BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf “a” diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan......../2
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 31); 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32). MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1)
(2) (3)
(4) (5)
(6)
Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar; Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pakpak Bharat; Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit satuan kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa; (7) Satuan....../3
-3(7)
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu;
(8)
Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
(9)
Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan;
(10) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya; (11) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; (12) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program; (13) Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik; (14) Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengamati dan mengetahui dengan pasti tingkat pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sebagai bahan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD agar pencapaian target dapat ditingkatkan disatu sisi dan perbaikan rencana program dan kegiatan dimasa yang akan datang disisi lainnya.
BAB III MONITORING PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bagian Pertama Ruang Lingkup Monitoring Pasal 3 (1) (2)
Pimpinan SKPD Kabupaten wajib melakukan monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan; Monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dan realisasi pencapaian target keluaran (output) serta kendala yang dihadapi. Pasal 4
(1)
(2)
Monitoring sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 dilakukan juga terhadap Program dan Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Bagian......./4
-4Bagian Kedua Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Pasal 5 (1) (2) (3) (4)
Pimpinan SKPD melaporkan hasil Monitoring Program dan Kegiatan setiap triwulan kepada Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati; Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda; Laporan hasil monitoring disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir; Bentuk laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seperti tertera pada lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 6 (1)
(2) (3) (4)
Tim Monitoring pelaksanaan Program dan Kegiatan menghimpun laporan hasil monitoring dari semua SKPD dan melakukan analisa serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring; Rekomendasi yang disusun oleh Tim Monitoring diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan; Rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring yang telah mendapat persetujuan Bupati disampaikan kepada Pimpinan SKPD untuk dilaksanakan; Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan SKPD maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bagian Pertama Ruang Lingkup Evaluasi Pasal 7 Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan ditujukan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta keberlanjutan dari program dan kegiatan SKPD.
Pasal 8 (1) (2) (3)
(4)
Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati; Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda; Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan SKPD; Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan pada semester pertama dan akhir tahun. Pasal 9
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan, Pimpinan SKPD melakukan evaluasi secara internal terhadap seluruh Program dan Kegiatan SKPD. Bagian........./5
-5Bagian Kedua Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pasal 10 (1)
(2) (3) (4)
(5)
Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pimpinan SKPD wajib menyampaikan laporan tertulis realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada akhir semester pertama dan akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Tim Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD; Hasil evaluasi dilaporkan oleh Tim kepada Bupati; Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tertera pada lampiran Peraturan Bupati ini; Hasil evaluasi semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun berikutnya; Hasil evaluasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 29 Nopember 2007 BUPATI PAKPAK BHARAT,
H. MAKMUR BERASA Diundangkan di Salak pada tanggal 30 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
GANDI WARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007 NOMOR 68
