wilayah kerja perusahaan untuk mendukung program pemerintah pada program pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan Desa Binaan.

In the year 2012, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) plan to distribute the Community Development Fund, which is Nature Conservation by planting trees in four working areas of the company to support the government’s program on poverty reduction by developing assisted villages.


161

PROFIL MITRA BINAAN

Foster Partnership Member Profile PRODUK OLAHAN JAMUR / Processed Mushrooms Product

S

aat ini, makanan olahan dari jamur semakin banyak diminati banyak orang. Kondisi ini dapat kita lihat dari maraknya industri budidaya jamur dan pengolahan jamur di berbagai daerah di Indonesia, karena Indonesia mempunyai iklim tropis yang cocok untuk tumbuh kembangnya jamur. Selain itu, saat ini jamur dapat dikreasikan menjadi aneka macam produk makanan. Peluang inilah yang tidak disia-siakan oleh Aprizal untuk memulai usahanya budidaya jamur sekaligus mengembangkan olahan jamur. Currently, demand on food preparations of mushrooms has grown rapidly. This condition can be seen from the increasing mushrooms cultivation industry and mushroom cultivation in various regions in Indonesia, since Indonesia has a tropical climate which is suitable for the growth of mushrooms. In addition, currently, mushrooms can be created into various food products. This opportunity is cleverly captured by Aprizal to start his mushroom cultivation business, as well as the preparation.

Aprizal memulai usaha budidaya jamur ini pada tahun 2011 setelah mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari di Balai Pernyuluhan Pertanian (BPP) Dumai. Berbekal pengetahuan dari pelatihan tersebut, Aprizal berniat untuk membudidayakan jamur sekaligus menjadikan makanan Krispy jamur. Dengan berjalannya waktu, usaha Aprizal mulai membuahkan hasil walaupun belum mampu secara maksimal.

Aprizal started his mushroom cultivation business in 2011, after joining 3 (three) days Training at Agricultural Training Hall (BPP) Dumai. Having the knowledge acquired from the training, Aprizal intended to cultivate mushrooms as well as making Crispy mushrooms. As the time goes by, Aprizal’s effort has shown a positive result, although it was not the maximal result.

Masih pada tahun yang sama, Aprizal berupaya mengembangkan usahanya lebih besar. Tepatnya pada bulan Desember tahun 2011, Aprizal menjadi Mitra Binaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai. Pada awalnya Aprizal mendapat bantuan pinjaman modal usaha dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebesar Rp 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tingkat suku bunga 6 % per tahun flat.

Still in the same year, Aprizal developed his business. Precisely in December of 2011, he became a member of Foster Partnership Program of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Dumai. Initially, Aprizal received working capital loan from Partnership and Community Development Program(PKBL) of Rp 35,000,000. - (Thirty five million dollars) with a flat interest rate of 6% per year.

Sejak menjadi Mitra Binaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai, perkembangan usahanya selalu dimonitor baik perkembangan atau pun pemasarannya setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Pelindo I Cabang Dumai.

Since becoming Foster Partnership member of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Dumai, his business improvement is continuously monitored, both its development or marketing, every 3 (three) months by Pelindo I Branch of Dumai.

Saat ini, usaha jamur Aprizal sudah semakin berkembang, pesanan produk olahan jamurnya semakin meningkat, produknya sudah beredar di wilayah Dumai dan sekitarnya dan menjadi sebuah bingkisan untuk oleh-oleh yang khas dari Dumai.

Currently, his business is growing rapidly, demand on his mushroom preparation food is increasing, the products have been marketed in the area of and surrounding Dumai, and became a typical snack product of Dumai.

Kedepannya, Aprizal sedang mempersiapkan produknya untuk bisa diikutkan dalam pameran-pameran sehingga produk usahanya dapat dikenal tingkat Lokal, Nasional maupun Internasional.

In the future, Aprizal are preparing his products to participate several exhibitions, so that his products can be widely known Locally, Nationally and Internationally.

162


PROFIL MITRA BINAAN

Foster Partnership Member Profile BORDIRAN KHAS ACEH BUNGGONG RAUZA / Typical Embroidered Aceh Bunggong Rauza

Bordiran Khas Aceh Bunggong Rauza milik Syaifuddin memproduksi tas khas Aceh, dompet, alas meja, sejadah. Tidak hanya tingkat Lokal dan Nasional, pemasarannya telah menjangkau tingkat Internasional. Produk Bordiran Khas Aceh Bunggong Rauza milik Syaifuddin ini telah menembus negara Canada dan Australia. Typical embroidery Aceh Bunggong Rauza, which is belong to Syaifuddin, produces distinctive bags, purses, tablecloths, and sejadah. This product has been marketed not only in local and national markets but also in international market. This typical embroidery products, Aceh Bunggong Rauza, has penetrated the market in Canada and Australia.

Usaha bordiran ini didirikan oleh Saifuddin yang mulai berdiri Tahun 1995, dimana pada saat itu baru mulai merintis dan dengan berjalannya waktu usaha mulai membuahkan hasil walaupun belum mampu secara maksimal.

This embroidered company was founded by Saifuddin in 1995, which at the time he initiated his business from zero. As the time goes by, the business has shown a positive result, although it was not the maximal result.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter melanda, yang mengakibatkan usaha mengalami macet / tutup karena harga bahan baku melonjak naik tinggi sehingga tidak adanya kemampuan untuk membeli bahan baku.

In – 1997, there was a monetary crisis hit Indonesia causing business bankruptcies due to the increasing raw material prices, which is consequently arising the incapability for businessman to purchase raw materials.

Pada tahun 1999 usaha mulai bangkit kembali walapun tidak mampu secara maksimal, namun pada saat usaha mulai bangkit kembali, terjadi konflik yang berkepanjangan, sehingga usaha macet / tutup kembali sampai dengan masa konflik telah dinyatakan berakhir (aman) yaitu tepatnya pada tahun 2003 yang ditandai dengan adanya Penantandatanganan Perjanjian Damai MOU di Helsinki.

In 1999, business began to rise again, even it was not maximal. But at the time the business started to rise again, it was also colored by prolonged conflict, that causing business bankruptcies and will be re opened/ launched until the conflict was declared over (safely), precisely in 2003, characterized by the signing of Peace Agreement MOU at Helsingki.

Setelah adanya penanda tanganan Perjanjian Damai MOU di Helsinki pada tahun 2003, usaha mulai bangkit kembali walaupun masih jalan ditempat / belum berkembang, dan dengan perjalanan waktu serta upaya dalam mengembangkan usaha yang dimaksud, usaha pun telah mebuahkan hasil dan usaha mulai beroperasi seperti biasa namun belum mampu maksimal.

Following the signing of Peace Agreement MOU in Helsinki in 2003, the business began to rise again, although it still shown un-significant progress, and as the time goes by and the effort to develop respective business, the business has shown a significant progress, and started to operate as usual but not maximal.

Pada tanggal 26 Desember 2004, telah terjadi Bencana Alam Tsunami khususnya di NAD akibatnya membuat aktivitas dan perekonomian semua lumpuh total. Dampak dari bencana alam Tsunami tersebut, usaha pun tidak setabil yang mengakibatkan usaha macet / tutup kembali. Mulai tahun 2005 usaha mulai bangkit kembali walaupun belum sempurna serta secara maksimal namun usaha sudah dapat beroperasi dan dapat memenuhi permintaan konsumen / pelanggan khususnya konsumen / pelanggan lokal.

On December 26, 2004, there has been a particularly Tsunami Disaster in Aceh, which is consequently making all economic activities totally paralyzed. As an impact of the Tsunami, business was un-stable, and once again, the business should be closed. Starting in 2005, business began to rise again, even it was not maximal. It was shown by its operation/ production and capability in meeting customers’ demand, especially local customers.

Pada tahun 2009 kami berniat / berupaya untuk memajukan / mengembangkan usaha agar dapat lebih besar. Tepatnya pada Bulan Oktober tahun 2009 kami menjadi Mitra Binaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe yaitu memberikan bantuan pinjaman modal usaha atau mendapat kucuran dana PKBL sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan tingkat suku bunga 6 % per tahun flat.

In 2009, Syaifuddin intended to promote / develop his business. Precisely in October 2009, he became a Foster Partnership Member of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Lhokseumawe, that acquired loans or working capital funding from PKBL Program as much as Rp 50,000,000.- (Fifty million dollars), at flat interest rate of 6% per year.


163

Adapun pembinaan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Lhokseumawe dari tahun 2009 / sejak menjadi Mitra Binaan, yaitu selalu memonitor baik perkembangan / pemasaran usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali, selain itu mengikutsertakan dalam acara pameran seperti : Pameran PKA Banda Aceh tahun 2009 di Banda Aceh tahun 2009, Pameran Gelar Karya PKBL BUMN di Jakarta tahun 2010, Pameran Produk PKBL BUMN di Jakarta tahun 2011, Pameran Banda Aceh Expo 2011 di Banda Aceh tahun 2011.

Fostering Partnership Program, conducted by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Lhokseumawe, since 2009 / since becoming a Foster Partnership Member, is always monitor its development / marketing efforts every 3 (three) months; other than that, it also to ask the company to participate in some exhibitions such as PKA Banda Aceh Exhibition in 2009, in Banda Aceh; BUMN PKBL Exhibition in Jakarta, in 2010; BUMN PKBL Product Exhibition in Jakarta, in 2011; Banda Aceh Expo in 2011, in Banda Aceh.

Dengan diikutsertakan dalam acara pameran, sekarang usaha Bordiran Bunggong Rauza sudah mengalami kemajuan / perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai adanya peningkatan pesanan, seperti pesanan dari tingkat Lokal, Nasional maupun International. Sedangkan hasil dari produk usaha kami saat ini sudah beredar di pasaran seperti :

Having participated in several exhibitions, now, Bunggong Rauza embroidery businesses have made a rapid progress / development, as shown by the increasing demands/ orders from Local, National and International markets. Currently this Bunggong Rauza embroidery products has been marketed in the followings :

1.

Pasar untuk tingkat lokal seperti : Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe dan Langsa (khususnya NAD).

2.

Pasar untuk tingkat Nasional seperti : Padang, Jakarta dan Bandung.

3.

Pasar untuk tingkat Internasional seperti : Negara Canada dan Australia.

Harga barang-barang produksi tersebut terdiri dari Tas berkisar Rp 50.000,- s.d Rp 250.000,- per buah, Sejadah berkisar Rp 80.000,- s.d Rp 100.000,- per buah, dompet berkisar Rp 10.000,- s.d Rp 40.000,dan Alas Meja berkisar Rp 110.000,- s.d Rp 150.000,- per buah. Lokasi usaha produksi berada di Desa Ulee Maddon, Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

164

1.

Local Market, such as : Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe and Langsa (especially NAD).

2.

National Market, such as : Padang, Jakarta and Bandung.

3.

International Market, such as : Canada and Australia.

Prices of these products consists of bags about Rp 50.000,- to Rp 250.000,- per piece, Sejadah about Rp 80.000,- to Rp 100.000,- per piece, wallets about Rp 10.000,- to Rp 40.000,- and Table Clothes about Rp 110.000,- to Rp 150.000, - per piece. Location of the production activity is in village of Ulee Maddon, District of Muara Batu, North Aceh District, Aceh Province.



165

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Farid Luthfi

Alamat Kantor

:

Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan - 20241

Alamat Domisili, sesuai KTP

:

Pesanggrahan Permai IV/D 12 RT 005 RW 007, Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan - Jakarta Selatan

Nomor Telepon

:

061 - 6610220

Jabatan

:

Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa: 1.

Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.

2.

Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia a.

Semua informasi dalam Laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.

b.

Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

3.

Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Maret 2012 DIREKTUR KEUANGAN

FARID LUTHFI

Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan - 20241, Telp. (061) - 6610220 (Hunting), Fax. (061) - 6610906, E - Mail : [email protected], Website : http//www.inaport1.co.id

166


DIRECTORS STATEMENT LETTERS RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED IN DECEMBER 31, 2011 AND 2010

I. The undersigned : Name

:

Farid Luthfi

Office Address

:

Jl. Krakatau Ujung No. 100, Medan - 20241

Domicile address

:

Pesanggrahan Permai IV/D 12 RT 005 RW 007, Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan - Jakarta Selatan

Phone number

:

061 - 6610220

Position

:

Financial Director

States that: 1.

I am responsible for the preparation and presentation of financial statements.

2.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia; a.

AII information contained in the financial statements is complete and correct.

b.

The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.

3.

I am responsible for the campany’s internal control system.

This statement letter is made truthfully.

Medan, March 20, 2012 FINANCIAL DIRECTOR

FARID LUTHFI

Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan - 20241, Telp. (061) - 6610220 (Hunting), Fax. (061) - 6610906, E - Mail : [email protected], Website : http//www.inaport1.co.id


167

Laporan Auditor Independen

No : A12-MW/PELINDO/JNNl/748 Yth. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan lndonesia I (Persero) Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Pelabuhan lndonesia I (Persero) tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia (lAPl) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pelabuhan lndonesia l (Persero) pada tanggal 31 Desember 2011dan 2010 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di lndonesia. Sesuai dengan pengungkapan dalam catatan No. 38 atas laporan keuangan, Perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi baru yang mengakibatkan pengurangan laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 11.285.937.935. Pengurangan laba tersebut berasal dari koreksi penurunan nilai piutang (catatan 2d) sebesar Rp 17.653.365.940 yang dikurangi dengan laba dari penilaian kembali nilai residu aset tetap (catatan 29) sebesar Rp 6.367.428.005. Perusahan juga melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi dan reklasifikasi dari beban ditangguhkan ke aset tak berwujud agar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru. Reklasifikasi ini tidak mempunyai dampak atas jumlah aset, baik aset lancar maupun tidak lancar. Untuk memperbaiki daya banding dari posisi keuangan akibat reklasifikasi dan penerapan kebijakan akuntansi secara restrospeksi, maka posisi keuangan Perusahaan disajikan kembali untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010.

Graha Mampang 2nd Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan 12760 Licensed No : KEP.353/KM.6/2004

168


Telp. : +62 21 798 5757 Fax : +62 21 798 1957 e-mail : [email protected] web : www.mcmillanwoods.co.id

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan laporan kami Nomor : A12- MW/PELINDO/JNNl/752 Nomor : A12- MW/ PELINDO/JNNl/752 tanggal 20 Maret 2012

RAMA WENDRA Kantor Akuntan Publik

Marcellinus Wendra, MComm, Ak, CPA Surat lzin Praktek Akuntan Publik AP, 0294 20 Maret 2012

Graha Mampang 2nd Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan 12760


Licensed No : KEP.353/KM.6/2004


169

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Report No: A12-MW/PELINDO/JNN/748 The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

We have audited the balance sheets of PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) as of December 31, 2011 and 2010, and the related statements of comprehensive income, change in equity, and cash flow for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with auditing standards by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and State Financial Audit Standards established by The Audit Board of The Republic of Indonesia. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining,on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) for the years ended December 31, 2011 and 2010,and the results of their operations, changes in their equity and their cash flows for the years ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. Accordance with the disclosures in note 38 to the financial statements, the Company adopted new accounting policies that resulted in a reduction unappropiated retained earnings for Rp 11,285,937,935. Reduction of income is derived from the correction of impairment of receivables (note 2d) for Rp 17,653,365,940 and deducted by income reassesment derived from the revaluation of residual values of fixed assets (note 2g) of Rp 6,367,428,005. The Company reclassified the fixed assets to property investment and reclassification of deferred expenses to the intangible assets to conform with new accounting policies. These reclassifications have no impact on the total of assets, both current and noncurrent assets. To improve comparability of financial position due to reclassifications and retrospective application of accounting policies, the Company restated its financial position for December 31, 2010 and January 1, 2010.

Graha Mampang 2nd Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan 12760 Licensed No : KEP.353/KM.6/2004

170



The compliance of applicable law and regulations and internal control are presented separately to the Boards of Commissioners and Boards of Directors with our report number : A12-MW/PELINDO/JNN/751 and number : A12-MW/ PELINDO/JNN/752 dated March 20, 2012.

RAMA WENDRA Registered Public Accountant

Marcellinus Wendra, MComm, Ak, CPA Public Accountant License No AP.0294 March 20, 2012

Graha Mampang 2nd Floor Jl. Mampang Prapatan Raya No.100 Jakarta Selatan 12760


Licensed No : KEP.353/KM.6/2004


171

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Rupiah Penuh)

1. U M U M a. Pendirian dan Informasi Umum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dahulu pada masa penjajahan Belanda adalah sebuah Perusahaan dengan nama “Haven Badrift”. Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1969 Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP. Pada periode tahun 1969 sampai dengan tahun 1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perseroan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C28519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 November 1994, tambahan No. 87. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 90 tanggal 22 Agustus 2011oleh Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H mengenai pemberhentian dan pengangkatan anggotaanggota Direksi Perusahaan. Dewan Direksi yang mengalami perubahan adalah Direktur Utama, Direktur Personalia dan Umum, dan Direktur Keuangan. Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan. Kegiatan usaha Perusahaan di bidang pelayanan jasa kepelabuhan ini meliputi wilayah kerja 4 (Empat) Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Riau, dan Riau Kepulauan. Pelabuhan yang dikelola Perusahaan berjumlah 12 (Dua Belas) Pelabuhan Cabang dan 13 (Tiga Belas) Pelabuhan Kawasan (Perwakilan)1 (Satu) Belawan International Container Terminal, 1 (Satu) Unit Rumah Sakit Belawan, 1 (Satu) Unit Galangan Kapal, 1 (Satu) Unit Belawan Logistic Centre. Dari seluruh cabang pelabuhan/unit usaha yang dikelola, terdapat 6 (Enam) Cabang yang menjadi Pelabuhan Andalan yaitu Belawan International Container Terminal (BICT), Cabang Belawan, Cabang Dumai, Cabang Lhokseumawe, Cabang Pekanbaru dan Cabang Tanjung Balai Karimun yang menjadi pelabuhan andalan, karena memberikan kontribusi laba yang signifikan bagi Perusahaan. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Krakatau Ujung No.100, Medan, Sumatera Utara.

172

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010 (Full Expressed in Rupiahs)

1. GENERAL a. Establishment and General Information PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), in the period of Dutch occupation,was a Company with the name of “Haven Badrift.” Since the independence of Republic of Indonesia, until 1950, the Company changed to become Jawatan Pelabuhan. In 1969, the Company change into State-Owned Enterprises (BUMN) with the name of Perusahaan Negara Pelabuhan or abbreviated as PNP. From 1969 to 1983, the PN Pelabuhan was changed into Lembaga Penguasa Pelabuhan (Institution of Port Authority) with the name Badan Pengusahaan Pelabuhan (Board of Port Management) or usually abbreviated as BPP. In year 1983, based on Government Regulation No. 11 year 1983, BPP then was changed into Perseroan Umum Pelabuhan I abbreviated as Perumpel I. Then, based on Government Regulation No. 56 year 1991, the status of Perumpel I was changed into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Company’s name was changed into PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) was based on notarial deed of Imas Fatimah, SH, Notary in Jakarta, No. 1 on December 1, 1992 and with an approval from the Minister of Justice of Republic of Indonesia based on the his Decree No. C2-8519.HT.01.01 /1992 on June 1, 1992 and has been announced in the State Gazette of Republic of Indonesia. No. 8612 on November 1, 1994, additional No. 87. The Company’s article of association has been amended for several times and the last amendment was on the notarial deed No. 90 dated August 22, 2011 of Rahmad Nauly Siregar, SH, regarding the termination and appointment of board of directors. The new members of board of directors are President Director, Human Resources dan General Affairs Director dan Finance Director. Before 2008, the Company was engaged in the sector of port services, container service, terminal and depot for container, shipyard business, services for land, water and electricity, the fuel station, consolidation and distribution including lives stock, services, port consultation and management of customs area. Since in 2008, in order to optimize resources utilization, the Company add other business activities with transportation services, rental and repair facilities, maintenance facilities and equipment, over load the ship, the property outside the main activities to the port, industrial, tourism and hospitality facilities, services, consultants and surveyor, communication and information, to the construction of ports, shipping, health, supplies, shuttle bus, dives, tally, pass of the port and scale. The Company’s business activities of port services covers 4 (four) region i.e., North Sumatra Province, the Province of Aceh, Riau and Riau Islands. The Company have 12 (Twelve) harbor branch and 13 (Thirteen) representative offices, 1 (One) Belawan International Container Terminal, 1 (One) Unit Belawan Hospital, 1 (One) Unit Shipyard, 1 (One) Unit Container Depot, there are 6 (Six) main ports and units, out of the all ports and units, i.e. Port of Belawan International Container Terminal (BICT), Belawan Branch, Dumai Branch, Lhokseumawe Branch, Pekanbaru Branch and Tanjung Balai Karimun Branch which became the mainstay port, which it contributes significantly to Company revenues. Corporate headquarters is located at Jl. Krakatau Ujung No.100, Medan, North Sumatera.






b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan Akta No. 90 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., sebagai berikut :

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Staff The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company on December 31, 2011 and 2010 based on the Notarial Deed No. 90, on Agustus 22, 2011 of Notary , Rahmad Nauli Siregar SH are as follows : 2011 9 November - 5 Desember

5 Desember – 31 Desember


:

H. Harijogi

H. Harijogi

Komisaris / Commissioners

:

Ignatius Rusdonobanu Soritaon Siregar Barzuweh Umar Aris

Ignatius Rusdonobanu*) Soritaon Siregar Barzuweh Umar Aris


:

Alfred Natsir

Alfred Natsir

Direktur / Directors

:

Bambang Eka Cahyana Iman A. Sulaiman Farid Luthfi Imran Iskandar

Bambang Eka Cahyana Iman A. Sulaiman Farid Luthfi Imran Iskandar

Ketua Komite Audit / Chief of Audit Committee

:

Barzuweh

Barzuweh

Anggota Komite Audit / Members of Audit Committee

:

Sarwin Prodjosuwiryo Ragil Soetowo

Armen Lubis Sugi Mulyo

2011 Januari - 25 Juli

25 Juli - 5 Desember


:

H. Harijogi

H. Harijogi

Komisaris / Commissioners

:



Soritaon Siregar

Soritaon Siregar

Barzuweh

Barzuweh

H. Abdul Razak Manan

H. Abdul Razak Manan


:

Harry Sutanto

Alfred Natsir

Direktur / Directors

:

Bambang Eka Cahyana

Bambang Eka Cahyana

Iman A. Sulaiman

Iman A. Sulaiman

Suwhono

Farid Luthfi


Imran Iskandar


:

Barzuweh

Barzuweh


:

Sarwin Prodjosuwiryo

Sarwin Prodjosuwiryo

Ragil Soetowo

Ragil Soetowo

2010 Komisaris Utama / President Commissioner

:

H. Harijogi

Komisaris / Comminissioners

:

Ignatius Rusdonobanu Soritaon Siregar Barzuweh H. Abdul Razak Manan


:

Harry Sutanto

Direktur / Director

:

Bambang Eka Cahyana Iman A. Sulaiman Suwhono Pasoroan Herman Harianja


:

Barzuweh


:

Sarwin Prodjosuwiryo Ragil Soetowo


173





*)keterangan: menurut Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-44/

*) Note: According to the State Ministry of State Owned Enterprises (BUMN) decree.

Based

MBU/2012 tanggal 30 Januari 2012 Sdr. Icu Zukafril diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menggantikan Ignatius Rusdonobanu.

NO.KEP-44/MBU/2012, dated 30 January 2012, Mr.Icu Zukafril is appointed to be a member of the board of commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (persero replacing Mr Ignatius Rusdonobanu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-174/MBU/2011 tanggal 25 Juli 2011, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku kuasa pemegang saham telah membebastugaskan Harry Sutanto selaku Direktur Utama, Suwhono selaku Direktur Keuangan, dan Pasoroan Herman Harianja selaku Direktur Personalia dan Umum, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Komisaris dan Direksi untuk tahun 2011 dan 2010 masing – masing sebesar Rp 10.439.604.131 dan Rp 7.391.098.937. Jumlah karyawan tetap Perusahaan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebanyak 1.244 dan 1.260 Karyawan.

on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-174MBU/2012 dated July 25, 2012 and Minister of State Owned Entreprise, as representative of the shareholders, has relieved Harry Sutanto from his duty as a the President Director, Suwhono a the Director of Finance, and Pasoroan Herman Harianja as the Director of General Affairs and Human Resources of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Total salaries and other benefits received by the Commissioners and Directors for 2011 and 2010, amounting to Rp 10,439,604,131 and Rp 7,391,098,937, respectively. The number of permanent employees of the Company as of December 31, 2011 and 2010 respectively by 1,244 and 1,260 employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Ikhtisar kebijakan akuntansi Perusahaan disajikan untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi laporan keuangan terlampir. a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Pelabuhan Indonesia (PAPPI). Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi. Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan Laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. b. Aset dan Liabilitas Keuangan Per 1 Januari 2010, Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran”, yang menggantikan PSAK No. 50, “Akuntansi Investasi Efek Tertentu” dan PSAK No. 55 (Revisi 1999), “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. PSAK No. 50 (Revisi 2006) berisi syarat-syarat untuk penyajian instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian berlaku untuk klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif Perusahaan menjadi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen modal, klasifikasi suku bunga terkait, dividen, rugi dan laba, kondisi-kondisi dimana aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus. PSAK ini mengharuskan pengungkapan, antara lain informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah, waktu dan kepastian dari arus kas entitas dimasa mendatang yang berhubungan dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang berlaku bagi instrumen-instrumen tersebut. PSAK No. 55 (Revisi 2006) menetapkan prinsip-prinsip dalam pengakuan dan pengukuran aset keuangan, Liabilitas keuangan dan sejumlah kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. PSAK ini memberikan penetapan definisi dan karakteristik dari derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES Below are summary of significant accounting policies used to produce the financial statements of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for the years ended on December 31, 2011 and 2010. The Company’s summary of significant accounting policies are presented to help the readers to evaluate the enclosed financial statements. a. Basis of The Financial Statements Presentations Financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles and practices in Indonesia, which are based on the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) and Indonesian Port Company Accounting Guideline (PAPPI). The financial statements are prepared based on the concept of historical lost, except for the inventory is declared based on the lowest price between the acquisition cost and realization value. Accounting policy is applied consistently, unless when stated an otherwise. The statements of cash flow is presented by using direct method that grouped cash receipts and disbursements into operating, investing and financing activities. The reporting currency that used in the financial statements is Indonesian Rupiah currency. b Assets and Financial Liabilities As of January 1, 2010, the Company adopted PSAK No. 50 (Revised 2006), “Financial Instruments Presentation and Disclosure”, and PSAK No. 55 (Revised 2006), “Financial Instruments Recognition and Measurement“, which replaces PSAK No. 50, “Accounting for Certain Investments in Securities” and PSAK No. 55 (Revised 1999), “Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities. “ PSAK No. 50 (Revised 2006) contains the requirements for presentation of financial instruments and identifies the information that must be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the Company into financial assets, financial liabilities and equity instruments, the classification of related interest, dividends, losses and profits, the conditions under which financial assets and liabilities can be offset. This standard requires disclosures, including information about factors that could affect the amount, timing and certainty of future cash flows of entities related to financial instruments and the accounting policies applicable to these instruments. PSAK No. 55 (Revised 2006) define the principles in the recognition and measurement of financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This standard provides for establishment of definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge

174





nilai dan penetapan hubungan lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan instrument keuangan sebagai berikut: Aset Keuangan Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui dalam “keuntungan / kerugian dalam Laporan Laba / Rugi Komprehensif”. Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi. Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan mempunyai kas dan setara kas, piutang usaha, piutang karyawan, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai Pinjaman yang diberikan dan piutang. (iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain : a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif; b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.


accounting and the determination of hedging relationships. The Company classifies its financial instruments as follows: Financial Assets Financial assets are grouped into 4 categories, namely (i) financial assets are measured at fair value through profit and loss, (ii) loans and receivables, (iii) investments held to maturity and (iv) financial assets available for sold. This classification depends on the purpose of acquisition of financial assets. Management determines the classification of financial assets at initial recognition. (i) Financial assets measured at fair value through profit and loss. Financial assets are measured at fair value through profit or loss are financial assets that are designated for trading. Financial assets classified as trading if acquired primarily for the purpose of sale or repurchase in the near future and there is evidence of a pattern of short-term profit taking in the most recent. Derivatives are classified as trading assets unless it has been determined and effective as hedging instruments. In 2011 and 2010, the Company had no financial assets classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

(ii) (ii) Loans and receivables Loans and receivables are non derivative financial assets with fixed payments or have been determined and has no quotation in an active market. At the time of initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Advantages and disadvantages recognized in the income statement when the loans and receivables derecognized or impaired, as well as through the amortization process. In 2011 and 2010, the Company had cash and cash equivalents, accounts receivables, employees, and other receivables are classified as Loans and receivables. (iii) Investments held to maturity Investments held to maturity are non-derivative investments with fixed or predetermined payment and maturity date has been set, which the management has the positive intention and ability to hold these financial assets to maturity, other than : a) Investment is determined at the time of initial recognition as financial assets measured at fair value through profit and loss; b) Investments are defined as available for sale; and c) Investments that meet the definition of loans and receivables.

At the time of initial recognition, investments held to maturity are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.


175




Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. (iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode tertentu, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi komprehensif dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi komprehensif yang sebelumnya diakui pada bagian ekuitas akan diakui padalaporan laba rugi komprehensif. Sedangkan pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif. (v) Investasi saham diukur dengan metode biaya Investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. (vi) Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai dengan menggunakan metode discounted cash flow dan/ atau nilai wajar jaminan. Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan dengan persentase tertentu. Setiap tahun Perusahaan akan mengkaji basis persentase tersebut sampai dengan diperoleh data historis yang memadai. Dampak atas penurunan nilai yang terjadi sebelum penerapan dibebankan pada tahun berjalan karena pemisahan atas dampak tersebut tidak dapat dilakukan oleh Perusahaan dan tidak praktis. Untuk cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman dan piutang, Perusahaan menerapkan metode Roll Rate atau Flow Model. Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

176


In 2011 and 2010, the Company had no financial assets classified as held-to-maturity investments.

(iv) Financial assets available for sale Financial assets as available for sale are non-derivative financial assets are set to be held during a certain period, which will be sold in order to meet liquidity or changes in interest rates, foreign currencies or that are not classified as loans or receivables, investments are classified in held to maturity or financial assets measured at fair value through profit or loss.

During the initial recognition of financial assets available for sale are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at fair value where the gain or loss is recognized in the statements of changes in equity except for impairment losses and foreign exchange income from financial assets to derecognized. If the financial assets available for sale are impaired, the accumulated profit and loss previously recognized in equity is recognized in the income statement. While interest income is calculated using the effective interest rate method and gains or losses from changes in exchange rates of monetary assets classified as available for sale are recognized in the income statement.

(v) Investments in shares are measured by the cost method Investment shares by ownership of less than 20% of fair value is not available and intended for long-term investments are stated at cost (cost method). If there is a permanent impairment, the carrying value down to recognize the decline and loss is charged to profit and loss statements for the year. (vi) Provision for impairment losses of financial assets The Company individually to determine if there is objective evidence of impairment of financial assets. If there is objective evidence of individual impairment, the impairment calculation using discounted cash flow method and / or the fair value of collateral. For financial assets that are not there is objective evidence of impairment, the Company established a provision for impairment losses collectively. Calculation collectively performed with a certain percentage. Each year the Company will review the basis of these percentages to obtain adequate historical data.

Impact on the decline in value that occurred before the application is charged to current year due to the separation of these impacts can not be done by the Company and not practical. For impairment losses of loans and receivables, the Company adopted the method Roll Rate or Flow Model.

Financial Liabilities Financial liabilities are grouped into categories (i) financial liabilities measured at fair value through profit and loss and (ii) financial liabilities measured by amortized cost.






(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Pada tahun 2011 dan 2010, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif. (ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit and loss The fair value of financial liabilities measured at fair value through profit and loss are financial liabilities that are designated for trading. Financial liabilities classified as trading if acquired primarily for the purpose of sale or repurchase in the near future and there is evidence of a pattern of short-term profit taking in the latest. Derivatives are classified as trading liabilities unless specified and effective as hedging instruments. In 2010, the Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Estimasi nilai wajar Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada Laporan Keuangan. Investasi pada efek ekuitas yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga telah mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2011.

Estimated fair value The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on market value prevailing at the balance sheet date. Investments in equity securities with no fair market value are recorded at cost. The fair value for other financial instruments not traded in the market is determined using a specific valuation technique. Financial assets and financial liabilities are measured with an amortized cost using the interest rate that has been close to fair value at December 31, 2010.

c. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas mencakup kas, deposito yang sewaktuwaktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek likuid lainnya yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents consist of cash, bank and time deposits with maturity periods three months or less at the time of placement and not pledged as collateral to loans and the usage is not restricted.

d. Piutang Usaha Perubahan Kebijakan akuntansi Perusahaan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dengan menggunakan metode Roll Rate Model. Metode ini juga dikenal sebagai Migration Analysis atau Flow Model. Model ini menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (Roll Rate Average) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan. Piutang usaha disajikan dalam nilai wajar awal, lalu diukur dalam nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Dengan penerapan kebijakan akuntansi baru atas perhitungan penyisihan piutang raguragu, Perusahaan melakukan koreksi laba tahun 2010 sebesar Rp 17.653.365.940. Didalam laporan perubahan ekuitas, Rp 7.230.495.740 telah dibebankan sebagai beban tahun 2010 sehingga sejumlah Rp 10.422.870.200 didalam disesuaikan saldo laba 01 Januari 2010.

d. Trade Receivables Changes in the accounting policy The Company calculates the allowances for impairment losses on loans and receivables using the roll rate model. The method also known as Migration Analysis or Flow Model. The said model uses historical data or past experiences to calculate roll rate average dan adjusted statistically for the significant changes in the percentages.

e. Persediaan Persediaan dinyatakan berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

e. Inventories Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.

(ii) Financial liabilities measured by acquisition costs amortized Financial liabilities not classified as financial liabilities measured at fair value through profit and loss statements are categorized and measured by amortized cost using the effective interest rate method.

Trade receivables is presented at fair value at the beginning, and then measured at amortized value after deducted by allowances for doubtful debts. The implementation of the changes in the accounting policy on allowances for doubtful debts, the Company corrected its retained earnings for 2010 amounted for Rp 17.653.365.940. In the statement of changes in equity, Rp 7.230.495.740 was charged as expenses in 2010, thus the remaining Rp 10.422.870.200 is adjusted in January 1, 2010 balance.


177




Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Untuk persediaan rusak, seluruh atau sebagian telah usang, atau harga jualnya telah menurun, serta jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat maka nilai persediaan diturunkan ke nilai realisasi bersih secara terpisah untuk setiap item atau kelompok item dalam persediaan yang serupa atau berkaitan. Selisih yang timbul akibat penurunan nilai persediaan dibebankan langsung dalam laporan laba rugi komprehensif pada pos “pendapatan/ (beban) lain-lain - bersih”. Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset lain-lain”.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam hal ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”). a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dan entitas pelapor. b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah penyelenggara suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor. vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a). vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang

178


The net realizable value is estimated selling prices on normal course of business deducted by estimated completion cost and estimated selling cost. In relation to the damaged items, obsolete parts either partially or entirely, or declining selling prices, and the estimated completion cost or estimated selling cost increased significantly, therefore the inventories value are reduced to net realizable value for each items or groups of items in similar kind of inventories. The differences arising due to the impairment value are directly charged to the statement of comprehensive profit and loss as “other income (expenses)”. Damaged inventories, parts no longer in use due to the absance of main engines or economic reasons, are separated from the inventories and presented as “other assets”. f. Related Party Transactions Effective January 1, 2011, the Company is implemented SFAS No. 7 (Revision 2010), “ Disclosures on related parties”. The SFAS revision requires disclosure of nature of relationships, transactions and balances for related parties, including comitmments, in the financial statements. There is no sifnificant effect on the implementation of the SFAS revision on the financial statements of the Company. Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity.

a. A person or a close member of the person’s family is related to a reporting entity if that person: i. Has control or joint control over the reporting entity; ii. Has significant influence over the reporting entity; or iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies: i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others). ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member). iii. Both entities are joint ventures of the same third party. iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. v. Entities are organizing a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related entities to the reporting entity. vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a). vii. The person identified in subparagraph (a) (i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the entity’s parent entity).


All significant transactions with related parties which are related either by the terms and conditions equal to or not




dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. g. Aset Tetap Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan yang mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2007) yang berlaku efektif 1 Januari 2008, Perusahaan memilih metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat dikurangi nilai residunya. Pengelompokan persentase penyusutan dan umur aset adalah sebagai berikut :


equal to a third party, has been disclosed in the notes to financial statements. g. Fixed Assets Fixed assets are stated at cost which includes all expenditure directly related to the acquisition of assets less accumulated depreciation. In accordance with PSAK 16 (Revised 2007) that effective January 1, 2008, the Company chose the cost method for measuring the value of fixed assets. Fixed assets depreciation is calculated using the straight line method during the estimation period of service as follows :

Jenis Aset Type of asset

Metode Methods

% Penyusutan / Thn % Depreciation/year

Nilai Sisa Residual values

Bangunan dan prasarana Building and infrastructure

Garis Lurus Straight Line

2 - 50

Rp 1.000.000 atau 2%

Kapal Ship


5 - 10

2%

Alat fasilitas pelabuhan Tool port facilities


5 - 20

2%

Peralatan Tools


5 - 25

2%

Kendaraan Vehicle


20

2%

Nilai residu aset tetap dikajiulang, dan telah disesuaikan, pada setiap tanggal laporan keuangan. Perubahan kebijakan Pada tahun 2011, Perusahaan telah melakukan pengkajian ulang atas nilai sisa dimana nilai sisa yang baru dihitung dari persentase tertentu dari harga perolehan kecuali untuk kolam pelabuhan, penahan gelombang, lapangan penumpukan, jalan, jembatan, lapangan parkir dan taman. Sebelumnya nilai sisa dari aset tetap adalah 0 (nol). Perubahan kebijakan ini mengakibatkan koreksi laba sebesar Rp 6.367.428.005 dan telah disajikan didalam laporan laba rugi 2010 sebagai pengurang beban umum. Tanah dicatat berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya perbaikan dan perawatan aset untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai, kegunaan dan masa manfaat dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset yang tidak dipergunakan lagi, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dipindahkan ke akun Aset tetap tidak berfungsi dalam akun Aset lain-lain pada kelompok Aset Tidak Lancar dan dicatat sebesar nilai residunya. Aset tetap yang belum digunakan dicatat sebesar biaya perolehan pada akun Aset tetap Belum Dimanfaatkan dalam kelompok Aset Tidak Lancar.

Residual values on fixed assets is evaluated and adjusted at the balance sheets date. Changes in accounting policy In 2011, the Company performed an evaluation on the residual values resulting in the revision of residual values which was calculated based on certain percentages from acquisition costs except for port basin, breakwater, container yard, streets, bridges, parking lot dan parks. Previously, the residual value of fixed assets was zero. The changes in accounting policy resulted in retained earnings corrections amounting to Rp 6,367,428,005 and already presented as statements of comprehensive profit and losses as deduction of general expenses.

The costs of repairs and maintenance of assets to maintain future economic benefits are charged to income statements as incurred. Improvement that adds value, usability, and the useful life in bulk are capitalized. Fixed assets that are no longer used or sold are removed from the classificatio of fixed asset and accumulated depreciation accounts in concerned and gains or losses that arise from retirement or disposal of a fixed asset is recognized as a gain or loss in the statement of comprehensive income for that year.

Construction in progress is stated at cost and presented as part of the fixed assets. Accumulated acquisition cost will be transferred to the respective Fixed Assets account when the asset is completed and ready for use.

Assets are not used, the acquisition cost and the accumulated depreciation is moved to the Account of Dysfunction Fixed Asset in Other Assets in the group Non Current Assets and stated with value of Rp 1. Fixed assets that not used in operation is stated at acquisition cost and classified as Asset - Not Used in operation and grouped as Non Current Assets.


179





Transaksi sewa digolongkan sebagai sewa pembiayaan (financial lease) apabila memenuhi semua kriteria yang diisyaratkan (disajikan sebagai bagian dalam aset tetap). Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa dikelompokkan sebagai transaksi sewa operasi (operating lease). Aset sewa dengan sewa pembiayaan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa selama masa sewa ditambah nilai sisa yang harus dibayar pada akhir masa sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai angsuran pokok Kewajiban sewa dan beban bunga. Penyusutan atas aset yang disewa dengan sewa pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aset tetap yang bersangkutan. Nilai aset yang dapat dipulihkan diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan kembali sesuai PSAK No. 48 “Penurunan Nilai Aset“. Penurunan nilai aset diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi komprehensif. Mengacu pada SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV Nomor : KU.60/3/20/PI-07, Nomor : HK.56/2/7/PI.II-07, Nomor : KEP.261/KU.0301/P.III-2007 dan Nomor : PD.14 Tahun 2007 Tanggal 25 Mei 2007 batasan minimum pengeluaran pemeliharaan aset tetap yang dapat dikapitalisasi diatur sebagai berikut :

No.

Jenis Aset Tetap

Lease transactions is classified as whenever transaction is followed with financial with option rights (capital lease) when all of criterias are met (presented as part of fixed assets). If one of the criteria is not met, then the transaction of rent are considered as operating lease. Financial lease asset is recorded lease of all cash payments during the lease period in addition to residual value that must be paid at the end of the lease. Each lease payment is allocated as principal repayment obligations and the lease interest expense.

Deferred rent and interest expense. Depreciation on financial lease calculated using the straight line method based on the estimated economic benefit that the same as that applied to fixed assets concerned.

The recoverable amount of an asset is estimated whenever events or changes in circumstances indicates that its carrying amount may not be fully recoverable in accordance with PSAK No. 48, “Impairment in Asset Value.” Impairment in asset value is recognized as loss in the financial statements of income. Referring to the decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV Number : KU.60/3/20/PI07, Number : HK.56/2/7/PI.II-07, Number : KEP.261/KU.0301/P. III-2007 and Number : PD.14 Year 2007 On May 25, 2007 is the minimum maintenance expenditure capitalized in fixed assets that can be arranged as follows :

Batas Minimum Kapitalisasi % dari Replacement Cost

No.

Types of Fixed Assets

Limits Minimum Capitalization% of Replacement Cost

I.

PORT FACILITY BUILDING

1.

Basin Harbor

2

2.

Dam / Retaining Waves

2

2

3.

Mooring / Dock Wood / Iron / Ponton

10

Tambatan/ Dermaga Kayu/ Besi/ Ponton

10

4.

Mooring / Concrete Wharf

2

4.

Tambatan/ Dermaga Beton

2

5.

Warehouse Stacking Permanent

2

5.

Gudang Penumpukan Permanen

2

6.

Semi-Permanent Warehouse Stacking

4

6.

Gudang Penumpukan Semi Permanen

4

7.

Square Stacking

10

7.

Lapangan Penumpukan

10

8.

Flexible Stacking Field

4

8.

Lapangan Penumpukan Flexible

4

9.

Bridge Roro (rool on / rool of)

5

5.

Gudang Penumpukan Permanen

2

10.

Rall Crane

7

6.

Gudang Penumpukan Semi Permanen

4

11.

Buoy

10

12.

Shipyard

4

7.

Lapangan Penumpukan

10

8.

Lapangan Penumpukan Flexible

4

I.

BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN

1.

Kolam Pelabuhan

2

2.

Dam/ Penahan Gelombang

3.

II.

SHIP

1.

Scout Ship

5

2.

Tug Boat

5

II.

KAPAL

1.

Kapal Pandu

5

3.

Kepil Boat

10

2.

Kapal Tunda

5

4.

Motor Boat

10

5.

Other

10

3.

Kapal Kepil

10

4.

Motor Boat

10

5.

Lain-lain

10

180





III.


ALAT-ALAT FASILITAS PELABUHAN

1.

Kran Darat

7

2.

Kran Apung

7

3.

Kran Listrik

5

4.

Kran Petikemas

7

5.

Transtainer

9

6.

Top Loader/ Reach Stacker/ Side Loader

10

7.

Mobil Pemadam Kebakaran

10

8.

Jembatan Timbang

10

9.

Timbangan Lainnya

20

10.

Forklift s/d 5 Ton

20

11.

Forklift di atas 5 Ton

10

12.

Tongkang

10

13.

Traktor

10

14.

Head Truck

20

15.

Chasis

10

16.

Conveyor

20

IV.

INSTALASI FASILITAS PELABUHAN

1.

Instalasi air dan peralatannya

2.

3.

a. Jaringan

4

b. Motor Pompa

10

c. Bak Reservoir

4

III.

PORT FACILITY EQUIPMENT

1.

Land Cranes

7

2.

Floating Cranes

7

3.

Electric Cranes

5

4.

Container Cranes

7

5.

RTG

9

6.

Top Loader / Reach Stacker / Side Loader

10

7.

Car Fire

10

8.

Weigh Bridge

10

9.

Other Scales

20

10.

Forklift up to 5 Ton

20

11.

Above 5 Ton Forklift

10

12.

Barge

10

13.

Tractor

10

14.

Head Truck

20

15.

Chasis

10

16.

Conveyor

20

IV.

PORT FACILITY INSTALLATION

1.

Water installations and equipment

2.

Instalasi listrik dan peralatannya a. Gardu Listrik

4

b. Generator Set

10

Instalasi Telkom dan peralatannya

3.

a. Network

4

b. Motor Pump

10

c. Reservoir Tank

4

Electrical installations and equipment a. Electrical Substation

4

b. Generator Set

10

Telkom installations and equipment

a. Jaringan

4

a. Network

4

b. Sentral Telepon / PABX

10

b. Central Telephone/ PABX

10

c. Rumah Generator Set

10

c. Generator Set House

4

V.

TANAH, JALAN DAN BANGUNAN

1.

Tanah

2.

Jalan

3.

V.

LAND, ROADS AND BUILDINGS

-

1.

Land

-

5

2.

Road

5

Jembatan

4

3.

Bridge

4

4.

Gedung Permanen

3

4.

Permanent Building

3

5.

Gudang Persediaan Permanen

4

5.

Permanent Inventory Warehouse

4

6.

Gudang Persediaan Semi Permanen

10

6.

Semi-Permanent Warehouse Supplies

10

7.

Bengkel dan Garasi Permanen

4

7.

Workshop and Garage Permanent

4

8.

Bengkel dan Garasi Semi Permanen

10

8.

Workshop and Garage Semi Permanent

10

9.

Rumah Dinas Permanen

4

9.

Official House Permanent

4

10.

Rumah Dinas Semi Permanen

10

10.

Official House Semi Permanent

10

11.

Pos Jaga Permanen

4

11.

Keep heading Permanent

4

12.

Pos Jaga Permanen

10

12.

Keep heading Permanent

10

13.

Rumah Ibadah Permanen

4

13.

Houses of Worship Permanent

4


181





14.

Rumah Ibadah Semi Permanen

10

15.

Bangunan Lain Permanen

4

14.

Houses of Worship Semi Permanent

10

16.

Bangunan Lain Semi Permanen

10

15.

Other Buildings Permanent

4

16.

Semi-Permanent Other Buildings

10

VI.

PERALATAN

1.

Alat-Alat Teknik

20

VI.

EQUIPMENT

2.

Alat-Alat Perkantoran

25

1.

Engineering Tools

20

3.

Komputer (Mainframe dan Perlengkapannya)

20

2.

Office Tools

25

3.

20

4.

Jaringan Telpon

4

Computers (Mainframe and Fittings)

5.

Sentral Telpon

10

4.

Phone Network

4

6.

Alat Medis dan Perlengkapan Rumah Sakit

25

5.

Central Phone

10

6.

25

7.

Alat Pendidikan dan Latihan

25

Medical Equipment and Supplies Hospital

8.

Alat Perlengkapan Kapal

25

7.

Education and Training Tools

25

9.

Perlengkapan Rumah Dinas

20

8.

Ship Equipment Supplies

25

10.

Peralatan Bengkel

20

11.

Peralatan Keamanan

VII.

KENDARAAN

9.

Equipment Home Office

20

25

10.

Workshop Equipment

20

11.

Security Equipment

25

VII.

VEHICLE

1.

Mobil

20

2.

Sepeda Motor

20

VIII. EMPLASEMEN 1.

Lapangan Parkir

4

2.

Taman

34

3.

Pagar Permanen

4

4.

Pagar Semi Permanen

10

5.

Riol/Selokan

4

Bunga dan biaya pinjaman lain yang timbul baik yang langsung maupun yang tidak langsung digunakan dalam membiayai konstruksi aset tetap, dikapitalisasikan sampai dengan saat aset tetap telah siap dipakai. Bunga dan biaya pinjaman yang timbul setelah aset tetap tersebut siap digunakan dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut. Untuk biaya pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dapat diterapkan atas saldo pinjaman yang dapat diterapkan atas saldo pinjaman selama periode berjalan, selain pinjaman yang secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian. h. Properti Investasi Berdasarkan PSAK 13 (Revisi 2011) “Properti Investasi”, properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk

182

1.

Cars

20

2.

Motorcycle

20

VIII. EMPLACEMENT 1.

Parking Lot

4

2.

Garden

34

3.

Permanent Fence

4

4.

Semi Permanent Fence

10

5.

Sewers

4

Interest and other borrowing cost that are directly or indirectly related to loans used to finance the construction in progress, are capitalized until the related fixed asset are ready to be use. Interest and other borrowing costs incurred after the fixed assets ready to be use are charged to statement of comprehensive profit and loss.

Directly attributable borrowing cost to the fixed assets that can be capitalized should represent the actual borrowing cost incurred at the period after deducted by investment income arising from the temporarily invested borrowing funds.

Non directly attributable borrowing cost to the fixed assets that can be capitalized should be determined using capitalization rates for the actual expenditures on those assets.

Capitalization rate is weighted averages of borrowing costs applicable to the loan balances throughout the period, excluding the loans obtained specifically for the acquisition of qualified assets.

h. Property Investment In accordance with PSAK 13 “Investment Property”, Investment property is property owned by the owner or lessor under a financial lease to earn rentals or for capital





i.

j.

menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduaduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti Investasi dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi. Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukan dengan berakhirnya pemakaian. Transfer dari Properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan. Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus (straight-line method). Metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas adalah 5 (lima) tahun. Nilai tercatat suatu aset tak berwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset tak berwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset tak berwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi pada pos ”pendapatan/ (beban) lain-lainbersih”. Aset tak berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tak berwujud berikut akumulasi amortisasinya. Beban Ditangguhkan Beban yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang atau lebih dari 12 bulan disajikan sebagai beban ditangguhkan. Beban ditangguhkan meliputi pengerukan kolam dan beban pemeliharaan kapal yang digolongkan intermediate dan special survey serta beban pengurusan legal hak atas tanah berupa hak guna bangunan dan hak pakai yang jumlahnya material.


appreciation or both, and not to be used in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in day-to-day business activities.

Investment properties are stated at cost of capital that accounted for at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Land rights are not depreciated and are carried at cost. Buildings are depreciated using the straightline method over their estimated useful lives (2-50 years). Maintenance and repair costs are charged to the income statement as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfers to investment properties is carried out if the property is leased to be used the end of usage. Transfers from investment property it is carried out whenever the property commenced, and only if there is a change of use is shown by commencement of owner or the commencement of development for sale.

Investment property derecognized upon disposal or when the investment property is permanently no longer used and has no future economic benefits that can be expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property are recognized in earnings in the year of retirement or disposal.

i. Intangibles Assets Intangibles assets is recorded at cost deducted by accumulated amortization and accumulated impairment value of assets. Acquisition cost consist of directly attributable expenses in relation to acquisitions of the intangible assets. All assets that are classified as intagibles assets with limited useful life are amortized. The amount of depreciable assets with limited useful life represent the acquisitions cost after deducted by residual values. Amortization on intangible assets with limited useful life uses straight-line method. The amortization method on intangible assets with limited useful life is evaluated periodically on the balance sheet date.

The residual value of intangibles assets with limited useful life is evaluated, and will be adjusted if necessary, at the balance sheet date. The estimated useful life for intangible assets with limited useful life is five (5) years.

The carrying value of intagibles assets is impaired to the recoverable amounts of intagible assets, if the carrying value is greater than the recoverable amount. The impairment of intagible assets is recognized as losses on impairment of assets in “other income (expenses)”.

The intagibles assets without future economic values or already sold, are excluded from the intangible assets group including its amortization.

j. Deferred Expenses Expenses with economic benefits in the future or more than 12 months are presented as deferred expenses. Deferred expenses consist of and vessels maintenances classified as intermediate and special survey also material legal administration cost for land rights acquisitions.


183





Beban ditangguhkan disajikan sebagai aset tidak lancar sebesar nilai tercatatnya serta diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Beban investasi yang dikeluarkan namun tidak dapat diatribusikan ke jenis aset tetap juga dikapitalisasi sebagai beban ditangguhkan. k. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan usaha jasa kepelabuhan diakui pada saat kegiatan pelayanan jasa telah selesai dilakukan (accrual basis). Kegiatan jasa pelayanan yang telah selesai dilakukan sampai dengan akhir periode yang belum diterbitkan nota tagihannya dicatat sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan sewa aset tetap diakui pada saat timbulnya hak sewa bagi penyewa sesuai masa kontrak sewa. Pendapatan usaha galangan kapal dan pelayanan rumah sakit diakui pada saat jasa telah selesai diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya. l. Pajak Penghasilan Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun berjalan. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan diakui karena perbedaan temporer antara aset dan Liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset dan Liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan dan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika Liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal neraca. Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dijabarkan kedalam nilai Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun yang bersangkutan. Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebagai berikut : Mata Uang

2011

Deferred expenses are presented as non current assets and recorded at carrying amount and amortized using straight line method for five years. The incurred investment cost but cannot be attributable to fixed assets is deferred.

k. Revenue and Expense Recognition The income of the port service is recognized when the service has been performed (accrual basic). The services that have been performed during the period and the memorandum charges have not been issued is stated as unbilled revenue. Rental income of fixed assets is recognized during the occurrence of rights for tenants to rent a suitable period of lease. Revenue from dockyard and hospital services is recognized when services have been completely given. Expenses are recognized when incurred. l. Income Tax Current tax expense is determined based on estimated taxable income for current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized because of temporary differences between commercial and fiscal on each reporting period.

Deferred tax assets and liabilities are measured with the tax rates expected to be applied on the period when the asset is realized or the liability is settled, using on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Amendments to tax obligations are based on recognized when the Tax Assessment Letter is received or, on the case that the Company propose for an objection, when the result of the objection is decided. m. Foreign Currency Transactions and Balances Foreign currency transactions are recorded in Rupiah amounts at the prevailing exchange rates at the time transactions were made. At balance sheets date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to Rupiah to reflect the last published prevailing exchange rates by Bank of Indonesia for that date. Gains or losses are credited or charged to current year. Exchange rate used on December 31, 2011 and 2010 respectively are as follows : Foreign Currency

2011

2010

1 Dollar America (USD)

9.068

8.991

2010

1 Dollar Amerika (USD) 9.068 8.991 n. Imbalan Kerja Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk karyawan yang memenuhi syarat. Kontribusi didanai dan dibayar oleh Perusahaan dan karyawan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang berhak sesuai dengan UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Program manfaat pasti Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuarial dan dampak perubahan asumsi bagi peserta pensiun yang masih aktif diamortisasi dengan metode garis lurus selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan sebagaimana ditentukan oleh aktuaris. Program iuran pasti Iuran yang ditanggung Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan Provisi imbalan pasca kerja Perusahaan mengakui pengaruh dari Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dalam laporan keuangan.

184

n. Employee Benefit The Company have defined benefit and defined contribution pension plans that covers all their local permanent employees. The contribution program are funded by the Company and employees. Company provide employee benefits to the participating employees in accordance with Labor Law No.13/2003. Defined benefit pension plan Current service cost is charged to current year. Past service cost, actuarial adjustments and assumptions changes for active participants are amortized using the straight line method over the estimated average residual employment period that has been determined by the actuary. Defined contributions plan The Company contributions are charged as expense to current year. Employee benefits obligation The Company recognize the effect of Labor Law No. 13, year 2003 on March 25, 2003 in the financial statements.





Menurut PSAK 24 (Revisi 2004), biaya imbalan kerja menurut Undang-Undang tentang Tenaga Kerja ditentukan dengan metode penilaian Projected Unit Credit. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar dari 10 % dari nilai kini imbalan pasti atau nilai wajar aset pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui secara garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja. Selanjutnya biaya jasa lalu yang timbul saat perkenalan program imbalan pasti atau saat perubahan imbalan terutang pada program imbalan pasti yang ada harus diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja. Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 pertama kali pada tahun 2005. Kesejahteraan karyawan lainnya Perusahaan juga memberikan kesejahteraan kepada karyawan berupa bantuan pengobatan masa pensiun untuk para pensiunan termasuk keluarganya yang berhak. Beban kesejahteraan karyawan ini diakui pada saat dibayar. Perusahaan tidak membuat penyisihan atas beban kesejahteraan karyawan ini pada tanggal neraca karena estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut tidak dapat dibuat. o. Laba Komprehensif Per Saham Sesuai PSAK No. 56, tentang laba persaham, laba (rugi) bersih per saham dihitung dengan membagi laba(rugi) bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan. Jumlah ratarata tertimbang saham adalah sebesar dan 455.059 saham masing-masing tahun 2011 dan tahun 2010. p. Informasi Segmen Segmen usaha Perusahaan terdiri (i) segmen usaha yang diklasifikasi berdasarkan jenis jasa sebagai segmen primer dan (ii) wilayah geografis pemasaran sebagai segmen sekunder. Segmen usaha adalah pengelompokan aset dan operasi yang digunakan untuk menghasilkan jasa yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen usaha lain. Segmen geografis dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan wilayah tertentu yang memilki risiko dan imbalan yang berbeda dengan lingkungan yang lain. Segmen operasi dilaporkan secara konsisten sesuai dengan laporan internal yang dilaporkan ke pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional, yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja dari segmen operasi adalah Senior Menejer Pelayanan Kapal dan Barang Sdr. Syamsul Bahri Kautjil. q. Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Liabilitas diestimasi harus diakui apabila Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan (probable) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.


According to PSAK No. 24 (Revised 2004), cost of providing employee benefits under Law of Labor is determined using the Projected Unit Credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense whenever the net accumulation of unrecognized gains or losses from previous reporting year exceeded higher of 10% of the present value of defined benefit obligation at that date net of fair value of plan assets. These gain or looses are recognized using straight lines method the estimated average residual employment period of service.

Past service costs resulted from the introduction of defined benefit program or changes in the benefit payable are required to be amortized the period of time until the benefits concerned become vested. The Company has applied PSAK No. 24 for the first time during 2005.

Welfare of other employees The Company also provides welfare to employees in the form of medical aid for pensioners, including member of his family who are eligible. Employee welfare expenses are recognized when paid. The Company does not make provision for employee welfare expense on the balance sheet date for which reliable estimates of the amount of such obligations can not be made.

o. Comprehensive Profit Per Share Based on PSAK No. 56, on earnings per share, net income (loss) per share is computed by dividing net income (loss) by the weighted average number of shares outstanding during the year. The number of weighted average shares and amounted to 455,059 shares each in 2011 and 2010. p. Segment Information The Company’s segment consists of (i) the business segments are classified based on the type of service as the primary segment and (ii) the geographic area of marketing as a secondary segment. The business segment is a classification of assets and operations that are engaged to provide the services that are subject to risks and return that difference from other business segments. Geographical segment is differentiated in the products or services in a specific area of environmental risks and rewards have a different environment with the other. Operation segment is reported consistenly with internal reports to the operational decision makers. Operational decision makers who is reponsible for resources allocations and performances evaluation for information segment is senior manager of vessels and goods services is Mr. Syamsul Bahri Kautjil. q. Use of Estimates Preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affected of the amounts of assets and liabilities reported and disclosures of contingent assets and liabilities of the date of reported financial statements and the amount of revenue and expenses during the reporting period. Actual results can be different with the amount estimates. The estimated liabilities must be recognized when the Company has a present obligation (either a legal or a constructive) as a result of past events, whose probabilities of the settlement of these obligations is visible causing outflow of resources, This event can be estimated fairly.


185





3. KAS DAN SETARA KAS Akun ini merupakan saldo uang tunai dan giro pada bank dengan rincian sebagai berikut :

3. CASH BALANCE This account represents the balance of cash and current accounts with the bank details are as follows :

2011 Kas

2010

2.453.108.513

1.780.431.610 Cash

Bank :

Bank :

Rupiah :

In Rupiah :

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

57.677.202.762

28.309.033.819

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

46.684.917.653

19.197.829.656

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

39.789.462.290

339.442.633

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

16.607.923.478

1.277.981.155

PT Bank Bukopin, Tbk.

1.158.164.511

791.195.267

PT Bank Syariah Mandiri


781.017.288

713.055.948

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

PT BPD Nangroe Aceh Darusalam

3.095.892

3.097.892

162.701.783.874

50.631.636.370

US Dollar :

PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Bukopin, Tbk

PT BPD Nangroe Aceh Darusalam

In US Dollar :


56.117.393.816

14.628.292.804


23.066.176.295

1.381.891.975

PT Bank CIMB Niaga, Tbk

235.438.831

6.420.901.791


79.419.008.942

22.431.086.570

PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Subjumlah

242.120.792.816


73.062.722.940 Subtotal

Deposito Berjangka:

Time Deposits :

Rupiah :

Rupiah :


50.000.000.000

-

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

14.000.000.000

7.000.000.000

PT Bank Bukopin, Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

PT Bank Bukopin, Tbk.

4.539.000.000

9.539.000.000

PT Bank CIMB Niaga, Tbk


1.000.000.000

1.000.000.000



-

9.000.000.000



-

-

69.539.000.000

26.539.000.000

US Dollar : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

US Dollar : 53.511.111.588

-

22.670.000.000

Subjumlah

145.720.111.588

Jumlah

390.294.012.917

200.948.850.000


302.331.004.550 Total The details of cash and cash equivalent in foreign currency :

2011 17.159.255

2010 22.350.000

Jangka waktu deposito berjangka

In USD The period of Deposits :

Rupiah

30 Hari

30 Hari

Rupiah

USDollar

30 Hari

30 Hari

USD

Tingkat bunga deposito berjangka pertahun

186

PT Bank Mandiri (persero) Tbk

227.487.850.000 Subtotal

Rincian informasi mengenai deposito berjangka

Saldo Deposito - US Dollar


The Interest Rate of Deposits :

Rupiah

2,59%-8,00%

6,00%-8,00%

Rupiah

USDollar

1,75%-2,15%

2,00%-2,88%

USD






4. PIUTANG USAHA 2011

2010

Rupiah

Rupiah:

Perusahaan Bongkar Muat

2.819.055.935

PT Tanto Intim Lines

1.995.096.221

1.623.571.654 Stevedooring companies 540.216.304 PT Tanto Intim Lines

PT Metito Indonesia

1.866.788.968

910.556.156 PT Metito Indonesia

PT Caraka Tirta Perkasa Lines

1.632.486.349

PT Musim Mas

1.112.939.938

PT Waruna Nusa Sentana

1.066.531.341

1.161.836.216 PT Waruna Nusa Sentana 1.136.665.490 PT Nusa Erlin Timur

- PT Caraka Tirta Perkasa Lines 920.101.061 PT Musim Mas

PT Nusa Erlin Timur

1.003.884.114

PT Salam Pacific Indonesia Lines

747.652.924

297.153.326 PT Salam Pacific Indonesia Lines

PT Multi Sarana Agung

701.708.189

268.191.400 PT Multi Sarana Agung 389.811.931 PT Pertamina Tongkang

PT Pertamina Tongkang

630.866.329

PT Baruna Shipping Lines

627.894.515

4.719.000 PT Baruna Shipping Lines

PT Wilmar Nabati Indonesia

591.695.485

804.777.407 PT Wilmar Nabati Indonesia

PT Tempuran Emas

582.418.414

809.276.353 PT Tempuran Emas

PT Pelni (Persero)

470.960.446

447.752.185 PT Pelni (Persero)

PT Sumut Perkasa Semen

468.422.562

Arifin Siagian Dkk

460.090.525

87.432.761 PT Sumut Perkasa Semen 325.300.741 Arifin Siagian and colleagues

PT Semen Andalas

446.566.893

PT Citra Abadi Marine Lines

439.129.438

259.791.045 PT Citra Abadi Marine Lines

PT Inti Benua Perkasatama

408.494.795

457.402.860 PT Inti Benua Perkasatama

PT Golden Bintan Island

405.465.455

178.416.462 PT Golden Bintan Island

PT Tran Teguh Mandiri

399.597.222

31.123.842 PT Tran Teguh Mandiri

PT Sobeldia Indonesia

383.618.038

1.346.401.227 PT Sobeldia Indonesia

PT Karya Putra Dumai

375.643.025

640.120.832 PT Karya Putra Dumai

TNI AL

361.777.559

208.784.669 TNI AL

Jumlah dipindahkan

19.998.784.680

PT Riau Baraharum

330.213.310

PT Sinatra Dewa Belawan

311.209.255

PT Aspal Bangun Sarana

308.052.157

62.210.915 PT Semen Andalas

12.911.613.837 Forward Transfered 76.130.393 PT Riau Baraharum - PT Sinatra Dewa Belawan 22.528.380 PT Aspal Bangun Sarana

PT Trisari

306.622.252

213.028.986 PT Trisari

PT Tri Eka Lines

304.241.790

258.436.768 PT Tri Eka Lines

PT Pertamina (Persero)

302.170.462

760.597.963 PT Pertamina (Persero)

PT Smart Corp. Tbk

299.747.380

506.118.562 PT Smart Corp. Tbk

PT Beringin Life

-

PT PN VII / Pamina Adolina

-

1.451.223.892 PT Beringin Life 477.611.528 PT PN VII / Pamina Adolina

PT Astek (UKA)

-

207.927.725 PT Astek (UKA)

Lain-lain (dengan saldo masing-masing dibawah Rp 300.000.000) (lihat lampiran I)

15.539.681.982

14.365.512.729 Others (with the balance of each below Rp 300,000,000) (see Appendix I)

Jumlah Rupiah 37.700.723.268 31.250.730.763 Total


187





US Dollar PT Pertamina Tongkang

US Dollar 11.151.617.656

8.697.806.996 PT Pertamina Tongkang


3.934.075.901

5.081.151.802 PT Sobeldia Indonesia

PT Samudera Indonesia (Samindo)

3.035.199.613

1.831.483.333 PT Samudera Indonesia (Samindo)

PT Citra Abadi Marine

2.932.266.384

1.442.569.177 PT Citra Abadi Marine

PT Rizkia Armada Nusantara

1.989.233.739

707.376.635 PT Rizkia Armada Nusantara

PT Cuaca Marina Service Utama

1.811.204.597

491.690.457 PT Cuaca Marina Service Utama

PT Tri Eka Lines

1.165.240.358

934.374.660 PT Tri Eka Lines

PT Bahtera Adhiguna

1.123.334.229

428.702.209 PT Bahtera Adhiguna

PT Indah Bahari

964.063.785

PT Maersk Indonesia

883.583.472

940.973.964 PT Indah Bahari 1.355.882.900 PT Maersk Indonesia

PT Bintika Bangun Nusa

854.122.174

757.153.958 PT Bintika Bangun Nusa

PT Bintang Samudera Utama

789.605.712

837.549.772 PT Bintang Samudera Utama

PT Snepac Shipping

668.616.013

285.748.635 PT Snepac Shipping 741.962.765 PT Admiral Lines

PT Admiral Lines

596.519.065

PT Caraka Tirta Perkasa

594.814.825

PT Nusa Erlin Timur

577.882.965

PT Multi Mitra / Karana

513.562.553

455.714.679 PT Multi Mitra / Karana

PT Sufie Bahari Lines

476.283.189

189.391.189 PT Sufie Bahari Lines

PT Pelni (Persero)

347.190.234

447.277.165 PT Pelni (Persero)

PT Tirta Cipta Mulia Persada

320.232.977

949.708.811 PT Tirta Cipta Mulia Persada

PT Dewi Indah Raya

314.786.371

PT Pertamina UP II

-

Lain-lain (dengan saldo masing-masing dibawah Rp 300.000.000) (Lihat Lampiran II)

5.057.800.262

- PT Caraka Tirta Perkasa 1.800.232.775 PT Nusa Erlin Timur

270.176.493 PT Dewi Indah Raya 2.011.515.251 PT Pertamina UP II 9.002.069.200 Others (with the balance of each below Rp 300,000,000) (see Appendix lI)

Jumlah US Dollar 40.101.236.074 39.660.512.826 Total US Dollar Jumlah Piutang Usaha

77.801.959.342

Pencadangan Penurunan Nilai Piutang

(20.382.078.501)

Jumlah

57.419.880.841

Koreksi atas penurunan nilai piutang (catatan 2d)

-

Jumlah setelah penurunan nilai 57.419.880.841 Saldo piutang terhadap PT Pertamina (Persero) di Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 12.084.654.447 dan Rp 11.859.732.141 atau setara dengan USD1.332.670 dan USD1.319.067 merupakan piutang yang terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.72 Tahun 2006 tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan dalam Mata Uang Dollar Amerika. Koreksi atas penurunan nilai piutang sebesar Rp 17.653.365.940 timbul sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi atas cadangan penurunan nilai piutang agar disajikan sesuai dengan nilai wajarnya (lihat catatan 2d).

188

70.911.243.589 Number of Accounts Receivable (5.760.224.902) Allowances for Impairment of Receivables 65.151.018.687 Total (17.653.365.940) Correction of the impairment of receivables (note 2d) 47.497.652.747 Amount after impairment


The outstanding receivables due from PT Pertamina (Persero) in 2011 and 2010 amounted to Rp 12.084.654.447 and Rp 11.859.732.141 equivalent to USD 1.332.670 and USD USD1.319.067 is receivables rising from the implementation of Regulation of the Minister of Transportation No. KM.72 Year 2006 regarding the imposition of tariffs of port Services in U.S. Dollars currency. Correction of the impairment of receivables amounting to Rp 17,653,365,940 rising from the changes in accounting policy for allowances of impairment of receivables in order to represent the fair value (see note 2d).





Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut :

2011

Details of account receivables based on aging of account receivables are as follows : 2010

Umur piutang :

Aging schedule of account receivables :

0 s/d 12 bulan

65.865.035.670

12 s/d 24 bulan

7.962.598.467

4.271.844.988 12 to 24 months

24 s/d 36 bulan

1.731.992.289

2.700.486.104 24 to 36 months

>36 bulan

62.367.447.742 0 to 12 months

2.242.332.916

1.571.464.755 > 36 months

77.801.959.342

70.911.243.589

Pencadangan penurunan nilai piutang

(20.382.078.501)

(23.413.590.842) Allowances for impairment of receivables

Jumlah

57.419.880.841

47.497.652.747 Total

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berpendapat bahwa pencadangan penurunan nilai piutang yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian atas piutang usaha yang tidak tertagih. Perubahan pencadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

2011 Saldo awal - setelah disajikan kembali

23.413.590.842

Pencadangan (Pemulihan) selama tahun berjalan

(3.031.512.341)

Saldo Akhir

20.382.078.501

5. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA

2010 15.946.452.299 Beginning Balances - restated 7.467.138.543 Provision (recovery) during the year 23.413.590.842 Ending Balance 5. ACCRUED INCOME RECEIVED

2011

On December 31, 2011 and 2010, there were no accounts receivables saved as collateral. Management of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) believes that the allowances for impairment of receivables are adequate to cover possible losses that may arise due to uncollectible of trade receivables. Changes in allowances for impairment of receivables is as follows:

2010

Pelayanan kapal dan barang

5.453.522.505

8.318.797.741 Ships and goods services

Pelayanan terminal peti kemas

3.048.671.450

6.153.597.696 Terminal cargo services

Lain-lain

17.460.430.068

Jumlah

25.962.624.023

Perusahaan mengakui pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan pra nota tagihan ketika pemberian jasa telah dilakukan namun belum dibuatkan nota penagihan kepada pelanggan bersangkutan. Pendapatan yang masih harus diterima lain-lain sebesar Rp 17.460.430.068, dimana jumlah sebesar Rp 10.778.758.505 merupakan pendapatan dari Unit Galangan Kapal atas perbaikan kapal dan pengerjaan perbaikan lain-lain atas fasilitas pelabuhan, pelayanan Tanah Bangunan Air Listrik sebesar Rp 4.146.657.571 pada cabang Belawan, Lhokseumawe dan Dumai, dan pelayanan lainnya sebesar Rp 2.535.013.992

5.920.085.946 Others

20.392.481.383 Total The Company recognizes revenue based on pre invoice (pra nota) when the services are performed but the invoice has not yet issued to the customers. Other accrued revenue amounting to Rp 17,460,430,068, partly represent revenue derived from Unit Galangan Kapal (Vessels Shipyard Unit) related to repair and maintenances work over vessels and other repairs, amounting to Rp 10,778,758,505; services for Land Building Water and Electricity amounting for Rp 4,146,657,571 at Belawan port, Lhokseumawe and Dumai, and other services amounting to Rp 2,535,013,992.


189





6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES 2011

2010

Rupiah :

Rupiah :

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

26.101.124.545

- PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.

PT Tri Karya Alam

17.811.206.190

- PT Tri Karya Alam

PT Pengerukan Indonesia (Persero)

8.500.000.000

PT Brama Sari

5.865.037.999

16.000.000.000 PT Pengerukan Indonesia (Persero) - PT Brama Sari

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)

3.924.016.100

- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)


2.573.762.960

- PT Sobeldia Indonesia

PT Nindya Karya (Persero)

2.153.700.000

- PT Nindya Karya (Persero)

PT SMPL Indonesia

2.115.562.132

- PT SMPL Indonesia

PT ABB Sakti Industri

1.977.357.273

- PT ABB Sakti Industri

Pemerintah Kabupaten Karimun

1.486.738.499

- Pemerintah Kabupaten Karimun

PT Karya Karimun Mandiri

993.098.070

- PT Karya Karimun Mandiri

PT Quadra Wira Jaya

406.336.364

- PT Quadra Wira Jaya

PT Metito Indonesia

305.238.806

- PT Metito Indonesia

PT Sidohita Jaya

295.759.227

- PT Sidohita Jaya

PT Sri Perkasa

175.545.455

- PT Sri Perkasa

Shanghai Zhenhua Heavy Industries. Co, Ltd

-

27.034.283.760 Shanghai Zhenhua Heavy Industries. Co, Ltd

Konecranes Finland Corporation

-

15.187.083.454 Konecranes Finland Corporation

PT Docking Perkapalan Surabaya

-

5.861.577.600 PT Docking Perkapalan Surabaya

PT Damury Jaya

-

1.600.248.727 PT Damury Jaya

PT Duo Koto Indo

-

1.435.156.545 PT Duo Koto Indo

PT Purindo Jaya

-

737.227.000 PT Purindo Jaya

PT Cemerlang Samudera Kartindo

-

489.425.200 PT Cemerlang Samudera Kartindo

PT Roy Group

-

353.757.455 PT Roy Group

PT Citra Saudara

-

168.528.182 PT Citra Saudara

Lain-lain (dengan saldo masing-masing dibawah 100.000.000)

4.844.562.817

Jumlah 79.529.046.437 Perusahaan mempunyai piutang kepada PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp 26.101.124.545 yang berupa uang muka yang diberikan oleh Perusahaan atas kontrak pekerjaan pembangunan dermaga 100 meter di Cabang Dumai yang mana uang muka yang diberikan dicatat Perusahaan sebagai piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini akan diperhitungkan dengan tagihan pembayaran progres oleh PT Wijaya Karya (Persero) sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. PT Tri Karya Alam mempunyai piutang lain-lain sebesar Rp 17.811.206.190 adalah uang muka yang diberikan oleh Perusahaan terhadap kontrak pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Tunda yang mana uang muka yang diberikan dicatat Perusahaan sebagai piutang lain-lain. Piutang lain-lain PT Pengerukan Indonesia (Persero) sebelumnya adalah Rp 8.500.000.000 dan Rp 16.000.000.000 untuk masingmasing tahun 31 Desember 2012 dan 2011 pelunasan sebesar Rp 7.500.000.000 selama tahun 2011 melalui pemotongan tagihan kontrak pekerjaan pengerukan. 7. PERSEDIAAN

198.097.085 Others (with the balance of each below 100.000.000) 69.065.385.008 Total

Receivables due from PT Alam Tri Karya amounted for Rp 17,811,206,190 was the Company’s advances for the procurement of 3 (three) units of Ships (Kapal Tunda) therefore the advances recorded as other receivables. Other receivables due from PT Pengerukan Indonesia (Persero) is Rp 8,500,000,000 and prior Rp 16,000,000,000 for 31 December 2011 and 2010, respectively, after deducted by a settlement amounting to Rp 7,500,000,000. 7. SUPPLIES

2011

190

The Company has a receivable due from PT Wijaya Karya (Persero) amounting to Rp 26,101,124,545 in the form of cash advances provided by the Company for contract development work on the 100-meter wharf in Dumai Branch and the said advances are recorded as other receivables. The receivables will be deducted from the progress payment to PT Wijaya Karya (Persero) based on the agreed contract.

2010

Bahan bakar minyak dan pelumas

3.332.819.659

1.153.735.881 Fuel and lubricants

Suku cadang

3.311.440.864

2.595.268.283 Spare part

Perlengkapan kantor

333.137.966

207.242.939 Office tools

Obat-obatan

164.872.527

149.340.200 Medicines

Jumlah

7.142.271.016


4.105.587.303 Total





Per 31 Desember 2011 dan 2010 persediaan tidak diasuransikan, karenamanajemen berpendapat bahwa persediaan Perusahaan tidak memerlukan perlindungan asuransi sesuai dengan kondisi persediaan yang ada.

As of December 31, 2011 and 2010 the Company has not insured inventories to cover the risk from possible losses.

8. UANG MUKA DIVIDEN Akun ini merupakan pemberian dividen dimuka kepada pemegang saham, saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp nol dan Rp 10.000.000.000. Pada tahun 2011, uang muka dividen 2010 disajikan sebagai dividen tahun 2010 (lihat catatan 26). Pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan surat Menteri Negara BUMN No. S-776/MBU/2010 tanggal 17 Desember 2010 untuk tahun 2010.

8. ADVANCE PAYMENT OF DIVIDEND This account is an advances for dividends to shareholders, for the amount of Rp nil and Rp 10,000,000,000 for December 31, 2011 and 2010, respectively. In 2011, the 2010 dividend advances was presented as dividend in 2010 (see note 26). The distribution of dividen is in compliance with Letter no S-776/MBU/2010 dated 17 December 2010 issued by the Ministry of State Enterprises.

9. ASET LANCAR LAINNYA

9. OTHER CURRENT ASSETS 2011

2010

Uang muka

8.965.787.234

7.302.527.965 Advanced payment

Biaya dibayar dimuka

3.030.833.464

3.850.121.103 Prepaid expenses

Lain-lain

119.656.779

Jumlah

12.116.277.477

Uang muka merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian keperluan kantor atau operasional.

124.282.533 Others 11.276.931.601 Total

Advanced payment represent advances provided to employees to purchase office supplies or operational expenses.

10. INVESTMENT PROPERTY

10. PROPERTI INVESTASI

2011 Saldo Awal Beginning Balance

Penambahan Addition

Reklasifikasi Reclassification

Saldo Akhir Ending Balance

Tanah

4.001.093.347

-

-

4.001.093.347 Lands

8.089.821.337

-

-

8.089.821.337

12.090.914.684

-

-

Harga Perolehan : Bangunan & Prasarana

Cost

12.090.914.684

Akumulasi Penyusutan :

Bangunan & Prasarana

Nilai Buku

Building & Facilities

Accumulate depreciation 3.583.624.404

153.057.114

-

3.583.624.404

153.057.114

-

8.507.290.280

3.736.681.518

Building & facilities

3.736.681.518 8.354.233.166 Book Value


Penambahan Addition



Harga Perolehan : Tanah Bangunan & Prasarana

Cost 4.001.093.347

-

-

4.001.093.347 Lands

8.089.821.337

-

-

8.089.821.337

12.090.914.684

-

-

3.430.567.290

153.057.114

-

3.583.624.404

3.430.567.290

153.057.114

-

3.583.624.404

12.090.914.684

Akumulasi Penyusutan : Bangunan & Prasarana Nilai Buku

Building & Facilities

Accumulate depreciation

8.660.347.394

Properti investasi telah diasuransikan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) (lihat catatan 12).

Building & facilities

8.507.290.280 Book Value

Investment property has been insured with PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) (see note 12).


191





11. ASET TETAP

11. FIXED ASSET 2011 Saldo Awal Beginning Balance

Penambahan Addition

Penjualan Sell

Koreksi Adjustment



Tanah

45.748.766.411

48.439.053.218

-

-

(5.137.300)

94.182.682.329


1.071.231.170.384

-

-

-

777.119.061.727

1.848.350.232.111

Kapal

187.091.738.565

-

-

-

89.991.907.651

277.083.646.216

Harga Perolehan :

Acquisition cost :

Peralatan

40.871.489.473

-

-

-

3.454.843.294

44.326.332.767

Kendaraan

35.058.133.368

2.178.571.000

-

-

(429.394.008)

36.807.310.360

Aset dalam penyelesaian

Lands Buildings and Facilities Ships Equipments Vehicles Construction In progress

414.642.430.676

1.093.584.075.511

-

-

(902.210.452.767)

606.016.053.420

1.794.643.728.877

1.144.201.699.729

-

-

(32.079.171.403)

2.906.766.257.203


406.646.177.405

74.178.866.224

-

-

(15.458.094.217)

465.366.949.412

Buildings and Facilities Ships

Accumulated Depreciation:


Kapal

129.501.276.482

11.270.630.561

-

-

(102.324.636)

140.669.582.407

Peralatan

22.527.263.765

4.996.537.712

-

-

(1.335.099.957)

26.188.701.520

Equipments

Kendaraan

18.494.658.926

4.709.078.235

-

-

(385.867.252)

22.817.869.909

Vehicles

577.169.376.578

95.155.112.732

-

-

(17.281.386.062)

Nilai buku

1.217.474.352.299

655.043.103.248 2.251.723.153.955

Book value


Penambahan Addition

Penjualan Sell

Koreksi Adjustment



Harga Perolehan :

Acquisition cost:

Tanah

44.695.617.661

1.053.148.750

-

-

-

45.748.766.411


915.130.252.528

3.985.947.616

-

-

152.114.970.240

1.071.231.170.384

Kapal

176.413.568.542

3.837.338.500

-

(90.369.568)

6.931.201.091

187.091.738.565


Peralatan

26.510.129.651

-

-

(217.860.000)

14.579.219.822

40.871.489.473

Equipments

Kendaraan

26.507.249.997

-

-

-

8.550.883.371

35.058.133.368

Vehicles

Aset dalam Penyelesaian

111.617.432.891

485.201.272.310

-

-

(182.176.274.524)

414.642.430.676

1.300.874.251.270

494.077.707.176

-

(308.229.568)

-

1.794.643.728.877


362.356.761.003

46.491.503.097

-

(2.202.086.695)

-

406.646.177.405


Kapal

120.449.629.854

9.544.733.540

-

(493.086.912)

-

129.501.276.482

Peralatan

22.131.121.677

1.012.237.441

-

(616.095.353)

-

22.527.263.765

Equipments

Kendaraan

18.058.188.649

3.800.858.888

-

(3.364.388.611)

-

18.494.658.926

Vehicles

522.995.701.183

60.849.332.966

-

(6.675.657.571)

-

Nilai Buku

777.878.550.087

Sesuai dengan catatan 2g, Perusahaan melakukan pengkajian ulang nilai residu aset tetap. Akibat perubahan kebijakan tersebut maka nilai aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp 6.367.428.005 yaitu melalui perhitungan ulang penyusutan secara restrospektif. Dengan adanya perhitungan ulang secara komparatif untuk akumulasi penyusutan pada tahun 2010 berubah menjadi Rp 60.849.332.966 dari sebelumnya Rp 61.002.390.080.

192

Constructions assets In progress

Accumulated Depreciation:


Lands

577.169.376.578 1.217.474.352.299

Book value

In accordance with note 2g, the Company conducted a review on the residual value of fixed assets. As a result of the respective policy changes, the value of fixed assets increased by USD 6,367,428,005 after a retrospective recalculation of depreciation.

Due to recalculation, comparatively, the accumulated depreciation in 2010 is restated into Rp 60,849,332,966 from previously of Rp 61,002,390,080.






Manajemen juga telah menerapkan PSAK 13, properti investasi secara restrospektif seperti yang diungkapkan dalam catatan 2h. Penerapan kebijakan akuntansi tersebut mengakibatkan penurunan jumlah aset tetap tahun 2009 sebesar Rp 777.878.550.086 dari sebelumnya Rp 786.538.897.480. Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 95.155.112.732 dan Rp 60.849.332.966. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Perusahaan mengasuransikan aset tetap kepada pihak ketiga PT Jasindo (Persero) terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing - masing sebesar Rp 693.203.352.440 dan Rp 687.553.330.400, yang menurut pendapat manajemen memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut. Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari :

On December 31, 2011 and 2010, the Company insured its assets to third parties PT Jasindo (Persero) against fire and other risks with sum coverage amounting to Rp Rp 693,203,352,440 and Rp 687,553,330,400, which in the opinion of management, is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Asset under construction as of December 31, 2011 and 2010 consists of :

2011

Management has implemented PSAK 13, investment property retrospectively as disclosed in note 2h. Application of the accounting policy resulted in reduction in the fixed assets in 2009 amounting to Rp 777.878.550.086 from the previously Rp 786.538.897.480. Depreciation of fixed assets are charged to comprehensive income for the years ended December 31, 2011 and 2010 amounted to Rp 95.155.112.732 and Rp 60.849.332966.

2010

Alat-alat fasilitas pelabuhan

242.573.472.132

Bangunan fasilitas pelabuhan

170.475.896.340

Kapal

87.321.648.735

58.631.444.749 Ships

Instalasi fasilitas pelabuhan

58.882.028.570

55.765.699.891 Installation of port facilities

Jalan dan bangunan

41.448.301.734

71.065.875.368 roads and buildings

Kendaraan

2.708.500.000

Peralatan

2.606.205.909

Emplasemen

-

Jumlah

606.016.053.420

Per 31 Desember 2011, persentase penyelesaian aset dalam penyelesaian rata-rata berkisar antara 50% sampai dengan 80%. Per 31 Desember 2011, aset tetap dijaminkanke beberapa bank atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan (lihat catatan 20). Beban bunga yang dikapitalisasi per 31 Desember 2011adalah sebesar Rp 13.202.815.361, beban bunga tersebut merupakan beban bunga pinjaman pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan hasil RUPS Nomor : RIS-21/D3.MBU/2011 tanggal 17 Januari 2011 pemegang saham menyetujui untuk menghapuskan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp 24.494.088.297 dan nilai buku Rp 1.350.240.892. Penghapusan tersebut baru pada tahun 2012 namun manajemen telah mereklasifikasi aset tetap yang akan dihapuskan sebagai aset tidak berfungsi dengan nilai buku Rp 494.547.569 (lihat catatan 15) pada tanggal 31 Desember 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada dampak material dari kemungkinan penurunan nilai aset tetap dalam laporan keuangan.

128.801.005.648 Equipments of port facilities 65.821.517.296 Building of port facilities

3.614.533.725 Vehicles 24.032.106.043 Equitments 6.910.247.956 Emplacements 414.642.430.676 Total

On December 31, 2011, the percentage of completion of asset under construction are between 50% to 80%. As of December 31, 2011, fixed assets are guaranteed for some bank loan facilities obtained by the Company (see note 20).

Interest expenses was capitalized by Rp 13,202,815,361 as of December 31, 2011. Interest expenses are interest expense on loans charged by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Based on shareholders’ meeting resolution No. : RIS-21/ D3.MBU/2011 dated January 17, 2011, the shareholders agreed to write off fixed assets with a acquisition value of Rp 24,494,088,297 and book value of Rp 1,350,240,892. The disposal of those assets will be in 2012 but the management reclassified the written off fixed asset into idle assets with the book value of Rp 494,547,569 (see note 15) as of December 31, 2011.

On December 31, 2011 and 2010, management believes that no material impact from the possible impairment in value of fixed assets in the financial statements.


193





12. ASET TAK BERWUJUD

12. INTANGIBLE ASSETS 2011

2010

Implementasi SIM Terpadu

10.979.111.349

-

Litbang yang dilakukan sendiri

35.598.860.873

28.500.938.478

Research conducted its own

Konsultan Litbang

33.541.661.652

27.018.162.302

Research consultant

Pendidikan karyawan

27.194.018.905

22.270.200.830

Employee education

107.313.652.779

77.789.301.610

Akumulasi amortisasi

(48.317.451.459)

(38.337.719.362)

Accumulated amortization

Jumlah

58.996.201.320

39.451.582.248

Total

Beban atas pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari beban pendidikan dan sertifikasi karyawan yang sebelumnya disajikan sebagai biaya ditangguhkan, direklasifikasi sebagai aset tak berwujud agar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru (lihat catatan 2i).

13. BIAYA DITANGGUHKAN

Biaya pengerukan kolam dan alur pelayaran

107.168.674.055

Biaya ditangguhkan lain-lain

10.704.494.461

2010 102.954.685.874 The cost of dredging the pond and shipping lines 18.025.755.911 Other deferred charges

117.873.168.516 Akumulasi amortisasi

(102.873.183.642)

Jumlah

14.999.984.873

Biaya pengerukan kolam dan alur pelayaran untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp 107.168.674.055 dan Rp 102.954.685.874.

14. ASET TETAP YANG BELUM DIMANFAATKAN Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : KN.38/2/20/ DJPL/-11 Tanggal 29 Maret 2011, Perusahaan menerima bantuan yang bersumber dari Kementerian Perhubungan untuk Dermaga pelabuhan Dumai phase III sebesar Rp 427.056.982.506 (lihat catatan 25). Penambahan sejumlah Rp 1.618.447.000 merupakan pembangunan fasilitas pelabuhan Kuala Enok untuk Pengadaan Fender No. PP. 210/1/22/Tbh-10 tanggal 01 September 2010 oleh CV Kiprah Mandiri dikarenakan terdapat rusaknya akses jalan menuju ke pelabuhan. Dalam kelompok Peralatan terdapat pembelian CT Scanner dan Peralatan Komputer SIMOK di Rumah Sakit Belawan Bahagia masing-masing sebesar Rp 7.962.398.000 dan Rp 950.181.335, namun belum dapat dimanfaatkan karena ruangan yang belum tersedia dan kurangnya tenaga ahli yang memadai.

120.980.441.785 (92.769.493.587) Accumulated amortization 28.210.948.198 Total

The cost of dredging the pond and shipping lines for the years ended December 31, 2011 and 2010 amounted to Rp 107,168,674,055 and Rp 102,954,685,874, respectively.

14. UNUTILISED FIXED ASSETS Based on the Memorandum of Delivery (Berita Acara Serah Terima) Number : KN.38/2/20/DJPL/-11 dated March 29, 2011, the Company received grants from the Ministry of Transportation for Phase III Wharf Dumai port of Rp 427,056,982,506 (see note 25). The addition of Rp 1,618,447,000 is the construction of port facilities for wharf Kuala Enok Fender procurement document No. PP. 210/1/22/Tbh-10 dated September 1, 2010 by CV Kiprah Mandiri due to damaged access road to the port.

In the equipment group there was a purchase of a CT Scanner Equipment and Computer Equipment Hospital SIMOK at Belawan Bahagia Hospital amounted to Rp 7,962,398,000 and Rp 950,181,335; of which the equipments can not be utilized because the treatment room is not available and the lack of adequate experts to handle the equipments.

15. OTHER ASSETS This account consist of :

15. ASET LAIN-LAIN Akun ini terdiri dari : 2011

2010

Aset manfaat pensiun (catatan 21)

49.393.299.858

Piutang lain-lain

2.881.452.569

2.097.691.398 Other receivables

Uang jaminan

275.633.920

153.759.780.000 Security deposits

Aset yang tidak berfungsi (catatan 11)

494.547.569

Jumlah

53.044.933.916

194

Cost on human resources development comprising of education and certification of employees expenses previously presented as deferred charges, is reclassified to intangible assets to conform with new accounting policy (see note 2i).

13. DEFERRED CHARGES 2011

Implementation of Integrated SIM

52.089.738.814 Asset retirement benefits (note 21)

36 Idle assets (note 11) 207.947.210.248 Total






Aset manfaat pensiun sebesar Rp 49.393.299.858 dan Rp 52.089.738.814 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010, merupakan aset tidak lancar dan aset/(liabilitas) manfaat pensiun karyawan yang pendanaannya dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP-4) (lihat catatan 21). Piutang lain-lain merupakan piutang tidak lancar yang disajikan bersih dengan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 2.881.452.569 dan Rp 2.097.691.398 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010. Saldo uang jaminan sebesar Rp 275.633.920 dan Rp 153.759.780.000 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010, merupakan uang jaminan PLN dan uang jaminan lainnya.

Asset retirement benefits amounting to Rp 49,393,299,858 and Rp 52,089,738,814 for each of the years 2011 and 2010, is an non current asset / (liabilities) employees pension fund which are managed by the Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP-4) (see note 21).

Other receivables are non-current receivables are presented net of allowance for doubtful accounts of Rp 2,881,452,569 and Rp 2,097,691,398 to respectively in 2011 and 2010.

The balance security deposit amounting to Rp 275,633,920 and Rp 153,759,780,000, for the years 2011 and 2010, are PLN deposits and other guarantees.

16. HUTANG USAHA

16. ACCOUNTS PAYABLES

Rupiah PT Wijaya Karya (Persero) Unit Galangan Kapal PT Brama Sari PT Nindya Karya (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Sakti Industri PT Libherr LAPI - ITB PT Inti Persadaraya Lestari PT Primus Indonesia PT Pilarent PT AKR Corporindo PT Pujimagro Internusa Kopkarpel BICT PT Adhi Karya (Persero) PT Mulia Perkasa PT Prima Reksa Mandiri (BBM) PT Sekawan Jaya Bersama Wiratman PT Sucofindo (Persero) PT Wahyu Senaharya Agung PT Prakarsa Central Buana PT Barata Indonesia PT Duta Merlin Wahana Prakarsa PT Putra Nanggroe Aceh Lab.Ling.BLH Prof.SU Primkokalmar I PT Energi Cakrawala Buana PT Menara Kharisma Internusa Dwidantri PT Putra Pribumi Mandiri PT Citra Diecona PT Sri Perkasa Ulina PT Dasa Bina Nusa PT Sumber Tenaga Baru M. Tekhnik PT Capella Dinamika Nusantara PT Apikon Indonesia PT Bintang Sibolga PT Tanjung Mandiri

2011

2010

109.382.635.198 29.805.105.245 26.582.681.364 12.308.483.800 9.915.246.125 9.695.298.850 7.291.300.000 6.113.427.355 5.828.783.451 5.678.145.000 4.876.282.505 4.661.383.341 3.885.535.144 3.441.021.947 2.727.118.181 2.645.014.800 2.447.625.000 2.054.962.600 1.977.371.092 362.890.886 1.852.557.000 1.741.924.400 1.047.362.743 1.513.982.456 1.475.140.000 1.373.940.094 1.434.071.059 1.129.389.121 1.095.184.873 995.953.731 971.561.900 884.000.000 877.727.273 850.727.613 775.385.600 724.090.910 653.632.273 652.355.000 648.057.153 615.545.455 601.951.000

1.273.923.636 18.686.709.389 316.955.870 2.409.295.500 8.642.612.500 2.834.563.273 1.988.043.712 8.173.484.844 2.460.578.409 16.068.374.601 1.633.869.996 341.044.000 761.440.115 1.498.692.291 -

Rupiah PT Wijaya Karya (Persero) Unit Galangan Kapal PT Brama Sari PT Nindya Karya (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Sakti Industri PT Libherr LAPI – ITB PT Inti Persadaraya Lestari PT Primus Indonesia PT Pilarent PT AKR Corporindo PT Pujimagro Internusa Kopkarpel BICT PT Adhi Karya (Persero) PT Mulia Perkasa PT Prima Reksa Mandiri (BBM) PT Sekawan Jaya Bersama Wiratman PT Sucofindo (Persero) PT Wahyu Senaharya Agung PT Prakarsa Central Buana PT Barata Indonesia PT Duta Merlin Wahana Prakarsa PT Putra Nanggroe Aceh Lab.Ling.BLH Prof.SU Primkokalmar I PT Energi Cakrawala Buana PT Menara Kharisma Internusa Dwidantri PT Putra Pribumi Mandiri PT Citra Diecona PT Sri Perkasa Ulina PT Dasa Bina Nusa PT Sumber Tenaga Baru M. Tekhnik PT Capella Dinamika Nusantara PT Apikon Indonesia PT Bintang Sibolga PT Tanjung Mandiri


195





PT Damai Pratama Enterprise LPPM ITS PT Karya Jaya Utama PT Sarana Bahari PT Metito Indonesia PT Baya Jaya Utama PT Andinoto Jaya PT Sarinda Raya Lembaga Teknik Manajement Industri - ITB

556.075.000 532.012.250 527.400.000 473.600.000 451.038.162 440.909.091 440.856.664 424.409.700 413.179.250

354.435.454 765.938.000 -

PT Bahari Jaya PT Datuk Laksamana PT Quadra Wira Jaya PT Berlindo PT Andifa Delta Tim Manajement Project SIM Terpadu Manajemen Resiko dan Jaminan Mutu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Rezeki Panca Putra PT Isuindomas Putra PT Keluarga Mulia PT Astra Auto 2000 PT Sucofindo (Persero) - Jakarta Kopkarpel PT Duo Koto Indo PT Pengerukan Indonesia (Persero) PT Tata Permai Indah PT Tunggal Jaya Santika PT Duta Perdana Dumai PT Sapta Guna Utama PT Mandana Jati Mandiri PT Mertua Jaya Megah PT Purindo Jaya PT Suakarya Perfect PT Cemerlang Samudra PT Mako PT Damhury Jaya PT Fahrian PT Deva Karya Batam PT Rido Anugrah PT Kiprah Mandiri PT Citra Saudara PT Asia Pratama Mandiri PT Dumai Karya PT Budi Karya Oerkasa PT Harapan Riau BS PT Citra Saudara PT Bina Uji Graha PT Penamas Rashita Prisma PT Rizky Abadi Lestari PT Atmira Grup PT Citra Perdana Kopkarpel Kantor Pusat UPT Lab Lingkungan Hidup PT Mulia Bersama

410.722.450 409.710.000 406.336.364 396.396.000 390.369.200 367.534.450 362.525.000 350.000.000 349.089.000 340.000.000 314.541.000 451.800.000 355.460.550 304.493.042 -

3.234.335.800 1.584.825.000 540.820.750 834.879.000 3.485.955.872 678.384.818 14.632.963.786 9.023.885.890 5.976.842.400 5.424.709.000 4.588.552.800 3.940.780.500 3.037.523.636 2.991.000.000 2.848.377.045 2.480.573.978 2.224.660.000 2.001.700.000 2.000.310.909 1.888.200.000 1.723.341.818 1.637.325.000 1.618.447.000 1.598.454.000 1.488.339.000 1.392.583.622 1.341.475.455 1.266.160.000 1.236.089.600 1.210.188.000 1.155.974.545 1.141.000.600 1.133.699.636 908.163.364 889.092.750 889.013.000 870.874.000

196


PT Damai Pratama Enterprise LPPM ITS PT Karya Jaya Utama PT Sarana Bahari PT Metito Indonesia PT Baya Jaya Utama PT Andinoto Jaya PT Sarinda Raya Lembaga Teknik Manajement Industri ITB PT Bahari Jaya PT Datuk Laksamana PT Quadra Wira Jaya PT Berlindo PT Andifa Delta Project SIM Terpadu management team Manajemen Resiko dan Jaminan Mutu PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT Rezeki Panca Putra PT Isuindomas Putra PT Keluarga Mulia PT Astra Auto 2000 PT Sucofindo (Persero) – Jakarta Kopkarpel PT Duo Koto Indo PT Pengerukan Indonesia (Persero) PT Tata Permai Indah PT Tunggal Jaya Santika PT Duta Perdana Dumai PT Sapta Guna Utama PT Mandana Jati Mandiri PT Mertua Jaya Megah PT Purindo Jaya PT Suakarya Perfect PT Cemerlang Samudra PT Mako PT Damhury Jaya PT Fahrian PT Deva Karya Batam PT Rido Anugrah PT Kiprah Mandiri PT Citra Saudara PT Asia Pratama Mandiri PT Dumai Karya PT Budi Karya Oerkasa PT Harapan Riau BS PT Citra Saudara PT Bina Uji Graha PT Penamas Rashita Prisma PT Rizky Abadi Lestari PT Atmira Grup PT Citra Perdana Kopkarpel Kantor Pusat UPT Lab Lingkungan Hidup PT Mulia Bersama




PT Dian Sakti Sempurna PT Sumindo PT Putra Belawan PT Mitra Persada Jaya PT Vennisa Pratama PT Epson Computer PT Kuryaygeo Service Indonesia PT Kuryaygeo Rashita Prisme PT Sumatra Indah Indonesia Berkat Mulia Wirataman Dua Ribu Sarana Karya Mandiri Sari Mutiara Indah Gilang Putra Bahana Aztek Sekawan Jaya Bersama Pelita Jaya Abadi Ismaya Bangun Farhindo Tridaya Utama Multi Jaya Samudra PKSL IPB Triwan Remi Bina Kita An Tor Paraja Putra Bangun Isuindomas Putra Syahifa Dhira Long Stone Sejahtra Mutiara Karya Dharma Prima Utama Bintang Sibolga Putra Persada Jaya Sepakat Sarunta Jaya UPT Lab Lingkungan Hidup Usaha Family Dantarsa Gatra Dirga Sarana Teknik PNBP Baya Jaya Utama Bidang Manajemen Resiko Gross Akte Kapal Andri Guna Mega Center Auto Niaga Salya Kencana Citra Saudara Karya Bersama Lain-lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp 300.000.000) (lihat lampiran III) Jumlah Rupiah


15.284.682.197 298.347.990.908

864.652.800 860.227.273 849.763.000 844.949.600 827.520.000 775.283.850 737.000.000 675.750.000 675.681.818 635.968.182 613.656.205 611.472.039 598.000.000 595.992.000 583.224.138 558.970.050 542.751.000 533.219.091 525.211.500 514.671.000 500.000.000 498.300.000 494.830.500 490.179.091 469.750.000 449.907.273 449.000.000 447.808.000 441.524.300 430.008.727 429.110.000 426.431.000 413.031.000 407.892.500 407.473.818 404.363.637 392.124.000 389.000.000 387.288.000 380.790.000 379.321.954 371.759.090 362.525.000 360.000.000 358.563.637 349.800.000 347.358.000 337.056.364 310.973.636 53.398.302.754

PT Dian Sakti Sempurna PT Sumindo PT Putra Belawan PT Mitra Persada Jaya PT Vennisa Pratama PT Epson Computer PT Kuryaygeo Service Indonesia PT Kuryaygeo Rashita Prisme PT Sumatra Indah Indonesia Berkat Mulia Wirataman Dua Ribu Sarana Karya Mandiri Sari Mutiara Indah Gilang Putra Bahana Aztek Sekawan Jaya Bersama Pelita Jaya Abadi Ismaya Bangun Farhindo Tridaya Utama Multi Jaya Samudra PKSL IPB Triwan Remi Bina Kita An Tor Paraja Putra Bangun Isuindomas Putra Syahifa Dhira Long Stone Sejahtra Mutiara Karya Dharma Prima Utama Bintang Sibolga Putra Persada Jaya Sepakat Sarunta Jaya UPT Lab Lingkungan Hidup Usaha Family Dantarsa Gatra Dirga Sarana Teknik PNBP Baya Jaya Utama Bidang Manajemen Resiko Gross Akte Kapal Andri Guna Mega Center Auto Niaga Salya Kencana Citra Saudara Karya Bersama Others (with balances below their respective USD 300 million) (see Annex III) 241.837.899.991 Total


197





Dollar US Konecranes Finland Corporation Shanghai Zhenhua Heavy Industri Co.Ltd Tri Karya Alam Nordic Lift Truck Portek Indonesia PNBP Barata Indonesia Sucofindo Jumlah Dollar US Jumlah Hutang usaha

Hutang Kerjasama Mitra Usaha Rupiah: Putra Samudra Berkah Intan Perkasa Waruna Nusa Sentana Emitraco Investama Mandiri Lemo TM Grogol Sarana Transjaya PBM Jasa Trisari Glory Indonesia Indah Kiat Pulp & Paper Serina Multi Dharma Tirta Nusa Persada Andal Bantara Samudra Sarana Putra Baja Samudera Lain-Lain (dengan saldo masing-masing di bawah Rp.300.000.000) (lihat lampiran IV) Hutang Kerjasama Mitra Usaha Rupiah

2011

2010

52.551.023.403 45.485.557.722 29.462.877.339 2.380.350.000 13.399.338.633 67.176.197 592.000.754 1.601.817.676 145.540.141.724 443.888.132.632

47.934.232.045 55.297.398.614 3.845.870.760 107.077.501.419 348.915.401.410

2011

2010

426.762.297 305.022.631 302.295.660 739.278.462 1.773.359.050 2011

Hutang Kerja Sama Mitra UsahaUS Dollar: Bahtera Adhiguna Indah Kiat Pulp & Paper Putra Samudra Waruna Nusa Sentana Lain-Lain (dengan Saldo masing-masing di bawah Rp.300.000.000) (lihat lampiran V) Junlah Hutang Kerjasama Mitra Usaha US Dollar Jumlah Hutang Kerjasama Mitra Usaha Jumlah Hutang Usaha dan KSMU

523.887.650 497.812.525 426.762.297 396.084.617 1.254.848.520 3.099.395.609 4.872.754.659 448.760.887.291

2011 Uang titipan

13.268.178.140

Uang muka pelanggan

9.196.638.854

Lain-lain

-

Jumlah

22.464.816.994

Uang titipan merupakan uang yang diterima oleh Perusahaan sebelum pelayanan jasa kepelabuhan diberikan kepada pelanggan.

198

Debt Cooperation Partners Rupiah Putra Samudra Berkah Intan Perkasa Waruna Nusa Sentana Emitraco Investama Mandiri Lemo TM Grogol Sarana Transjaya PBM Jasa Trisari Glory Indonesia Indah Kiat Pulp & Paper Serina Multi Dharma Tirta Nusa Persada Andal Bantara Samudra Sarana Putra Baja Samudera Other (with the balance of each under 300,000,000) (see appendix IV) 21.992.355.484 Debt Cooperation Partners (Rupiah) 817.291.986 411.225.261 3.825.603.998 5.560.095.120 2.788.944.388 2.182.169.182 1.182.715.738 832.154.725 792.029.499 669.442.122 594.818.980 514.299.000 303.325.000 1.518.240.485

2010 Cooperation Partners Debt U.S. Dollar Bahtera Adhiguna Indah Kiat Pulp & Paper Putra Samudra Waruna Nusa Sentana Other (with Balance respectively under 300,000,000) (see Appendix V) - Total 21.992.355.484 Total Cooperation Partners 370.907.756.894 Total Accounts Payables and KSMU -

17. OTHER PAYABLES

17. HUTANG LAIN-LAIN

US Dollar Konecranes Finland Corporation Shanghai Zhenhua Heavy Industri Co.Ltd Tri Karya Alam Nordic Lift Truck Portek Indonesia PNBP Barata Indonesia Sucofindo Total US Dollar Total accounts payables

2010 8.906.401.970 Customers deposits 6.717.551.926 Advances from customers 67.022.374 Others 15.690.976.270 Total Customer deposits are funds received in advance by the Company prior to the deliverable of port services to customers.






18. TAXATION a. Prepaid taxes

18. PERPAJAKAN a. Pajak dibayar dimuka 2011

Pajak Penghasilan pasal 28 A

13.680.833.585

5.093.100.700 Income taxes art. 28A

Pajak Pertambahan Nilai

13.430.649.821

3.275.893.758 Value added taxes

Jumlah

27.111.483.406

8.368.994.458 Total

b. Hutang pajak

b. Tax Payables

2011

2010

Pajak Pertambahan Nilai

11.886.186.281

7.911.908.208

Pajak Penghasilan Pasal 29

5.496.485.521

9.203.373

Income taxes art 29

Pajak lainnya

3.459.495.879

8.132.975.026

Income taxes art 25

Jumlah

20.842.167.681

16.054.086.607

c. Pajak penghasilan Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba (rugi) komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

2010

Value added taxes

Total

c. Income taxes The reconciliation between profit (loss) before income taxes as reported in statements of comprehensive income and estimated taxable income for the years ended on December 31, 2011 and 2010 are as follows : 2011

2010

Pajak kini

(64.653.966.250)

(62.657.769.000)

Pajak tangguhan

(4.206.962.912)

7.195.216.522

Jumlah

(68.860.929.162)

(55.462.552.478)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif

Current tax Deferred tax Total

A reconciliation between income before income tax per consolidated statements of comprehensive income and estimated taxable income is as follows :

2011

2010

280.196.306.973

194.130.155.770

Beda Temporer :

Profit before income taxes according to the statements of comprehensive income Temporary Differences :

Penyisihan kesejahteraan karyawan

23.806.008.422

Penyisihan piutang ragu-ragu

(740.962.938)

Amortisasi beban ditangguhkan

(19.122.255.957)

Penyusutan aset tetap

(36.942.081.239)

Koreksi angsuran sewa guna usaha tahun sebelumnya

(32.999.291.712)

31.697.877.612 Provision for employee benefits 962.267.421 Allowances for doubtful accounts (7.494.450.215) Amortization of deferred expenses 3.615.171.273

Depreciation of fixed assets and investment property

- Correction of lease installment last year 28.780.866.091 SubTotal

Beda Tetap :

Permanent Differences:

Biaya yang tidak dapat dikurangkan

40.691.778.682

62.106.626.946 Non deductible expenses

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final

(29.272.928.434)

SubTotal

11.418.850.248

Taksiran penghasilan kena pajak

258.615.865.509

250.631.076.845

Estimated taxable income

Dibulatkan

258.615.865.000

250.631.076.000

Rounded

(34.386.571.962)

Expenses related to income subject to final tax

27.720.054.984 SubTotal


199





Taksiran penghasilan kena pajak

Estimated taxable income 2011

2010

258.615.865.000

2011

250.631.076.000 X 25%

2010

64.653.966.250

62.657.769.000

258.615.865.000

250.631.076.000

64.653.966.250

62.657.769.000

2011

2010

Dikurangi :

Less:

PPh pasal 22

(7.804.720.564)

(41.958.627) Income Tax Article 22

PPh pasal 23

(135.405.112)

(12.741.258) Income Tax Article 23

PPh pasal 25

(65.957.826.252)

(62.593.865.742) Income Tax Article 25

(73.897.951.928)

(62.648.565.627)

Kurang bayar (lebih bayar) pajak penghasilan badan

Corporate income 9.203.373 tax underpayment (overpayment)

(9.243.985.678)

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

d. Deferred tax assets (liabilities)

Penghasilan (beban) Pajak tangguhan Laporan laba rugi komprehensif / Income (expenses) deferred tax income statement

31 Des 2010

Charged to

Penyesuaian

31 Des 2011

31 Dec 2010

Profit and loss

Adjustment

31 Dec 2011

Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan

Assets/(liabilities) deferred tax

Aset tetap

(20.497.114.409)

(9.235.520.310)

Beban ditangguhkan

4.922.533.534

(4.780.563.989)

Beban manfaat karyawan

12.585.344.240

5.951.502.106

Cadangan piutang ragu-ragu

1.612.870.161

(185.240.735)

Jumlah (1.376.366.474)

(8.249.822.928)

(29.732.634.719)

Fixed assets and property investment

141.969.545 Deferred expenses 18.536.846.346 4.042.860.016

Employee benefits expenses

5.470.489.444 Other expenses

4.042.860.016 (5.583.329.386) Total

Penghasilan (beban) Pajak tangguhan Laporan laba rugi komprehensif / Income (expenses) deferred tax income statement Income (expenses) defferred tax income statement

31 Des 2009

Charged to

31 Des 2010

31 Dec 2009

Profit and loss

31 Dec 2010

Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan Aset tetap

(21.400.907.227)

903.792.818

Beban ditangguhkan

6.796.146.088

(1.873.612.554)

Beban manfaat karyawan

4.660.874.837

7.924.469.403

Cadangan piutang ragu-ragu

1.372.303.306

240.566.855

Jumlah

(8.571.582.996)

7.195.216.522

Penyisihan penurunan tarif dibentuk untuk mengakui adanya kemungkinan tidak terpulihkannya manfaat pajak tangguhan pada tahun berikutnya dari adanya perubahan tarif pajak pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009, yang menetapkan tarif pajak penghasilan Perusahaan menjadi tarif tunggal sebesar 28% sejak 2009 dan diturunkan lagi menjadi 25% sejak 2010.

200

Assets / (liabilities) deferred tax


(20.497.114.409)

Fixed assets and property investment

4.922.533.534 Deferred expenses 12.585.344.240 Employee benefits expenses 1.612.870.161

Allowances for doubtful accounts

(1.376.366.474) Total

The decrease in the tax rate is formed to admit the possibility unrecoverable tax benefits on the following years due to changes in tax rate in 2010 based on Law No. 36 year 2009, which is effective on January 1, 2009, the establish income tax rate of the Company become single rate at 28% since 2009, then it is decreased to 25% since 2010.





Aset dan Liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset yang direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan. Rekonsiliasi antara jumlah beban (penghasilan) pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut :

Assets and Deferred tax liabilities are adjusted with the applicable tax rates in the period when the assets and liabilities are realized based on the tax assessment.

Reconciliation between the expenses (income) tax and the amount that is calculated using the applicable tax rate is as follows:

2011

2010

Laba sebelum taksiran pajak penghasilan

280.196.306.973

Tarif pajak yang berlaku

70.049.076.743

194.130.155.770 Profit before estimated income taxes 48.532.538.732 The effective tax rate

Efek pajak dari beda tetap :

-

Beban yang tidak dapat dikurangkan

10.172.944.671

15.526.656.737 Non deductible expenses

Penghasilan yang telah dikenakan pajak final

(7.318.232.109)

(8.596.642.991) Income subjected to final tax

Koreksi atas penurunan nilai piutang usaha

(4.042.860.143)

Jumlah

68.860.929.162

e. Administrasi Perpajakan Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak. Pada tahun 2011, Perusahaan menerima beberapa surat dari Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara perihal pertanggungjawaban faktur Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT Pertamina Tongkang. Bedasarkan surat tersebut diketahui bahwa faktur-faktur pajak atas nama PT Pertamina Tongkang yang diterbitkan oleh Perusahaan, khususnya cabang Dumai, yang belum dilaporkan dan disetorkan pajaknya oleh cabang Dumai. Rincian surat tersebut adalah: • No. S-14531/WPJ.19/KP.03/2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan nilai faktur yang belum dilaporkan dan dibayar sebesar Rp 4.199.931.881 • No. S-14987/WPJ.19/KP.03/2011 tanggal 19 Desember 2011 dengan nilai faktur yang belum dilaporkan dan dibayar sebesar Rp 2.952.285.515 • No. S-15266/WPJ.19/KP.03/2011 tanggal 22 Desember 2011 dengan nilai faktur yang belum dilaporkan dan dibayar sebesar Rp 753.009.830 Perusahaan sedang meneliti surat-surat tersebut dan akan menyampaikan penjelasan tertulis. Terdapat potensi kerugian di masa yang akan datang akibat dari proses klarifikasi manajemen dengan Dirjen Pajak. Namun sampai saat ini manajemen belum dapat mengestimasi secara andal potensi kerugian tersebut sehingga tidak terdapat pencadangan atas kasus ini pada tanggal 31 Desember 2011.

Tax effect of permanent differences:

-

Correction of the impairment of trade receivables

55.462.552.478 Total

e. Administration of Taxation Under the taxation laws of Indonesia, the Company delivered the tax returns on self assessed basis pertaining to the amount of tax due. Directorate General of Taxation may assess and amend taxes within five years from the date the tax becomes due. In 2011, the Company received a letter from the Tax Office of State-Owned Enterprises regarding VAT invoices on behalf of PT Pertamina Tongkang. Based on this letter, the tax invoices on behalf of PT Pertamina Tongkang issued by the Company, particularly Dumai branch, has not been reported and tax remitted by Dumai branch.

Details of the letters are: • No. S-14531/WPJ.19/KP.03/2011 dated December 9, 2011 with a value of tax invoices that have not been reported and paid of Rp 4,199,931,881 • No. S-14987/WPJ.19/KP.03/2011 dated December 19, 2011 with a value of tax invoices that have not been reported and paid of Rp 2,952,285,515 • No. S-15266/WPJ.19/KP.03/2011 dated December 22, 2011 with a value of tax invoices that have not been reported and paid of Rp 753,009,830 The Company is clarifying these letters and will submit a written explanation. There are potential losses in the future as a result of the clarification process by the management together with the Director General of Taxation. But until now the management has not been able to reliably estimate the potential losses therefore there is no reserves provided for this case on December 31, 2011.


201





19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES 2011

Biaya pegawai

2010

31.342.450.448

Biaya bahan

3.316.792.652

Biaya diluar usaha

2.713.862.605

Biaya umum

2.652.574.815

24.897.953.457 Employees expenses 28.356.463.577 Material expenses 921.161.940 Non operating expenses 11.261.668.766 General expenses

Biaya administrasi kantor

2.274.635.376

3.957.712.085 Office administration expenses

Biaya KSMU

1.907.989.459

3.673.037.599 KSMU expenses

Biaya asuransi

1.503.429.678

Biaya pemeliharaan

507.273.801

Lain-lain

5.345.090.439

Jumlah

51.564.099.273

20.600.000 Insurances expenses 1.062.933.506 Maintenance expenses 262.256.466 Others 74.413.787.396 Total

Biaya pegawai sebesar Rp 31.342.450.448 dan Rp 24.897.953.457 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010 merupakan jasa produksi dan tantiem. Biaya bahan sebesar Rp 3.316.792.652 dan Rp 28.356.463.577 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010 merupakan biaya bahan perlengkapan operasional, listrik, air dan permakanan rumah sakit. Biaya umum sebesar Rp 2.652.574.815 dan Rp 11.261.668.766 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010 merupakan biaya pakaian dinas, pakaian kerja, paket pensiun, perawatan kesehatan, pendidikan / pelatihan.

20. HUTANG BANK

Employees’ cost amounting to Rp 31.342.450.448 and Rp 24.897.953.457 respectively, in 2011 and 2010 represent production services and tantiem. Material cost amounting to Rp 3.316.792.652 and Rp 28.356.463.577 respectively, in 2011 and 2010 represent operational equipment, electricity and hospital costs. General cost amounting to Rp 2.652.574.815 and Rp 11.261.668.766 respectively, in 2011 and 2010 represent service clothes, work clothes, retirement packages, health care and education / training. 20. BANK LOANS

2011

2010

Rupiah:

Rupiah:


202.440.657.000

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.


130.966.976.188

- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

74.413.875.760)

- PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

407.821.508.948

-

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. US Dollar:

US Dollar:


329.357.185.150

- PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Jumlah

737.178.694.098

- Total

Dikurangi dengan bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

(34.761.452.000)

- Deducted by the portion of long term debts that mature within 12 months

Hutang Bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

702.417.242.098

- Long-term bank debt net of current maturities of one year

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Berdasarkan surat penawaran Bank no: CBG.AGB/SPPK/031/2010 tertanggal 11 Nopember 2010, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kepada Perusahaan dengan rincian sebagai berikut : - Limit/Plafond kredit USD 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta US dollar) termasuk sublimit fasilitas L/C / SKBDN maksimum sebesar USD 35.000.000 (tiga puluh lima juta US dollar). - Jenis kredit Kredit Investasi (KI) dengan sub limit L/C / SKBDN - Tujuan Untuk refinancing dan atau membiayai pembelian mesin / alat-alat fasilitas BelawanInternational Container Terminal (BICT).

202

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Based on the Bank’s offering letter No: CBG.AGB/SPPK/031/2010 dated 11 November 2010, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. provides facilities Letter of Credit (L / C) / Letter of Credit Domestic (SKBDN) to the Company with the following details : - Limit/Plafond credit USD 39 million (thirty nine million U.S. dollars), including facility sublimit L / C / SKBDN maximum of USD 35 million (thirty-five million U.S. dollars). - Types of credit Investment Credit (KI) with a sub limit of L / C / SKBDN - Purpose To finance the purchase or refinancing and machinery / equipment Belawan International facility Container Terminal (BICT).





- - -

-

Jenis fasilitas/plafond LC Impor / SKBDN Jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penandatanganan perjajian kredit termasuk didalamnya masa penarikan kredit sampai dengan akhir triwulan I tahun 2012. Penarikan Kredit Penarikan kredit dengan cara reimburse atas alat-alat / mesin fasilitas pelabuhan yang telah dibeli Perusahaan dengan komposisi pembiayaan 80% (Kredit Investasi) : 20% (Self Financing) dengan disertai asli invoice. Penarikan kredit untuk pembelian / pengadaan mesin / alatalat fasilitas pelabuhan yang menggunakan L / C / SKBDN dengan ketentuan sebagai berikut: • Pembayaran L / C / SKBDN dilakukan selama masa penarikan kredit sampai dengan maksimal akhir triwulan I tahun 2012. • Dana fasilitas Kredit Investasi maksimal sebesar 80% dan dana Perusahaan (Self Financing) minimal sebesar 20%. • Menyerahkan dokumen progress pengawasan pelaksanaan proyek yang ditandatangani oleh konsultan pengawas / pihak ketiga dan Perusahaan. • Jika L / C / SKBDN diterbitkan dalam valuta berbeda dengan valuta fasilitas kredit, Perusahaan akan melakukan konversi menjadi valuta L/C / SKBDN dengan kurs yang berlaku di Bank pada saat pelaksanaan transaksi. Agunan Kredit Agunan berupa mesin/ alat-alat fasilitas pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan Fidusia minimal sebesar Rp 360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh milyar rupiah) atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit. Atas seluruh barang agunan yang telah diserahkan wajib diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Agunan yang Insurable diasuransikan dengan Banker’s clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. melalui Perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Seluruh biaya yang timbul menjadi beban Perusahaan.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Berdasarkan surat penawaran Bank no: CBG.AGB/SPPK/034/2011 tertanggal 31 Maret 2011, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memberikan penawaran tambahan fasilitas kredit kepada Perusahaan dengan rincian sebagai berikut: - Limit/Plafond kredit : USD 21.000.000 (dua puluh satu juta US dollar), Rp 126.000.000.000 (seratus dua puluh enam milyar rupiah) - Jenis kredit : Kredit Investasi - Tujuan : Untuk membiayai pengadaan alat-alat fasilitas pelabuhan atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) termasuk cabang pelabuhannya. - Jenis fasilitas/plafond : LC Impor / SKBDN - Jangka waktu : 8 (delapan) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit atau maksimum sampai dengan 31 Desember 2018 termasuk masa tenggang pembayaran angsuran pokok dan masa penarikan kredit s.d akhir triwulan IV - 2012. - Suku bunga : USD = 4,00% p.a. (dibayar setiap triwulan) Rp = 9,50% p.a. (dibayar setiap triwulan) - Provisi Kredit : 0,25% (dibayar pada saat penarikan kredit) - Agunan Kredit : USD = Agunan berupa alat-alat pelabuhan yang dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan fidusia minimal USD 21.500.000 dan atau Equivalent Rupiah atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit. Rp = Agunan berupa alat-alat pelabuhan yang dibiayai


- Type of facility/plafond Import LC / SKBDN - Period 7 (seven) years from the date of signing the credit agreement including the withdrawal of credit by the end of first quarter of 2012. - Withdrawal of Credit Withdrawal of credit by reimburse on machine tools or port facilities that have purchased the company with a composition of 80% ( investment credit) : 20% (self-financing) with original invoice. Withdrawal of credit for the purchase / procurement of machinery / equipment and port facilities that use L / C / SKBDN with the following conditions: • Payment L / C / SKBDN performed during the withdrawal of credit up to the maximum end of first quarter 2012. • Fund Investment Loan facility at a maximum of 80% and self financing at a minimum of 20%. • Submit a progress monitoring project implementation document signed by the consultant supervisor / third parties and the Company. • If the L / C / SKBDN published in a different currency exchange credit facility, the Company will perform a currency conversion of L / C / SKBDN the prevailing exchange rate at the Bank at the time of execution of the transactions. - Collateral Loans Collateral in the form of machinery / equipment financed with the port facility investment credit facility with the binding of at least Rp 360 billion Fiduciary (three hundred and sixty billion dollars) or the total collateral value of fixed assets are tied to cover at least 100% of the total credit facilities For all items of collateral that has been submitted shall be bound in accordance with regulations. Insurable collateral clause Banker’s insured by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The insurance company partners with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. All costs incurred be borne by the Company.

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (continued) Based on the Bank’s offer letter no: CBG.AGB/SPPK/034/2011 dated March 31, 2011, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. offer additional facilities to the Company with the following details : - Limit/Plafond Credit : USD 21 million (twenty one million U.S. dollars), Rp 126 billion (one hundred twenty-six billion rupiah) - Types of credit : Investment Credit - Purpose : To finance the procurement of equipment and port facilities on behalf of the Port of PT Indonesia I (Persero) including the branches. - Types of facilities /plafond : Import LC / SKBDN - Period : 8 (eight) years from the date of signing of the loan or the maximum period up to December 31, 2018, including a grace period of installment payments of principal and the withdrawal of credit until the end of the fourth quarter - in 2012. - Interest rate : USD = 4.00% p.a. (paid quarterly) Rp = 9.50% p.a. (paid quarterly) - Provision of Credit : 0.25% (paid at the time of the withdrawal of credit) - Collaterals of Loans : USD = Collaterals are in the form of port equipments financed with investment credit facility with the binding of at least EUR 21.5 million and the fiduciary of Equivalent Rupiah or total collaterals value of fixed assets are tied to cover at least 100% of the total credit facilities. Rp = Collaterals are in the form of port equipments financed


203





dengan fasilitas Kredit Investasi dengan nilai pengikatan fidusia minimal Rp 126.500.000.000 dan atau total nilai agunan aset tetap yang diikat mengcover minimal 100% terhadap total fasilitas kredit.

with investment credit facility with a minimum value of the binding of fiduciary Rp 126,5 billion and total value of the collaterals or fixed assets are tied to cover at least 100% of the total credit facilities

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan surat Perjanjian Kredit NomorR.II.272-ADK/ DKR/07/2011 tanggal 27 Juli 2011, dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan mendapat fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut : - Limit/Plafond kredit : Rp 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) - Jenis kredit : Kredit Investasi - Tujuan penggunaan : Bangunan fasilitas pelabuhan, kapal dan alat-alat fasilitas pelabuhan - Jangka waktu : 84 (delapan puluh empat) bulan (termasuk grace period selama 12 bulan) - Suku bunga : 9,5% p.a. (review per 3 bulan) - Provisi : 0,5 % (dibayar pada saat penarikan kredit) - Commitment fee : 0,5 % dihitung dari jumlah porsi yang belum ditarik sampai dengan akhir periode penarikan. - Biaya administrasi : Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dibayar sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit. - Pengikatan : Notariil - Agunan Kredit : 1. 4 unit Kapal Tunda 2x 1600 HP 2. 5 unit Kapal Pandu cepat (KP) Kontruksi 3. 2 unit Wheel loader (multi years) 4. 1 unit Truck Tangki BBM Kap 5.000 5. 1 unit Forklift Kap 2,5 ton 6. 1 unit Mobile Genset 1250 KVA dan instalasi external supply 7. 1 unit Mobile Crane 60 ton 8. 100 m Dermaga 9. 2 unit Gudang 4000 m 10. 400 m Perpanjangan Dermaga B 400 M dan Trestel 11. 640 m2 Gedung Workshop 12. 1 unit Genset Kapasitas 2725 KVA dan trafo 13. 1 unit Genset 1825 KVA 14. 1 unit Mobile Genset 1250 KVA 15. 1 LS Conveyor System terminal Curah Pemberian fasilitas-fasilitas kredit investasi sebesar Rp 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) telah diaktakan Nomor 21 tertanggal 14 Desember 2011 dari Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH notaris di Jakarta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Under the Credit Agreement No. R.II.272-ADK/DKR/07/2011 letter dated July 27, 2011, from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., the Company obtained the credit facilities with the following details : - Limit/Plafond Credit : Rp 400 billion (four hundred billion rupiahs) - Types of credit : Investment Credit - Purpose of use : Building port facilities, ships and port facilities equipment - Period : 84 (eighty four) months (including grace period of 12 months) - Interest rate : 9.5% p.a. (review per 3 months) - Provision : 0.5% (paid at the time of the withdrawal of credit) - Commitment fee : 0.5% calculated from the number of portions that have not been drawn up by the end of withdrawal period. - Administrative costs : Rp 80,000,000 (eighty million dollars) paid prior to signing the Letter of Credit Agreement. - Binding agreement : Notarized - Collateral of Loans : 1. 4 units of 2x 1600 HP Tug vessels 2. Fast pilot vessels of 5 units (KP) Construction 3. 2 Wheel loader unit (multiple years) 4. 1 unit Truck Fuel Tank hood 5000 5. 1 unit Forklift Capacity 2.5 ton 6. 1 unit Mobile Generator 1250 KVA supply and installation of external 7. 1 unit Mobile Crane 60 ton 8. 100 m harbour 9. 4000 m 2 warehouse units 10. 400 m harbor extension B 400 M and Trestel 11. 640 m2 Building Workshop 12. 1 unit Generator Capacity 2725 KVA and transformer 13. 1 unit Generator 1825 KVA 14. 1 unit Generator Mobile 1250 KVA 15. 1 LS terminal Bulk Conveyor System Provision of credit facilities investment of Rp 400,000,000,000 (four hundred billion rupiahs) Nomor 21 dated December 14, 2011 of Notary Sri Adi Hidianingsih Sugijanto, SH, Notary in Jakarta. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Under the Credit Agreement No. 038/KPS/PK/2011 letter dated 27 September 2011 and PPPK No. (1) 038/KPS/PK/2011 November 17, 2011, from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., the Company obtained credit facilities with the following details: - Limit/Plafond kredit : Rp 264,000,000,000 (two hundred and sixty-four billion dollars) - Types credit : Investment Credit - Purpose of use : Port development and purchase of equipments - Period : 5 (five) years from the loan agreement was signed - Interest rate : 8.75% per year (review by 3 (three) months) - Commitment fee : 0.25% calculated from the Maximum Credit - Collateral Loans : Negative pledge

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor038/KPS/PK/2011 tanggal 27 September 2011 dan PPPK No. (1) 038/KPS/PK/2011 tanggal 17 Nopember 2011, dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan mendapat fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut: - Limit/Plafond kredit : Rp264.000.000.000 (dua ratus enam puluh empat milyar rupiah) - Jenis kredit : Kredit Investasi - Tujuan penggunaan : Pengembangan pelabuhan dan pembelian peralatan - Jangka waktu : 5 (lima) tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani - Suku bunga : 8,75% per tahun (review per 3 (tiga) bulan) - Commitment fee : 0,25 % dihitung dari Maksimum Kredit. - Agunan Kredit : Negative pledge

204






21. PROGRAM DANA PENSIUN Program Dana Pensiun Manfaat Pasti Program Dana Pensiun Manfaat Pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 21 Oktober 2002. DP4 merupakan dana pensiun yang didirikan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan mitra pendiri dari PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia (Persero). Tanggal 15 Maret 2010 Menteri Keuangan melalui Kep-159/ KM.10/2010 mengeluarkan keputusan tentang pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun Perusahaan pelabuhan dan pengerukan yaitu perubahan program pensiun dari Manfaat Pasti ke Iuran Pasti. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/ KM.6/2002 tentang pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun Perusahaan pelabuhan dan pengerukan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perhitungan beban pensiun dan aset manfaat dana pensiun pada 31 Desember 2011 dan 2010 dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen. Rekonsiliasi beban pensiun sebagai berikut : Biaya jasa kini Perusahaan Beban bunga Laba / rugi Aktuaria

21. PENSION PLAN Defined Benefit Plan Pension fund is managed by Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan and Pengerukan (DP4), which is established and approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the decision letter No. KEP-248/KM.6/2002 on October 21, 2002. DP4 is a pension fund that is established by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), with the partnership from PT Pelabuhan Indonesia I (Persero),PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), and PT Pengerukan Indonesia (Persero).

On March 15, 2010 the Minister of Finance through its Decree No. Kep-159/KM.10/2010 issue on amendment of the regulation of pension fund from defined benefit plans into defined contribution plan. With the amendment has released, the Decision of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 248/KM.6/2002 about the ratification of the pension fund regulations is no longer valid.

The calculation of pension expenses and pension benefits asset at December 31, 2011 and 2010 were calculated by PT Dian Artha Tama. Reconciliation of pension expenses is as follows :

2011

2010

3.521.010.183

3.074.564.131

Current service cost

13.133.518.127

7.064.961.335

Interest expenses

2.642.926.485

(96.143.902)

Actuarial gain / loss

-

24.877.000.000

Vested(See Note 22)

2.653.379.264

698.087.223

Non vested

Biaya Jasa lalu

Past Service Costs:

Vested (catatan 22) Non vested Amortisasi biaya jasa lalu Hasil aset bersih Jumlah

-

Amortization of past service costs

(9.128.214.327)

Results of net assets

5.120.438.956

26.490.254.460

Total

Aset manfaat pensiun karyawan adalah sebagai berikut :

Assets of employee pension benefits are as follows : 2011

2010

(225.026.330.497)

(202.054.125.029)

The present value of liabilities at end of year

Nilai wajar aset akhir Tahun

170.168.493.437

177.162.053.712

The fair value of assets at end of year

Status pendanaan

Nilai kini liabilitas pada akhir Tahun

(54.857.837.060)

(24.892.071.317)

State of funding

Biaya jasa lalu yang belum diakui

25.790.846.442

28.444.225.706

Unrecognized past service cost

Kerugian aktuaria yang belum diakui

78.460.290.476

48.537.584.425

Unrecognized actuarial losses

49.393.299.858

52.089.738.814

Employee pension benefit asset

Aset manfaat pensiun karyawan

(16.830.395.103)

Mutasi aset manfaat pensiun adalah sebagai berikut :

The movement of employee benefits pension plan assets are as follows :

2011

2010

Saldo awal tahun

52.089.738.814

1.380.263.318

Balance beginning of year

Beban pensiun karyawan bersih

(5.120.438.956)

(26.490.254.460)

Net employee pension plan costs

Iuran pemberi kerja

2.424.000.000

77.199.729.956

The employers contribution

Saldo akhir tahun

49.393.299.858

52.089.738.814

Balance end of year


205





Aset manfaat pensiun karyawan disajikan sebagai bagian dari akun “aset lain-lain” (lihat catatan15). Pensiun yang akan dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Pendanaan Dana Pensiun berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan dan pemberi kerja masingmasing sebesar persentase tertentu dari penghasilan karyawan. Aktuaris independen yang ditunjuk oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan untuk perhitungan beban pensiun dan aset manfaat pensiun untuk tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut :

Pension benefit asset is presented as part of the account “other assets” (See Note 15). Pensions will be paid based on the basic pension income and employment period. Funding of Pension Program is contributed by both employer and employees. Employees and employer contribution are based on certain percentages of employee earnings. Independent actuary appointed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) by using the “Projected Unit Credit”. Actuarial assumptions used for the calculation of income and asset of pension benefit for 2011 and 2010 as follow :

2011

2010

Tingkat kematian :

Tabel Mortalita The 1949 Annuity Mortality Tabel Mortalita The 1949 Annuity Mortality Table (Modified) Table (Modified)

Tingkat cacat :

1% dari angka kematian

1% dari angka kematian

Tingkat pensiun awal :

0,02778% - 0,2778% per tahun

0,02778% - 0,2778% per tahun

Tingkat pengunduran diri :

0,30556% - 1% per tahun

0,30556% - 1% per tahun

Tingkat bunga kewajiban :

6,5% per tahun

8% per tahun

Tingkat bunga aset :

9,5% per tahun

9,5% per tahun

Kenaikan penghasilan dasar pensiun :

7% per tahun

7% per tahun

Biaya pengelolaan :

Tidak dibebankan pada iuran

Tidak dibebankan pada iuran

Pajak dibayar oleh :

Penerima manfaat Pensiun

Penerima manfaat Pensiun

Kenaikan manfaat pensiun bulanan :

Tidak ada

Tidak ada

Asumsi beda usia suami istri :

5 tahun lebih tua dari istri

5 tahun lebih tua dari istri

Metode :

Projected Unit Credit


Mortality rate :

Mortalita Table The 1949 Annuity Mortality Mortalita Table The 1949 Annuity Mortality Table (Modified) Table (Modified)

Disability rate :

1% of mortality

1% of mortality

Early retirement rate :

0.02778% - 0.2778% per year

0.02778% - 0.2778% per year

Turnover rate :

0.30556% - 1% per year

0.30556% - 1% per year

Liability discount rate per annum :

6.5% per year

8% per year

Asset discount rate per annum :

9.5% per year

9.5% per year

Salary increment rate :

7% per year

7% per year

Management cost :

Not charged against contribution

Not charged against contribution

Taxes paid by :

Pension beneficiaries

Pension beneficiaries

Increase on monthly pension benefits :

None

None

Assumption spouse couple different age :

5 years older than his wife

5 years older than his wife

Method :



Program Dana Pensiun Iuran Pasti Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. Kep-1100/ KM.17/1998 tanggal 23 Nopember 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 16 Februari 1999.

206

Defined Contributions Plan The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk, which the establishment act was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter No. Kep-1100/KM.17/1998 on November 23, 1998 and announced in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 14 on February 16, 1999.






22. PROVISI IMBALAN PASCA KERJA Disamping program pensiun diatas, Perusahaan juga melaksanakan program imbalan pasca kerja yang meliputi terutama imbalan kesehatan, penghargaan masa kerja, dan lainnya. Pelaksanaan program imbalan pasca kerja ini didasarkan atas beberapa Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), antara lain tentang penghargaan masa kerja dan perawatan kesehatan. Beban imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2011dan 2010 menggunakan angka yang dihitung oleh Aktuaris PT Dian Artha Tama sebagai berikut :

22. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES Besides the above mentioned pension program, the Company also provede post-employment benefit program especially consist of health benefit, period of service reward and others. Implementation of the post-employment benefit program is based on Decision Letters of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), among others, regarding period of service reward and health care. Employee benefit expenses as on December 31, 2011 and 2010 using the figures calculated by actuary PT Dian Artha Tama are as follows :

2011

2010

Beban jasa kini

15.194.728.464

12.243.012.882

Current services costs

Beban bunga

12.540.760.111

17.051.515.986

Interest expenses

3.617.163.170

1.027.964.694

Profit / loss Actuary

Laba / rugi Aktuaria Amortisasi biaya jasa lalu yang belum diakui :

Amortization of un recognize past service expenses :

Vested

-

-

Vested

7.631.596.533

7.631.596.533

Non vested

-

(2.461.573.339)

Adjustment TPP

38.984.248.278

35.492. 516.756

Total employee benefit expenses

Non vested Penyesuaian TPP Jumlah beban manfaat imbalan pasca kerja (catatan 28)

Provisi imbalan kerja adalah sebagai berikut: 2011

2010

Nilai sekarang provisi imbalan kerja

209.240.398.520

192.934.770.932

Present value of employee benefit obligation

Biaya jasa lalu yang belum diakui

(47.848.020.082)

(55.479.616.615)

Unrecognized past service expenses

(74.606.670.016)

(69.355.015.361)

Unrecognized actuarial loss

86.785.708.422

68.100.138.956

Ending balance

Keuntungan (kerugian) belum diakui

aktuaria

yang

Saldo akhir di Laporan Posisi Keuangan

The movement on employee benefit obligations are as follows:

Mutasi provisi imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Kewajiban pada awal tahun

2011

2010

68.100.138.956

62.892.515.804

Beginning balance of the obligation

(30.284.893.604)

Payment of employee benefit during the year

Pembayaran imbalan kerja selama periode berjalan

(20.298.678.812)

Beban imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan

38.984.248.278

Saldo akhir di laporan posisi keuangan

Employee benefit obligation are as follows:

35.492.516.756 Employee benefits expense during the year

86.785.708.422

Sesuai dengan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-661/MBU/2009 tanggal 28 September 2009, perihal persetujuan perubahan program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti. Kerugian aktuaria sebesar Rp 74.628.563.660 dapat dibebankan selama maksimal 3 tahun. Berdasarkan perhitungan aktuaria pada tahun 2011 dan 2010, amortisasi kerugian akturia disajikan sebagai amortisasi biaya jasa lalu vested provisi imbalan kerja. Aktuaris menghitung pembebanan amortisasi kerugian aktuaria sebesar Rp 0 dan Rp 24.877.000.000 pada tahun 2011 (lihat catatan 21).

68.100.138.956

Ending balance

In accordance with the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-661/MBU/2009 September 28, 2009, regarding the approval of changes in defined benefit pension plans into defined contribution pension plan, actuarial losses amounting to Rp 74.628.563.660 to be charged for a maximum of 3 years. Based on actuarial calculations in 2011 and 2010, the amortization is presented as past service costs vested in the pension plan. First amortization of past service cost is presented as vested employee benefits obligations. Actuary calculates amortization of actuarial losses amounted Rp 0 and Rp 24.877.000.000 in 2011 (See Note 21).


207





Berdasarkan laporan aktuaris independen PT Dian Artha Tama tanggal 19 Januari 2012 provisi imbalan kerja pada 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sejumlah Rp 86.785.708.422 dan Rp 68.100.138.956. Akun ini terutama merupakan pendapatan sewa tanah, perairan dan bangunan yang diterima dimuka.

Based on independent actuarial reports of PT Dian Artha Tama dated January 19, 2011, employee benefit obligations as of December 31, 2011 and 2010 amounting to Rp 86.785.708.422 and Rp 68.100.138.956 respectively. Mainly, this account represent advance rental income from lands, water and buildings.

2011

2010

77.154.747.685

54.690.464.451

Unearned revenue of rental income

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

(11.494.992.182 )

(11.656.774.887)

Less : balance due in a year

Bagian jangka panjang

65.659.755.503

43.033.689.564

Long-term portion

Pendapatan sewa diterima dimuka

24. MODAL SAHAM Jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

24. CAPITAL STOCKS The amount of issued and fully paid in capital by shareholders as of December 31, 2011 and 2010 are as follows:

31 Desember 2011 dan 2010

Nama Pemegang Saham / Name of shareholders

Persentase Kepemilikan (%) / Ownership

Lembar Saham / Shares

Jumlah Nilai Nominal (Rp) / Total Nominal Value (Rp)

Pemerintah Republik Indonesia / Government of the Republic Indonesia

100%

455.059

455.059.000.000

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 15 Agustus 2008 oleh Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 1.248.000.000.000 (Rp 1.248 T) yang terbagi atas 1.248.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 1.800.000.000.000 (Rp 1.8 T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Peningkatan modal disetor Perusahaan sesuai Akta No. 1 tanggal 15 Agustus 2008 Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH., dari sebesar Rp 312.000.000.000 menjadi sebesar Rp 455.059.000.000 dilakukan dengan cara mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 143.059 saham atau sebesar Rp 143.059.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-85564.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008.

25. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA Saldo aset Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp 483.957.897.506 merupakan saldo BPYBDS yang berasal dari proyek-proyek pemerintah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelabuhan di Provinsi Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004 melalui kegiatan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NADNias (BRR NAD-Nias) dan proyek pemerintah yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut :

208

Based on Notarial Deed No. 1 on August 15, 2008 by Agus Sudiono Kuntjoro, SH., notary in Bekasi, the Article of Association was changed regarding the increased of Company’s capital stock from Rp 1.248.000.000.000 that consist of 1.248.000 shares with a nominal value of Rp 1.000.000 per share to Rp 1.800.000.000.000 consist of 1.800.000 shares with a nominal value of Rp 1.000.000 per share.

The increase of capital is paid based on Notarial Deed No. 1 on August 15, 2008, with the notary is Agus Sudiono Kuntjoro, SH., resulting in increase in paid up capital from Rp 312.000.000.000 to Rp 455.059.000.000 by issuing 143.059 shares amounting to Rp 143,059,000,000 from portfolio, which entirely taken by the Government of the Republic of Indonesia. The amendment of Company’s article of association has been approved by Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU85564.AH.01.02 Year 2008 on November 13, 2008.

25. GOVERNMENT GRANT NOT YET DEFINED The assets from Government grant not yet defined (BPYBDS) of Rp 483.957.897.506 are assets derived from government projects in the framework of rehabilitation and reconstruction of port facilities and infrastructure in the province of Aceh after the tsunami disaster of 2004 through the Reconstruction and Rehabilitation Agency for NAD-Nias (BRR NAD-Nias) and government projects undertaken by the Ministry of Transportation with detail as follows :






I. Aset BPYBDS per 31 Desember 2010:

I. BPYBDS assets as of December 31, 2010:

a) Bersumber dari BRR NAD-Nias

a) Sourced from BRR NAD-Nias

1. Hasil Rekonstruksi Pelabuhan Malahayati

Rp

48.167.600.000

2. Rough Terrain Crane Terrec RC-45

Rp

6.746.306.400

b) Bersumber dari Kementerian Perhubungan

1. Replacement Dermaga 50 x 8 M di Pelabuhan Meulaboh

Rp

Jumlah I

Rp

1.987.008.600

56.900.915.000 Total I

a) Bersumber dari Kementerian Perhubungan

a) Sourced from the Ministry of Transportation

1. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai Phase III

Jumlah Total (I+II)

Yang sudah diakui sebagai modal disetor

Rp

427.056.982.506

1. Construction of Phase III Dumai Port Facility Number of Total (I + II)

Rp

(48.167.600.000)

Rp

435.790.297.506

RPP Penyertaan Modal Negara saat ini berada di Kementerian Sekretaris Negara untuk ditandatangani Presiden adalah aset Rough Terrain Crane Terrec RC-45 sebesar Rp 6.746.306.400 dan aset Replacement Dermaga 50 x 8 M di Pelabuhan Meulaboh sebesar Rp 1.987.008.600. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Dumai untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional Nomor KN.38/2/20/DJPL-11 tanggal 29 Maret 2011 perihal penambahan penyertaan modal Pemerintah Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), maka pada tahun 2011 terdapat penambahan aset dengan nilai penyerahan sebagai berikut :

1. Replacement Wharf 50 x 8 M in the Port of Meulaboh II. Additional Assets BPYBDS for Year 2011:

Jumlah

2. Rough Terrain Crane RC-45 Terrec b) Sourced from the Ministry of Transportation

II. Tambahan Aset BPYBDS Tahun 2011:

1. Reconstruction results of the Port of Malahayati

- Dalam rupiah

Rp

- Dalam USD

US$

- Dalam Yen Jepang

¥

349.273.056.205,50 2.905.914,20

Which has been recognized as paid-in capital Total

Draft Government Regulation (RPP) which is currently in the Ministry of Secretary of State for the President to signed, is in relation to the Rough Terrain Crane Terrec RC-45 amounting to Rp 6.746.306.400 and assets Replacement Wharf 50 x 8 M in the Port of Meulaboh for Rp 1.987.008.600. Based on the results Handover memorandum for Dumai Port Facility Construction Works to be used in operational tasks no : KN.38/2/20/DJPL-11 dated March 29, 2011 regarding the addition of capital to the Government of Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), then in 2011 there were additions to the value of assets following the submission : - In rupiah Rp 349.273.056.205,50 - In USD US $ 2.905.914,20 - In Yen Jepang ¥ 474.296.987,00

474.296.987,00

Nilai penyerahan dalam mata uang asing sebagaimana tersebut diatas dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan kurs buku Perusahaan pada bulan April 2011 sebesar Rp 8.900 / US$ 1 (¥ 100 equivalen dengan US$ 1.23) sehingga nilai penyerahan BPYBDS menjadi Rp 427.056.982.506 (lihat catatan 37). Berdasarkan PP Nomor 79 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Pemerintah telah menyetujui bantuan senilai Rp 48.167.600.000 untuk Pelabuhan Malahayati sebagai tambahan modal disetor.

Acquisition costs in foreign currency, as mentioned above are converted into rupiah using the Company book keeping exchange rates in April 2011 amounting to Rp 8.900 / U.S. $ 1 (100 yen equivalent to U.S. $ 1.23) so that the acquisition cost of BPYDS assets was Rp 427.056.982.506 BPYBDS (see note 37). Based on Government Regulation (PP) No. 79 of 2011 dated December 29, 2011 The Government has approved grant worth Rp 48.167.600.000 to port Malahayati as additional paid-in capital.

26. PEMBAGIAN LABA DAN CADANGAN UMUM

26. CASH DIVIDEND AND GENERAL RESERVE 2011

2010

Pembagian dividen tunai

38.133.591.000

43.681.239.365

Penyisihan untuk cadangan umum

96.897.592.557

125.801.969.373

Provision for general reserve

2.773.352.000

5.241.748.724

Provision for partnership programs and community development

-

(10.422.870.200)

Correction of the impairment of receivables

137.804.535.557

164.302.087.262

Total

Penyisihan untuk program kemitraan dan bina lingkungan Koreksi atas penurunan nilai piutang Jumlah

Share Cash dividends


209





Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal sesuai Risalah RUPS No. RIS-37/D3.MBU/2011 tanggal 23 Juni 2011 maka penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2010 ditetapkan sebagai berikut : a. Dividen sebesar 27.5 % atau Rp 38.133.591.000. b. Program Kemitraan sebesar 1 % atau Rp 2.773.352.000 dan Program Bina Lingkungan sebesar 1 % atau Rp 2.773.352.000. c. Cadangan sebesar 70.50 % atau Rp 96.897.592.557. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut : Dividen yang dibagikan pada tahun 2011 sebesar Rp 38.133.591.000 telah dibayarkan sebesar Rp 10.000.000.000 pada tanggal 30 Desember 2010. Sisa dividen sebesar Rp 28.133.591.000 telah disetor ke rekening Bendahara Umum Negara pada tanggal 29 Juli 2011. untuk dividen 2009 pada tanggal 15 Juli 2009, Perusahaan telah membayar dividen kepada pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia yang disetor ke rekening Bendahara Umum Negara sejumlah Rp 45.092.000.000 atas laba tahun 2008. 27. PENDAPATAN USAHA Akun ini terdiri dari :

Based on the results of the General Meeting of Shareholders corresponding to Minutes of the shareholders meeting dated June 23, 2011 No. RIS-37/D3.MBU/2011 the use of net income year 2010 was defined as follows : a. Dividend by 27.5% or Rp 38.133.591.000. b. Partnership Program at 1% or Rp 2.773.352 billion and Community Development Program at 1% or Rp 2.773.352 billion. c. Reserves of 70.50% or Rp 96.897.592.557 Appropriated Retained earnings are determined as of December 31, 2011 and 2010 are as follows : Dividends distributed in 2011 was Rp 38.133.591.000 of which Rp 10.000.000.000 was paid on December 30, 2010. The remaining dividend of Rp 28.133.591.000 has been paid to the State Treasurer’s account on July 29, 2011. Dividend for 2009 was paid to the General Treasurer of the State at July 15, 2009, by the Company to the Government of the Republic of Indonesia, the shareholder for Rp 45.092.000.000 on earnings in 2008.

27. REVENUE The account consist as follows : 2011 2010


450.274.416.554

180.382.364.803 Container terminal services

Pelayanan kapal

234.368.993.090

209.575.328.352 Vessels services

Pendapatan KSMU

182.836.707.077

231.473.557.451 KSMU income

Pelayanan barang

83.641.436.028

204.457.374.195 Goods services

Pendapatan sewa, air, dan listrik

57.238.605.586

42.106.948.988 Rental income, water, and electricity

Pelayanan khusus/DUKS

38.960.935.413

32.933.243.571 Special Services / DUKS

Pendapatan terminal

38.509.897.365

27.932.090.506 Revenue terminal

Pelayanan usaha galangan kapal

3.488.122.903

Pelayanan unit depo peti kemas

15.529.052.417

Pelayanan rumah sakit

15.083.425.547

Pelayanan pengusahaan alat

400.226.134

Lain-lain

43.298.735.976

Jumlah

1.163.630.554.090

4.350.562.793 Shipyard business services 9.192.984.740 Container depot services 15.016.196.653 Hospital services 358.532.105 Business services equipments 30.649.793.719 Others 988.428.977.876 Total 28. INCOME (EXPENSES)

28. PENGHASILAN(BEBAN) LAIN-LAIN 2011 Pendapatan Lain-lain: Laba Selisih Kurs Pembukuan Pendapatan Atas Denda Pendapatan Bunga dan Jasa Giro Pendapatan diluar usaha lainnya Penj. Blanko/Dok.Tender/Administrasi Laba Peng/Penjualan Aset Tetap/Kertas Berharga Jumlah Pendapatan Lain-lain

19.014.885.658 8.304.606.294 5.188.615.998 4.584.070.004 113.502.246 20.461.800 37.226.142.000

2010 Other Income: Profit of Foreign Exchange Accounting Revenue on Punishment Interest Income and Demand Services Other businesses outside income . Blanko / Tender / Administration Profit / Sale of Fixed Assets / Paper Treasures 28.773.480.448 Total Other Income 7.599.149.479 1.373.745.292 18.152.126.679 1.430.214.558 218.244.440 -

Beban Lain-lain Beban penugasan (41.467.089.572) (20.120.366.799) Selisih Kurs Pembukuan (38.534.686.905) (21.435.411.817) Beban diluar usahanya lainya (9.509.311.636) (6.949.435.657) Imbalan Pasca Kerja Pensiun (catatan 21) (5.120.438.956) (7.400.192.577) Pengobatan Pensiun (2.920.219.285) (9.646.813.713) Beban lain-lain (1.767.911.964) (395.171.541) Administrasi Bank Dan Bunga Pinjaman (200.430.760) (131.300.469) Rugi Penjualan Aset Tetap (2.093.224) (731.645.745) Jumlah Beban Lain-lain (99.522.182.302) (66.810.338.318)

210


Other Expenses Assignment Expenses Foreign Exchange Accounting Expenses beyond other business Post-Employment Benefits Plan (note 21) Pension Medical Other expenses Administrative Bank and Loan Interest Loss on Sale of Fixed Assets Total Other Expenses





Beban lain-lain sebesar Rp 1.767.911.964 dan Rp395.171.541 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010, merupakan koreksi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan setelah dilakukan perhitungan ulang berasarkan Pasal 5 PMK 78 tanggal 05 April 2010. Pendapatan atas denda sebesar Rp 8.304.606.294 dan Rp 1.373.745.292 untuk masing-masing tahun 2011 dan 2010 merupakan pendapatan atas denda yang dikenakan kepada kontraktor atas keterlambatan konstruksi. 29. INFORMASI SEGMEN Informasi segmen usaha Perusahaan berdasarkan geografis adalah sebagai berikut : a. Pendapatan usaha berdasarkan kegiatan utama

Other expenxes are amounted Rp 1.767.911.964 and Rp395.171.541 for each years of 2011 and 2010, are resulted from a correction input VAT (PPN) which can not be credited after the re-calculation is based on Article 5 of PMK 78 dated April 5, 2010. The penalty income of Rp 8.304.606.294 and Rp 1.373.745.292 for each years of 2011 and 2010, are income on fines charged to the contractor for the delay in construction. 29. SEGMENT INFORMATION Net revenue of the georaphical segment information of the Company is as follows : a. Net revenue based on main activities

2011

2010

Sumatera Utara

North Sumatra


450.274.416.554

180.382.364.803

Container terminal services

Jasa kepelabuhan

350.587.983.844

514.933.096.896

Harbor services

Usaha galangan kapal

32.388.828.993

28.867.971.050

Depo peti kemas

15.529.052.417

9.192.984.740

Container depot


15.083.425.547

15.016.196.653

Hospital services

863.863.707.355

748.392.614.142

Aceh

Aceh

Jasa kepelabuhan

20.000.757.073

17.867.769.075

308.666.795.752

246.686.002.917

1.192.531.260.180

1.012.946.386.134

Riau & Riau Kepulauan

Jasa kepelabuhan

Eliminasi

(28.900.706.090)

(24.517.408.258) Elimination 988.428.977.876

2011

2010

Sumatera Utara Pelayanan terminal peti kemas

Jasa kepelabuhan

Depo terminal peti kemas

Kantor pusat



North Sumatra 311.324.785.002 97.394.729.473 8.145.482.520 (175.164.035.395) (1.426.293.885) (84.867.279)

250.420.331.457 Container terminal services 61.877.733.560 Harbor services 6.898.333.357 Container depot (157.680.955.670) Head office (630.403.978) Shipyard business (66.790.279) Hospital services

240.189.800.436

160.818.248.447

78.632.167

(3.035.553.524)

Aceh Jasa kepelabuhan

Aceh

Riau dan Riau Kepulauan

Jasa kepelabuhan

Jumlah

Harbor services

b. Income from operations before taxes on its main activities Operating income before tax is calculated by the substract revenue with operating expenses.

b. Laba usaha sebelum pajak berdasarkan kegiatan utama Laba usaha sebelum pajak dihitung dengan mengurangkan pendapatan dengan beban usaha.

Harbor services Riau and Riau Islands

1.163.630.554.090

Shipyard business

Harbor services Riau and Riau Island

102.223.914.672 342.492.347.275

74.384.318.718

Harbor services

232.167.013.641 Total


211





c. Jumlah aset berdasarkan kegiatan utama

c. Total assets by main activity

2011

2010

Sumatera Utara Direksi

North Sumatra 2.748.885.903.886

-


598.686.412.832

424.373.476.814

Jasa kepelabuhan

374.799.508.043

20.126.026.587

Depo terminal peti kemas

113.029.749.361

229.663.253.011

Kantor Pusat

53.988.022.512

1.026.365.326.370


38.644.218.372

42.164.580.007

Shipyard business


13.730.987.255

9.080.237.106

Hospital services

3.941.764.802.261

1.751.772.899.895

Aceh

Container terminal services Harbor service Container depot Head Office

Aceh

Jasa kepelabuhan

82.912.760.135

81.435.464.399

Riau dan Riau Kepulauan

Board of Directors

Jasa kepelabuhan

Harbor service Riau and Riau Islands

888.827.943.311

490.756.818.175

4.913.505.505.707

2.323.965.182.469

Eliminasi

(1.438.750.948.314)

Jumlah

3.474.754.557.393

Harbor service

(330.071.166.398) Elimination 1.993.894.016.071 Total

30. LABA KOMPREHENSIF PER SAHAM Laba Komprenhensif Laba komprehensif untuk tujuan perhitungan laba komprehensif persaham adalah sebesar Rp 211.335.377.811 tahun 2011 dan Rp 138.667.603.292 tahun 2010. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar adalah lembar saham pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 sejumlah 464.413 lembar.

30. COMPREHENSIVE INCOME PER SHARE Comprehensive earnings Comprehensive earnings for the purpose of calculation of comprehensive income per shares is Rp 211.335.377.811 for 2011 and Rp 138.667.603.292 for 2010. Weighted average number of shares outstanding (denominator) for the purposes of calculating basic earnings per share are shares on the date of December 31, 2011 and 2010 are 464.413 shares.

31. PERIKATAN • Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-473/BLWUS.12 tanggal 1 Nopember 2010 dengan PT Pelayaran Putra Samudra tentang kerjasama pelayanan jasa penundaan di Pelabuhan Belawan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan kesepakatan Perseroan mendapat bagian sebesar 26.75% dari hasil tagihan jasa penundaan kapal dan bagian PT Pelayaran Putra Samudra mendapatkan bagian sebesar 73.25% dari hasil tagihan jasa penundaan kapal. • Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-472/BLWUS.12 dan No. B.VIII-531/BLW-US.12 tanggal 1 Nopember 2010 dan 26 Nopember 2010 dengan PT Waruna Nusa Sentana tentang kerjasama pelayanan jasa penundaan di Pelabuhan Belawan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan kesepakatan Perseroan mendapat bagian sebesar 26.75% dan 12.5% dari hasil tagihan jasa penundaan kapal dan bagian PT Waruna Nusa Sentana mendapatkan bagian sebesar 73.25% dan 87.5% dari hasil tagihan jasa penundaan kapal. • Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-485/BLWUM.57 tanggal 3 Nopember 2010 dengan PT Searina Multi Dharma tentang kerjasama pelayanan jasa penundaan di Pelabuhan Belawan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan kesepakatan Perseroan mendapat bagian sebesar 26.75% dari hasil tagihan jasa penundaan kapal dan bagian PT Searina Multi Dharma mendapatkan bagian sebesar 73.25% dari hasil tagihan jasa penundaan kapal.

31. AGREEMENTS • The Company signed an agreement No B.VIII-473/BLW-US.12 dated November 1, 2010 by PT Pelayaran Putra Samudra on the cooperation of service tug at the Port of Belawan in a period of 1 (one) year, with the agreed terms that the Company will obtain a share of 26.75% from the invoiced tug services and the PT Pelayaran Putra Samudra get a part for 73.25% of the invoiced tug services.

212

•

The Company signed an agreement No. B.VIII-472/BLWUS.12 and No. B.VIII-531/BLW-US.12 dated 1 November and 26 November 2010 with PT Waruna Nusa Sentana on the cooperation of service tug in the Port of Belawan in period of 1 (one) year, with the agreed terms that the Company will obtain a share of 26.75% and 12.5% of the invoiced tug services and PT Waruna Nusa Sentana get a share of 73.25% and 87.5% of the invoiced tug services.

•

The Company signed an agreement No. B.VIII-485/BLWUM.57 dated 3 November 2010 with PT Searina Multi Dharma on the cooperation of tug services at the Port of Belawan in the period of 1 (one) year, with the agreed terms that the Company a share of 26.75% of the invoiced tug services and PT Multi Searina Multi Dharma get parts for 73.25% of the invoiced tug services.





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-415/BLWUS.15 tanggal 13 Agustus 2007 dengan PT Gerbang Belawan Baru tentang kerjasama jembatan timbang di Pelabuhan Belawan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2006 sampai dengan 31 Oktober 2010. Perusahaan menandatangani perjanjian No. UM.57/39/5/ BICT-10 tanggal 5 Agustus 2010 dengan PT Grogol Sarana Transjaya tentang kerjasama pelayanan bongkar muat terminal petikemas, di Belawan International Container Terminal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. KP.30/6/16/ UTPK.09 tanggal 1 Juni 2009 dengan Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan tentang kerjasama pelayanan bongkar muat terminal petikemas, di Belawan International Container Terminal. Perusahaan menandatangani perjanjian No. US.16/8/5/ BICT-09 tanggal 20 Nopember 2009 dengan PT Emitraco Investama Mandiri tentang kerjasama pelayanan bongkar muat terminal petikemas, di Belawan International Container Terminal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. US.12/1/16/ TBK-10 tanggal 7 April 2010 dengan PT Pelayaran Nasional Sobeldia tentang kerjasama dalam penyediaan peralatan untuk kegiatan Ship to Ship Transfer, di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. US.12/1/3/PI-10 tanggal 29 Januari 2010 dengan PT SMPL Indonesia tentang kerjasama dalam penyediaan peralatan untuk kegiatan Ship to Ship Transfer, di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.XV-49/DUMUS.12 tanggal 15 Oktober 2010 dengan PT Pelayaran Multi Jaya Samudera tentang penyediaan 1 unit kapal tunda time charter Medelin Lotus dengan daya minimum 3.000 HP, di Pelabuhan Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.XV-219/ TBK-US-15 tanggal 26 Agustus 2009 dengan PT Vita Baruna Indonesia tentang kerjasama pelayanan penundaan, di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.XV-795/PIUS.13 tanggal 26 Agustus 2009 dengan PT Karimun Indoco Pratama tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian area labuh jangkar (Anchorage Area), di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-131/TPI. US.15 tanggal 30 Oktober 2009 dengan PT Sarimas Pratama tentang kerjasama pengusahaan peralatan bongkar muat barang di Pelabuhan Sri Payung Batu Enam Tanjung Pinang dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 30 April 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian No. 035/SDI.RO.BTM.TDI-KTR/IV/08 dan No. B.VIII35/TPI-US.14 dengan PT Securindo Packtama Indonesia tentang Kerjasama pelayanan pas kendaraan dan pelayanan perparkiran di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang dalam jangka waktu kerjasama ini adalah 2 (dua) tahun mulai 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2010. Metode pemungutan pendapatan pelayanan pas kendaraan dan pendapatan pelayanan perparkiran dilaksanakan secara bersamaan oleh PT Securindo Packtama pada saat kendaraan keluar areal pelabuhan dengan dibawah pengawasan Perusahaan. Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.IX-15/ Pbr-US.16 tanggal 30 April 2008 dengan PT Berkat Bahtera Centrindo tentang kerjasama pengelolaan dan pengoperasian peralatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Perawang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

The company signed an agreement No. B.VIII-415/BLWUS.15 dated 13 August 2007 with PT Gerbang Belawan Baru in relation to cooperation on weigh bridge at Belawan port for period of 4 (four) years from the date of May 1, 2006 through October 31, 2010. The Company signed an agreement No. UM.57/39/5/BICT10 dated 5 August 2010 with PT Grogol Sarana Transjaya in relation to cooperation in container terminal loading and unloading services, in Belawan International Container Terminal for the period of 1 (one) year. The Company signed an agreement No. KP.30/6/16/ UTPK.09 dated 1Juni 2009 with Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan on joint services port of loading and unloading container terminal, at Belawan International Container Terminal. The Company signed a cooperation agreement No. US.16/8/5/BICT-09 dated 20 November 2009 with PT Emitraco Investama Mandiri relating to container terminal loading and unloading services, in Belawan International Container Terminal within a period of 1 (one) year. The Company signed an agreement No. US.12/1/16/TBK-10 dated April 7, 2010 with PT Pelayaran Nasional Sobeldia on cooperation in the provision of equipment for activities Ship to Ship Transfer, in the Port of Tanjung Balai Karimun within 2 (two) years. The Company signed an agreement No. US.12/1/3/PI10 dated 29 January 2010 with PT SMPL Indonesia on cooperation in the provision of equipment for Ship to Ship Transfer activities, at the Port of Tanjung Balai Karimun within 2 (two) years. The Company signed an agreement No. B.XV-49/DUMUS.12 dated October 15, 2010 with PT Pelayaran Multi Jaya Samudra on the provision of one unit of the tugboat Lotus Medelin time charter with a minimum power of 3.000 HP, at the Port of Dumai in a period of 1 (one) year. The Company signed an agreement No. B.XV-219/TBK-US15 dated 26 August 2009 with PT Vita Baruna Indonesia on cooperation in tug service in the Port of Tanjung Balai Karimun within 2 (two) years. The Company signed an agreement No. B.XV-795/PI-US.13 dated 26 August 2009 with PT Karimun Indoco Pratama in relation to cooperation management and operation of Anchorage area, in the Port of Tanjung Balai Karimun within 2 (two) years. The Company signed an agreement No. B.VIII-131/TPI. US.15 dated October 30, 2009 by PT Sarimas Pratama on cooperation utilization equipment in the port of loading and unloading goods in harbor Sri Payung Batu Enam Tanjung Pinang and Port Sei Kolak Kijang. Period of this agreement is for 2 (two) years. On 30 April 2008, the Company entered into an agreement No. 035/SDI.RO.BTM.TDI-KTR/IV/08 and No. B.VIII-35/TPIUS.14 with PT Securindo Packtama Indonesia on Cooperation fitting service and service vehicle parking at the port of Sri Bintan Pura Tanjung Pinang in period of 2 (two) years beginning July 1, 2008 to June 30, 2010. Methods of revenue collection and revenue service vehicle fitted parking services performed simultaneously by PT Securindo Packtama when the vehicle is out of the harbor area under the supervision of the Company. The Company signed an agreement No. B.IX-15/Pbr-US.16 dated 30 April 2008 by PT Berkat Bahtera Centrindo in cooperation management and operation of equipment loading and unloading containers at the Port Perawang within a period of 1 (one) calendar year, from 21 April 2008 to


213




•

•

•

•

•

almanak, mulai 22 April 2008 sampai dengan 21 April 2009. Pola bagi hasil yang disepakati adalah 20% untuk Perusahaan dan 80% untuk PT Berkat Bahtera Centrindo masing-masing untuk pelayanan muatan petikemas dan pelayanan muatan non petikemas. Pada tanggal 22 Desember 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-111/TPI-US.15 dengan PT Multi Jaya Samudra tentang kerjasama pelayanan jasa penundaan di Pelabuhan Sei Kolak Kijang. Jangka waktu kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun, mulai 15 Oktober 2008 sampai dengan 14 Oktober 2009. Sistem kerjasama yang disepakati adalah sistem persewaan (time charter) dengan besaran sewa (time charter) kapal dan tarif yang dijadikan dasar adalah tarif yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Perusahaan menandatangani perjanjian No. 035/ F10100/2007-S3; No. B.XV-436/BLW-PP.24 dan No. 154/ DR/Dir-KSO/VIII.07 tanggal 30 Agustus 2007 dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Delta Rohta tentang kerjasama penyediaan dan pelayanan jasa bunker bahan bakar minyak (BBM) di Pelabuhan Belawan dalam jangka waktu selama 18 (delapan belas) tahun, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2007. Kontribusi modal PT Pertamina (Persero) berupa aset yang dipinjam pakai dalam kerjasama pelayanan BBM yang terdiri dari 6 (enam) unit tangki timbun, jalur pipa distribusi BBM diameter 6 (enam) inchi dari instansi Bagan Deli B menuju dermaga Ujung Baru dan 4 (empat) unit banker pit di Dermaga Ujung Baru. Sedangkan modal dari Perusahaan adalah menyediakan lahan yang berada di DLKR Pelabuhan secara sewa dengan tarif minimum. Sedangkan kontribusi modal dari PT Delta adalah fasilitas sarana bunker. Pada tanggal 26 Nopember 2004, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/ AGR/PI-MI/04 dengan PT Metito Indonesia untuk pelayanan air bersih sesuai standar mutu WHO di pelabuhan Belawan, Dumai dan Tanjung Balai Karimun. Kerjasama operasi dilakukan dengan sistem bagi hasil (sharing) pendapatan dari total penjualan air minum ke kapal, umum dan industri. Besaran bagi hasil pandapatan kerjasama operasi adalah 30% untuk pihak PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan 70% untuk PT Metito Indonesia. Kerjasama dengan pola BOT dan setelah berakhirnya masa kerjasama seluruh fasilitas dan peralatan diserahkan dalam kondisi fisik 70% menjadi hak PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tanpa ganti rugi atau kompensasi. Jangka waktu kerjasama operasi pengusahaan air minum di pelabuhan Belawan berlaku selama 14 (empat belas) tahun terhitung sejak dimulainya masa persiapan pembangunan/ renovasi. Perusahaan menandatangani perjanjian No. B.VIII-5653/ BLW-US.13 tanggal 5 April 2001 dengan PT Musim Mas tentang sewa menyewa dan pengoperasian gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, mulai 5 April 2001 sampai dengan 4 April 2011. Uang sewa akan dibayar dimuka sekaligus untuk setahun oleh PT Musim Mas. Besaran sewa setiap tahunnya akan mengalami kenaikan sebesar 5% dari sewa tahun sebelumnya dan akan dibayar setiap tahun berjalan. Karena ada perubahan tarif maka perjanjian tersebut di Addendum No. B.VIII-545/BLW-US.11 tanggal 5 Desember 2007. Perusahaan menandatangani perjanjian No. US.142/1/2/ TBK-01 tanggal 27 Juli 2001 dengan Koperasi pegawai kantor pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun tentang sharing pendapatan pas pelabuhan dalam negeri Tanjung Balai Karimun. Jangka waktu perjanjian selama 20 (dua puluh) tahun sehingga terhitung tanggal 15 April 2024 bangunan dan perlengkapan terminal penumpang dimaksud sepenuhnya menjadi milik Perusahaan.

214


22 April 2009. The agreed income division for the Company is 20% and 80% for the PT Berkat Bahtera Centrindo, respectively, for cargo container services and non-container load services.

•

On December 22, 2008, the Company entered into an agreement No. B.VIII-111/TPI-US.15 with PT Multi Jaya Samudra about tug service in cooperation in Sei Kolak Kijang Harbor Port. Period of this agreement is one (1) year, commencing October 15, 2008 until October 14, 2009. The agreed cooperation system is time charter with the amount of time charter vessels and the base rate used are set by the Minister of Transportation.

•

The Company signed an agreement No. 035/F10100/2007S3; No. B.XV-436/BLW-PP.24 and No. 154/DR/Dir-KSO/VIII.07 dated August 30, 2007 by PT Pertamina (Persero) and PT Delta Rohta about cooperation and the provision of services bunker fuel oil (BBM) in the Port of Belawan for the period of 18 (eighteen) years, starting the date of August 30, 2007. Capital contribution of PT Pertamina (Persero) in the form of borrowed assets used in a fuel service cooperation consisting of 6 (six) piled tank units, fuel distribution pipeline diameter 6 (six) inches from the Bagan Deli B to the Ujung Baru wharf and 4 (four) banker unit pit at the Ujung Baru Wharf. In other hand, the Company provides land in lease in the Port DLKR using minimum cost as capital contribution. While the contribution of capital from the facility PT Delta is bunker facilities.

•

On November 26, 2004, the Company signed an joint venture agreement with PT Metito Indonesia No. 001/AGR/PI-MI/04 for clean water services according to WHO standards of water quality at the Port of Belawan, Dumai and Tanjung Balai Karimun. Joint operations are conducted by profitsharing system from the total revenue from water sales to ships, public and industry. The amount of revenues-sharing joint ventures is 30% for the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and 70% for PT Metito Indonesia. Cooperation with the BOT pattern and after the expiration of the cooperation of all facilities and equipment transferred in the physical condition of 70% to the right of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) without any redress or compensation. The period of cooperation for drinking water at the port of Belawan valid for 14 (fourteen) years from the commencement of the preparatory stage of the construction / renovation.

•

The Company signed an agreement No. B.VIII-5653/BLWUS.13 dated April 5, 2001 with the PT Musim Mas about leasing and operation of warehouse 109 and 111 and stacking area in the Port of Belawan for a period of 10 (ten) years, from April 5, 2001 to April 4, 2011. The rent will be paid in advance at once for a year by PT Musim Mas. The amount of rent each year will increase by 5% from the previous year lease rate and will be paid every year. Due to changes in the cost therefore the agreement was amended in Addendum No. B.VIII-545/BLW-US.11 dated December 5, 2007.

•

The Company entered into an agreement No. US.142/1/2/ TBK-01 dated July 27, 2001 with the Koperasi Pegawai Kantor Pelabuhan in the port of Port of Tanjung Balai Karimun about revenue sharing in the pass cards in Port Tanjung Balai Karimun. Term of the agreement for 20 (twenty) years so that as of 15 April 2024 the passenger terminal building and equipment is entirely owned by the Company.





•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pada tanggal 01 Januari 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.46/1/5/PI-11 dan No. 02/I&AA/ III/2011 tentang Jasa dan Bantuan Hukum dengan I & AA Iwan Sembiring. Perusahaan menandatangani perjanjian No. HK.45/2/I/PI-11 tentang Kerjasama dan Konsultasi pada tanggal 01 Januari 2011 dengan Junaidi Matondang dan Nizamuddin. Pada tanggal 10 Januari 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Pelabuhan Lhokseumawe menandatangani perjanjian No. HK.46/1/1/LSM-11 dan No. B-83/N.1.13/ Gs/01/2011 dengan Kejari Lhokseumawe tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada tanggal 10 Januari 2011 Pelabuhan Lhokseumawe menandatangani perjanjian No. HK.46/1/2/LSM-11 dan No. 02/N.1.20 GPH/01/2011 dengan Kejari Lhoksukon tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada tanggal 10 Januari 2011 Pelabuhan Lhokseumawe menandatangani perjanjian No. HK.46/1/3/LSM-11 dan No. B-105/N.1.14/GS/01/2011 dengan Kejari Langsa tentang Bantuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Perusahaan menandatangani perjanjian yang dituangkan kedalam surat No. PP. 22/1/1/PI-11 dan No. 030/TUK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dengan PT Trans Utama Kargo tentang jual beli 1 unit rail mounted container quayside crane. Pada tanggal 02 Januari 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dalam Valuta Asing USD dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang dituangkan ke dalam surat No. CRO.KP/016/KI/11. Perusahaan menandatangani kontrak perjanjian No. UM.58/10/18/PI-11 pada tanggal 07 Maret 2011 tentang Repeat Order pengadaan 10 unit Rubber Tyred Gantry Crane dengan Konecranes Finland Corporation. Pada tanggal 11 Maret 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian No. UM.58/11/17/PI-11 dengan Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,LTD. (ZPMC) mengenai Repeat Order pekerjaan pengadaan 3 unit Container Crane. Perusahaan menandatangani perjanjian No. HK.45/2/4/PI11; No. S-211/RBP-PELi.Lit.PKS/0311 tanggal 22 Maret 2011 tentang Jasa Advokat penanganan perkara gugatan perdata No. 567/Pdt.G/2010/PN.Mdn antara PT Metito Indonesia lawan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan, dengan Kantor Radjiman Bilitea & Partners. Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) tentang konsultan hukum tanggal 28 Maret 2011 No. UM.58/8/12/PI-11. Pada tanggal 05 April 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian No. CRO.KP/089/KI/11 dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang perjanjian kredit dalam Valuta Asing sebesar USD 21.000.000 Perusahaan menandatangani perjanjian No. CRO.KP/090/ KI/11 tanggal 05 April 2011 tentang perjanjian kredit Rp 126.000.000.000 dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Perusahaan menandatangani perjanjian N0. UM.58/19/24/ PI-11 tanggal 12 Mei 2011 tentang perjanjian pengadaan software berlisensi (Original) dengan CV Onisyah. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. HK.45/3/1/PI-11 dan Nomor 15/I&AA-LF/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan I & AA Iwan Sembiring, SH Law Firm untuk bidang kerjasama Jasa advokat penanganan perkara gugatan hubungan industrial yang diajukan oleh Zaherman, dkk.


•

On January 1, 2011 the Company signed an agreement No. HK.46/1/5/PI-11 and No. 02/I&AA/III/2011 on Legal Aid Services with I & AA Iwan Sembiring.

•

•

The Company signed an agreement No. HK.45/2/I/PI-11 on Cooperation and Consultation on the dated January 1, 2011 with Junaidi Matondang and Nizamuddin. On January 10, 2011 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Lhokseumawe branch signed an agreement No. HK.46/1/1/ LSM-11 and No. B-83/N.1.13/Gs/01/2011 with Kejari Lhokseumawe on Legal Aid and Legal Considerations Field of Private Law and State Administration.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

On January 10, 2011 the Port of Lhokseumawe entered into an agreement No. HK.46/1/2/LSM-11 and No. 02/ N.1.20 GPH/01/2011 with Kejari Lhoksukon on Legal Aid and Legal Considerations Field of Private Law and State Administration. On January 10, 2011 the Port of Lhokseumawe entered into an agreement No. HK.46/1/3/LSM-11 and No. B-105/ N.1.14/GS/01/2011 with Kejari Langsa on Legal Aid and Legal Considerations Field of Private Law and State Administration. The Company signed an agreement that is stated into the letter No. PP. 22/1/1/PI-11 and No. 030/TUK/I/2011 dated January 24, 2011 by PT Trans Utama Cargo in relation to buying and selling on one unit rail mounted unit Quayside container crane. On January 2, 2011 the Company signed a credit agreement in the Foreign Exchange USD with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. that was stated into letter No. CRO.KP/016/KI/11. The company signed a contract agreement No. UM.58/10/18/ PI-11 on March 7, 2011 on Repeat Orders procurement of 10 units of Rubber Tyred Gantry Crane with Konecranes Finland Corporation. On March 11, 2011 the Company signed an agreement No. UM.58/11/17/PI-11 with Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., LTD. (ZPMC) regarding of Repeat Order the procurement jobs 3 unit Container Crane. The Company signed an agreement No. HK.45/2/4/PI-11; No. S-211/RBP-PELi.Lit.PKS/0311 dated March 22, 2011 about Advocate Service handling civil lawsuits No. 567/Pdt.G/2010/ PN.Mdn between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) versus PT Metito Indonesia at the level of inspection at the Medan District Court, with the Office Radjiman Bilitea & Partners. The Company entered into an agreement with Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) of legal counsel dated March 28, 2011 No. UM.58/8/12/PI-11. On April 5, 2011 the Company signed an agreement No. CRO.KP/089/KI/11 with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk for credit agreement in Foreign Currency amounted to USD 21 million. The Company entered into credit agreement letter No. CRO.KP/090/KI/11 dated April 5, 2011 amounted to USD 126.000.000.000 with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. The Company entered into a letter No. UM.58/19/24/ PI-11 dated May 12, 2011 on original licensed software procurement agreement with CV Onisyah. The Company signed an agreement No. HK.45/3/1/PI-11 letter No. and No. 15 / I & AA-LF/V/2011 dated May 18, 2011 with I & AA Iwan Sembiring, SH Law Firm to provide legal services to handle lawsuit advocate of industrial relations proposed by Zaherman, et al. The Company signed a cooperation agreement No.


215




•

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/26/16/PI-11 dan No. 593/58.b/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bidang kerjasama sewa tanah dan bangunan gedung Dinas Perhubungan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

•

•

•

•

Pada tanggal 30 Nopember 2011 Pelabuhan Belawan Logistic Center menandatangani perjanjian kerjasama Bina Usaha No. US.16/11/6/BLC-11 dengan PT Toba Pulp Lestari untuk kerjasama kegiatan penanganan Stuffing Pulp. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV41/Dum-US.15 tanggal 22 Juli 2011 dengan PT Cakra Alam Makmur Dumai untuk perjanjian penyerahan tanah bagian dari hak pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. US.15/1/20/TBK-11 dan No. 19/CKM/BTH/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 dengan PT Cipta Karya Maritim tentang jasa pemasaran dan peningkatan stabilitas pengoperasian perairan ship to ship Transfer (STS) di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Perjanjian kerjasama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 31 Juli 2013. Besaran perhitungan pendapatan untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah 15% atau sebesar USD 0.0042 dan untuk pihak PT Cipta Karya Maritim mempunyai komposisi perhitungan pendapatan Jasa Pemasaran sebesar 30% atau USD 0.0084. Untuk jasa peningkatan stabilitas pengoperasian perairan ship to ship Transfer (STS) yaitu sebesar 55% atau USD 0.0154. Pada tanggal 25 Juli 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dan pembentukan konsorsium peserta proses prakualifikasi dan penawaran pekerjaan pembangunan dan pengoperasian terminal petikemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tahap I, Akta No. 92 tanggal 5 Agustus 2011 dengan PT ICTSI dan PT Sinar Rajawali Citra.

•

•

•

•

•

•


•

•

•

•

•

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. 073-S/WNS/MDN/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan PT Waruna Nusa Sentana untuk kerjasama optimalisasi dan pemanfaatan tanah bagian dari HPL No. 1 tanggal 03 Maret 1993 atas nama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama masa status quo. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/3/8/TBK-11 tanggal 01 Agustus 2011 dengan PT Samudera Hokindo untuk kerjasama penyediaan peralatan (Fender) kegiatan Ship to Ship Transfer di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. US.12/3/12/TBK-11 dan No. 02/DIR/PELINDO-VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 dengan PT Tri Eka Line untuk kerjasama penyediaan peralatan (Fender) kegiatan Ship to Ship Transfer di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/27/8/PI-11 tanggal 04 Agustus 2011 dengan CV Barata Group untuk kerjasama pengembangan CCTV pada cabang pelabuhan Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

•

•

•

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/28/24/PI-11 tanggal 25 Agustus 2011 dengan CV Smart Revland untuk kerjasama pembangunan dan penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) non sertifikasi pada unit Galangan Kapal. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. 29 tanggal 25 Agustus 2011 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk kerjasama Kredit Investasi Rp 400.000.000.000.

•

•

•

216


UM.58/26/16/PI-11 and Number 593/58.b/VI/2011 letter dated June 28, 2011 with North Sumatera Provincial Government to lease the land areas of cooperation and building the Provincial Government’s Department of Transportation North Sumatera. On November 30, 2011 Port of Belawan Logistic Center for Business Development signed a cooperation agreement with PT Toba Pulp Lestari No. US.16/11/6/BLC-11 letter No. for cooperation Stuffing Pulp handling activities. The Company signed a cooperation agreement No. B.XV41/Dum-US.15 letter dated July 22, 2011 by PT Cakra Alam Makmur Dumai for land surrender treaties as part of the management rights of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Company signed a cooperation agreement No. US.15/1/20/TBK-11 and No. 19/CKM/BTH/VII/2011 dated July 28, 2011 by PT Cipta Karya Maritim to provide marketing services and increase the stability of operation of the marine ship to ship Transfer (STS) at the Port of Tanjung Balai Karimun. The collaboration agreement is valid for 2 (two) years from the date of August 1, 2011 through July 31, 2013. The amount of revenue calculations for PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) is 15% or USD 0.0042 and for the PT Cipta Karya Maritim have a composition calculation Maritime Marketing Services revenue by 30% or USD 0.0084. For the stability of operation of water services ship to ship Transfer (STS), it gets revenue sharing equal to 55% or USD 0.0154. On July 25, 2011 the Company signed a cooperation agreement and the establishment of a consortium of participants pre-qualification and bidding process development work and operation of container terminal at the Port of Tanjung Priok, Jakarta, Phase I, based on Deed No. 92 dated August 5, 2011 with PT ICTSI and PT Sinar Rajawali Citra. The Company signed a cooperation agreement No. 073-S/ WNS/MDN/VII/2011 letter dated July 22, 2011 with PT Waruna Nusa Sentana for cooperation and optimization of land use part of HPL No. 1 dated March 3, 1993 on behalf of PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) during the status quo. The Company signed a cooperation agreement No. US.12/3/8/TBK-11 letter dated August 1, 2011 with PT. Samudera Hokindo for joint provision of Fender equipment Ship to Ship Transfer activities in the Port of Tanjung Balai Karimun. The Company signed a cooperation agreement No. 02/DIR/ PELINDO-VII/2011 and No. US.12/3/12/TBK-11 letter dated August 1, 2011 with PT Tri Eka Line for joint provision of equipment (Fender) activities in the Port Ship to Ship Transfer Tanjung Balai Karimun. The Company signed a cooperation agreement No. UM.58/27/8/PI-11 letter dated August 4, 2011 by CV Barata Group for the joint development of CCTV on the harbor branch Lhokseumawe, Pekanbaru, Tanjung Pinang and the Port of Tanjung Balai Karimun PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Company signed a cooperation agreement No. UM.58/28/24/PI-11 letter dated August 25, 2011 by CV Smart Revland for joint development and implementation of system safety management and occupational health (SMK3) non-certified on the Ship Yard Unit. The Company signed a cooperation agreement No. 29 dated August 25, 2011 by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) for investment credit facility amounted to Rp 400 billion. The Company signed a cooperation agreement No. 035/KPS/




•

•

•

•

•

•

•

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. 035/KPS/PK/2011 tanggal 09 September 2011 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. untuk kerjasama Plafond Kredit Investasi/ Kredit Modal Kerja Maksimum Rp 264.000.000.000. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. UM.58/33/5/PI-11 tanggal 16 September 2011 dengan PT Energi Cakrawala Buana untuk kerjasama pengadaan dan backup infrastruktur teknologi informasi pada cabang Pelabuhan Belawan, Dumai, dan BICT PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pelabuhan Kuala Tanjung menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-10/KTg-US.12 tanggal 05 Oktober 2011 dengan PT Glory Ocean Lines untuk kerjasama pelayanan jasa penundaan pelabuhan cabang Kuala Tanjung. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. HK. 45/4/7/PI-11 dan No. B-10/N.2/GP.I/10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk kerjasama bantuan dan pertimbangan hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. HK. 45/4/17/PI-11 dan No. B-1859/N.4/Gs/11/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan Kejaksaan Tinggi Riau untuk kerjasama bantuan dan pertimbangan hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama No. HK. 45/4/18/PI-11 dan No. B-1006/N.10/Gs.1/11/2011 tanggal 24 Nopember 2011 dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk kerjasama bantuan dan pertimbangan hukum Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Pelabuhan Lhokseumawe menandatangani perjanjian kerjasama No. B.XV-09/Lsm-US.13 tanggal 29 Nopember 2011 dengan PT Altus Logistics Services untuk kerjasama persewaan bangunan gudang 01, lapangan dan ruangan milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

32. PERISTIWA HUKUM a. Perusahaan menghadapi gugatan hukum yang diajukan oleh T. Aswandin atas perkara sebahagian tanah sertifikat HPL No 1 Tahun 1993 seluas 278.15 Desa Belawan yang diminta pembatalannya oleh T. Aswandin dengan perkara No. 43/G/2009/PT.UN-MDN Tanggal 25 Agustus 2009. Sampai dengan pelaksanaan field audit perkara tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung b. Pada tanggal 10 September 2008, PT Indoterminal Belawan Perkasa telah melakukan gugatan hukum kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas wanprestasi sehubungan dengan tidak adanya lanjutan dari perjanjian BOT yakni perjanjian Operation and Maintenance (OMN). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tgl 10 September 2008 No. 26/PDT.G/2008/PN.MDN, Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkan gugatan PT Indoterminal Belawan Perkasa terhadap PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), antara lain : 1) Menghukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk melanjutkan perjanjian pembangunan dan pengelolaan BOT antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa No. A.I.1289/PPI.PP.72 tanggal 8 Maret 2003 dengan perjanjian Operation and Maintenance (OMN). 2) Menghukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk bersama-sama membuat perjanjian Operation and Maintenance (OMN) dengan PT Indoterminal Belawan Perkasa.


PK/2011 letter dated September 9, 2011 by PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. for working capital loan with maximum plafond/ceiling amount of Rp 264 billion.

•

•

•

•

•

•

The Company signed a cooperation agreement No. UM.58/33/5/PI-11 letter dated 16 September 2011 with PT Energi Cakrawala Buana for cooperation and provision of backup information technology infrastructure at the Port of Belawan branch, Dumai, and BICT PT Pelabuhan Indonesia I (persero) . Port of Kuala Tanjung signed a cooperation agreement No. B.XV-10/KTg-US.12 letter dated October 5, 2011 by PT Glory Ocean Lines for the collaboration tug service at branch in Kuala Tanjung Port. The Company signed a cooperation agreement No. HK. 45/4/7/PI-11 and No. B-10/N.2/GP.I/10/2011 dated October 19, 2011 in North Sumatera High Court for the cooperation and consideration of legal aid Civil Legal Affairs and the State Administration. The Company signed a cooperation agreement No. HK. 45/4/17/PI-11 and No. B-1859/N.4/Gs/11/2011 dated 24 November 2011 by the High Court Riau for cooperation and consideration of legal aid Civil Legal Affairs and the State Administrative. The Company signed a cooperation agreement No. HK. 45/4/18/PI-11 and No. B-1006/N.10/Gs.1/11/2011 dated 24 November 2011 by the High Court Riau Islands for cooperation and consideration of legal aid Civil Legal Affairs and the State Administration. Lhokseumawe harbour signed a cooperation agreement No. B.XV-09/Lsm-US.13 letter dated November 29, 2011 with PT Altus Logistics Services to lease the warehouse 01, tennis and indoor owned by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

32. LEGAL EVENTS a. The Company faces a lawsuit filed by T. Aswandin for annulation of partial land title of HPL No. 1 of 1993 covering an area of 278.15 located in Belawan Village with the case registration No. 43/G/2009/PT.UN-MDN Date August 25, 2009. Until the completion of the audit field work the case is still in progress at the High Court of the State.

b. On September 10, 2008, PT Indoterminal Belawan Perkasa filed a lawsuit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for breach of contract in connection with discontinuation of the BOT agreement ie. the agreement Operation and Maintenance (OMN). Based on the Medan District Court Decision Date September 10, 2008 No. 26/PDT.G/2008/PN.MDN, Medan District Court had granted the lawsuit against PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), namely : 1) Punishing PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to continue the development and management of the BOT agreement between PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and PT Indoterminal Belawan Perkasa No. A.I.1289/ PPI.PP.72 dated March 8, 2003 with Operation and Maintenance (OMN) agreement. 2) Punishing PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to jointly make arrangement of Operation and Maintenance (OMN) with PT Indoterminal Belawan Perkasa. 3) Punishing PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) to pay the


217




3) Menghukum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk membayar tarif pelayanan instalasi pipa terpadu yang menjadi Hak IBP yang ditahan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak 19 Nopember 2007 sampai dengan 31 Juni 2008 sebesar Rp 1.122.288.089 dan bunga 1%/bulan sejak 19 Nopember 2007. 4) Menyatakan bahwa perjanjian No. B-VIII-237/BLW. V5.15 tanggal 3 Agustus 2006 tentang penyerahaan penggunaan tanah termasuk perjanjian No B.XVI182/BLW-V5.15 tanggal 10 Mei 2005 & perjanjian No B.VIII-183/P.BLW-PP.7 tanggal 2 Maret 1993 tentang penggunaan tanah di pelabuhan Belawan adalah accessor perjanjian BOT yang merupakan perjanjian pokok.

Sesuai putusan Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 April 2009 No. 60/PDT/2009/PT.MDN jo No. 26/Pdt.G/2008/ PN.MDN yang amar putusannya sbb : 1) Menerima Permohonan banding dari Penggugat Intervensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat-I, II dan III/Tergugat Intervensi-II, III dan IV/Pembanding/ Terbanding yakni PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Harry Sutanto (Direktur Utama d/h Direktur Operasi) 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 September 2008 No. 26/PDT.G/2007/PN.MDN

Dengan tidak dikabulkannya banding Pengadilan Tinggi tersebut maka PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan Permohonan Kasasi. Sampai pelaksanaan field audit Keputusan kasasi dari Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut belum diterima atau masih dalam proses. Per 31 Desember 2009 perusahaan memiliki kewajiban kontijensi sebesar Rp 1.402.860.111 yang terdiri dari Hak IBP yang ditahan Perusahaan sejak 19 Nopember 2007 sampai dengan 31 Juni 2008 sebesar Rp 1.122.288.089 dan bunga 1%/bulan sejak 19 Nopember 2007 Rp 280.572.022. IBP telah melakukan kesepakatan dengan Perusahaan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penyelesaian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Minyak Kelapa Sawit di Pelabuhan Belawan, yang hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari BPKP (lihat catatan 37).

c. Berdasarkan register perkara No. 504/Pdt.g/2007/PN-MDN tanggal 28 Februari 2008, PT Socfin Indonesia mengajukan gugatan kepada Perusahaan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yakni dengan pengenaan tarif jasa pipa terpadu berdasarkan SK Direksi dan Surat Edaran yang telah dicabut/cacat hukum. Pada Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 61/PDT/2009/PT.-MDN tanggal 8 April 2009. Perusahaan telah menyampaikan Kontra Kasasi dan sampai saat laporan ini diterbitkan Perusahaan masih sedang menunggu putusan Mahkamah Agung.

d. Sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 59/G.TUN/2007/PTUN-MDN tanggal 06 Desember 2007 atas tanah yang dikuasai oleh Perusahaan dengan sertifikat Hak Penggelolaan (HPL) No. 1/Desa Bagan Deli Belawan, pengadilan membatalkan dan memerintahkan kepada BPN untuk mencabut sertifikat Hak Penggelolaan No.1 seluas 63.000 m2 yang dikuasai oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

218


portion of the fare of the integrated pipeline installation services, entitled by IBP, from November 19, 2007 to June 31, 2008 amounting to Rp 1.122.288.089 and interest of 1% per month since November 19, 2007.

4) Stating that the agreement No. B-VIII-237/BLW.V5.15 dated August 3, 2006 regarding the transfer of land use, including agreements No. B.XVI-182/BLW-V5.15 dated May 10, 2005 and agreement No. B.VIII 183/P. BLW-PP.7 dated on 2 March 1993 on the use of land at the port of Belawan is the accessor of the principal BOT agreement.

In accordance to Medan High Court decision, dated 7 April 2009 No. 60/PDT/2009/PT.MDN jo No. 26/Pdt.G/2008/ PN.MDN is stated as follows : 1) Receive An appeal of the plaintiff Intervention / Appellant / Defendant nonpareil and-I, II and III / Respondent Intervention-II, III and IV / Appellant / nonpareil, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and Harry Susanto (President Director cq Director of Operations). 2) Confirmed the Medan District Court decision of September 10, 2008 No. 26/PDT.G/2007/PN.MDN.

With the rejection of the appeal, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) filed a Petition of Cessation. Until the completion of the audit field work the decisions had not been received or are still in process. As of December 31, 2009 the company has contingent liabilities amounting to Rp 1.402.860.111 which consists of the portions of fares entitled to IBP that was held by the company since November 19, 2007 to June 31, 2008 amounted to Rp 1.122.288.089 and the interest of 1% per month since November 19, 2007 to Rp 280.572.022. IBP has made an agreement with the company based on Memorandum of Understandings regarding the Settlement of Joint Development and Management of CPO Terminals in Belawan Port. The MOU is waiting the recommendation of BPKP (see Note 37).

c. Based on the lawsuit registration No. 504/Pdt.g/2007/PNMDN dated February 28, 2008, PT Socfin Indonesia filed a lawsuit against the company regarding alleged unlawful act committed by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), ie. by the imposition of tarrif for an integrated pipeline based on the revoked and illegal Decree of Directors and Letters Circular. In Petition of Cassation to the Supreme Court against the decision of the High Court of Medan No. 61/PDT/2009/ PT.-MDN dated April 8, 2009. The Company has submitted the Counter Cessation and up to date this report issued by the Company is still awaiting the decision of the Supreme Court. d. According the Administrative Court of Medan decree No. 59/G.TUN/2007/PT.UN-MDN dated December 6, 2007 on land controlled by the Company with Certificate of Utilisation (HPL) No. 1/Desa Bagan Belawan Deli, the court cancelled and ordered the National Land Agency to revoke the Certificate of Management No. 1 spanned to 63.000 m² controlled by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The Supreme Court Decree No. 106 PK/TUN/2009






Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 106 PK/TUN/2009 tanggal 13 Januari 2010 menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Perusahaan. e. Berdasarkan register perkara pada Pengadilan Negeri Dumai No. 07/Pdt.G/2000/PN-Dum tanggal 17 Februari 2000, Perusahaan digugat oleh masyarakat (Ny. Nurhayati Asmar dkk.) atas tuntutan ganti rugi tanah di Dumai dengan nilai tuntutan sebesar Rp 841.151.683. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah memenangkan Perusahaan atas gugatan tersebut dan para penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 08 Maret 2001, Perseroan telah menyampaikan Kontra Kasasi dan sampai saat laporan ini diterbitkan Perusahaan masih sedang menunggu putusan Mahkamah Agung. f. Berdasarkan register perkara pada Pengadilan Negeri Medan No. 420/Pdt.G/1998/PN Mdn tanggal 30 Agustus 1998, Perusahaan digugat oleh ahli waris Alm. Ali Umar atas tuntutan ganti rugi tanah Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Belawan dengan nilai tuntutan sebesar Rp 2.002.800.000. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Perusahaan membayar ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 2.002.800.000. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) hingga saat ini belum memenuhi isi putusan tersebut dan telah diberikan teguran (a warning) sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku melalui pemberitahuan Surat No. W2U1/2393/Pdt.04.10/II/2009 tanggal 25 Februari 2009. 33. ASET DAN LIABILITASMONETER DALAM MATA UANG ASING Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari :

dated 13 January 2010 stated that the judicial review submitted by the Company has been rejected.

e. Based on the lawsuit registration letter No. 07/Pdt.G/2000/ PN-Dum to Dumai District Court dated February 17, 2000, the Company was sued by the local residence (Mrs. Nurhayati Asmar et al.) on land compensation in Dumai amounting to Rp 841.151.683. Decision of the District Court and Court of Appeal has agreed in favor of the Company and the plaintiffs appealed of the cessation to the Supreme Court. On March 8, 2001, the Company has submitted the Counter Cessation and up to date of this report being issued, the Company is still awaiting the decision of the Supreme Court. f. Based on the registration letter No. 420/Pdt.G/1998/ PN MDN Medan District Court on August 30, 1998, the Company was sued by the heirs of Ali Umar of land compensation claims company in Belawan with the demands of value amounting to Rp 2.002.800.000. Decision of the District Court and Court of Appeal set the company to pay compensation amounted to Rp 2.002.800.000.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Branch of Belawan until now has not comply with the decision, even though it has been given a warning twice, in accordance with the applicable provisions of law, through a notification letter No. W2-U1/2393/Pdt.04.10/II/2009 February 25, 2009.

33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES Monetary assets and liabilities in foreign currencies on December 31, 2011 and 2010 are consist of :

2011 USD

Rupiah ekuivalen

ASET

Kas dan setara kas

Piutang usaha

ASSET 17.159.255,00

155.600.124.340

Cash and cash equivalents Trade receivables

4.422.280,11

40.101.236.070

21.581.535,11

195.701.360.410

Hutang bank

36.320.818,83

329.357.185.150

Loans from banks

Hutang usaha

16.391.656,00

148.639.536.608

Trade payables

Hutang lain-lain

212.589,95

1.927.765.604

Other payables

LIABILITAS

Aset (Liabilitas) bersih dalam mata uang asing

LIABILITIES

52.925.064,78

479.924.487.362

(31.343.529,67)

(284.223.126.952)

Net Asset (Liabilities) in foreign currency


219





2010 USD

Rupiah ekuivalen

ASET

ASET

Kas dan setara kas

Piutang usaha

Pendapatan masih akan diterima

24.844.837,79

223.379.936.570

Cash and cash equivalents

4.411.134,79

39.660.512.897

Trade receivables

687.548,80

6.181.751.261

Unearned revenue

29.943.521,38

269.222.200.728

LIABILITAS

LIABILITIES

Hutang usaha

550.665,22

4.951.030.993

Trade payables

Hutang lain-lain

185.873,45

1.671.188.189

Other payables

736.538,67

6.622.219.182

30.680.060,05

275.844.419.910

Aset (Liabilitas) bersih dalam mata uang asing

Net Asset (Liabilities) in foreign currency

34. MANAJEMEN RISIKO Aktifitas Perusahaan mengandung berbagai macam risikorisiko keuangan yaitu : risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuditas. Secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Perusahaan berfokus pada ketidakpastian pasar keuangan dan untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Perusahaan. Perusahaan tidak melakukan aktivitas lindung nilai atas risiko pasar karena secara alamiah Perusahaan tidak memiliki risiko pasar yang signifikan. Perusahaan juga tidak memiliki risiko kredit karena tidak mengambil pinjaman dari bank yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Risiko likuiditas diperkecil dengan penerapan uang muka untuk jasa pelayanan kapal dan jasa pelayanan peti kemas. Risiko Regulasi UU No. 17 tahun 2008 telah diberlakukan pada awal Mei 2011 yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap tatanan bisnis di lingkungan Perusahaan Pelabuhan Indonesia dari sebelumnya sebagai port operator berubah menjadi terminal operator. Dalam rangka mengantisipasi dampak yang signifikan terhadap bisnis Perusahaan akibat dari pemberlakuan aturan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah mengambil langkah-langkah penguatan bisnis Perusahaan melalui revitalisasi dan optimalisasi sumber daya Perusahaan yang ada dengan menggalakkan investasi untuk memperkuat sisi core business antara lain : perbaikan dan penambahan panjang dermaga, pembangunan instalasi pipanisasi, perbaikan dan pembangunan gudang dan lapangan penumpukan serta pengadaan dan peremajaan alat-alat fasilitas pelabuhan.

34. RISK MANAGEMENT Company activities contains a variety of financial risks such as : market risk (including risks of foreign currency exchange rates and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Overall financial risk management program focuses on the uncertainty of financial markets and to minimize the potential loss that adversely affects the financial performance of the Company. The Company does not use hedging activities for its market risk since it has been naturally protected and does not expose to significant market risk. The company does not have credit risk since it does not have short term nor long term credit facilities from banks. Liquidity risk is diminished by putting the down payment policy for shipping and container services.

Risk Regulation Law (UU) No. 17 of 2008 was enacted in early May 2011 that directly or indirectly affected the order of business in the Port of Indonesia from the previous company as a port operator turns into a terminal operator. In order to anticipate a significant impact on the Company’s business resulting from the application of the law. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) has taken steps in strengthening our business through the revitalization and optimization of existing Company resources through encouraging investment to strengthen the core business are ie. improvements and additions to the wharf, construction of pipeline installation, repair and construction of warehouses and stacking as well as the procurement of equipment and renovation of port facilities.

Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontrak tua mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan pemberlakuan uang muka (Cash Management System) dalam memberikan pelayanan, memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Credit Risk Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customer or other party who failed to fulfill their obligations the old contract. There is no centralized credit risk significantly. Companies manage and control credit risk by the application of down payment (Cash Management System) in providing services, monitor the risks associated with those limits.

Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek.

Liquidity risk Liquidity risk is the risk that arise in situations where cash flow position indicates that the inflow of short-term revenues are not sufficient to meet cash outflows for the short-term expenses.

220






Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan dan menginvestasikan kelebihan kas pada deposito dengan periode jatuh tempo yang disesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek tersebut.

Liquidity risk management, among others, performed by monitoring the maturity profile of financial assets and liabilities and to invest excess cash in deposits with maturity periods that are tailored to the needs of short-term.

Risiko tingkat suku bunga Saat ini Perusahaan hanya melakukan pinjaman ke bankbank BUMN terbesar di Indonesia yang memiliki angka Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas 12%. Salah satu maksud dan tujuan pinjaman tersebut adalah untuk melindungi Perusahaan dari timbulnya masalah risiko termasuk risiko tingkat suku bunga. Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah akan segera melakukan bail-out terhadap suatu entitas khususnya perbankan BUMN yang mengalami kesulitan jangka pendek, sehingga hal ini memberikan rasa aman bagi Perusahaan. Di samping hal tersebut di atas, suku bunga bank di dalam perjanjian ditetapkan berdasarkan angka JIBOR Plus Margin untuk rupiah dan SIBOR Plus Margin untuk valuta asing.

Interest rate risks The Company currently only make loans to the largest stateowned banks in Indonesia that has a Capital Adequacy Ratio (CAR) above 12%. One of the purposes and objectives of the loan is to protect the Company from the onset of problems including the risk of interest rate risks. Experience shows that the government will soon announce a bail-out of an entity’s state-owned banks in particular are experiencing short term difficulties, so this gives a sense of security for the Company.

In addition to the above, the interest rate stipulated in the agreement based on the number JIBOR Plus Margin for rupiah and SIBOR Plus Margin for foreign exchange.

Risiko nilai tukar mata uang asing Pendapatan Perusahaan sebagian besar dalam mata uang asing dan biaya operasional dalam mata uang rupiah. Seluruh investasi yang dilakukan Perusahaan didanai oleh perbankan yang telah melakukan kajian secara komprehensif oleh Perusahaan maupun perbankan sehingga perbankan bersedia membiayai investasi tersebut. Terkait dengan risiko nilai tukar mata uang asing terhadap pembayaran bunga maupun pokok pinjaman dalam mata uang dollar Amerika, akan dilakukan dari hasil eksploitasi dalam mata uang dollar Amerika juga sehingga kecil kemungkinan Perusahaan akan melakukan konversi rupiah ke dalam dollar Amerika untuk pembayarannya.

Exchange rate risk of foreign currency Company revenues are mostly in foreign currency and operating costs denominated in Rupiah. The entire investment has been financed through comprehensive study performed by the Company and the banks, therefore the banks agreed to provide financing for those investments. Risks associated with foreign currency exchange rate of interest or principal payments denominated in U.S. dollars, will be managed from the exploitation of the U.S. dollar in order to minimize the possibilities of the Company’s making the conversion of dollars into Rupiah for payments.

35. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan revisi yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan 2012 dan mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebagai berikut :

35. NEW ACCOUNTING STANDARDS IN INDONESIA The Indonesian Institute of Accountants has issued the revised financial accounting standards which will be effective on January 1, 2011 and 2012 and and may have an impact the financial statements of the Company and its Subsidiaries as follows :

1.

PSAK No.1

Penyajian Laporan keuangan

Presentation of Financial Statements

2.

PSAK No. 2

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statements

3.

PSAK No. 3

Laporan Keuangan Interim

Interim Financial Report

4.

PSAK No. 4

Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

Consolidated Financial Statements and Parent Financial Statements

5.

PSAK No. 7

Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Disclosure of the Related Parties

6.

PSAK No. 8

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Events after the Reporting Period

7.

PSAK No. 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

8.

PSAK No. 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

Section Participation in Joint Venture

9.

PSAK No. 15 Investasi pada Entitas Asosiasi

Investments in Associated Entities

10. PSAK No. 18 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya

Accounting and Benefits Program Full Work Reporting

11. PSAK No. 19 Aset Tak Berwujud

Intangible Assets

12. PSAK No. 22 Kombinasi Bisnis

Business Combinations

13. PSAK No. 23 Pendapatan

Revenues

14. PSAK No. 24 Imbalan Kerja

Employee Benefits

15. PSAK No. 25

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

16. PSAK No. 34 Kontrak Konstruksi

Construction Contracts

17. PSAK No. 46 Pajak Penghasilan

Income Tax

18. PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset

Impairment of Assets

19. PSAK No. 50 Instrumen Keuangan : Penyajian

Financial Instruments: Presentation

20. PSAK No. 53 Pembayaran Berbasis Saham

Stock-Based Payments PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Laporan Tahunan 2011

221





21. PSAK No. 57 Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

22. PSAK No. 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Held for Sale Non-current Assets and Discontinued Operations

23. PSAK No. 60 Instrumen Keuangan : Pengungkapan

Financial Instruments : Disclosure

24. PSAK No. 61 Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

25. PSAK No. 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

Financial Reporting in Hyperinflation Economy

26. ISAK No. 7

Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus

Consolidation of Special Purpose Entities

27. ISAK No. 9

Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa

Changes in the Full Operation Liability Activities, Restoration and Similar Liabilities

28. ISAK No. 10

Program Loyalitas Pelanggan

Customer Loyalty Program

29. ISAK No. 11

Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik

Distribution of Non-cash Assets to Owners

30. ISAK No. 12

Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer

Jointly Controlled Entities : Non-monetary Contributions by Venturers

31. ISAK No. 13

Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri

Hedging Net Investment in Foreign Operations

32. ISAK No. 14

Aset Tak Berwujud - Biaya Situs Web

Intangible Assets - Website Costs

33. ISAK No. 15

Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya

Asset Limit Certain Rewards, Minimum Funding Requirements and interactions

34. ISAK No. 16

Perjanjian Konsesi Jasa

Service Concession Agreement

35. ISAK No. 17

Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

Interim Financial Statements and Impairment

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN a. Pada tanggal 31 Januari 2012, Perusahaan melakukan pembahasan dengan PT Metito Indonesia mengenai perubahan perjanjian kerjasama pelayanan air minum dengan hasil sebagai berikut : 1) Pelabuhan Belawan, mulai periode 01 Januari 2012 s/d berakhirnya perjanjian, persentase bagi hasil adalah sebesar 55% untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan 45% menjadi hak untuk PT Metito Indonesia, berdasarkan nota tagihan yang telah diterbitkan kepada pengguna jasa. Realisasi pembayaran yang menjadi hak PT Metito Indonesia s/d 31 Desember 2011 berdasarkan perhitungan sementara atau lebih kurang sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah). Pembayaran dilakukan setelah perhitungan dan rekonsiliasi data-data paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditanda tanganinya berita acara rapat, jika belum selesai maka dilakukan pembayaran ke pertama kepada PT Metito Indonesia sebesar Rp 5.000.000.000,(lima milyar rupiah), dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja belum selesai setelah pembayaran pertama, maka pihak PT Metito Indonesia akan menerima pembayaran kedua sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan memperhitungkan kewajiban PT Metito Indonesia. Pembayaran dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan pembayaran dari PT Metito Indonesia diterima. 2) Pelabuhan Dumai, mulai tanggal 01 Januari 2012 s/d berakhirnya perjanjian, persentase bagi hasil adalah sebesar 40% untuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan 60% untuk PT Metito Indonesia, khusus untuk penjualan air yang menggunakan tongkang TMT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mendapatkan persentase sebesar 10% untuk pihak PT Metito Indonesia sebesar 90%.

222

36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE DATE OF THE FINANCIAL STATEMENTS a. On January 31, 2012, the Company performs discussion with PT Metito Indonesia relating to the change of water service agreement with the following results : 1) Port of Belawan, starting the period of January 1, 2012 until the expiration of the agreement, the percentage of profit sharing is 55% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and 45% to the right to PT Metito Indonesia, according to a memorandum of invoices (nota) that have been issued to service users. Realization of the right payment to PT Metito Indonesia’s PT until December 31, 2011 based on preliminary calculations or approximately by Rp 11.500.000.000,(eleven billion five hundred million rupiah). Payments made after the calculation and reconciliation of data no later than 14 (fourteen) working days after the signed minutes, if not yet available, first payment of Rp 5.000.000.000,- (five billion rupiah) should be made to the PT Metito Indonesia, and if within 30 (thirty) business days after first payment has not been completed, then the PT Metito Indonesia will receive a second payment of Rp 5.000.000.000,- (five billion rupiah) after take into account the obligations of PT Metito Indonesia. Payments executed by the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) at least 7 (seven) working days after the request for payment from PT Metito Indonesia is accepted.


2) Port of Dumai, starting on January 1, 2012 until the end of the agreement, the percentage of profit sharing is 40% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and 60% for PT Metito Indonesia, especially for the sale of water by barges TMT. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) get a percentage of 10% while for the PT Metito Indonesia obtains 90%.




3) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012, PT Metito Indonesia mengakhiri perjanjian kerjasama yang disebabkan tidak adanya permintaan pasar dan oleh karenanya sejak bulan Juni 2008 telah menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya. b. Pada tanggal 25 Januari 2012, Perusahaan mengadakan rapat pembahasan penggunaan tanah oleh PT Perkebunan Nusatara IV (Persero) berdasarkan surat perjanjian pengunaan tanah: 1) Nomor : B.XIV-180/BLW-US.15 tanggal 04 Mei 2005 seluas 23.001 m2 yang berakhir tanggal 31 Maret 2010. Nomor : B.XIV-209/BLW-US.15 tanggal 12 Juli 2004 seluas 5.437 m2 yang berakhir tanggal 28 Februari 2011. 2) Nomor: B.XIV-282/BLW-US.15 tanggal 28 Juni 2004 seluas 28.881 m2 yang berakhir tanggal 31 Januari 2009. Tunggakan yang merupakan kewajiban sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) atas tanah sebesar Rp 4.446.128.310,- (empat milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dibayarkan setelah diterbitkan nota tagihan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) - Cabang Belawan. Selanjutnya penggunaan tanah seluas 57.319 m2 diserahkan kepada anak Perusahaan PT Nusantara Mas tmt mulai tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2031 (selama 20 tahun), dengan besaran tarif fix sebesar Rp 42.000,-/m2/tahun dan tarif variable sebesar Rp 1.500,- / ton dari actual throughput dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus.

c. Pada tanggal 10 Januari 2012, PT Indoterminal Belawan Perkasa melakukan pembahasan kesepakatan bersama dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang penyelesaian kerjasama pembangunan dan pengelolaan terminal minyak kelapa sawit di Pelabuhan Belawan, dengan kesepakatan sebagai berikut: 1) Tahap I a) Periode sampai dengan 02 Februari 2008; b) Status kejasama BOT; c) Bagi hasil 87,50% untuk PT Indoterminal Belawan Perkasa dan 12,50% PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). (Yang termasuk dalam bagi hasil adalah semua pipa yang digunakan untuk melayani kapalkapal yang sandar bongkar/ muat di Dermaga 105106 (ex-pipa PT IBP) 2) Tahap II a) Periode 02 Februari 2008 s/d 31 Desember 2011; b) Status kerjasama, pipa dan rak milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). c) PT IBP melakukan operation & maintenance (OMN). d) Bagi hasil 60,00% PT Indoterminal Belawan Perkasa dan 40,00% PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). (Yang termasuk dalam bagi hasil adalah semua pipa yang digunakan untuk melayani kapal-kapal yang sandar bongkar / muat di Dermaga 105 - 106 (ex-pipa PT IBP) 3) Tahap III a) Periode III sesudah tahap II terhitung mulai tanggal 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2023; b) Status kerjasama pipa dan rak milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); c) Bagi hasil 60% PT Pelabuhan Indonesia I (persero) dan 40% PT IBP;


3) Port of Tanjung Balai Karimun, commencing January 1, 2012, PT Metito Indonesia terminates the agreement due to lack of market demand and thus since June 2008 has stopped all its operations.

b. On January 25, 2012, the Company held a discussion meeting of land use by PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) pursuant to the agreement of the land: 1) Number : B.XIV-180/BLW-US.15 dated May 4, 2005 covering an area of 23.001 m2 yang ended on March 31, 2010. Number : B.XIV-209/BLW-US.15 dated July 12, 2004 covering an area of 5.437 m2 which ended on 28 February 2011.

2) Number: B.XIV-282/BLW-US.15 dated June 28, 2004 covering an area of 28,881 m2 which ended on January 31, 2009. Liability until the date of December 31, 2011 by PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) for the use of land amounted for Rp 4,446,128,310,- (four billion four hundred forty-six million one hundred twenty eight thousand three hundred and ten rupiah) will be payable after the issuances of invoices by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) - Branch Belawan. Furthermore, the use of the land totaling to of 57,319 m2 handed over to the Company’s subsidiary PT Nusantara Mas TMT commencing on January 1, 2012 through December 31, 2031 (20 years), with a fixed tariff of Rp 42,000,-/m2/year and variable rate of Rp 1,500,- / ton of actual throughput and the payments should be made in advance. c. On January 10, 2012, PT Indoterminal Belawan Perkasa undertaking this joint agreement with PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) on completion of development cooperation and management of palm oil terminal in the port of Belawan, with the agreement as follows.

1) Phase I a) The period up to February 2, 2008; b) The overall status joint venture of BOT; c) Division of the result consist of of 87.50% for PT Indoterminal Belawan Perkasa and 12.50% PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). (Included in the results are all the pipes used to serve the ships that dock loading/ unloading at Wharf 105-106 (ex-pipe PT IBP). 2) Phase II a) Period from February 2, 2008 until December 31, 2011; b) Status of cooperation, and pipe racks owned by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). c) PT IBP perform operation & maintenance (OMN). d) Division of the result consist of 60.00% for PT Indoterminal Belawan Perkasa and 40.00% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (Included in the results are all the pipes used to serve the ships that dock loading / unloading at Wharf 105-106 (ex-pipe PT IBP). 3) Phase III a) Phase III after phase II commencing January 1, 2012 until December 31, 2023; b) Status of cooperation, pipe and racks owned by PT Pelabuhan Indonesia I (Persero); c) Division of income consist of 60% for PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) and 40% for PT IBP;


223




d.

e.

d) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaksanakan kegiatan operation. e) PT Indoterminal Belawan Perkasa melakukan kegiatan maintenance. Kesepakatan tersebut belum mendapatkan persetujuan komisaris / pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Setelah adanya persetujuan, maka pendapatan yang sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2011 sepakat untuk dicairkan dengan terlebih dahulu dipotong pendapatan dari pipa lain yang tidak termasuk obyek kerjasama dan dibagikan sesuai porsi masing-masing pada tahap I dan tahap II. Untuk kerjasama tahap III akan dibahas lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama maintenance. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data tentang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Nomor : BA-08/KN.3/REKON.BPYBDS/2012 tanggal 30 Februari 2012 Perusahaan mengadakan rekonsiliasi data BPYBDS dengan kesepakatan sebagai berikut : 1. Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sepakat bahwa nilai BPYBDS per 31 Desember 2011 sebesar Rp 435.790.297.506. 2. Nilai yang disepakati pada angka 1 menjadi dasar pencatatan nilai BPYBDS pada Laporan Keuangan bagian anggaran No. 999.03 tahun anggaran 2011, Laporan Keuangan Audited BUMN tahun 2011, menjadi catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga tahun 2011 dan Laporan Ikhtisar Kementerian BUMN. 3. Pada tahun 2011, telah ditetapkan BPYBDS sebagai PMN sebesar Rp 48.167.600.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Atas penetapan BPYBDS sebagaimana tersebut pada angka 3, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan pencatatan aset BPYBDS pada LBMN dan CaLK Kementerian Perhubungan dan BUMN akan melakukan reklasfikasi dari akun BPYBDS menjadi modal disetor. Pada tanggal 13 Januari 2012 tentang Dewan Komisaris dapat menyetujui usulan penghapusan aset tetap dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Risalah Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : RIS-21/D3.MBU/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaaan (RKAP) Tahun 2011, menyetujui secara prinsip penghapusan aset tetap yang telah mendapat persetujuan RUPS tahun 2003-2009 yang telah dilakukan penyesuaian dengan total harga perolehan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 24.494.088.297 dan nilai buku Rp 1.350.240.892. Berdasarkan hasil inventarisasi atas aset tetap sebanyak 167 item per 31 Juli 2011 adalah sebagai berikut: 1. Aset tetap yang dapat dihapuskan adalah kendaraan dinas jabatan sebanyak 72 item aset dengan harga perolehan Rp 8.925.250.000 dan nilai buku Rp 72. 2. Aset tetap selain kendaraan dinas jabatan sebanyak 94 item aset dengan harga perolehan Rp 15.507.710.297 dan nilai buku Rp 386.702.681. 3. Aset tetap yang dibatalkan usulan penghapusan sebanyak 1 item yaitu berupa 1 unit Gedung Kantor KPLP di Cabang Pelabuhan Belawan dengan harga perolehan Rp 30.678.000 dan nilai buku Rp 11.759.873, karena sampai saat ini masih digunakan sebagai kantor instansi Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) Pelabuhan Belawan.

224


d) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) perform operation activities. e) PT Indotermal Belawan Perkasa perform maintenance activities. The deal has not been approved by the commissioner / shareholder of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Upon approval, the revenue has been received up to December 31, 2011 agreed to be disbursed after deducted by the revenue pipeline that does not include the object of cooperation and shared according to each portion of the phase I and phase II.

Phase III for cooperation will be further discussed and set forth in the maintenance agreement. d. Based on the memorandum of reconciliation of data on the Assets Status Not Yet Defined (BPYBDS) No. : BA-08/KN.3/ REKON.BPYBDS/2012 dated February 30, 2012 the Company agreed on BPYBDS reconciliation with detail as follows : 1. Ministry of Transportation and the PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agreed that the value BPYBDS per December 31, 2011 amounting to Rp 435,790,297,506. 2. The agreed value on the basis of recording the number 1 on the Financial Statements section BPYBDS budget No. 999.03 fiscal year 2011, Audited Financial Statements State Owned Enterprise (BUMN) of 2011, became a note to the financial statements on the financial statements of the Ministry / Agency in 2011 and the Summary Report Ministry of BUMN. 3. In 2011, BPYBDS has been defined as government paid out capital (PMN) amounting to Rp 48.167.600,000 accordance with Government Regulation (PP) Number 79 Year 2011 dated December 29, 2011 on the addition of Capital Investment of the Republic of Indonesia to the equity of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). The determination of BPYBDS as mentioned in item 3, the Ministry of Transportation will relinquish the assets of BPYBDS and note to the financial statements (CaLK) of the Ministry of Transportation and Ministry of BUMN will reclassified the BPYBDS to be paid-out capital account.

e. On January 13, 2012 on the Board of Commissioners may approve the proposed disposal of fixed assets in compliance with the terms and conditions according to existing regulations. Based on the Minutes of Shareholders Meetings (RUPS) of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). No. : RIS-21/D3.MBU/2011 dated January 17, 2011 on the Ratification of the Work Plan and Budget firms (RKAP) in 2011, had approved in principle the removal of fixed assets approved by RUPS to be writtenoff for years 2003-2009 after adjustments, to the total cost as of December 31, 2010 amounting to Rp 24.494.088.297 and book value of Rp 1.350.240.892.


Based on the summary of fixed assets as much as 167 items per July 31, 2011, the result are as follows: 1. Fixed assets that can be eliminated is the position of official vehicles as much as 72 items of assets to the cost of Rp 8.925.250.000 and book value of Rp 72. 2. Fixed assets other than official vehicles as much as 94 items with total cost of Rp 15.507.710.297 and book value of Rp 386.702.681. 3. Canceled the proposed for removalal of 1 item is in the form 1 unit Branch Office Building at the Port of Belawan KPLP to the cost of Rp 30.678 million and book value of Rp 11.759.873, as it is still use as offices and agencies Coastal Marine Safety Unit (KPLP) Belawan Port.





Tata cara penghapusbukuan aset tetap melalui pemindahtanganan dengan cara dijual / ganti rugi kepada pembeli melalui pelelangan atau pun dengan cara penghapusbukuan karena kondisi tertentu dengan cara menghapuskan langsung dari daftar aset Perusahaan karena sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.

37. RESTATEMENT Sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009), penyajian laporan keuangan, Perusahaan menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 01 Januari 2010. Rincian penyajian kembali posisi keuangan adalah sebagai berikut :

37. RESTATEMENT In accordance with PSAK 1 (Revised 2009), “Presentation of financial statements”, the Company presents three statements of financial position as of December 31, 2011, December 31, 2010 and January 1, 2010. Details of the restatement of financial position are as follows :

No.

Akun

Alasan

Procedures for fixed asset written off by alienation or way of sale / compensation to the buyer through the auction or by way of write-off due to certain conditions using direct elimination from a summary of Company’s assets because it has no economic value.

Jumlah (Rp) 31 Desember 2011

Sifat

1

Piutang Usaha (catatan 2d, 4)

Penurunan nilai wajar piutang usaha dengan menghitung kembali cadangan penurunan nilai piutang

2

Properti investasi (catatan 2h,10)

Reklasifikasi dari aset tetap agar sesuai dengan sifat investasi

8.354.233.166 Reklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi

3

Aset tetap (catatan 2g,11)

Kaji ulang penilaian nilai residu aset tetap

6.367.428.005 Perubahan kebijakan akuntansi restrospektif yang menyebabkan pengurangan beban umum

4

Aset tak berwujud (catatan 12)

Penyesuaian dengan kebijakan akuntansi yang baru

58.996.201.320 Reklasifikasi dari beban ditangguhkan ke aset tak berwujud

No.

Account

Reason

17.653.365.940 Perubahan kebijakan akuntansi restrospektif yang menyebabkan tambahan beban umum

Amount (Rp) December 31, 2011

Nature

1

Accounts Receivable (note 2d, 4)

Decrease in fair value of accounts receivable reserves by counting back impairment of receivables

2

investment property (notes 2h, 10)

Reclassification of fixed assets to conform with the nature of the investment

8.354.233.166 Reclassification of fixed assets to investment properties

3

fixed assets (note 2g, 11)

Review the assessment of residual value of fixed assets

6.367.428.005 Retrospective changes in accounting policies that led to a reduction in general expenses

4

Intangible assets (note 12)

Adjustments pursuant to the new accounting policy

58.996.201.320 Reclassification of deferred expenses for intangible assets

38. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen bertanggungjawab sepenuhnya atas penyusunan dan catatan atas laporan keuangan ini yang telah diselesaikan tanggal 20 Maret 2012.

17.653.365.940 Retrospective changes in accounting policies that lead to additional expenses

38. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS Management is solely responsible for the preparation and the notes to the financial statements that have been completed on March 20, 2012.


225

226



227

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of The Board of Commissioners Warga Negara Indonesia. Lahir di Surabaya, tanggal 02 Desember 1950. Meraih Sarjana Fakultas Teknik Perkapalan di Universitas Institut Teknologi Surabaya tahun 1977, Manajemen Pemasaran di STIE Trianandra tahun 1998 serta Manajemen Sumber Daya Manusia di Hugeschool Van Utrecht, tahun 1999. Memulai karirnya pada tahun 1979 sebagai staf Ditjen Kementerian Perhubungan, tahun 2001 sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi, tahun 2005 sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut, tahun 2007 Sekjen Departemen Perhubungan. Sejak 08 November 2007 menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) hingga saat ini. Selain menjabat sebagai Komisaris, beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Riset Nasional dan juga sebagai Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan di Departemen Perhubungan hingga 31Desember 2010.

1


Indonesian citizen. Born in Surabaya, on December 2, 1950. He holds some Bachelor Degrees of Shipping Engineering at Surabaya Technology Institute in 1977, Marketing Management at STIE Trianandra in 1998 and Human Resource Management in Hugeschool Van Utrecht in1999. He Started his career in 1979 as a Directorate General Staff at Ministry of Transportation, in 2001 as an expert staff at Ministry of Transportation on Economy division, in 2005 as Director General of Sea Transportation, in 2007 as Secretary General of Transportation Ministry . Since 08 November 2007, he was inaugurated as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) up to the present. He is also listed as a member of the National Research Councils, as well as an expert staff Multimoda and Systemic Transportation at the Ministry of Transportation until 31December 2010.

Warga Negara Indonesia. Lahir Di Medan, Tanggal 30 Januari 1957. Lulusan Sarjana Ekonomi Tahun 1982 Dari Universitas Sumatera Utara Dan Menyelesaikan Master Of Social Science Tahun 1991 Dari Birmingham University, Inggris. Memulai karirnya sebagai Staf pada Dirjen Moneter Luar Negeri Departemen Keuangan pada tahun 1984 dan jabatan terakhir sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta pada tahun 2006. Sejak tanggal 08 November 2007 hingga saat ini, dia masih memegang jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Selain menjabat Sebagai Komisaris, saat ini beliau juga sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah. Indonesian citizen. Born in Medan, on January 30, 1957. Graduated in 1982 with Bachelor Degree of Economics from the University of North Sumatra and Finishing his Master of Social Science in 1991 at Birmingham University, UK. In 1984 he started his career as a staff at Foreign Monetary Directorate General of Finance Ministry. And his last Position was the Director of Investment Management System at Directorate General of Treasury in Jakarta, in 2006. Since November 8, 2007 up to the present, as a Member of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). He is also appointed as the Head of Government Investment Center.

2

228

Soritaon Siregar Komisaris Commissioner


Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, tanggal 10 November 1945. Memperoleh Pendidikan Militer International Senior Officer Amphibious School Di Colorado, San Diego California, USA Tahun 1989 dan pada tahun 1991 Sekolah Staf dan Komando ABRI Kursus Reguler XVIII, Bandung. Mengawali karirnya pada tahun 1969 di Yon-2 Kko/Dan Ton Dan Inspektorat Korps Marinir/Inspektur, Tahun 1994 di Korps Marinir dan sebagai Direktur di Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut. Pada tahun 1996, menjabat sebagai Adpel Utama Belawan. Menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak tanggal 22 Oktober 2002 hingga saat ini. Selain sebagai Komisaris, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

3

Barzuweh Komisaris Commissioner

Indonesian citizen. Born in Jakarta, on November 10, 1945. Having Military Education at International Senior Officer Amphibious School in Colorado, San Diego, California, USA in 1989. In 1991, he joined the ABRI Staff and Command College Regular Course XVIII, Bandung. He began his career in 1969 at Yon-2 KKO/ DanTon and Marine/ Inspector Corp Inspectorate. In 1994 at the Marine/ Inspector Corps as Director in Navigation Directorate of Sea Transportation Directorate General. In 1996, He has served as President Director of Port Administration (Adpel) of Belawan Port. Appointed as amember of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since October 22, 2002 up to the present. Besides as a member of Board of Commissioner, he also appointed as Head of Audit Committee PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Warga Negara Indonesia. Lahir Di Balikpapan, tanggal 25 Februari 1959. Lulusan Sarjana Manajemen Universitas Pancasila, Jakarta tahun 1985 dan S2 Bidang Ekonomi di Northeastern University Tahun 1995, Boston, USA. Sejak Nopember 2007 hingga saat ini masih memegang jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Selain sebagai Komisaris, dia juga menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa II di Kementerian BUMN. Indonesian citizen. Born in Balikpapan, on February 25, 1959. Graduated from Management University of Pancasila, Jakarta in 1985. In 1995, he achieved his Master Degree at Northeastern University, Boston, USA, majoring Economics. Since November 2007 he inaugurated as a Member of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Beside as a member of Board of Commissioner, he also appointed as Deputy Assistant II for Business Services at the Ministry of State Owned Enterprise.

4

Ignatius Rusdonobanu Komisaris Commissioner

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tanjung Karang pada tanggal 20 Februari 1963. Menjabat sebagai Anggota Komisaris sejak 2011. Saat ini sedang menempuh Disertasi dalam Program Doktor Ilmu Hukum Di Universitas Indonesia. Pada Tahun 2000, memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1998 dia memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas yang sama. Pada tahun 1988, dia memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas yang sama. Dia pernah memperoleh Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun. Saat ini, selain sebagai Komisaris, dia juga menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KSLN) Kementerian BUMN

5

Umar Aris Komisaris Commissioner

Indonesian citizen. Born in Tanjung Karang, on February 20, 1963. Inaugurated as a member of Board of Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since 2011.He is now still working on his dissertation for his Law Doctorate Program at the University of Indonesia. In 2000, He Earned his Masters Degree of Law at the University of Indonesia. In 1998, he Obtained his Master Degree of Management at the same university. In 1988, he obtained his Bachelor Degree of Law at the same university. He has also achieved the 10 Years Satya Karya Award. Currently, beside being a member of Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), he also served as the Head of Legal and International Cooperation (KSLN) of Ministry of State Owned Enteprise.


229

PROFIL DEWAN DIREKSI

Profile of The Board of Directors

Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar pada tanggal 18 April 1952. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak 25 Juli 2011. Menyelesaikan pendidikan di bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978. Sebelum bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sejak 11 Mei 2009. Mengawali karir sebagai Staf Biro Kepegawaian di Departemen Perhubungan Jakarta (1977-1978), kemudian menjadi Staf Bagian Perencanaan (1978-1983). Pada tahun 1983-1984, menjadi Datasering Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Banjarmasin. Pada tahun 1984-1990, menjabat sebagai Kepala Divisi Teknik Perum Pelabuhan IV Balikpapan, kemudian menjabat Kepala Seksi Konstruksi dan Pemeliharaan Perum Pelabuhan IV, Ujung Pandang (1990-1992). Pada tahun 2000-2001, menjabat sebagai Senior Manager Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), kemudian menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Informasi dan Pengembangan Usaha di Makassar pada tahun 2001. Pada tahun 2002, ditunjuk menjadi Direktur Usaha PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dilanjutkan pada tahun 2004, menjabat sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), yang kemudian menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada 2009.

1

230

Alfred Natsir Direktur Utama President Director

Indonesian citizen, born in Makassar on April 18, 1952. He was inaugurated as President Director since July 25, 2011. He graduated from Institut Teknologi Bandung (ITB) majoring Civil Engineering in 1978. Before joining PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), he was inaugurated as President Director of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) since May 11, 2009. He began his career as a Staff Officer of Employement Bureau at the Department of Transportation Jakarta (19771978), then, became a staff officer of Planning (1978-1983). In 1983-1984, he became Datasering of Ambon Port and Banjarmasin Port. In 1984-1990, he served as Head of Engineering Division of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Balikpapan; then served as Head of Construction and Maintenance Division of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Ujung Pandang (1990-1992). In 2000-2001, he served as Senior Manager of Business Development of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), followed by his position as Head of Information Planning and Business Development Bureau at Makassar in 2001. In 2002, he was appointed as Director of Business of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), and later on, he served as Director of Operations of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) in 2004, then in 2009 he was inaugurated as President Director of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).


Warga Negara Indonesia. Lahir di Bantul, Yogyakarta, tanggal 15 Mei 1967. Meraih Sarjana dari Fakultas Kehutanan Jurusan Manajemen Kehutanan di Universitas Gadjah Mada tahun 1991 dan Magister Manajemen Eksekutif Angkatan XXIV, Konsentrasi Program Studi Bisnis dan Keuangan Internasional di Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta tahun 2003-2004. Mengawali karirnya sebagai Staff Bidang Manajemen Kehutanan PT Trisida Pantau (1991) kemudian bergabung Perum Perhutani Jawa Timur sebagai Staf Biro Satuan Pengawas Internal (SPI). Hingga akhirnya bergabung di PT Samudera Indonesia sebagai Staf Corporate Managing Director (CMD) Agency & Terminal Group. Jabatan terakhir yang didudukinya sebagai Assisten Direktur Utama bidang Pengembangan Usaha Terminal PT Samudera Indonesia Tbk. (2007-2008). Bergabung di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada Mei 2009 hingga sekarang, sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha.

2

Bambang Eka Cahyana Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Director of Commercial & Business Development

Indonesian citizen. Born in Bantul, Yogyakarta, on May 15, 1967. He holds a Bachelor degree from the Faculty of Forestry, majoring Forestry Management at Gadjah Mada University in 1991 and Executive Magister Management of XXIV, majoring Business Study Program and International Finance Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta 2003-2004. He began his career as a staff of Forestry Management Division of PT Trisida Pantau (1991), and later joined Perhutani East Java as a Staff of Internal Control Unit (SPI). Later, he joined PT Samudera Indonesia as a Staff of Corporate Managing Director (CMD) Agency and Terminal Group. His last position was as the Assistant of President Director for Terminal Business Development of PT Samudera Indonesia Tbk. (2007-2008). He joined PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since May 2009 up till now, as Director of Commercial and Business Development.

Warga Negara Indonesia. Lahir di Garut, tanggal 3 Februari 1958. Meraih Sarjana Teknik Sipil di ITB pada tahun 1983 dan menyelesaikan Masternya di Teknik Sipil ITB, tahun 1991. Mengawali karirnya sejak 1983 sebagai Staf di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan hingga jabatan terakhir sebagai Senior Manager Fasilitas PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (20072009). Menjadi Direktur Operasi dan Teknik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak Mei 2009 hingga sekarang. Indonesian citizen. Born in Garut, on February 3, 1958. He holds a Bachelor Degree of Civil Engineering at ITB in 1983 and completed his master degree in Civil Engineering ITB in 1991. He began his career in 1983 as a staff in Directorate of Ports and Dredging, until his last position as Senior Manager of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2009). He became Director of Operations and Engineering of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) from May 2009 until now.

3

Iman Achmad Sulaiman Direktur Operasi dan Teknik Director of Operations and Engineering


231

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1955. Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Teknik Perkapalan dari Universitas Hasanudin Makasar pada tahun 1981 dan pada tahun 1992, menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana jurusan Transportasi di Institut Teknologi Bandung. Sebelum bergabung dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik di PT Pelabuhan indonesia IV (Persero) sejak 11 Mei 2009. Pernah menjabat sebagai Manager Divisi PBAU Pelabuhan Belawan Perum Pelabuhan I pada tahun 1996, kemudian pada tahun 1998 menjabat sebagai Senior Manager Pembinaan Aneka Usaha. Pada tahun 2001, menjadi General Manager Unit Terminal Petikemas Belawan. Kemudian, pada tahun 2004 menjabat sebagai Senior Manager Wilayah I dan dilanjutkan pada tahun 2006 menjabat sebagai Senior Manager Peralatan. Pada tahun 2007, menjadi General Manager di Pelabuhan Dumai. Pada tahun 2009, ditunjuk menjadi Direktur Operasi dan Teknik di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Bergabung di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada 25 Juli 2011 hingga sekarang, sebagai Direktur Personalia dan Umum.

4

Imran Iskandar Direktur Personalia dan Umum Director of Personnel and General Affair

Indonesian citizen, born in Jakarta on March 25, 1955. He graduated with a Bachelor Degree of Engineering from Hasanudin University, majoring Shipping Engineering in 1981 and in 1992, he achieved his Master Degree from Institute Teknologi Bandung majoring Transportation. Before joining PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), he served as Director of Operations and Engineering at PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) since May 8, 2009. He has served as Division Manager PBAU at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) for Belawan Port in 1996. Later, in 1998 he served as Senior Manager of Miscellaneous Business Development. In 2001, he became General Manager of Belawan Container Terminal Unit. Then, in 2004 he served as Senior Manager of Region I and continued in 2006, as Senior Manager of Equipment. In 2007, he was inaugurated as General Manager at the Port of Dumai. In 2009, he was appointed as Director of Operations and Engineering of PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). He joined at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since 25 July 2011 up till now, as director of Personal and General Affair.

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak 25 Juli 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntasi Universitas Airlangga Surabaya dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1997. Mengawali karir sebagai Account Officer di PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia, Jakarta, pada tahun 1982. Kemudian menjadi Team Member di Urusan Supervisi Kredit dan Cabang, di Kantor Pusat Bank Pembangunan Indonesia (1984-1987), dan dilanjutkan menjadi Team Member Urusan Rehabilitasi Proyek (1987-1989). Pada tahun 1989, menjadi Team Leader di cabang Madya, dan pada tahun 1994, menjabat sebagai Head of Finance and Bangking Department di Cabang Bandung. Sekitar tahun 1995-1999, menjadi Branch Manager di beberapa wilayah Bank Pembangunan Indonesia. Kemudian pada tahun 2001, menjadi Hub Manager di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hingga akhirnya pada 27 Mei 2010, ditunjuk menjadi Direktur Keuangan di PT Merpati Nusantara Airlines.

5

232

Farid Luthfi Direktur Keuangan Director of Finance

Indonesian citizen, born in Yogyakarta on June 6, 1955. He served as Financial Director since July 25, 2011. He previously served as Financial Director of PT Merpati Nusantara Airlines. Graduated his Bachelor Degree at Faculty of Economy of Airlangga University, majoring Accounting; and achieved his Master Degree from Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta in 1997. He began his career as an Account Officer at PT Usaha Pembiayaan Pembagunan Indonesia, Jakarta, in 1982. Then a Team Member for Credit Supervision Affairs and Branch, at Head Office of Bank Pembangunan Indonesia (1984-1987), and continued to be Team Member of Project Rehabilitation Affairs (1987-1989). In 1989, he became a Branch Team Leader, and in 1994, he served as Head of Finance and Banking Department in Bandung. During the period of 19951999, he was appointed as Branch Manager in several regions of Bank Pembangunan Indonesia. Later in 2001, he became Relation Manager at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Until finally in 2010, he was appointed as Finance Director of PT Merpati Nusantara Airlines


PROFIL KOMITE AUDIT Audit Committee Profile

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, tanggal 10 November 1945. Memperoleh Pendidikan Militer International Senior Officer Amphibious School Di Colorado, San Diego California, USA Tahun 1989 dan pada tahun 1991 Sekolah Staf dan Komando ABRI Kursus Reguler XVIII, Bandung. Mengawali karirnya pada tahun 1969 di Yon-2 Kko/Dan Ton Dan Inspektorat Korps Marinir/Inspektur, Tahun 1994 di Korps Marinir dan sebagai Direktur di Direktorat Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut. Pada tahun 1996, menjabat sebagai Adpel Utama Belawan. Menjabat sebagai Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak tanggal 22 Oktober 2002 hingga saat ini. Selain sebagai Komisaris, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1

Barzuweh Ketua Komite Audit Head of Audit Committee

Indonesian citizen. Born in Jakarta, on November 10, 1945. Having Military Education at International Senior Officer Amphibious School in Colorado, San Diego, California, USA in 1989. In 1991, he joined the ABRI Staff and Command College Regular Course XVIII, Bandung. He began his career in 1969 at Yon-2 KKO/ DanTon and Marine/ Inspector Corp Inspectorate. In 1994 at the Marine/ Inspector Corps as Director in Navigation Directorate of Sea Transportation Directorate General. In 1996, He has served as President Director of Port Administration (Adpel) of Belawan Port. Appointed as amember of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since October 22, 2002 up to the present. Besides as a member of Board of Commissioner, he also appointed as Head of Audit Committee PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Warga Negara Indonesia, lahir di Hutanamale/Kotanopan Sumatera Utara pada tanggal 19 November 1955. Pendidikan terakhir MM di Universitas Sumatera Utara yang lulus pada tahun 2002, sebelumnya menyelesaikan S-1 di Universitas Dharma Agung jurusan Manajemen pada 1987. Memulai karirnya sebagai Bendaharawan Proyek di Kanwil Hubla (Kantor Wilayah Perhubungan Laut) pada tahun 1982. Pada tahun 1988, menjabat sebagai Kasie Penyaluran di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Pada tahun 1990, menjabat sebagai Kadin Aneka Jasa di Cabang Pelabuhan Belawan. Pada tahun 1991, menjabat sebagai Kadiv Komersial di Cabang Pelabuhan Lhokseumawe. Pada tahun 1993, menjabat sebagai Kasie Pengembangan Usaha di Kantor Pusat. Pada tahun 1994, menjabat sebagai Manajer Pengkajian Pasar dan menjabat sebagai Senior Manejer Aneka Usaha (1995). Pada tahun 1997, menjabat sebagai Kepala Unit Galangan kapal (UGK), General Manager Cabang Pelabuhan Belawan (1998), Corporate Secretary (2001) dan Kepala Satuan Pengawas Intern (2002-2011).

2

Armen Lubis Anggota Komite Audit The Member of Audit Committee

Indonesian citizen, born in Hutanamale / Kotanopan North Sumatera on 19 November 1955. His last education was MM at the University of North Sumatera, graduated in 2002. He completed his Bachelor Degree Dharma Agung University majoring Management in 1987. He began his career as a project treasury officer in the Regional Office of Sea Transportation (Sea Transportation Region Office) in 1982. In 1988, he served as Head of Distribution at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). In 1990, he served as Head of Miscellaneous Business at Port of Belawan Branch. In 1991, he served as Head of Commercial Division at Port of Lhokseumawe Branch. In 1993, he served as Business Development Kasis at Head office. In 1994, he served as Manager of Market Assessment and served as Senior Manager of Miscellaneous (1995). In 1997, he served as Head of Shipyard Unit (UGK), General Manager of Belawan Port Branch (1998), Corporate Secretary (2001) and the Head of Internal Auditor Unit (2002-2011).


233

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tanggal 11 Maret 1953. Pendidikan terakhir MM di Universitas Sumatera Utara yang lulus pada tahun 1999, sebelumnya menyelesaikan S-1 di Universitas Diponegoro jurusan Teknik Sipil pada 1982. Memulai karirnya sebagai Staf Divisi Teknik di BPP Tanjung Priok (1982), Kasie Kontruksi (1984), Menejer Divisi Teknik Cabang Pelabuhan Dumai PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (1989), Pengawas Bidang Teknik Satuan Pengawas Intern (1995). Pada tahun 1999, menjabat sebagai Senior Manajer Perencanaan Teknik, Senior Manejer Bidang Sarana Teknik (2001), Senior Menejer Peralatan (2004), General Manager Unit Terminal Peti Kemas Belawan (2006). Jabatan non-Struktural yang pernah dijabat adalah Pimpinan Proyek pengerukan Alur Pelabuhan belawan (1984-1989) .

3

234

Sugi Mulyo Anggota Komite Audit The Member of Audit Committee

Indonesian citizen, born in Semarang on March 11, 1953. His last education was MM at the University of North Sumatera, graduated in 1999. He completed his Bachelor Degree at Diponegoro University majoring Civil Engineering in 1982. He began his career as a Staff of Engineering Division at BPP Tanjung Priok (1982), Head of Construction (1984), Manager of Engineering Division at Port of Dumai of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (1989), Engineering Supervisor of Internal Auditor Unit (1995). In 1999, he served as Senior Manager of Engineering Planning, Senior Manager of Engineering Facilities (2001), Senior Manager of Equipment (2004), General Manager of Belawan Container Terminal Unit (2006). Non-Structural position he ever held is a Head of Belawan Port Dredging Project (1984-1989).


PROFIL MANAJEMEN Management Profile

Warga Negara Indonesia. Lahir di Berastagi pada tanggal 25 Juni 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara pada tahun 1985, Sarjana Akuntansi Universitas Sumatera Utara pada tahun 1987, Register Akuntan Negara D-6269 pada tahun 1988, dan pendidikan formal terakhir adalah Magister Manajemen, Pemasaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sejak Desember 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Senior Menejer Bina Usaha (April 2007-Desember 2011). Pada Agustus 2006 - April 2007, menjabat sebagai Senior Manager Operasi Wilayah I. Pada April 2004 - Agustus 2006, menjabat sebagai General Manager Unit Terminal Petikemas Belawan. Pada November 2001-April 2004, menjabat sebagai Senior Manager Pemasaran. Pada Januari 1998-November 2001, menjabat sebagai Manager Komersial Cabang Pelabuhan Belawan. Pada Januari 1991-Januari 1998, menjabat sebagai Asisten Manager Akuntansi Umum.

1

Abadi Sembiring Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Auditor Unit

Indonesian citizen. Born in Berastagi on June 25, 1962. He graduated his Bachelor Degree of Economics, at University of North Sumatra in 1985, Bachelor of Accounting University of North Sumatra in 1987, State Accountant Register D-6269 in 1988, and his last formal education was Master of Management, majoring Marketing at Gadjah Mada University in Yogyakarta. Served as Head of Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) since December 2011. Previously he served as Senior Manager of Business Development (April 2007-December 2011). In August 2006-April 2007, he served as Senior Manager of Operations Region I. In April 2004-August 2006, he served as General Manager of Belawan Container Terminal Unit. In November 2001-April 2004, he served as Marketing Senior Manager. In January 1998-November 2001, he served as Commercial Manager for Port of Belawan Branch. In January 1991-January 1998, he served as Assistant Manager of General Accounting.

Warga negara Indonesia lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1975. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Jurusan Manajemen Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998, Magister Manajemen untuk program Marketing Management dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan terakhir, Master of Science dari World Maritime University, Malmoe, Swedia pada tahun 2008. Sejak Juni 2011, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Menejer Kerjasama Usaha, Bidang Pemasaran (2010 2011). Pada Juli 2009 - Februari 2010, menjabat sebagai Asisten Senior Manajer Pengkajian pasar, Bidang Pemasaran. Pada Maret 2009 - Juli 2009, menjabat sebagai Asisten Corporate Secretary Hubungan Antar lembaga dan Hubungan Internasional, Bidang Corporate Secretary. Pada Januari 2004 - Januari 2007, menjabat sebagai Asisten Manajer Aneka Usaha, Divisi Komersial Cabang Pelabuhan Belawan.

2

Sandhy Wijaya Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Indonesian citizen born in Jakarta on August 4, 1975. Completed his Bachelor Degree at University of North Sumatera, majoring Management in 1998, Master of Management for Marketing Management program at University of Gadjah Mada in Yogyakarta in 2003; and his last formal education was Master of Science from World Maritime University, Malmoe, Sweden in 2008. Since June 2011, he was inaugurated as Corporate Secretary of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Previously he served as Assistant Manager of Business Cooperation for Marketing Division (2010 - 2011). In July 2009 - February 2010, he served as Senior Manager Assistant of Market Assessment, for Marketing Division. In March 2009 - July 2009, he served as Assistant Corporate Secretary for Inter-Institutions and International Relationships, for Corporate Secretary Affairs. In January 2004 - January 2007, he served as Assistant Manager of Miscellaneous Business, Commercial Division of Belawan Port Branch.


235

Warga Negara Indonesia. Lahir di Medan pada tanggal 25 Oktober 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1993 dan Candidat Notaris (CN) Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 2002. Menjabat sebagai Kepala Biro Hukum sejak 21 Juni 2011. Mengawali karir di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Staf Penanggulangan dan Bantuan Hukum pada tahun 1995 dan berturut – turut menjabat sebagai Menejer Subbid Hubungan Internasional pada tahun 2001, Kemudian menjabat sebagai Kasubbag Perikatan pada tahun 2001, Asisten Kepala Biro Bidang Penelaahan Hukum dan Peraturan pada tahun 2004, Pj. Pengawas Bidang IV (2007), Pengawas Bidang IV (Definitif) (2008), Pengawas Bidang Khusus (2008 - 2011). Dalam berorganisasi di lingkungan pekerja / karyawan, saat ini menjabat Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Federasi Serikat Pekerja BUMN (2009-2013), Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan dan Pengerukan Indonesia (2009-2013). Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama 2 (dua) periode yaitu tahun 2006 - 2009 dan tahun 2009-2012. Yang bersangkutan adalah advokat dan terdaftar dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan nomor registrasi keanggotaan No. 02.10024 sejak tahun 2002 sampai sekarang.

3

Muhammad Asyhari Kepala Biro Hukum Head of Legal Bureau

Indonesian citizen. Born in Medan on October 25, 1967. Graduated his Bachelor Degree of Law, from University of North Sumatra in 1993 and Candidat Notary (CN) of North Sumatra University, graduated in 2002. Served as Head of Legal Department since June 21, 2011. He began his career at PT Pelabuhan Indonesian I (Persero) as a Management and Management and Legal Aid Staff in 1995 and consecutively - also served as Manager of International Relations Sub-division in 2001, then served as Head of Agreement Sub-Division in 2001, Assistant of Head of Legal and Regulatory Study Division in 2004, Filed Supervisor IV (2007), Field Supervisor IV (definitive) (2008), Supervisor for Special Affairs (2008 - 2011). Related with organization of workers / employees, he currently serves as Head of Legal and Advocacy Federation of State Owned Enterprise Labor Union (2009 - 2013), Vice Chairman of the Federation of Labor Unions for Indonesian Ports and Dredging (2009-2013). He is the Chairman of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Labor Union Board for 2 (two) periods, namely 2006 - 2009 and 2009 - 2012. He is an advocate and listed in Indonesian Advocates Association (PERADI) with registration number No. 02.10024 since 2002 until now.

236


PEJABAT SENIOR Key Personnel

Pejabat setingkat dibawah Direksi Level Officials under The Board of Director Kepala Satuan Pengawas Intern

Abadi Sembiring

Corporate Secretary

Sandhy Wijaya

Kepala Biro Hukum

Muhammad Asyhari

Kepala Biro Logistik

Swandi Simorangkir

Senior Menejer Pemasaran

Bistori

Senior Menejer Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Hartono

Senior Menejer Wilayah Bina Usaha

Sahat Prawira

Senior Menejer Manajemen Resiko dan Manajemen Mutu

M.Hamied Wijaya

Senior Menejer Pelayanan Kapal dan Barang

Syamsul Bahri Kautjil

Senior Menejer Fasilitas

Ari Sunaryono

Senior Menejer Peralatan

Thamrin Siahaan

Senior Menejer Teknologi lnformasi

Henry Naldi

Senior Menejer Akuntansi Manajemen

Irwandi Afrizal

Senior Menejer Perbendaharaan

Muhammad Junaidi

Senior Menejer Akuntansi Keuangan

Jansen Sitohang

Senior Menejer Kemitraan dan Bina Lingkungan

Arif Hutomo

Senior Menejer Perencanaan Organisasi dan SDM

Robert M.P.Sinaga

Senior Menejer Administrasi dan Kesejahteraan SDM

Djuhaery

Senior Menejer Umum

Parsaulian M.T.Manurung

Kantor Cabang Pelabuhan Port Branches Office Belawan

Syahputera Sembiring

Dumai

Harianja

Tanjungpinang

Arief Hermawan

Pekanbaru

Praptono

Lhokseumawe

Saiful Anwar


Agastyan Kenanga Bumi

Malahayati

I Wayan Wirawan

Kuala Tanjung

Zainal Arifin Hamid


Edi Agustry

Sei Pakning

Coro Ga

Sibolga

Sihar Hotma P. Sihite

Tembilahan

Syahri Ramadana

Kantor Unit Usaha Business Unit Office Belawan International Terminal Container (BICT)

Akhmad Hidayat Alcaff

Rumah Sakit Pelabuhan Medan

Erwin Sopacoa

Belawan Logistic Center

Mardiofi

Unit Galangan Kapal

Rudi Marla


237

238



239

ALAMAT CABANG PELABUHAN Harbor Branch Address

PT PELABUHAN INDONESIA I (Persero)

•

Alamat Kantor Pusat / Head Office: Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241 Sumatera Utara PO BOX 2216 Telepon: +62-61-6610-220 (Hunting) Faksmili: +62-61-6610-906 Website: http://www.inaport1.co.id Email: [email protected]

•

Kantor Perwakilan / Representation Office: Menara Ravindo Lt. 10 Jalan Kebun Sirih Kav.75 Jakarta Tlp: +62-21-42871841, Fax : +62-21-4256379

PROVINSI ACEH (ACEH PROVINCE) 1.

2.

PELABUHAN MALAHAYATI (PORT OF MALAHAYATI)

Jl. Syiah Kuala No. 32 Lam Dingin Banda Aceh Telp. (0651) 21196, Fax. (0651) 21196. Website : http://www.malahayati.inaport1.co.id

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Meulaboh (Port Of Meulaboh)

Jl. Pocut Baren No. SK – III/04 Meulaboh Aceh Barat - 23611 Telp. (0655) 7551842, Fax. (0655) 7551842

PELABUHAN LHOKSEUMAWE (PORT OF LHOKSEUMAWE )

Jl. Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh Lhokseumawe 24354 - Aceh Utara. Telp. (0645) 56373, Fax. (0645) 7551842

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Kuala Langsa (Port Of Kuala Langsa)

Jl. Agus Salim Gampong Blang Perumahan Pelabuhan No. 53 Langsa - Aceh Timur 24491 Telp. (0641) 23021, Fax. (0641) 23021

PROVINSI SUMATERA UTARA (NORTH SUMATERA PROVINCE) 3.

PELABUHAN BELAWAN (PORT OF BELAWAN)

Jl. AR.Sulian No. 1 Belawan, Sumatera Utara - 20411 Telp. (061) 6941919, 6941412, Fax. (061) 6941300 Telex. 51695 CABPEL Blw, E-Mail: [email protected]

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Pangkalan Susu (Port of Pangkalan Susu)

Jl. Pelabuhan No. 3 Pangkalan Susu, Telp. (0620) 51018

PELABUHAN SIBOLGA (PORT OF SIBOLGA)

Jl. Horas Sibolga, Sibolga - 22532 Telp. (0631) 22875, Fax. (0631) 22875

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Gunung Sitoli (Port of Gunung Sitoli)

Jl. Kom. Laut Yos Sudarso, Gunung Sitoli Telp. (0639) 21662, Fax. (0639) 21662

5

PELABUHAN KUALA TANJUNG (PORT OF KUALA TANJUNG)

Jl. Pelabuhan Kuala Tanjung - 21257 Telp. (0622) 31002, Fax. (0622) 31002

6.

PELABUHAN TANJUNG BALAI ASAHAN (PORT OF TANJUNG BALAI ASAHAN)

Jl. Pelabuhan Teluk Nibung, Tg. Balai Asahan 21332 Telp. (0632) 92022, Fax. (0632) 92022

4.

PROVINSI RIAU / RIAU PROVINCE 7.

8

PELABUHAN DUMAI (PORT OF DUMAI)

Jl. Datuk Laksamana, Dumai 28814 Telp. (0765) 31469, 31369, Fax. (0765) 31758 email : [email protected] Website : http://dumai.inaport1.co.id

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Bagan Siapi-Api (Port of Bagan Siapi – Api)

Jl. Utama Bagan Siapi-api, Telp. (0767)21056

PELABUHAN PEKANBARU (PORT OF PEKANBARU)

Jl. Saleh Abbas No. 3 Pekanbaru - 28152 Telp. (0761) 22826, Fax. (0761) 33711 email : [email protected], [email protected] Website : http://pekanbaru.inaport1.co.id

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Rengat (Port of Rengat )

Jl. Raya Kuala Cinaku, Rengat Telp. (0769) 21437, Fax. (0769) 21437

240


9.

10.

PELABUHAN TEMBILAHAN (PORT OF TEMBILAHAN)

Jl. Jend. Sudirman No. 76, Tembilahan - 29121 Telp. (0768) 21050, Fax. (0768) 21020

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Kuala Enok / Port of Kuala Enok

Jl. Pelabuhan Kuala Enok 20271, Telp. (0768) 22218

PELABUHAN SEI PAKNING (PORT OF SEI PAKNING)

Jl. Kom. Laut Yos Sudarso No. 2, Sei Pakning Telp. (0766) 91121, Fax. (0766) 91023

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Bengkalis / Port of Bengkalis

Jl. Jend Sudirman, Bengkalis Telp. (0766) 21267, Fax. (0766) 21267

PROVINSI KEPULAUAN RIAU (RIAU ISLANDS PROVINCE) 11.

12.

PELABUHAN TANJUNG BALAI KARIMUN (PORT OF TANJUNG BALAI KARIMUN)

Jl. Kom. Laut Yos Sudarso No. 1, Tanjung Balai Karimun 29161 Telp. (0777) 23570, Fax. (0777) 325349 Email : [email protected] Website : http://tbkarimun.inaport1.co.id

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Selat Panjang (Port of Selat Panjang)

Jl. Pelabuhan Beran No. 1, Selat Panjang 28753 Telp. (0763) 31025, Fax. (0763) 31025

PELABUHAN TANJUNGPINANG (PORT OF TANJUNGPINANG)

Jl. SM. Amin No. 1, Tanjungpinang Telp. (0771) 21153 - 21785, Fax. (0771) 29969 Email : [email protected], Website : http://tpinang.inaport1.co.id

Kantor Perwakilan (Subsidiary Office) • Pelabuhan Batam (Port of Batam) • Pelabuhan Tanjung Uban (Port of Tanjung Uban)

• •

Pelabuhan Pulau Sambu (Port of Pulau Sambu) Pelabuhan Sei Kolak Kijang (Port of Sei Kolak Kijang)

Jl. Kuda Laut No. 8, Batu Ampar, Telp. (0778) 452729 Jl. Akasia No. 1, Tanjung Uban Pertamina UPTN 1 (Dinas Kepanduan) Telp. (0771) 81215 Jl. Pelabuhan No. 2 Pulau Sambu 29411, Telp. (0771) 310059 Jl. Sri Bayintan Kijang No. 1, Telp. (0771) 61359

UNIT USAHA (BUSINESS UNIT 1.

BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)

Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan 20414 Telp. (+62 61) 6940032, (+62 61) 6940031, Fax. (+62 61) 6941942 Email : [email protected], WebSite : http://bict.inaport1.co.id

2.

UNIT GALANGAN KAPAL (DOCK YARD UNIT)

Jl. Sumatera No. 1 Belawan - 20214 Telp. (061) 6941320, Fax. (061) 6941300

3

BELAWAN LOGISTIC CENTER (BLC)

Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru Belawan - 20411 Telp. (+62 61) 6940157 - 6941590, Fax. (+62 61) 6940113 - 6941590 Email : [email protected], Website : http://www.inaport.co.id

4.

RUMAH SAKIT PELABUHAN MEDAN (MEDAN PORT HOSPITAL)

Jl. Stasiun No. 92 Belawan 20413 Telp. (061) 6941927, Fax. (061) 6940120


241

DAFTAR ISTILAH Glossaries

ISTILAH KEPELABUHANAN • Bongkar Muat = adalah jumlah bongkaran dan muatan ke kapal, biasanya untuk mencapai angka setahun, dipakai angka per bulan dikalikan dengan dua belas. • TRT (Turn Round Time) = jumlah jam kapal selama berada di pelabuhan yang dihitung sejak kapal tiba di lokasi lego jangkar (Anchorage) sampai kapal berangkat meninggalkan lokasi lego jangkar. • W.T. (Waiting Time) = waktu tunggu kapal adalah jumlah waktu sejak kapal tiba di lego jangkar sampai kapal digerakkan / dipandu menuju ke tempat tambat. • W.A (Waktu Antara / Approach Time / Pilot Service Time) = jumlah jam yang terpakai untuk kapal bergerak dan lokasi lego jangkar sampai ikat tali di tambatan dan sebaliknya. • B.T (Berth Time / Waktu di Tambatan) = waktu di tambatan adalah jumlah jam kapal selama berada di tambatan. • B.W.T. (Berth Working Time / Waktu kerja bongkar muat) = jumlah jam kerja bongkar muat yang tersedia selama kapal berada di tambatan. • I.T. (Idle Time / Waktu terbuang) = jumlah jam kerja yang tidak terpakai selama waktu kerja bongkar muat tetapi tidak termasuk waktu istirahat. • E.T. (Effective Time / Operation Time / Waktu Efektif) = jumlah jam yang riil digunakan untuk melakukan kegiatan bongkar muat. • N.O.T. (Non Operation time / Waktu Tidak Kerja) = jumlah jam yang direncanakan tidak bekerja selama kapal berada di tambatan (waktu istirahat). • BOR (Berth Occupancy Ratio) = tingkat penggunaan dermaga adalah perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia (dermaga siap operasi) dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. • YOR (Yard Occupancy Ratio) = tingkat penggunaan lapangan penumpukan adalah perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia (siap operasi). • SOR (Shed Occupancy Ratio) = tingkat penggunaan gudang adalah perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan persentase. • Petikemas = adalah suatu bentuk (kotak, persegi, bulat) yang terbuat dari logam yang mempunyai pintu untuk memasukkan suatu muatan atau barang agar aman dari pengaruh cuaca. Dilengkapi dengan alat untuk membuka atau mengunci, dan pada keempat sudutnya terdapat lubang untuk mengunci serta dapat digunakan berulang kali. Ukurannya adalah : P-20 feet, L = 8 feet, T = 8 feet 6 inch. • General Cargo = merupakan barang-barang kiriman yang tidak mempunyai spesifikasi / sifat-sifat tertentu seperti garment, sepatu, spare part dan Iain-Iain. • Unitized = menggabungkan muatan-muatan berukuran kecil menjadi satu kesatuan dan dapat dikerjakan bongkar muatnya sebagai satu kesatuan dalam ukuran tertentu. • PortDues =Biayapelabuhanyangdikenakanuntukpenggunaan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan tidak berhubungan dengan suatu pelayanan khusus pada pelabuhan yang disinggahi. • Demurrage = Sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemilik kapal atas penggunaan ruangan di Pelabuhan atau gudang pada batas waktu tertentu, biasanya selama menunggu klarifikasi dari Bea Cukai. Biaya ini juga diterapkan bila terjadi kelambatan bongkar / muat barang dari dan ke kapal, petikemas, truk atau trailer bila melebihi batas waktu yang telah disepakati Destination Port Pelabuhan tertentu sebagai tujuan suatu kapal atau barang kiriman.

242

TERMS OF PORT • Cargo Handling / Loading and Unloading = is the quantity of unloaded and loaded cargo from and on board, usually to set the annual quantity, quantity per month is multiplied by twelve. • TRT (Turn Round Time) = period of time (hours) for ship, accumulated from its arrival at Anchorage until its departure.

• • • •

W.T. (Waiting Time) = ship waiting time is period of time (hours) for ship, accumulated from its arrival at Anchorage until the ship is driven / piloted towards the mooring. WA (Time Between / Approach Time / Pilot Service Time) = number of hours used for ship movement and anchorage locations to tie the rope to mooring area and vice versa. BT (Berth Time / Time in berthing facility) = Berth time is the number of hours for ship during its berthing. B.W.T. (Berth Working Time) = number of loading and unloading working hours during its berthing time.

•

I.T. (Idle Time) = number of unused hours during loading and unloading activities (cargo handling), not including time off.

•

E.T. (Effective Time / Operation Time ) = number of actual hours used to implement loading and unloading activities (Cargo Handling). N.O.T. (Non Operation time / Time Not Working) = number of hours planned not to be used during its berthing (time off ).

• • •

BOR (Berth Occupancy Ratio) = rate of berth occupancy is a ratio between time of dock occupancy and the available time (dock is ready for operation) in a specific period of time expressed in percentage. Yor (Yard Occupancy Ratio) = rate of stacking yard occupancy is a ratio between Yard occupancy rate and the available stacking (ready for operation).

•

SOR (Shed Occupancy Ratio) = rate of warehouse occupancy is a ratio between warehouse occupancy rate and the available space of warehouse , calculated in unit of percentage.

•

Container = is a shape (square, rectangular, round) made of metal that has a door to bring in a cargo or goods to be safe from the weather. Equipped with a tool to unlock or lock, and there are holes on its four corners to lock and can be used repeatedly. Its size is: P-20 feet, L = 8 feet, T = 8 feet 6 inches.

•

General Cargo = goods that do not have special specifications / particular nature such as garment, shoes, spare parts and others. Unitized = merging of small cargos into a single unit, so that their cargo handling (loading or unloading) can be done at once, as a single unit in a particular size/ dimension Port Dues = port fee charged for the use of port facilities and is not associated with a particular service in visited port.

• • •


Demurrage = certain amount of money paid by ship owners for the use of space at port or warehouse, at a certain time, usually while awaiting for clarification from Customs. This fee is also applied to delayed cargo handling (loading / unloading), from and to ship, containers, truck or trailer when exceeding the agreed time limit stipulated by destination port as the destination of a ship or cargo shipment.


243

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENS

Recommend Documents