BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA BAGI MASYARAKAT MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
:
a. bahwa Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor Industri Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan Dan Koperasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat melalui Perbankan dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat dengan suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA BAGI MASYARAKAT MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4.
Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha yang selanjutnya disebut program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dalam bentuk pemberian bantuan perkuatan permodalan sebagai stimulan untuk meningkatkan peranan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil
3 dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan; 5.
Kredit Nduma Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat dengan KNPB adalah suatu fasilitas kredit yang memakai agunan dengan angsuran tetap dengan jangka waktu pinjaman maksimum 2 (dua) tahun dan jadwal angsuran maksimum per 6 (enam) bulan sekali yang diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memberdayakan usaha di sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan kerajinan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya;
6.
Perbankan adalah lembaga keuangan bank yang mengikat kerja sama dalam penyaluran Dana KNPB dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kantor di daerah wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
7.
Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta;
8.
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar;
9.
Sektor pertanian adalah kegiatan pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat (khususnya untuk peningkatan produksi), perikanan dan peternakan yang bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat;
10. Sektor industri dan kerajinan rakyat adalah kegiatan ekonomi yang usahanya bergerak dibidang perdagangan bahan baku, proses produksi dan pemasaran dengan menerapkan keterampilan teknis dan manjemen guna menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat; 11. Sektor perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang kegiatan usahanya berupa pengadaan barang setengah jadi/barang jadi, proses pembungkusan atau pengepakan, distribusi dan pemasaran dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi guna memperoleh nilai tambah atau margin yang wajar; 12. Kelompok kerja Teknis disingkat POKJANIS adalah kelompok yang di tetapkan dengan kabupaten Bupati Pakpak Bharat, bekerja untuk memfasilitasi penyaluran KNPB dengan melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KNPB dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk keberhasilan dan kemajuan usaha yang dibidangi; 13. Agunan adalah benda tidak bergerak yang merupakan jaminan atas pinjaman yang di terima yang nilainya lebih besar lima puluh perseratus (50%) dari nilai pinjaman.
4 BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN Pasal 2 Dengan Peraturan ini menetapkan Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat melalui Perbankan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. BAB III MEKANISME Pasal 3 Mekanisme pola pengelolaan keuangan dana kredit nduma pakpak bharat melalui perbankan dikelola sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4 (1)
Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat dan dana yang telah digulirkan terdahulu dengan rincian sebagai berikut : a. Untuk tahap pertama tahun 2008 sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah); b. Tahap kedua tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000.000,(Dua milyar rupiah); c. Dana pengembalian dari masyarakat/petani dan Koperasi atas realisasi penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang selanjutnya akan ditempatkan pada rekening giro Kredit Nduma Pakpak Bharat sebagai rekening penampungan dana atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Perbankan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat.
(2)
Jumlah dana KNPB yang ditempatkan pada Perbankan berdasarkan baki debet terakhir yang berjalan dan selanjutnya akan di lakukan penambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
BAB V PENGEMBALIAN DANA KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT OLEH PERBANKAN Pasal 5 Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat untuk masyarakat yang di investasikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui perbankan, setelah berakhir masa kerjasama dan penyaluran kredit maka dana tersebut wajib disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5 BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat melalui Perbankan dinyatakan tetap berlaku sebatas dalam penyelesaian/ pelunasan atas tunggakan Kredit Nduma Pakpak Bharat pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010; (2) Untuk perguliran dana Kredit Nduma Pakpak Bharat berikutnya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini; (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; (4) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak Pada tanggal 14 September 2012 BUPATI PAKPAK BHARAT dto Diundangkan di Salak Pada Tanggal 14 September 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU
dto Drs. HOLLER SINAMO, M.M PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610508 198602 1 002 Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 125
Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 11 Tahun 2012 Tanggal : 14 September 2012 Tentang : Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat.
PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
2 PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA BAGI MASYARAKAT MELALUI KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I.
PENDAHULUAN
1. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan usaha kecil dalam peningkatan produksi untuk memaksimalkan pendapatan adalah diantaranya masih terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya permodalan yang dimiliki usaha mikro dan usaha kecil, serta akses permodalan kepada lembaga keuangan bank dan non bank; 2. Pertumbuhan usaha mikro dan usaha kecil merupakan basis ekonomi yang perlu dipacu perkembangannya dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat; 3. Persyaratan teknis perbankan yang diperlukan belum sesuai dengan kondisi sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil baik tingginya bunga maupun penyediaan jaminan/agunan; 4. Dalam menghadapi hal-hal tersebut diatas diperlukan kebijakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan usaha mikro dan usaha kecil mendapatkan permodalan berupa kemudahan dalam prosedur, mekanisme dan kewajaran; 5. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat sejak Tahun Anggaran 2008 yang telah menyediakan Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor Industri Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan dan Koperasi melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat melalui Perbankan sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; 6. Dengan Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat yang disalurkan melalui perbankan di Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, penjualan, pendapatan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja serta kesempatan berusaha secara konsisten. Dari hasil pengembalian usaha mikro dan usaha kecil digulirkan kembali kepada usaha mikro dan usaha kecil yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan yang akan dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
II.
TUJUAN
1. Memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil melalui perkuatan permodalan; 2. Meningkatkan peran usaha mikro dan usaha kecil dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Meningkatkan produktivitas yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha mikro dan usaha kecil; 4. Memperkuat peran dan posisi usaha mikro dan usaha kecil dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha; 5. Menyempurnakan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang telah menyediakan Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian, Sektor Industri
3 Kecil, Sektor Kerajinan Rakyat, Sektor Perdagangan dan Koperasi melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat sejak tahun 2008; 6. Tersalurnya dana untuk perkuatan modal usaha mikro dan usaha kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
III. SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan kekuatan permodalan usaha mikro dan usaha kecil; 2. Terwujudnya peningkatan peran pembangunan ekonomi bagi usaha mikro dan usaha kecil; 3. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan usaha mikro dan usaha kecil; 4. Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan usaha; 5. Pengelolaan Keuangan Kredit Nduma Pakpak Bharat dikelola sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku; 6. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dan tercapainya sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian. IV. PERKUATAN PERMODALAN 1. Sumber Dana a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; b. Pelimpahan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Tahun 2009 yang semula dikelola Tim Pokjanis KNPB berdasarkan baki debet terakhir yang berjalan; c. Pengembalian pinjaman; d. Sumber dana lain yang sah. 2. Sifat Dana a. Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat kepada usaha mikro dan usaha kecil yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Dalam hal tunggakan pinjaman (pinjaman bermasalah) dan berpotensi untuk dilakukan penyitaan, menjadi tanggung jawab pihak Bank dan tim Pokjanis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penyimpanan Dana Dana ditempatkan pada rekening giro KNPB sebagai rekening penampungan dana atas nama Pemerintah Daerah pada lembaga keuangan bank yang mengikat kerja sama dalam penyaluran dana KNPB dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kantor di daerah wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Sasaran Program Pinjaman Usaha mikro dan usaha kecil yang berusaha di sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor industri dan kerajinan rakyat untuk pengembangan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
4 5. Jangka Waktu Pinjaman dan Angsuran 5.1 Jangka waktu pinjaman Jangka waktu pinjaman maksimum 2 (dua) tahun sejak penandatanganan perjanjian pinjaman; 5.2 Jangka waktu pembayaran angsuran a. Jangka waktu pembayaran angsuran bagi usaha sektor pertanian paling lama per 6 (enam) bulan setelah perjanjian kredit; b. Jangka waktu pembayaran angsuran pertama bagi usaha sektor non pertanian 1 (satu) bulan setelah perjanjian kredit. 6. Pendapatan dan Biaya Administrasi Pinjaman Pendapatan berupa Jasa Giro yang diperoleh dari saldo rekening penampung dana Kredit Nduma Pakpak Bharat dan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh peminjam disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pakpak Bharat. Adapun biaya administrasi pinjaman yang dikenakan adalah sebagai berikut : a. Biaya administrasi ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari besarnya pinjaman; b. Alokasi biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf “a” adalah 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk fee Bank Pelaksana dan 1,5% (satu koma lima perseratus) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat; c. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dibebankan pada peminjam. 7. Sanksi 7.1 Denda Atas Tunggakan a. Denda atas tunggakan angsuran sebesar 5 % (lima perseratus) per bulan dari nilai angsuran yang tertunggak; b. Denda dikenakan apabila ada keterlambatan angsuran lebih dari 30 hari kalender sejak jatuh tempo angsuran; c. Tunggakan setelah jatuh tempo (sesuai perjanjian) dikenakan denda setiap bulannya dan diberlakukan sampai tunggakan dilunasi. 1.2 Penyelesaian atas Tunggakan a. Bank Pelaksana melakukan penagihan pengembalian dana KNPB yang telah disalurkan bersama dengan tim Pokjanis atas tunggakan angsuran 2 (dua) bulan dari batas waktu pembayaran angsuran; b. Apabila kredit sudah jatuh tempo tetapi masih menunggak, maka pihak Bank Pelaksana yang didukung oleh Pokjanis harus bertanggungjawab untuk melaksanakan penyitaan atas agunan peminjam sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani; c. Peminjam yang menunggak pada angsuran ke 4 (empat) diberikan batas waktu pelunasan tunggakan paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal pinjaman berakhir. Bilamana belum dilakukan pelunasan atas tunggakan, akan dilakukan penyitaan atas agunan peminjam sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pernyataan peminjam serta surat kuasa menjual agunan yang telah ditandatangani.
5 8. Jaminan/Agunan Untuk memantapkan pelaksanaan program dan memberikan pendidikan menuju kelayakan pinjaman umum kepada perbankan dan pengendalian pinjaman sangat diperlukan penyerahan jaminan/agunan dengan nilai jaminan minimal 150 % dari nilai pinjaman berupa Sertifikat tanah dan/atau Surat Keterangan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang di tandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat. 9. Alokasi atau Maksimum Plafon Pinjaman Maksimum plafon pinjaman yang diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 10. Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima Pinjaman. a. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat; b. Proposal pinjaman yang berisikan antara lain tujuan penggunaan dana, kebutuhan jumlah pinjaman, perhitungan hasil usaha, proyeksi laba usaha, dll; c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang di Legalisir; d. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa setempat; e. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku; f.
Fotocopy Ijin Industri bagi usaha industri dan kerajinan rakyat atau sekurang-kurangnya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;
g. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha perdagangan atau sekurang-kurangnya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat; h. Kegiatan usaha sudah berjalan dan menguntungkan dikembangkan (minimal sudah berjalan 2 tahun); i.
Mempunyai pembukuan sederhana;
j.
Mempunyai pasar yang jelas;
serta
dapat
k. Mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja; l.
Tidak mempunyai tunggakan dari dana bantuan yang memiliki sifat yang sama, baik dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi maupun APBN;
m. Surat Pernyataan bersedia melaporkan perkembangan penggunaan dana yang diterima per 6 (enam) bulan sekali kepada Tim POKJANIS KNPB; n. Fotocopy pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 3 (tiga) tahun terakhir; o. Mempunyai dan menyerahkan jaminan/agunan berupa Sertifikat tanah dan/atau Surat Keterangan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang di tandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat; p. Jaminan yang sudah diserahkan tidak dapat ditukar selama berlakunya perjanjian, kecuali ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian; q. Syarat tambahan yang berlaku pada Bank Pelaksana. 11. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana. Dana Kredit Nduma Pakpak Bharat yang disalurkan wajib dimanfaatkan untuk perkuatan modal dalam rangka pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.
6 V.
PROSES KEGIATAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
1. Proses survey dan analisa terhadap calon penerima pinjaman dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana; 2. Bank Pelaksana selaku tim survey untuk kelayakan penilaian terhadap calon peminjam tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun; 3. Selanjutnya hasil survey Bank Pelaksana bersama Kepala Pokjanis memberikan keputusan layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman. 4. Bank Pelaksana bertanggung jawab atas penyaluran berdasarkan keputusan layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman oleh Bank Pelaksana bersama Kepala Pokjanis sesuai hasil survey yang dilakukan terhadap calon peminjam; 5. Pokjanis melakukan pembinaan kepada para peminjam; 6. Pokjanis melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran dan menyampaikan laporan kepada Bupati secara periodik; 7. Peminjam wajib mentaati jadwal pengembalian angsuran sesuai dengan yang telah ditetapkan; 8. Bank Pelaksana yang didukung oleh tim Pokjanis bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pinjaman;
VI. PELAKSANA DAN PENGELOLA KNPB 1. Dalam Rangka Pelaksanaan program dibentuk Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) KNPB. Susunan keanggotaan Pokjanis terdiri dari : a. Pembina b. Wakil Pembina c. Pengarah d. Kepala e. Sekretaris f.
Bidang Identifikasi dan Verifikasi
g. Bidang Penatausahaan dan Pelaporan h. Bidang Penindakan dan Penyelesaian Kredit Macet i.
Bidang Pembinaan dan Pendampingan
j.
Anggota
2. Struktur Pokjanis sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini; 3. Susunan Keanggotaan Pokjanis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan Bupati.
angka
1
7 STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS) KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT PEMBINA WAKIL PEMBINA PENGARAH PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA
SEKRETARIS
Bidang Identifikasi dan Verifikasi
Anggota
Bidang Penatausahaan Dan Pelaporan
Anggota
Bidang Penindakan Dan Penyelesaian Kredit Macet
Anggota
Bidang Pembinaan dan Pendampingan
Anggota
VII. BANK PELAKSANA : Kriteria Bank Pelaksana adalah : 1. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 2. Memiliki sistem informasi on-line; 3. Bersedia melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis. Bank Pelaksana sebagai penyalur dana Kredit Nduma Pakpak Bharat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Menampung dana KNPB yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber dana KNPB tahun-tahun sebelumnya; 2. Melakukan Bank Checking/Sistem Informasi Debitur (SID); 3. Melakukan survey dan analisa terhadap calon peminjam bersama POKJANIS (dalam hal ini sebagai Komite Pemutus Kredit); 4. Merekomendasikan hasil survey lapangan dan penilaian terhadap calon peminjam kepada POKJANIS; 5. Menyalurkan dana KNPB kepada calon peminjam yang memenuhi syarat; 6. Melakukan penagihan kepada peminjam yang menunggak angsuran;
8 7. Menyampaikan laporan kepada Tim Pokjanis KNPB mengenai realisasi penyaluran dana KNPB, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaluran dana KNPB; 8. Menyampaikan laporan hasil evaluasi bulanan atas penyaluran dana KNPB dan pengembalian dana KNPB dari peminjam kepada Tim Pokjanis KNPB; 9. Membantu memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana KNPB oleh penerima pinjaman. VIII.MONITORING DAN EVALUASI 1. Tujuan dan sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau keberhasilan program sekaligus sebagai umpan balik bagi Tim Pokjanis dalam rangka pengembangan program berikutnya. 2. Tolok ukur keberhasilan program adalah : b. Kesesuaian mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. c. Tingkat pengembalian dana KNPB, yaitu jumlah dana yang berhasil dikembalikan dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan. d. Dampak pinjaman, yaitu pengaruh atau manfaat pinjaman terhadap perkembangan usahanya. 3. Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut paling sedikit setiap 1 (satu) bulan.
BUPATI PAKPAK BHARAT dto REMIGO YOLANDO BERUTU
