DAFTAR ISI
I
KETENTUAN UMUM
II
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Bagian Kesatu
Penambahan Urusan Pemerintahan Konkuren
Bagian Kedua
Perubahan Urusan Pemerintahan Konkuren
III
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
V
KETENTUAN PERALIHAN
VI
KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN I
PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
LAMPIRAN II
PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...2016 TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren;
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Republik
Pemerintahan
Indonesia
Tahun
Daerah 2015
(Lembaran
Nomor
58,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.
Urusan Pemerintahan Konkuren, yang selanjutnya disingkat UPK
adalah
pemerintah
urusan pusat
pemerintahan
dan
daerah
yang
provinsi
dibagi
antara
dan
daerah
kabupaten/kota. 2.
Penambahan UPK adalah penetapan UPK yang sebelumnya tidak
tercantum
dalam
lampiran
undang-undang
yang
mengatur
mengenai
pemerintahan
daerah
yang
tidak
berakibat terhadap pengalihan UPK pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain. 3.
Perubahan UPK adalah penetapan perubahan UPK yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang tidak berakibat terhadap pengalihan UPK pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain.
4.
Pelayanan UPK adalah usaha yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk melayani masyarakat dan/atau perangkat daerah lainnya sebagai bentuk penjabaran dari setiap UPK yang
menjadi
kewenangan
daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota. 5.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
pemerintahan dalam negeri.
BAB II PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Bagian Kesatu Penambahan Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 2
urusan
(1)
Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan Penambahan UPK kepada Presiden.
(2)
Usulan Penambahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(3)
Usulan Penambahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus
memenuhi
prinsip
akuntabilitas,
efisiensi,
eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. (4)
Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memenuhi kriteria: a.
substansi UPK bukan merupakan UPK sebagaimana tercantum
dalam
lampiran
Undang-Undang
yang
mengatur mengenai pemerintahan daerah; dan b.
tujuan dan objek UPK bukan merupakan tujuan dan objek dari UPK sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 3 (1)
Daerah dapat mengusulkan Penambahan UPK yang menjadi kewenangannya kepada Menteri.
(2)
Menteri
mengoordinasikan
usulan
Penambahan
UPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Pasal 4 (1)
Penambahan UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(2)
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua Perubahan Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 5 (1)
Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan Perubahan UPK kepada Presiden.
(2)
Usulan Perubahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah
berkoordinasi
dengan
Menteri
dan
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait. (3)
Usulan Perubahan UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.
(4)
Selain memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memenuhi kriteria tidak mengubah atau menghilangkan substansi UPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang
yang
mengatur
mengenai
pemerintahan
daerah.
Pasal 6 (1)
Daerah dapat mengusulkan Perubahan UPK yang menjadi kewenangannya kepada Menteri.
(2)
Menteri
mengkoordinasikan
usulan
Perubahan
UPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Pasal 7 (1)
Perubahan UPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 8 Dewan pertimbangan otonomi daerah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal usulan Penambahan atau Perubahan UPK
terkait
dengan
permasalahan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
BAB III PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Pasal 9 (1)
Dalam pelaksanaan UPK yang menjadi kewenangan daerah, perangkat
daerah
pelaksanaan
melakukan
kebijakan,
perumusan
pelaksanaan
kebijakan, administrasi,
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah. (2)
Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyiapan rumusan produk hukum
daerah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. (3)
Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan program dan kegiatan terkait pelaksanaan Pelayanan UPK dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
(4)
Pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan data dan
informasi serta administrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan UPK.
(5)
Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyusunan laporan dan evaluasi keuangan dan kinerja pelaksanaan UPK secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangperundangan.
Pasal 10 (1)
Dalam pelaksanaan UPK yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan penyediaan Pelayanan UPK.
(2)
Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap setiap UPK yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I untuk UPK yang menjadi kewenangan provinsi
dan
Lampiran
II
untuk
UPK
yang
menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11 (1)
Dalam pelaksanaan UPK yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah
daerah
wajib
menyediakan
informasi
pemerintahan daerah yang berupa informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan Daerah. (2)
Pemerintah
daerah
dapat
menyediakan
informasi
pemerintahan daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)
Informasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(2) dikelola
dalam
sistem
informasi
pemerintahan daerah. (4)
Ketentuan
mengenai
pengelolaan
sistem
informasi
pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 12 (1)
Untuk
merumuskan
prioritas
pembangunan
dalam
pelaksanaan UPK yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka
mencapai
target
pembangunan
nasional,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah melakukan koordinasi teknis. (2)
Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinkronisasi
dan
harmonisasi
program
dan
kegiatan
pelaksanaan UPK antara kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah. (3)
Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan
oleh
Menteri
dengan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 13 (1)
Gubernur
sebagai
wakil
koordinasi
teknis
berupa
program
pemerintah sinkronisasi
pusat
melakukan
dan
harmonisasi
dan kegiatan pelaksanaan UPK
antara
daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota serta antara daerah kabupaten/kota
lingkup
daerah
provinsi
dalam
rangka
perumusan prioritas pembangunan untuk pencapaian target pembangunan daerah. (2)
Perumusan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi intensitas dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 14 (1)
Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13 terdiri atas: a.
koordinasi
teknis
tahap
perencanaan
pembangunan
teknis
tahap
pelaksanaan
pembangunan
tahap pengendalian
pembangunan
daerah; b.
koordinasi daerah;
c.
koordinasi teknis daerah; dan
d.
(2)
koordinasi teknis tahap evaluasi pembangunan daerah.
Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan tahapan proses.
Pasal 15 Koordinasi teknis tahap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya membahas: a.
penyelarasan sasaran dan target penyediaan pelayanan UPK yang menjadi kewenangan daerah;
b.
penentuan
beban
kerja
kabupaten/kota
dalam
mendukung pencapaian prioritas nasional; dan c.
penyelarasan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan setiap UPK.
Pasal 16 Koordinasi teknis tahap pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya membahas: a.
tindak lanjut hasil koordinasi teknis tahap perencanaan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
b.
strategi pencapaian keluaran secara terintegrasi; dan
c.
jadwal, lokasi, dan fokus kegiatan yang terintegrasi.
Pasal 17 Koordinasi teknis tahap pengendalian pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya
membahas
perbandingan
hasil
dan
sasaran serta penyesuaian perubahan pelaksanaan setiap UPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 Koordinasi
teknis
tahap
evaluasi
pembangunan
daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya membahas: a.
capaian
daerah
dalam
mendukung
pencapaian
target
pembangunan nasional; dan b.
perumusan tindak lanjut perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
Pasal 19 Ketentuan
lebih
perencanaan,
lanjut
mengenai
pelaksanaan,
koordinasi
pengendalian,
teknis dan
tahap evaluasi
pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri, yang ditetapkan
setelah
menyelenggarakan
dikoordinasikan urusan
dengan
pemerintahan
menteri
bidang
yang
perencanaan
pembangunan nasional.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20 Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan UPK, sepanjang tidak diatur secara
khusus
mengatur
dalam
mengenai
peraturan
perundang-undangan
keistimewaan
yang
dan
kekhususan
daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
tersebut.
Pasal 21 Pemerintah
Provinsi
melaksanakan
UPK
kabupaten/kota
Daerah
yang
menjadi
sebagaimana
kewenangan
dimaksud
provinsi
dalam
dan
Peraturan
Pemerintah ini.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22 Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya melaksanakan UPK yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 Pada
saat
peraturan
Peraturan
Pemerintah
perundang-undangan
ini yang
mulai
berlaku,
merupakan
semua
peraturan
pelaksanaan dari Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan
Urusan Daerah
Pemerintahan Provinsi,
dan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 24 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
I.
UMUM UPK merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah
pusat
dan
pemerintahan
daerah
untuk
melindungi,
melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pelaksanaan UPK didasarkan pada pembagian UPK antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
membuka peluang untuk dilakukan Penambahan UPK dan Perubahan UPK. Berkaitan dengan perubahan dan penambahan tersebut, RPP ini mengatur lebih lanjut mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Penambahan UPK dan Perubahan UPK.
Untuk pelaksanaan UPK yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan penyediaan Pelayanan UPK. Pelayanan tersebut menjadi dasar dalam penentuan program dan kegiatan baik bagi pemerintah provinsi maupun bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan setiap UPK. Pemenuhan atas penyediaan Pelayanan UPK dilakukan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah dan menjadi tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan Pelayanan UPK bagi pemerintah daerah selain sebagai tolok ukur pelaksanaan pembangunan daerah juga sebagai pengendalian terhadap target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dan
disesuaikan
dengan
kemampuan
daerah.
Sejalan
dengan
hal
tersebut,
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program
dan kegiatan pelaksanaan UPK
dengan daerah untuk
pencapaian target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis yang dibagi atas tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dalam satu kesatuan tahapan proses. Pelaksanaan UPK oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan UPK. Secara umum, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Penambahan UPK dan Perubahan UPK serta pelaksanaan UPK yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas.
Ayat 3 Yang
dimaksud
penanggung
dengan
jawab
“prinsip
akuntabilitas”
penyelenggaraan
suatu
adalah urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang
dimaksud
penyelenggara
dengan
suatu
“prinsip
urusan
efisiensi”
pemerintahan
adalah
ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang
dimaksud
penyelenggara
dengan
suatu
“prinsip
urusan
eksternalitas”
pemerintahan
adalah
ditentukan
berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
kepentingan
strategis
nasional” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tujuan dan objek UPK” adalah arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan UPK. Sebagai contoh, pada UPK yang menjadi kewenangan daerah
provinsi
pada
urusan
bidang
pendidikan,
suburusan manajemen pendidikan, tercantum urusan 'pengelolaan pendidikan menengah'. Jadi, tujuan dan objeknya adalah arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan pendidikan menengah oleh daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Yang
dimaksud
penanggung
dengan
jawab
“prinsip
akuntabilitas”
penyelenggaraan
suatu
adalah urusan
pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang
dimaksud
penyelenggara
dengan
suatu
“prinsip
urusan
efisiensi”
pemerintahan
adalah
ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Yang
dimaksud
penyelenggara
dengan
suatu
“prinsip
urusan
eksternalitas”
pemerintahan
adalah
ditentukan
berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Yang
dimaksud
dengan
“prinsip
kepentingan
strategis
nasional” adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan
ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Ayat (1)
Cukup jelas. Ayat (2)
Contoh
informasi
pemerintahan
daerah
selain
informasi
pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, antara lain, informasi pelayanan publik berupa maklumat pelayanan publik yang memuat antara lain, jenis pelayanan yang disediakan. Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Huruf a
Yang dimaksud dengan "dokumen pelaksanaan anggaran" antara lain Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
01.URUSAN BIDANG PENDIDIKAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2 Manajemen Pendidikan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pengelolaan pendidikan menengah.
b.
Pengelolaan pendidikan khusus.
PELAYANAN 4 a. Penyediaan satuan pendidikan menengah. b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah. c. Pengelolaan sistem perencanaan penyelenggaraan pendidikan menengah. d. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah. e. Penyediaan data dan informasi pendidikan menengah (satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pelaksanaan kurikulum). f. Evaluasi kompetensi peserta didik pendidikan menengah. g. Pembinaan peserta didik. h. Pembinaan penilaian prestasi kerja dan kepangkatan, peningkatan kualifikasi akademik, dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. i. Persiapan penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian mutu satuan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan. j. Pemberian penghargaan dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah. k. Pengendalian organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. a. Penyediaan satuan pendidikan khusus. b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khusus. c. Pengelolaan sistem perencanaan penyelenggaraan pendidikan khusus d. Penyediaan pendidik dan tenaga
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN
e.
f. g. h.
i.
j. k. 2.
Kurikulum
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.
a. b. c. d. e.
4 kependidikan pada pendidikan khusus. Penyediaan data dan informasi pendidikan khusus (satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pelaksanaan kurikulum). Evaluasi kompetensi peserta didik pendidikan khusus. Pembinaan peserta didik. Pembinaan penilaian prestasi kerja dan kepangkatan, peningkatan kualifikasi akademik, dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan khusus. Persiapan penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian mutu satuan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pemberian penghargaan dan pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus. Pengendalian organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus. Analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya dan identifikasi muatan lokal. Pengintegrasian kompetensi dasar kedalam muatan pembelajaran yang relevan. Pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Penyusunan silabus dan buku teks pelajaran. Supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3.
Akreditasi
Tidak Kewenangan.
Ada
4.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemindahan pendidik a. Penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per dan tenaga mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan kependidikan lintas pendidikan sesuai dengan norma, standar, daerah kabupaten/kota prosedur, dan kriteria. dalam 1 (satu) Daerah b. Penataan, pemerataan, dan pemindahan provinsi. pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
kependidikan sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria. 5.
6.
Perizinan Pendidikan
Bahasa dan Sastra
norma,
a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Layanan perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Layanan perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
02.URUSAN BIDANG KESEHATAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2 Upaya Kesehatan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN a.
b. c.
2.
Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
4 Penyediaan layanan UKP rujukan daerah provinsi/lintas kabupaten/kota, meliputi perencanaan, pemenuhan kesiapan akses layanan rujukan, ketersediaan kebutuhan tempat tidur per penduduk termasuk pengelolaan obat, vaksin, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), suplemen kesehatan program nasional dan buffer stok provinsi sesuai standar. Pendampingan dan penyediaan tenaga dalam rangka akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Perencanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui pembentukan pusat pelayanan publik 119.
b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.
Penyediaan layanan UKM daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota melalui upaya promotif dan preventif yang terintegrasi terhadap faktor resiko kesehatan masyarakat sesuai standar.
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah provinsi.
Perencanaan, pendayagunaan, dan penguatan kapasitas SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah provinsi.
Fasilitasi penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi.
NO 1 3.
4.
SUB URUSAN 2
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
PELAYANAN a. b.
4 Layanan penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK. Pendampingan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan terhadap PBF Cabang, cabang PAK, PAK, sarana produksi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
Penerbitan Izin UKOT dan pendampingan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan terhadap UKOT sesuai standar. Penguatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
03.URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Sumber Daya Air (SDA)
2.
Air Minum
3.
Persampahan
4.
Air Limbah
5.
6.
Drainase
Permukiman
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten/kota Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
PELAYANAN 4 a. Pengelolaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi. b. Penyediaan bangunan pengendali daya rusak air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
Penyediaan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan provinsi.
a. Penyedian SPAM lintas kab/kota. b. Pengoperasian dan pemeliharaan SPAM lintas kab/kota.
Perencanaan dan Penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota.
Pengelolaan dan a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik lintas pengembangan sistem kabupaten/kota. air limbah domestik b. Pengoperasian dan pemeliharaan regional. prasarana dan sarana air limbah domestik lintas kab/kota. a. Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan dan drainase yang terhubung langsung pengembangan sistem dengan wilayah sungai kewenangan drainase yang provinsi. terhubung langsung b. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase yang dengan sungai lintas terhubung langsung dengan wilayah daerah sungai kewenangan provinsi.
kabupaten/kota. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di
Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di kawasan strategis daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
kawasan strategis daerah provinsi. 7.
Bangunan Gedung
8.
Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9.
Jalan
10.
Jasa Konstruksi
11.
Penataan Ruang
a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
Penetapan bangunan gedung kepentingan strategis daerah provinsi.
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan jalan provinsi.
Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi.
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi.
untuk
Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
Penyediaan jalan provinsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelatihan tenaga ahli konstruksi.
Penyelenggaraan sistem informasi konstruksi cakupan daerah provinsi.
jasa
a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi. b. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi. c. Penyediaan Informasi Penataan Ruang. d. Pemberian pembinaan bidang penataan ruang. e. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. f. Pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat provinsi. g. Penyediaan insentif dan disinsentif bidang penataan ruang. h. Pemberian sanksi pelanggaran
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4 penataan ruang tingkat provinsi. i. Penyediaan kebutuhan PPNS Bidang penataan ruang di tingkat provinsi. j. Pengawasan pelaksanaan penataan ruang provinsi, kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. k. Pelayanan pengaduan masyarakat dalam penataan ruang. l. Kerjasama bidang penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota. m. Rekomendasi penetapan raperda RTRW kabupaten/kota dan rencana rinci kabupaten/kota.
04.URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Perumahan
2.
Kawasan Permukiman
3.
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.
5.
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah provinsi.
PELAYANAN 4 Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana provinsi.
Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.
kawasan permukiman Penataan dan a. Penataan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha peningkatan kualitas sampai dengan di bawah 15 (lima kawasan permukiman belas) ha. kumuh dengan luas 10 b. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha (sepuluh) ha sampai sampai dengan di bawah 15 (lima dengan di bawah 15 belas) ha. (lima belas) ha. Tidak Ada Kewenangan.
Penyelenggaraan PSU permukiman.
Penyediaan dan permukiman.
pengelolaan
PSU
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
05. URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Bencana
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN a.
b.
c.
4 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lintas daerah kabupaten/kota. Pelayanan petugas Polisi Pamong Praja kepada masyarakat dan badan hukum agar tidak melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pelayanan inspeksi peralatan proteksi massa. Penegakkan Perda dan Penegakan Perkada melalui Pemberlakuan Sanksi yang diatur dalam peraturan daerah. Penegakan Peraturan daerah secara non yustisial oleh satuan polisi Pamong Praja provinsi, penegakan perda secara yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
b. Penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur.
a.
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
Pembinaan teknis operasional PPNS Provinsi.
Penanggulangan bencana provinsi.
a.
b.
b.
c.
d.
e.
f.
Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah provinsi selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana provinsi. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana antar provinsi, kabupaten/kota dalam provinsi dan kabupaten/kota lintas provinsi. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman bencana atau bahaya bencana pada wilayahnya. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayah provinsi.
3.
Kebakaran
Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
a.
b.
c.
d. e.
Penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada wilayah provinsi selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan pencegahan dan penaggulangan kebakaran di wilayah provinsi. Penyediaan informasi rawan kebakaran (Peta dan Sistem Informasi Kebakaran), serta Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Pendampingan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran antar provinsi, kabupaten/kota dalam provinsi, dan kabupaten/kota lintas provinsi.
06.URUSAN BIDANG SOSIAL
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Pemberdayaan Sosial
2.
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3.
Rehabilitasi Sosial
4.
Perlindungan dan JaminanSosial
UPK KEWENANGAN PELAYANAN DAERAH PROVINSI 3 4 a. Penerbitan izin a. Penerbitan izin pengumpulan pengumpulan sumbangan lintas daerah sumbangan kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah lintas daerah Provinsi. kabupaten/kota b. Pengendalian izin pengumpulan dalam 1 (satu) sumbangan lintas daerah daerah provinsi. kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. b. Pemberdayaan a. Pemberdayaan potensi sumber potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan kesejahteraan provinsi. sosial provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga provinsi. c. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat provinsi.
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/ kota asal. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yang memerlukan rehabilitasi pada panti.
Penerimaan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan/atau korban perdagangan orang dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.
a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang
a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial. b. Pengendalian izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI
Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome) lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi pada panti meliputi: a. penyandang disabilitas; b. anak; c. lanjut usia; dan d. tuna sosial.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 tua tunggal.
b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.
PELAYANAN
a.
b.
5.
6.
7.
Penanganan Bencana
Taman Makam Pahlawan
Sertifikasi dan Akreditasi
Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.
Tidak Ada Kewenangan.
a. b.
4 dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial. Penyampaian usulan perubahan data fakir miskin di daerah provinsi kepada menteri yang menangani urusan di bidang sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang penanganan fakir miskin. Pengelolaan data fakir miskin di daerah provinsi sosial yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang Penanganan fakir miskin. Penyediaan dan penyaluran kebutuhan dasar bagi korban bencana provinsi. Pemulihan trauma (dukungan psikososial) bagi korban bencana provinsi.
Pemeliharaan taman makam nasional provinsi meliputi:
pahlawan
a. pemeliharaan komponen utama taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi; b. pemeliharaan komponen penunjang taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi; dan c. pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional provinsi.
07.URUSAN BIDANG TENAGA KERJA
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
`
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Penempatan Tenaga Kerja.
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi. b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah. d. Pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi. a. Pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi. d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah provinsi. e. Pengesahan Rencana Penggunaan
PELAYANAN a. b. c. d.
a. b. c.
d. e.
4 Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi. Pemberian dukungan akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja. Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah. Pengukuran produktivitas yang meliputi pengukuran individu, pengukuran mikro kepada perusahaan menengah, dan perusahaan makro.
Layanan antar kerja. Penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 1) Penerbitan izin kantor cabang pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; 2) Pelayanan pengesahan perjanjian kerja; 3) Pelayanan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI lintas kabupaten/kota; dan 4) Pelayanan kepulangan TKI dari debarkasi ke kabupaten/kota daerah asal TKI. Penerbitan perpanjangan RPTKA yang tidak mengandung perubahan dalam 1 wilayah provinsi. Penerbitan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Hubungan Industrial
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi. f. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi. c. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah
PELAYANAN 4
a. b. c.
a.
b.
Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan. Pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan. Penyelenggaraan informasi sarana hubungan industrial.
Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan dengan memfasilitasi perundingan bipartit. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan melalui mediasi hubungan industrial.
Layanan penetapan upah minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
Pengawasan Ketenagakerjaan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
PELAYANAN 4
a. b. c.
Penyelenggaraan informasi norma ketenagakerjaan kepada perusahaan dan tenaga kerja. Pemeriksaan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja. Pengujian norma ketenagakerjaan di perusahaan dan tempat kerja.
08.URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Kualitas Hidup Perempuan
Perlindungan Perempuan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi. a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga
PELAYANAN 4 Pelaksanaan upaya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender lingkup daerah provinsi.
Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan kader perempuan, serta pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan lingkup daerah provinsi.
Pemberian edukasi kepada para pihak sebagai upaya dan strategi pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan lingkup daerah provinsi.
Pemberian rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan lingkup daerah provinsi.
Pemberian dukungan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Kualitas Keluarga
4.
Sistem Data Gender dan Anak
5.
Pemenuhan Hak Anak (PHA)
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi. a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 lingkup daerah provinsi.
Pemberian Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) mengenai kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak kepada kader dan pengurus organisasi kemasyarakatan lingkup daerah provinsi.
Pemberian rujukan lanjutan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak lingkup daerah provinsi.
Penyediaan data gender dan anak lingkup Pengumpulan, pengolahan, analisis daerah provinsi. dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi a. Pelembagaan Pelaksanaan upaya pemenuhan hak Anak PHA pada dalam seluruh kebijakan dan program pada lembaga lembaga pemerintah, non pemerintah dan pemerintah, dunia usaha lingkup daerah provinsi. nonpemerintah, dan dunia usaha
NO
SUB URUSAN
1
2
6.
Perlindungan Khusus Anak
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 tingkat daerah provinsi. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 Pemberian dukungan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak lingkup daerah provinsi.
a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
Pemberian edukasi sebagai upaya dan strategi pencegahan terhadap kekerasan pada anak lingkup daerah provinsi.
b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
Pemberian rujukan lanjutan berbasis hak anak bagi anakyang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah provinsi.
Pemberian dukungan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah provinsi.
09.URUSAN BIDANG PANGAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Penyelenggaraa n Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian
Penyelenggaraa n Ketahanan Pangan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
c.
d.
Penanganan Kerawanan Pangan
4
Penyediaan Pengelolaan infrastruktur pangan dan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan. seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi. a. Penyediaan dan Pengendalian pasokan dan harga pangan penyaluran pokok atau pangan lainnya dalam rangka pangan pokok atau pangan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
b.
3.
PELAYANAN
a.
lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi
Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi.
Penjaminan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Penyebarluasan informasi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi melalui berbagai media.
Penyediaan peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
Keamanan Pangan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN 4
Pengendalian kerawanan pangan provinsi. Penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup daerah dalam provinsi.
Pelaksanaan Penjaminan dan pengendalian keamanan pengawasan pangan segar yang beredar lintas daerah keamanan pangan kabupaten/kota. segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota.
10.URUSAN BIDANG PERTANAHAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Izin Lokasi
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN
Pemberian izin lokasi a. lintas daerah b. kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah c. provinsi. d.
4 Perencanaan izin lokasi untuk penanaman modal/investasi. Fasilitasi pelaksanaan dan pengendalian izin lokasi untuk penanaman modal/investasi. Usulan pembatalan dan penyelesaian izin lokasi untuk penanaman modal/investasi. Fasilitasi penyelesaian permasalahan izin lokasi untuk penanaman modal/investasi.
2.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.
a. Persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah. d. Layanan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil.
3.
Sengketa tanah garapan
Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a. Perencanaan penyelesaian sengketa tanah garapan yang belum pernah dilekati hak atas tanah (belum terdaftar) lintas kabupaten/kota. b. Penanganan dan penyelesaian sengketa tanah garapan yang belum pernah dilekati hak atas tanah (belum terdaftar) lintas kabupaten/kota.
4.
Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi.
a. Persiapan penyelesaian masalah dampak sosial karena permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan daerah provinsi. b. Penyelesaian masalah dampak sosial karena permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan daerah provinsi.
5.
Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam
a. Pelaksanaan pemberian akses reform. b. Fasilitasi pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah guntai (absentee). c. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah obyek reforma agraria (land reform) asal tanah kelebihan maksimum dan tanah guntai (absentee).
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
1 (satu) daerah provinsi. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
6.
Tanah ulayat
7.
Tanah kosong
a. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
8.
Izin membuka tanah Penggunaan Tanah
Tidak ada Kewenangan Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
9.
PELAYANAN 4
a. Pemetaan tanah ulayat lintas kabupaten/kota. b. Fasilitasi penetapan dan penatausahaan tanah ulayat lintas kabupaten/kota. c. Fasilitasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota. a. Perencanaan pemanfaatan tanah kosong. b. Fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan tanah kosong. c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan tanah kosong.
a. Perencanaan penggunaan tanah provinsi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). b. Fasilitasi penetapan dan perubahan penggunaan tanah provinsi c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan penggunaan tanah provinsi.
11.URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP NO 1 1.
2.
3.
SUB URUSAN 2
Perencanaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4.
Keanekaragama n Hayati (Kehati)
5.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pengakuan
6.
7.
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi. KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) provinsi. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN 4
Penyediaan Pengelolaan provinsi.
Rencana Perlindungan dan Lingkungan Hidup daerah
Penyediaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk K/R/P tingkat daerah provinsi.
a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup daerah provinsi. b. Pemeliharaan lingkungan hidup daerah provinsi. c. Pengendalian perubahan iklim.
Pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat daerah provinsi.
a. Pengelolaan pengumpulan limbah B3 tertentu daerah provinsi. b. Pengendalian penanganan limbah B3 tertentu.
Pembinaan dan Pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang pengawasan terhadap izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan usaha dan/atau oleh pemerintah daerah provinsi. kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. a. Penetapan
Penetapan pengakuan;
NO 1
SUB URUSAN 2
keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN 4 a. MHA; b. kearifan lokal atau pengetahuan tradisional; c. hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional; dan d. hak MHA,
terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
b. Peningkatan a. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas MHA, keterampilan masyarakat hukum adat kearifan lokal terkait PPLH. atau b. Penyediaan sarana/prasarana pengetahuan peningkatan kapasitas MHA, kearifan tradisional dan lokal, atau pengetahuan tradisional hak kearifan dan hak kearifan lokal atau lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA pengetahuan terkait dengan PPLH daerah provinsi. tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 8.
Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9.
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
10.
Pengaduan
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi. Penyelesaian
Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian pengaduan
NO 1
11.
SUB URUSAN 2 Lingkungan Hidup
Persampahan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi; b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah kabupaten/kota. Penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
PELAYANAN 4
masyarakat terkait izin usaha lingkungan hidup, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota.
a. Operasionalisasi penanganan sampah di TPA/TPST Regional. b. Pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada kondisi khusus.
12.URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Pendaftaran penduduk Pencatatan sipil
3.
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
4.
Profil Kependudukan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4
Tidak Ada Kewenangan Tidak Ada Kewenangan
Penyusunan profil kependudukan provinsi.
a. b.
c.
Penyediaan kebijakan profil perkembangan kependudukan skala provinsi. Penyajian data dalam bentuk profile perkembangan kependudukan, yang menggambarkan kondisi kependudukan (kuantitas, kualitas, mobilitas, dan perlindungan penduduk) di suatu daerah baik kondisi saat ini, sebelumnya maupun kedepan. Penyajian proyeksi penduduk skala provinsi.
13.URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO
SUB URUSAN
1 1.
2 Penataan Desa
2.
Kerjasama Desa
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat. Fasilitasi kerja sama antar desa dari daerah kabupaten/ kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN a. b.
a.
b.
3.
Administrasi Pemerintahan Desa
Tidak Ada Kewenangan
4.
Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/ kota.
a. b.
c.
d.
e.
f.
4 Kebijakan tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa. Penyediaan layanan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan kerja sama pembangunan, ekonomi, sarana dan prasarana, sumber daya alam, serta pengembangan kapasitas kawasan perdesaan dari daerah kabupaten kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi. Fasilitasi kebijakan kerjasama antar desa dan kawasan perdesaan dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan sosial dasar masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Fasilitasi pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
14.URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NO 1 1.
2.
SUB URUSAN 2 Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana (KB)
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
PELAYANAN 4 a. Penyediaan rancangan induk pengendalian penduduk. b. Penyediaan materi pendidikan kependudukan sesuai dengan kearifan lokal.
b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi.
a. Penyediaan peta perkiraan pengendalian penduduk tingkat provinsi. b. Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan.
a. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal.
Penyediaan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB dan PK sesuai dengan kearifan budaya lokal.
b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB.
Fasilitasi pelayanan, pembinaan pemberdayaan kesertaan ber KB.
dan
NO 1 3.
SUB URUSAN 2 Keluarga Sejahtera (KS)
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pengelolaan pelaksanaan desain Program Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4.
Standardisasi dan Sertifikasi
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4 Pembinaan program ketahanan kesejahteraan keluarga.
dan
Pelayanan pembinaan dan pemberdayaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan.
15.URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.
PELAYANAN 4
Pengelolaan dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ provinsi. Pengelolaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
Penyelenggaraan terminal penumpang tipe B.
Pengelolaan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.
Pengendalian hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. Pengelolaan dan pengendalian audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.
g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
i.
Pengelolaan dan pengendalian rencana umum
Penetapan
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota. j.
PELAYANAN 4
jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi. k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
l.
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu)
Pengelolaan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
2.
Pelayaran
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN 4
n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kotad alam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi,dan pelabuhan
Pengendalian usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi.
Pengendalian usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi, dan lintas batas.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 internasional. c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang bersangkutan. d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi. e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. f.
Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan
PELAYANAN 4
Pengelolaan dan pengendalian trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang bersangkutan.
Pengelolaan dan pengendalian penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengendalian usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
PELAYANAN 4
g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
h. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkunga Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional.
Pengelolaan dan pengendalian rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional.
i.
Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
Pengelolaan dan pengendalian pembangunan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.
j.
Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Pembangunan dan pengendalian pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
3. 4.
Penerbangan Perkeretaapian
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 daerah provinsi. k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional. l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional. m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional. n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan regional.
PELAYANAN 4
Pengendalian usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.
Pengendalian pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.
Pengendalian pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.
Pengendalian pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
Pengendalian reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.
Pengendalian perizinan pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.
Tidak Ada Kewenangan a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
Pengelolaan dan pengendalian rencana induk perkeretaapian provinsi. Pengendalian usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah
PELAYANAN 4
kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) daerah provinsi.
Pengelolaan dan pengendalian kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.
Pengendalian operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pengendalian jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.
Pengendalian pengadaan perkeretapian khusus, penetapan jalur kereta jaringannya melebihi kabupaten/kota dalam provinsi.
atau pembangunan izin operasi, dan api khusus yang 1 (satu) daerah 1 (satu) daerah
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
PELAYANAN 4
16. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1 1.
2.
3.
SUB URUSAN 2
Penyelenggaraa n, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika Informasi dan Komunikasi Publik
Aplikasi Informatika
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Tidak Ada Kewenangan
Pengelolaan informasi komunikasi pemerintah provinsi.
dan publik daerah
a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah provinsi. b. Pengelolaan egovernment di lingkup pemerintah daerah provinsi.
PELAYANAN 4
a. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah provinsi. b. Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi. c. Layanan pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah provinsi. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah di tingkat provinsi.
a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan provinsi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). b. Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Provinsi melalui pemanfaatan TIK.
17.URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
3.
Badan Hukum Koperasi Izin Usaha SimpanPinjam
Pengawasan dan Pemeriksaan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Tidak Ada Kewenangan a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN 4
Layanan izin usaha simpan pinjam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Layanan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang meliputi penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelembagaan, dan penerapan sanksibagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
NO 1 4.
5.
SUB URUSAN 2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah yang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi masyarakat yang akan berkoperasi dan berkedudukan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM bagi koperasi (Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola) yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. a. Pembinaan pendidikan perkoperasian.
6.
Pemberdayaan danPerlindunga n Koperasi
7.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,dan Usaha Mikro (UMKM)
8.
Pengembangan
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pengembangan usaha
kepada dan
lembaga pelatihan
Pemberdayaan, perlindungan, dan pembinaan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil.
Peningkatan skala usaha.
NO
SUB URUSAN
1
2
UMKM
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.
PELAYANAN 4
18.URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
3.
4.
Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kerja Sama Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal
Pelayanan Penanaman Modal
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi. b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.
PELAYANAN 4
Kebijakan fasilitas dan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.
a. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi. b. Penyediaan peta potensi pelaku usaha dan sektor usaha provinsi yang siap dimitrakan dan dipromosikan kepada penanam modal.
Tidak Ada Kewenangan Penyelenggaraan a. Penyusunan strategi promosi penanaman modal provinsi. promosi penanaman b. Fasilitasi peminatan Penanam Modal di modal yang menjadi wilayah provinsi. kewenangan daerah c. Penerimaan misi/kunjungan pengusaha provinsi. untuk menanamkan modal dari dalam dan/atau luar negeri. d. Penyiapan pameran, bahan, dan sarana promosi. Pelayanan perizinan a. Konsultasi perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. dan nonperizinan b. Penerbitan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu terkait penanaman modal yang pintu: menjadi kewenangan provinsi. a. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundanganundangan menjadi kewenangan
c. Pemberian fasilitas dan insentif yang menjadi kewenangan provinsi. d. Fasilitasi pengaduan terkait dengan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
5.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6.
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 daerah provinsi.
PELAYANAN 4
Pengendalian a. Pemantauan realisasi investasi yang menjadi kewenangan provinsi. pelaksanaan b. Fasilitasi penyelesaian masalah dalam penanaman modal rangka pelaksanaan penanaman modal yang menjadi atas perizinan yang diterbitkan oleh kewenangan daerah provinsi. provinsi. c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban penanaman modal di daerah. d. Pencabutan/pembatalan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. e. Pembinaan dan pengembangan dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) provinsi. Pengelolaan data dan a. Pengolahan dan penyajian data dan informasi perizinan dan nonperizinan di informasi perizinan daerah provinsi. dan nonperizinan penanaman modal b. Pengintegrasian sistem pengolahan data dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang terintegrasi pada dengan provinsi dan nasional. tingkat daerah c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem provinsi. Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
19.URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Kepemudaan
Keolahragaan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembanganpe muda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi.
PELAYANAN 4 a. Pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan, kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum. b. Pembinaan pemuda dalam peningkatan Imtaq dan Iptek, kapasitas moral dan intelektual dan kemandirian ekonomi. c. Pendampingan kegiatan kepemudaan.
a. Pengembangan kepemimpinan pemuda. b. Pengembangan kepeloporan pemuda. c. Pembinaan organisasi kepemudaan. d. Pengembangan kewirausahaan pemuda. e. Kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional di provinsi. f. Promosi dan penghargaan bagi pemuda yang berpotensi dan memperoleh prestasi dibidang kepemudaan bagi kader kabupaten/kota (organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa). g. Bantuan akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. b. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus. d. Pembinaan dan pengembangan sentra dan sekolah khusus. a. Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah provinsi. b. Pembinaan olahraga prestasi. c. Pembinaan cabang olahraga unggulan.
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi. c. Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan olahraga pengembangan prestasi tingkat nasional. olahraga prestasi tingkat nasional. d. Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan organisasi
pengembangan tingkat daerah provinsi. organisasi olahraga tingkat daerah provinsi. 3.
Kepramukaan
Pembinaan dan Pembinaan dan pengembangan organisasi pengembangan kepemudaan dan kepramukaan. organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi. 20. URUSAN BIDANG STATISTIK
NO
SUB URUSAN
1 1.
Statistik Dasar
2
2.
Statistik Sektoral
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
Tidak Ada Kewenangan Penyelenggaraan Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan statistik sektoral di diseminasi data statistik sektoral lingkup lingkup daerah provinsi. provinsi.
21.URUSAN BIDANG PERSANDIAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2. 3.
Persandian untuk Pengamanan Informasi
Akreditasi dan Sertifikasi Analisis Sinyal
UPK KEWENANGAN PELAYANAN DAERAH PROVINSI 3 4 a. Penyelenggaraan a. Pengelolaan dan perlindungan informasi persandian untuk milik pemerintah daerah. pengamanan b. Penyelenggaraan operasional persandian informasi untuk pengamanan informasi milik pemerintah pemerintah daerah. daerah provinsi. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi. Tidak Ada Kewenangan Tidak Ada Kewenangan
Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
22.URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN NO 1 1.
2. 3.
SUB URUSAN 2
Kebudayaan
Perfilman Nasional Kesenian Tradisional
UPK KEWENANGAN PELAYANAN DAERAH PROVINSI 3 4 a. Pengelolaan a. Penyediaan layanan pengelolaan kebudayaan yang kebudayaan yang masyarakat masyarakat pelakunya lintas daerah pelakunya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah daerah provinsi. kabupaten/kota b. Penyediaan sarana dan prasarana dalam 1 (satu) pengelolaan kebudayaan. daerah provinsi. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola kebudayaan. d. Penyediaan data dan informasi pengelolaan kebudayaan. b. Pelestarian tradisi a. Penyediaan layanan pelestarian tradisi yang masyarakat yang masyarakat penganutnya lintas penganutnya daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) lintas daerah daerah provinsi. kabupaten/kota b. Penyediaan sarana dan prasarana dalam 1 (satu) pelestarian tradisi. daerah provinsi. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari tradisi. d. Penyediaan data dan informasi pelestarian tradisi. c. Pembinaan a. Penyediaan layanan pembinaan lembaga adat lembaga adat yang penganutnya lintas yang daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) penganutnya daerah provinsi. lintas daerah b. Penyediaan sarana dan prasarana kabupaten/kota pembinaan lembaga adat. dalam 1 (satu) c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas daerah provinsi. tenaga pembina lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. d. Pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada satuan pendidikan. e. Penyediaan data dan informasi lembaga adat. Tidak Ada Kewenangan layanan pembinaan Pembinaan kesenian a. Penyediaan kesenian yang masyarakat pelakunya yang masyarakat lintas daerah kabupaten/kota. pelakunya lintas b. Penyediaan sarana dan prasarana daerah kabupaten/ kesenian. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas kota. pelaku seni. d. Pelaksanaan
revitalisasi
seni
yang
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN
e.
4.
Sejarah
Pembinaan sejarah lokal provinsi.
f. a. b. c. d.
5.
Cagar Budaya
a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.
a. b. c. d.
b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.
e. a. b. c. d.
c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi.
a. b. c.
6.
Permuseuman
Pengelolaan museum a. provinsi.
b. c. d. e. f.
4 hampir punah. Penyediaan data dan informasi kesenian (pelaku, karya, kegiatan, dan komunitas/lembaga seni). Publikasi kegiatan kesenian. Penyediaan layanan pembinaan sejarah lokal provinsi. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sejarah lokal. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga sejarah. Penyediaan data dan informasi sejarah lokal. Penyediaan layanan penetapan cagar budaya peringkat provinsi. Penyediaan sarana dan prasarana registrasi cagar budaya. Pembentukan tim ahli cagar budaya di provinsi. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tim ahli cagar budaya. Publikasi penetapan cagar budaya. Penyediaan layanan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga cagar budaya. Penyediaan data dan informasi cagar budaya. Pengendalian penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi. Penyediaan data dan informasi cagar budaya yang akan dibawa ke luar daerah provinsi. Penyediaan sarana dan prasarana penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi. Penyediaan layanan pengelolaan museum provinsi. Pengendalian penerbitan izin pendirian museum kabupaten/kota. Penyediaan sarana dan prasarana museum dan fasilitas pengunjung museum. Penyediaan data dan informasi koleksi museum. Pelaksanaan revitalisasi museum. Penyediaan dan peningkatan kapasitas
NO
SUB URUSAN
1
2
7.
Warisan Budaya
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4 tenaga pengelola museum.
23.URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Pembinaan Perpustakaan
UPK KEWENANGAN PELAYANAN DAERAH PROVINSI 3 4 a. Pengelolaan a. Layanan pengembangan koleksi bahan perpustakaan perpustakaan. tingkat daerah b. Layanan perpustakaan. provinsi.
c. Layanan pelestarian bahan perpustakaan. d. Layanan pemberdayaan perpustakaan untuk masyarakat. e. Layanan pembinaan perpustakaan. b. Pembudayaan Layanan fasilitasi dan dukungan pembudayaan gemar membaca kegemaran membaca masyarakat. tingkat provinsi.
2.
3.
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
daerah
a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi. Tidak Ada Kewenangan
Layanan penghimpunan karya cetak dan karya rekam dalam rangka pelestarian.
Layanan penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. Layanan pelestarian naskah kuno di daerah provinsi. Layanan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.
24.URUSAN BIDANG KEARSIPAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Pengelolaan Arsip
UPK KEWENANGAN PELAYANAN DAERAH PROVINSI 3 4 a. Pengelolaan arsip a. Pembinaan pengelolaan arsip dinamis kepada pencipta arsip secara dinamis sistematis meliputi penciptaan, pemerintahan penggunaan dan pemeliharaan, serta daerah provinsi dan penyusutan arsip. Badan Usaha Milik b. Pembinaan kelembagaan kearsipan. Daerah (BUMD) c. Pembinaan sumber daya manusia provinsi. bidang kearsipan. d. Pembinaan prasarana dan sarana kearsipan. e. Pengawasan kearsipan. b. Pengelolaan
arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi, organisasi politik tingkat daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat daerah provinsi.
Pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan dengan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik.
c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat provinsi.
Pengelolaan simpul jaringan provinsi.
NO 1 2.
SUB URUSAN 2
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pemusnahan arsip
4.
Akreditasi dan Sertifikasi Formasi Arsiparis
4
Pemusnahan arsip dilaksanakan terhadap dilingkungan arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah Pemerintah Daerah habis retensinya dan berketerangan provinsi yang dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi memiliki retensi di Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundangbawah 10 (sepuluh) undangan yang melarang, dan tidak berkaitan tahun. dengan penyelesaian proses suatu perkara.
b. Perlindungan
3.
PELAYANAN
dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi. c. Penyelamatan arsip Perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kabupaten/kota. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dilaksanakan terhadap arsip milik negara terhadap arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga dan arsip vital.
Tidak Ada Kewenangan
-
Tidak Ada Kewenangan
-
Penjaminan keselamatan dan keamanan arsip satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.
Menjamin arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Penyelamatan terhadap arsip yang dicari keberadaannya dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.
NO 1 5.
SUB URUSAN 2
Perizinan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi.
PELAYANAN 4
Penyelenggaraan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi dalam rangka menyediakan akses dan layanan arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
25.URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN NO
SUB URUSAN
1
2
1.
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil.
2.
Perikanan Tangkap
PELAYANAN 4
a. Penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. b. Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola pemerintah daerah, serta konservasi jenis ikan dan ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Pengawasan terhadap pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. d. Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengendalian pengelolaan sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan masyarakat, serta pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil.
a. Penyediaan dan pengelolaan data dan a. Pengelolaan informasi sumber daya ikan. penangkapan ikan b. Penyediaan prasarana dan sarana di wilayah laut usaha perikanan tangkap untuk sampai dengan 12 pemenuhan kegiatan penangkapan mil. dan/atau pengangkutan. b. Penerbitan izin Pengendalian usaha di bidang perikanan usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan. tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
lokasi pembangunan c. Penetapan lokasi a. Penyediaan pelabuhan perikanan. pembangunan serta b. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan pelabuhan perikanan. pelabuhan c. Penjaminan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. perikanan yang memenuhi standar nasional.
3.
Perikanan Budidaya
4.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengolahan dan Pemasaran
5.
6.
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Pengendalian pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Tidak Ada Kewenangan
a. Pengendalian usaha pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penyediaan induk dan benih serta pelayanan kesehatan ikan air payau dan laut.
Pengendalian dan penyediaan identitas kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. a. Pengendalian usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penyediaan layanan pengujian mutu dan keamanan pangan produk perikanan.
NO 1
SUB URUSAN 2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Perikanan
7.
Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4
26.URUSAN BIDANG PARIWISATA NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Destinasi Pariwisata
2.
Pemasaran Pariwisata
3.
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
a. Pengelolaan daya a. Perencanaan daya tarik wisata provinsi. tarik wisata provinsi. b. Pengembangan daya tarik wisata provinsi. c. Monitoring dan audit daya tarik wisata provinsi. b. Pengelolaan kawasan a. Perencanaan kawasan strategis pariwisata strategis pariwisata provinsi (=lintas kabupaten/kota). provinsi. b. Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi. c. Monitoring dan audit kawasan stategis pariwisata provinsi. c. Pengelolaan destinasi a. Perencanaan destinasi pariwisata provinsi. pariwisata provinsi. b. Pengembangan destinasi pariwisata provinsi. c. Monitoring dan audit destinasi pariwisata provinsi. d. Penetapan tanda Pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata daftar usaha lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) pariwisata lintas daerah provinsi. daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pemasaran pariwisata a. Pemasaran pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri. dalam dan luar negeri data dan penyebaran daya tarik, destinasi dan b. Penyediaan informasi pariwisata provinsi, baik dalam kawasan strategis dan luar negeri. pariwisata provinsi. c. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata daerah. Penyediaan sarana dan prasarana dalam Penyediaan sarana dan setiap tahapan pengembangan kegiatan prasarana kota kreatif.
ekonomi kreatif/rantai nilai/proses ekonomi kreatif yang terdiri dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi, terhadap 16 subsektor ekonomi kreatif, aktor (pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis), serta daya ungkit (forward and backward linkage).
Penyediaan sarana dan prasarana untuk Pelaksanaan peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.
27.URUSAN BIDANG PERTANIAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Sarana Pertanian
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
a. Pengawasan a. Pengawasan mutu sarana pertanian peredaran sarana (tanaman pangan, hortikultura, pertanian. perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner). b. Penyuluhan pertanian mengenai mutu sarana pertanian. b. Penerbitan a. Pelayanan sertifikasi benih/bibit tanaman. sertifikasi dan b. Penyediaan benih/bibit dan produksi benih pengawasan sumber pertanian bermutu. peredaran benih tanaman. c. Pengelolaan Pengelolaan SDG hewan dan tanaman yang Sumber Daya terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Genetik (SDG) kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah hewan yang provinsi. terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi. d. Pengawasan benih Pengendalian penyediaan benih ternak, ternak, pakan, pakan, HPT dan obat hewan. Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan obat hewan. e. Pengawasan mutu Pengendalian mutu dan keamanan benih/bibit dan peredaran ternak dan HPT, bahan pakan serta pakan benih/bibit ternak konsentrat di lintas daerah kabupaten/kota dan tanaman pakan dalam 1 (satu) daerah provinsi. ternak serta pakan di lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. f. Pengawasan Pengawasan penyediaan, distribusi, peredaran obat peredaran, penggunaan obat hewan ditingkat hewan di tingkat distributor. distributor. g. Pengendalian Pengendalian peredaran benih/bibit ternak penyediaan dan dan HPT, bahan pakan serta pakan konsentrat peredaran lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) benih/bibit ternak, daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
2.
Prasarana Pertanian
3.
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
dan hijauan pakan ternak lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. h. Penyediaan Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan serta pakan konsentrat dan hijauan pakan yang sumbernya dari daerah provinsi lain. ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain. a. Penataan prasarana a. Penataan prasarana pertanian (tanaman pertanian. pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner). b. Penyuluhan mengenai penataan prasarana pertanian. b. Pengelolaan Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan wilayah sumber rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih bibit ternak dan dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 rumpun/galur (satu) daerah provinsi. ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. a. Penjaminan Pengendalian dan penanggulangan penyakit kesehatan hewan, hewan serta penutupan dan pembukaan penutupan dan daerah wabah penyakit hewan menular lintas pembukaan daerah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah wabah penyakit provinsi. hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pengawasan Pengawasan pemasukan, pengeluaran dan pemasukan dan penerbitan surat rekomendasi teknis pengeluaran hewan pemasukan dan pengeluaran hewan dan dan produk hewan produk hewan lintas daerah provinsi. lintas daerah provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
c. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan. d. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Pemberian rekomendasiteknis dalam rangka sertifikasi zona/kompartemen peternakan/unit usaha peternakan bebas penyakit hewan.
Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta kesejahteraan hewan di rantai usaha dan pemotongan hewan.
4.
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi.
a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian lintas kabupaten/kota. b. Penyuluhan pertanian mengenai pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5.
Perizinan Usaha Pertanian
a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi. c. Penerbitan izin usaha peternakan distributor obat hewan. Tidak Ada Kewenangan Tidak Ada
Penerbitan rekomendasi teknis, dan/atau pengendalian usaha pertanian, peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lintas kabupaten/kota.
6. 7.
Karantina Pertanian Varietas
Pengendalian pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Pengendalian distributor obat hewan.
NO 1
SUB URUSAN 2
Tanaman
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Kewenangan
PELAYANAN 4
28. URUSAN BIDANG KEHUTANAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Perencanaan Hutan Pengelolaan Hutan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Tidak ada kewenangan a. Pelaksanaan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan /atau penyerapan karbon.
PELAYANAN 4
Penataan batas, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak, dan pemetaan KPH.
Penyediaan rencana pengelolaan KPH.
Pengendalian pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
d. Pelaksanaan Pemulihan dan peningkatan produktivitas rehabilitasi di luar lahan diluar kawasan hutan. kawasan hutan negara.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
PELAYANAN 4 a. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. c. Pengamanan hutan dan penegakan hukum.
1. Pengembangan dan pengendalian f. Pelaksanaan pengolahan Hasil pengolahan hasil hutan bukan kayu. Hutan Bukan Kayu (HHBK).
3.
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi. a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota. 3. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga
Pengendalian pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 meter kubik per tahun.
Pengendalian pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk religi.
Pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
lintas
daerah
Pengelolaan dan pengendalian sebagai upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
a. Perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting. b. Penetapan, penyusunan rencana, rehabilitasi, pemanfaatan, perlindungan, pengamanan, dan pembinaan fungsi daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
6.
Pengawasan Kehutanan
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4
pelestarian alam. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. a. Penyediaan, pengembangan, dan a. Pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh penyuluhan kehutanan provinsi. kehutanan b. Penyediaan sarana prasarana provinsi. penyuluhan dan pemberdayaan b. Pemberdayaan masyarakat. masyarakat di c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan kepada bidang kehutanan.
masyarakat. d. Pengembangan perhutanan sosial di tingkat provinsi.
4. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Tidak ada kewenangan
Pembinaan dan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
29.URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Geologi
Mineral dan Batubara
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi. c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi. a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
PELAYANAN 4 Pengelolaan dan pengendalian konservasi air tanah.
zona
Pengelolaan dan pengendalian perizinan air tanah.
Pengelolaan dan pengendalian nilai perolehan air tanah. Pengelolaan dan pengendalian pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
a. Pengelolaan mineral logam dan batubara dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh pemerintah pusat. b. Pengelolaan dan Pengendalian perizinan pertambangan mineral logam atau batubara.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN PELAYANAN DAERAH PROVINSI 3 4 c. Penerbitan izin a. Pengelolaan mineral bukan logam dan usaha batuan dalam rangka penetapan WP pertambangan oleh pemerintah pusat dan WIUP oleh mineral bukan pemerintah daerah; logam dan b. Pengelolaan dan Pengendalian batuan dalam perizinan pertambangan mineral rangka bukan logam dan batuan. penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. d. Penerbitan izin a. Pengelolaan mineral dan batubara Pertambangan untuk penyiapan usulan Wilayah rakyat untuk Pertambangan Rakyat (WPR) dalam komoditas rangka penetapan WP oleh pemerintah mineral logam, pusat. batubara, b. Pengelolaan dan pengendalian mineral bukan perizinan pertambangan rakyat untuk logam dan komoditas mineral logam, batubara, batuan dalam mineral bukan logam dan batuan. wilayah pertambangan rakyat. e. Penerbitan izin Pengelolaan dan pengendalian perizinan usaha usaha pertambangan operasi produksi khusus pertambangan operasi produksi untuk pengolahan dan pemurnian. khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama. f. Penerbitan izin Pengelolaan dan pengendalian perizinan usaha jasa usaha jasa pertambangan.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
PELAYANAN 4
Pengelolaan dan pengendalian harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
3.
Minyak dan Gas Bumi
Tidak Ada Kewenangan
-
4.
Energi Baru Terbarukan
a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. c. Penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per
Pengelolaan dan pengendalian pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
Pengelolaan dan pengendalian usaha jasa penunjang Energi Baru Terbarukan.
Pengelolaan dan pengendalian perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel).
NO
SUB URUSAN
1
2
5.
Ketenagalistrika n
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 tahun. a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi. b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi. c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan
PELAYANAN 4
Pengelolaan dan pengendalian penyediaan tenaga listrik.
perizinan
Pengelolaan dan pengendalian izin operasi.
a. Penetapan dan pengendalian tarif tenaga listrik untuk konsumen. b. Pengelolaan dan pengendalian perizinan pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika.
a. Pengelolaan dan pengendalian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. b. Pengelolaan dan pengendalian rencana usaha penyediaan tenaga listrik. c. Pengelolaan dan pengendalian penjualan kelebihan tenaga listrik.
Pengelolaan dan pengendalian perizinan jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. f. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang , daerah terpencil dan perdesaan.
PELAYANAN 4
oleh penanam modal dalam negeri.
a. Pengelolaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu. b. Pengelolaan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
30.URUSAN BIDANG PERDAGANGAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Perizinan dan pendaftaran perusahaan.
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 a. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) bagi distributor. b. Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi. c. Rekomendasi untuk penerbitan Pengakuan Pedagang Gula Antarpulau (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antarpulau (SPPGRAP). d. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat
PELAYANAN 4 Pengelolaan tertib kegiatan usaha perdagangan melalui perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
2.
3.
Sarana Distribusi Perdagangan.
Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 keterangan asal). e. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API).
PELAYANAN 4
Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
a. Penyediaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing provinsi.
a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi. b. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah
Pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga dan penyediaan informasi harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta melakukan operasi pasar di tingkat provinsi.
b. Pengendalian dan pemanfaatan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
5.
Pengembangan Ekspor
Standardisasi dan perlindungan konsumen
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 kerjanya.
a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
PELAYANAN 4 a. Pengelolaan penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pengembangan produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Peningkatan citra produk ekspor skala b. Penyelenggaraan nasional (lintas daerah provinsi). kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi). a. Pengelolaan perlindungan konsumen Pelaksanaan melalui pemberdayaan konsumen perlindungan serta penanganan dan penyelesaian konsumen, pengujian sengketa konsumen di seluruh daerah mutu barang, dan kabupaten/kota. pengawasan barang b. Pengelolaan pengujian mutu barang, sertifikasi mutu barang, kalibrasi, beredar dan/atau jasa serta verifikasi dan interkomparasi di seluruh daerah standar ukuran. kabupaten/kota. c. Pengelolaan pengawasan kegiatan perdagangan dan barang beredar dan/atau jasa serta pelaksanaan tindak lanjut pelanggaran ketentuan pada kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota. d. Pengembangan dan verifikasi mutu produk potensial daerah, pelaksanaan pembinaan pelaku usaha dan penyediaan informasi serta publikasi di bidang pengendalian mutu.
31.URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN NO
SUB URUSAN
1 1.
2
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
PELAYANAN 4 a. Penyusunan rencana pembangunan industri provinsi. b. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry provinsi.
Perencanaan Pembangunan Industri
Penetapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
2.
Perizinan
a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
3.
Sistem Informasi Industri Nasional
Penyampaian laporan a. Fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui informasi industri Sistem Informasi Industri Nasional. untuk : b. Penyampaian hasil pengolahan data a) IUI Besar dan Izin perluasannya; dan b) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
a. Fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri. b. Pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri.
industri dan data kawasan industri sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.
32.URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2.
Pembangunan Kawasan Transmigrasi
3.
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
UPK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.
PELAYANAN 4 Penyusunan sinkronisasi rencana kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Penyiapan pencadangan tanah di kawasan transmigrasi pada lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Penyediaan satuan permukiman transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi serta Layanan penataan persebaran penduduk di lintas kabupaten kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan koordinasi/kerjasama antar provinsi. Pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan serta evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.
LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 01. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN
NO 1 1.
SUB URUSAN 2 Manajemen Pendidikan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pengelolaan pendidikan dasar.
PELAYANAN 4 a. Penyediaan satuan pendidikan dasar. b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar. c. Pengelolaan sistem perencanaan penyelenggaraan pendidikan dasar. d. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar e. Penyediaan data dan informasi pendidikan dasar (satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pelaksanaan kurikulum). f. Evaluasi kompetensi peserta didik pendidikan dasar. g. Pembinaan peserta didik. h. Pembinaan penilaian prestasi kerja dan kepangkatan, peningkatan kualifikasi akademik, dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar. i. Persiapan penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian mutu satuan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. j. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar. k. Pengendalian organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.
NO
SUB URUSAN
1
2
2.
Kurikulum
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
PELAYANAN 4 a. Penyediaan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. c. Pengelolaan sistem perencanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. d. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal. e. Penyediaan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal (satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pelaksanaan kurikulum). f. Evaluasi kompetensi peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. g. Pembinaan peserta didik. h. Pembinaan penilaian prestasi kerja dan kepangkatan, peningkatan kualifikasi akademik, dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal. i. Persiapan penilaian dan tindak lanjut hasil penilaian mutu satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan standar nasional pendidikan. j. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal. k. Pengendalian organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. a. Analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/ atau budaya dan identifikasi muatan lokal. b. Pengintegrasian kompetensi dasar kedalam muatan pembelajaran yang relevan. c. Pembinaan pelaksanaan kurikulum
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
nonformal.
PELAYANAN 4 muatan lokal pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. d. Penyusunan silabus dan buku teks pelajaran. e. Supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
3.
Akreditasi
Tidak kewenangan
4.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
a. Perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. b. Penataan, pemerataan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota sesuai dengan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.
5.
Perizinan Pendidikan
a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Layanan perizinan penyelenggaraan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.
Bahasa dan Sastra
ada
Layanan perizinan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pembinaan bahasa dan Pembinaan bahasa dan sastra yang dalam daerah sastra yang penuturnya penuturnya kabupaten/kota. dalam daerah kabupaten/kota.
02. URUSAN BIDANG KESEHATAN
NO 1 1.
2.
SUB URUSAN 2 Upaya Kesehatan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pengelolaan Upaya a. Kesehatan Perorangan (UKP) daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4
Penyediaan layanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) daerah kabupaten/kota, dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, meliputi perencanaan, pemenuhan kesiapan akses layanan rujukan, ketersediaan kebutuhan tempat tidur per penduduk termasuk pengelolaan obat, vaksin, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), suplemen kesehatan program nasional dan buffer stok kabupaten/kota sesuai standar. b. Layanan pendampingan dan penyediaan tenaga dalam rangka akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota.
Penyediaan layanan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota melalui upaya promotif dan preventif yang terintegrasi terhadap faktor resiko kesehatan masyarakat sesuai standar.
c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota.
Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D, serta izin fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.
a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. (SDM) Kesehatan
Penerbitan izin praktik tenaga kesehatan dan penerbitan tanda daftar penyehat tradisional sesuai standar.
b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten/kota.
Perencanaan, pendayagunaan, dan penguatan kapasitas SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten/kota.
Sumber Daya Manusia
NO 1 3.
SUB URUSAN 2
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
PELAYANAN 4 a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. a. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). b. Pendampingan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Penerbitan sertifikat produksi sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu dan pendampingan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.
c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin a. Penerbitan izin produksi makanan produksi makanan dan minuman berupa Sertifikat dan minuman Produksi Pangan Industri Rumah pada industri Tangga dan/ atau nomor P-IRT. rumah tangga. b. Penerbitan sertifikat laik sehat tempat pengelolaan makanan (TPM) siap saji antara lain restoran, jasa boga, depot air minum, sentra makanan jajanan lainnya. e. Pengawasan post- Pemeriksaan post market pada produk market produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan makanan minuman industri serta tindak lanjut pengawasan. rumah tangga. 4.
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat,organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
Penguatan pemberdayaan masyarakat melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
03. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Sumber Daya Air (SDA)
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 a. Pengelolaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan kab/kota. b. Penyediaan bangunan pengendali daya rusak air pada wilayah sungai menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Penyediaan jaringan irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
2.
Air Minum
Pengelolaan dan a. Penyediaan SPAM kab/kota. pengembangan SPAM b. Pengoperasian dan pemeliharaan SPAM kabupaten /kota. di daerah kabupaten/ kota.
3.
Persampahan
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/ kota.
4.
Air Limbah
Pengelolaan dan a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam wilayah pengembangan sistem kabupaten /kota. air limbah domestik b. Pengoperasian dan pemeliharaan dalam daerah prasarana dan sarana persampahan kabupaten/ kota. dalam wilayah kabupaten /kota.
5.
Drainase
Pengelolaan dan a. Penyediaan prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung pengembangan sistem dengan wilayah sungai kewenangan drainase yang kabupaten/kota. terhubung langsung b. Pengoperasian dan pemeliharaan dengan sungai dalam prasarana dan sarana drainase yang terhubung langsung dengan wilayah daerah kabupaten/ sungai kewenangan kabupaten kota.
Perencanaan dan penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA dalam wilayah kabupaten /kota.
/kota.
NO 1 6.
SUB URUSAN 2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4 Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pada permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di daerah kabupaten/kota.
Permukiman
Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten/ kota.
7.
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/ kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.
Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Penyelenggaraan Pelayanan penyelenggaraan penataan penataan bangunan dan bangunan dan lingkungan yang menjadi lingkungannya di kewenangan daerah kabupaten/kota. daerah kabupaten/ kota.
9.
Jalan
Penyelenggaraan jalan kabupaten/ kota.
Penyediaan jalan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10.
Jasa Konstruksi
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Penyediaan konstruksi.
Penyelenggaraan penataan ruang daerah
a. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria bidang penataan
11.
Penataan Ruang
a. Penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. b. Persetujuan substansi perizinan mendirikan bangunan (IMB). c. Layanan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung. d. Penerbitan surat bukti kepemilikan gedung (SBKBG).
pelatihan
tenaga
terampil
Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada sistim informasi pembina jasa konstruksi. Persetujuan konstruksi.
substansi
izin
usaha
jasa
Penyediaan layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelengaraan kontruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN
kabupaten/ kota. b.
c. d. e. f.
g. h. i.
j.
k.
l. m.
4 ruang di tingkat kabupaten/kota. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota. Penyediaan informasi penataan ruang. Pemberian pembinaan bidang penataan ruang. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota. Penyediaan insentif dan disinsentif bidang penataan ruang. Pemberian sanksi pelanggaran pelanggaran penataan ruang tingkat kabupaten/kota. Penyediaan kebutuhan PPNS bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Pelayanan pengaduan masyarakat dalam penataan ruang. Kerjasama bidang penataan ruang antar kabupaten/kota.
NO 1 1.
2.
04. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN UPK KEWENANGAN SUB URUSAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 2 3 4 a. Penyediaan dan Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi Perumahan rehabilitasi rumah masyarakat korban bencana korban bencana kabupaten/kota. kabupaten/kota.
Kawasan Permukiman
b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
d. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG). a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
Penerbitan izin pembangunan pengembangan perumahan.
dan
Persetujuan substansi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. a. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. b. Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Pencegahan perumahan Pencegahan perumahan dan kawasan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota. permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.
4.
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Penyelenggaraan perumahan.
5.
Sertifikasi, Kualifikasi,
Sertifikasi dan registrasi a. Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan bagi orang atau badan
PSU
Penyediaan Perumahan.
dan
perancangan
pengelolaan
dan
PSU
perencanaan
NO 1
SUB URUSAN 2
Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
rumah dan PSU tingkat kemampuan hukum yang kecil. melaksanakan b. Registrasi bagi badan hukum yang perancangan dan melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah perencanaan rumah serta serta perencanaan perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil. prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
05. URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT UPK KEWENANGAN NO SUB URUSAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 1 2 3 4 1. a. Penanganan a. Penanganan gangguan ketentraman Ketenteraman gangguan dan ketertiban umum serta dan Ketertiban ketenteraman dan perlindungan masyarakat daerah Umum ketertiban umum kabupaten/kota. dalam 1 (satu) b. Pelayanan petugas Polisi Pamong daerah Praja kepada masyarakat dan badan kabupaten/kota. hukum agar tidak melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. c. Pelayanan inspeksi peralatan proteksi massa. b. Penegakan perda c. Penegakkan perda dan penegakan kabupaten/kota perkada melalui pemberlakuan sanksi dan peraturan yang diatur dalam perda. bupati/ walikota.
d. Penegakan perda secara non yustisial oleh Polisi Pamong Praja kabupaten/kota, penegakan perda secara yustisial oleh PPNS kabupaten/kota. c. Pembinaan Pembinaan teknis operasional PPNS Penyidik Pegawai kabupaten/kota. Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota.
2.
Bencana
Penanggulangan bencana kabupaten/ kota.
g. Pelayanan penanganan penanggulangan bencana terhadap 12 jenis ancaman bencana yang terdiri dari : 1) pelayanan informasi rawan bencana; 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
h. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah provinsi kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. i. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana kabupaten/kota. j. Pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan
provinsi dan/atau kabupaten/kota lain. k. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayah kabupaten/kota. 3.
Kebakaran
a. Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota.
a. Penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada wilayah kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kabupaten/kota. c. Penyediaan informasi rawan kebakaran (peta dan Sistem Informasi kebakaran) serta Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota. e. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran. f. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. g. Pelaksanaan kebijakan kerjasama antar daerah kabupaten/kota bersandingan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. h. Pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran i. Pelayanan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran. j. Layanan penyiapan peralatan (sarana prasarana) unit pemadam kebakaran dan penyelamatan (fire and rescue equipment preparedness). k. Layanan pengamanan lingkungan/lokasi kejadian kebakaran (fire security). l. Pengendalian dan pengawasan gerakan operasi pemadaman (operation control). m. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa dari kejadian kebakaran. n. Layanan penyelamatan dan evakuasi harta benda dari kejadian kebakaran. o. Layanan penyelamatan dan evakuasi petugas pemadam kebakaran dari kejadian kebakaran. p. Layanan penyelamatan korban jiwa,
q. r. s. t. u. v. w.
x. y.
z. b. Inspeksi peralatan a. proteksi kebakaran. b. c.
d. c. Investigasi kejadian kebakaran.
a. b. c.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
a. b.
harta benda dan petugas pemadam kebakaran dari bencana lainnya. Identifikasi korban kejadian kebakaran dan bencana lainnya. Layanan penyediaan kebutuhan dasar korban kebakaran. Layanan penyediaan hunian sementara korban kebakaran. Layanan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) rumah/tempat tinggal korban kebakaran. Pengendalian dan pengawasan gerakan operasi penyelamatan (operation controle). Layanan inventarisasi penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran. Penanganan dampak berbahaya beracun kebakaran pad akegiatan eksplorasi, pemrosesan, penyimpanan dan pengangkutan. Penerapan kebijakan desain berbasis resiko pada penanganan berbahaya beracun kebakaran. Layanan pemadaman kebakaran (operasi) pemadaman) pada area bahan berbahaya beracun kebakaran. Layanan edukasi publik dan pengembangan kerja sama dengan instansi terkait. Layanan inventarisasi sarana prasarana proteksi kebakaran. Layanan inspeksi peralatan/sarana prasarana proteksi kebakaran (aktif dan pasif) secara berkala. Layanan pemberian assesment dan standardisasi atas pemasangan sarana prasarana proteksi pemadam kebakaran. Layanan ijin prinsip bidang sarana prasarana proteksi kebakaran dalam perijinan bangunan gedung. Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran. Layanan uji laboratorium sarana prasarana dan kejadian kebakaran. Layanan rekomendasi pencegahan kejadian kebakaran berdasarkan hasil investigasi kejadian kebakaran. Pembinaan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pembinaan peran masyarakat dalam
sistem komunikasi keadaan darurat kebakaran. c. Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. d. Pelatihan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. e. Layanan pembentukan dan pembinaan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. f. Edukasi publik dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
NO 1 1.
SUB URUSAN 2
Pemberdayaan Sosial
06. URUSAN BIDANG SOSIAL UPK KEWENANGAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 3 4 a. Pemberdayaan a. Persiapan pemberdayaan sosial KAT sosial Komunitas kabupaten/kota. Adat Terpencil b. Pelaksanaan pemberdayaan sosial (KAT). KAT kabupaten/kota. c. Rujukan kabupaten/kota. d. Terminasi kabupaten/kota. b. Penerbitan izin a. Penerbitan izin pengumpulan pengumpulan sumbangan dalam daerah sumbangan dalam kabupaten/kota. daerah b. Pengendalian izin pengumpulan kabupaten/kota. sumbangan dalam daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan a. Pengembangan potensi sumber potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan kesejahteraan kabupaten/kota. sosial daerah b. Pengembangan potensi sumber kabupaten/kota. kesejahteraan sosial keluarga kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kabupaten/kota. d. Pembinaan Pembinaan LK3 yang wilayah kegiatannya di Lembaga daerah kabupaten/kota. Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota.
2.
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
Penerimaan dan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan/atau korban perdagangan orang dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
3.
Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/
Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome) lingkup kabupaten/kota di luar panti meliputi: a. penyandang disabilitas; b. anak;
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
Acquired Immuno c. lanjut usia; dan d. tuna sosial. Deficiency Syndrome) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. 4.
5.
Perlindungan dan Jaminan Sosial
Penanganan Bencana
a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
Pemeliharaan anak-anak terlantar lingkup kabupaten/kota.
b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
a. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang penanganan fakir miskin. b. Verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang penanganan fakir miskin. c. Pengusulan perubahan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota kepada provinsi yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang penanganan fakir miskin. a. Penyediaan dan penyaluran kebutuhan dasar bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Pemulihan Trauma (dukungan psikososial) bagi korban bencana kabupaten/kota.
a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/ kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
6.
Taman Makam Pahlawan
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
Pemeliharaan taman Pemeliharaan taman makam pahlawan makam pahlawan nasional kabupaten/kota meliputi: komponen utama nasional kabupaten/ a. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kota. dan makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
NO
SUB URUSAN
1
2
7.
Sertifikasi dan Akreditasi
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4 b. pemeliharaan komponen penunjang taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional kabupaten/kota; dan c. pengelolaan taman makan pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
NO 1 1.
2.
SUB URUSAN 2
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Penempatan Tenaga Kerja
07. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA UPK KEWENANGAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 3 4 a. Pelaksanaan a. Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pelatihan tenaga kerja berdasarkan unit berdasarkan unit kompetensi; kompetensi b. Peningkatan kualitas Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); b. Pembinaaan c. a. Pemberian izin kepada lembaga lembaga pelatihan pelatihan kerja swasta; kerja swasta. b. Pemberian tanda daftar lembaga c. Perizinan dan pelatihan kerja pemerintah dan pendaftaran lembaga pelatihan di lembaga pelatihan perusahaan. kerja. d. Pelaksanaan konsultansi d. Konsultansi produktivitas kepada perusahaan produktivitas kecil. pada perusahaan e. Pengukuran produktivitas yang kecil. meliputi pengukuran individu, e. Pengukuran pengukuran mikro kepada produktivitas perusahaan kecil, dan perusahaan tingkat daerah makro. kabupaten/kota. a. Pelayanan antar Layanan antar kerja. kerja di daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin Penerbitan izin kepada Lembaga Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan Layanan antar kerja. informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten/kota. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota.
a. Pendaftaran, perekrutan, dan seleksi calon TKI; b. Pelayanan dokumen calon TKI; c. Pelayanan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI dalam kabupaten/kota; d. Pelayanan kepulangan TKI ke tempat tinggal TKI; dan e. Pemberdayaan TKI purna.
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
4.
Hubungan Industrial
Pengawasan Ketenaga kerjaan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
Tidak ada kewenangan
PELAYANAN 4
Penerbitan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
a. Pelayanan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan; b. Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama bagi perusahaan; c. Pelayanan pelaksanaan sarana hubungan industrial
a. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan dengan memfasilitasi perundingan bipartit; b. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan melalui mediasi hubungan industrial.
NO 1 1.
2.
08. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UPK KEWENANGAN SUB URUSAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 2 3 4 a. Pelembagaan Pelaksanaan upaya untuk mendorong Kualitas Hidup Pengarusutamaan terwujudnya kesetaraan gender lingkup Perempuan Gender (PUG) daerah kabupaten/kota. pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan Peningkatan pengetahuan, kompetensi perempuan bidang dan pelibatan kader perempuan serta politik, hukum, pemberian dukungan penguatan dan sosial dan pengembangan kelembagaan dalam ekonomi pada bidang politik, hukum, sosial dan organisasi ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan lingkup daerah tingkat daerah kabupaten/kota. kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota. a. Pencegahan Pemberian edukasi kepada para pihak Perlindungan kekerasan sebagai upaya dan strategi pencegahan Perempuan terhadap terhadap kekerasan pada perempuan perempuan yang lingkup daerah kabupaten/kota. melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan Pemberian layanan pengaduan dan layanan bagi pendampingan bagi perempuan korban perempuan korban kekerasan lingkup daerah kekerasan yang kabupaten/kota. memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan Pemberian dukungan penguatan dan pengembangan pengembangan lembaga penyedia lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan layanan lingkup daerah kabupaten/kota. perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1 3.
Kualitas Keluarga
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 Pemberian Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) mengenai kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak kepada kader dan pengurus organisasi kemasyarakatan lingkup daerah kabupaten/kota.
Pemberian layanan konsultasi dan pengaduan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak lingkup daerah kabupaten/kota.
4.
Sistem Data Gender dan Anak
Penyediaan data gender dan Pengumpulan, pengolahan, analisis dan lingkup daerah kabupaten/kota. penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota.
5.
Pemenuhan Hak Anak (PHA)
a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
anak
Pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak dalam seluruh kebijakan dan program pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha lingkup daerah kabupaten/kota.
Pemberian dukungan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak lingkup daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
6.
Perlindungan Khusus Anak
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota. a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4
Pemberian edukasi sebagai upaya dan strategi pencegahan terhadap kekerasan pada anak lingkup daerah kabupaten/kota.
Pemberian layanan perlindungan khusus, pengaduan, pendampingan dan upaya mediasi yang berbasis hak anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota.
Pemberian dukungan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus lingkup daerah kabupaten/kota.
NO 1 1.
2.
SUB URUSAN 2
Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian
Penyediaan Pengelolaan infrastruktur pangan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan. seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/ kota.
Penyelenggaraan
a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
Pengelolaan pasokan dan intervensi gejolak harga pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
Penanganan penduduk rawan pangan dan tanggap darurat.
c. Pengadaan, pengelolaan
Penyaluran cadangan pangan untuk tanggap
Ketahanan Pangan
3.
09. URUSAN BIDANG PANGAN UPK KEWENANGAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 3 4
Penanganan Kerawanan Pangan
dan
dan
Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Penjaminan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pusat.
Pemberdayaan masyarakat mengonsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal.
untuk beragam
Penyediaan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota. 4.
Keamanan Pangan
darurat dalam rangka bencana dan rawan pangan.
Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar yang pengawasan keamanan beredar. pangan segar.
10. URUSAN BIDANG PERTANAHAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4 a. Perencanaan izin lokasi untuk penanaman modal/investasi. b. Fasilitasi penetapan izin lokasi untuk penanaman modal/investasi. c. Usulan pembatalan dan penyelesaian izin lokasi untuk penanaman modal/investasi. d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan izin lokasi untuk penanaman modal/investasi.
Izin Lokasi
Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.
2
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Tidak Ada Kewenangan
Tidak Ada Kewenangan
3.
Sengketa tanah garapan
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ kota.
a. Perencanaan penyelesaian sengketa tanah garapan yang belum pernah Dilekasi Hak atas Tanah (belum terdaftar) kabupaten/kota. b. Penanganan penyelesaian sengketa tanah garapan yang belum pernah dilekasi hak atas tanah (belum terdaftar) kabupaten/kota.
4.
Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
Penyelesaian masalah a. Persiapan penyelesaian masalah dampak sosial karena permasalahan ganti kerugian dan ganti kerugian dan santunan tanah santunan tanah untuk untuk pembangunan daerah pembangunan oleh kabupaten/kota. pemerintah daerah b. Penyelesaian masalah dampak sosial karena permasalahan ganti kerugian kabupaten/ kota. dan santunan pembangunan kabupaten/kota.
5.
Subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
tanah
untuk daerah
pemberian akses Penetapan subyek dan a. Pelaksanaan reform. obyek redistribusi tanah, serta ganti b. Fasilitasi pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah kelebihan kerugian tanah maksimum dan tanah guntai kelebihan maksimum (absentee). dan absentee dalam c. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah obyek reforma agraria (land daerah kabupaten/ reform) asal tanah kelebihan kota. maksimum
dan
tanah
guntai
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4 (absentee).
6.
Tanah ulayat
Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/ kota.
7.
Tanah kosong
a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
8.
Izin membuka tanah
Penerbitan membuka tanah.
a. Pemetaan tanah kabupaten/kota. b. Fasilitasi penetapan penatausahaan tanah kabupaten/kota. c. Fasilitasi sengketa tanah kabupaten/kota.
Penggunaan Tanah
dan ulayat ulayat
a. Perencanaan pemanfaatan tanah kosong. b. Pemanfaatan tanah kosong. c. Penyelesaian permasalahan pemanfaatan tanah kosong.
izin a. Perencanaan b. c.
9.
ulayat
a. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam b. daerah kabupaten/kota. c.
perizinan membuka tanah. Pelaksanaan perizinan membuka tanah. Penyelesaian sengketa izin membuka tanah. Perencanaan penggunaan tanah sesuai dengan RTRW. Penetapan dan perubahan penggunaan tanah. Penyelesaian permasalahan penggunaan.
11. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4 Penyediaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
Perencanaan Lingkungan Hidup
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota.
2.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk Kebijakan, Penyediaan Kajian Lingkungan Hidup untuk K/R/P daerah Rencana dan/atau Strategis kabupaten/kota. Program (KRP) kabupaten/ kota.
3.
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Pengendalian pencemaran dan/atau Pencegahan, kerusakan lingkungan hidup daerah penanggulangan dan kabupaten/kota. pemulihan pencemaran b. Pemeliharaan lingkungan daerah dan/atau kerusakan kabupaten/kota. lingkungan hidup dalam c. Pengendalian perubahan iklim. daerah kabupaten/kota.
4.
Keanekaragama n Hayati (Kehati)
Pengelolaan keanekaragaman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/ kota. (Kehati) kabupaten/ kota.
5.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Pengendalian Penyimpanan sementara Limbah B3 tertentu.
6.
Pembinaan & Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7.
Pengakuan
a. Penetapan
hayati
Pengendalian pengumpulan limbah B3 tertentu.
Penetapan pengakuan:
NO 1
SUB URUSAN 2
keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 a. MHA; b. kearifan lokal atau pengetahuan tradisional; c. hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional; dan d. hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota.
a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH. b. Penyediaan sarana/prasarana peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH daerah provinsi.
8.
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota.
9.
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pemberian penghargaan Penyelenggaraan pemberian penghargaan lingkungan hidup lingkungan hidup untuk masyarakat daerah tingkat daerah kabupaten/kota. kabupaten/ kota.
10.
Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh
Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan daerah kabupaten/ kota.
Pengelolaan dan pengendalian pengaduan masyarakat terkait izin usaha lingkungan hidup, lokasi usaha dan dampak di daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
11.
Persampahan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 Pemerintah daerah kabupaten/ kota; b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. a. Pengelolaan sampah
b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta
PELAYANAN 4
a. Pembatasan, pendauran ulang dan penggunaan ulang sampah. b. Pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di kabupaten/kota. c. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota.
Pengendalian usaha pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah kepada pihak swasta di daerah kabupaten/ kota.
12. URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
1.
Pendaftaran penduduk
Pelayanan pendaftaran penduduk.
a. Melakukan pelayanan pendaftaran biodata penduduk. b. Pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA). c. Melakukan pelayanan penerbitan surat keterangan pindah datang dan keterangan kependudukan lainnya. d. Melakukan pelayanan pendaftaran penduduk jemput bola/keliling.
2.
Pencatatan sipil
Pelayanan sipil.
3.
Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
a. Masukan data (entry data) pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. b. Perekaman KTP-el. c. Penyajian data kependudukan kabupaten/kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri. d. Pelayanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota. e. Pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna.
4.
Profile kependudukan
Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota.
a.
pencatatan Melaksanakan pelayanan pencatatan dan pelaporan peristiwa penting.
Penyusunan kebijakan profil perkembangan kependudukan. b. Penyajian data dalam bentuk profile perkembangan kependudukan, yang menggambarkan kondisi kependudukan (kuantitas, kualitas, mobilitas, dan perlindungan penduduk) di suatu daerah baik kondisi saat ini, sebelumnya maupun kedepan. c. Penyajian proyeksi penduduk.
13. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
NO
SUB URUSAN
1 1.
2 Penataan Desa
2.
Kerjasama Desa
Fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
3.
Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
4.
Lembaga
a. Pemberdayaan
Penyelenggaraan penataan desa.
PELAYANAN 4 a. Penyusunan peraturan tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, masa jabatan kepala desa dan desa adat. b. Fasilitasi penyusunan kebijakan penataan desa dan desa adat. c. Fasilitasi pengembangan kapasitas. a. Perencanaan kerja sama pembangunan desa dan kawasan perdesaan. b. Perencanaan kerja sama pembangunan ekonomi desa dan kawasan perdesaan. c. Fasilitasi kerjasama pembangunan sarana, prasarana desa dan kawasan perdesaan. d. Fasilitasi kerjasama pengembangan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan. e. Fasilitasi kerjasama dan pengembangan kapasitas antar desa. f. Fasilitasi kebijakan kerjasama antar desa dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. a. Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang administrasi pemerintah desa. b. Pengembangan kapasitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa. c. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. d. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan desa. e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat. g. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa. h. Pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa. a. Penyediaan kebijakan fasilitas
Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.
pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. b. Memberikan ruang dalam pembangunan dan permberdayaan sosial dasar masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. c. Penyediaan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. d. Mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. e. Fasilitasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. f. Melayani pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. g. Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasrakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. h. Memfasilitasi kebijakan kerjasama perencanaan pembangunan kawasan perdesaan.
14. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO 1 1.
2.
SUB URUSAN 2 Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana (KB)
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota. a. Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 a. Penyediaan rancangan induk pengendalian penduduk. b. Penyediaan materi pendidikan kependudukan sesuai dengan kearifan lokal.
a. Penyediaan peta perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten/kota. b. Penyediaan informasi peringatan dini dampak kependudukan kabupaten/kota. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Pelayanan program KKBPK.
Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan KB yang berkualitas.
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
4.
Keluarga Sejahtera
Standardisasi dan Sertifikasi
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4 Pelayanan, pembinaan pemberdayaan kesertaan ber-KB.
dan
Pemberian pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku positif tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Pembinaan dan pendampingan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok kegiatan.
15. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah kabupaten/kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah
PELAYANAN 4 Pengelolaan dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
Pengelolaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.
Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C. Pengendalian penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir.
dan
Pengelolaan dan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengelolaan dan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota.
Pengendalian dan evaluasi hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
Pengelolaan audit dan keselamatan LLAJ di kabupaten/kota.
inspeksi jalan
Pengelolaan dan pengendalian angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian layanan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 kabupaten/kota. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten
PELAYANAN 4 Pengelolaan dan pengendalian penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.
Pengelolaan dan pengendalian penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
Pengendalian penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Pengendalian penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
2.
Pelayaran
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten/kota. a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/ kota. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah
PELAYANAN 4
Pengendalian usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota.
Pengendalian usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/ kota.
Pengendalian usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
Pengelolaan dan pengendalian trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 kabupaten/kota yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/ kota.
PELAYANAN 4
Pengendalian usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
Pengelolaan dan pengendalian lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.
Pengendalian usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
Pengelolaan dan pengendalian tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 j. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkunga Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.
PELAYANAN 4 Pengelolaan dan pengendalian rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
k. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau.
Pengelolaan dan pengendalian rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau.
l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
Pengelolaan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
Pembangunan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
Pengendalian usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
Pengendalian pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
Pengendalian pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
Pengendalian pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
PELAYANAN 4
Pengendalian reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
Pengendalian pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
3.
Penerbangan
Penerbitan izin Pengendalian mendirikan bangunan tempat mendirikan bangunan pendaratan dan lepas landas helikopter. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.
Perkeretaapian
a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/ kota. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota
Pengelolaan dan pengendalian rencana induk perkeretaapian kabupaten/ kota.
Pengendalian usaha, pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota.
PELAYANAN 4
Pengendalian operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan dan pengendalian jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.
Pengendalian pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/kota.
16. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Penyelenggaraan Sumber Daya, dan Perangkat Pos, Serta Informatika
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 Tidak ada Kewenangan
PELAYANAN 4
2.
Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota.
a. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah kabupaten/kota (jika terbentuk Komisi Informasi daerah kabupaten/kota).
3.
Aplikasi Informatika
a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan egovernment di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.
Penjaminan kedaulatan pemerintah di kabupaten/kota.
informasi
a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). b. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK.
17. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
3.
4.
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
Badan Hukum Koperasi
Tidak Ada Kewenangan
Izin Usaha Simpan Pinjam
a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota.
Menerbitkan izin usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota.
Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan
Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang wilayah keanggotaan dalam daerah
Pengawasan dan pemeriksaan
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang meliputi penerapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelembagaan, dan penerapan sanksi bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
dalam daerah kabupaten/kota. kabupaten/ kota. 5.
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6.
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan usaha Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mikro yang dilakukan mikro. melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.
Pengembangan UMKM
Pengembangan usaha Peningkatan skala usaha. mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota.
c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi masyarakat yang akan berkoperasi dan berkedudukan di kabupaten/kota. d. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM bagi koperasi (Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola) yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan kepada lembaga pendidikan dan pelatihan perkoperasian Pemberdayaan dan Pemberdayaan, Perlindungan, dan perlindungan koperasi Pembinaan koperasi yang wilayah yang keanggotaannya keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. dalam daerah kabupaten/ kota.
18. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Pengembangan Iklim Penanaman Modal
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
PELAYANAN 4
Kebijakan fasilitas dan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
a. Penyusunan rencana penanaman modal kabupaten/kota. b. Penyediaan peta potensi usaha dan sektor kabupaten/kota yang dimitrakan dan dipromosikan penanam modal.
umum daerah pelaku usaha siap kepada
2.
Kerja Sama Penanaman Modal
Tidak Ada Kewenangan
3.
Promosi Penanaman Modal
a. Penyusunan strategi promosi Penyelenggaraan penanaman modal kabupaten/kota. promosi penanaman b. Fasilitasi peminatan penanaman modal yang menjadi modal di wilayah kabupaten/kota. kewenangan daerah c. Penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan kabupaten/ kota. modal dari dalam dan/atau luar negeri. d. Penyiapan pameran, bahan, dan sarana promosi.
4.
Pelayanan Penanaman Modal
perizinan dan Pelayanan perizinan dan a. Konsultasi nonperizinan terkait dengan nonperizinan secara penanaman modal. terpadu satu pintu b. Penerbitan perizinan dan dibidang penanaman nonperizinan terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan modal yang menjadi kabupaten/kota. kewenangan daerah c. Pemberian fasilitas dan insentif yang kabupaten/ kota. menjadi kewenangan kabupaten/kota. d. Fasilitasi pengaduan terkait dengan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
5.
Pengendalian
Pengendalian
a. Pemantauan realisasi investasi yang
Pelaksanaan Penanaman Modal
6.
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
menjadi kewenangan pelaksanaan kabupaten/kota. penanaman modal yang b. Fasilitasi penyelesaian masalah menjadi kewenangan dalam rangka pelaksanaan daerah kabupaten/ penanaman modal atas perizinan yang diterbitkan oleh kota.
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota.
kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban penanaman modal di daerah. d. Pencabutan/pembatalan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. a. Pengolahan dan penyajian data dan informasi perizinan dan nonperizinan di daerah kabupaten/kota. b. Pengintegrasian sistem pengolahan data dan informasi di tingkat kabupaten /kota dengan provinsi dan nasional. c. Pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
19. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
Kepemudaan
Keolahragaan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota.
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan dan pengembangan
PELAYANAN 4 a. Pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum. b. Pembinaan pemuda dalam peningkatan imtaq dan iptek, kapasitas moral dan intelektual. c. Kemandirian ekonomi fasilitasi pendampingan kegiatan kepemudaan.
a. Pengembangan kepemimpinan pemuda. b. Pengembangan kepeloporan pemuda. c. Pembinaan organisasi kepemudaan. d. Pengembangan kewirausahaan pemuda. e. Kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha lembaga pendidikan dan kalangan profesional di kab/kota. f. Promosi dan penghargaan bagi pemuda yang berpotensi dengan memperoleh prestasi dibidang kepemudaan bagi kader kabupaten/kota (organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa. a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. b. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.
a. Penyelenggaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota. b. Pembinaan olahraga prestasi. c. Pembinaan cabang olahraga unggulan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Kepramukaan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi tingkat daerah kabupaten/kota
Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten/ kota.
PELAYANAN 4
Pembinaan dan pengembangan organisasi tingkat daerah kabupaten/kota.
Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
Pembinaan Organisasi kepramukaan.
dan Pengembangan kepemudaan dan
20. URUSAN BIDANG STATISTIK UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Statistik Dasar
Tidak Ada Kewenangan
2.
Statistik Sektoral
Penyelenggaraan statistic sektoral lingkup daerah kabupaten/ kota.
PELAYANAN 4
Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan di diseminasi data statistik sektoral lingkup kabupaten/kota.
21. URUSAN BIDANG PERSANDIAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Persandian untuk Pengamanan Informasi
2.
Akreditasi dan Sertifikasi
3.
Analisis Sinyal
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/ kota. Tidak ada kewenangan Tidak ada kewenangan
PELAYANAN 4
a. Pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah. b. Penyelenggaraan operasional persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah. Penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah.
22. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Kebudayaan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota.
b. Pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota.
c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota.
PELAYANAN 4 a. Penyediaan layanan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebudayaan. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola kebudayaan. d. Penyediaan data dan informasi pengelolaan kebudayaan. a. Penyediaan layanan pelestarian tradisi masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan sarana dan prasarana pelestarian tradisi. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari tradisi. d. Penyediaan data dan informasi pelestarian tradisi. a. Penyediaan layanan pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pembina lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota. d. Pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. e. Penyediaan data dan informasi lembaga adat.
2.
Perfilman Nasional
Tidak Ada Kewenangan
3.
Kesenian Tradisional
layanan pembinaan Pembinaan kesenian a. Penyediaan kesenian yang masyarakat yang masyarakat pelakunya lintas daerah pelakunya dalam kabupaten/kota. daerah kabupaten/ b. Penyediaan sarana dan prasarana kota. kesenian. c. Penyediaan dan kapasitas pelaku seni.
peningkatan
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
4.
Sejarah
Pembinaan sejarah lokal kabupaten/ kota
5.
Cagar Budaya
a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota.
b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota.
c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
6.
Permuseuman
pengelolaan museum kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 d. Pelaksanaan revitalisasi seni yang hampir punah. e. Penyediaan data dan informasi kesenian (pelaku, karya, kegiatan, dan komunitas/lembaga seni). f. Publikasi kegiatan kesenian. a. Penyediaan layanan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota. b. Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sejarah lokal. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga sejarah. d. Penyediaan data dan informasi sejarah lokal. a. Penyediaan layanan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Penyediaan sarana dan prasarana registrasi cagar budaya. c. Pembentukan tim ahli cagar budaya di kabupaten/kota. d. Penyediaan dan peningkatan kapasitas Tim ahli cagar budaya. e. Publikasi penetapan cagar budaya. a. Penyediaan layanan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. c. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga cagar budaya. d. Penyediaan data dan informasi cagar budaya. a. Pengendalian penerbitan tentang izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan data dan informasi cagar budaya yang akan dibawa ke luar daerah kabupaten. c. Penyediaan sarana dan prasarana penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota. a. Penyediaan layanan pengelolaan museum kabupaten/kota. b. Penyediaan sarana dan prasarana museum dan fasilitasi pengunjung
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Warisan Budaya
Tidak Ada Kewenangan
7.
PELAYANAN 4 museum. c. Penyediaan data dan informasi koleksi museum. d. Pelaksanaan revitalisasi museum. e. Penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pengelola museum.
23. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
3
Pembinaan Perpustakaan
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota
b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota. a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota.
b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota. Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4 a. Layanan pengembangan koleksi bahan perpustakaan. b. Layanan perpustakaan. c. Layanan pelestarian bahan perpustakaan. d. Layanan pemberdayaan perpustakaan untuk masyarakat. e. Layanan pembinaan perpustakaan. Layanan fasilitasi dan dukungan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat. Layanan pelestarian naskah kuno di daerah kabupaten/kota.
Layanan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
24. URUSAN BIDANG KEARSIPAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Pengelolaan Arsip
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pengelolaan arsip
dinamis pemerintahan daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota.
b. Pengelolaan
arsip statis yang diciptakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota, organisasi politik tingkat daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat kabupaten/kota.
PELAYANAN 4 a. Pembinaan pengelolaan arsip dinamis kepada pencipta arsip secara sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. b. Pembinaan kelembagaan kearsipan. c. Pembinaan SDM kearsipan. d. Pembinaan prasarana dan sarana kearsipan. e. Pengawasan kearsipan.
Pengelolaan arsip statis yang dilaksanakan dengan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan pendayagunaan dan pelayanan publik.
Pengelolaan kabupaten/kota.
simpul
jaringan
NO 1 2.
SUB URUSAN 2
Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota. c. Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.
PELAYANAN 4
Pemusnahan arsip dilaksanakan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari bencana dilaksanakan terhadap arsip milik negara terhadap arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga dan arsip vital. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip satuan kerja pemerintah daerah sejak penggabungan atau pembubaran ditetapkan.
Menjamin arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. e. Melakukan Penyelamatan terhadap arsip yang dicari pencarian arsip keberadaannya dalam rangka penyelamatan statis yang dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif pengelolaannya bangsa untuk kepentingan negara, menjadi kewenangan pemerintahan, pelayanan publik, dan daerah kabupaten/ kesejahteraan rakyat. kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
4.
Akreditasi dan Sertifikasi
Tidak Ada Kewenangan
5.
Formasi Arsiparis
Tidak Ada Kewenangan
NO 1 6.
SUB URUSAN 2
Perizinan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota.
PELAYANAN 4
Penyelenggaraan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dalam rangka menyediakan akses dan layanan arsip statis oleh lembaga kearsipan bagi kepentingan pengguna dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.
25. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
2.
3.
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Kelautan, pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
Tidak Ada Kewenangan
Perikanan Tangkap
a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
Perikanan Budidaya
b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
c. Pengelolaan pembudidayaan ikan. 4.
PengawasanSum berDaya Kelautan danPerikanan
Tidak Ada Kewenangan
5.
Pengolahan dan Pemasaran
Tidak Ada Kewenangan
6.
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4
a. Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan nelayan kecil, serta pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Pengendalian kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pelelangan ikan. Pengendalian usaha pembudidayaan ikan.
di
bidang
Peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan pelibatan, serta pemberian dukungan penguatan dan pengembangan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan. a. Pengembangan pembudidayaan ikan. b. Penyediaan induk dan benih serta pelayanan kesehatan ikan air tawar.
Perikanan 7.
Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Tidak Ada Kewenangan
26. URUSAN BIDANG PARIWISATA
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Destinasi Pariwisata
UPK KEWENANGAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 3 4 a. Pengelolaan daya a. Perencanaan daya tarik tarik wisata kabupaten/kota. kabupaten/kota. b. Pengembangan daya tarik
wisata wisata
kabupaten/kota. c. Monitoring dan audit daya tarik wisata
kabupaten/kota.
2.
Pemasaran Pariwisata
3.
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
b. Pengelolaan a. Perencanaan kawasan strategis kawasan strategis pariwisata lingkup kabupaten/kota. pariwisata b. Pengembangan kawasan strategis kabupaten/kota. pariwisata kabupaten/kota. c. Monitoring dan audit kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan a. Perencanaan destinasi pariwisata destinasi kabupaten/kota. pariwisata b. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/ kota. kabupaten/kota. c. Monitoring dan audit destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda Pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata daftar usaha kabupaten/kota. pariwisata kabupaten/kota. Pemasaran pariwisata a. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri kabupaten/kota, baik dalam dan daya tarik, destinasi luar negeri. dan kawasan b. Penyediaan data dan penyebaran strategis pariwisata informasi pariwisata kabupaten/ kota. kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri. c. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata daerah. Penyediaan prasarana a. Penyediaan sarana dan prasarana sepanjang rantai nilai ekonomi (zonakreatif/ruang kreatif terhadap 16 subsektor kreatif/kota kreatif) ekonomi kreatif, aktor (pemerintah, sebagai ruang komunitas, akademisi dan bisnis), serta daya ungkit (forward and berekspresi, berpromosi backward linkage) di dan berinteraksi bagi kabupaten/kota. insan kreatif di daerah b. Penyediaan kebijakan fasilitasi kabupaten/kota. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif melalui penguatan
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
PELAYANAN 4 riset edukasi dan pengembangan, pendirian inkubator, pendampingan untuk mendapatkan akes terhadap permodalan bagi start-up/pemula, membuka akses pasar untuk memasarkan produk, pendirian klinik-klinik HKI, serta memperkuat jejaring/network pelaku ekonomi kreatif di kabupaten/kota. c. Penyediaan suprastruktur : fisik dan non-fisik/TIK yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, kelembagaan, serta sinergi antar aktor (pemerintah, komunitas, akademisi, dan bisnis) di kabupaten/kota. Penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
27. URUSAN BIDANG PERTANIAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Sarana Pertanian
UPK KEWENANGAN DAERAH PELAYANAN KABUPATEN/ KOTA 3 4 a. Pengawasan a. Pengawasan penggunaan dan penggunaan sarana ketersediaan sarana pertanian pertanian. (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner) b. Penyuluhan pertanian mengenai penggunaan sarana. b. Pengelolaan SDG Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam hewan dan tanaman dalam daerah daerah kabupaten/ kabupaten/kota. kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/ kota d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
2.
Prasarana Pertanian
Pengendalian mutu dan keamanan benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan serta pakan konsentrat dalam daerah kabupaten/kota.
Pengawasan penyediaan, distribusi, peredaran, penggunaan obat hewan ditingkat pengecer.
e. Pengendalian Pengendalian peredaran benih/bibit ternak penyediaan dan dan HPT, bahan pakan serta pakan peredaran benih/bibit ternak, konsentrat dalam daerah kabupaten/kota. dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/ kota. f. Penyediaan Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan serta pakan dan hijauan pakan ternak yang konsentrat dalam 1 (satu) daerah provinsi sumbernya dalam lain 1 (satu) daerah provinsi lain. a. Pengembangan a. Pengendalian prasarana pertanian prasarana (tanaman pangan, hortikultura, pertanian. perkebunan, peternakan, kesehatan
hewan, dan veteriner). b. Penyuluhan
kesehatan
masyarakat
pertanian
mengenai
NO
SUB URUSAN
1
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
pemanfaatan prasarana pertanian. b. Pengelolaan Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan wilayah sumber rumpun/galur ternak dalam daerah bibit ternak dan kabupaten/kota. rumpun/galur
c.
3.
a. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
b.
c.
d.
e.
4.
Pengendalian
ternak dalam daerah kabupaten/kota Pengembangan lahan penggembalaan umum Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten/Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota. Penerapan dan pengawasaan persyaratan teknis kesehataan masyarakat veteriner. Penerapan dan pengawasaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
Pengendalian
Penyediaan dan pengembangan penggembalaan umum.
lahan
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengawasan pemasukan, pengeluaran dan penerbitan surat rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah kabupaten/kota.
a. pelayanan jasa laboratorium diagnostik/pengujian kesehatan dan keamanan produk hewan b. pelayanan jasa medik veteriner pada unit pelayanan kesehatan hewan. Pengawasan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerbitan pra NKV, registrasi produk hewan, persyaratan halal, dan monitoring keamanan produk hewan.
Pengawasan dan penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan di unit pemeliharaan hewan.
dan a. Pencegahan,
pengendalian
dan
NO 1
5.
SUB URUSAN 2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
dan Penanggulangan bencana pertanian
penanggulangan bencana pertanian. penanggulangan b. Penyuluhan pertanian mengenai bencana pertanian pencegahan, pengendalian, dan kabupaten/kota.
Perizinan Usaha
a. Penerbitan izin a. Penerbitan rekomendasi teknis usaha pertanian dan/atau pengendalian usaha yang kegiatan pertanian (tanaman pangan, usahanya dalam hortikultura, perkebunan, Daerah peternakan, kesehatan hewan, dan kabupaten/kota. kesehatan masyarakat veteriner). b. Penyuluhan pertanian mengenai perizinan usaha pertanian di tingkat kelembagaan petani. b. Penerbitan izin Rekomendasi teknis dan/atau pengendalian usaha produksi usaha produksi benih/bibit ternak dan benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong pemeliharaan hewan, rumah hewan, izin praktik dokter hewan dan sakit hewan/pasar pelayanan paramedik veteriner. hewan, rumah potong hewan.
Pertanian
penanggulangan bencana pertanian.
6.
Karantina Pertanian
c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan. Tidak ada kewenangan
7.
Varietas Tanaman
Tidak ada kewenangan
Perizinan usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
28. URUSAN BIDANG KEHUTANAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4
Perencanaan Hutan
Tidak Ada Kewenangan
2.
Pengelolaan Hutan
Tidak Ada Kewenangan
3.
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Pelaksanaan Perlindungan, pengawetan, pengendalian, pengelolaan TAHURA dan pemanfaatan TAHURA dalam lingkup 1 kabupaten/kota. (satu) daerah kabupaten/kota
4.
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
Tidak Ada Kewenangan
5.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Tidak Ada Kewenangan
6.
Pengawasan Kehutanan
Tidak Ada Kewenangan
29. URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Geologi
Tidak Ada Kewenangan
2.
Mineral dan Batubara
Tidak Ada Kewenangan
3.
Minyak dan Gas Bumi
Tidak Ada Kewenangan
4.
Energi Baru Terbarukan
Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota
5.
Ketenagalistrikan
Tidak Ada Kewenangan
PELAYANAN 4
Pengelolaan dan pengendalian pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
30. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
Perizinan danPendaftaran Perusahaan
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: a) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat
PELAYANAN 4 a. Pengelolaan tertib kegiatan usaha perdagangan melalui perizinan dan non perizinan serta pendaftaran perusahaan sesuai kewenangan kabupaten/kota. b. Pengendalian dan pengawasan bahan berbahaya.
NO
SUB URUSAN
1
2
2
Sarana Distribusi Perdagangan
3
Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 daerah kabupaten/ kota.
f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau. g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) (bagi daerah) kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal. a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/ kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi
PELAYANAN 4
Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
Pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga dan penyediaan informasi harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta melakukan operasi pasar di tingkat kabupaten/kota.
NO
SUB URUSAN
1
2
4
5
Pengembangan Ekspor
Standardisasi dan perlindungan konsumen
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kabupaten/ kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota. b. Penyelenggaraaan kampanye pencintraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/ kota).
PELAYANAN 4
Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
a. Pengelolaan penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan produk ekspor unggulan daerah kabupaten/kota.
Peningkatan citra produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota).
Pelaksanaan metrologi Pengelolaan tera, legal berupa tera, tera pengawasan. ulang, dan pengawasan.
tera
ulang
dan
31. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
UPK KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
PELAYANAN 4 a. Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. b. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri ksbupstrn/kota.
Perencanaan Pembangunan Industri
Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota.
2.
Perizinan
a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota.
c. Fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri. d. Pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri.
3.
Sistem Informasi Industri Nasional
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
a. Fasilitasi penyampaian data industri dan data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. b. Penyampaian hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri sebagai informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Pemantauan dan pengawasan kepatuhan penyampaian data ke Sistem Informasi Industri Nasional.
a) IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b) IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
32. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI
NO
SUB URUSAN
1 1.
2
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3
Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/ kota.
2.
Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota.
3.
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.
PELAYANAN 4 Penyusunan rencana kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota. Penyiapan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota. Penyediaan satuan permukiman transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi serta layanan penataan persebaran penduduk di kabupaten/kota daerah asal calon transmigran dan kabupaten/kota daerah tujuan transmigran serta koordinasi/kerjasama antar kabupaten/kota. Pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian serta evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi.
