LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR .... TAHUN .... TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN MATRIKS LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 11. NO 1 1.
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP SUB URUSAN 2 Perencanaan Lingkungan Hidup
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi
LAYANAN UTAMA 4 perencanaan perlindungan lingkungan hidup.
dan
PENDUKUNG pengelolaan
(BPLH Sumut) 1. Menyusun rumusan kebijakan daerah tentang RPPLH provinsi berdasarkan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/ Kepulauan, inventarisasi tingkat Ekoregion 2. Menyusun dan/atau membangun instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan, yakni: KLHS, tataruang, bakumutu LH, criteria baku kerusakan LH, analisis risiko LH, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan RPPLH. 3. Penyusunan rumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung (usulan provinsi Jawa Timur). Catatan Prov Jateng : Pelayanan utama untuk penyusunan rumusan sekaligus menghitung daya dukung dan daya tampung.
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
5 Inventarisasi LH Penyusunan NSDA + LH penetapan wilayah ekoregion Pelaksanaan Gugus Pulau Menyusun daya dukung dan daya tampung Penyusunan Status LHD Sistem database/pendataan LH Pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap LH.
(BPLH Sumut) 1. Menyediakan data dan informasi tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencakup potensi sumberdaya alam, kebijakan dan regulasi, keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumberdaya alam, kearifan local , sumber pencemar dan perubahan iklim.
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 (Riau) 1. Penyusunan rumusan kebijakan Pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA. 2. Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan kualitas dan fungsi LH. 3. Penyusunan rumusan kebijakan pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian SDA. 4. Perumusan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 5. Proses penetapan PERDA bersama DPRD. 6. Menyusun kebijakan bidang RPPLH dalam bentuk perda. 7. Menyusun rumusan kebijakan mengenai pemanfaatan dan pencadangan SDA, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (Sumbar) 1. Membuat rumusan kebijakan Provinsi untuk di Perda-kan.
2.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Provinsi
PENDUKUNG
tentang
RPPLH
Layanan pelaksanaan KLHS untuk KRP (Kebijakan; Rencana; Program). (Sumut) 1. Membentuk pokja penyusunan KLHS secara formal 2
5 2. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap komponen lingkungan hidup sebagai badan penerima (air, udara, keanekaragaman hayati dan tutupan lahan) 3. Menyusun Rencana Strategis Kelembagaan lingkungan hidup propinsi. 4. Menghitung daya dukung dan daya tamping provinsi serta ecoregion lintas kabupaten /kota (Riau) 1. Pelaksanaan inventarisasi LH. 2. Penyusunan peta hasil inventarisasi LH: Pemanfaatan dan pencadangan; Perlindungan Kualitas dan fungsi; Pengendalian dan monitoring; Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 3. Menyediakan data dan informasi. 4. Menghitung daya dukung dan daya tampung. 5. Menyediakan instrumen pencegahan untuk mendukung RPPLH (Sumbar) 1. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Pembuatan Pokja dalam rangka perumusan arah kebijakan dalam dokumen RPPLH. 1. Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan 2. Layanan penyusunan peta pendukung RTRWP 3. Penyusunan daya dukung daya tampung 4. Penyusunan IKLH 5. Penyusunan Status LHD.
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 2. Melaksanakan evaluasi kesesuaian KLHS terhadap RPJMD Provinsi 3. Fasilitasi penyusunan KLHS dan evaluasi kesesuaian RTRWP dengan KLHS. 4. Melakukan evaluasi terhadap KRP.
PENDUKUNG 5 6. Inventarisasi LH. (Sumut) 1. Membuat petunjuk teknis operasional POKJA yang representatif, operasional, dan legal 2. Melengkapi Peta pendukung RTRWP sesuai ketentuan (NSPK) dan penerapan KLHS 3. Menerapkan Baku mutu Lingkungan 4. Melakukan kesesuaian daya dukung dan daya tampung.
(Riau) 1. Menyusun rumusan kebijakan RPJMD menyatu dengan KLHS 2. Menyusun rumusan RTRWP menyatu dengan KLHS 3. Melaksanakan proses penetapan PERDA RTRWP dan RPJMD Prov. (lihat konsep RPP KLHS) (Riau) 4. Melakukan evaluasi KRP 1. Pembentukan POKJA yang representatif, 5. Menyusun atau mengevaluasi RTRW, RPJMD, operasional, dan legal RPJPD dan KRP 2. Penyusunan peta pendukung RTRWP sesuai 6. Melakukan pengkajian pengaruh kebijakan, ketentuan (NSPK) rencana, dan/atau program terhadap kondisi 3. Menyusun kajian mengenai : lingkungan hidup disuatu wilayah Kapasitas daya dukung dan daya tampung 7. Merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan, lingkungan hidup untuk pembangunan rencana, dan/atau program. Perkiraan mengenai dampak dan risiko 8. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk lingkungan hidup pengambilan keputusan kebijakan, rencana, Kinerja layanan/jasa ekosistem dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam pembangunan berkelanjutan. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim (Sumbar) 1. Melakukan kajian KLHS terhadap seluruh Faktor Emisi Lokal Sektor Limbah dokumen perencanaan berbasis kawasan (RTRW; Tingkat ketahanan dan potensi RPJPD; RPJMD; kawasan). keanekaragaman hayati.
(Jateng) 1. Layanan penyusunan Peta Pendukung RTRWP diganti dengan layanan penyusunan Peta pendukung KLHS KRP Provinsi.
3
NO
SUB URUSAN
1
2
3.
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
LAYANAN UTAMA 4
Penyusunan kebijakan untuk : 1. Layanan Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH melalui instrumen sebagaimana UU 32/ 2009 2. Layanan penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH 3. Layanan pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH. (Sumut) 1. Penyusunan kebijakan daerah guna pengendalian Kerusakan dan pencemaran LH. 2. Penyediaan sarana/ prasarana dan pengembangan teknologi dalam pengendalian Kerusakan dan pencemaran LH 3. Penyusunan SOP pelaksanaan dan koordinasi dalam pengendalian Kerusakan dan pencemaran LH.
PENDUKUNG 5 (Sumbar) 1. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Pengkajian perkiraan dampak dan resiko LH. 3. Pengkajian kinerja layanan jasa ekosistem. 4. Pengkajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. 5. Pengkajian tingkat ketahanan dan potensi kehati. 1. Layanan sistem dan mekanisme pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH 2. Layanan penyediaan sarana/prasarana pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH 3. Pengawasan, Pemantauan, penegakan hukum, penetapan baku mutu pencemaran dan kerusakan LH. 4. Inventarisasi GRK. (Sumut) 1. Pemetaan kondisi eksisting ekosistem dan sub ekosistem 2. Menyusun dan menerapkan mekanisme koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan secara horizontal dan vertical. 3. Sosialisasi regulasi dan petunjuk teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
(Riau) 1. Penyusunan kebijakan pencegahan Kerusakan dan (Riau) pencemaran LH tingkat provinsi 2. Penyediaan sarana/ prasarana untuk 1. Pemetaan Sub DAS kritis dalam 1 Provinsi 2. Monitoring periodik dan/ atau per kasus penanggulangan Kerusakan dan pencemaran LH kejadian pencemaran/ kerusakan LH pada 3. Penyusunan SOP pelaksanaan dan koordinasi 4
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 dalam penanggulangan Kerusakan dan pencemaran LH 4. Penyusunan kebijakan pemerintah Prov. untuk Pemulihan Kerusakan dan pencemaran LH 5. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 6. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 7. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 8. Pelestarian Fungsi Atmosfer 9. Penerbitan perizinan pembuangan air limbah ke laut di wilayah 0 – 12 mil. 10. Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sektor Limbah. 11. Perumusan Kebijakan Penyusunan Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi 12. Perumusan Kebijakan Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Daerah Provinsi 13. Perumusan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air 14. Perumusan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara 15. Perumusan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Tanah 16. Perumusan Kebijakan Pengendalain Pencemaran Limbah B3 17. Perumusan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Tanah 18. Perumusan Kebijakan Pengendalian Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ataulahan 19. Perumusan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Mangrove 20. Perumusan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Gambut 5
PENDUKUNG 5 wilayah lintas kab./ kota dalam satu prov. 3. Penyusunan peta kerja untuk monitoring pelaksanaan penanggulangan Kerusakan dan pencemaran LH 4. Penyusunan peta kerja pemulihan Kerusakan dan pencemaran LH 5. Mengimplementasikan baku mutu lingkungan hidup 6. Koordinasi vertikal dan horizontal 7. Menerapkan instrumen pencegahan 8. Menyediakan sistem peningkatan kepedulian masyarakat 9. Pengembangan teknologi untuk pengendalian 10. Pelaksanaan peyelenggaraan diklat teknis lingkungan hidup 11. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah 12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Sektor Limbah 13. Sosialisasi dan Pemantauan Deposisi Asam 14. Sosialisasi dan Pemantauan Bahan Perusak Ozon (BPO). 15. Inventarisasi pengguna Bahan Perusak Ozon (BPO) (Sumbar) 1. Pengkajian dan penetapan baku mutu limbah, penetapan baku kerusakan lingkungan, penetapan kelas-kelas air.
NO
SUB URUSAN
1
2
4.
Keanekaragaman Hayati (Kehati)
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Pengelolaan Kehati Provinsi
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4 21. Perumusan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir 22. Perumusan Kebijakan Pengendalian Kerusakan Danau dan Sumber Mata Air 23. Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah yang berdampak lintas kabupaten/kota 24. Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam 25. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan. 26. Pelestarian Fungsi Atmosfer 27. Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan 28. Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup 29. Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup 30. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan hidup 31. Penyediaan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup 32. Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke lahan perkebunan (Land Aplikasi) lintas kabupaten/kota.
5
(Sumbar) 1. Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan baku mutu lingkungan (AMDAL/pemeriksaan UKL-UPL/SPPL, baku mutu, kriteria kerusakan). 2. penyajian informasi status mutu air, udara dan status kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan, pengisolasian dan pengendalian sumber pencemaran/kerusakan lingkungan; 3. Pengendalian sumber pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi dan/atau cara lainnya; 4. penyajian informasi status ketaatan usaha/kegiatan 1. Melaksanakan kebijakan pengelolaan Kehati Provinsi melalui penetapan nilai indeks efektivitas 6
1. Inventarisasi flora dan fauna di provinsi 2. Perlindungan flora dan fauna
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan KEHATI serta penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau KDH (Sumut) 1. Penyusunan kebijakan darah tentang Kehati 2. Penetapan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan KEHATI 3. Penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau Pergub 4. Penyediaan Galery Kehati 5. Pembangunan Taman Kehati Propinsi berbasis ekosistem. (Riau) 1. Penyusunan kebijakan Kehati Provinsi 2. Penetapan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan KEHATI. 3. Penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau KDH. (Sumbar) 1. Peningkatan jumlah kemitraan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dan jumlah kemitraan pengelola.
5.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah
Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
Penyusunan kebijakan Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3. (Sumut) 1. Penyusunan kebijakan daerah dalam pengumpulan limbah B3 skala provinsi 7
PENDUKUNG 5 3. Terfasilitasinya penyelesaian konflik pemanfaatan KEHATI. (Sumut) 1. Pengumpulan data dan informasi KEHATI dalam satu provinsi sebagai bahan kebijakan 2. Penyusunan peta zonasi lokasi KEHATI untuk perhitungan Nilai Indeks dan monitoring 3. Pelaksanaan kegiatan pemetaan kawasan konservasi esensial 4. Penguatan kearifan lokal yang terkait dengan kehati. (Riau) 1. Pengumpulan data dan informasi KEHATI dalam satu provinsi sebagai bahan kebijakan 2. Penyusunan peta zonasi lokasi KEHATI untuk perihtungan Nilai Indeks dan monitoring 3. Perhitungan indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 4. Pelaksanaan kegiatan pemetaan kawasan konservasi esensial 5. Inventarisasi dan pemetaan kehati 6. Penguatan kearifan lokal yang terkait dengan kehati
1. Penyusunan Peta lokasi limbah B3 2. Sosialisasi Penyusunan AMDAL/ ANDAL/ UKL/ UPL Limbah B3 3. Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3, termasuk kegiatan lapangan 4. Penyusunan pedoman penatausahaan
NO
SUB URUSAN
1
2 B3)
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 2. Identifikasi sumber penghasil Limbah B3 3. Pemberian rekomendasi terhadap perizinan pengumpulan skala nasional yang diperlukan dalam limbah B3 4. Pemberian rekomendasi terhadap perizinan pengumpulan skala nasional yang diperlukan dalam limbah B3 5. Evaluasi pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B3 6. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pengolahan limbah B3 (Riau) 1. Penyusunan kebijakan pengelolaan B3 dan limbah B3 skala provinsi. 2. Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3 3. Penerbitan perizinan pengolahan limbah B3 yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Provinsi dan Kabupaten/kota 4. Penerbitan Izin Pemanfaatan Limbah B3 yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Provinsi dan kabupaten/kota 5. Penerbitan Izin Penimbunan Limbah B3 yang izin lingkungannya diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten/kota 6. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pegolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah B3 skala nasional 7. Penerbitkan rekomendasi pengangkutan limbah B3 skala Provinsi 8. Penerbitan izin pengumpul limbah B3 skala provinsi.
8
PENDUKUNG 5 (administrasi) Limbah B3. (Sumut) 1. Memberikan pembinaan terhadap pengelola Limbah B3 2. Pemetaan potensi limbah B3 3. Penyusunan pedoman administrasi Limbah B3 4. Sosialisasi Regulasi tentang Pengelolaan dan pengolahan Limbah B3 5. Penyusunan SOP implementasi kebijakan pengelolaan Limbah B3 (Riau) 1. Perumusan bahan kebijakan pengelolaan Limbah B3 2. Penyusunan pedoman penatausahaan (administrasi) Limbah B3 3. Penyusunan Peta lokasi limbah B3 4. Penyediaan sarana dan prasarana 5. Penyediaan SOP sesuai kewenangan (Jateng) 1. Penyusunan Peta lokasi limbah B3 2. Sosialisasi Penyusunan AMDAL/ ANDAL/ UKL/ UPL Limbah B3 3. Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3, termasuk kegiatan lapangan 4. Penyusunan pedoman penatausahaan (administrasi) Limbah B3 5. Penerbitan perizinan untuk pengumpulan limbah B3 skala Provinsi.
NO
SUB URUSAN
1
2
6.
Pembinaan & Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4 (Sumbar) 1. Fasilitasi penerbitan izin pengumpulan seluruh bahan/limbah B3.
5 (Sumbar) 1. Penyajian informasi layanan pengumpulan LB3
Penerbitan perijinan sesuai kewenangan
1. Membentuk komisi penilai Amdal yang memiliki lisensi 2. Membentuk sekretariat dan menetapkan pakar independen Amdal 3. Membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan kegiatan ekonomi lemah yang berdampak penting pada lingkungan hidup 4. Mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan 5. Pembinaan & evaluasi terhadap komisi amdal Kab/Kota
(Sumut) 1. Penyusunan kebijakan daerah dalam penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH. 2. Penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) serta yang independen, adil, dan sesuai peraturan perundangan 3. Penyelenggaraan dan pengawasan penilaian dan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) serta yang independen, adil, dan sesuai peraturan perundangan 4. Pembentukan Tim Koordinasi penegakan hukum lingkungan 5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Mediasi) (Riau) 1. Pembentukan organisasi/ komisi penilai AMDAL untuk melaksanakan penilaian Amdal sesuai ketentua perundang-undangan. 2. Penyelenggaraan penilaian AMDAL yang independen, adil, dan sesuai peraturan perundangan. 3. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Lingkungan 4. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Pembinaan penerbitan Izin lingkungan dan Izin PPLH yang diselenggarankan oleh kabupaten/kota 6. Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH 9
(Sumut) 1. Penyusunan kebijakan koordinasi antar PD untuk pengawasan dan penindakan pelanggaran Peraturan per undang2an 2. Sosialisasi untuk pencegahan pelanggaran Peraturan per undang2an 3. Pelaksanaan Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) 4. Penyusunan SOP Penegakan hukum 5. Operasionalisasi Pejabat pengawasan Lingkungan hidup Daerah (PPLHD) 6. Sosialisasi UU NO 32 tahun 2009 tentang PPLH. (Riau) 1. Penyusunan kebijakan koordinasi antar PD untuk pengawasan dan penindakan
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 7. Peningkatan kapasitas pemilik izin lingkungan dalam penaatan izin lingkungan. 8. Penyelenggaraan penerbitan lisensi komisi penilai amdal kabupaten/kota 9. Pembinaan dan Pengawasan Lisensi Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota 10. Pengawasan Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal dan Konsultan Penyusun Amdalpenegakan hukum pelanggaran LH.
5 pelanggaran LH 2. Penyusunan sistem pengawasan penaatan izin lingkungan dan izin PPLH 3. Peningkatan Kapasitas Komisi, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi melalui Diklat dan Bimbingan Teknis.
(Sumbar) 1. Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan atau izin PPLH diterbitkan oleh pemda Provinsi.
7.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Pelayanan pendaftaran MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH (Sumut) 1. Penyusunan kebijakan tata kelola penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 2. Pembentukan tim perumus pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 10
(Jateng) 1. Membentuk komisi penilai amdal yang memiliki lisensi. 2. Membentuk sekretariat dan tim teknis KPA. 3. Membantu penyusunan amdal bagi usaha dan kegiatan ekonomi lemah yang berdampak penting dalam lingkungan hidup. 4. Mengumumkan permohonan dan keputusan dan izin lingkungan. 5. Pembinaan dan evaluasi terhadap komisi amdal Kabupaten / Kota. 6. Rekomendasi penerbitan lisensi KPA Kab/Kota. 7. Monitoring terhadap usaha / kegiatan yang sudah berizin. 8. Sosialisasi amdal UKL - UPL. 1. Penyusunan dokumentasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH untuk publikasi dan pengembangan budaya 2. Inventarisasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 3. Pembentukan tim perumus pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4 3. Proses penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH melalui PERDA/ Perkada
5 (Sumut) 1. Penyusunan dokumentasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH untuk publikasi dan pengembangan budaya Inventarisasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
(Riau) 1. Penyusunan kebijakan tata kelola penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 2. Pembentukan tim perumus pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 3. Proses penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH melalui PERDA/ Perkada 4. Penyusunan kebijakan dalam penetapan, pengakuan MHA dan kearifan lokal. (Sumbar) 1. Inventarisasi dan peningkatan jumlah kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diakui dalam rangka PPLH. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
(Riau) 1. Penyusunan dokumentasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH untuk publikasi dan pengembangan budaya 2. Inventarisasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 3. Inventarisasi 4. Verifikasi dan validasi 5. Inventarisasi Inisiatif lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
1. Pelaksanaan pelestarian dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai (tanpa merubah adat) 2. Pelaksanaan pelatihan dan penguatan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai
1. Penyusunan model pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH. 2. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
(Sumut) 1. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai.
(Sumut) 1. Penyusunan model pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
11
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 (Riau) 1. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai 2. Penyusunan rumusan skenario peningkatan kapasitas atau program edukasi MHA 3. Menjalin dan memfasilitasi antara MHA dan pihak terkait dalam pengembangan pengetahuan lokal. (Sumbar) 1. Peningkatan kegiatan untuk peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
8.
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan (Sumut) 1. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH untuk Lembaga Masyarakat 2. Penyusunan materi Diklat dan penyuluhan yang komprehensif 3. Menyusun metode Diklat yang sesuai dgn karakter masyarakat 4. Peningkatan kompetensi intruktur yang memiliki daya saing (Riau) 1. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH untuk Lembaga Masyarakat 2. Penyusunan Kurikulum Diklat dan penyuluhan 3. Penyelenggaraan bintek dan penyuluhan 12
PENDUKUNG 5 (Riau) 1. Penyusunan model pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH. 2. Penyusunan model pelaksanaan, peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional ttg pplh 3. Pembentukan komunitas MHA peduli lingkungan 4. Pelaksanaan Workshop 5. Pembinaan dan penguatan program kampung iklim
1. Pembuatan kampanye LH 2. Penyusunan Kurikulum Bintek dan penyuluhan (Sumut) 1. Pelaksanaan Diklat dan penyuluhan secara intensif 2. Penyediaan sarana dan prasarana Diklat dan penyuluhan 3. Pengalokasian anggaran. (Riau) 1. Pembuatan kampanye LH 2. Penjadwalan periodik pelaksanaan Diklat dan penyuluhan 3. Identifikasi dan inventarisasi kelembagaan masyarakat pengelola LH 4. Pelaksanaan sosialisasi 5. Pelaksanaan bimtek
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 pengelolaan lingkungan hidup 4. Melakukan analisis diklat bidang lh untuk masyarakat. (Sumbar) 1. Pelaksanaan pendidikan/pelatihan bagi masyarakat
9.
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi
Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian LH atau kegiatan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan. (Sumut) 1. Penyusunan kebijakan daerah tentang pembentukan Tim Penilai yang kompeten, kredibel, dan akuntabel 2. Penyusunan criteria dan indicator penilaian penghargaan 3. Pengalokasian anggaran yang cukup dan layak untuk pembinaan dan penguatan motivasi .
(Riau) 1. Pembentukan Tim Penilai yang kompeten, kredibel, dan akuntabel 2. Penyusunan kriteria dan indikator peniaian penghargaan 3. Pelaksanaan penilaian 4. Pemberian penghargaan lingkungan hidup 13
PENDUKUNG 5 6. Penyusunan event-event penghargaan LH 7. Identifikasi dan inventarisasi pengelola lingkungan berprestasi 8. Pembentukan tim penilai yang kompeten, kredibel dan akuntabel (Jateng) 1. Pembuatan kampanye LH 2. Penyusunan Kurikulum Bintek dan penyuluhan. 3. Publikasi / peningkatan informasi LH. 4. Peningkatan kapasitas penyuluh LH. 1. Penyusunan event penghargaan (seremonial) 2. Pembentukan Tim Penilai yang kompeten, kredibel, dan akuntabel 3. Penyusunan kriteria dan indikator peniaian penghargaan 4. Pelaksanaan penilaian (Sumut) 1. Penyusunan metode pembentukan karakter cinta lingkungan hidup 2. Pengembangan jenis penghargaan yg diberikan. (Riau) 1. Penyusunan event penghargaan (seremonial) 2. Pengalokasian anggaran untuk penghargaan yang cukup dan sepadan sebagai pembinaan 3. Menganalisis dan merumuskan jenis diklat bidang lh
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4
5
(Sumbar) 1. Penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat 10.
Pengaduan Lingkungan Hidup
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi
1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk pengaduan masyarakat 2. Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan/ atau izin PPLH dalam satu provinsi (Sumut) 1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk berperan aktif dan menyadarkan masyarakat memiliki hak pengaduan 2. Mengaktifkan secretariat pengaduan yang dapat merespon pengaduan secara cepat dan tepat 3. Membangun SOP pengaduan 4. Menangani pengaduan secara tranparan. (Riau) 1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk pengaduan masyarakat 2. Pembentukan tim pengelola penerimaan pengaduan masyarakat 3. Pembentukan tim tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat 4. Pelaksanaan penegakan hukum 5. Layanan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang LH 6. Peningkatan SDM PPNS/PPLH
14
1. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat 2. Penyusunan sistem pengaduan secara online 3. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum 4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Desk Pengaduan 5. Pembentukan tim pengelola penerimaan pengaduan masyarakat 6. Pembentukan tim tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat. (Sumut) 1. Pembentukan tim terpadu penegakan hokum lingkungan 2. Sosialisasi keberadaan dan fungsi pos pengaduan 3. Membangun jaringan di kab/kota dan peningkatan koordinasi dalam penegakan hokum lingkungan 4. Melaksanakan seminar dan workshop penegakan hokum lingkungan secara intensif (Riau) 1. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum 2. Pembentukan SOP dan tata kelola 3. Sosialisasi dan Pelaksanaan Desk Pengaduan 4. Penyusunan SIM pengaduan Online 5. Layanan penyusunan SOP pengaduan
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota
LAYANAN UTAMA 4 (Sumbar) 1. Penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan dikelola 100% serta diteruskan kepada penegak hukum. Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota. (Sumbar) 1. Penyelesaian pengaduan lingkungan hidup dan dikelola 100% serta diteruskan kepada penegak hukum.
11.
Persampahan
Penanganan sampah di TPA/ TPST regional.
Pengelolaan sampah di TPA/ TPST regional. (Sumut) 1. Penyusunan rumusan kebijakan daerah pengolahan sampah di TPA/ TPST regional sampai tuntas. 2. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST regional. 3. Melakukan kajian yang tepat utk pengelolaan sampah sesuai karakter masyarakat. 4. Pengembangan system pengelolaan sampah yang tepat terhadap masyarakat 5. Pengembangan dan penerapan 3R 6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 7. Inventory Gas Rumah kaca sector sampah 8. Melakukan pengolahan sampah. 15
PENDUKUNG
6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4.
5 masyarakat Pelatihan PPNS/PPLH Pembentukan pos pengaduan Layanan sistem pengaduan secara online Layanan peningkatan kapasitas pos pengaduan Penyusunan SOP pengaduan masyarakat Layanan sistem pengaduan secara online Peningkatan kapasitas pos pengaduan Membentuk Pokja penyelesaian permasalahan antar pihak beserta mekanismenya
1. Penyusunan Kebijakan pengelolaan sampah di TPA/ TPST Regional 2. Penyediaan Sarana/ Prasarana Pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional 3. Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan swasta untuk pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional 4. Penyediaan dan Peningkatan kapasitas SDM untuk pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional. (Sumut) 1. Melakukan klusterisasi lintas kab/kota. 2. Menyediakan dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah 3. Pengembangan investasi melalui investor dalam dan luar negeri
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI 3
LAYANAN UTAMA 4 (Riau) 1. Penyusunan rumusan kebijakan pengolahan sampah di TPA/ TPST regional sampai tuntas. 2. Perumusan kebijakan kerjasama antar daerah 3. Melakukan pengelolaan sampah di TPA/TPST regional 4. Melakukan pembinaan masyarakat terhadap petugas TPA dan pemulung 5. Inventarisasi GRK dari sektor limbah (Sumbar) 1. Pengelolaan sampah di TPA
PENDUKUNG 5 4. Sosialisasi penguatan kepedulian masyarakat dan stakeholder lainnya 5. Melakukan survey komposisi sampah (Riau) 1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah 2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta 3. Pengalokasian Pembiayaan 4. Penyediaan sarana prasarana 5. Bimtek dalam pengelolaan persampahan pengelola TPA berwawasan lingkungan utk aparatur dan masyarakat 6. Melakukan pengelolaan air limbah 7. Pengadaan incenerator 8. Pemanfaatan gas metan (Jateng) 1. Penyusunan Kebijakan pengelolaan sampah di TPA/ TPST Regional 2. Penyediaan Sarana/ Prasarana Pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional 3. Pelaksanaan kerjasama antar daerah dan swasta untuk pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional 4. Penyediaan dan Peningkatan kapasitas SDM untuk pengolahan sampah di TPA/ TPST Regional. 5. Pengolahn sampah pada sumbernya. 6. Penerapan teknologi 3R. (Sumbar) 1. Penyediaan IPLC lindi TPA dan penangkapan gas metan
16
LAMPIRAN II RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR .... TAHUN .... TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
MATRIKS LAYANAN UTAMA DAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP NO
SUB URUSAN
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota
LAYANAN UTAMA 4 perencanaan perlindungan lingkungan hidup
PENDUKUNG
1 1.
2 Perencanaan Lingkungan Hidup
2.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS untuk Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Kabupaten/ Kota
Layanan pelaksanaan KLHS untuk KRP (Kebijakan; Rencana; Program)
3.
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam 1
Penyusunan kebijakan untuk : 1. Layanan Pencegahan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH melalui instrumen sebagaimana UU 32/ 2009 17
dan
pengelolaan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1.
2.
5 Inventarisasi LH Penyusunan NSDA + LH penetapan wilayah ekoregion Pelaksanaan Gugus Pulau Menyusun daya dukung dan daya tampung Penyusunan Status LHD Sistem database/pendataan LH Pemetaan kegiatan yang berdampak terhadap LH Pembentukan Pokja Pengendalian Lingkungan Layanan penyusunan peta pendukung RTRWP Penyusunan daya dukung daya tampung Penyusunan IKLH Penyusunan Status LHD Layanan sistem dan mekanisme pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Layanan penyediaan sarana/prasarana
NO
SUB URUSAN
1
2 Hidup
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 (satu) daerah kabupaten/kota
LAYANAN UTAMA 4 2. Layanan penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH 3. Layanan pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan LH
4.
Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Pengelolaan Kehati Kabupaten/ Kota
5.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) Pembinaan & Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
a. Penyimpanan sementara limbah B3. a. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Penerbitan perijinan sesuai kewenangan
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang
a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang
Pelayanan pendaftaran MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
6.
7.
Melaksanakan kebijakan pengelolaan Kehati Kabupaten/ Kota melalui penetapan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan KEHATI serta penetapan Lokasi Kehati dengan Perda atau KDH Penyusunan kebijakan Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3
18
PENDUKUNG
3.
4. 1. 2. 3.
5 pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH Pengawasan, Pemantauan, penegakan hukum, penetapan baku mutu pencemaran dan kerusakan LH. Inventarisasi GRK. Inventarisasi flora dan fauna di Kab./ Kota Perlindungan flora dan fauna Terfasilitasinya penyelesaian konflik pemanfaatan KEHATI
1. Penyusunan Peta lokasi limbah B3 2. Sosialisasi Penyusunan AMDAL/ ANDAL/ UKL/ UPL Limbah B3 3. Identifikasi dan registrasi (penatausahaan) Limbah B3, termasuk kegiatan lapangan 4. Penyusunan pedoman penatausahaan (administrasi) Limbah B3 1. Membentuk komisi penilai Amdal yang memiliki lisensi 2. Membentuk sekretariat dan menetapkan pakar independen Amdal 3. Membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan kegiatan ekonomi lemah yang berdampak penting pada lingkungan hidup 4. Mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan 1. Penyusunan dokumentasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH untuk publikasi dan pengembangan budaya 2. Inventarisasi MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 3. Pembentukan tim perumus pengakuan MHA,
NO 1
8.
9.
10.
SUB URUSAN 2 terkait dengan PPLH
Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Pengaduan Lingkungan Hidup
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4
5 kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH 1. Penyusunan model pelaksanaan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH. 2. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
1. Pelaksanaan pelestarian dan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai (tanpa merubah adat) 2. Pelaksanaan pelatihan dan penguatan MHA, kearifan lokal, dan pengetahuan tradisional yang sesuai
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
1. Pembuatan kampanye LH 2. Penyusunan Kurikulum Bintek dan penyuluhan
Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian LH atau kegiatan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan
1. Penyusunan event penghargaan (seremonial) 2. Pembentukan Tim Penilai yang kompeten, kredibel, dan akuntabel 3. Penyusunan kriteria dan indikator peniaian penghargaan 4. Pelaksanaan penilaian 1. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat 2. Penyusunan sistem pengaduan secara online 3. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum 4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Desk Pengaduan 5. Pembentukan tim pengelola penerimaan pengaduan masyarakat 6. Pembentukan tim tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat 1. Penyusunan SOP pengaduan masyarakat 2. Layanan sistem pengaduan secara online
Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik untuk pengaduan masyarakat 2. Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan/ atau izin PPLH dalam satu Kab./ Kota
c. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau
Pembentukan dan pelayanan pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan 19
NO
SUB URUSAN
1
2
11.
Persampahan
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 dampaknya di Daerah kabupaten/kota a. Pengelolaan sampah
LAYANAN UTAMA 4 yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota 1. Penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan dari rumah tangga, pengagkutan, sampai dengan pengolahan di TPA/ TPST regional 2. Perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah dari seluruh sumber timbulan sampah 3. Proses penetapan PERDA 4. Pelaksanaan manajemen pengumpulan dan pengangkutan (Riau) 1. Penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan dari rumah tangga, pengagkutan, sampai dengan pengolahan di TPA/ TPST regional 2. Perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah dari seluruh sumber timbulan sampah 3. Proses penetapan PERDA 4. Pelaksanaan manajemen pengumpulan dan pengangkutan
PENDUKUNG 5 3. Peningkatan kapasitas pos pengaduan 4. Membentuk Pokja penyelesaian permasalahan antar pihak beserta mekanismenya 1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah 2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta 3. Pengalokasian Pembiayaan 4. Pelaksanaan monitoring manajemen pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan 5. Pembinaan dan Kampanye pelaksanaan 3R untuk pengurangan timbulan sampah. (Riau) 1. Pelaksanaan kerjasama antar daerah 2. Pelaksanaan peran serta masyarakat dan dunia usaha/ swasta 3. Pengalokasian Pembiayaan 4. Pelaksanaan monitoring manajemen pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan 5. Pembinaan dan Kampanye pelaksanaan 3R untuk pengurangan timbulan sampah
b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
Pelaksanaan proses perizinan melalui TPST. (Riau) 1. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah oleh swasta dalam PTSP 2. Penyusunan SOP perizinan 3. Pelaksanaan proses perizinan melalui TPST
(Riau) 1. Penyusunan perizinan Online.
c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
Pelaksanaan pengawasan kewajiban swasta terkait izin yang diberikan
Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan sampah oleh swasta
20
1. Penyusunan perizinan Online 2. Penyusunan SOP perizinan.
NO
SUB URUSAN
1
2
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3 sampah yang diselenggarakan oleh swasta
LAYANAN UTAMA
PENDUKUNG
4
5
(Riau) 1. Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan sampah oleh swasta 2. Penegakan hukum pelanggaran terhadap peraturan
(Riau) -
Batam, 8 April 2016
INSTANSI NO
NAMA
21
TANDA TANGAN
22
23
