1
A. Pendahuluan Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28B tentang kedudukan anak. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”.1 Anak yang biasanya menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hukum oleh bangsa dan Negara, untuk kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak sebagai tongkat estafet pembangunan bangsa dan Negara harus diperhatikan. Bahkan anak ditindak secara kasar/keras ataupun dianiaya, seperti yang terihat dimedia massa maupun dimedia elektronik Penganiayaan terhadap anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan yang mencerminkan kebuasan (kebengisan dan tak mengenal perikemanusiaan, penindasan dsb).2 Maka dapat diartikan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, menderita atau merasa sakit. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ayat (1), yang tertulis bahwa “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Peraturan perundang - undangan lainnya Perlindungan Anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, seperti dalam Pasal 18 UU : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Dan Pasal 20 UU : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.3 Undang – undang ini sudah cukup jelas. Fakta empiris menunjukan terdapat kasus di kota Gorontalo. dari data kepolisian polres kota Gorontalo dari tahun 2009 sampai dengan tahun terakhir 2012, terdapat 27 kasus anak sebagai korban penganiyaan, masing – masing dikenakan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah. Data yang didapatkan dari Polres Kota Gorontalo dari empat tahun terakhir angka penganiayaan masih terus terjadi dimulai dari Tahun 2009 ada 20 kasus, 2010 ada 31 kasus, 2011 ada 21 kasus, dan terakhir 2012 terdapat 27 kasus.4 Sehingga kasus penganiayaan terhadap anak di Gorontalo Kota berjumlah 99 kasus.
1
Undang – Undang Dasar 1945. http://www.blogger.com/profile/17215838897568158835 -diakses 4 oktober 2013. 3 Undang – Undang No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak 4 Data Kasus di Polres Gorontalo Kota thn 2013. 2
2
B. Metode Penulisan Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Empiris yaitu mengidentifikasi dan mendapatkan suatu kebenaran yang ada dilapangan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur empiris berasal dari data yang dihimpun oleh peneliti dilapangan sebagai data untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara : - Wawancara, langkah ini ditempuh dengan cara mengunjungi informan yang telah ditentukan, dan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga informan dapat mengungkapkan data. - Dokumentasi, langkah ini digunakan agar supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam proses penelitian tidak tercecer. Upaya ini dilakukan dengan jalan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.5 Setelah data dikumpulkan maka penelitian ini membuat generalisasi dari temuan – temuannya dan selanjutnya memberikan beberapa kesimpulan dan selanjutnya kesimpulan generalisasi dan kesimpulan dalam arti hubungannya dengan fenomena yang berlaku secara umum ataupun berlaku pada kondisi – kondisi secara khusus. C. Hasil dan Pembahasan Faktor – faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hakhak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Termasuk juga anak-anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sangat penting sekali bagi Pemerintah untuk melakukan perlindungan yang khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Seiring perkembangan zaman modern seperti sekarang anak tidak lepas dari kenakalannya, ini disebabkan oleh pergaulan si anak, sehingga dapat memicu
5
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm.104
3
dampak negatif pada anak itu sendiri, salah satu dampak negatif karena kenakalan anak itu pun menjadi korban penganiayaan terhadap anak itu sendiri. Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak kemudian mencermati penganiayaan terhadap korban anak di Gorontalo Kota. Maka hal ini sangat ironis apabila nantinya penganiayaan terhadap korban anak terjadi terus menerus dan hal ini sangat berdampak negatif terhadap anak itu sendiri salah satunya dapat menganggu psikogis si anak tersebut. Sehingganya permasalahan perlindungan hukum terhadap penganiyaan anak ini harus mendapatkan perhatian lebih khusus lagi oleh para penegak hukum di wilayah kota Gorontalo. Agar dampak negatif tersebut setidaknya dapat terminimalisir. Sehingga dapat menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi di Gorontalo Kota. Faktor – faktor yang menyebabkan penganiayaan terhadap anak antara lain : Faktor Orang Tua Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tau apa – apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Sangat kurangnya pengawasan dapat membuat anak berbuat layaknya tanpa tanggung jawab orang tua. Seperti halnya orang tua memperlakukan dan membimbing anak dengan perlakuan yang tidak sepantasnya, hal ini dapat memicu anak berbuat sesuka hatinya sehingga menjadi pemicu amarah orang lain, yang menyebabkan anak tersebut sebagai sasaran amarah sampai memukul dan menendang si anak, sehingga mengakibatkan anak tersebut mendapatkan kekerasan dari orang lain. Dari data yang saya temukan dilapangan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 terdapat 18 orang anak yang mengalami penganiayaan diakibatkan oleh faktor orang tua karena melihat kondisi orang tuanya bersikap acuh tak acuh terhadap anaknya maka hal ini menyebabkan sikap anak menjadi semena – mena. Berlaku kasar kepada yang lebih tua sehingga menyebabkan orang lain marah dan sampai memukul, menendang dan menampar anak tersebut. Salah satunya adalah korban yang berinisial M umur 14 Tahun warga Kel. Molosifat W Kec. Kota barat Kota Gorontalo. Kejadiannya berawal dari si M yang melempari batu ke salah seorang warga yang lewat, warga tersebut marah dan akhirnya memukul si M hingga menyebabkan luka dibagian wajah korban. Merasa tidak terima dengan perlakuan salah satu warga tersebut, orang tua korban pun melaporkannya ke Polres Gorontalo Kota dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak. Melihat kasus diatas bahwa penganiayaan terhadap anak masih terus terjadi diakibatkan oleh ketidak pedulian orang tua kepada anak bahkan pola asuh yang salah di berikan terhadap anak tersebut.6
6
Hasil data dan wawancara dengan Kanit UPPA Polres Gorontalo Kota Tanggal 3 Januari 2014
4
Berikut ini adalah daftar tabel jumlah kasus anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh faktor orang tua : Tabel 1: Data kasus anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh faktor orang tua dari Tahun 2009 - 2012. Laporan Polisi Kasus Anak Sebagai GAR. Pasal NO Tahun Korban Penganiayaan 1. 2009 3 Pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Pasal 351 KUH pidana tentang 2010 7 penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Pasal 351 KUH pidana tentang 2011 3 penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4. Pasal 351 KUH pidana tentang 2012 5 penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JUMLAH 18 Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-20137 Faktor Lingkungan Lingkungan adalah tempat beradaptasi langsung bagi anak – anak. Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan anak, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.8 Hal inilah yang akan mendorong sikap anak menjadi terabaikan. Seperti halnya ada anggota masyarakat yang kesehariannya hanya mabuk – mabukan, berkata – kata kasar sehingga faktor inilah yang menyebabkan anak terpengaruh oleh hal – hal yang negatif. Dari data yang saya temukan dilapangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 7 8
Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-2013 Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia. 2012. Hlm. 50.
5
2012 terdapat 34 kasus penganiayaan terhadap korban anak yang diakibatkan oleh faktor lingkungan. Salah satunya seorang anak yang inisial R umur 13 Tahun bertempat tinggal di Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah, telah mencabuli seorang anak perempuan berinisial A. Karena keluarga si A merasa tidak terima dengan perlakuan si R maka keluarga si A marah dan pada akhirnya memukul si R hingga terdapat luka memar di bagian pipi dan punggung. Si R pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo Kota dengan tuduhan penganiayaan terhadap korban anak.9 Berikut ini adalah daftar tabel jumlah kasus anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh faktor lingkungan : Tabel 2: Data kasus anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dari Tahun 2009 - 2012. Laporan Kasus Anak GAR. Pasal NO Polisi Sebagai Tahun Korban Penganiayaan 1. Pasal 351 KUH pidana 2009 8 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Pasal 351 KUH pidana 2010 11 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Pasal 351 KUH pidana 2011 10 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4. Pasal 351 KUH pidana 2012 5 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JUMLAH 34 Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak- 201310
9
Hasil data dan wawancara dengan Kanit UPPA Polres Gorontalo Kota Tanggal 3 Januari 2014
10
Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak- 2013
6
Faktor Ekonomi Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami depresi berkepanjangan, ia menjadi sangat sensitif bahkan mudah marah. Kondisi keuangan yang tidak stabil itulah membuat orang tua menuntut anaknya untuk bekerja, bahkan sampai menyakiti dan menyiksa anak tersebut. Peneliti melihat bahwa sekarang ini banyak anak – anak yang dijadikan tulang punggung untuk memenuhi kondisi ekonomi keluarganya. Dari data yang dihimpun di Polres Gorontalo Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terdapat 27 kasus penganiayaan terhadap anak yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Salah satu anak yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah AN umur 11 tahun warga kel. Donggala kec. Kota selatan Kota Gorontalo. Kejadiannya bermula saat korban mengambil sebuah handphone milik tetangganya yang juga sebagai pelaku penganiayaan. Karena pelaku merasa tidak terima dengan si korban yang telah mencuri handphone maka si pelakupun memukul dan menendang si korban hingga pingsan. Keluarga si korbanpun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo Kota dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak. Dapat dilihat dari kasus di atas bahwa masih ada anak yang menjadi korban akibat terhimpitnya kondisi ekonomi dalam keluarga, bahkan sampai mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari perlakuannya tersebut si anakpun sering mendapat kekerasan dari orang lain.11 Berikut ini adalah daftar tabel anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi : Tabel 3: Data kasus anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dari Tahun 2009 - 2012. Laporan Kasus Anak GAR. Pasal NO Polisi Sebagai Tahun Korban Penganiayaan 1. 2009 2 Pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Pasal 351 KUH pidana 2010 9 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 11
Hasil data dan wawancara dengan Kanit UPPA Polres Gorontalo Kota Tanggal 3 Januari 2014
7
tentang Perlindungan Anak 3. 2011
Tidak ada
2012
16
4.
Pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
JUMLAH 27 Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-201312 Disfungsi keluarga dan orang sekitar Yaitu peran orang tua dan orang sekitar yang tidak berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi serta kurangnya pengawasan dari orang tua, guru sehingga anak tersebut berbuat semena – mena hingga mengakibatkan anak tersebut mengalami penganiayaan dari teman dan orang lain yang dikarenakan oleh kenakalan anak itu sendiri. Dari data yang diperoleh peneliti dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di Polres Gorontalo Kota terdapat 20 kasus penganiayaan terhadap anak yang diakibatkan oleh disfungsi keluarga. Kurangnya perhatian dari keluarga dan orang sekitar membuat sikap anak menjadi tak terkendali. Salah satunya korban yaitu berinisial AR umur 16 Tahun Alamat Kel. Dembe Kec. Kota Barat Kota Gorontalo yang menjadi korban penganiayaan oleh salah seorang yang berinisial RB umur 22 Tahun yang juga warga Kel. Dembe. Kejadian bermula saat AR meminjam motor milik si RB dan janji akan dikembalikan secepatnya. Setelah selang beberapa jam kemudian akhirnya AR datang dan mengembalikan motor si RB tapi motor tersebut sudah dalam keadaan rusak, dengan emosi RB pun memukul AR hingga luka di bagian tangan, wajah dan telinga merasa tidak terima dengan perlakuan si pelaku, korban pun melaporkannya ke Polsek Kota Barat dan selanjutnya di arahakan ke Polres Gorontalo Kota untuk penanganan lebih lanjut.13 Berikut ini adalah daftar tabel anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh disfungsi keluarga dan orang sekitar.
12
Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-2013
13
Hasil data dan wawancara dengan Kanit UPPA Polres Gorontalo Kota Tanggal 3 Januari 2014
8
Tabel 4: Data kasus anak sebagai korban penganiayaan yang disebabkan oleh disfungsi keluarga dan orang sekitar dari Tahun 2009 - 2012. Laporan Kasus Anak GAR. Pasal NO Polisi Sebagai Tahun Korban Penganiayaan 1. 2009 4 Pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Pasal 351 KUH pidana 2010 3 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Pasal 351 KUH pidana 2011 10 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 4. Pasal 351 KUH pidana 2012 3 tentang penganiayaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak JUMLAH 20 Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-201314 Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa paling mudah dapat di lihat dari berbagi produk peraturan perundang –undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak yang manakala penelusuran itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundang-undang yang memadai, maka perhatian yang selajutnya harus di arahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan Perundang-undangan itu. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahtraan anak yang berlaku atau di berlakukan di suatu masyarakat atau Negara tertentu pada satu pihak dan kondisi sosial kultur masyarakat di mana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak. 14
Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-2013
9
Berikut ini adalah tabel data keseluruhan kasus penganiayaan terhadap anak yang dihimpun dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 : Tabel 5: Data Kasus Keseluruhan Anak Sebagai Korban Penganiayaan Dari Tahun 2009 - 2012. Kasus Anak NO TAHUN sebagai Korban JPU aniaya 1. 2009 20 6
ADR
14
2. 2010
31
5
26
2011
21
11
10
2012
27
16
11
JUMLAH
99
60
75
3. 4. 5.
Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-201315 Dibawah ini beberapa uraian kejadian penganiayaan terhadap anak yang didapatkan dari data Kepolisian Resort Gorontalo Kota yang menangani masalah anak atau yang disebut dengan UPPA antara lain : 1.) Laporan polisi Tgl. 20 Desember 2009, dengan identitas korban laki – laki berinisial M, umur 13 Tahun dan tidak sekolah. Dan identitas pelaku laki – laki berinisial S, umur 21 Tahun, pekerjaan mahasiswa. Tempat dan uraian kejadian dipinggir jalan menuju rumah korban bahwa tersangka marah dan memukul korban karena korban telah mencabuli adiknya yang masih berumur 5 Tahun, sedangkan hubungan pelaku dengan korban hanyalah tetangga. Si korban pun melapor tersangka dengan tuduhan sebagai penganiayaan terhadap anak. Pelaku penganiayaan tersebut dijerat dengan Pasal 351 KUHPidana, sedangkan korban yang masih dibawah umur di atur dalam Undang – undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, serta Undang – undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai wujud perlindungan hukum. 2.) Laporan polisi Tgl. 28 Desember 2010, identitas korban laki – laki berinisial ED, usia 15 Tahun, sebagai siswa disalah satu SLTP yang 15
Sumber: Data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-2013
10
ada di Gorontalo Kota. Dan identitas si pelaku laki – laki atas nama IR, pekerjaan swasta. Uraian kejadian bahwa korban dituduh mencuri mangga oleh anak tersangka, karena tidak merasa mencuri korban pun adu mulut tiba – tiba datang tersangka langsung menampar dan mencekik leher korban, merasa tidak terima dengan perlakuan si tersangka maka si korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo Kota. Pelaku penganiayaan tersebut dijerat pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan, dan korban yang masih berusia 15 tahun diatur dalam Undang – undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. 3.) Laporan polisi Tgl. 17 April 2010. Identitas korban laki – laki, umur 11 Tahun berinisial RD, pekerjaan pelajar. Identitas pelaku laki – laki aberinisial KA, umur 21 Tahun. Uraian kejadian terlapor langsung menendang korban sebanyak 2 kali dan mengena dibagian kaki kiri dari korban sehingga mengakibatkan kaki kiri korban memar dan bengkak. Pelakupun dijerat pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan dan korban di atur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4.) Laporan polisi Tgl. 20 Januari 2011, identitas korban perempuan berinisial SA, umur 17 Tahun, masih berstatus pelajar. Dan identitas si pelaku laki – laki aberinisial R umur 18 Tahun, dan masih sebagai siswa. Tempat dan uraian kejadian di ruangan kelas, bahwa si pelaku salah paham pada korban dan menuduh korban yang mengirim sms pada si pelaku sehingga memicu kemarahan si pelaku yang mengakibatkan si pelaku menonjok dan menampar korban di bagian wajah, sedangakan hubungan korban dan si pelaku hanya sebagai teman. Yang kemudian si korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo Kota. Hal ini jika di tinjau dari KUH Pidana bahwa si pelaku dijerat pasal 351 tentang penganiayaan, dalam hal ini karena si pelaku masih anak – anak maka si pelaku tersebut masuk ke dalam Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan si korban yang juga masih anak – anak maka layaknya mendapat perlindungan sebagaimana di atur dalam Undang – undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dalam kasus ini di atur pula Undang – undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 5.) Laporan polisi Tgl. 13 Maret 2012, identitas korban laki – laki berinisial ZM, umur 15 Tahun, masih berstatus pelajar. Dan identitas pelaku laki – laki berinisial AS, umur 26 Tahun, pekerjaan tukang bentor. Tempat dan uraian kejadian dipinggir jalan saat korban pulang
11
sekolah bahwa terlapor menampar korban sebanyak tiga kali dan menonjok punggung korban satu kali. Hubungan pelaku dengan si korban tidak ada. Si korban pun melaporkan si pelaku dengan tuduhan penganiayaan terhadap anak. Pelaku dijerat pasal 351 KUHPidana yang mengatur tentang Penganiayaan dan korban adalah anak – anak di atur dalam Undang – undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak. 6.) Laporan polisi Tgl. 22 Maret 2012, identitas korban Laki –laki berinisial R umur 6 Tahun, identitas pelaku laki – laki berinisial SM, umur 38 Tahun, pekerjaan pengemudi bentor. Uraian kejadian bahwa terlapor memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu di bagian leher sebanyak 2 kali sedangkan si pelaku adalah ayah si korban tersebut. Pelaku dijerat pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan dan korban masih berumur 6 Tahun diatur dalam Undang – undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Di atur juga dalam Undang –undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.16 Setelah kita melihat beberapa kasus di atas bahwa kehidupan anak terus ternoda oleh berbagai aksi kekerasan baik yang datang dari keluarga, teman dan lingkungan sekitar. Dari tahun ke tahun aksi kekerasan tersebut terus mengalami peningkatan. Tidak hanya mengalami perlakuan yang salah dari keluarga, teman dan orang lain, sosok anak ini pun kadang masih harus berhadapan dengan guru yang belum seluruhnya mampu menjadikan dirinya sebagai pendidik anak yang baik. Bahkan disektor publik, realitasnya bahkan lebih ironis, banyak anak-anak yang dipaksa bekerja untuk menambal kehidupan ekonomi keluarganya. Upaya Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam meminimalisir tingkat penganiayaan terhadap anak Peran kepolisian dalam melindungi dan mengayom masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin adanya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti halnya peran kepolisian resort Gorontalo Kota dalam mengantisipasi adanya penganiayaan terhadap anak di Gorontalo Kota antara lain : Memberikan penyuluhan ke sekolah – sekolah yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian serta guru pengajar di sekolah tersebut yang mencakup aspek moral melalui pendidikan.
16
Hasil data dari Polres Gorontalo Kota bagian UPPA Tanggal 3 Januari 2014
12
Melakukan kordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang di butuhkan dalam perlindungan anak. Memberikan arahan kepada pelaku – pelaku tindak penganiayaan terhadap anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka baik kepada anak itu sendiri maupun orang lain. Memberikan sanksi tegas bagi si pelaku agar tidak mengulanginya lagi dan memberi pelajaran kepada masyarakat khususnya dalam melindungi hak anak. Memberikan penanganan secara khusus bagi para pelaku tindak penganiayaan terhadap anak. Pencegahan dan penanganan penganiayaan terhadap anak merupakan upaya dalam rangka membangun peradaban bangsa yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia, penghormatan dan juga pemenuhan hak anak. Untuk mewujudkan usaha perlindungan terhadap anak tersebut diperlukan komitmen dan kepedulian pemerintah dan masyarakat. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya pencegahan agar tidak mengalami perlakuan yang salah baik secara langsung maupun tidak langsung demi menjamin kelangsungan hidup tumbuh kembangnya anak dengan wajar baik fisik, mental maupun sosial.17 Dampak Yang di Timbulkan oleh Penganiayaan Terhadap Anak Berdasarkan hasil data yang didapatkan oleh peneliti di Polres Gorontalo Kota yang menangani masalah anak ada berbagai macam dampak penganiayaan terhadap anak yaitu : 1) Dampak kekerasan fisik, luka lebam dan memar akibat di pukul dengan tangan ataupun sebatang kayu. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang - ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia. 2) Dampak kekerasan psikis, mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang tergolong dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.18
17
Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Gorontalo Kota Tanggal 21 November 2013. Hasil data dari Polres Gorontalo Kota bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Tanggal 3 Januari 2014 18
13
Dasar Hukum Dasar hukum yang menjadikan seorang anak korban penganiayaan mengajukan perlindungan adalah : UUD 1945 Pasal 28B tentang kedudukan anak. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ayat (1), yang tertulis bahwa “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 Ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 4 terkait dengan Hak dan Kewajiban Anak “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bentuan hukum dan bantuan lainnya”. Pasal 20 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) yang tertulis bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan”.
14
Menurut Undang – undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 bahwa para pihak kepolisian khususnya menangani masalah anak yaitu pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan perkara Anak wajib diupayakan diversi. Diversi diupayakan untuk pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, misalnya seorang anggota kepolisian memeriksa tidaklah harus menggunakan pakaian dinas polisi, hal ini untuk menghindari rasa takut pada sang anak apabila dilakukannya penyidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun peraturan demi peraturan yang sudah diupayakan dalam hal ini sudah memperhatikan dari pada hak-hak anak secara khusus, tidaklah dapat melindungi hak-hak anak secara utuh dan baik, mengapa demikian, dikarenakan kurangnya perhatian dan kerja sama dari semua pihak baik dari pihak , masyarakat, pihak keamanan, dan pihak keluarga. Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi ( kewajiban negara ). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai suatu lembaga dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Perlindungan anak terhadap segala bentuk kekerasan dapat kita cegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya preventif eksploitasi terhadap anak, hal ini mengingat bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. D. Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Faktor – faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak di gorontalo Kota a. Faktor Orang Tua Orang tua yang kurang memperhatikan kondisi dan pola asuh sang anak mempengaruhi adanya sikap anak tersebut. Seringkali orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tau apa – apa. b. Faktor Lingkungan
15
Lingkungan adalah tempat beradaptasi bagi si anak. Dari adanya kondisi lingkungan yang buruk, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis. c. Faktor Ekonomi Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami depresi berkepanjangan, ia menjadi sangat sensitif bahkan mudah marah. Kondisi keuangan yang tidak stabil itulah membuat orang tua menuntut anaknya untuk bekerja, bahkan sampai menyakiti dan menyiksa anak tersebut. Peneliti melihat bahwa sekarang ini banyak anak – anak yang dijadikan tulang punggung untuk memenuhi kondisi ekonomi keluarganya. d. Disfungsi Keluarga dan Orang Sekitar Peran orang tua dan orang sekitar yang tidak berjalan dengan sebagaimana seharusnya. Kurangnya pengawasan dari orang tua, guru sehingga anak tersebut berbuat semena – mena hingga mengakibatkan anak tersebut mengalami penganiayaan dari teman dan orang lain yang dikarenakan oleh kenakalan anak itu sendiri. Upaya kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisir tingkat penganiayaan terhadap anak Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam meminimalisir tingkat penganiayaan terhadap anak yaitu dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi langsung pada anak di sekolah – sekolah yang mencakup aspek moral melalui pendidikan, melakukan koordinasi dan pelayanan terpadu untuk tujuan perlindungan terhadap anak. Bagi para pelaku kejahatan penganiayaan terhadap anak diberikan arahan – arahan serta sanksi yang tegas bagi para pelaku tersebut agar para masyarakat menyadari adanya hukum.
16
DAFTAR PUSTAKA A. Buku dan literature lainnya Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Ana,. Bandung: Nuansa Cendekia. 2012. Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 2004. C.S.T. Kansil, dan Christine S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Herimanto & Winarno. Ilmu Sosial & Budaya Dasar, Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta : Thafa Media. 2012 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2010. Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: P.T. Alumni, 2000. Muhamad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999. Peter Mahmud Mardzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Prananda Media. 2005. Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yokyakarta: Graha Ilmu. 2010. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta: UI Press. 2010. Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2005. B. Undang-Undang Undang - Undang Dasar 1945. Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana C. Internet http://www.blogger.com/profile/17215838897568158835-diakses 4 oktober 2013.
