BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR lg , TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA AilIGGARA}I PE}IDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang
'.
a.
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu diadakan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan rincian obyek belanja mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011;
b.
bahwa sesuai Pasal 154 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pergeseran Anggaran dapat dilakukan Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan dan Antar Jenis Belanja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Unit, Antar Kegiatan, dan Antar Jenis Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor
I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272. 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);
5.
Undang-Undang Nomor
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M21);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 484$;
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2044 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor A3il;
L
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
50ae); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
136,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
2
_t
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pembinaan dan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593); 18.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 19.
-'.i
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5164);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 96); 24. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 2);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR
KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 201 1.
v
-: I
BAB I KETENTUAN UMUIII Bagian Pertama Pengertian Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: (1) Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; (2) Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
(3)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; (4) Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah; (5) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; (6) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertugas membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah; (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; (8) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; (g) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; (10) Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak kapasitas sebagai bendahara umum daerah; (11) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. (12) Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; (13) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; (14) Kuasa Penggunaan Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; (15) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; (16) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; (17) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabankan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; (18) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKpD; (19) Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah; (20) Pemegang Kas adalah orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran; (21) Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan kegiatan pada fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan
-t
:
Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja Pengguna Anggaran; (22) Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing - masing fungsi keuangan daerah;
(23) Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis daerah; (241 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;
(25) Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
(26) Penerimaan Daerah adalah semua peneriman Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
(27) Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
(28) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
(29) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
(30) Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah; (31) Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan; (32) Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang benrvujud rnaupun barang tidak berwujud; (33) Barang Daerah yang semua barang benvujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; (34) Utang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (35) Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (36) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan daerah; d. Pengeluaran daerah; e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyetenggaraan tugas dan/atau kepentingan umum.
{
.t
BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Paeal 3
(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
'
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertugas membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah; (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; (5) Kuasa Penggunaan Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah peiabat yang rnelaksanakan fungsi trata usaha keuangan pada SKPD; (7) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabankan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; (8) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
BAB III RUANG LINGKUP DAN AZAS UII']UIII PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4
(1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah yang
(2)
berkaitan dengan APBD; Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perencanaan yang mencakup proses penetapan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penentuan Strategi dan Prioritas APBD serta penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran; b. Pelaksanaan realisasi APBD; c. Penatausahaan dan atau pencatatan dan pengklarifikasian transaksi keuangan daerah selama pelaksanaan APBD; d. Pengawasan dan pengendalian yang lebih bersifat preventif dan represif yang ditunjukkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran; e. Pertanggungjawaban dan atau pelaporan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
Pasal 5
Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
taat pada peraturan
dan
perundang-
bertanggungjawab dengan
Paeal 6
(1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran tertentu yang disusun dengan pendekatan kinerja;
(2) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c. Bagian kegiatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal. (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, tolak ukur kinerja dan Standar Biaya; (4) Standar Analisa Belanja, tolak ukur kineria dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 7 Tahun fiskalAPBD sama dengan Tahun fiskalAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 8 Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Pasal
I
Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD
Pasal 10
(1) Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan dalarn APBD merupakan batas penerimaan
-
minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah; (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap ienis belanja; (3) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tuiuan selain yang ditetapkan dalam APBD; (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.
Pasal
'll
Penerimaan dan pengeluaran kas daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
BAB III KEWENAilIGAN, HAK DAN KEWAJIBAN BUPATI Pasal 12
(1) Bupati menyelenggarakan kekuasan umum pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundangrundangan yang berlaku;
(2) Bupati merupakan pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2') ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
Pasal 13
Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan untuk: a. Bersama DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD; b. Menyusun rancangan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD; c. Bersama DPRD menetapkan APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD.
BAB IV PERGESERAN APBD Pasal 14
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi;
a. Perkembangan yang tidak sesuaidengan asumsi KUA; b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. Keadaan daurat; dan e. Keadaan luar biasa. (2) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD; (3) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; (4) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah; (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD; (7) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangdn akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
BAB V TATA CARA PERGE$ERAN ANGGARAN Pasal 15
(1) Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2) Pergeseran anggaran yang terjadi pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja harus disertai pergeseran anggaran pada Lembaran Kerja; (3) Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (4) Usulan pergeseran anggaran disampaikan oteh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang akan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan Format pada Lampiran ldan ll keputusan ini; (5) Usulan pergleseran anggaran belanja yang telah disetujui akan dituangkan ke dalam Keputusan Bupati untuk setiap Satuan Kerja.
Pasal 16 Pergeseran Anggaran dapat menambah dan mengurangi obyek belanja dan rincian obyek Belanja akibat pergeseran yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lnduk Tahun 2011 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 17 Pergeseran anggaran dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Triwulan lll (tiga).
Pasal 18
Segala perubahan baik penambahan maupun pengurangan obyek belanja dan rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Aifi. BAB VI PENUTUP
Pasal 19
:.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak Pada tanggal
3 o6vr--
2A11
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal ACtswet-
fl
PA
2011
DAERAH PAKPAK BHARAT,
SINAMO
A DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 20{1 NOMOR
, n.LI
,t-
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
I
: : : :
Peraturan Bupati Pakpak Bharat
,ljTahun2011
tt oLrob4r
2011
Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
(P-APBD)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 20'11.
format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD kepada Bupati melalui sekretaris Daerah seraku Ketua TApD KOP SURAT
SKPD Nomor Sifat Lampiran Perihal
: 900i t..........
:Penting : 1 (satu) berkas : Usulan pergeseran anggaran mendahului Selaku Ketua TAPDpenetapan Perubahan APBD TA 20xx.
Kepada Yth : Bapak Bupati Pakpak Bharat Cq. Sekretaris Daerah
DiSalak
Dengan hormat, Dengan memperhatikan ketentuan pergesaran anggaran yang tercantum Peraturan Bupati pakpak Bharat Nomor ... Tahun 20xx tentang Sistem dan Prosedur Pengeiolain Keuangan Daerah, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahanApgO fn. 20xx, deigan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: '1. Terdapat kebijakan
dan program pemerintah pusaUprovinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila penu dibuat rincian yang lebih detildalam bentuk narasiatau matiks/daftar) 2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (bila pertu dibuat i-ncian yang le bih detil d al a m bentu k n a rasi ata u matiks/dafta r) 3. dst..... Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD TA.2Oxx sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum [enetapan perubahan APBD TA.20xx. Sehubungan dengan itu menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD Oengari rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKpD sebagaimana terlampir. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD TA.20xx dimaksud dibahas oleh TApD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan. Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.
KEPALA SKPD.........,
Tembusan : 1 Yth Kepala Bappeda Kabupaten pakpak Bharat di Satak; 2 Yth Kepala DIPPEKADE Kabupaten pakpak Bharat di satak. 3. Arsip.
Lampiran I Nomor Tanggal Tentang
: Peraturan Bupati pakpak Bharat : l4lahun 2011 : (ofhff2011 :
Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran pendapatan
dan Betanja Daerah
(p-ApBD)
Kabupaten pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011.
DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA DALAM KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 2OXX
No.
Kegiatan dan Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
1
Kegiatan... Belanja Pqgawai Digeser ke Belar]ja Barang dan Jasa Sehingga Belanja Pegawai Menjadi. Belanja Barang dan Jasa Pergeseran dari Belanja pegawai Sehingga Belanja Barang dan Jasa Mentad_ Dengan Pergeseran Anggaran tersebut Oi atas, rnata Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Anggaran KegLqtan
2
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi
XXXXX
xxxxx
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
xxxxx
XXXXX
xxxxx
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Dst...
KEPALA SKPD.........,
