BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KANTOR KECAMATAN, DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
:
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang...... 1
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579); 13. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 14. Perubahan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KANTOR KECAMATAN, DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2006 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 2
Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai denganPeraturan Perundang-undangan; h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga dalam Pemerintahan Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah; i.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
j.
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat;
k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; l.
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; n. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; o. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Pakpak Bharat; p. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik; q. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; r. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk kantor; s. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten yang berbentuk kantor; t. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pelaksana operasional dinas lapangan; u. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian atau dengan keterampilannya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah; v. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang; w. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; x. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 3
y. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; z. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah; aa.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah; ab.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; ac.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai unsur penerbitan SPP; ad.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; ae.Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; af.Surat Perintah Pencairan Dana yang disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor Kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat. a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Kantor Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Salak; 2. Kecamatan Kerajaan; 3. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (STUJ); 4. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut; 5. Kecamatan Pagindar; 6. Kecamatan Siempat Rube; 7. Kecamatan Tinada; 8. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dintas Pertanian; 2. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup; 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan; 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata; 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1. Bappeda; 2. Badan Pengelola Keuangan Daerah; 3. Inspektorat Kabupaten; 4. Kantor Kepegawaian Daerah; 5. Kantor Satpol PP, Linmas dan Kesbang; 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa; 7. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan KB; 4
(2) Pembentukan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta organisasi tata kerja. 3. Lampiran I BAB III Bagian Kedua diubah sehingga Lampiran I BAB III Bagian Kedua sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) ditambah huruf f sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretarias Daerah mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi dan pembangunan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan, keuangan, umum, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan, keuangan, umum, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat; c. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; d. pembinaan umum dan teknis kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan, keuangan, umum, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat; e. pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka pengelolaan pembangunan, keuangan, umum, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat; f. perencanaan, pengkoordinasian, perumusan, pembinaan dan pengawasan keuangan sekretariat. 5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 (1) Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan terdiri dari : a. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas); b. Bagian Umum; c. Bagian Ekonomi dan Pembangunan. (2) Tiap-tiap bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten. 6. Ketentuan Pasal 23 dihapus. 7. Ketentuan Pasal 24 dihapus. 8. Ketentuan Pasal 25 dihapus. 9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 26 (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membuat perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dokumentasi dan pelaporan, pemberitaan dan pers, protokol, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Bagian Humas mempunyai fungsi : 5
a. perencanaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan dokumentasi dan pelaporan, pemberitaan dan pers, protokol, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan dokumentasi dan pelaporan, pemberitaan dan pers, protokol, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat; c. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan dokumentasi dan pelaporan, pemberitaan dan pers, protokol, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat; d. pengawasan terhadap penyelenggaraan dokumentasi dan pelaporan, pemberitaan dan pers, protokol, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat; perencanaan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan umum, perjalanan dinas sekretariat. 10. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : Pasal 27 (1) Bagian Humas terdiri dari : a. Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan; b. Sub Bagian Pemberitaan dan Pers; c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas. (2) Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 11. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 28 (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan dokumentasi dan pelaporan Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. (2) Sub Bagian Pemberitaan dan Pers mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan, pengumpulan informasi, pemberitaan dan pers serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. (3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penyusunan acara keprotokolan Pemerintah Daerah dan perjalanan dinas sekretariat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. 12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut : Pasal 29 (1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi : a. perencanaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga dan perlengkapan; b. pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga dan perlengkapan; c. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga dan perlengkapan; d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, keuangan sekretariat daerah, rumah tangga dan perlengkapan;
6
13. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1) Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Rumah Tangga (RT) dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan; c. Sub Bagian Keuangan. (2) Tiap-tiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 14. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan, pemeliharaan rumah jabatan, memelihara kebersihan kantor, pengadaan bahan-bahan perlengkapan, pendistribusian dan pemeliharaan saranan dan prasarana Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum. (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melakukan urusan tata usaha pimpinan, Sekretariat Daerah dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi dilingkungan Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 15. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut : Pasal 165 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan kewenangan di Bidang Perindustrian dan Pariwisata, Perdagangan dan Pasar, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah; b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di Bidang Perindustrian dan Pariwisata, Perdagangan dan Pasar, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah; c. penyelenggaraan pelaksanaan pemberian pengawasan, pengawasan teknis atas tugas-tugas pelaksanaan usaha di Bidang Perindustrian dan Pariwisata, Perdagangan dan Pasar, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan; e. pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa; f. penyelenggaraan pengembangan eksport hasil industri menengah; g. pelaksanaan konservasi di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, UKM, penanaman modal dan pariwisata; h. pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk kegiatan perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, UKM, penanaman modal dan pariwisata; i. pelaksanaan pembinaan fasilitasi kegiatan di bidang distribusi bahan-bahan pokok masyarakat di daerah serta barang dan jasa; j. pelaksanaan dan penyusunan serta pengendalian pembangunan, pengembangan dan sistem pergudangan;
7
k. pelaksanaan pengawasan penetapan standart industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan umum, kesehatan dan kerusakan lingkungan; l. pengelolaan administrasi umum meliputi kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas; m.pelaksanaan dan penyusunan serta pengendalian pembangunan dan pengembangan pasar. 16. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut : Pasal 167 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris Dinas; c. Bidang Perindustrian dan Pariwisata; d. Bidang Perdagangan dan Pasar; e. Bidang Koperasi dan UKM; f. Bidang Penanaman Modal; g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata tercantum dalam lampiran II. 17. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 174 diubah sehingga Bagian Kelima Pasal 174 berbunyi sebagai berikut : Bagian Kelima Bidang Perdagangan dan Pasar Pasal 174 (1) Bidang Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pasar. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang perdagangan dan pasar; b. pembinaan teknis penyelenggaraan perdagangan, promosi dan pasar; c. pengelolaan perijinan usaha di bidang perdagangan dan pasar; d. pelayanan umum dan teknis di bidang perdagangan dan pasar; e. pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan perdagangan, pasar dan penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan perdagangan dan pasar berdasarkan hasil analisa dan evaluasi. 18. Ketentuan Pasal 175 ayat (1) diubah sehingga Pasal 175 berbunyi sebagai berikut : Pasal 175 (1) Bidang Perdagangan dan Pasar terdiri dari : a. Seksi Perdagangan; b. Seksi Promosi; c. Seksi Pasar. (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 19. Ketentuan Pasal 176 ditambah sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut : Pasal 176 (1) Seksi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis 8
dan pelayanan umum menyangkut perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk pelayanan perijinan. (2) Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut promosi perdagangan dan pelayanan perijinan. (3) Seksi Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pasar. 20. Ketentuan BAB XVII diubah sehingga BAB XVII berbunyi sebagai berikut : BAB XVII BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 264 Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 265 Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam bidang penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan segala bentuk kekayaan daerah. Pasal 266 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Badan Pengelola Keuangan Daerah menyeleggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah; b. pembinaan teknis dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah; c. pembinaan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 267 (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari : a. Sekretariat Badan; b. Bidang Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain-lain; c. Bidang Anggaran dan Akuntansi; d. Bidang Asset; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III. Bagian Ketiga Sekretariat Badan Pasal 268 (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan badan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas Sekretariat Badan mempunyai fungsi : 9
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta pelaporan badan; b. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian dan urusan rumah tangga badan; c. pengkoordinasian penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan badan; d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 269 (1) Sekretariat Badan terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Program; b. Sub Bagian Keuangan. (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. Pasal 270 (1) Sub Bagian Umum dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengolahan urusan rumah tangga, ketatausahaan kepegawaian serta pelaporan Badan. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusuan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Badan. Bagian Keempat Bidang Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain-lain Pasal 271 (1) Bidang Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain; b. pembinaan teknis pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan di bidang pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain; c. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain serta penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 272 (1) Bidang Pendapatan Daerah dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari : a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi; b. Sub Bidang Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain. (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 272 A (1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapakan bahanbahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta 10
fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pendataan, penetapan, penagihan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan jenis pajak dan retribusi daerah. (2) Sub Bidang Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pendapatan dan penetapan, pembukuan, evaluasi, pelaporan jenis pendapatan dan dana perimbangan bagi hasil serta pendapatan lainya. Bagian Kelima Bidang Anggaran dan Akuntansi Pasal 272 B (1) Bidang Anggaran dan Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan penyusunan bidang anggaran, menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan, pengujian dan verifikasi keuangan daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Anggaran dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, penyusunan, penatausahaan anggaran daerah dan pengelolaan bidang akuntansi; b. pembinaan teknis pelaksanaan bidang akuntansi, penyusunan dan penatausahaan anggaran daerah; c. pelaksanaan analisa dan evaluasi, menyelenggarakan tugas bidang anggaran dan akuntansi, penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan bidang anggaran dan akuntansi; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 272 C (1) Bidang Anggaran dan Akuntansi terdiri dari : a. Sub Bidang Anggaran; b. Sub Bidang Verifikasi; c. Sub Bidang Akuntansi. (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 272 D (1) Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan, pelaksanaan penyusunan anggaran sampai anggaran disahkan. (2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan, pelaksanaan pengujian dan verifikasi atas pengelolaan anggaran daerah serta asset daerah. (3) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta pembukuan dan pelaporan. Bagian Keenam Bidang Asset Pasal 272 E (1) Bidang Asset dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Asset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Asset mempunyai fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengelolaan barang milik daerah; 11
b. pembinaan teknis pengelolaan barang milik daerah; c. pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan di bidang asset, penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan di bidang asset; d. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 272 F (1) Bidang Asset terdiri dari : a. Sub Bidang Pengelolaan Barang Bergerak; b. Sub Bidang Pengelolaan Barang Tidak Bergerak. (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Pasal 272 G (1) Sub Bidang Pengelolaan Barang Bergerak mempunyai tugas menyiapkan bahanbahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta fasilitasi pengelolaan barang-barang bergerak. (2) Sub Bidang Pengelolaan Barang Tidak Bergerak mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta fasilitasi pengelolaan barang-barang tidak bergerak. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 272 H (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyimpanan, pembayaran dan pelaporan keuangan daerah. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kuasa Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penerimaan dan penyimpanan uang daerah; b. penyiapan anggaran kas; c. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD); d. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); e. pelaksanaan pembayaran atas beban uang daerah; f. penyusunan laporan arus kas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 21. Ketentuan BAB XX Pasal 279 diubah sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai berikut : Pasal 279 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 15 Januari 2007 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto. MUGER HERRY I. BERUTU
Diudangkan di Salak pada tanggal 15 Januari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dto. Drs. GANDI WARTA MANIK, SE, ME Pembina TK I NIP. 010076435 BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006 NOMOR
13
14
15
