DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF... 1 URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN... 4

•

KAlA PENGANlAR

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodasi dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa, cetak, dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal istilah Public Relation (PR) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas Instansi berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan kepada para pegawainya atau masyarakat/publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan kumpulan kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Kehumasan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama bulan April sampai dengan Juni 2014. Diharapkan melalui laporan ini dapat memberikan umpan balik (feed back) yang positif bagi pengelolaan kegiatan kehumasan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

"5"

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................................................

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

1

URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN ............................................................................

4

1.

Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan analisis berita) .....................

4

2.

Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik .............................................

30

3.

Pengelolaan Website BPKP ............................................................................

40

4.

Peliputan Kegiatan Kantor .. ..........................................................................

42

5.

Pembinaan Kehumasan .................................................................................

44

6. 7.

Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain ........................ Anggaran dan Realisasi keuangan kegiatan kehumasan Perwakilan BPKP ............................................................................................

44 45

8.

Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) ..............................................................................

45

LAMPIRAN -

Fotokopi kliping koran berita yang terkait dengan BPKP (62 berita)

-

Berita Bergambar dari hasil peliputan Triwulan I Tahun 2014 (38 berita)

ii

Laporan Humas Triwulan II Tahun 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telp.: (0411) – 590591 Fax : 0411 – 590595 PO BOX 176 email: [email protected]

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Utama BPKP nomor S‐61/SU/04/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kehumasan yang memuat pedoman penyusunan laporan triwulanan kegiatan kehumasan bagi unit kerja perwakilan tahun 2010. Pedoman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐277/K/SU/2009 tentang Sistem Pengelolaan Kehumasan di lingkungan BPKP. Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, kegiatan kehumasan yang telah dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selama periode triwulan II tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Telah dilakukan pemantauan berita media massa dalam bentuk kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode triwulan II tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan analisis berita sebanyak 62 Berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping tersebut berjumlah empat buah yang terdiri dari harian Fajar, Tribun Timur,Koran Sindo, dan Koran Tempo. Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribunnews.com, Kompas.com, Upeks.co.id, Ciputranews.com, Tempo, Makassartv.co.id, Fajar Online, Pinrangkab.go.id, Tribuntimur.com, Berita Kota Makassar, Luwuraya.com, Rakyat Sulsel Online, Koransindo.com, Lagaligopos.com, Antaranews.com,Jpnn.com, Soppengkab.go.id, Kompasiana, Bonesatu.com, dan Ajatappareng. Halaman 1 dari 45


2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Penyampaian informasi ke masyarakat/publik yang telah dilaksanakan selama periode triwulan II tahun 2014 adalah sebanyak 101 kegiatan, yakni dalam bentuk sosialisasi tugas pokok dan fungsi serta produk BPKP dan lain‐lain sebanyak 34 kali kegiatan, pemberian keterangan ahli sebanyak 9 kali kegiatan, ekspose kasus 20 kali kegiatan, peliputan kegiatan kantor 38 kali kegiatan. 3. Pengelolaan Website BPKP Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode triwulan II tahun 2014 terdiri dari upload content 27 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan‐kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola Humas selama triwulan II tahun 2014 sebanyak 38 kegiatan, antara lain penandatanganan rencana aksi, Diklat SPIP, Diklat sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli, Kunjungan Kerja, Kegiatan Rohani serta kegiatan lainnya. 5. Pembinaan Kehumasan Selama triwulan II tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf dan rapat Satgas Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi Lain Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam triwulan II tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait BPKP, serta menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretariat Halaman 2 dari 45

laporan Humas Triwulan II Tahun 20141 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya, serta bersedia menemui wartawan yang datang untuk meliput berita di kantor. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan Perwakilan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (kejadian dan bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilaksanakan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di-upload di content BPKP pusat serta pengiriman laporan kehumasan perwakilan.

Kepala Perwakilan,.1

r

,~,_

~

Deni Suardini 650621198703 1001

I

Halaman 3 dar; 4S

I


URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN 1. Pemantauan Berita Media Massa (Kliping dan Analisis Berita) Dalam rangka pemantauan berita media massa, pengelola kehumasan membuat kliping dan analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan langsung dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selama periode triwulan II tahun 2014 jumlah berita yang dipantau dengan membuat kliping dan ringkasan berita sebanyak 62 berita. Media cetak yang menjadi sumber kliping adalah: - Harian Fajar; - Harian Tribun Timur; - Harian Seputar Indonesia (Sindo); - Harian Koran Tempo; Selain itu, ada beberapa berita yang bersumber dari internet, yaitu Tribunnews.com, Kompas.com, Upeks.co.id, Ciputranews.com, Tempo, Makassartv.co.id, Fajar Online, Pinrangkab.go.id, Tribuntimur.com, Berita Kota Makassar, Luwuraya.com, Rakyat Sulsel Online, Koransindo.com, Lagaligopos.com, Antaranews.com,Jpnn.com, Soppengkab.go.id, Kompasiana, Bonesatu.com, dan Ajatappareng. Adapun berita yang dipantau adalah sebagai berikut: No.

Tanggal Terbit

Koran / Harian

Judul Berita

Isi Berita

1

2

3

4

5

Tim Penyidik Ekspose Perkara di Polda Hari ini

Tim penyidik Polres Jeneponto akan menggelar ekspose kasus dugaan korupsi anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) di 28 Desa di Jeneponto 2013 di Polda Sulselbar hari ini. Jika dinilai telah memiliki bukti permulaan yang cukup, maka kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan. Dalam kasus ini setiap desa harusnya menerima Rp10 juta jika desa yang menggelar pilkades sebanyak 28 desa maka total kerugian negara senilai Rp280 juta. Tapi tetap kita akan serahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk

1

1/4/2014

Koran Sindo

Halaman 4 dari 45


melakukan audit sebagai ahli. 2

1/4/2014

Fajar

Kejari Bidik Lima Calon Tersangka. Dugaan Korupsi Gernas Kakao

Kejaksaan Negeri Bone terus mengumpulkan bukti‐bukti dalam dugaan korupsi proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bone. Persentasi pengerjaan yang dilaporkan menurut Tasbih tidak sesuai dengan hasil penyelidikan. Semua berkas yang sempat disita di Dishutbun juga diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diperiksa. Untuk sementara pihaknya menunggu hasil audit dan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP.

3

1/4/2014

Koran Sindo

Ribuan Guru Tagih Bayar Sertifikasi

Sebanyak 2.317 guru penerima sertifikasi menagih janji bupati yang berjanji segera membayarkan sertifikasi khususnya bulan Nopember‐Desember 2012 sebesar Rp14 milyar. Menurutnya, jumlah keseluruhan guru yang belum menerima mencapai ribuan orang. Bahkan, dari sekitar 3000 orang penerima tunjangan hanya sebagian yang tak menerima tunjangan sertifikasi tersebut. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba Andi Mappiwali menjelaskan, anggaran pembayaran sertifikasi guru untuk dua bulan tersisa sudah ada direkening milik Pemda Bulukumba sebesar Rp14 M. Namun karena adanya SK Menteri Pendidikan melarang pembayaran dilakukan sebelum audit BPKP maka pembayaran harus ditunda.

4

2/4/2014

Tribun Timur

Guru Tagih Janji Bupati Bulukumba. Soal Tunjangan Sertifikasi Tahun

Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Bulukumba Zulkifli Sayye minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel segera mengaudit dinas terkait. Halaman 5 dari 45


5

5/4/2014

Fajar

2012

Terkait belum dicairkannya tunjangan sertifikasi 2.317 guru. BPKP harus turun mengaudit agar diketahui kemana anggarannya. Apalagi pemerintah pusat tidak pernah mengurangi kouta penerima tunjangan. Adapula guru yang sudah meninggal dunia tetapi namanya masih tercatat sebagai penerima tunjangan.

Polres Pastikan Ada Kerugian Negara. Penyaluran Bansos Kedelai

Polres Soppeng terus mendalami dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) pengembangan kedelai senilai Rp10,6 milyar di Kabupaten Soppeng. Penyidik memastikan ada kerugian negara dalam penyaluran dana tersebut. Kanit Tipikor, Aiptu Juliadin menambahkan kasus ini segera diekspose dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel untuk melakukan audit investigasi. Audit BPKP lanjutnya diperlukan untuk menentukan besar kerugian negara yang ditimbulkan.

6

7/4/2014

Tempo

Polda Diminta Serahkan Tersangka Korupsi RPH

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat meminta penyidik kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menyerahkan tersangka korupsi pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar. Sejak 2012 perkara tersebut mengendap di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Penyidik menetapkan dua tersangka, yakni bekas Direktur Rumah Potong Hewan Sudirman Lanturung, dan ada seorang, rekanan proyek bernama Halaman 6 dari 45


Alimuddin. Kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel, negara dirugikan sebesar Rp1,3 milyar. 7

11/4/2014

Fajar

Polres Didesak Tetapkan Tersangka. Kasus Bansos Kedelai Soppeng

Kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) pengembangan kedelai di Kabupaten Soppeng sebesar Rp10,6 milyar menjadi perhatian para penggiat anti korupsi. Salah satunya Anti Coruption Communitee (ACC) Sulawesi serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar. Kami mengapresiasi kinerja kepolisian Soppeng dalam penuntasan kasus korupsi. Namun jika memang bukti cukup kuat harus ditngkatkan kasusnya, Kata Abdul Muthalib. Kanit Tipikor Polres Soppeng, Aiptu Juliadin mengindikasikan kuat dalam kasus ini ada kerugian negara. Namun untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik mengaku masih memerlukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulsel.

8

11/4/2014

Tempo

Kejaksaan Dinilai Tidak Konsisten dalam Kasus Kantor Bea ‐ Cukai.

Kejaksaan Negeri Makassar dianggap tidak konsisten dalam mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bea dan Cukai Makassar, penyidik selalu berubah dalam menyikapi hasil audit kasus. Pengusutan kasus ini dilakukan sejak April 2011 Penyidik menemukan indikasi adanya kekurangan volume dalam pembangunan itu. Penyidik juga mengendus dugaan penggelembungan anggaran yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp600 juta. Namun hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Halaman 7 dari 45


dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel menyimpulkan tidak adanya kerugian negara. 9

12/4/2014

Fajar

Berkas Korupsi RPH Lengkap

Berkas perkara kasus korupsi proyek perbaikan kandang dan pengembangan usaha perusahaan daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar sudah lengkap. Dengan demikian berkas mantan Dirut RPH Sudirman Lanturung dan Alimuddin segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Makassar. Kepala Seksi Penuntutan Kejati Sulsel, Muh Ahsan Tahmrin, menyatakan bahwa berkas kedua tersangka sudah P21. Menurutnya, kasus ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel No. LHAI‐506/PW21/5/2012 tanggal 31 Juli 2012 merugikan negara sebesar Rp1,3 milyar.

10

22/4/2014

Tribun Timur

Pekan ini Mantan Kadinkes Parepare akan di tahuan

Kepolisian Resort Parepare akhirnya menetapkan tiga pejabat Dinas Kesehatan Parepare sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda 2009‐2013) Ketiganya yaitu Mantan Kepala Dinas Kesehatan Parepare, ABD, Kepala Bidang Pelayanan dasar En, dan PPK, Has. Kita sudah mendapatkan hasil audit BPKP, Total kerugian negara mencapai sekitar Rp300 juta. Kita sudah mendapat kan hasil audit BPKP.

11

24/4/2014

Tribun Timur

Mantan Kadis Kominfo Sinjai Akan Diperiksa. Dugaan Korupsi Pengadaan Jaringan Internet tahun 2012

Tim penyidik pidana khusus kejaksaan tinggi (Kejati) Sulsel berencana memanggil mantan Kepala Dinas Kominfo Kab. Sinjai Ahmad Suhemi untuk menjalani pemeriksaan kedua dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan internet. Sementara di Bulukumba, penyidik kepolisian masih mendalami Halaman 8 dari 45


calon tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat teknologi informasi komputer (TIK) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Diknas) yang dianggarkan Rp2,14 milyar dari APBD tahun 2013. Kasus ini ditangani kepolisian karena dalam penyelidikannya ditemukan beberapa alat TIK yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi, Kedua tersangka belum ditahan karena polisi beralasan masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP. 12

29/4/2014

Koran Sindo

Eks Kadinkes Parepare Ditahan. Terkait Dugaan Korupsi Dana Jamkesda

Setelah diperiksa selama tiga jam, mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Parepare Andi Besse Dewagong dan rekannya ditahan karena dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan. Mantan Kadis Kesehatan yang ditahan, turut ditahan pula tersangka lainnya yakni Kepala Bidang Pelayanan Medis Hj. Erni dan PPK Kegiatan Hj. Wati. Kata Kapolresta Parepare AKBP Himawan Sugeha menanggapi progres kasus tipikor di wilayah kerjanya. Kasus dugaan korupsi Jamkesda berawal dari laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dari Pemeriksaan BPKP yang menemukan adanya kerugian negara dalam program tersebut yang mencapai Rp300 juta.

13

29 /4/2013

Fajar

Kepala BPMPD Tersangka Dugaan Korupsi Pilkades

Penyidik Polres Jeneponto menetapkan dua tersangka dugaan penyelewengan dana kepanitiaan pemilihan kepala desa (Pilkades), salah satunya Kepala Badan Pemberdaya an Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jeneponto Marzuki Sijaya. Tersangka lainnya, mantan Bendahara BPMPD, Nasdir Nasaruddin. Kedua tersangka

Halaman 9 dari 45


diduga bekerja sama menyewengkan dana kepanitiaan 26 pilkades pada 2013 lalu senilai Rp300 juta. Kasus ini dalam pemberkasan penyidik sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jeneponto. Polisi menunggu hasil audit BPKP dan BPK. 14 1/5/2014

Koran Sindo

15

Koran Sindo

2/5/2014

Tersangka BSPS Ditahan

Dikhawatirkan Kabur, Ketua LKM Ditahan. Kasus Dugaan Korupsi Program Rahabilitasi Rumah di Bantaeng 2011

Tim penyidik Polres Bantaeng menahan Ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pantai Lamalaka, Salam Sijaya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada 2011, senilai Rp1,42 milyar. Dana yang dikelola oleh LKM pantai Lamalaka dari Kemenpera sebesar Rp1,42 milyar yang diperuntukkan untuk156 rumah rakyat yang tersebar di tiga kecamatan yakni Bissappu, Pa'julukang dan Sinoa. Penyidik Polres Bantaeng sudah menerima hasil audit kerugian negara kasus ini dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel menyatakan bahwa kerugian negara atas kasus ini sebesar Rp680 juta. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bantaeng menahan Ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pantai Lamalaka, Salam Sijaya yang ditetapkan sebagai tersangka karena menyalahgunakan anggaran proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2011 sebesar Rp1,42 milyar. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel ditemukan kerugian negara sebesar Rp680 juta. Tersangka ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri setelah BPKP menentukan kerugian negara dalam proyek BSPS yang ditangani Salam Sijaya, kata Kasat Restrim Polres Bantaeng, AKP Halaman 10 dari 45


Abdul Mutalib. 17

14/5/2014

Fajar

Berkas Tersangka Sudah Lengkap. Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan

Berkas tersangka kasus dugaan korupsi pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2012 akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejari Soppeng. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Soppeng, A. Usama mengungkapkan berkas kedua tersangka telah dilengkapi Penyidik Polres Soppeng, sekarang sudah P21 penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntu sisa menunggu waktu. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel ditemukan kerugian negara dalam proyek pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Soppeng sebesar Rp618 juta.

17

15/5/2014

Koran Sindo

18

21/5/2014

Fajar

Kasus GOR Malili Penyelidikan kasus dugaan korupsi Terkendala Audit proyek pembangunan GOR Malili di Kejari Malili masih jalan ditempat. BPKP Dalam ekspose tersebut ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp367.654.673 juta. Namun, hingga kemarin penyidik Kejari Malili belum dapat melanjutkan proses penyidikan kasus GOR Malili karena belum menerima laporan resmi hasil audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. LSM Himpunan Masyarakat Anti Korupsi Hamas LuwuTimur melalui juru bicaranya masih mendesak kepada pihak BPKP agar menyerahkan laporan resmi hasil audit investigasinya ke kejaksaan agar pihak k ejaksaan segera menindaklanjuti kasus GOR itu. Kasus Gernas Pengusutan kasus dugaan korupsi Kakao Mandek pada proyek Gerakan Nasional (Gernas) Kakao oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, berjalan Halaman 11 dari 45


ditempat. Pihak Kejaksaan mengaku pengusutan kasus ini terhambat hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Gernas Kakao sampai sekarang masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Kata Kasi Pidana Khusus Kejari Bone, Muhammad Tasbih “Kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan BPKP dan BPKP berjanji akan memberikan hasil auditnya dalam waktu dekat”. 19

21/5/2014

Tribun Timur

Kejari Bone Masih Tunggu Laporan BPKP

Hingga saat ini, penyidikan kasus dugaan korupsi program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di Kabupaten Bone masih mengendap ditangan Kejari setempat karena Kejari masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP. Kami masih menunggu hasil audit BPKP. Dalam kasus ini sudah lima tersangka, Kata kepala Seksi Pidana khusus Kejari Bone, Muhammad Tasbih Kami sudah berkoordinasi dengan BPKP dan hanya bilang akan turun, tetapi hingga saat ini belum ada.

20

26/5/2014

Fajar

BPKP Didesak Lakukan Audit

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta agar segera melakukan audit investigasi terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pengembangan kedelai di Soppeng. Penyidik Polres Soppeng mengakui sudah melakukan ekspose di kantor BPKP Sulsel sekaligus meminta agar BPKP segera turun melakukan audit hasil audit diperlukan penyidik menentukan jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Kasat Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Soppeng, AKP Amin AT mengungkapkan, berkas penyelidikan penggunaan anggaran Bansos senilai Rp10,6 milyar ini sudah dalam tahap perampungan. Halaman 12 dari 45


21

5/6/2014

Fajar

Pengelolaan Keuangan Diharapkan Lebih Baik

Inspektorat Sulawesi Selatan menggelar rapat bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel dalam forum bertajuk Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi di Gedung Balai Kartini Bantaeng. Pertemuan dihadiri Kepala BPK Sulsel, Tri Heriadi, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulsel Deni Suardini serta Kepala Inspektorat Wilayah Sulsel M. Yusuf Sommeng, Juga dihadiri wakil Bupati Selayar Syaiful Arief, Wakil Bupati Bulukumba Syamsuddin, Sekretaris Kota Makassar Ibrahim Saleh. Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu, Wakil walikota Palopo, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Barru, para inspektur se Sulsel dan sejumlah pihak lainnya.

22

10/6/2014

Koran Sindo

KUPP Bajoe Terima Audit BPKP

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) atau Syahbandar Bajoe telah menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Proyek Pelabuhan Nusantara Bajoe yang pembangunannya akan dilanjutkan pada tahun 2014. Kepala UPP Bajoe Andi Abbas, hasil audit BPKP tersebut memberikan kepastian kalau dokumen pelaksanaan anggaran pekerjaan dalam proyek lanjutan itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diterapkan. Abbas menjelaskan dalam pelaksanaan proyek yang akan menelan dana total sekira Rp300 milyar, ia telah melakukan kontrak kerjasama dengan BPKP tujuannya agar dalam pelaksanaan tersebut bukan hanya Syahbandar yang melakukan pengawasan. Halaman 13 dari 45


23

11/6/2014

Fajar

SP3 untuk Kasus Bea Cukai

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar akan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dugaan karupsi Pembangunan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, senilai Rp1,39 Milyar, dalam APBN. Kasus dugaan korupsi pembangunan kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai dihentikan (SP3) tidak ditentukan adanya kerugian negara sebagaimana hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sulsel. Selain dengan BPKP, Penyidik Kajari Makassar juga sudah meminta bantuan ahli dari dinas PU Sulsel, terkait proyek garapan PT. Trisha Artha Mandiri Iyu.

24

16/6/2014

Fajar

Polres Bulukumba Tunggu Audit BPKP

Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel terkait kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Bulukumba belum ada. Harus melengkapi hasil audit BPKP, karena dalam berkas yang dilimpahkan ke Kejari Bulukumba itu hanya ada hasil audit investigasi penyidik. Kami juga berharap secepatnya hasil BPKP itu sudah keluar untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk JPU. Harus audit BPKP sangat penting untuk mengetahui lebih jauh berapa kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alkes tersebut. Sehingga harus ada hasil audit kerugian negara dari BPKP.

Halaman 14 dari 45


25

18/6/2014

Fajar

Ekspose Ulang Kasus GOR

Meski indikasi dugaan korupsi anggaran pembangunan GOR Malili menguat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel akan kembali melakukan ekspose ulang. Kasi Hukum dan Humas Kejati Sulsel, Rahman Monra mengatakan, hasil koordinasi antara kejaksaan dan BPKP ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Namun berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akan kembali dilakukan ekspose. Dalam kasus ini, dugaan anggaran yang telah digelembungkan Rp47 milyar. Dijelaskan Rahman Monra kontrak pembangunan stadion Malili selama tiga tahun 2011‐2013 menghabiskan anggaran Rp44 milyar. Sumber dari ABPD Luwu Timur.

26

21/6/2014

Koran Sindo

Penuntasan Kasusu BSPS Lamban. DPRD Minta Polres Bulukumba Segera Tetapkan Tersangkanya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba menilai penanganan kasus dugaan korupsi anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kajang, lamban. Hingga kini, penyidik Polres Bulukumba yang menangani perkara dengan nilai proyek Rp27 milyar itu belum menetapkan tersangka. Bukti dan pelanggaran yang ada sudah kuat menetapkan tersangka, ujarnya kepada koran sindo. Kapollres Bulukumba AKBP Donyar Kusumajid menjelaskan, proes penyelidikan kasus bedah rumah ini masih berjalan. Menurut dia, dalam penanganan perkara terdapat beberapa tahapan diantaranya harus ada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP Prov. Sulsel.

Halaman 15 dari 45


27

23/6/2014

Fajar

Serahkan Rp210 juta, Tersangka Tidak Ditahan

Dua tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Soppeng, masih bisa bernapas lega karena tidak ditahan jaksa, itu setelah kedua tersangka menyerahkan uang Rp210 juta. Uang yang diserahkan tersangka tersebut merupakan uang pengembalian kerugian negara dalam proyek tahun 2012 tersebut, yakni Rp210 juta. Kedua tersangka yakni Kepala Dinas PU Soppeng Munir Umar dan Kepala Bidang Perencanaan Hidayat. Sesuai hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel ditemukan kerugian negara sebesar Rp618 juta. Dari jumlah itu sekitar Rp400 jt telah dipertanggungjawabkan oleh tersangka.

28

24/6/2014

Fajar

Jaksa Periksa 17 Ketua Koptan

Penyidik Kajari Malili memeriksa 17 ketua kelompok tani (Koptan) terkait dugaan korupsi anggaran cetak sawah tahun 2012. Pemeriksaan anggota koptan dalam proyek Rp15 milyar itu untuk mengetahui apakah dalam pengelolaannya menyebabkan kerugian pada negara atau tidak. Kasi intel Kajari Malili, Alfian mengatakan, penyelidikan tersebut masih sebatas pemeriksaan saksi. Tersangka dalam kasus ini belum ada. Penetapan tersangka menunggu beberapa saksi yang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan. Sejauh ini belum ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sulsel. Kerugian negara akan diketahui setelah auditor BPKP diturunkan dan melakukan audit.

29

26/6/2014

Fajar

Kasus Bandara Tunggu Hasil Audit

Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan kembali Halaman 16 dari 45


menjadi batu sandungan pemberantasan kasus korupsi, itulah yang dialami penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan Bandar Udara Mengkendek. Selain merampungkan proses pemeriksaan sejumlah saksi Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Rahmat Hidayat, penyidik masih menunggu hasil audit dari Tim auditor yang diturunkan BPKP Sulsel Dari hasil audit tersebut akan mengungkapkan indikasi dan nilai kerugian negara. Aliansi masyarakat Toraja Anti Korupsi, Danil Bemba meminta penyidik segera menuntaskan kasus tersebut. Pihaknya sangat berharap agar penyidik menelusuri dugaan unsur gratifikasi dan pratek pencucian uang dalam kasus itu. 30

2/4/2014

Ajatappareng

Torut Gagas Kerjasama BPKP Provinsi

Pemerintah kabupaten Toraja Utara (Torut) kembali menggelar dan Whorkshop berupa bimbingan tehnis (Bimtek) dan Sosialisai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PLPPD), Selasa 1 April lalu. Kegiatan ini dikerjasamakan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP). Adapun tampil sebagai pemateri dari BPKP diwakili oleh Suan Kim SE MM, dan Pemprov Sulsel yang diwakili Kepala Bagian Penignkatan Kinerja, Anne Maria. Tujuan dari pada kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pengertian tata cara pengisian dan penyusunan LPPD, sesuai dengan format, instrument.

31

3/4/2014

Berita Kota Makassar

Siaran TV Terestrial Segera Hadir di Parepare

Siaran televisi tanpa kabel (TV terestrial) segera hadir di Kota Parepare. Program ini tak hanya membebaskan masyarakat dari Halaman 17 dari 45


kewajiban membayar iuran TV kabel setiap bulan, tetapi juga menjadi solusi paling efektif dalam mencegah dampak buruk televisi yang merusak. Walikota Parepare HM Taufan Pawe menegaskan, program TV terestrial memungkinkan pemerintah daerah melakukan kontrol terhadap siaran‐ siaran televisi yang dinilai tidak mendidik. Program TV terestrial, kata Taufan, merupakan pengganti program TV gratis yang ‘ditolak’ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebaliknya, BPKP meminta Pemkot Parepare mencari cara lain dalam penyelenggaraan layanan informasi ke masyarakat. 32

4/4/2014

Antaranews.com Kejati Tunggu Audit Bansos Makassar dari BPKP

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemkot Makassar senilai Rp8,8 M. Kepala Kejati Sulsel mengatakan, Kasus dugaan penyelewengan dana Bansos Makassar masih baru ditanganinya dan masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum bisa diketahui hasil penyelidikannya.

33

5/4/2014

Fajar.co.id

Polres Soppeng terus mendalami dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) pengembangan kedelai senilai Rp10,6 miliar di Kabupaten Soppeng. Penyidik memastikan ada kerugian negara dalam penyaluran dana tersebut. Kasat Reskrim Polres Soppeng, AKP Amrin AT, didampingi Kanit Tipikor, Aiptu Juliadin, mengatakan, kepastian adanya kerugian negara sudah ada. Namun, Amrin belum bersedia membeberkan berapa nilai kerugian negara karena masih menunggu hasil audit investigasi dari

Polres Pastikan Ada Kerugian Negara

Halaman 18 dari 45


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Makassar. 34

6/4/2014

Antaranews.com Siaran TV Tanpa Kabel Segera Hadir di Parepare

35

7/4/2014

Antaranews.com Polda Sulsel Limpahkan Tersangka Rph ke Kejaksaan

36

7/4/2014

kompas.com

37

7/4/2014

Upeks.co.id

Siaran televisi tanpa kabel (TV terestrial) segera hadir di Kota Parepare tanpa berbayar. Program terestrial itu memungkinkan pemerintah daerah melakukan kontrol terhadap siaran‐siaran televisi yang dinilai tidak mendidik. Program Tv ini merupakan pengganti program TV gratis yang ditolak BPKP. Sebaliknya BPKP meminta Pemkot Parepare mencari cara lain dalam penyelenggaraan layanan informasi ke masyarakat.

Polda Sulsel siap melimpahkan tersangka dugaan korupsi proyek perbaikan kandang dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Makassar Sudirman Lanunrung ke Kejaksaan Tinggi Sulsel. Sebelumnya kasus ini berdasarkan audit BPKP RI Perwakilan Sulsel No LHA‐516/PW21/5/2012 tanggal 31 Juli 2012 merugikan negara sebesar Rp1,3 M. Penyidik Tindak Pidana Korupsi Korupsi Proyek Kampus, Dosen (Tipikor) Polrestabes Makassar menahan seorang dosen, Ansari, Poltek Ujung Pandang Ditahan terkait dugaan korupsi pembebasan lahan dan pembangunan gedung kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Selain itu, polisi juga sedang mengejar dosen lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proyek tersebut menggunakan anggaran Kementerian Pendidikan senilai Rp 20 miliar tahun 2009. Hasil perhitungan BPKP Sulsel menunjukkan kerugian negara sebesar Rp 1,687 miliar lebih dari pelaksanaan proyek ini.

TV Parepare Genjot

Universitas Hasanuddin Makassar mendukung

(Unhas) rencana

Halaman 19 dari 45


Kemajuan Daerah

pengembangan Televisi (TV) Terrestrial di Kota Parepare. Dalam pertemuan di ruang kerja Sekda Kota Parepare ini, Armin Lawi menjelaskan, Feasibility Study dibutuhkan untuk membantu pemerintah kota menemu kenali persoalan yang kemungkinan dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Hanya saja, program ini tidak bisa berjalan sesuai rencana sehubungan adanya tanggapan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan yang melihat program ini sebagai sesuatu yang tidak efisien dan kendala regulasi lainnya. Dalam surat tertanggal 13 Pebruari 2014 tersebut dengan Nomor S‐ 654/PW21/3/2014 itu, terang Taufan, BPKP meminta Pemkot Parepare meninjau ulang rencana pemberian subsidi iuran TV Kabel gratis kepada masyarakat Parepare. BPKP menyarankan agar pemerintah kota mencari cara lain dalam pemberian kemudahan informasi kepada masyarakat.

38

8/4/2014

Ciputranews.co m

ACC Desak Kejati Anti Corruption Committe (ACC) Tahan Tersangka Sulawesi Selatan meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel melakukan penahanan RPH Makassar terhadap tersangka dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah (Perusda) Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar SL. kasus ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel No LHAI‐ 516/PW21/5/2012 tanggal 31 Juli 2012 merugikan negara sebesar Rp1,3 miliar.

39

8/4/2014

Rakyat Sulsel

ACC Minta Kejati Sulsel Tahan Tersangka Korupsi RHP

ACC Sulsel meminta Kejaksaan Tinggi Sulsel melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pada Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) Makassar SL. Sebelumnya, Halaman 20 dari 45


kasus ini berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Sulsel No LHAI‐ 516/PW21/5/2012 tanggal 31 Juli 2012 merugikan negara sebesar Rp1,3 M. 40

8/4/2014

Antaranews.com Polrestabes Usut Proyek Balai Pompengan Jene Berang

Polrestabes Makassar mengusut dugaan korupsi pada proyek pengukuran dan pemetaan di Balai Pompengan Sungai Jeneberang Makassar yang dananya dianggarkan melalui APBN. Kanit III Tipikot Polrestabes Makassar AKP Badollahi mengatakan "Dalam waktu dekat kita akan gelar perkara dikantor BPKP Sulsel selanjutnya kita meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi sekaligus audit perhitungan kerugian negara.

41

9/4/2014

Ajatappareng

Dapat Dukungan Unhas Makassar mendukung dari UNHAS rencana pengembangan Televisi Makassar Terrestrial di Kota Parepare. Rencananya, Unhas akan dilibatkan dalam kegiatan Feasibility Study (Studi Kelayakan) terhadap pelaksanaan program ini. Hanya saja, program ini tidak bisa berjalan sesuai rencana sehubungan adanya tanggapan BPKP Sulawesi Selatan, yang melihat program ini sebagai sesuatu yang tidak efisien dan kendala regulasi lainnya. BPKP meminta Pemkot Parepare meninjau ulang rencana pemberian subsidi iuran TV Kabel gratis kepada masyarakat Parepare.

42

9/4/2014


Kasus Jalan Beton Lasinri Tunggu Audit BPKP

Kasus dugaan korupsi proyek jalan beton Lasinri yang merupakan perkara limpahan dari Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Negeri Barru, saat ini tinggal menunggu hasil audit BPKP untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan. Pihak Kejari sendiri sudah menerima kiriman surat dari BPKP dan langkah selanjutnya akan dilakukan Halaman 21 dari 45


ekspose.Kepala Kejaksaan Negeri Barru Izamzam mengatakan dalam kasus ini telah menetapkan 2 tersangka yakni RI dan AS. 43

22/4/2014

Makassartv.co.id 3 Pejabat Kadiskes Pare‐ Pare Ditetapkan Tersangka

Kepolisian Parepare Sulsel menetapkan 3 Pejabat mantan kepala dinas kesehatan Parepare sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana jaminan kesehatan daerah tahun 2009‐2013. Selain mantan Kadiskes polisi juga menetapkan 2 pejabat diskes Parepare sebagai tersangka. AKP Wahyudi Rahman Kasat Reskrim Polres Parepare mengatakan "Kami tetapkan 3 orang tersangka pada kasus korupsi jamkesda dari temuan BPKP ditemukan kerugian negara ratusan juta rupiah.

44

22/4/2014

Pinrangkab.go.id Sosialisasi Akuntabilitas Pengelola Kauangan Daerah

Sebagai upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya para pejabat pengelola keuangan setiap SKPD, maka dilaksanakan sosialisasi akuntabilitas pengelola keuangan daerah pada Senin (22/4) di Aula kantor Bupati Pinrang. Sekretaris Daerah, Drs.Syarifuddin Side membuka sosialisasi tersebut. Muh. Zubir Taha dari BPKP Sulsel memberikan pemaparan tentang akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekda mengharapkan kepada seluruh peserta agar tata pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, apalagi dengan diraihnya opini WTP.

45

24/4/2014

Koran Tempo

Cegah Korupsi Proyek Pelabuhan, Syahbandar Rangkul BPKP

Kantor Penyelenggara dan Pengawasan Pelabuhan KPPP atau Kantor Syahbandar Bajoe Kabupaten Bone menggelar kontrak kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi dalam proyek Halaman 22 dari 45


pembangunan pelabuhan Nusantara di Bajoe. 46

1/5/2014

Tribuntimur.com Dikhawatirkan Kabur, Tersangka Bedah Rumah di Bantaeng Disel

Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bantaeng menahan Ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pantai Lamalaka, Salam Sijaya, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, Rabu (30/4). Salam dijadikan tersangka karena menyalahgunakan anggaran proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2011 sebesar Rp 1,42 miliar. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Sulsel ditemukan kerugian negara sebesar Rp 680 juta.

47

3/5/2014

Tribuntimur.com Dugaan Korupsi Proyek Kantor Bea Cukai Makassar Bakal SP3

Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar telah menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Makassar. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Makassar, Joko Budi Darmawan didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Syahrul Juaksa, mengatakan dari hasil audit tersebut, BPKP tidak menemukan adanya penyelewangan kewenangan atau adanya unsur tindak pidana korupsi pada kasus itu.

48

6/5/2014

Luwuraya.com

BPKP Serahkan Laporan Resmi Kasus GOR Malili ke Kejaksaan

BPKP Sulsel bulan ini akan menyerahkan secara resmi laporan hasil audit investigasi ke Kejari Malili terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan GOR Malili Kabupaten Luwu Timur. Sebelumnya, BPKP Sulsel telah melakukan ekspose terkait kasus GOR Malili yang berlangsung di kantor BPKP Sulsel di Makassar, Jumat (28/05/14) lalu. Dalam ekspose tersebut terdapat adanya penyimpangan dalam Halaman 23 dari 45


perencanaan dan pelaksanaan pembangunan GOR Malili anggaran 2012yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp367.654.673 juta 49

6/5/2014

Fajar online

Penyidikan GOR Malili Terkendala Audit BPKP

Tim penyidik Kejati Sulsel, hingga saat ini masih menunggu hasil audit dari BPKP Sulsel, terkait kasus dugaan korupsi dan penggelembungan anggaran pembangunan stadion Malili periode 2011‐2013, senilai Rp47 miliar. Dalam kasus ini, Kejati Sulsel telah menetapkan pejabat Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Pemkab Luwu Timur yang juga PPK.

50

6/5/2014

Koransindo.com

Dugaan Korupsi Gor Malili ‐ BPKP: Kerugian Rp367 Juta

Tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel telah merampungkan proses audit kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Olah raga (GOR) Malili, Kabupaten Luwu Timur (Lutim). Dalam auditnya, BPKP menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp367.654.673. Plt Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksana Negeri (Kejari) Malili Adri E Pontoh mengakui hasil audit BPKP telah rampung, namun hingga kemarin, belum diserahkan kepada penyidik Kejari Malili.“Rencananya, hasil audit baru akan diserahkan dalam waktu dekat ini. Tetapi, kami sudah menerima pemberitahuan lisan mengenai kerugian keuangan negara mencapai Rp367.654.673 proyek GOR Malili. Selain itu, BPKP telah mengekspose hasil auditnya di Makassar, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan GOR Malili, Jumat (3/5), di Kantor BPKP Sulsel.

51

7/5/2014

Lagaligopos.com Judas Dimintai klarifikasinya terkait Persilahkan tuntutan pendemo yang menolak Siapa Saja Gugat Kebijakan Pemerintah Kota Palopo Halaman 24 dari 45


52

8/5/2014

Tibuntimur.com

SK Kenaikan Tarif PDAM Ke Pengadilan

dalam menaikkan tarif air PDAM, Walikota Palopo Judas Amir mengatakan bahwa SK yang ia keluarkan bisa disaja digugurkan, dan mempersilahkan kepada pihak‐pihak yang keberatan untuk menggugat ke pengadilan. menurut Judas, “Harus dipahami bahwa PDAM sebagai Perusahaan Daerah itu ada dua unsur yang melekat ada unsur sosialnya dan unsur usahanya. Nah, kalau hanya unsur sosialnya saja yang jalan terus maka bisa‐bisa hanya dalam waktu 3 bulan saja sudah bangkrut dan tidak bisa beroperasi. Kemudian unsur usahanya, itu harus dijalankan secara berkesinambungan, makanya pada tahun 2012 Pemerintah Kota memberikan dana bantuan sebesar Rp.24 Miliar untuk mengatasi itu. Kemudian ada lagi bantuan pemerintah pusat dalam bentuk proyek sebesar Rp. 45 Miliar”. “Baru‐ baru ini BPKP melakukan audit, dan BPKP memberikan penghargaan kepada PDAM. 6 bulan yang lalu PDAM juga mendapatkan penghargaan pengelolaan termasuk yang terbaik di Sulawesi‐Selatan,” terang Judas.

Fakta 16 Tahun Lalu Hingga Wali Kota Jadi Tersangka Kasus PDAM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/5/2015) sekitar pukul 16.15 wita, mengumumkan penetapan dua tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama pengelolaan dan transfer uang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Selain Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (45), di kasus serupa KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar, Hengki Widjadja. Ternyata, jauh sebelum kasus PDAM terungkap dan masa Ilham menjadi "owner" PDAM, kasus Halaman 25 dari 45


dan sengkarut kasus yang melibatkan PT Traya sudah muncul. Pada Tahun 2006 bulan Juli BPKP rekomendasikan ke Wali Kota IAS untuk perintahkan Dirut PDAM batalkan kerja sama, Audit BPKP diabaikan. Eksekusi MoUoleh Dirut PDAM Tadjuddin Noor. Total investasi Rp 73,05 M + uang pra‐ operasi Rp 5,26 M dan pada Tahun 2008 bulan Juni Audit BPKP diabaikan. Eksekusi MoUoleh Dirut PDAM Tadjuddin Noor. Total investasi Rp 73,05 M + uang pra‐ operasi Rp 5,26 M 53

11/5/2014

jpnn.com

Kasus PDAM Makassar Bisa Seret Tersangka Selain Ilham

Kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM yang melibatkan mantan Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin, berpeluang menyeret tersangka baru. Ilham dinilai tak sendiri karena ada tim teknis yang lebih mengetahui dan terlibat dalam masalah ini. Pada Tahun 2007, Bawas PDAM mengeluarkan rekomendasi agar menghentikan kerja sama dengan PT Traya. Pada 2008, saat Ilham akan mengikuti pemilihan wali kota, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit. Ilham sendiri yang meminta BPKP melakukan audit. Hasilnya keluar pada 30 Desember 2008. Bastian Lubis mengatakan "BPKP merekomendasikan kepada wali kota untuk memutus kontrak PT Traya dengan PDAM". Alasannya, jika kerja sama itu dilanjutkan, maka akan menambah kerugian PDAM. Masyarakat yang akan terbenani kenaikan tarif selama 25 tahun. Hanya saja, rekomendasi tersebut tak digubris alias didiamkan. Karena alasan tak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK lalu melakukan audit investigasi pada Halaman 26 dari 45


2011. Dari hasil investigasi itulah ditemukan dugaan kerugian negara Rp38,1 miliar. 54

20/5/2014

Soppengkab.go. id

Diklat Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2014

Bupati Soppeng secara resmi membuka Diklat Pengelolaan Aset Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 14 Maret 2014 di ruang diklat BKD Kabupaten Soppeng. Narasumber acara ini berasal dari BPKP Makassar antara lain bapak Drs Zuherman yang membawakan materi tentang pokok permasalahan Aset dan penatausahaan pengelolaan Aset. Dalam sambutannya, Bapak Bupati Soppeng mengharapkan dengan dilaksanakannya diklat pengelolaan Aset Daerah tahun 2014 dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses pengelolaan Aset Pemerintah pusat maupun Aset Pemerintah Daerah di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Soppeng.

55

5/6/2014

Kompasiana

Kepala BPK, BPKP dan Inspektorat Tampil Satu Forum

Inspektorat Kabupaten Bantaeng mempertemukan petinggi pemeriksa dan pengawasan wilayah Sulsel dalam satu forum. Para petinggi tersebut masing‐masing Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulsel Tri Heriadi dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Deni Suwardini serta Kepala Inspektorat Wilayah Sulsel Yusuf Sommeng. Forum bertajuk Rapat Pemutahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang dibuka Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah di gedung Balai Kartini Bantaeng dan dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Wakil Bupati Selayar Saiful Arief, Wakil Bupati Halaman 27 dari 45


Bulukumba H Syamsuddin, Sekretaris Kota Makassar H Ibrahim Saleh 56

6/6/2014

Rakyat Sulsel Online

BPKP Sulsel Tinjau Pembangunan Pelabuhan Bajoe

Pembangunan fasilitas pelabuhan Bajoe untuk Tahun Anggaran 2014 akhirnya dilaksanakan pada Kamis (5/6/14) setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel melakukan peninjauan atas kelayakan pembangunan sarana dan sarana atau fasilitas pelabuhan Bajoe Bone. Kepala Syahbandar Pelabuhan Bajoe Bone, Andi Abbas mengatakan, pembangunan fasilitas pelabuhan Bajoe Bone itu bertujuan untuk peningkatan roda perekonomian agar Kabupaten Bone dapat menjadi salah satu gerbang ekonomi Indonesia Timur, khususnya pintu gerbang ekonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara

57

6/6/2014

Bonesatu.com

Syahbandar Bajoe Terima Reviu Hasil Audit BPKP

Unit Penyelengara Pelabuhan (UPP) atau Syahbandar Bajoe telah menerima reviu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada proyek Pelabuhan Nusantara Bajoe yang pembangunannya akan dilanjutkan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Andi Abbas, Kepala UPP Bajoe di depan wartawan saat menggelar Komprensi Pers di ruang kerjanya, Kamis (5/6/14). Menurutnya, reviu hasil audit BPKP tersebut memberikan kepastian kalau dokumen pelaksanaan anggaran dan pekerjaan dalam proyek lanjutan itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa yang akan diterapkan nantinya

58

3/6/2014

Koran Tempo

Korupsi Dana BOS Tertahan di BPKP

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar Ferri Tas mengaku penanganan kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Kabupaten Takalar lamban. Sebab Halaman 28 dari 45


hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan belum rampung. Sampai sekarang kami masih menunggu hasil audit dari BPKP untuk merampungkan berkas perkara. 59

3/6/2014


Kejari Segera Ekspose Kasus GOR Malili

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Malili Adri E Pontoh yang ditemui, Senin (2/6) mengakui pihaknya telah menerima hasil audit dari BPKP beberapa hari lalu. Dengan adanya laporan resmi tersebut, pihak kejaksaan akan segera menjadwalkan untuk melakukan ekspose terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR). Langkah tesebut diambil menyusul telah diterimanya laporan resmi hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Rabu (28/5) lalu. Dari hasil audit tersebut terdapat adanya kerugian negara sebesar Rp 367.654.673.

60

21/6/2014

Koran Tempo

Polda Lanjutkan Kasus Bandar Udara Tana Toraja

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Polisi telah menetapkan Sekretaris Kabupaten Tana Toraja Enos Karoma sebagai tersangka. Kami masih terus memproses kasus itu. Penyidik masih mempelajari sejumlah dokumen kata juru bicara Polda Komisaris Besar Endi Sutendi kemarin. Endi mengatakan penyidik di Direktorat Kriminal Khusus Polda masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Sulawesi Selatan.

61

25/6/2014

Upeks.co.id

Audit BPKP Bukan Acuan

Berkas dua tersangka dalam kasus korupsi pembangunan kampus Halaman 29 dari 45


Kerugian Negara Politeknik Ujungpandang dikembalikan atau P19 oleh Jaksa Penuntutu Umum (JPU) ke penyidik Tipikor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Menurut informasi, pengembalian berkas kedua tersangka, yakni dosen Politeknik bernama Suradi dan Kepala Desa Moncongloe Kabupaten Maros, Abdul Hamid lantaran pihak jaksa mengklaim hasil audit BPKP tidak bisa dijadikan acuan kerugian negara. Berdasarkan pengakuan jaksa tersebut, Advokat Makassar Farid Mamma, menilai jaksa keliru jika pengembalian berkas tersangka dalam kasus tersebut karena hasil audit Badan Pengawan Keungan dan Pembangunan (BPKP) bukan acuan kerugian negara. "Jika hasil audit BPKP bukan dijadikan dasar atau acuan kerugian negara yang ditimbulkan setiap kasus korupsi, kenapa setiap korupsi, penyidik Tipikor selalu menunggu hasil audit BPKP, baru ada penetapan tersangka. 62

26/6/2014

Fajar online

Kasus Bandara Tunggu Hasil Audit

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Rahmat Hidayat mengatakan, serangkaian pemeriksaan dalam kasus itu masih terus dilakukan untuk melengkapi berkas dua tersangka, Sekretaris Kabupaten Tana Toraja, Enos Karoma dan Kepala BPML, Ruben Randa. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulsel kembali menjadi batu sandungan pemberantasan kasus korupsi.

2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP kepada publik eksternal BPKP, dilakukan melalui: Halaman 30 dari 45


-

Hak jawab/ klarifikasi tidak ada Press Release tidak ada Sosialisasi, tugas, fungsi dan produk BPKP sebanyak 34 kali Pemberian keterangan ahli sebanyak 9 kali. Ekspose kasus pada Bidang Investigasi sebanyak 20 kali. Uploading content sebanyak 27 kali Kegiatan peliputan sebanyak 38 kali.

Kategori

Kegiatan

Keterangan

Tanggal Pelaksanaan

a. Penanganan atas media massa: - Hak jawab/klarifikasi /pelurusan berita/koreksi - Press Conference - Press Release

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

b. Promosi: - Sosialisasi tugas, 01. Bimtek Penyusunan 11‐14 April fungsi, dan Laporan Keuangan 2014 produk BPKP Berbasis (SAK ETAP) pada Kabupaten Pinrang Tahun 2014 02. Narasumber pada 21 April 2014 Diklat Perencanaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo 03. Narasumber 24 Maret‐1 Workshop April 2014 Penyusunan LPPD pada Kabupaten Toraja Utara 04. Asistensi 27 Maret – 1 Peningkatan April 2014 Kapabilitas Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kota Palopo 05. Asistensi 28 Maret – 1 Peningkatan April 2014 Kapabilitas Tata Kelola APIP pada

Pemda Pinrang

Pemda Wajo

Pemda Toraja Utara

Pemkot Palopo

Pemda Wajo

Halaman 31 dari 45


Inspektorat Kabupaten Wajo 06. Narasumber Diklat SPM Kabupaten Tana Toraja 07. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 08. Narasumber Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tahun 2015 pada Pemkot Makassar 09. Sosialisasi Persiapan PPK BLUD pada RSUD Kabupaten Barru 10. Narasumber Bimbingan Teknis SAKIP Tahun 2014 pada Kabupaten Pangkep 11. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja TA 2013 12. Asistensi Reviu RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011‐2016 13. Asistensi Penyusunan Perkada tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Kabupaten Maros 14. Narasumber

1 April 2014

Pemda Tana Toraja

8‐10 April 2014

Pemda Toraja Utara

14 Mei 2014

Pemkot Makassar

2‐3 Mei 2014 2014

Pemda Barru

5‐6 Mei 2014

Pemda Pangkep

16‐19 Mei 2014

Pemda Tana Toraja

19 Mei 2014

Pemda Toraja Utara

22‐23 Mei 2014

Pemda Maros

22‐26 Mei

Pemkot Makassar Halaman 32 dari 45


Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Makassar Tahun 2014 15. Pendampingan Inventarisasi BMD Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan 16. Sosialisasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 17. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 18. Pendampingan Audit terhadap Perusahaan Daerah Pertanian, Perusahaan Daerah Aset dan Perusahaan Daerah Wisma Maros 19. Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Sisdur Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Kabupaten Sidrap 20. Narasumber Workshop Implementasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sinjai 21. Sosialisasi SIMDA

2014

4 Juni 2014

Pemkab Pangkeb

4 Juni 2014

Pemda Luwu Timur

4‐5 Juni 2014

Pemda Luwu Timur

5‐9 Juni 2014

Pemda Maros

6‐9 Juni 2014

Pemda Sidrap

5‐11 Juni 2014

Pemda Sinjai

9 Juni 2014

Pemda Bantaeng Halaman 33 dari 45


Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng 22. Sosialisasi SIMDA 9‐11 Juni BMD pada 2014 Pemerintah Kabupaten Luwu 23. Bimtek Aplikasi 13‐16 Juni SIMDA BMD pada 2014 Pemerintah Kabupaten Maros 24. Bimtek 16‐17 Juni Implementasi Paket 2014 Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bone 25. Pendampingan 16‐18 Juni Pengelolaan BMD 2014 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 26. Pendampingan 18 Juni 2014 Evaluasi Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Aplikasi SIMDA 27. Narasumber 18‐23 Juni Sosialisasi 2014 Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng 28. Narasumber 19‐23 Juni Sosialisasi PPK‐ 2014 BLUD RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar 29. Bimtek Penyusunan 19‐20 Juni Laporan Keuangan 2014

Pemda Luwu

Pemda Maros

Pemda Bone

Pemda Luwu Timur

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemda Bantaeng

Pemda Selayar

Provinsi Sulawesi Selatan Halaman 34 dari 45


- Pemberian keterangan ahli

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan 30. Narasumber pada 20‐21 Juni Bimtek Sistem 2014 Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Baik dan Bersih bagi Aparatur Desa se‐ Kabupaten Soppeng 31. Pendampingan 23‐24 Juni Penerapan Aplikasi 2014 SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Sidrap 32. Sosialisasi Aplikasi 10‐12 Juni Evaluasi Layanan 2014 Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2014 33. Narasumber Bimtek 18 Juni 2014 Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana 34. Narasumber dalam 23‐24 Juni Kegiatan Bimtek 2014 Peningkatan SPIP 01. PKA Kejaksaan 11 April 2014 Negeri Soppeng di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar 02. PKA atas Kasus 15 April 2014 Dugaan Tipikor Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa Berbasis Komputer SMP pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kab. Pangkep TA 2010 a.n terdakwa Drs.

Pemda Soppeng

Pemda Sidrap

Dalam Proses

Laporan Kirim

Halaman 35 dari 45


- Ekspose kasus

Saraila Burhan dan Umar Hankam di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar 03. PKA Kejaksaan 16 April 2014 Negeri Bantaeng 04. PKA atas Kasus 2 April 2014 Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM‐MP pada UPK Kec Takkalalla Kab. Wajo Unit Pembayaran Tahap I (40%) TA 2013 di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar 05. PKA atas Kasus 2 April 2014 Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai TA 2008 dihadapan penyidik Kepolisian Resort Sinjai 06. PKA Kejari Belopa 6 Mei 2014 07. PKA Kepolisisan 14 Mei 2014 Resort Sinjai 08. PKA Kepolisian 22 Mei 2014 Resort Bone 09. PKA atas Kasus 20 Mei 2014 Dugaan Tipikor atas Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pare‐pare TA 2004‐ 2005 dihadapan Penyidik Polres Pare‐pare 01. Dugaan 2 April 2014 Penyimpangan atas

Dalam Proses Laporan Kirim

Laporan Terkirim

Dalam Proses Dalam Proses Dalam Proses Laporan Kirim

Polres Sidrap Halaman 36 dari 45


Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Program Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Mutu di Kab. Sidenreng Rappang TA 2013 02. Dugaan 2 April 2014 Penyimpangan atas Kegiatan SL‐PTT (Sekolah Lapang‐ Pengelolaan Tanaman Terpadu) di Desa Sallomallori Kec. Dua Pitue Kab. Sidenreng Rappang TA 2013 03. Dugaan 2 April 2014 Penyimpangan atas Pembelian Buku Bahasa Inggris Tingkat SD di Kec. Maritengngae Kab. Sidrap 04. Dugaan 7 April 2014 Penyimpangan Pengadaan Bahan Kimia PAC TA 2009 pada PDAM Kota Parepare 05. Dugaan 7 April 2014 Penyimpangan Pengadaan Gerobak TA 2012 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Parepare 06. Dugaan TPK pada 21 April 2014 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lasinri kab. Barru tahun 2012 07. Dugaan TPK 23 April 2014 Penyelewengan

Polres Sidrap

Polres Sidrap

Kejari Parepare

Kejari Parepare

Kejari Barru

Polres Jeneponto Halaman 37 dari 45


Dana Pilkades di Kab. Jeneponto TA 2013 08. Dugaan TPK Pengadaan Barang dan Jasa Alat Pengembangan Pusat Sumber Belajar Virtual (PSBV) Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara TA 2011 09. Dugaan TPK dalam Pembebasan Tanah pada Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) di Desa Sumber Alam Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur TA 2012 10. Dugaan Penyimpangan pada Bansos Pengembangan Kedelai Kab. Soppeng TA 2013 11. Perkembangan "Koperasi Mandiri" Polrestabes Makassar 12. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal Negara dan Dana Pinjaman dari PT PPA pada PT IKI (Persero) 13. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Alokasi Desa TA 2011 s.d. 2012 dan Tunjangan Penghasilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa TA 2012 pada

13 Mei 2014

Polres Luwu Utara

19 Mei 2014

Cabang Kejari Malili

19 Mei 2014

Polres Soppeng

22 Mei 2014

Polrestabes Makassar

28 Mei 2014

Polda Sulsel

28 Mei 2014

Polres Luwu

Halaman 38 dari 45


Dinas Pengeloalaan Keuangan Daerah kab. Luwu 14. Dugaan TPK Pengadaan Meubelair Rehabilitasi Ruang Kelas pada Kegiatan Pengadaan Sarpras Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun (DAK) TA 2012 15. Dugaan TPK Proyek Dana Bantuan Rumah Tidak Layak Huni TA 2013 pada Dinas Sosial Kab. Pinrang 16. Dugaan TPK Penggunaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Program Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara 17. Dugaan TPK Pengadaan Tanah untuk Pembangunan RSU kab. Toraja Utara TA 2011 dan 2012 18. Dugaan TPK dalam Kegiatan Penyaluran Dana Program Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat RI TA 2011 19. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Pengadaan Baliho dan Spanduk

11 Juni 2014

Polres Pinrang

14 Juni 2014

Kejari Pinrang

12 Juni 2014

Cabang Kejari Makale

12 Juni 2014

Cabang Kejari Makale

20 Juni 2014

Polres Bantaeng

25 Juni 2014

Polres Maros

Halaman 39 dari 45


c. Wawancara d. Penerbitan majalah/tabl oid/buletin internal e. Liputan Televisi

Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 oleh KPU Kab. Maros 20. Penyesuaian Harga (eskalasi) untuk Paket‐paket Jembatan MYC di SNVT PJN Wilayah I Provinsi Sulsel ‐ Majalah “Paraikatte”

1. Liputan Kegiatan HUT 2. Sosialisasi Program STAR

27 Juni 2014

SNVT PJN Wilayah I Provinsi Sulsel

‐ Triwulan II 2014

‐ ‐

30 Mei 2014

TVRI Sulsel

17 Juni 2014

TVRI Sulsel

3. Pengelolaan Website BPKP No. 1 2

3

Kegiatan Uploading Content Uploading Content

Hari/Tanggal Publish 2 April 2014 4 April 2014

Uploading Content Uploading Content

14 April 2014


23 April 2014

7

Uploading Content

25 April 2014

8


28 April 2014

4

5 6

9

14 April 2014

23 April 2014

6 Mei 2014

Materi Upload

Keterangan

Korsupgah Melahirkan Deterrent Effect Bagi Koruptor Ketua PT Makassar Mengingatkan Pentingnya Pengamanan Aset Negara Sinergi Melayani Sepenuh Hati

Berita Berita

APIP Daerah Mampu Melakukan Penilaian Angka Kredit JFA Secara Mandiri UNHAS Membutuhkan BPKP

Berita

Raih WTP Pemerintah Kabupaten Maros Gandeng BPKP Kepala Perwakilan BPKP Sulsel hadir dalam Pelantikan Bupati Pinrang Sulawesi Selatan Raih Pataka “Samkarya Nugraha” Pengawasan Pembangunan Sebagai Mahkota

Berita

Berita

Berita

Berita Hal. Struktur Organisasi Berita

Halaman 40 dari 45


10

Uploading Content

8 Mei 2014

11


12 Mei 2014

Uploading Content Uploading Content Uploading Content

26 Mei 2014

12

13 14 15

12 Mei 2014

28 Mei 2014 30 Mei 2014 1 Juni 2014

16

Uploading Content

17

Uploading Content

1 Juni 2014

18

Uploading Content

2 Juni 2014

19


4 Juni 2014

21

Uploading Content

12 Juni 2014

22

Uploading Content

17 Juni 2014

23

Uploading Content

23 Juni 2014

24

Uploading Content

23 Juni 2014

20

5 Juni 2014

Kepemerintahan yang Kuat dan Berwibawa Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Bimtek SAKIP Pemerintah Kabupaten Pangkajene Pembukaan POR dalam Rangka HUT ke‐31 BPKP Koordinasi Impelementasi Pengelolaan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi Satu Hari Bersama Keluarga Besar Perwakilan BPKP BPKP Kawal Makassar menjadi Kota Dunia Gubernur Sul Sel : “BPKP Harus Selalu Ada di Setiap Relung Pemerintahan” Aksi Sosial Keluarga Besar Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Apresiasi Para Penerima Tanda Kehormatan dari Presiden RI Tari Paduppa Menjadi Pembuka Ramah Tamah HUT ke 31 BPKP LUWU TIMUR Membutuhkan BPKP SIMDA Sebagai Kunci Utama Strategi Penerapan PP 71/2010 Kepedulian Lembaga Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Selayar Upaya Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Negara/Daerah dan APIP BUPATI BONE BERHARAP BPKP MEMBIMBING PENERAPAN BASIS ACRUAL Pemerintah Daerah Wilayah Indonesia Timur Berkomitmen Untuk Memperoleh Opini WTP

Hal. BPKP Sulsel dlm Berita

Berita Berita

Hal. Sarana Prasarana Hal. Sumber Daya Manusia Berita

Berita

Berita

Berita

Berita Berita

Berita

Berita

Berita Berita

Halaman 41 dari 45


25

Uploading Content

23 Juni 2014

26


6 Juni 2014

27

30 Juni 2014

Pejabat Eselon III Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota Sebagai Agen of Change Pemerintahan yang Holistik Update blok Majalah Paraikatte Update Halaman Majalah Paraikatte

Berita

Blok Majalah Paraikatte Hal. Paraikatte

Dalam rangka meningkatkan citra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan website. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2014 terdiri dari upload content 27 kali kegiatan. Saat ini kegiatan pengelolaan website masih terus berlangsung untuk mendapatkan bentuk ideal tampilan sebuah website yang informatif, akomodatif, dinamis, dan bermutu. Update terhadap content website akan selalu dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan informasi yang terjadi sehingga selalu up to date (terkini). 4. Peliputan Kegiatan Kantor Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Sekretariat Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam triwulan II Tahun 2014 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita telah dilakukan sebanyak 38 kali. Kegiatan yang berhasil diliput yakni sebagai berikut No. 1

Tanggal Peliputan 1/4/2014

Bidang Perwakilan

2

2/4/2014

Perwakilan

3

3/4/2014

Perwakilan

4

10/4/2014

Perwakilan

5

11/4/2014

Perwakilan

6

14/4/2014

Perwakilan

7

16/4/2014

Perwakilan

Kegiatan Judul Kegiatan Koordinasi dengan Bupati Pangkep Pengajian bulanan di Masjid At‐ Taubah Perwakilan BPKP Sulsel Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Sulsel Wakil Bupati Bantaeng Silaturrahim dengan Kepala Perwakilan Ketua Ombusmen RI Sulsel koordinasi dengan Kepala Perwakilan Pembukaan Diklat Penilaian Angka Kredit JFA Penutupan Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Hotel Arbor Biz Makassar

Keterangan

Halaman 42 dari 45


8

17/4/2014

9

23/4/2014

10

22/4/2014

11

23/4/2014

12 13

24/4/2014 26/4/2014

14

5/5/2014

15

6/5/2014

16

7/5/2014

17 18

8/5/2014 8/5/2014

19

8/5/2014

20

9/5/2014

21

9/5/2014

22

25/5/2014

23

26/5/2014

24

26/5/2014

25

26/5/2014

26 27

30/5/2014 30/5/2014

28 29

3/6/2014 4/6/2014

30

11/6/2014

Perwakilan Penutupan Diklat Penilaian Angka Kredit JFA Perwakilan Koordinasi dengan Universitas Hasanuddin Makassar APD Sosilasisasi dan Optimalisasi Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemda Maros IPP PKS dalam rangka Audit Jamkesmas Perwakilan Pelantikan Bupati Pinrang Perwakilan Upacara Paramsya Purna Karya Nugraha di Rujab Gubernur Sulsel Perwakilan Kunjungan Komisi XI DPR RI di Sulawesi Selatan IPP Supervisi TPGA dan JASKESMAS Kab. Bantaeng APD Pembukaan Bimtek Lakip Pemkab. Pangkep Perwakilan Pelantikan Walikota Makassar Perwakilan Kunjungan Rektor Unhas ke Perwakilan BPKP Prov. Sulsel Perwakilan Koordinasi Implementasi Pengelolaan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi Perwakilan Pembukaan POR dlm rangka Ultah ke 31 BPKP tahun 2014 Perwakilan Penutupan Koordinasi Implementasi Pengelolaan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi Perwakilan Family Gathering dalam rangka HUT BPKP ke‐31 APD Bimbingan Teknis SAKIP bagi Pemkot. Makassar Perwakilan Isra' Miraj Nabi Muhammad Saw. Di Masjid At‐taubah Perwakilan BPKP Sulsel Perwakilan Kepala Perwakilan melakukan Kunjungan ke Panti Asu Perwakilan Upacara HUT BPKP ke‐31 Perwakilan Acara Ramah Tamah dalam rangka HUT ke‐31 Perwakilan Kunjungan Bupati Luwu Timur Perwakilan Pemutakhiran Data TL se Prov. Sulsel di Bantaeng Perwakilan Tes Wawancara S2 Program Star

Halaman 43 dari 45


31

11/6/2014

32

14/6/2014

33 34

17/6/2014 17/6/2014

35

18/6/2014

36

19/6/2014

37

21/6/2014

38

24/6/2014

Perwakilan Kunjungan Kepala Perwakilan bersama Inspektur Sulsel di Kab. Selayar Perwakilan Acara Pernikahan Anak Pak Iman A. Nugraha, Kaper Lampung Perwakilan Sosialisasi Program STAR Perwakilan Talkshow Sosialisasi Program Star di TVRI APD Sosialisasi Paket Regulasi Berbasis Akrual Perwakilan Rakor Pembinaan Peningkatan Laporan Keuangan bersama Irjen Depdagri APD Bimbingan Teknis SPIP pada Dinas Perkebunan APD Sosialisasi SPIP pada Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Prov. Sulsel

5. Pembinaan Kehumasan Selama Triwulan II Tahun 2014, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan kehumasan dalam bentuk rapat staf, rapat Satgas Kehumasan dan mengikuti Forum Kehumasan. 6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Masyarakat Guna membangun citra institusi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Triwulan II Tahun 2014 senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa: a.

Hubungan dengan instansi pers 1) Menghubungi kantor redaksi media massa lokal serta apresiasi atas berita terkait BPKP yang dimuat di media cetak tersebut. 2) Mengadakan kontak dengan pemimpin redaksi surat kabar secara aktif. 3) Menunjuk contact person yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk contact person (wartawan/redaktur/reporter) yang menjadi penghubung antara Sekretaris Humas BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan media massa yang diwakilinya. Halaman 44 dari 45


4) Mengajukan permintaan peliputan kegiatan kantor. b. Hubungan dengan wartawan 1) Menjalin hubungan dengan wartawan dari media massa yang berpengaruh melalui komunikasi aktif. 2) Membuat contact person dengan wartawan. 3) Menerima wartawan sehubungan dengan pemberitaan yang akan ditulisnya dan tidak melakukan diskriminasi terhadap wartawan. 4) Memfasilitasi, mengundang wartawan dalam klarifikasi berita. 5) Memberikan press release sehubungan dengan suatu kegiatan yang perlu diberitakan. 6) Menjadi fasilitator/mediator/penghubung antara wartawan dan pejabat yang akan ditemui. 7) Mendampingi pejabat saat diwawancarai wartawan media cetak maupun elektronik. 7. Anggaran dan Realisasi Keuangan Kegiatan Kehumasan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tidak terdapat anggaran khusus dalam DIPA yang diperuntukkan untuk pengelolaan kehumasan. 8. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas (Kejadian dan Bentuknya) Menyampaikan laporan triwulanan dengan akurat dan tepat waktu serta meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas terus dilakukan untuk lebih mengefektifkan pengelola kegiatan di perwakilan. Koordinasi umumnya dilaksanakan dalam bentuk pengeditan dan pengiriman berita yang akan di‐upload di content BPKP pusat.

Halaman 45 dari 45

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF... 1 URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN... 4

Recommend Documents