REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA BUPATI PAKPAK BHARAT
Wakil Bupati s/d 2010 Bupati 2010 – 2015 Pendidikan:
S1 Ekonomi Manajemen (Universitas Trisakti, IND) S2 MBA (La Trobe University, Australia)
(refleksi dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik)
UUD 1945 • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan Kesejahteraan Umum • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • Ikut melaksanakan Ketertiban dunia
MENU… Reformasi Pelayanan Visi & Misi Rasio Belanja Hambatan & Tantangan Pelayanan Strategis
Prestasi
GAMBARAN UMUM
Sebelah Timur – Kab. Dairi & Kab. Samosir Sebelah Barat – Kab. Aceh Singkil & Kota Subulussalam Sebelah Utara – Kab. Dairi Sebelah Selatan – Kab. Humbahas & Kab. Tapanuli Tengah
STRUKTUR ORGANISASI BUPATI
DPRD
WAKIL BUPATI
STAF AHLI
SEKRETARIS DAERAH
DINAS DAERAH
KECAMATAN (8)
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
KECAMATAN SALAK KECAMATAN KERAJAAN KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE KECAMATAN PERGETTENGGETTENG SENGKUT KECAMATAN PAGINDAR KECAMATAN SIEMPAT RUBE KECAMATAN TINADA KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU
DESA (52)
● ●
●
●
DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PERTANIAN DINAS KEHUTANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & PARIWISATA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
UPTD
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN ADM & PEMBANGUNAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH ● ● ●
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
BAGIAN HUKUM & HAM
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN UMUM
●
● ● ● ●
BAGIAN ORGANISASI & TATALAKSANA
BAGIAN PEMBANGUNAN
● ● ●
BAGIAN HUMAS
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
INSPEKTORAT BAPPEDA BAPEMAS, PEMDES, PP DAN KB BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN BKD & DIKLAT BPBD KANTOR PELAYANAN TERPADU & PENANAMAN MODAL KANTOR PERPUSTAKAAN , ARSIP DAN DOKUMENTASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR POLISI PAMONG PRAJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
BAGIAN - BAGIAN ● ●
●
BAGIAN UMUM BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN, RISALAH & PERSANDIAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOLER
KETERANGAN : GARIS PELAPORAN
UPT
GARIS KOORDINASI
TERWUJUDNYA PAKPAK
MASYARAKAT
BHARAT
YANG
KABUPATEN
SEJAHTERA
SERTA
KEPEMIMPINAN YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
PEMERINTAHAN
DIDUKUNG
PROFESIONAL PENINGKATAN SUMBER
BERFOKUS
PEREKONOMIAN
DAYA
PENGETAHUAN
YANG
MANUSIA DAN
YANG KEPADA
MASYARAKAT, (SDM),
TEKNOLOGI,
ILMU SERTA
KESEHATAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA.
VISI
1. 2.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera; Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Fasilitatif; 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat; 4. Mewujudkan Masyarakat yang sehat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan; 5. Memantapkan Networking dengan Menjalin Hubungan yang Dinamis (Aksesibilitas) dengan Pemerintah Atasan dan Seluruh Daerah Khususnya yang Berbatasan langsung Guna Membuka Kerjasama yang Menguntungkan; 6. Meningkatkan Iklim Keterbukaan, Aspiratif dan Partisipatif; 7. Meningkatkan Sinergitas dalam Pemberdayaan Masyarakat; 8. Peningkatan dan Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan; 9. Mewujudkan Komitmen Bersama Dalam Penegakan Hukum Secara Konsisten dan Konsekuen; 10. Meningkatkan Hubungan yang Dinamis dengan Masyarakat Pakpak Perantau; 11. Menjadikan Budaya Pakpak sebagai Landasan dalam Kebijakan Publik; 12. Melakukan Tindakan Nyata yang Kreatif & Inovatif didalam Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah.
1
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN FASILITATIF PENYEDIAAN KEBUTUHAN DASAR DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
3
2
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DIDUKUNG OLEH KOMITMEN BERSAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN SECARA KONSISTEN DAN KONSEKUEN
ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM REFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK KONDISI OBYEKTIF
PEDOMAN PERDA/ PERBUP
PROSES TRANSFORMASI
UKURAN KEBERHASILAN
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK
SISTEM PEMBINAAN CORPORATE CULTURE
INPRES 5/2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN
TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK KKN
TEKAD & SEMANGAT KEINGINAN MEMPERBAIKI KONDISI PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN STRATEGIK
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN. PENETAPAN KINERJA. PENYELENGGARAAN PELAYANAN YG BEBAS KKN.
PROGRAM STRATEGIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
ppt.glzy8.com海量PPT模板免费下载
1. PELETAKAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM PELAYANAN PUBLIK. 2. PENYEBARAN PRAKTEK-PRAKTEK TERBAIK DAN INOVASI PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK. 3. ADOPSI DAN PENERAPAN SMM ISO 9001: 2008. 4. PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK. 5. DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PELAYANAN INVESTASI. 6. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
HAMBATAN
1
KURANGNYA KOMPETENSI DAYA APARATUR ;
2
3
SARANA DAN MEMADAI;
SUMBER
MINDSET APARATUR BELUM SEPENUHNYA BERUBAH DARI PERILAKU DILAYANI MENJADI MELAYANI;
PRASARANA
BELUM
menu
TANTANGAN
• Urusan wajib yang begitu luas dan banyak (26 urusan wajib & 8 urusan pilihan) • Kondisi topografi yang ekstrim • Kondisi geografis (kontur jalan dan rawan longsor) • Daerah terisolir (keterbatasan konektivitas ke daerah tetangga) • Pola pikir masyarakat • Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi darat • Antara pengembangan pertanian/perkebunan dan permukiman dengan kawasan hutan menjadi hal yang dilematis
PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE)
“pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.” (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003)
HAKEKAT PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE)
PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK PARADIGMA LAMA 1. BERBELIT-BELIT 2. KURANG RESPONSIF 3. KURANG BERMUTU 4. BERMALAS-MALASAN 5. TIDAK AKUNTABEL
PARADIGMA BARU 1. TRANSPARAN 2. CEPAT TANGGAP 3. AKUNTABEL 4. DINAMIS 5. BERORIENTASI KEPUASAN PELANGGAN
ARAH
REFORMASI PELAYANAN
AREA REFORMASI PELAYANAN
PENATAAN ORGANISASI
1
Terobosan : 1. Mendesain kelembagaan yang ramping namun kaya fungsi dengan tetap mengakomodasi secara maksimal kebutuhan pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. 2. Kelembagaan di evaluasi secara periodik dalam rangka penyempurnaan guna mewujudkan Struktur Perangkat Daerah yang ideal sesuai kebutuhan.
2
Penataan Tatalaksana
Adopsi E-Government; Perubahan metode pelayanan dari manual ke sistem elektronik; Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi secara Elektronik pada Unit Pelayanan Publik :
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA, SIM BMD, SIM PBB P2.)
Sistem Admisitrasi Kependudukan (E-KTP)
Sistem Informasi Pendidikan
Sistem Informasi Kesehatan
DIPPEKADE
DISDUKCATPIL
DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN & RSUD
Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
BKD & DIKLAT
3
Penataan Perundang-undangan
Terbitnya PERDA dan PERBUP sebagai landasan Perangkat Daerah meyelenggarakan tugas pokok dan fungsi.
Upaya mengoptimalkan penerapan Perda dan Perbup
1. Sosialisasi kepada Aparatur dan Masyarakat; 2. Membentuk Badan Legislasi Daerah; 3. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga (Advokat dan Kejaksaan) untuk konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah. 4. Penerbitan perda/perbup yang berkaitan dengan Pelayanan Publik
Menyusun Informasi Jabatan, Informasi Beban Kerja, Peta Jabatan melalui Kegiatan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada seluruh SKPD ; Peningkatan kompetensi SDM Aparatur melalui Program Tugas Belajar PNS, Brain Mapping, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis/Fungsional; Menerapkan ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai;
4
Penataan SDM Aparatur
5
PENATAAN PENGAWASAN
Yang dilakukan dalam bidang pengawasan adalah : 1. Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Memaksimalkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara rutin; 3. Memberikan Sanksi berupa teguran dan pembayaran ganti rugi bagi PNS yang melakukan penyimpangan; 4. Menindaklanjuti Temuan hasil pengawasan/pemeriksaan dari lembaga pemeriksa dengan tegas dan konsisten.
6
Penataan Akuntabilitas
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Realisasi Fisik dan Keuangan (setiap bulan utk Kab & setiap 2 minggu di SKPD ) dan memberikan reward dan punishment (Penyerapan anggaran dan PAD); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah setiap Tahun (Hasil LAKIP Tahun 2010 Nilai DD, di Tahun 2011 Nilai C, di Tahun 2012 Nilai C dan di Tahun 2013 Nilai CC hal ini dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan BPKP tentang Bimtek untuk peningkatan kapasitas ; Peyusunan LAKIP pada seluruh SKPD dan pendampingan audit LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat; Menyusun LPPD Kabupaten Pakpak Bharat (Adanya peningkatan Ranking LPPD dari Ranking 18 Tahun 2010 menjadi Ranking 10 Tahun 2011 dan Rangking 3 Tahun 2012 dan 2013 se SUMUT dan 109 Nasional thn 2013); Konsisten mempublikasikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui Media Cetak;
Melaksanakan acara Talk Show Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan pelayanan publik melalui radio; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan OPINI BPK “WTP tanpa Catatan” atas Laporan Keuangan Tahun 2013) Publikasi Anggaran Pemerintah Daerah melalui website dan media pengumuman di SKPD, Kantor Kecamatan dan kantor Kepalad Desa dan tempat umum lainnya.
7
Mengadopsi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, secara terintegrasi dan mandiri level Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diterapkan mulai Tahun 2012 di 29 SKPD dan 12 UPT; Tahun 2013, 9 (sembilan) SKPD frontline mendapat Sertifikasi ISO 9001:2008. (Dippekade, Dinkes, Disdik, Dukcatpil, KP2SPM, RSUD, Kec. Salak, Puskesmas Siempat Rube, SMPN 1 Salak); Tahun 2014 terhadap 9 (sembilan) SKPD frontline tersebut dilakukan Audit Surveilance dan 9 (sembilan) SKPD backline mengikuti sertifikasi (Setda, Inspektorat, Bappeda, BKD dan Diklat, BPBD, Budparhubmansih, Kec. Siempat Rube, Puskesmas Sukaramai, dan SMAN 1 Salak); Melakukan survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik dan menerapkan sambungan langsung telepon (Hot Line Service) pada 29 SKPD untuk melayani keluhan masyarakat; Melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik pada seluruh SKPD dan UPT. Pelimpahan kewenangan kpd Camat (PATEN)
–
–
Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Manfaat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 : a) Kompetensi SDM meningkat. b) Penggunaan sarana dan prasarana semakin efisien c) Material Bahan baku semakin berkualitas d) Metode kerja yang efektif dan bersifat standar e) Output dan proses operasionalnya yang akurat dan terukur f) Keluhan pelanggan semakin berkurang
ISO 9001 : 2008
8
PENATAAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
Upaya yang dilkukan untuk menstimulasi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur
Memberikan penghargaan kepada PNS yang berprestasi
Melakukan pembinaan mental melalui kegiatan ibadah umum PNS
Pelaksanaan Character Building bagi Pimpinan dan seluruh Pejabat Struktural
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2010 - 2015 Belanja Tidak Langsung (BTL) (Rp. Milyar)
Belanja Langsung (BL) (Rp. Milyar)
273.36 244.26 232.04
252.78 229.03
192.79 182.88 172.22 154.71
117.03 114.54
2010
125.77
2011
2012
2013
2014
2015
Pelayanan Strategis Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
Bidang Pendidikan : a. Program sekolah gratis mulai tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK. b. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang masuk Perguruan Tinggi Negeri (No Discrimination), total 824 Mahasiswa (s/d 2014). c. Penyediaan fasilitas bus sekolah gratis seluruh kec d. Revitalisasi sekolah dan prasarana sekolah e. One village one PAUD
MAKRO KESRA : PENDIDIKAN Indikator
Satuan
2010
2011
2012
2013
2014
Angka Melek Huruf
Persen
96.52
96.53
97.51
97,52
-
Rata-rata Lama Sekolah
Tahun
8.20
8.20
8.49
8,81
-
Persen
60.72
66.66
92.89
- SD/MI + Paket A
Persen
95.06
99.24
112
112
112
- SMP/MTs + Paket B
Persen
86.02
89.05
109
109
109
- SMA/MA /SMK/Paket C
Persen
72.58
73.57
100
100
100
93.78
97.07
99.08
99.08
99.08
- SMP/MTs + Paket B
Persen Persen
60.81
84.32
98.06
98.15
98.21
- SMA/MA /SMK/Paket C
Persen
70.58
72.6
98.47
98.5
98.54
Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD/TK
139.93 91,99
Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI + Paket A
Angka Putus Sekolah (APS) - SD/MI + Paket A
Persen
0.89
0.12
0.05
0
0
- SMP/MTs + Paket B
Persen
0.26
0.17
0.06
0
0
- SMA/MA /SMK/Paket C
Persen
0.65
0.4
0.24
0.2
0
Bidang Pertanian :
a. BCG system b. Kebijakan memberikan bantuan penggunaan Traktor kepada masyarakat (Rp. 125.000/ha) c. Program Inovasi Teknologi Agribisnis Pengembangan Diversifikasi Produk Gambir kerjasama dengan Balitbang Kementerian Pertanian RI (Sistem dan usaha Agribisnis mulai dari hulu sampai hilir). d. Pembukaan Jalan Usaha Tani berdasarkan permintaan (Anggaran Swakelola PU) e. Setiap desa minimal 1 PPL f. Pemberian gratis Dolomit dan pupuk secara masif g. Pengendalian dan pembasmian hama tanaman secara menyeluruh
Bidang Perekonomian :
Kredit Bergulir tanpa Bunga
(tenor 2 thn) Bantuan Pengolahan Pasca Panen Revitalisasi pasar-pasar kec Pengembangan UMKM Pasar kabupaten semi modern
Bidang Kesehatan :
a. Program Jaminan Kesehatan Daerah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial b. Bayi Lahir di Fasilitas Kesehatan dapat Akta Kelahiran (Gratis) c. Unit Pelayanan Kependudukan di Pasar pasar kecamatan (Gratis) d. SMS Bunda e. Peningkatan PHBS (Jamban RT) dan Penyediaan Air bersih ke RT f. Pemberian Makanan Tambahan dan obat2an dan Vit kpd ibu hamil dan anak sekolah di semua tingkatan
MAKRO KESEHATAN Indikator
Satuan
2010
2011
2012
2013
2014
Jiwa
28
36
23
9
0
Jiwa
3
2
2
2
0
Proporsi Kelahiran Yang Ditolong Tenaga Medis
%
93.6
79.4
88.5
82.02
77.34
Angka Gizi Buruk
Kasus
8
11
6
12
7
Cakupan Kunjungan Bayi
%
82.30
61.34
94.15
99.79
100
Usia Harapan Hidup (UHH)
Tahun
67.60
67,81
68.03
68.20
-
Angka Kematian Bayi (AKB) (/1000 kelahiran hidup) Angka Kematian Ibu (AKI) (/100.000 kelahiran hidup)
Bidang Sosial :
a. Bantuan Sarana Prasarana Rumah Tidak Layak Huni b. Bantuan uang duka c. Santunan utk korban kebakaran dan bencana alam d. Pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia terlantar e. Pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas f. Pelatihan ketrampilan utk usia kerja beserta bantuan alat usaha kerja
72.54
IPM
72.00
71.15 70.80
2010
2011
Indikator
2012
2013
Satuan
2010
2012
2012
2013
Usia Harapan Hidup (UHH)
Tahun
67.60
67,81
68.03
68.20
Angka Melek Huruf
%
96,52
96,52
97,51
97,52
Tahun
8,20
8,20
8,49
8,81
Rp
614.580
617.980
Rata-rata Lama Sekolah Tingkat Daya Beli Masyarakat
621.390 624.120
TINGKAT KEMISKINAN
Kemiskinan (%) 13.81
capaian penurunan Tk. kemiskinan
13.16
12.4 11.28
0.65 2010
2011
0.76 2012
1.12
2013
PRESTASI KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
PENGHARGAAN CITRA BAKTI ABDI NEGARA (CBAN) DARI KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
2
SERTIKAT ISO 9001-2008 UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI 18 SKPD
3
PENGHARGAAN ICT PURA DARI KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI RI
4
ANUGRAH INOVASI PEREKONOMIAN RI
5
PENGHARGAAN PEDULI HAK AZASI MANUSIA DAN KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
6
PENGHARGAAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 DARI KEMENTRIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
7
PENGHARGAAN ANUGRAH MEDIA HUMAS TAHUN 2013 DARI BADAN KOORDINASI HUMAS NASIONAL
8 9 10
PERKEBUNAN
DARI
KEMENTRIAN
KOORDINASI
PERINGKAT 3 SE-PROVINSI SUMATERA UTARA DAN 104 SECARA NASIONAL ATAS CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI KEMENTRIAN DALAM NEGERI RI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DARI BPKRI PERDESAAN SEHAT 2014 AWARD DARI KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAHa TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI menu 38
VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT PAKPAK BHARAT YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
MISI
1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif 2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya 3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum 4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib 5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan Berkeadilan 6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan MASYARAKAT NDUMA (SEJAHTERA)
Indonesia kaya dan penuh potensi alam
Pembangunan dimulai dari daerah kita masing-masing, dari satu per satu menjadi utuh
Tindakan sekecil apapun untuk layanan publik sungguh mulia dalam pembangunan bangsa dan negara
Saudara ku …., Mari sama-sama bangkit dan membangun untuk negeri tercinta dimana pun kita berada
Terima kasih
