DAFTAR ISI. SAJIAN UTAMA 4 Sidang I Tahun 2012 Dewan SDA Nasional Membahas Beberapa Agenda 7 Apa Komentar Anggota Dewan Dalam Sidang I Tahun 2012

DAFTAR ISI SUSUNAN REDAKSI Pengarah/Pembina : M. Hatta Rajasa Djoko Kirmanto Moch. Amron Luky Eko Wuryanto Purba Robert Sianipar Imam Anshori

4

SAJIAN KHUSUS 10 Raperpres Kebijakan Pengelolaan SIH3 Telah Disempurnakan

Dewan Redaksi/Penanggung Jawab : Budianto R. Eddy Soedibyo Syamsu Rizal Pemimpin Redaksi/Redaktur : Ade Satyadharma

SOROTAN 12 Dengar Aspirasi, Permasalahan Diindentifikasi 10

Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur : Fauzi Anggota Redaksi/Redaktur : Sardi Wawan Hernawan Sri Sudjarwati Widayati Penyunting/Editor : Ernawan Nugroho Joni Wahyudi Gamal Maulian

12

14

Alamat Redaksi : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Sekretariat Dewan Gd. Ditjen SDA Lt. VI Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7231083 Fax. (021) 7231083 e-mail : [email protected] [email protected] http://www.dsdan.go.id

INSPIRASI 14 Memasok Listrik Dari Laut NUANSA 18 Membangun Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Desa Nanggerang 20 Pengukuhan Anggota Dewan SDA Provinsi Kepri Dapat Menjadi Jembatan Koordinasi PSDA INFO SEHAT 23 Buah-buahan Penangkal Flu

Desain Grafis/Lay out : Ucu Susanto Bambang Indratno Nur Jayanto Sekretariat/Sirkulasi : Yetty Sugiarti Sadjimin Sukarna Heryana Hanny Handayani Kasimun Entis Amidjaya

SAJIAN UTAMA 4 Sidang I Tahun 2012 Dewan SDA Nasional Membahas Beberapa Agenda 7 Apa Komentar Anggota Dewan Dalam Sidang I Tahun 2012

18

T A J U K

K

TINDAK LANJUT KEBIJAKAN NASIONAL PSDA

ita sungguh bisa berbangga bahwasannya Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Jaknas PSDA) telah terwujud, dengan diterbtikannya Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2011. Namun, yang menjadi pertanyaan banyak pihak, apakan cukup dengan Jaknas PSDA ini dapat menjamin bahwa persoalan mendasar terkait dengan pengelolaan SDA di Indonesia bisa diatasi? Pertanyaan berikutnya, kapan kebijakan nasional PSDA dapat diimplementasikan? Sungguh ironis memang, kalau kita telah punya Kebijakan Nasional yang mengatur bagaimana pengelolaan SDA harus dijalankan, tetapi pengeloaan SDA itu sendiri mandek dan dilakukan seperti yang sudah berjalan selama ini. Sementara penyusun dan perumus Kebijakan Nasional ini adalah sebuah Dewan SDA Nasional yang kalau di belahan bumi yang lain didunia ini, Dewan SDA Nasional adalah Parlemennya Air di Indonesia, yang konon anggotanya adalah para menteri berjumlah 14 kementerian dan 2 lembaga/badan ditambah 6 Gubernur sebagai perwakilan daerah serta 22 orang dari organisasi dan asosiasi dibidang SDA, tentu tidak main-main…? Apa sejatinya yang dituangkan didalam Jaknas PSDA ini? Salah satu yang menonjol adalah upaya bagaimana didalam mengelola SDA itu dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dari sektor yang satu dengan sektor lainnya. Masing-masing tentulah telah menyadari bahwa air adalah sumber kehidupan yang perlu ditata dan diatur. Dengan demikian, maka persoalanya adalah tinggal siapa yang melaksanakan aturan itu, walaupun telah tertuang dan menjadi batasan sebagaimana pengaturannya. Dalam Sidang Pleno Dewan SDA Nasional I Tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 yang baru lalu, Dewan SDA Nasional telah menyepakati untuk menindaklanjuti Perpres Nomor 33 Tahun 2011 dengan menjabarkan Jaknas PSDA dalam suatu tindak lanjut yang implementatif, sehingga kebijakan itu tidak menjadi “macan kertas”, serta tidak dihiraukan oleh sektor-sektor yang dipinpin oleh para menteri yang terkait dengan pengelolaan SDA dan tergabung dalam keanggotaan Dewan SDA Nasional. Apalagi sebenarnya bahwa merekalah yang menyusun dan merumuskannya. Tindak lanjut itu diperkenalkan dengan sebutan Matrik Tindak lanjut Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, dimana didalamnya mengurai masing-masing kebijakan dan strategi yang tertuang didalam Kepres Nomor 33 tentang Kebijak Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi “siapa yang bertanggungjawab, apa yang dilakukakannya dn kapan pelaksanaannya”. Atau secara singkat bisa dijelaskan, siapa berbuat apa, serta kapan dilaksanakannya. Konkritnya, kebijakan dan strategi itu diurai menjadi kementerian mana yang bertanggungjawab, kapan dilaksaakan dinyatakan dengan jelas batasannya, apa outputnya dari kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga/badan dan skateholder itu, dan apa outcomenya yang akan dituju? Penjabaran ini sudah barang tentu terkait dengan rencana, program, dan kegiatan masing-masing kementerian dan lembaga/badan terkait serta skakeholder bidang SDA tanpa harus menambah beban uang negara. Namun justru mengoptimalkan rencana, program, dan kegiatan yang telah mereka buat, sehingga terarah pada sinerjitas dalam koordinasi dan pelaksanaannya. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi tumpang tindih sektor satu dengan yang lain, dan tidak merasa sektor satu lebih super dari sektor yang lain, tetapi justru mereka menyatu bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Jadi benar kiranya bila salah satu anggota Dewan SDA Nasional yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan didalam sidang Dewan SDA Nasional itu bahwa Matrik Tindak lanjut yang dijabarkan dari Jaknas PSDA adalah rencana aksi baik bagi anggota Dewan SDA Nasional dari unsur pemerintah maupun non-Pemerintah, dan mengajak para anggota Dewan SDA Nasional untuk mengisi matrik dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) dimasing-masing kementerian dan lembaga. Dengan memahami tekad para anggota Dewan SDA Nasional yang separuhnya adalah sederet menteri yang memimpin dan mengendalikan disektornya masing-masing, maka rakyat percaya mereka akan merubah paradigma pengelolaan SDA dengan gaya dan cara yang berbeda sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional PSDA. Semoga..!.

3

SAJIAN UTAMA

Sidang I Tahun 2012 Dewan SDA Nasional

Membahas Beberapa Agenda Sidang I tahun 2012 Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) yang sempat mengalami penundaan, akhirnya dapat dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta (6/2).

S

idang yang pimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan SDA Nasional, Ir. M. Hatta Rajasa, membahas beberapa agenda yang perlu di putuskan dan sepakati oleh para anggota Dewan SDA Nasional. Agenda tersebut antara lain, matriks tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA (Jaknas PSDA), rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2012, dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk penyiapan rekomendasi terhadap enam isu. Keenam isu tersebut adalah pencapaian target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s) di bidang penyediaan air minum, pe-

4

|| Bulletin Dewan Sumber Daya Air

l

ngurangan resiko kerugian akibat banjir, pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2,5 juta hektar, perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan, industry dan permukiman, serta isu mengenai peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air. Agenda Penting Dalam sidang tersebut, M. Hatta Rajasa menyatakan, bahwa ada 2 (dua) agenda penting yang akan dibahas. Pertama, matrik tindak lanjut Perpres No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, dan kedua adalah Rencana Kerja Dewan SDA Nasional tahun 2012 ini “Matriks tersebut cukup penting untuk diisi dan dilengkapi oleh setiap kementerian atau lembaga yang ter-

Februari - Maret 2012

kait dengan SDA, karena hal ini sebagai acuan bagi Dewan SDA Nasional dalam melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA. Kita harapkan bisa menuntaskan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya. Terkait dengan matriks tersebut, Ketua Dewan SDA Nasional menyampaikan bahwa, naskah Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA merupakan salah satu karya yang penyusunannya dilakukan oleh seluruh anggota Dewan SDA Nasional. “Naskah ini baru akan bermanfaat bagi masyarakat manakala kita semua yang telah merancang naskah ini secara aktif mengambil bagian dalam implementasinya,” jelas Hatta Rajasa. Sehubungan dengan hal itu, Hatta Rajasa mengatakan, bahwa para anggota Dewan SDA Nasional sudah cukup lama membahas dan mempersiapkan matrik tindak lanjut Jaknas Pengelolaan SDA. “Alhamdullillah matrik tersebut telah terhimpun di dalam naskah. Ten-

tunya hal ini akan kita jadikan sebagai acuan ke depan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasinya. Saya kira naskah ini tentunya sudah dibagikan,” ujar Hatta. Pada kesempatan tersebut, M. Hatta Rajasa juga menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya anggota Dewan SDA Nasional atau yang mewakili. Pertama, Prof. Ir. Peter Hehanusa yang mewakili Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meninggal pada tanggal 14 Agustus 2011, dan kedua Ir. Rapiali Zainuddin, Dipl. HE anggota dari Masyarakat Peduli Air (MPA) yang wafat pada tanggal 1 Januari 2012. “Kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan masing-masing agar para arwah anggota Dewan SDA Nasional yang telah wafat dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya, mengajak seluruh peserta sidang untuk mengheningkan cipta. Progress Tahun 2011 Sementara itu Direktur Jenderal

SDA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU), DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc selaku Sekretaris Dewan SDA Nasional menyampaikan laporannya mengenai progress pelaksanaan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional tahun 2011. “Pertama, mengawal naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) hingga menjadi Peraturan Presiden dan naskah ini telah disampaikan kepada Ketua Dewan SDA Nasional pada tanggal 16 Januari 2012,” tutur Amron. Kemudian progress yang kedua, mengenai sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA yang telah telah diselenggarakan di Kota Yogyakarta, Manado – Sulawesi Utara dan Pontianak – Kalimantan Barat. Sekretaris Dewan SDA Nasional menjelaskan, untuk progress ketiga mengenai penyusunan matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, menunggu hasil sidang pleno Dewan SDA pada hari ini.

“Progress keempat mengenai pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA. Hal ini menunggu matrik tindak lanjut pelaksanaan Jaknas Pengelolaan SDA di sahkan,” tutur Amron. Lebih lanjut dipaparkan Sekretaris Dewan SDA Nasional, bahwa progress kelima adalah mengenai pemantauan pembentukan Dewan SDA Provinsi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) dimana pada saat ini telah terbentuk 24 Dewan SDA Provinsi dan 31 TKPSDA WS. “Selanjutnya konsultasi yang terkait dengan pengelolaan SDA antara Dewan SDA Nasional dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), Dewan Energi Nasional (DEN), Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), telah terlaksana konsultasi pada tanggal 17 Nopember 2011,” ujarnya. Moch. Amron melanjutkan, mengenai identifikasi permasalahan pengelolaan SDA pada dua wilayah sungai lintas negara, yaitu WS Noelmina dan

Bulletin Dewan Sumber Daya Air

l

Februari - Maret 2012 ||

5

WS Sesayap. Untuk identifikasi permasalahan WS Sesayap telah terlaksana di Kota Tarakan-Kalimantan Timur pada tanggal 30 Nopember 2011. “Sedangkan identifikasi WS Noelmina, karena ada sesuatu hal dimana WS Noelmina belum siap dan yang telah siap adalah WS Benanain, maka identifikasi permasalahan pengelolaan SDA pada WS Benanain telah dilakukan di Kota Kupang – NTT pada tanggal 19 Desember 2011,” sebut Amron. Sedangkan berkenaan dengan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2012 Dewan SDA Nasional, Amron memaparkan, akan melanjutkan sosialisasi terkait dengan Perpres No.33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA untuk instansi tingkat provinsi yang belum menerima sosialisasi pada tahun 2011 dan juga akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA (Mutual Check-0). “Terkait dengan Raperpres Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada Tingkat Nasional, Sekretariat dan beberapa anggota Dewan SDA Nasional akan menga-

6


l

wal naskah sampai dengan ditetapkan oleh Presiden, akan menyusun matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SIH3, dan sosialisasi Perpres Kebijakan Pengelolaan SIH3,” ucapnya. Selain itu, juga disampaikan mengenai pemantauan dan evaluasi peraturan turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, serta pelaksanaan Keppres tentang Cekungan Air Tanah dan Keppres tentang Wilayah Sungai. Amron melanjutkan, mengenai pengelolaan SDA di WS lintas negara, pada tahun 2012 akan disiapkan bahan masukan Dewan SDA Nasional kepada delegasi Indonesia tentang permasalahan pengelolaan SDA pada WS Sesayap di Provinsi Kalimantan Timur dan WS Benanain di provinsi NTT, serta identifikasi permasalahan PSDA pada WS Noelmina di Provinsi NTT yang sempat tertunda. Selanjutnya Sekretaris Dewan SDA Nasional menjelaskan, bahwa rancangan rencana kerja Dewan SDA Nasional tahun 2012 berikutnya adalah mengenai penyiapan rekomendasi Dewan SDA Nasional terhadap enam isu. “Sehingga hal-hal yang perlu diputuskan dalam Sidang I Dewan SDA ini adalah persetujuan tentang Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2012, persetujuan Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA sebagai acuan bersama dalam pemantauan dan evaluasi, dan persetujuan pembentukan Pansus untuk Penyiapan Rekomendasi Dewan


SDA Nasional terhadap enam isu tersebut,” katanya. Kesepakatan Berdasarkan berbagai laporan, diskusi, dan masukan dari para peserta Sidang I tahun 2012 Dewan SDA Nasional, telah disepakati beberapa hal sebagai hasil keputusan Dewan SDA Nasional pada Sidang I tahun 2012. Pertama, telah menyepakati dan menyetujui atas rencana kerja Dewan SDA tahun 2012 dengan beberapa catatan, antara lain agar sosialisasi Perpres No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA terus ditingkatkan, baik dari sisi anggarannya maupun pesertanya. Kedua, matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA akan dibahas sekali lagi dalam dua minggu. Untuk itu Sekretariat Dewan SDA Nasional diharapkan aktif untuk mengundang semua stakeholder yang terlibat di dalam penyusunan matrik untuk melanjutkan diskusi, khususnya bagi kementerian atau lembaga yang belum menuntaskan penyusunan matriks tersebut untuk proaktif menyelesaikan matriks tersebut. Ketiga menyetujui usulan pembentukan Pansus untuk Penyiapan Rekomendasi Dewan SDA Nasional dengan penambahan dua isu lagi, yaitu mengenai tranportasi air dan pengelolaan SDA di perbatasan. Sementara mengenai Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada Tingkat Nasional juga disepakati untuk dilakukan penyempurnaannya dengan kementerian/ tim lembaga terkait. n

SAJIAN UTAMA

Apa Komentar Anggota Dewan Dalam Sidang I Tahun 2012 Terkait dengan pelaksanaan Sidang I tahun 2012 Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) pada tanggal 6 Februari 2012, beberapa Anggota Dewan SDA Nasional baik yang berasal dari unsur Pemerintah maupun unsur non-Pemerintah berkesempatan untuk menyampaikan masukan, tanggapan ataupun laporannya. Berikut beberapa komentar mereka terkait dengan agenda sidang tersebut. Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana – Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

Matrik Tindak Lanjut Agar In Line dengan RKP

S

aat menghadiri Sidang I tahun 2012 Dewan SDA Nasional, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana, menyampaikan beberapa hal terkait agenda yang dibicarakan dalam sidang tersebut. Menurut Armida, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama mengenai progress pelaksanaan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional tahun 2011, dan kedua, mengenai usulan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional 2012. Terkait dengan progress pelaksanaan Rencana Kerja 2011, Armida menyatakan, ada beberapa catatan, yaitu mengenai matrik tindak lanjut pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA, yang merupakan semacam rencana aksi, baik dari pemerintah maupun dari nonpemerintah. “Untuk pemerintah yang merupakan rencana aksi dari kementerian/lembaga, mohon betul-betul diisi agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) di masing-masing Kementerian/Lembaga masing,” katanya. Pasalnya, selama ini di Kementerian/Lembaga telah menyusun program kerja lima tahunan seperti RPJMN ataupun juga Renstra dan rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan dialokasikan pendanaannya melalaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Bagaimana supaya in line atau sinkron. Mohon perhatiannya. Kecuali mungkin ada tambahan yang sifatnya tidak bertentangan dan tidak ada implikasi anggarannya. Hal ini masih dimungkinkan,” pesan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Armida menyampaikan, kalaupun ada rencana aksi Ke-

menterian/Lembaga yang berimpilikasi pada anggaran, maka harus ada komitmen anggarannya, karena pengalokasian anggaran ini pembahasannya dengan DPR. “Jadi kalau di upfront ada komitmen, misalkan ada rencana aksi tertentu, katakanlah “a” begitu, lalu ada impilikasi anggaran sekian, nah…ini tidak dimungkinkan. Karena harus ada proses pembahasan tersendiri dengan DPR,” tuturnya. Namun untuk rencana aksi dari nonpemerintah berdasarkan matriks tindak lanjut yang diterimanya, menurut Armida, justru yang barangkali kurang. Diharapkan peran nonpemerintah ini bisa lebih banyak lagi, baik yang didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun masyarakatnya sendiri. “Kalau itu bisa juga menjadi penekanan dan perhatian dari anggota Dewan SDA Nasional unusr nonpemerintah, akan sangat baik. Hal ini juga termasuk yang akan disosialisasikan dan dikoordinasikan,” ujarnya. Sedangkan yang terkait dengan usulan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional tahun 2012, khususnya mengenai penyiapan Rekomendasi Dewan terhadap enam isu, Armida menyatakan, bahwa pihaknya paling tidak tahu persis salah satu isu tersebut. “Bahwa sudah ada road map untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Ini juga tentu harus di sinkronkan agar rekomendasi yang akan diberikan nantinya juga melihat road map ini,” jelasnya. Untuk isu-isu yang lainnya, Armida juga mengharapkan, agar rekomendasi yang akan diberikan Dewan SDA Nasional, bisa menyinkronkan dengan program-program pemerintah yang telah ada. “Jadi intinya adalah bagaimana ada suatu proses sinkronisasi yang cukup kuatlah untuk melaksanakan hal tersebut,” ucap Armida. n jon/faz/ad Bulletin Dewan Sumber Daya Air

l


7

Ir. H. Suswono, M.M.A – Menteri Pertanian

Ada Sekitar 190 Kabupaten Penghasil Beras

T

erkait dengan usulan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional tahun 2012, Menteri Pertanian, H. Suswono, menyampaikan bahwa dirinya mendukung dan menyepakati agar sosialisasi mengenai Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA

terus ditingkatkan. “Saya sepakat bahwa sosialisasi ini sangat penting ditingkatkan, terutama target peserta dan frekuensinya. Kalau menurut saya itu di Kabupaten malah, apalagi terkait dengan pencapaian surplus 10 juta ton beras,” katanya. H. Suswono menyampaikan, bahwa berdasarkan data yang tercatat, ada sekitar 190 Kabupaten yang merupkan daerah penghasil beras. Hal inilah yang menurutnya, mungkin bisa menjadi prioritas dalam kaitannya dengan sosialisasi tersebut. “Ini mengingat kepedulian mereka khususnya para bupati ratarata memang sangat rendah untuk mengamankan lahan pertaniannya. Indikasinya adalah dengan begitu mudahnya memberikan izin-izin lahan pertanian yang ada untuk dibangun perumahan, industri dan sebagainya,” ujarnya. Hal-hal inilah, menurut Suswono, akan mempengaruhi produksi pertanian yang ada dan juga bisa mempengaruhi tata pengaturan air dari sumber-sumber air yang telah dibangun, seperti waduk, bendung, situ dan lain sebagainya.

“Saya berharap dalam sosialisasi itu juga bisa dimasukan beberapa hal yang terkait dengan upaya mempertahankan lahan-lahan pertanian produktif. Karena investasi prasarana dan sarana yang dibangun tidak kecil, butuh biaya yang cukup besar. Jadi saya kira ini menjadi penting,” tutur Menteri Pertanian. Lebih lanjut Suswono menyampaikan, bahwa ada sekitar 1,5 juta hektar lahan pertanian yang indeks pertanamnya rata-rata masih di bawah 100 persen, sehingga bila ditingkatkan akan mempengaruhi produksi beras nasional. “Syukur-syukur bisa mencapai 200 persen. Hal ini tentu saja membutuhkan pengelolaan air yang optimal agar betul-betul bisa berkontribusi meningkatkan indeks pertanaman ini. Saya kira akan sangat membantu dalam pencapaian target surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014,” katanya. Suwono menambahkan, selain lahan pertanian produktif, juga ada lahan rawa yang bisa dikembangkan potensinya menjadi lahan pertanian. Menurutnya, paling tidak ada sekitar sejuta hektar lahan rawa yang potensial. “Untuk lahan rawa ini perlu perhatian untuk rekomendasi yang optimal mengenai tata air mkiro dilahan rawa ini. Hal tersebut perlu sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian dan juga Pemda. potensi juga cukup besar untuk lahan pertanian. Bila dimanfaatkan dengan baik, saya kira juga akan memberikan kontribusi kepada peningkatan produksi beras,” ungkapnya. n wid/sri/wwn

Ir. S. Indro Tjahyono – Anggota Dewan SDA Nasional (SKEPHI)

WS Sesayap, Hulu di Malaysia dan Hilirnya di Indonesia

P

ada Sidang I Dewan SDA Nasional tahun 2012, salah seorang Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah dari Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI), S. Indro Tjahyono, berkesempatan untuk menyampaikan laporan hasil kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan identifikasi permasalahan pengelolaan SDA WS Sesayap. Dalam laporannya, Indro menyampaikan, bahwa WS Sesayap secara politis dan geografis terpisah, dimana bagian hulunya berada di Malaysia dan hilirnya berada di Indonesia. Sehingga kegiatan yang dilakukan di hulu akan berdampak ke bagian hilirnya. Menurut Indro, ada beberapa permasalahan SDA di WS Sesayap. Antara lain, meningkatnya intensitas banjir di Kecamatan Sembakung – Kabupaten Nunukan karena pengelolaan daerah hulu yang buruk. “Di daerah hulu yaitu di Malaysia terdapat konversi lahan hutan menjadi perkebunan yang tidak terkendali, jebolnya tanggul, dan peningkatan run off di sana karena konversi lahan hutan mengakibatkan terjadi banjir di Indonesia,” katanya. Kemudian, adanya pencemaran air yang cukup parah akibat penggunaan herbisida dan pestisida untuk perkebunan, sehingga tanaman di wilayah Indonesia tidak bisa tumbuh dengan normal. “Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup lestari tidak diterapkan secara maksimal, baik di wilayah Malaysia atau juga di Indonesia sehingga hal tersebut bisa terjadi,” ujar Indro. Permasalahan lainnya, menurut Indro, adalah belum dimanfaatkannya potensi SDA untuk pembangkit tenaga listrik. Padahal menurutnya, kalau di lihat kebutuhan listrik di perbatasan itu sangat tinggi. “Pengadaan air minum juga masih sangat kurang, padahal masyarakat di perbatasan sangat membutuhkan layanan air bersih dan

8


l


pembangunan fasilitas untuk transportasi (air) masih terkendala oleh kebijakan konservasi dan kawasan lindung. Jadi disana ada kawasan konservasi dan kawasan lindung yaitu taman nasional,” ungkapnya. Indro menyempaikan, bahwa penggunaan air sungai oleh penduduk Indonesia, juga sangat terbatas. Pasalnya, terjadi kerusakan dan pencemaran di daerah hulu (Malaysia) akibat pertambangan, perkebunan, industri dan kegiatan pembangunan lain di wilayah Malaysia. Selanjutnya adalah prasarana dasar untuk membuka isolasi khususnya transportasi, baik sungai, darat, dan udara di wilayah Indonesia, masih belum mendukung kegiatan ekonomi dan pertanian masyarakat yang tinggal di perbatasan. Selain itu, S. Indro Tjahyono menyatakan, perlu dukungan infrastruktur untuk memperbaiki hubungan dagang masyarakat Indonesia dengan Malaysia (Border Trade), yaitu dengan membangun gudang di perbatasan, sehingga keuntungan masyarakat di wilayah kita - di Indonesia bisa lebih ditingkatkan. Indro juga melaporkan, bahwa koordinasi G to G antara Indonesia dan Malaysia memang sudah berjalan selama ini, tetapi belum mengakomodasi persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Misalnya saja, lalu lintas orang dan barang, persoalan kesenjangan hubungan antara ikatan kultural dan hubungan politis, tidak ada konsultasi dengan masyarakat perbatasan dalam menyusun agenda pembicaraan G to G dan koordinasi yang telah berjalan, belum efektif menjawab persoalan masyarakat di perbatasan. “Diharapkan sebenarnya identifikasi masalah ini akan menjadi bahan masukan nantinya bagi delegasi RI dalam perundingan G to G, agreement dengan pemerintah Malaysia dan mungkin nanti juga dengan Timor Leste,” paparnya. n har/sar/ad

Ir. Kuswanto Sumo Atmojo – Anggota Dewan SDA Nasional (LP3ES)

D

Dari 45 DAS di WS Benanain, 20 DAS Diantaranya Terkait Perbatasan

alam Sidang I tahun 2012 Dewan SDA Nasional, Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Kuswanto Sumo Atmojo, juga berkesempatan untuk meyampaikan laporannya terkait identifikasi permasalahan SDA di WS Benanain, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Kuswanto, WS Benanain 67 persen wilayahnya berada di Indonesia dan sisanya 33 pesern masuk dalam wilayah Timor Leste. WS Benanain ini meliputi 45 Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan yang DAS yang merupakan atau yang punya persoalan dengan perbatasan itu ada 20 DAS. “Ada sungai-sungai yang menjadi batas dan ada sungaisungai yang lintas batas. Berbeda dengan WS Sesayap, untuk WS Benanain ini ada yang berhulu di Indonesia berhilir di Timor Leste dan ada yang berhulu di Timor Leste berhilir di Indonesia, serta ada juga yang berhulu di Indonesia kemudian di tengah masuk ke wilayah Timor Leste dan hilirnya masuk lagi ke dalam wilayah RI. Jadi lebih komplek dari WS Sesayap,” katanya. Kuswanto menyampaikan, ada beberapa persoalan yang di identifikasi selama kunjungannya ke daerah tersebut, antara lain bencana banjir. Menurutnya, bencana banjir ini sekarang sudah menjadi bencana yang rutin tiap tahun, tetapi sebenarnya sampai sekarang umumnya masih hanya melanda wilayah RI. “Akan tetapi ke depan ini akan menjadi potensi konflik di wilayah yang bermasalah, karena beberapa sungainya juga berhilir di wilayah Timor Leste. Oleh karena itu, barangkali ini memerlukan antisipasi untuk persoalan banjir,” sebutnya. Lebih lanjut Kuswanto menyampaikan, bahwa batas fisik wilayah dua negara ini ada yang belum jelas, dan kesadaran masyarakat juga belum sepenuhnya terbentuk tentang makna tanda batas wilayah negara. “Ini bisa dimaklumi karena dahulu ketika belum berpisah, mereka adalah satu wilayah negara, sehingga masyarakat yang berada di wilayah perbatasan itu umumnya ada yang masih berhubungan ikatan keluarga, dan sebagainya. Sehingga mereka masih belum bisa menyadari arti batas negara di antara dua negara setelah dua negara ini dipisah,” ungkap Kuswanto. Ia melanjutkan, bahwa ketidak jelasan batas fisik tersebut diakibatkan antara lain oleh pergeseran palung sungai yang menjadi batas. Palung sungai ini bisa berubah, kemudian ketika berubah patoknya juga hilang dan menimbulkan keraguan tentang batas yang disepakati. “Oleh karena itu salah satu yang disarankan juga sebagai

antisipasi terhadap persoalan ini adalah menetapkan batas yang lebih pasti yang bisa mengatasi perubahan-perubahan palung sungai yang menjadi batas wilayah negara selama ini,” jelasnya. Persoalan lainnya adalah sengketa hak penguasaan tanah, karena pergeseran palung sungai yang menjadi batas wilayah dua negara. Hal ini sempat menimbulkan konflik di lapangan, karena ada satu petak tanah yang semula dulu masuk wilayah Timor Leste, kemudian ketika palung berubah dia menjadi wilayah RI. “Terjadi persoalan ketika tanah yang bersangkutan akan diolah yang kemudian oleh pihak Timor Leste tidak disepakati dan tidak disetujui. Inilah yang kemudian memunculkan konflik,” ujar Kuswanto. Selain itu, persoalan lainnya adalah aktivitas perdagangan sembako illegal yang terjadi hampir di sepanjang perbatasan di delapan kecamatan dengan berbagai cara. Hal tersebut masih merupakan suatu kebiasaan sampai sekarang. “Ada aktivitas lintas batas untuk berdagang sembako karena perbedaan harga antara dua wilayah ini,” imbuhnya. Juga terjadi kesenjangan kondisi prasarana publik antara dua negara yang berpotensi menimbulkan tarikan untuk menyeberang ke wilayah Timor Leste. Menurut Kuswanto, ada kemungkinan tidak semua daerah di sepanjang perbatasan itu kondisinya sama. “Artinya, ada wilayah-wilayah terutama yang kami temukan di dalam tinjauan lapangan, ada wilayah-wilayah di Timor Leste yang kondisi prasarana umumnya, seperti jaringan listrik dan air, tampak lebih baik dari wilayah RI. Seperti sebuah etalase dari halaman orang lain yang dilihat oleh masyarakat kita yang dapat menimbulkan semacam rasa keinginan untuk mendorong perpindahan ke negara seberang,” jelasnya. Begitu pula program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan, masih belum terkoordinasi dengan baik antarsektor dan keberlanjutannya pun tidak jelas. Kuswanto menyatakan, bahwa hal ini sebetulnya adalah masalah yang umum, tetapi ketika terjadi di perbatasan maka membuat daerah-daerah perbatasan itu menjadi semacam “akan ikut terlantar”. “Pada akhirnya, membuat kondisi kemajuannyapun tertinggal dari wilayah seberang. Jadi persoalan-persoalan secara umum di daerah perbatasan, belum menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat, sehingga dalam paparan yang kami dengarkan juga dari Bappeda, mereka akan memberi fokus secara lebih besar untuk masa yang akan datang,” kata Kuswanto. n sim/jon/ad. Bulletin Dewan Sumber Daya Air

l


9

SAJIAN KHUSUS

Raperpres Kebijakan Pengelolaan SIH3 Telah Disempurnakan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) pada Tingkat Nasional sebagaimana kesepakatan dalam Sidang I Tahun 2012 Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) tanggal 6 Februari 2012, telah selesai dibahas dan dituntaskan.

R

apat pembahasan yang difasilitasi Sekretariat Dewan SDA Nasional tersebut, berlangsung dalam dua kali pertemuan. Rapat pembahasan pertama berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 8 Februari 2012 dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Eddy Abdurrachman dan dilanjutkan pada rapat pembahasan kedua yang berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tanggal 10 Februari 2012 yang dipandu oleh Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT. Pelaksanaan rapat pembahasan ini dimaksudkan untuk menyinkronkan dan menyempurnakan kembali beberapa substansinya dengan beberapa sektor terkait dalam rangka penyusunan Rperpres Kebijakan Pengelolaam SIH3.

10


l

Seperti dalam rapat pembahasan pertama, dihadiri oleh utusan dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaanaan Umum (PU), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ketiga instansi terakhir inilah yang merupakan para pelaku untuk menyinergikan pengelolaan SIH3, yaitu Kementerian PU untuk hidrologi, BMKG untuk meteorologi dan Kementerian ESDM untuk hidrogeologi, dimana BMKG sebagai koordinator pengelolaan SIH3 sesuai kesepakatan dalam Sidang I Dewan SDA Nasional tahun 2011. Pembahasan Pada rapat pembahasan pertama penyempurnaan Raperpres tentang Kebijakan Pengelolaan SIH3


tersebut telah disepakati beberapa hal, antara lain subtansi pada batang tubuh pada Pasal 1 ayat (2) butir d mengenai kebijakan peningkatan pembiayaan menjadi kebijakan pembiayaan. Selain itu, pada Pasal 1 juga disepakati untuk menyebutkan jangka waktu Kebijakan Pengelolaan SIH3 sebagai arahan strategis pengelolaan data dan informasi H3, meski di dalam lampirannya sudah disebutkan. Pada Pasal 3 substansinya disempurnakan menjadi dua ayat, yaitu ayat (1) Dewan SDA nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan SIH3 dan ayat (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan SDA Nasional. Begitu juga di dalam lampiran Raperpres tersebut ada beberapa

hal yang disempurnakan, misalnya saja pada huruf B mengenai Kebijakan SIH3 dalam angka 4 juga disinkronkan dengan batang tubuhnya, dimana kalimat kebijakan peningkatan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3 menjadi kebijakan pembiayaan pengelolaan data dan informasi H3. Dari hasil pembahasan yang dilakuan dalam rapat penyempurnaan yang pertama ini, disepakati pula agar ada pertemuan lanjutan untuk menyisir kembali batang tubuh dan lampirannya. Kemudian, dalam rapat pembahasan kedua yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaanaan Umum (PU), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), juga telah disepakati beberapa hal. Umpamanya saja, pada batang tubuhnya di dalam konsideran menetapkan, ditambahkan kata informasi sehingga menjadi menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidromteorologi, Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional. Selanjutnya pada Pasal 1 di-

tambahkan satu ayat yaitu ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidromteorologi, Hidrogeologi pada Tingkat Nasional menjadi arahan strategis pengelolaan data dan informasi H3 sampai dengan tahun 2030. Di dalam lampirannya juga disempurnakan pada butir A mengenai Latar Belakang yang hanya menyebutkan butir-butir tantangannya, yaitu pertama, perubuhan iklim global dan meningkatnya instensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor. Kedua, perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan dan pemekaran wilayah. Ketiga, keragaman kondisi H3 wilayah kepulauan, dan keempat, globalisasi dan kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi. Selain itu juga ditambahkan adanya strategi untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dan mencantumkan pula tujuan dari Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada Tingkat Nasional. Salah satu strategi yang dicantumkan adalah meningkatan pengamatan data dan informasi H3 yang komprehensif dan intensif, baik dari waktu maupun parameter-

nya serta peningkatan kemampuan dalam melakukan prakiraan dan peringatan dini yang akurat dalam rangka melakukan adaptasi terhadap variasi dan perubahan iklim global. Sedangkan salah satu tujuan kebijakan ini yang disebutkan adalah untuk menyajikan informasi H3 dari berbagai instansi ke dalam pangkalan data (database) H3 yang terintegrasi ke dalam satu jejaring sebagai dasar pengelolaan SDA yang akurat, benar, tepat waktu dan berkesinambungan serta mudah diakses oleh berbagai pihak. n tim


l


11

SOROTAN

Dengar Aspirasi, Permasalahan Diidentifikasi

Tim Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) yang difasilitasi Sekretariat Dewan SDA Nasional berkunjung dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait ke Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur (7-9/12).

T

im anggota Dewan SDA Nasional yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Pola Pengelolaan SDA (PSDA) WS Lintas Negara ini, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional No. 138/KPTS/ DSDAN/X/2011 tentang Panitia Khusus Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2011. Tugas tim tersebut antara lain mencermati rancangan pola PSDA WS lintas negara yang disiapkan Balai

12


l

Wilayah Sungai (BWS) yang bersangkutan, menyampaikan substansi untuk perbaikan dan penyempurnaan rancangan pola PSDA WS lintas negara dan menyiapkan masukan untuk penyusunan perjanjian PSDA dengan negara yang bersangkutan. Tidak Menyusun Sendiri Dalam pengantar pertemuan ini, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Ir. Imam Anshori, MT menyampaikan, bahwa Dewan SDA Nasional dibentuk kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, di Bu-


lan Maret tahun 2009. Menurut Imam, tugas pokok dan fungsi Dewan SDA Nasional ini adalah membantu Presiden di dalam merumuskan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, termasuk juga untuk menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Negara sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. “Akan tetapi untuk Pola PSDA WS Lintas Negara tidak berarti Dewan SDA Nasional sendiri yang menyusunnya. Penyusunan pola tersebut dapat diprakarsai oleh instansi yang diberikan kewenangan mengelola SDA, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang dalam hal ini adalah BWS bersangkutan,” katanya. Adapun tujuan dari pertemuan ini, Imam Anshori melanjutkan, adalah untuk melaksanakan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kepentingan lintas negara dalam bidang SDA. “Oleh karena itu yang kami undang memang tidak seluruh wilayah kabupaten yang ada di provinsi ini. Hanya yang relevan dengan wilayah-wilayah di perbatasan saja dan terkait WS Benanain,” sebutnya.

Selain itu, Imam Anshori juga menyampaikan, bahwa pada hari ini memang tidak seluruh Anggota Dewan SDA Nasional bisa datang kesini, tetapi sudah menunjuk Pansus yang beranggotakan beberapa orang. Diantaranya yang hadir adalah dari unsur non pemerintah, yaitu Ir. H. Achmadi Partowijoto, CAE, PU-SDA, IPU, MAsr - Kemitraan Air Indonesia (KAI) dan Ir. Kuswanto - Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosisal (LP3ES). Sedangkan dari unsur Pemerintah adalah Baru Panjaitan, ST, MT dari Sub Direktorat Perencanaan Wilayah Sungai, Direktorat Bina Pentagunaan SDA – Ditjen SDA yang mewakili Kementerian PU. Lebih lanjut Imam Anshori menyatakan, kalau seluruh anggota Dewan SDA Nasional memang banyak. Dimana sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini adalah Menko Perekonomian dengan anggotanya sebanyak 16 menteri ditambah enam gubernur yang mewakili daerah, termasuk diantaranya Gubernur NTT. “Sehingga kehadiran Bapak Ir. Wayan Darmawa, MT - Kepala Bappeda ini juga sekaligus mewakili anggota Dewan SDA Nasional. Dan hasil identifikasi

ini nanti kami lakukan dengan cara mendengar apa yang menjadi aspirasi dari jajaran terdepan dari yang mengurus republik ini” kata Imam. Sehingga dari hasil identifikasi itu nanti, Imam Anshori menjelaskan, akan dibawa dan laporkan ke Sidang Dewan SDA Nasional yang dihadiri oleh para menteri-menteri dan anggota Dewan SDA Nasional lainnya. “Supaya bisa didiskusikan dan setelah itu ada rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden termasuk juga kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Luar Negeri,” tegas Imam. Kesimpulan Berdasarkan konsultasi dan diskusi yang dipandu salah seorang Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur non pemerintah, Ir. Kuswanto (LP3ES), telah disepakati beberapa butir kesimpulan sementara hasil identifikasi Permasalahan di wilayah perbatasan (Indonesia – Timor Leste) pada WS Benanain. Permasalahan tersebut, antara lain bencana banjir tahunan cenderung semakin meningkat dan menimbulkan dampak yang semakin parah, batas fisik wilayah dua negara belum jelas dan kesadaran masyarakat juga belum

sepenuhnya terbentuk tentang perbedaan dua wilayah Negara, serta sengketa hak penguasaan tanah karena pergeseran palung sungai yang menjadi batas wilayah dua negara. Selain itu, aktivitas perdagangan sembako illegal terjadi hampir disepanjang perbatasan di delapan kecamatan dengan berbagai cara, kesenjangan kondisi prasarana publik antara dua negara yang berpotensi menimbulkan tarikan untuk menyeberang ke wilayah Timor Leste, dan program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan masih belum terkoordinasi dengan baik antarsektor dan keberlanjutannya pun masih tidak jelas. n wid/sri/ad


l


13

INSPIRASI

Aris Kabul Pranoto

Memasok Listrik Dari Laut Indonesia Tanah Airku, Indonesia Raya Pujaan Bangsaku, Tanah Airku Yang Kaya Raya....Mengalir Sungai Berliku, Melalui Hutan Nan Menghijau, Menuju Ke Laut Biru, Serta Padi Berayun Mendesir, Dihempas Angin Yang Menderu...... Sepenggal syair lagu keroncong yang menyiratkan semangat nasionalisme dan kekayaan alam serta keindahannya, yang kaya raya sumber daya alam baik di darat maupun di laut.

N

amun demikian, pada tahun ini akibat kemarau panjang banyak sungai menurun debit airnya yang menyebabkan beberapa daerah mulai kekeringan dan sulit mendapatkan air di daratan untuk keperluan sehari-hari. Terlebih lagi untuk keperluan tenaga listrik, seringkali di beberapa daerah mengalami pemadaman secara bergiliran. Padahal potensi air laut dapat lebih dikembangkan dan dioptimalkan untuk beberapa keperluan di daratan. Untuk dapat mengetahui potensi air laut khususnya untuk pembangkit tenaga listrik sebagai energi alternatif, Kasubdit Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Pesisir, Kelautan dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir. Aris Kabul Pranoto, M.Si akan menuangkannya dalam tulisan berikut. Seperti diketahui, dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari laut. Namun, sampai saat ini belum memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan air di daratan. Sebetulnya,

14


l


energi laut dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik. Dengan adanya listrik yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air untuk menyedot air laut yang selanjutnya dengan sarana desilinasi air laut dapat diubah menjadi air minum maupun air bersih. Peluang pengembangan sumberdaya kelautan semacam ini dapat digunakan untuk mendorong berkembangnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melihat kenyataan diatas, lebih lanjut dalam tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada persoalan energi kelautan. Menghadapi tantangan masa kini dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin terbatas, lebih dari 70 persen energi listrik diproduksi dengan menggunakan bahan fosil batubara dan gas alam dengan jumlah terbatas dan hampir habis, mestinya saat ini sudah harus mengembangkan bentuk energi lain sebagai alternatif sumber energi Nah… sumber energi alternatif yang potensial seperti reaktor nuklir, solar cell, hydro, gelombang laut dan arus laut sudah saatnya untuk dikembangkan. Menjawab tantangan masa kini dan masa depan, ada peluang salah satu energi alternatif yang memiliki prospek bagus, yaitu energi arus laut pasang surut. Indonesia memilki potensi energi sebesar 240 MW dalam bentuk energi pasang surut, namun tak satupun yang telah dimanfaatkan. Profesor Safwan Hadi, dan kawan-kawan telah melakukan penelitian potensi energi arus laut berjudul “Studi dan pemetaan potensi energi bayu dan arus laut untuk pembangkit listrik rumah Indonesia”, Bandung, 2006, dismpulkan bahwa arus laut adalah pilihan energi terbaik. Gayung bersambut, sekelompok mahasiswa ITB dari ber-

bagai disiplin ilmu bergabung dalam T-File untuk menindaklanjuti hasil penelitian profesornya. Mereka telah berkarya mengembangkan inovasi teknologi energi listrik dengan memanfaatkan arus pasang surut menggunakan turbin tipe Gorlov yang lebih sesuai dengan kondisi perairan Indonesia yang memilki kecepatan arus relatif kecil, hanya dengan kecepatan arus setengah meter per detik turbin sudah mulai berputar. Bagaimana arus laut pasang surut dapat diubah menjadi energi listrik dan dapat memasok listrik dari laut ? Prinsip dasarnya adalah arus laut memiliki potensi energi kinetik yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Sistem konversi energi arus listrik menjadi energi mekanik poros oleh sudu turbin, yang selanjutnya diubah lagi oleh alternator menjadi energi listrik. Prinsip bekerjanya adalah mengubah energy kinetik yang dimiliki arus laut menjadi energi kinetik poros. Ada beberapa jenis turbin air laut yang berkembang saat ini, baik yang telah diujicoba atau masih dalam bentuk prototype. Perangkat turbin arus laut memiliki bagian utama berupa konstruksi penahan beban terbuat dari bahan galvanis logam tahan karat. Konstruksi ini menopang generator diatas turbin dan disangga dua pelampung disisi kiri-kanan. Setiap kali terjadi perubahan arus laut, dengan satu jangkar memungkinkan penyesuaian posisi turbin mengikuti arah arus. Secara teknis, sudah dikuasai teknologinya, sehingga seharusnya pengembangan energi arus laut ini selayaknya dapat dikembangkan dimasa kini dan masa depan, karena menawarkan kesempatan besar bagi pengembangkan ekonomi baru di pesisir dan lautan.

global dan gejolak harga minyak, energi alternatif ini mulai naik di atas permukaan. Energi terbarukan dapat sangat sesuai bagi negara berkembang. Di pedesaan dan daerah-daerah terpencil, transmisi dan distribusi energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil bisa sulit dan mahal. Memproduksi energi terbarukan secara lokal bisa menawarkan alternatif dalam memproduksi listrik. Proyek-proyek energi terbarukan di banyak negara berkembang telah menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat langsung berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan memberikan energi yang diperlukan untuk menciptakan usaha dan lapangan kerja. Teknologi energi terbarukan juga dapat membuat kontribusi langsung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Energi Baru Terbarukan Seiring dengan kesadaran masyarakat akan pemanasan Bulletin Dewan Sumber Daya Air

l


15

dengan memberikan energi untuk memasak, penerangan di malam hari dan penggunaan kebutuhan rumah tangga lainnya. Energi terbarukan juga dapat berkontribusi terhadap pendidikan, dengan memberikan listrik ke sekolah-sekolah yang berada di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sumber daya listrik. Berbeda dengan pasar energi konvensional, industri terbarukan sering membutuhkan sponsor untuk membantu pemerintah, menghasilkan momentum di pasar. Banyak negara telah mengimplementasikan insentif, seperti pajak pemerintah untuk subsidi, skema partial copayment dan berbagai rabat atas pembelian terbarukan, untuk mendorong konsumen beralih ke sumber energi terbarukan. Pemerintah harus memberikan dana untuk penelitian dalam teknologi terbarukan untuk membuat produksi lebih murah dan lebih efisien. Pengembangan program pinjaman yang merangsang terbarukan, memihak kekuatan-kekuatan pasar dengan tingkat pengembalian yang menarik, biaya penyebaran awal buffer dan menarik konsumen untuk mempertimbangkan dan membeli teknologi terbarukan. Saat ini sebagian besar energi alternatif yang berasal dari pabrik tenaga air besar dengan daya yang dihasilkan pada tahun 2006 adalah sekitar 770 GWh. Tapi dalam waktu dekat,

16


l


angka ini cenderung konstan karena tidak ada perbaikan besar di sektor ini, kecuali untuk Three Georges Dam di Cina. Di sisi lain, energi laut yang paling potensial sebagai sumber energi tetapi tidak banyak dan belum dieksplorasi. Oleh karenanya, hal itu menawarkan kesempatan besar untuk dikembangkan di masa depan. Pasar Energi Kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam energi lautan, tetapi belum dieksplorasi. Di sisi lain menurut statistik PLN, hanya 50% dari wilayah Indonesia telah mendapatkan listrik. Ini menjadi sangat kontras bila dibandingkan dengan kopndisi Indonesia yang berlimpah potensi energi. Dengan pengembangan energi laut, pantai ekonomi juga akan dikembangkan. Lebih dari 75% energi listrik diproduksi dengan menggunakan bahan bakar fosil, batubara, dan gas alam. Jumlah sumber daya tersebut terbatas dan hampir habis, sehingga kita harus mengembangkan bentuk energi lain sebagai alternatif sumber energi. Ada beberapa jenis sumber energi alternatif, seperti reaktor nuklir, angin, solar cell, hydro, gelombang laut, dan arus laut. Wilayah laut Indonesia memiliki potensi energi sebesar 240 MW dalam bentuk energi pasang surut, namun tak satu pun telah dimanfaatkan. Dengan 2/3 dari wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia seharusnya juga mengupayakan kebijakan energi alternatif energi dari arus laut. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa arus laut adalah pilihan energi terbaik. Kebutuhan listrik tumbuh setiap waktu, oleh karena itu kita harus mencari sumber energi alternatif untuk mengantisipasi hal itu. Ada beberapa sumber energi alternatif seperti disebutkan sebelumnya. Energi arus laut adalah salah satu sumber energi yang paling tepat untuk sebuah negara yang memiliki wilayah laut yang besar seperti Indonesia. Turbin Arus Laut Melihat dari potensi yang ada di Indonesia maka T-Files

Wilayah laut Indonesia memiliki potensi energi sebesar 240 MW dalam bentuk energi pasang surut, namun tak satu pun telah dimanfaatkan. Dengan 2/3 dari wilayahnya terdiri dari laut, Indonesia seharusnya juga mengupayakan kebijakan energi alternatif energi dari arus laut. menyumbangkan inovasi, pemikiran dan pemberdayaannya keahliannya secara langsung pada solusi solusi masalah energi Nasional. Kami percaya bahwa keberadaan lautan Indonesia yang luas merupakan sebuah jalan menuju solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi Indonesia yang merupakan teknologi khas Indonesia. T-Files sendiri berpusat di Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan, Jl. Ganesa 15 F Bandung. Arus laut memiliki potensi energi kinetik yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Sistem konversi energi arus laut merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk merubah energi potensial arus laut menjadi energi mekanik poros oleh sudu turbin untuk kemudian diubah lagi oleh alternator menjadi energi listrik. Prinsip utamanya adalah mengubah energi kinetik yang dimiliki arus laut menjadi energi kinetik poros. Ada beberapa jenis turbin arus laut yang berkembang saat ini baik yang telah diuji coba ataupun masih dalam bentuk prototipe. T-Files sendiri menggunakan turbin tipe Gorlov yang lebih sesuai dengan kondisi perairan Indonesia yang memiliki kecepatan arus relatif kecil. Pemilihan turbin Gorlov sebagai turbin pembangkit listrik tenaga arus air didasarkan atas karakteristik nya sebagai berikut: 1. Mempunyai efisiensi yang dikatakan paling tinggi dibandingkan turbin arus air lainnya, yaitu sebesar 35%. 2. Dapat mulai berputar (self-starting) pada kecepatan arus air yang rendah, yaitu mulai pada kecepatan 0,5 m/s menurut Taurino (2008)

3. Berputar pada arah yang sama walapun arah aliran air nya berbeda-beda. Hal ini merupakan kelebihan yang penting jika digunakan pada laut yang arah aliran nya dapat berubah-ubah seiring waktu. Karakteristik yang demikian didapat akibat turbin Gorlov menggunakan sudu turbin berupa airfoil yang mekanisme kerja nya berdasarkan gaya lift. 4. Tidak ada fluktuasi pada torsi nya. Hal ini disebabkan karena bentuk heliks pada sudu turbin yang melingkupi seluruh area keliling lingkaran, sehingga gaya yang bekerja pada turbin selalu kontinyu pada sudut putar berapapun. 5. Dapat digunakan tanpa adanya dam, sehingga relatif lebih ramah lingkungan. 6. Dapat dipasang dengan arah sumbu rotor horisontal maupun vertikal, sehingga dapat disesuaikan dengan luas area dan kedalaman perairan. Perangkat turbin arus laut memiliki bagian utama berupa konstruksi penahan beban terbuat dari bahan galvanis - logam tahan karat. Konstruksi itu menopang generator di atas turbin dan disangga dua pelampung di sisi kiri-kanan. Setiap kali terjadi perubahan arus laut, dengan satu jangkar memungkinkan penyesuaian posisi turbin mengikuti arah arus. Posisi turbin di bawah generator terbuat dari bahan serat ringan (fiberglass. Dari sisi ukuran, turbin arus laut tidak terlampau memakan tempat. Perangkat turbin yang dikembangkan berukuran panjang 4,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter, daya maksimal yang dapat dihasilkan dari desain ini adalah 10 kilowatt. Pembangkit listrik tenaga arus laut ini sendiri telah diuji cobakan di beberapa lokasi di Indonesia antara lain di sungai karawang, waduk jatiluhur, pantai mutiara Jakarta, nusa penida dan terakhir di sekotong Lombok yang bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Di sisi lain pengembangan pembangkit arus laut ini sangat memerlukan adanya data potensi arus laut secara detail. Sayangnya di Indonesia ini, masih kurang studi yang dilakukan berkaitan dengan studi kelayakan arus laut sebagai salah satu alternatif pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Salah satu lembaga yang masih aktif untuk melakukan studi arus laut adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) Bandung, dimana penelitian yang dilakukan juga terbatas pada bidang keilmuan saja. Indonesia memiliki potensi arus laut yang cukup besar dan banyak daerah yang belum menikmati jaringan listrik. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, swasta dan perbankan, diharapkan pembangkit listrik tenaga arus laut dapat menjadi salah satu solusi bagi daerah-daerah tersebut. n Bulletin Dewan Sumber Daya Air

l


17

NUANSA

Membangun Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Desa Nanggerang Salah satu Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) dari unsur non-Pemerintah, yaitu Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) melalui anggotanya PT. Tirta Investama, melaksanakan kegiatan kerjasama multi pihak dalam pengelolaan SDA. Kerjasama tersebut dilaksankan dalam bentuk kegiatan membangun sistem penyediaan air bersih di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi – Provinsi Jawa Barat.

D

engan jumlah penduduk sekitar 5.836 jiwa, mata pencaharian utama masyarakat Desa Nanggerang adalah bertani padi dan palawija serta berdagang. Secara tradisional masyarakat di tempat tersebut mendapatkan air bersih dari sumur gali, mata air dan sungai. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Desa Nanggerang yang berbukit, menyebabkan masyarakat harus turun terlebih dahulu ke lembah untuk mengambil air dari sungai dan mata air. Sedangkan untuk mendapatkan air dari sumur, masyarakat di daerah itu harus menggali kedalaman lebih dari 10 meter, tanpa adanya jaminan mendapatkan air.

18


l

Terlebih lagi pada musim kemarau, biasanya seringkali terjadi kekeringan di aliran sungai dan mata air yang ada, sehingga masyarakat Desa Nanggerang semakin kesulitan untuk mendapatkan air. Sulitnya akses terhadap air bersih ini, menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat serta menimbulkan risiko-risiko terjadinya penyakit yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Kemitraan Permasalahan kesulitan akses air bersih inilah yang menjadi salah satu alasan dipilihnya Desa Nanggerang sebagai salah satu lokasi sasaran dari pelaksanaan inisiatif kemitraan mul-


tipihak. Kemitraan multipihak adalah sebuah kerja bersama dalam pembangunan yang komprehensif di sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat. Kemitraan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (Pemerintah Pusat), Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pemerintah Daerah), PT. Tirta Investama (Swasta) dan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM). Dalam implementasi kegiatan ini, Kementerian Pekerjaan Umum berkontribusi dalam penyaiapan pengadaan pipa primer, tersier dan sekunder serta 1.350 unit water meter. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkontribusi dengan membuat bangunan captering (intake), bak pelepas tekan, tiga unit jembatan pipa, bak pembagi, lima bak reservoir dan pekerjaan penyambungan pipa HDPE. Sedangkan PT. Tirta Investama sendiri bersama-sama dengan mitra pelaksananya, yaitu Yayasan Pengembangan Citra Insan Indonesia (YPCII) berkontribusi dalam penyiapan masyarakat, penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, baik di tingkat masyarakat maupun sekolah, serta pengadaan aksesoris untuk jaringan dan meteran air dan pembangunan/renovasi untuk sarana jamban dan tempat cuci tangan di sekolah.

Pelaksanaan program AMPL di Desa Nanggerang ini, dimulai pada bulan Juli tahun 2010 dan berakhir pada Desember 2011yang terdiri dari lima kegiatan, yaitu persiapan masyarakat, pembangunan sarana air bersih, penguatan kapasitas Badan Pengelola Sarana Air Bersih, peningkatan kesadaran dan perilaku sanitasi dan higienitas masyarakat, serta pembangunan dan renovasi sarana jamban dan tempat cuci tangan. Dalam kegiatan persiapan masyarakat, dilaksanakan antara lain melalui sosialisasi program dari tingkat Desa sampai tingkat RW dan RT, MPA-PHAST, Base-line Survey, Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM), penyusunan rencana kerja masyarakat, pelatihan dasar keorganisasian dan pengenalan Teknologi Air Bersih Perpipaan yang diikuti oleh 21 peserta dari TKM, Pemerintah Desa, dan Karang Taruna, serta kunjungan belajar ke Kabupaten Sumedang yang diikuti oleh 19 peserta dari unsur masyarakat dan lima peserta dari perwakilan pemerintah daerah. Untuk pembangunan sarana air bersih yang bersumber dari area Taman Nasional Gede Pangrango, meliputi pembangunan bendung dan intake box, pipa transmisi dan distribusi, bak pembagi dan 1.130 sambungan rumah, serta 30 fasilitas umum dengan meteran air dan 30 fasilitas umum. Kegiatan penguatan kapasitas

Badan Pengelola Sarana Air Bersih, berupa pelatihan-pelatihan teknis dan manajemen, serta pendampingan dalam penentuan tarif, pembuatan aturan dan pengelolaan sistem air bersih. Peningkatan kesadaran dan perilaku sanitasi dan higienitas masyarakat dilaksanakan melalui pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), promo edukasi, pelatihan pengelolaan sampah , pelatihan pembuatan jamban sehat yang melibatkan kader-kader kesehatan desa, posyandu dan sekolah. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatoris, menarik dan memicu kreatifitas masyarakat. Sedangkan pembangunan dan renovasi sarana jamban dan tempat cuci tangan dilaksanakan di sekolah serta pengadaan media pendukung perubahan perilaku di posyandu dan sekolah. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program ini sangatlah tinggi. Sebagai salah satu contoh adalah kontribusi gotong royong warga untuk pengerjaan pemasangan pipa primer sampai tersier adalah: 6.985 HOK yang jika dikonversi dalam nilai rupiah adalah sebesar 6.985 x Rp.50.000 = Rp.349.250.000. Jerih Payah dan kerja keras bersama ini hasilnya segera terasa secara langsung oleh masyarakat dengan selesainya pekerjaan sistem penyediaan air bersih. Pada bulan Ramadhan 2011

yang bertepatan dengan musim kemarau, masyarakat Desa Nanggerang di beberapa kampung untuk pertama kalinya bisa menikmati air bersih tanpa perlu bersusah payah berjalan jauh dan mengantri bahkan pada malam haripun mereka bisa menikmatinya. Terkait dengan kegiatan kemitraan ini, sebagai bagian dari kesepakatan dengan Taman Nasional Gede Pangrango, masyarakat yang memanfaatkan air bersih dari kawasan taman nasional harus melakukan penghijauan di area taman nasional. Dengan adanya program dan kesepakatan ini tentunya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan dan sumber daya air di masa yang akan datang. n aspadin


l


19

NUANSA

Pengukuhan Anggota Dewan SDA Provinsi Kepri

Dapat Menjadi Jembatan Koordinasi PSDA Sebanyak 25 orang anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDAP) Kepulauan Riau (Kepri) yang terdiri dari 13 anggota berasal dari unsur pemerintah dan 12 anggota dari unsur non pemerintah dikukuhkan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Provinsi Kepri, di Kota Tanjung Pinang – Kepri (16/2)

P

engukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepri No. 563 tahun 2011 tertanggal 15 Desember 2011 tentang Dewan Sumber Daya Air Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2015. Dalam sambutan Gubernur Provinsi Kepri yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, DR.Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si disebutkan, bahwa pengukuhan anggota DSDAP Provinsi Kepri yang direkrut dari unsur pemerintah dan non pemerintah pada hari ini memiliki makna sangat tinggi khususnya para anggota yang dipilih karena telah memenuhi persyaratan normatif dan kualitatif yang tidak ringan.

20


l

“Disamping itu dewan ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan atas segala permasalahan yang timbul akibat air terhadap kebijakan yang dikeluarkan gubernur , dan diharapkan dapat menjadi jembatan koordinasi antarstakeholder, antardaerah, dan pemerintah pusat,” katanya. Terencana Menurut Gubernur Kepri, sebuah kebijakan tidak akan berarti apa-apa tanpa upaya untuk mewujudkannya dalam implementasinya. Dimana upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. “Hal ini untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan telah melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi, memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, serta tidak hanya ditujukan untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang,” tegasnya. Lebih lanjut disebutkan Gebernur Kepri, bahwa air yang cukup dan keringan, air yang jernih dan kotor, merupakan refleksi perilaku kita semua


dalam memanfaatkan anugerah dari Tuhan. “Tanpa kepedulian dan keterlibatan kita semua, maka krisis air akan menjadi keniscayaan.Krisis air dapat berwujud kekeringan ataupun banjir. Krisis air merupakan sahabat karib kemiskinan dan keterbelakangan. Krisis air dapat menjadi sumber ketegangan antarindividu, antarkelompok dan antardaerah,” sebutnya. Oleh karena itu, menurut Gubenur Kepri, tanpa pengelolaan SDA yang baik, maka kemakmuran rakyat tidak akan terwujud, akan tetapi justru banyak malapetaka yang akan datang. “Air adalah urusan semua orang. Sudah saatnyalah seluruh sektor bersatu-padu, bahu-membahu mewujudkan kepentingan bersama tanpa kecuali. Karena, manfaatnya untuk semua sektoral dan berkelanjutan untuk semua,” jelasnya. Gubernur Kepri juga berharap, setalah pengukuhan ini seluruh anggota Dewan SDA Provinsi Kepri periode 2011-2015 dapat langsung melakukan Sidang Perdana menyusun program kebijakan DSDAP Kepri. “Semoga Anggota DSDAP Kepri

DR.Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri

Pemerintah dan Non-Pemerintah Dapat Bersinergi

D

engan dikukuhkannya 25 anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Riau (DSDAP Kepri), banyak tugas-tugas yang menanti para anggotanya agar pengelolaan sumber daya air diprovinsi ini dapat dikelola dengan lebih baik lagi dan dapat lebih terintegrasi. Harapan serupa juga dikemukakan Suhajar Diantoro kepada Bulletin Dewan Sumber Daya Air, dimana dirinya berkeinginan pengelolaan SDA di Provinsi Kepri ini nantinya dapat lebih bersinergi antara pemerintah dan non-pemerintah. Menurut Suhajar, kalau disimak apa yang telah disampaikan dan diinformasikan sebelumnya, memang sudah jelas bahwa air itu pangkal kehidupan kita yang harus dijaga bersama-sama. “Sesuai dengan semangat desentralisasi sekarang ini dan perubahan paradigma penyelenggaraan bernegara, maka kita melibatkan semua pihak, bukan hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah dalam pengelolaan SDA. Karena itu kita harapkan justru kedua belah pihak ini dapat bersinergi dan sama-sama menjaga SDA, supaya program-program ke depan nanti betul betul terback-up bersama,” katanya. Suhajar menyatakan, setelah nantinya anggota DSDAP Kepri bekerja dan melaksanakan kegiatan untuk mengkoordinasikan berbagai hal terkait SDA, maka para anggota ini dapat memberikan berbagai saran, rekomendasi dan masukan kepada gubernur terkait permasalahn SDA. “Mereka yang tergabung dalam keanggotan DSDAP Kepri, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah juga dapat berperan aktif untuk menjaga dan melestarikan SDA di Kepri. Misalnya,

dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, baik dari segi integritas, loyalitas, komitmen terhadap perbaikan kinerja, kemampuan maupun etika dan moral untuk mewujudkan kesejahteraan masyaralat Provinsi Kepri,” tuturnya. Apresiasi Sementara itu sambutan dari Sekretaris Dewan SDA Nasional yang dibacakan Kepala Bagian Penyusunan Program – Sekretariat Dewan SDA Nasional, Syamsu Rizal, SE, CES, DEA, menyatakan, bahwa terbentuknya Dewan SDA Provinsi Kepri patut mendapat apresiasi. “Sesungguhnya tidak cukup mudah mengajak berbagai kalangan untuk berhimpun didalam sebuah wadah koordinasi guna memikirkan kondisi SDA di sekitar kita dalam rangka perumusan kebijakan, strategi, program dan rencana kegiatan guna menunjang kelang-

bagaimana menjaga keberadaan air, menjaga dan merawat bantaran sungai, menghindarkan pencemaran air dan sebagainya,” jelasnya. Mengenai isu lokal yang perlu mendapatkan perhatian, Suhajar menyatakan, bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum bagi warga di Pulau Bintan dan Pulau Batam memang butuh perhatian yang lebih intensif lagi. “Meskipun perencanaan dan studi-studi yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir ini sudah cukup baik, namun karena laju pertambahan penduduk yang terus meningkat yang akan menambah pasokan air baku, maka hal tersebut perlu perhatian serius,” ungkapnya. Terkait dengan hal itu, pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Ditjen SDA – Kementerian PU telah melaksanakan studi-studi untuk membangun tempat tampungan air, seperti waduk ataupun embung-embung. “Kita telah melaksanakan studi-studi untuk membangun waduk, bendungan ataupun embung sebagai tempat cadangan dan penampung air. Nantinya juga akan ada sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di lokasi bakal tempat penampung air itu untuk dapat pindah ke tempat lainnya,” katanya. Oleh karena itu, Suhajar berharap, DSDAP Provinsi Kepri bisa memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian isu-isu ini, khususnya mengenai rencana pembangunan tempat penampungan air dan relokasi penduduk. “Selama ini kita merasa bahwa dukungan masyarakat sangat diperlukan. Dengan masuknya beberpa tokoh masyarakat di dalam DSDAP Kepri ini kita harapkan pengelolaan SDA semakin kuat, semakin representatif, dan semakin dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ulasnya. n faz/ad/wwn.

sungan hidup kita semua,” katanya. Menurut Sekretaris Dewan SDA Nasional , terbentuknya Dewan SDA Provinsi Kepri ini merupakan bukti adanya komitmen terhadap ditegakannya asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan dan transparansi dalam pengelolaan SDA sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sekretaris Dewan SDA Nasional mengingatkan, hingga kini belum ada zat lain yang dapat menggantikan fungsi air. Dimana setiap tetes air yang tiap hari dikonsumsi , pasti beberapa saat kemudian akan dilepas kembali dalam keadaan tercemar dan pada akhirnya akan mencemari sungai, danau, dan muara. “Pengelolaan SDA bukan hanya mengenai kemampuan penyediaan air saja, melainkan juga berhubungan dengan upaya mengendalikan daya rusak

air agar resiko kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan hidupa dapat diminimalkan,” jelasnya. Selain itu Sekretaris Dewan SDA Nasional menyampaikan, bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telah menimbulkan pola penglolaan SDA yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan, baik secara horizontal maupun vertikal. “Munculnya berbagai isu dan per-


l


21

masalahan SDA sangat berhubungan erat dengan kinerja tiga bidang, yaitu bidang pengelolaan lahan atau ruang di daerah tangkapan air (watershed management), bidang penglolaan air di jaringan sumber air (water conveyance management), dan bidang pengelolaan air di tingakt penggunaan air (water use management),” tegasnya. Untuk bidang pengelolaan lahan atau ruang di daerah tangkapan air, seperti pengelolaan lahan dan hutan di daerah hulu, pengelolaan daerah resapan air, serta pengelolaan lahan di kawasan permukiman dan perkotaan. Bidang pengelolaan air di jaringan sumber air, seperti sungai, danau, cekungan air tanah, rawa –rawa, permukiman di tepian sungai dan danau, penambangan bahan galian di sungai, transportasi sungai, dan aktivitas sosial masyarakat di sekitar sumber air. Sedangkan di bidang pengelolaan air di tingkat penggunaan air, seperti

pengelolaan jaringan irigasi, sanitasi dan drainase perkotaan, pengelolaan air untuk industry, pengendalian pencemaran air, pencerdasan perilaku masyarakat pengguna air dan sebagainya. Lebih lanjut Sekretaris Dewan SDA Nasional mengemukakan, bahwa sistem koordinasi guna mewujudkan keterpaduan antar sektor yang berkiprah di tiga bidang itu sangatlah perlu dibangun untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat SDA. “Terlebih lagi bila dikaitkan dengan adanya tantangan pencapaian target MDG’s serta dampak perubahaniklim global, maka koordinasi yang dilakukan ini akan menjadi sangat penting,” ucapnya. Setelah dilangsungkan acara pengukuhan Anggota DSDAP Kepri tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan Kepala Bagian Penyusunan Program - Sekretariat Dewan SDA Nasional, Syamsu Rizal, antara lain

mengenai tugas dan fungsi DSDAP dan kegiatan-kegiatannya. Setelah itu, dilaksanakan rapat pertama DSDAP Kepri untuk menghimpun berbagai masukan mengenai pemasalahan terkait SDA di Provinsi Kepri dan saat yang bersamaan juga diberikan draft Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan DSDAP Kepri untuk dipelajari terlebih dahulu oleh para anggotanya, yang dalam pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih mendalam. n tim

Ir. Sigit Widyharto, M.Sc - Kepala Dinas PU Provinsi Kepri

Sekretariat DSDAP Kepri Akan Diperhatikan

Setelah dikukuhkannya keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Riau (DSDAP Kepri), maka untuk menjalankan aktivitasnya diperlukan Sekretariat DSDAP Kepri sebagai “jantung”nya wadah koordinasi pengelolaan SDA tersebut. Sigit Widyharto menyatakan, bahwa Sekretariat DSDAP Kepri seharusnya memang dapat segera dibentuk untuk dapat memfasilitasi segala aktifitas dari DSDAP Kepri agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. “Namun keinginan tersebut, saat ini masih terkendala oleh beberapa hal. Di sini memang kelemahannya, karena sumber daya manusianya masih terbatas, terutama untuk para pegawai di sektor sumber daya air,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepri ini. Demikian pula untuk lokasi ruang kantor Sekretariat DSDAP Kepri, menurut Sigit, juga perlu segera mendapatkan perhatian dari seluruh stakeholder SDA, khususnya perhatian dari Gubernur Kepri selaku Ketua DSDAP Kerpri untuk dapat segera menindaklanjutinya. “Meskipun demikian, pada saatnya nanti personil dan ruang kantor Sekretariat DSDAP Kepri masih akan di gabung di kantor Dinas PU Provinsi Kepri untuk sementara waktu. Kalau personilnya telah memadai, maka diharapkan nantinya mereka akan mempunyai ruang kantor tersendiri agar lebih focus dan itu akan lebih baik. Akan kita bahas di dalam rapat-rapat pembahasan berikutnya,” tuturnya. Sementara mengenai kebutuhan air baku untuk air minum masyarakat Provinsi Kepri, Sigit Widyharto menjelaskan, bahwa kebutuhan air baku untuk Pulau Batam diperkirakan sampai lima tahun ke depan memang masih tercukupi. Terlebih lagi di Pulau Batam secara keseluruhan memiliki 10

22


l


buah waduk yang tersebar dan dikelola oleh Otorita Batam. Seperti Waduk Nongsa, Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, Waduk Muka Kuning, Waduk Duri Angkang, Waduk P. Bulang Bintang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, dan Danau Mungga. “Namun untuk Pulau Bintan memang berbeda, ini kesulitan kita memang di daerah Tanjung Pinang. Tetapi sesuai rencana Pak Gubernur, kira-kira 2013-2014 nanti air baku itu sudah bisa kita ambil dari wilayah di sekitar Kabupaten Bintan,” ucapnya. Padahal ada beberapa sumber air baku yang cukup potensial untuk dimanfaatkan di Pulau Bintan. Misalnya, Danau Sei Pulai, air telaga, Sungai Kawal, Sungai Gesek, Sungai Kang Boi, Sungai Bintan, Sungai Engkang Anculai, Sungai Jago, dan sumber dari air hujan. “Memang beberapa telah dimanfaatkan, akan tetapi masih kurang optimal. Untuk itu, saat ini sedang dilaksanakan pengkajian yang lebih intensif lagi, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan air baku Kota Tanjung Pinang,” ungkapnya. Sedangkan terkait dengan program Pemerintah Pusat yang menargetkan produksi 10 juta ton beras pada tahun 2014, menurut Sigit, di Provinsi Kepri untuk jaringan irigasi yang ada, skalanya memang tidak terlalu besar. Berdasarkan catatan, di Provinsi Kepri terdapat lima Daerah Irigasi (DI), yaitu DI. Tapau seluas 1.505 Ha dan DI. Kelarik seluas 1.250 Ha berada di Kabupaten Natuna, DI. Jemaja seluas 1.200 Ha di Kab. Kepulauan Anambas, DI Bintan Bunyu seluas 700 Ha di Kabupaten Bintan, dan Kuala Raya seluas 400 Ha di Kab. Lingga. “Mungkin untuk program tersebut memang secara tidak secara siginifikan menunjang produski secara nasional, akan tetapi kita tetap akan meningkatkan produksi beras khususnya di Kabupaten Natuna,” tuturnya. n faz/riz/wwn

Buah-Buahan Penangkal Flu C

INFO SEHAT

uaca yang tidak bersahabat seperti akhir-akhir ini cenderung membuat tubuh rentan terhadap flu. Makan yang cukup dan bergizi kadang tak cukup untuk mencegahnya. Konsumsi buah segar yang benar bisa membantu mencegah flu. Buah apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi? Sering berubahnya cuaca belakangan ini membuat kondisi tubuh menurun. Makan makanan yang bergizi ternyata tak lantas membuat tubuh jadi kebal terhadap penyakit, khususnya flu. Tambahan asupan buah-buahan dalam makanan sehari-hari bisa membantu tubuh menangkal flu yang akan menyerang. Pasalnya, buah-buahan dapat membantu tubuh melawan virus dan bakteri yang menyerang tubuh apalagi di musim penghujan seperti ini. “Vitamin yang terdapat dalam buah menjaga kekebalan tubuh pada level yang tinggi, sehingga tubuh tak lekas rentan terhadap flu dan demam,” ujar Amy Howell, Ph.D, seorang ilmuwan di Rutgers University, New Jersey – Amerika Serikat. Buah juga menurunkan resiko terserangnya penyakit jantung dan kanker. Nah, berikut ini adalah 5 jenis buah-buahan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda: 1. Apel Sudah tak diragukan lagi kalau buah apel merupakan salah satu sumber antioksidant yang cukup populer saat ini. Antioksidan yang terkandung dalam satu buah apel sama dengan 1.500mg vitamin C. Selain itu, buah apel juga sarat akan flavanoid protective yang sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya serangan jantung dan juga kanker. 2. Pepaya Dengan 250% RDA dari vitamin C yang terdapat dalam buah pepaya ternyata dapat menghindarkan sistem tubuh kita dari demam. Kandungan beta-caroten, vitamin C dan juga vitamin E dalam pepaya mengurangi peradangan yang terjadi di dalam tubuh dan mengurangi timbulnya asma. 3. Cranberries Cranberries mengandung antioksidan yang cukup tinggi melebihi buah dan sayur pada umumnya. Satu sajian cranberrie memiliki kandungan antioksidan 5 kali lebih banyak dibandingkan brokoli. Cranberi merupakan probiotic alami yang membantu memperbanyak bakteri baik dalam tubuh dan melindunginya dari penyakit yang terbawa dari makanan. 4. Jeruk Bali Jeruk Bali sarat akan vitamin C, selain itu jeruk Bali mengandung senyawa alami yang disebut Limonoids yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Jenis jeruk bali merah adalah sumber yang sangat potensial untuk melawan kanker karena kandungan lycopennya. 5. Pisang Pisang menjadi salah satu sumber vitamin B6 tertinggi dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Pisang bisa mengurangi rasa letih, depresi, stres, dan insomnia(sulit tidur). Kandu-ngan magnesiumnya yang tinggi menjaga agar tulang kuat. Sedangkan potasium membantu mencegah serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Hmm..ternyata cukup mudah bukan mencegah tubuh terserang flu dan demam di musim penghujan seperti ini! Siapkanlah buah-buahan tadi sebagai pencuci mulut untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian dan mencegah terserangnya flu. Tentu saja, kita harus tetap barengi dengan istirahat dan olah raga yang teratur! n feringeblog.blogspot.com

KAMUS SDA • • • •

Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri. Pengelola sumber daya air adalh institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

Dermaga Pulau Bintan

DAFTAR ISI. SAJIAN UTAMA 4 Sidang I Tahun 2012 Dewan SDA Nasional Membahas Beberapa Agenda 7 Apa Komentar Anggota Dewan Dalam Sidang I Tahun 2012

Recommend Documents