BUPATT PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR TAHUN 2011
{€
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
bahwa untuk melakukan pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaanya tertib, akuntabel dan transparan perlu diatur Pedoman pemberian bantuan sosial; bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa pemberian bantuan sosial diatur dengan peraturan kepala Oaerini bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu mengatur Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu Peraturan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Hurnbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3298);
3.
4.
5.
6.
7,
8.
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aao$; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nom or 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sogial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1s0, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a1e; 9.Undang-Undang.../2
9.
10.
11.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201'1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendahataan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ailQ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47a1); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negra Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 310). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64); ;
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 21. 22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
2
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. pemerintah Daerah adalih Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat 3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemeri-ntahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana t<euingan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. O. Satuan Kerja Pengelola KLuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pehgelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bantuan sosiai adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk Tim Anggaian 9. -lieputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempurygl tugas dengan menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
L
BAB II BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu Pasal 2 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai
kemampuan keuangan daerah. (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepaturan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Pasal 3 Anggotaikelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3
Pasal 4
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. selektif; b. memenuhi
c.
d.
2
ayal (1) harus:
persyaratan sebagai penerima bantuan; bersifat sementara, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; sesuai tujuan penggunaan.
(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungidari kemungkinan resiko bencana sosial. (3) Persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah. (4) Kriteria bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosialtidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(6) Pengguna Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. b.
Bantuan Bantuan Bantuan d. Bantuan e. Bantuan Bantuan g. Bantuan h. Bantuan Bantuan Bantuan k. Bantuan Bantuan m. Bantuan n. Bantuan
c.
f. i. j. l.
Keagamaan; Kesenian; Olah Raga; Pendidikan; Veteran; Penyuluhan; Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh lndonesia; Kelembagaan Adat; Kepemudaan; Petani; Masyarakat yang mengalami musibah; Ormas - Lainnya; Kepada Partai Politik; Keuangan Kepada Pemerintah Desa - Bantuan ADD.
Pasal 5
(1) Bantuan sosialdapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya adalah diperuntukkan untuk kebutuhan:
a. b.
u
c. d. e.
f. g
biaya operasional; biaya pembinaan; biaya kesejahteraan; peningkatan kesejahteraan; bantuan pendidikan, bantuan kerjasama; bantuan stimulus.
Bagian Kedua Penganggaran Pasal 6 (1) Anggota/Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah. (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayal (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
4
Pasal 7
dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayal (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. (1) Rekomendasi kepala SKPD
Pasal 8
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga pada SKPD.
(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
'Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 10
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan DPA-PPKD (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan DPA-SKPD
Pasal
11
(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Realisasi bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. p
r
" "
po
r" nBols,l
T'fHffil
,
sj awa ba n
Pasal 12 (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada
kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan pada SKPD terkait. (2) Penerima bantuan sosial berupa barang wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. 5
Pasal 13 Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a. usulan daricalon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah; b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima d.
akan digunakan sesuai dengan usulan; dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
BAB III MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada sKpD yang mempunyai tugas dan'fungsi pengawasan. Pasal 15
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB III KETENTUAN PENUTUP pasa! 16 Peraturan Bupati
ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang Oapt mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal ruognnlaec 2011 BUPATI PAKPAK BHARAT,
'il
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal A! ruofauabrr
2011
SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
A DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 6
t5
