BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR .5 TAHUN 2011
,'
TENTANG
,!
PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
a.
bahwa untuk memenuhi nraksud Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalar-ri i'.liijei-i I'icrt.i,-ri .lli l-ailLrrt 2006 lentang Pedoman Perrgelolaan Keuangan Dacran pf ,'1,,t SrDri&t pengatulan pecloilan umLtm clana bantuan sostal kabupaten Pakpak Bharat bahwa berdasarkarr pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati. ;
b
Mengingat
.1
2
J.
4.
A
6
7.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42BO), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan [-embaran Negara Reoublik lndonesra Nomor 4355) Lini'ji:rrci-i.lrrd.lr-tc i1i;iit.;i' 1lj Tanirrr 2C04 te ntang penreriksaan pengelol;:an dan i artgguilg Javvau Keuangan Negara (Len-roarari Negara Republik lndonesra Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik lnclonesia Nomor 44OO), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2004 Nomor l2s, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagarmana telalr drubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ao4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesra -Iahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik,lndonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntarrsr Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Norn or 49 Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 4503) f '€ri-i:jlir ai'r l'i;ilr;:rrrri.:ir Nc,rlr-;i"-i'i "l'anrrn 2005 tentancl Hibah Kepaila Daerah (Lemoararl irlegara RepuOlrx incionesra "ianun 2005 Nomor 139. Tanibahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4577) Peraturan Pernerintah Nomor 58 Talrun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2005 Nomor .140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1gg7 tentang l-untutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan darr Barang Daerah ll.Peraturart . /2 :
B
o
10
,
:
1
,ii
tt. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansj Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerdh; 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organrsasi dan Tata Kerla Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran D i: e i :r ir ii a l-l it p ;,r le ir ir :l x 1,,;-r k [:] lt a r at N o ni o r 5 9 ) .11 Tahun 2008 tentang 17 Peraturan Daeran Kaoupaten Paxpak Bharat Nomor Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64), ,
12
,
,
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagar bendaharawan umum daerah. 5. Perangkat Daerah adalah organisasr/lembaga pada pemerintah daerah yang beftanggurtg1awab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 6 Bantuan Sosial adalah selLrrrlah Lrang yang Crberikan pemerintah daerah kepada lembaga pemerintah. organisasi ncn perrelrnta:i-r ienrl,raga so:;ial dan rriasy:lrakai yarrg drharapkan menrrrgkatkan kualrtas kehidupan sosral dan ekonomi masyarakat serta dapat mendorong penrngkatan parlrsipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
BAB
II
PENGGANGGARAN
Pasal 2
(1) (2)
Penganggaran bantuan sosial kabupaten Pakpak Bharat dibebankan kepada APBD dalarn DPA Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bantuan Sosial yang tercantum dalam APBD diuraikan menurut kelompok/jenis bantuan per kode rekening.
Pasal Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal
3
2 ayat (2) merupakan pagu
maksimal yang dapat
diberikan kepada SKPD/ Penerima bantuan dengan jenis kegiatan sebagai berikut a. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Keagamaan b. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Kesenian c. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Olah Raga d Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Pendidikan r ' e. Bantuan Sosiai Orqairisersi Kerr-i.isyarakatan - Veteran f Bantuan Sosial Organrsasr Kemasyarakatan - Penyutuhan g Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Badan Ker.lasama Kabupaten Seluruh lndonesia h Bantuan Sosial Organisasr Kemasyarakatan - Kelembagaan Adat i. Bantuan Sosial Organisasr Kemasyarakatan - Kepemudaan j. Bantuan Sosial Crganisasr Kemasyarakatan - Petani k. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Masyarakat l. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan - Lainnya m. Bantuan Kepada Partai Politik n Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa - Bantuan ADD
Pasal 4
(1)
Bantuan sosial sehagaimana dimaksud Pasal 3 diatas pada prinsipnya adalah diperuntukkan untuk kebutuhan braya operasronal biaya pembinaan c. biaya kesejahteraan d peningkatan kesejahteraan e, bantuan pendidikan f bantuan kerjasama g bantuan stimulus. Pemberian bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dilakukan secara selektif dan didasarkan pada pertimbangan tingkat kegunaan dan keadaan/ kondisi penerima bantuan bagi kepentingan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
a. b.
;
;
;
,
;
:
(2)
BAB III PROSEDUR PENYALURAN DANA Pasal 5
(1) (2) (3)
Penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan darr Bupati
sosial wajib mengalukan rencana kebutuhan/kegiatan dengan tidak melampauijumlah dana yang ditetapkan dalam DPA. Rencana kebutuhan dana yang diajukan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi darr masing-masing SKPD/lnstansi yang menangani Masing-masing komponen penerima bantuan
i
.ir :i,i
il
Pasal 6 Penyaluran dana bagi lembaga pemerintah, lenrbaga swasta yang peruntukannya merupakan bantuan operasional dan pemhinaan Cilaklrkan secara lertahap sesuai derrgan .langka waktu pelaksanaan kegiatan (pertrll,,r-rlal.) ltr-rtr.:l< ii:-ii-la i-rileral,,l-.i'r;ri tji:--rlul;::h;-r;'tl;tra lain a) TK Mitokona Salak b) TK Pembina Kerajaan c) TK Mipandena STU Julu d) TK Sibande 3
e) f) g) h) i)
TK PGGS SDLB SMP Swasta Sekata Tinada SMP Swasta Itham At- Kahfi MAS Sibande
Pasal 7 Khusus bantuan keagamaan, jumrah yang diberikan bersifat stimulus dan dilakukan secara dengan mempe,timbangkan azas pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan dana.
Pasal 8
Bantuan kepada Partal politik peraturan perundang-undangan.
yang mempunyai wakil
di DPRD dapat
dilakukan sesuai dengan
Pasa! 9 Bantuan Keuangan kepada P_emerintah Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disalurkan setelah desa menetapkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa sesuai peraturan yang berlaku.
BAB IV KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN Pasal 10
Penerima bantuan sosial, bantuan parlai menyampaikan laporan pertanggungjawaban undangan yang berlaku.
politik dan bantuan alokasi dana desa diwajibkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang_
Pasal
11
Penerimaan bantuan keagamaan diwajibkan menandatangani Berita Acara serah terima dana bantuan diatas materai Rp.6.000,-
Pasal 12 (1)
(2)
P-enerima dana operasional, bantuan pembinaan oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasia diwajibkan menyampatkan laporan pertanggungjawaban untuk dapat mengajukan realisasi dana selanjutnya. Penerima dana bantuan diwajibkan membuka nomor rekening pada pT Bank Sumut Cabang Pembantu Salak sebagai tuluan transfer dana.
4
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Peraturan Bupatr
ini mirlai berlaku sejak tanggal drundangkan
Agar setiap orang dapat i-nengetahliinya, nremerrntahkan pengundangan Peraturan Bupatr ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal f $wet
201
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal
L M trA-Y
2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIK PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 1 95446221 976031 005
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
'
5
1
