PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA, Menimbang :
bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembetukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
:
1
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kab. Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA dan BUPATI BULUKUMBA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuab Republik Indonesia.
2
5.
6. 7. 8. 9.
10.
Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati adalah Bupati Kab. Bulukumba. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bulukumba. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan penyelenggara pemerintahan daerah untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Pasal 2 Urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba meliputi : a. Urusan wajib; dan b. Urusan pilihan. Pasal 3 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup; d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olahraga; i. Penanaman modal; j. Koperasi dan usaha kecil menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil; l. Ketenagakerjaan; m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan informatika; r. Pertanahan; s. Kesatuan bangsa; t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpustakaan. (3) Rincian urusan pemerintahan setiap bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d z tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 3
Pasal 4 (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di daerah. (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perikanan; b. Pertanian; c. Kehutanan; d. Energi dan sumber daya mineral; e. Pariwisata; f. Industri; g. Perdagangan; dan h. Ketransmigrasian. (3) Rincian urusan pemerintahan setiap bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a s/d h tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
Pasal 5 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib berpedoman pada norma, standar dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Urusan pemerintahan yang bersifat wajib, yang dilalaikan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah dapat menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Urusan pemerintahan daerah yang menyelenggarakannya dilakukan oleh pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan desa, apabila pemerintahan desa yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7 Urusan pemerintahan daerah yang belum tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tetap merupakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba.
Pasal 8 Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan.
4
Pasal 9 (1) Pemerintahan daerah dapat menerima urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah propinsi yang penyelenggaraan ditugaskan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah. (2) Pemerintahan daerah dapat menolak penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
Pasal 10 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan / atau Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba. Disahkan di Bulukumba pada tanggal 23 Juni 2008 BUPATI BULUKUMBA,
A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba Pada tanggal 23 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH,
H. ANDI UNTUNG.AP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2008 NOMOR 04 …..
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA I. PENJELASAN UMUM Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diproriotaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Atas dasar pemahaman tersebut dan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berdayaguna, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulukumba perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kedua puluh enam bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Penentuan potensi unggulan mengacu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.
6
Ayat (2) Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Penentuan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dilakukan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Pereturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan apabila dalam jangka waktu tersebut norma, standar, prosedur dan kriteria yang dimaksud belum ditetapkan, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2008 NOMOR 04
7
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA URUSAN WAJIB
URUSAN PILIHAN
a. Pendidikan;(1)
a. Perikanan;(138)
b. Kesehatan;(4)
b. Pertanian;(142)
c. Lingkungan hidup;(8)
c. Kehutanan;(163)
d. Pekerjaan umum;(13)
d. Energi dan sumber daya mineral;(175)
e. Penataan ruang;(26)
e. Pariwisata;(179)
f.
f.
Perencanaan pembangunan;(28)
Industri;(181)
g. Perumahan;(31)
g. Perdagangan; dan(184)
h. Kepemudaan dan olahraga;(51)
h. Ketransmigrasian. (188)
i.
Penanaman modal;(55)
j.
Koperasi
dan
usaha
kecil
dan
menengah;(58) k. Kependudukan dan catatan sipil;(61) l.
Ketenagakerjaan;(67)
m. Ketahanan pangan;(72) n. Pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak;(75) o. Keluarga
berencana
dan
keluarga
sejahtera;(79) p. Perhubungan;(86) q. Komunikasi dan informatika;(90) r.
Pertanahan;(92)
s.
Kesatuan
bangsa
dan
politik
luar
negeri;(96) t.
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian
dan
persandian;(101) u. Pemberdayaan masyarakat desa;(117) v. Sosial;(124) w. Kebudayaan;(128) x. Statistik;(133) y. Kearsipan; dan(135) z. Perpustakaan.(136)
8
