BUPATI PAKPAK BHARAT

r

.

n-

BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2012 NOMOR

15

TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang

'.

a.

b.

Mengingat

,,

bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42.72 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4273); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1,

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12fahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa3il;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oos Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor

8.

Peraturan Pemerintah Nomor

4578);

L

B

Tahun 2000 tentang peraporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 2S,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ailQ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perurakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2o1o Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor

5164); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

12.

13.

14.

15.

16.

21 Tahun 2011

tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat rahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat rahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5g); Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat rahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 60); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan dan Perlanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari Sekretariat Daerah/Lembaga Teknis/Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Rumah Sakit Umum Daerah. 10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. 12. Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 13. Perjalanan dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas diluar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik lndonesia untuk kepentingan negara atau perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan lndonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di lndonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. 14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. 15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. '16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan perjalanan dinas. 17. Tempat kedudukan adalah tempaUkota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada. 18. Tempat bertolak adalah tempaUkota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan, 19. Tempat tujuan adalah tempaUkota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

B

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat SPPD.

BAB

II

PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 3

(1) (2)

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke lempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal : a. detasering diluar tempat kedudukan; b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;

c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan pegawai Negeri atau

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuti yang berloa diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan"tenlang- kesehatannya

d'

guna kepentingan jabatan; untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan pegawai Negeri;

e. harus

f.

g' h.

mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cidera pada waktu/karena melaksanakan tugas; ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan; menjempuUmengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negeri/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; menjempuUmengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negera/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terit
BAB III BIAYA PERJALANAN DTNAS Pasal 4

(1)

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri a' uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal; dari: b. biaya penginapan; c. biaya transport pegawai. (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; ditempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel. (3) .B]rV, transport pegawai sebagaimana d'imaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk: a' perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun lbandaralpelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang; b. pungutan di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhLn sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolonlr,ri seoagai berikut untuk: a. BupatiAffakil Bupati; b. Pimpinan dan Anggota DpRD c. Pejabat Eselon ll; d. Pejabat Eselon lll/Pegawai Negeri Sipil Golongan lV; e. Pejabat Eselon tV/Pegawai Negeri Sipil Golongan lilj f. Pegawai Negeri Sipil Golongan ll dan l.

b

(5)

(6)

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (+) d6ngin peraturrn sebagai berikut: a. uang harian, sudah termasuk dalam lumpsum sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini; b' perkiraan biaya penginapan sudah termasuk dalam lumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini; c. perkiraan pemberian uang makan sudah termasuk dalam tumpsum sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini; d' perkiraan pemberian uang saku sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini; e. biaya transport pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini;

Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar.

Pasal 5 (1) (2)

Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan kepada ApBD. Dalam menerbitkan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.

Pasal 6 Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 7 Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan biayabiaya sebagai berikut: a. uang harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan aya{ 1zy huruf a, huiuf L, huruf c dan huruf e; b. biaya transport pegawai dan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggitingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bigi yang ditugaskan ,"ngi-rrti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan. c. Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyakbanyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan- angku[an 'jenazah ,ntut perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) din huruf g dan huruf h. Pasal 8

Uang harian dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian ienazah sebagimana dimaksud dalam Pasal 4ayat(1) huruf a dan huruf b serta ayat (4) huruf a, dibayarkan secara lumpsum dan merupakan bitas tertinggi.

Pasal

I

Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanarr dinas jabatan dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 10

(1)

uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan: a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam)jam; b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas,

c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu

(2)

(3) (4) (5)

pengangkutan lanjutan dalam hal

harus berpindah ke alat angkutan lain, d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri; e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang r-nelakukan perjalanan dinas jatuh sakit; f. Selama-lamanya 90 (sembilan purluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering; g Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelair diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugasan pindah, h. Selama-lamanya 3 (tiga) hari di ternpat penjempulan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari dari ternpat pemakaman )enazal-r tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang nleninggal saat melakr-rkan perlalanan dinas, i. Selama-larnanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan drberikan. a. menurut banyak hari menginap pada saat melaksanakan perjalanan dinas; b. selama 2 (du:) hari untuk transit rxenrrnqgLr pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah dengan angkutan Iain, c. selama-lamarrya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri; d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari drterrpat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit. e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detaserrng; f. selama-lamanya 7 (tujLrh) harr setelah drterima keputusarr tentang perubahan detasering menjadi penLigasan pindah. g selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat keciudukan almarhurmlalmarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang nreninggal saat melakukan perlalanan dinas; h. selama-lamanya 3 (tiga) hari ditenrpat penrakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dirnakamkan tidak ditempat kedudukan almarhunr/almarhumah yang bersangkutan. Perjalanan dinas jabatan pulang dan nei'gi yang memerlukan waktu sekurangkurangnya (enam) jam, diberikan uang hariair sebagaimana dimaksr-rd daianr Pasal ,{ ayat (6) huruf a. Perjalanan dinas yang dilakukan dalarn jarak 0 - 5 Km dan atau dalam 1 (satu) lingkungan kecamatan yang sarna tidak cjiberikan biaya perjalanarr dinas. Perjalanan dinas yang dilakukan dalam larak 0 - 5 Km dan atau dalam '1 (satu) lingkungan kecamatan yang sama hanya diberikan uang transport.

Pasal

11

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk sekurangkurangnya 24 (dua puluh empat) jarrr, maka selarna waktu transportasi tersebut kepada pe.labat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak tetap hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

(1) Selain Pejabat

Negara, Pegawai Negeri Siprl dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perrntah Burpatr /Wakil Bupatr/Sekretaris Daerah, dan

(2) (3) (4)

biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon lV/Pegawai Negeri Sipil Golongan lll sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d.

Pegawai Negeri Sipil Golongan

I dapat

nrelakukan perjalanan dinas dalam hal

mendesak/kh usus.

Pegawai Tidak Tetap yang rnelakukan perjalanan dinas untr-rk kepentingan negara, biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan ldan ll sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) hLrruf b. Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan denga biaya perjalanan dinas bagi pejabat eselon ll sebagaimana dimaksud clalam Pasal 4 /at (5) huruf b. Pasal 13

(1) (2)

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelr-rm perjalanan dinas{abatan dilaksana[,

rn.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, senrentar, biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perialanan dinas; dapat dibayai'kan setelah perjalanan dinas selesar

Pasal 14

(1)

(2) (3)

(4)

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebiht jumlah h:rn yang ditetapkan dalant SPPD, pejabat yang menerbrtkan SPPD dapat mempertimLr,rngkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebiharr tersebui bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pelabat Negarai Pegawai Negeri Sipi yang bersangkutan. Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana clirnaksud pada arat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Prrsal 10 ayat (1) huruf d, huruf e. huruf q, huruf h dan huruf i serta ayal (2) huruf c, huruf rl, hui-urf e. huruf f, huruf g dan hurruf h. Dalam hal jumlah hari nrenunggLr sambungan dengan alat angkLrtan lain ternyaria lebih dari2 (dua) hari sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat ('1)hururf c, nraka 1;ejabat yang menerbitkan SPPD dapat rnempertirrbangkan pemberian tambahan uan<; harian dan biaya pengrnapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disenabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Dalam hal junrlah hari perjalanan drnas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negarar/Pegawai Negeri Sipil/Pegawar Tidak Tetap dan selain pejabat negara, Peqawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetarp yang

bersangkutan walib menyetorkan kerrbali kelebihan uang harian

(5)

dan

b!aya

penginapan.

Ketentuan penyetoran kernbali kelebinan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal-hal sebagirimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)hurr.rf g.

BA8

IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal

(1)

(2)

15

SPPD dapat diterbitkan oleh:

a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah

Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten dan Kepala SKpD; b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten dan Kepala SKPD; c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Dewan Perwakiian Rakyat Daerah/Asisten/Kepala SKpD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Lembaga Teknis/Dinas/Satuan/ Polisi pamong PralalKecamatan, yang perjalanan dinasnya dibayarkan atas beban anggaran SKPD masing-masing: e Kepala SKPD masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Lembaga Teknis/Dinas/Satr-ran Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Rumah Sakit Umum, yang perjalanan dinasnya dibrayai atas beban anggaran SKPD masing-mastng f . Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah rnasing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Sub Bagian/Staf pada Bagian yang bersangkutan, yang perjalanan cirnasnya dibiayai atas beban anggaran Bagian masing-masirrg: g Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pejabat yang met-rerbitkan SPPD harus menetapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagairnana dimaksud cialanr Pasal 4 ayat (5) dan alat tr"ansportasi yang digunakan untrtk melaksanakan perlalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan peqalanan dinas tersebr-rt.

Pasal 16 (1)

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan rjalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

(2)

Penyusunan rincian per.lalanan dinas sebagarrnana dimaksud pada ayat (1). dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6). Pasal 17

Pelabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawar Tidak Tetap dan selain Pejabat

Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perlalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas kepacia yang memberikan penugasan.

Pasal 18

(1)

Biaya perjalanan dinas labatan clip-.ertanggunglawabkan dengan melarnprrkan rincian biaya perjalanan dinas.

(2)

Dokumen pertanggungjawaban biaya sellagairnana dinraksud dalam ayat (1) terdiri dari SPPD beserta laporan perjalanan dinas.

Pasal 19 Pembayaran biaya perjalanan dinas ciapat diberikan dalarn batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Bagian padJ Sekreiariat Daerah berkenaan.

Pasal 20 Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uang persediaan (Up).

Pasal

21

Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Uang persediaan (Up) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/p6gawai Negeri Sipil/pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawar Negeri SipilFegawai lidat< ietap yarrg melaksanakan perjalanan clinas oleh Bendahara iengeluaran dari Uang persediaan (UP)/Tambahan Uang persediaan (TUp) yang dikeroranya.Pasal

ZZ

Pemberian uang muka sebagaimana cJimaksud dalam Pasal 2'1 dldasai"kan pada permintaan dari KPA pada SKPD atau Pejabat Penrbuat Komitmen pada Sekretariat Daerah kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri: a. Surat Tugas; b SPPD: c. Kuitansi perjalanan dinas: d. Rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 23 Berdasarkan permintaan sebagaimana drmaksud dalam Pasal 22, Bendahara pengeluaran membayar uang muka perjalanan drnas kepada Pejabat Negara/pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai trtegelr Sipilliegawai Tidak

Tetap yang melakukan perjalanan dinas

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai Negel Sipil/p"egawai Tidak Tetap yang melakukan pei'jalanan dinas paling tambat 5 (iima) hari kerja setelaI perjalanan dinas dilaksanakan

Fasal 25 (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri SipiliPegawai Tidak Tetap dan selain pejabat Negara/Pegawar Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, yang telah nrelakukan perjalanan dinas menyamparkan dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada SKpD.

(2) KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komitmen pada sKpD melakukan pelaksanaan

verifikasi perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai rrrejeii sipil/pegawai ridak Tetap dan selain Pejabat NegaraTPegr*rl ruegelr Sipil/peg"awai Tidak Tetap yang bersangkutan dan d isam pa ika n kepadabendahara pengeruarJn. (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, atas persetujuan KpA pada SKpD atau

Pejabat Pembuat Komitmen pada sKPD, Bendahira pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/P'eo.r*1 rrr"g"ri siiil)pegawai ridak retap dan selain Pejabat Negara/Pegawai liegeri Sipiye"gr;ai iiJrr retap yang tetah melakukan perjalanan dinas.

(4) Apabila terdapat kekurangan pemb ayaran, atas persetujuan KpA pada Pejabat Pembuat Komitmen pada sKFo, Bendahara pengeluaranSKpD atau membayar kekurangan tersebut kepada P_ejabat Negara/pegr*ri N"gJii'' sipil/pegawai ridak Tetap dan selain Pejabat Negara/Pegawai NSgeri sifiurega*r] iiorL retap yang telah melakukan perjalanan dinas

Pasal 26

(1)

(2)

Berdasarkan. pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan perhitungan rampung, KPA pada SKPD atau Pejabat Pembuat Komiimen prJ, SKPD ,"ngrjr[rn surat Permintaan Pembayaran Ganii uang Persediaan (spp -GU) dilampiri bukti-bukti pelaksanaan perjalanan dinas kepada- Pejabat Penanoatrngrn Surat perintah Membayar (SpM). Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (spM-GU) diajukan kepada Kepala

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

K6uangan dan Aset Daerah dilampiri dokumen pelaksanaan perjalanan dinas untuk diterbi-tkan Surat Perintah pencairan Dana (Sp2D) atas pengeluaran tersebut.

Pasal 27

(1) (2) (3)

(4)

Pejabat yang menerbitkan SPPD bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan

Peraturan Bupati ini. fejabat yang menerbitkan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan denan mengurangi frekuensi, jumlili orang o'an ranianya perjalanan. Pejabat yang menerbitkin SPPD dan teisebut kepada pejabat Negara/pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan selain Pejabat NZgarapegawai Negeri Sipil/Pegawai Tetap yang melakukan perjalanan dinas" bertanggungjawab .Tidak sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau yang bersangkutan dalam hubungiannya oerlgan perjalanan .kealpaan dinas dimaksud. Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa: a' tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b' sanksi administratif dan tindaklntindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati

ini

pelaksanaannya akan diatur rebih ranjut dengan Keputusan Bupati.

sepanjang mengenai

Pasai ?9 Dengan diberlakukannya Peraturan Br:patr rni. r-naka Peraturan Bupati sebelumnya tentang Perjalanan Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang nrengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat

Ditetapkan di Salak pada tangOal 23 AaPon^ber 2A12

BUPATI PAKPAK BHARAT,

LANDO BERUTU

Diunciangkan di Salak pada tanggal ?9 tlo?u,nbr

2012

SEKRETTARTF DAFRAT{,

Drs. H PEMBI NtP.'19

ER SINAMO, MM UTAMA MUDA 0508 198602 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2012 NOMOR }3S

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat

;lt 'Tf4ttu^' Loll Tanssat :U N.o ?6rqbEp- 1-0lL Tentang : P6rjalanan Dinas Jabatan Dalam Nomor

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipit dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWA! DAN KELUARGA

NO

MODA TRANSPORTASI

PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT, GOL

TINGKAT PERJALANAN DINAS

PESAWAT UDARA

KAPAL LAUT

KERETA API

2

3

4

5

6

1

1.

Pimpinan/Anggota DPRD

B

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

2.

Eselon ll

c

Ekonomi

Kelas I B

Eksekutif

3.

Eselon lll/Golongan IV

D

Ekonomi

Kelas

llA

Eksekutif

4.

Eselon lV/Golongan lll

E

Ekonomi

Kelas

llA

Eksekutif

5.

PNS Golongan ll dan

F

Ekonomi

Kelas

llA

Eksekutif

I

LAINNYA 7

Sesuai Kenyataan Sesuai Kenvataan Sesuai KenVataan

Sesuai Kenyataan Sesuai Kenvataan


REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran ll Peraturan_Bupati Pakpak Bharat

Nomor : lf, 'TBW(tI ?-OltTansgal : Xcl 11lOt6l4bgp ?ottTentang : Peijalanan Dinas Jabatan Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, PimPinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI (KHUSUS LUAR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA) NO

YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

BESARAN PER HARI

1

2

3

1

Pimpinan DPRD

Rp.

600.000

2.

Anggota DPRD

Rp

450.000

3.

Sekretaris Daerah

Rp.

500.000

4.

Pejabat Eselon ll

Rp.

450.000



Lampiran

Nomor

lll Peraturan Bupati pakpak Bharat

:ltffihltvN'l.oE'

Tanggat : Tg $olrnbrtu 1-ot?Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negerisipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten pakpak Bharat

PERKIRAAN LUMPSUM PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI (DALAM DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA/ TERMASUK 3 (TIGA) KABUPATEN DI PERBATASAN DENGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

NO

YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS 2

1

LUAR KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DALAM KABUPATEN

(kecuali Kecamatan Salak) 3

DAIRI

KARO

MEDAN

SINGKIL, SUBULUSSALAM, KUTACANE

4

5

6

7

1.

Pimpinan DPRD

300.000

300.000

450.000

950.000

950.000

2.

Anggota DPRD

250.000

300.000

450.000

850.000

850.000

3.

Eselon ll

250.000

300.000

450.000

850.000

850.000

4.

Eselon lll/Golongan lV

200.000

250.000

350.000

675.000

675.000

5.


175.000

200.000

250.000

450.000

450.000

6.

PNS Golongan ll dan

150.000

175.000

200.000

300.000

300.000

I

Catatan

o Biaya Lumpsum untuk Dalam

Kabupaten (semua kecamatan) sudah termasuk biaya transport kecuali ke kecamatan Pagindar diberikan uang transport sebesar Rp 375.000,- untuk semua Golongan yang tidak menggunakan kendaraan dinas.



Lampiran lV Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : ranssal :

tS TAUTIN LllL ?g NflftWep- Z0l2lentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negerisipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

PERKIRAAN LUMPSUM BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI DALAM DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KECUALI KABUPATEN PAKPAK BHARAT, KABUPATEN DAIRI, KABUPATEN KARO DAN KOTA MEDAN

NO


JUMLAH (Rp)

1

2

3

1.

Pimpinan DPRD

2.

Anggota DPRD

950.000

3.

Eselon ll

850.000

4.


575.000

5.


450.000

6.

PNS Golongan ll dan

300.000

1.200.000

I



Lampiran

V

Peraturan Bupati Pakpak Bharat

: l5 fAt+vtJ zAt2-, Tanggal : *tO?Ertgzw aD\L Tentang : Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri "9 Bagi Pejabat Nomor

Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

PERKIRAAN LUMPSUM PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI (LUAR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA KEGUALI SUBULUSSALAM, SINGKIL DAN KUTA cANE)

NO


JUMLAH

1

2

3

1.

Pimpinan DPRD

1.700.000

2.

Anggota DPRD

1.500.000

3.

Seekretaris Daerah

1.600.000

4.

Eselon ll

1.500.000

5.


1.250.000

6.


1 050.000

7.

PNS Golongan ll dan

750.000

I

M



Lampiran Vl Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Tanggal Tentang

:

i

/9 T{ftvN 2or z Noqr.vbEr- ?o\L Z? P6rjalanan Dinas Jabatan Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

PERKIRAAN UANG TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No

DAERAH TUJUAN

JUMLAH (PP) Rp

1

2

3

A.

DALAM DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

2.

Dairi Asahan

50.000,-350.000,--

3.

Batubara

300.000,--

4.

Binjai/Langkat

275.000,--

5.

Deli Serdang

275.000,--

6.

Gunung Sitoli/Nias

2.750.000,--

7.

Nias BaraUNias Utara/Nias Selatan Humbahas Karo Labuhan Batu/Labusel/Labura

3.125.000,--

1.

8. 9. 10.

150.000,-150.000,-450.000,--

Tapsel/P. Sidempuan/Paluta/Padang Lawas Madina

400.000,-400.000,-

14.

Tapanuli TengahiSibolga Tanjungbalai

15.

Serdang Bedagai

350.000,250.000,--

16.

Simalungun/Parapat

150.000,--

17.

Samosir

200.000,--

18.

Tobasa

200.000,--

19.

20.

Tapanuli Utara Tebing tinggi

200.000,-250.000,--

21.

Medan

200.000,--

B.

2.000.000,-5.000.000,--

3.

LUAR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA Banda Aceh Bandar Lampung Bangka Belitung

4.

Batam

3.100.000,--

5.

Bengkulu

6.000.000,--

6.

Jambi

6.000.000,--

7.

Padang

3.100.000,--

8.

Pekanbaru

3.000.000,--

11. 12. 13.

1.

2.

450.000,--

5.500.000,--

No

DAERAH TUJUAN

JUMLAH (PP) RP

2

1

3

9.

Palembang

10.

Kutacane

350.000,--

11.

Subulussalam

150.000,--

12.

Singkil

175.000,--

13.

DKI Jakarta Bandung

14.

17.

Banten Semarang DIY Joyakarta

18.

Surabaya

19.

Provinsi di pulau Kalimantan Provinsi di pulau Bali

15.

16.

20.

23.

Provinsi di pulau Sulawesi Provinsi di pulau Maluku Provinsi di pulau NTB/NTT

24.

Provinsi di pulau Papua/lrian

21. 22.

5.000.000,--

4.500.000,-4.900.000,-4.500.000,-5.150.000,-5.150.000,-5.300.000,-5.500.000,-6.000.000,-6.500.000,-7.000.000,-7.000.000,-8.000.000,--



Lampiran Vll Peraturan Bupati pakpak Bharat

Nomor : lE TA$uAl 2,l)t?. Tanggat : 29 .llopei{oeF, poty

Tentang : Perjalanan Dinas

Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Pengganti Biaya Transport Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah 0 - S Km Dalam Lingkungan Kecamatan Salak (apabila tidak menggunakan Kendaraan Dinas/Jabatan)

NO


JUMLAH (Rp/hari)

1

2

3

1.

Pimpinan DPRD

65.000

2.

Anggota DPRD

60.000

3.

Sekretaris Daerah

65.000

4.

Eselon ll

60.000

5.


50.000

6.

Eselon lV/Golongan ill

40.000

7.

PNS Golongan ll dan

30.000

I



I anrpiran

Vlll

Peraturan BLrpati Pakpak Bharat

Norror : 15 TAt(dl_t 2OlZ T anqsai NoPErbtk zo\? Tentang PerlSlarran "4 Drnas .iabatan Dalam

Negeri

Bagr Pelabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawar Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

PERKIRAAN UANG HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGOTA DPRD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DALAM MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Provinsi

No

1

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

16

SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWA BARAT DKI JAKARTA JAWA TENGAH DI JOGJAKARTA JAWA TIMUR

17

BALI

1B

NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KAL MANTAN TENGAH KAL MANTAN SELATAN KAL MANTAN I II\'lUR SULAWESI UTARA GCRONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SELAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT

2.

3 4. 5 6 7 B.

I 10 11

12 13 14 15

10

20

)1 22 ZJ .A Z+

25 26 27 2B

?o 30 31

JZ-

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 400 000

400 000 400 000 400 000 400 000 400.000 400 000 400 000 400 0c0 400 000 400 000 400.000 550 000 4C0 000

450.000 450 000 500 000 450 000 450 000 400 000 400.00c 450 000 4tr0 c00 400 000 400 000 400 000 450.000 400 000 400 000 400 000 400 000 550.0c0 550 000

Gol ilt

IV

il

400 000

300 000

200.000

400.000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400.000 400 000 400 000 400 000 400 000 550 000 400 000 450 000 450 000 500 000 450 000 450 000 400 000 400.000 450 000 400 00c 400.000 400 000 400 000 450 000 400 000 400 000 400 000 400 000 550 000 550 000

300.000 300 000 300 000 300 000 300 000 300.000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 450.000 300 000 3s0 000 350 000 400 000 350 000 3s0 000 300 000 300.000 350 000 300 000 300 000 300 000 300.000 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 450.000 450 000

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200.000 200 000 200 000 200 000 200 000 200.000 350 000 200.000 250.000 250 000 _100.000

250.000 250.000 200 000 200 000 250 000 200 000 200 000 200 000 200 000 250.000 200 000 200 000 200 000 200 000 350 000 350 000

BUPATI PAKPAK BHAR T,


Lampiran lX Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor

Tanggal Tentang

I

: : :

5 IaN,.; Lol,

2-q nbfemoeP Zolv

Perj6lananan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah 0 - s Km Jenis Perjalanan Dinas Jabatan

Lumpsum

Biaya

Jumlah Hari

Pengganti

Transport

yang dibavarkan

Transpot

Peqawai

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat

Uang

pada jabatan

b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan seienisnva

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pengumandahan (detaserinq)

d. Perjalanan Dinas Jabatan

untut< nrenernpun ujian dinas/ujian jabatan e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentinqan iabatan f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan diploma/S 1 /S2/S3 i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjempuUmengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas k. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia daritempat kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman

j.

r/t

Maksimal3

./t

Maksimal3 (tiga) Hari

(tiga) Hari

Keterangan:

1.

i

ztrt

:

'.

Pengganti transport diberikan hanya untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatannya sesuai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam lampiran peraturan Bupati ini.. Lumpsum diberikan sebanyak hari yang tercantum dalam SpT.



Lampiran X Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor Zol?I Tanggal Noq/er4b??* polT Tentang : Pdrjalananan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

: 5 fA ttu^l : &g

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah Lebih Dari S Km Jenis Perjalanan Dinas Jabatan a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tug?s dan fungsiyang melekat pada iabatan b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas f. Perjalanan Dinas Jabatan untu@ pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis penguji Kesehatan Pegawai Negeri g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan diploma/S1/S2/S3 h. Perjatanan Dinas Jabatan dan pelatihan i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjempuUmengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perialanan dinas Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggaldunia dari tempat kedudukan yang terahir ke tempat pemakaman

uni@

Lumpsum

Uang

Saku

Biaya Transport Peqawai

Jumlah Hari yang

dibavarkan Sesuai SPT Sesuai SPT

r/t

.'lz

Sesuai SPT

Maksimal2 (dua) hari

j.

f:T"nn'l'


Rincian perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dibayarkan

sebanyak hari yang tercantum dalam SPT berdasarkan lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. z. trt diberikan hanya dua hari yakni hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan hari kembali dari tempat tujuan ke tempat kedudukan diberikan selama hari mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak termasuk hari keberangkatan ke tempat tujuan dan hari kembali ke tempat kedudukan. 4. Biaya transport diberikan sepanjang tidak menggunakan kenderaan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat

s{z

rutin.

5. Jenis perjalanan dinas huruf i dan j: lumpsum dan biaya transport pegawai/keluarga diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

6. Lama pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk huruf c dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.



Lampiran Xl Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor

Tanggal Tentang

: : :

lE frt(ult

7012,

a.9 AoYgYf,,E?- ?atv

Perjalananan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah Biaya

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan 1

Lumpsum 2

Uang Saku

Transport

J

Pegawai 4

a. b.

Perjalanan Dinas Jabatan Biasa Perjalanan Dinas Jabatan Untuk Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya apabila Kontribusi ditanggung peserta c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/uiian iabatan d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau Menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan dinas e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tuoas f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguii Kesehatan Peqawai Neqeri g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan diploma/Sl /S2/S3 h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjempuUmengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terahir ke tempat pemakaman Keterangan:

1.

{

Jumlah Hari yang dibayarkan 5

Sesuai SPT Sesuai SPT

Maksimal3 (tiga) hari

Sesuai SPT

Sesuai SPT

Sesuai SPT

rlt r/t

,,lz


{s

^lz

Sesuai SPT

Maksimal5 (lima) hari

Maksimal5 (lima) hari

:

Rincian perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dibayarkan sebanyak hari yang tercantum dalam SPT berdasarkan lampiran tersendiri sebigaimana teriantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Aupiti ini. 2.'11 : diberikan hanya-dui hari yakni hari-keberanlkatan dari ternpat kedudukan ke tempat tujuan dan hari kembali dari tempat tujuan ke tempat kedudukan 3' {2 : diberikan hanya dua hari yakni hari keberangkatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan hari kembali dari tempat tujuan ke tempat kedudukan 4. {3 : diberikan selama hari mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak termasuk hari keberangkatan ke tempat tujuan dan hari kembali ke tempat kedudukan. 5. Biaya transport diberikan sepanjang tidak menggunakan kenderaan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

6. Jenis perjalanan dinas huruf i dan j: lumpsum dan biaya transport pegawai/keluarga diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

7. Lama pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk huruf c dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.



Lampiran Xll peraturan Bupati pakpak Bharat

;g'ffit*?y4,* iffiu Tentang :

peirjalananbn Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

KOP SKPD Lembar ke Kode No Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPD)

1.

Pejabat yang memberi perintah

2.

Nama Pegawaiyang diperintah

3.

a. Pangkat dan Golongan

menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan

4.

Maksud Perjalanan Dinas

5.

Alat angkut yang dipergunakan

6.

a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan

a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali

9.

Pembebanan Anggaran b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di : Pada tanggal : (Pejabat benrvenang)

(.) NtP. ...................

SPPD No.

.') : ? Berangkat dari

( tempat kedudukan

Pada'tanggal

)

selaku pelaksana Teknis kegiatan Berangkat dari

Pada tanggal Kepala

:

ll. Tiba di

Berangkat dari

Pada tanggal Kepala

lll.Tiba

di

Pada tanggal Kepala

Ke

Pada tanggal Kepala

Ke

Pada tanggal Kepala

: :

Berangkat dari Ke

Pada tanggal Kepala

lV.

kembalidi tanggal

Tiba Pada

: :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yan g sesing kat-singkatnya.

(Pejabat berwenang)

() NtP. ............... .

.

Vl. Catatan Lain - Lain VII. PERHATIAN

Pejabat yang benruenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan perjalan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkaUtiba serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugiakibat kesalahan, kealpaannya.


O YOLANDO BERUTU

BUPATI PAKPAK BHARAT

Recommend Documents