BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NO[llOR TAHUN 2010
*b
TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DENGAT'I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
'. a.
bahwa dalam rangka peningkatan lwalitas pelayanan program Keluarga Berencana, dan pelayanan pemasangan alat,obat kontrasepsi kepada masyarakat perlu aturan tentang pelayanan Program Keluarga Berencana;
bahwa keterlibatan instansi kesehatan diperlukan dalam pelayanan alat, obat kontrasepsi KB;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Program Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat;"
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Seiahtera ( Lembaran Negara Republik indonesial Tahun 1992 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3a75); Undang-undang Nomor g Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi $umatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272);
3.
Undang-undang Nomor
10 Tahun
2AO4 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 norrlor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun ?ACE tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nsmor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor a844;
-
-
Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 126 Tahun 20a4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentiang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 161), Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No.5080).
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
8. lnpres Nornor
1
Tahun 2A1A tentang Percepatan
Prioritas
Pelaksanaan Pernbangunan Nasional;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56).
l0.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59 )
MEilIUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANA.N KELUARGA BERE[{CANA
BAB
:-
I
KETENTUAN umumr
Pasal { Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah; 3. Bupati adalah Bupati Pakpalt Bharat; 4. WakilKepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang rnendukung tugas Kepala Daerah dalam 6. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik; 7_ Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; L Rumah sakit adalah tempat pelayanan pengobatan medis dan perawatan kesehatan masyarakat; Klinik adalah TempaUlokasi yang secara tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat 10, Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat;
1. 2.
9.
11. Pustu adalah Puskesmas Pembantu; 12. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa; 13. KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana; 14. KS adalah singkatan dari Keluarga Sejahtera; 15. KKB adalah singkatan dari Klinik Keluarga Berencana; 16. Alat, obat kontrasepsi disingkat dengart alokon adalah
suatu alat atau obat yang dapat mencegah terjadinya konsepsi (pembuahan) dalam rahim; 17. PU$ adalah Pasangan Usia Subur. 18. AKDR adalah alat kontrasepsidalam rahim 19. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. 20. Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, dan bisa baca tulis.
BAB II PENGERTIAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Pasal 2
Keluarya Berencana (KB) adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pasal 3 Pelayanan KB adalah suatu kegiatan pemasangan atau pemberian alat, obat kontrasepsi kepada laki-laki atau perempuan dari pasangan usia subur.
BAB III
Pasal 4 Pelaksana Pelayanan Keluarga Berencana adalah dokter, Bidan dan Perawat Kesehatan menurut kewenangan yang dimiliki untuk memasang atau memberikan jenis-jenis alokon KB. Pasal 5 Pelaksana Pelayanan kontrasepsi Medis Operasi Wanita (Tubektoms adalah dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan medis operasiwanita. Pasal 6 Pelaksana Pelayanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria {Vasektomi) adalah dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan medis operasi pria.
Pasal 7
(1)
(2\
Pelaksana Pelayanan Kontrasepsi Norplant (alat kontrasepsi dibawah kulit) adatah dokter, bidan dan peraaet kesehatian. Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan kontrasepsi Norplant. Pasal
I
(1) Pelaksana Pelayanan'Alat
(2t
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah dokter, bidan dan perawat lresehatan. Bidan dan Perawat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah yang telah dilatih dan bersertifikat untuk pelayanan AKDR.
Pasal 9
,^.
Pelaksana pelayanan obat kontraeepsi pil atau suntikan adalah dokter, bidan dan perawat kesehatan.
Pasal {0 Pelaksana pelayanan pemberian alat kontrasepsikondom adalah dokter, bidan dan perawat kesehatan.
BAB IV TEMPAT PELAYANAN KELUARGA BERET{CANA
Pasal 1{
^
Tempat Pelayanan Keluarga Berencana adalah Sarana dan Prasarana Swasta atau Pemerintah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk Klinik, Poli Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes serta sarana lainnya yang diintegrasikan dengan program KB.
Paeal
t2
Setiap Tempat Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat seperti Rumah $akit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes diwajibkan untuk menjadi tempat pelayanan KB.
BAB V KLINIK KELUARGA BERENCANA Pasal'13
Klinik Keluarga Berencana yang disingkat dengan KKB adalah tempaUlokasi yang dikelola oteh Pemerintah atau $wasta yang secara tetap memberikan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada Klien/masyarakaUPU$, dari yang sifat pelayanannya sederhana, seperti
puskesmas/Puskesmas Pembantu_ sampai pada yang sangat canggih pelayanannya (Paripuma) seperti di Rumah Sakit Besar. Pasal 14
(1) Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat dan puske$mas yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat diwajibkan untuk membentuk Klinik Kelu'arga Berencana Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. (2) Pendaftaran tempat pelayanan KB menjadi Klinik Keluarga Berencana didaftarkan kepada SKPD Pengelola Program KB Kabupaten Pakpak Bharat dengan persetujuan Bupati.
Pasal 15 Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikelola dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 16
(1) (2) (3) (4)
Petugas Pengelola KKB Pemerintah adalah Dokter, Bidan dan Perawat Kesehatan. Petugas Pengelola KKB pada Rumah Sakit Umum Daerah Salak ditunjuk oleh Direktur Rumah $akit umum Daerah salak Kabupaten pakpak Bharat. Petugas Pengelola KKB pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan. Petugas Pengelola KKB dapat diberikan honor/tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau sebutan lainnya sesuaidengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 17
(1) KKB Pemerintah atau Swasta
dapat memperoleh fasilitas pelayanan KB serta alat,
obat kontrasepsi dari Pernerintah melalui SKPD Pengelola KB Kabupaten Pakpak
(2)
Bharat. KKB Puskesmas menyalurkan alat, obat kontrasepsi pemerintah berupa Pil, $untikan, Kondom dan obat vaginal kepada Tempat Pelayanan KB yang ada di wilayah kerja Puskesmas bersangkutan sesuaiketersediaan alat, obat kontrasepsi Pemerintah.
BAB VI FELAKSANAAN DAN PELAPORAN Pasal 18
(1) (2)
Dalam melaksanakan pelayanan KB kepada PUS mengisi Registrasi Register (RlR) KB.
, Petugas Pelayanan KB atau
KKB
Petugas Pelayanan KB atau KKB dapat melayani PUS dari luar Daerah Kabupaten Pakpak Bharat" Pasal 19
(1)
Pelayanan KB kepada Keluarga Pra Seiahtera dan Keluarga Sejahtera alat, obat kontrasepsitidak dipungut biaya.
l,
pemberian
(2)
D-alam pelayala.n. KB kepada pesertd ASKES, ASKES hanya berlaku untuk pelayanan KB setelah kelahiran anak ke-1 (kesatu) dan/atau anak lte-i 6eduay.
Pasal 20
(1) P-etygas Tempat Pe{ayanan KB wajib rnelaporkan setiap bulan hasil petayanan KB yang (2)
(3)
dilaksanakan serta jumlah pemakaian dan persediaan alokon repida pimpinan kXA Puskesmas. Pimpinan KKB Puske$mas dan KKB Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat dan KKB Swasta berkewajiban melaporkan setiap bulan hasilpelayanan KB ylng dilaksanakan serta jumlah pemakaian dan percediaan alokon yang diierima dari Pemerintah kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahin Desa, Perempuan dan KB Kabupaten Pakpak Bharat. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaporkan setiap awal bulan berikutnya.
BAB VII PEMBINAAN DATTI PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Paeal 2{
(1) Bupati melakukan pembinaan (2)
dan supervisi terhadap Kegiatan Pelayanan KB secara berjenjang. Pembinaan *an supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan upaya untuk mewuiudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB. Pasal 22
(1)
Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, rneliputi: Pembinaan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
(2) Dalam melakukan
d
an peng awasan.
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
tsagian Kedua Pengawasan Pasal 23
(1) (2)
(3)
Bupati melakukan rengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pelayanan KB
Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan KB berialan s€cara efisien, efektif dan profusional. Pengawasan fungsional dan strul(ural dilaksanakan sesuai peraturan dan perundangundangan.
'Pasel 24
Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanain pelayanan KE serta sebagaibahan acuan untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan. BAB VIII KETEIITUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. Paeal 26 Peraturan Bupati ini mulai berhku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat. Ditetapkan di $alak Pada tanggal z3 Pssarnber 20'r0
REMIGO YOLANDO BERUTU Diundangkan disalak pada tanggal 23 Degevnber 201A
$EKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, i:. --
[^-"1 GANDI WARTHA IIIANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TA}TUN 20ire NOlllloR 7g
