PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
: a. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat memiliki kekayaan daerah yang merupakan aset daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dan juga melayani kebutuhan masyarakat; b. bahwa penggunaan Kekayaan Daerah dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk itu perlu dikenakan retribusi dan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemakaian kekayaan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, kabupaten Pakpak Bharat dan kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang......../2
-26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( berdasarkan Surat edaran Depdagri RI Nomor : 061/731/SJ tentang Reorganisasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KEKAYAAN DAERAH.
TENTANG
RETRIBUSI
PEMAKAIAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; f. Kekayaan Daerah adalah asset yang dimiliki Daerah untuk dipakai umum antara lain alat-alat berat dan kekayaan lainnya milik Daerah; g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan dari seorang atau badan usaha atas jasa penggunaan atau pemakaian kekayaan daerah; h. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus; i. Badan............/3
-3i.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
j.
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
k. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan; l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu bangunan gedung, alat-alat pesta dan alat-alat berat; (2) Subjek Retribusi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memakai kekayaan daerah.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3 Retribusi pemakaian kekayasan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah berdasarkan luas, jenis, jumlah, dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 5 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk biaya Pemakaian Kekayaan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
BAB VI......../4
-4-
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut : A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG No.
Jenis Bangunan Gedung
1
2
1.
LAPANGAN BOLA a. Untuk Kegiatan Keagamaan b. Untuk Kegiatan Bisnis c. Untuk Kegiatan Sosial Politik
Besar Retribusi (Rp) 3
Satuan
Keterangan
4
5
Rp. 100.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-
1 unit
Per-hari
Rp. 400.000,-
1 unit
sda
2.
GEDUNG Serba Guna
3.
RUMAH DINAS a. Ibu Kota Kabupaten (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen
Rp. 100.000,Rp. 75.000,-
1 unit 1 unit
Per Bulan sda
b. Ibu Kota Kecamatan (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen
Rp. 75.000,Rp. 50.000,-
1 unit 1 unit
sda sda
MESS DI MEDAN Biaya Inap : (a) Kamar VIP ………………. (b) Kamar Biasa……………..
Rp. 50.000,Rp. 25.000,-
1 kamar 1 kamar
Per malam sda
Satuan
Keterangan
4
5
Rp. 300.000,Rp. 50.000,Rp. 70.000,-
1 unit 1 unit 1 unit
Per hari Sda Sda
Rp. 80.000,Rp. 1.000,Rp. 2.000,Rp. 1.500,-
1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
Per hari sda sda sda
4.
B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA No.
Jenis Alat-alat Pesta
1
2
1.
PEMAKAIAN /MIC :
SOUND
SYSTEM
a. Sound system lengkap …… b. Wireless …………………… c. Infocus……………………… 2.
Besar Retribusi (Rp) 3
PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA :
a. b. c. d.
Tratak …………………. Kursi Plastik ……………. Kursi Busa ……………. Kursi Chitose …………...
C. PEMAKAIAN........./5
-5C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT Tarif Retribusi (Rp) No.
Jenis Alat-Alat Berat
1
2
1.
2.
Dalam Daerah Per-hari
Luar Daerah Per-hari
Keterangan
3
4
5
Mesin Gilas : a. Barata 1 Ton b. Barata 4 Ton c. Barata 6-8 Ton d. Barata 8-10 Ton
Rp. Rp. Rp. Rp.
Dump Truck : a. Colt Diesel 3,5 Ton
Rp. 207.000,-
b. Mobil Tinja 3.
113.000, 138.000,200.000,300.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
213.000,238.000,300.000,400.000,-
Rp. 307.000,-
Lamanya pemakaian1 hari = 7 jam
Trip
Rp. 125.000,
Truck : a. 4 Ton b. 5 Ton ke atas
Rp. 260.000,Rp. 282.000,-
Rp. 360.000,Rp. 382.000,-
4.
Bull Dozer D. 4 Bull Dozer D. 6
Rp. 705.000,Rp. 900.000,-
Rp. 805.000,Rp.1.000.000,-
5.
Wheel Loeder
Rp. 400.000,-
Rp. 500.000,-
6.
Road Grader
Rp. 400.000,-
Rp. 500.000,-
7.
Tyre Roller
Rp. 300.000,-
Rp. 400.000,-
-
8.
Stone Crusher
Rp. 500.000,-
Rp. 600.000,-
-
9.
Exavator
Rp. 500.000,-
Rp. 600.000,-
Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,-
10.
Air Compressor
Rp.
74.000,-
Rp. 134.000,-
-
11.
Asphalt Sprayer
Rp.
45.000,-
Rp. 105.000,-
-
Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,Untuk Pemakaian Pribadi dikurangi Rp. 100.000,-
Pasal 7 Pemakaian aset daerah berupa gedung, alat-alat berat dan transportasi untuk kegiatan umum dibedakan dari kegiatan pribadi/golongan.
BAB VII......./6
-6-
BAB VII PERIJINAN Bagian Pertama Ijin Pasal 8 (1) Setiap orang atau badan yang memakai kekayaan daerah harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati; (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Masa Berlaku Ijin Pasal 9 Masa berlaku Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan permohonan pemakai sesuai dengan mempertimbangkan keadaan kekayaan daerah.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi Pasar dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (3) Dari hasil pemungutan retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari retribusi yang disetor yang pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati; (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupat
BAB XI......../7
-7-
BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah; (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas; (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALAIN Pasal 14 (1) Pembinaan dan pengendalian pemberian ijin pemakaian kekayaan daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Tata cara pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Barangsiapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan Surat Peringatan Pertama (I), kedua (II) dan Ketiga (III) dan apabila tidak dihiraukan maka diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan tindak pidana pelanggaran; (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Selain Pejabat Penyidik Polri bertugas atau penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melaksanakan penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat; d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; e. Mengambil........../8
-8e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan saksi dan tersangka; b. Penggeladahan rumah atau pakaian atau badan; c. Penyitaan barang bukti; d. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal
2006
BUPATI PAKPAK BHARAT, dto. MUGER HERRY I. BERUTU Diundangkan di Salak pada tanggal
2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
GANDI WARTHA MANIK LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006 NOMOR 16
-9PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR
16 TAHUN 2006
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I.
UMUM Barang Inventaris Daerah sebagai kekayaan Daerah penggunaannya selain untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dapat juga dipakai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Daerah dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat agar penggunaannya dilakukan secara tertib dan berdaya guna serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak percaya ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang dan pengawasan penyetoran retribusi. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 24
