!''.
)lir ,* r 1,ll.
"
'f
lI )
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR lL TAHUN 2OL2 TENTANG
KEBIJAI(AN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BERGULIR KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang
a.
bahu,a dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat teiah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil:
b.
dari segi kebutuhan, layanan dana yang digulirkan sangat dibutuhkan oleh koperasi, usaha mikro dan kccil vang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak Bharat; C.
Mengingat
berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu mcnetapkan dengan suatu Peraturan Bupati tcntang Kebijakan Akunt.ansi Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir Kredit Nduma Pakpak Bharat.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 199'2
tentang Pe rkoperasian (Lembaran Negara Republik Indone siit
Tahun 1992 Nomor \16, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor
Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Nias Sclatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten ["lumbang Hasundutan di Provinsi Sumat,era Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a272\; 9
c r).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a\a4);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38)
;
5.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB66);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37a3);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman
Penge
1olaan Keuangan
Daerah dengan
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2oll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi
dan Pengusaha Kecil
Menengah Nomor 71 IKFP IMtrNEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;
7 Tahun 2OO8 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat Melalui Perbankan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 20 1 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2oll Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 96 ); 15. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2O1l Nomor 2).
13. Peraturan Daerah Nomor
Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BERGULIR KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
L
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelen ggar a Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; 4. POK.JANIS adalah singkatan dari Kelompok Kerja dan Tcknis, yang diberikan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan KNPB;
3
5.
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) POKJANIS yang selanjutnya disingkat PPK-POKJANIS adalah pejabat yang melaksanakan lungsi tata usaha keuangan pada POKJANIS;
6.
Bendahara POKJANIS adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan dan menatausahakan pelaksanaan
7.
pengelolaan keuangan dana bergulir KNPB pada POKJANIS; Kredit Nduma Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat dengan KNPB adalah sLtatu fasilitas kredit yang memakai
agunan dengan angsuran tet:rp dengan jangka rn'aktu pinjaman maksimal 2 (dua) tahun dan jadwal angsuran maksimal per 6 (enam) bulan sekali yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memberda-vakan usaha di sektor pertanian, se ktor perdagangan, sektor industri dan kerajinan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya;
8.
Perbankan adalah lembaga keuangan bank yang mengikat kerja sama dalam penyaluran dana bergulir KNPB dengan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharal yang memiliki kantor di daerah u,ilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
Rekening Penampungan Dana KNPB adalah rekening yang digunakan untuk tempat penampungan dana bergulir KNPB pada perbankan; 10. Peminjam adalah koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang sudah memenuhi persrlraratan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir KNPB; 11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan ken,enangan penggunaan keuangan
9.
POKJANIS.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup keuangan dana bergulir KNPB meliputi: a. pcmbcrian pinjaman: b. hak untuk memperoleh jasa atas pinjaman dari peminjerm;
c.
penerimaan pengembalian atas pinjaman.
BAB
III
MEI(ANISME PENYALURAN DANA KNPB Pasal 3 (1) Dana bergulir KNPB disalurkan oleh POKJANIS;
4
Penyaluran dana bergulir KNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meiaiui lembaga perbankan dengan membuat kontrak kerjasama; (3) Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dengan lembaga perbankan.
(2)
BAB IV
PBIABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA KNPB Pasal 4
Pejabat pengeloia keuangan pada POKJANIS dalam mengelola dana bergulir KNPB adalah: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)- POKJANIS ;
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) -POKJANIS; c. Bendahara POKJANIS. Pasal 5 (1)
Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan fungsinya oleh Ketua POK.IANIS. mempunvai tugas:
a. melakukan pengujian atas usul pinjaman; b. menyLlsun rancangan perikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam penyaluran dana bergulir KNPB;
c. menyampaikan rancangan perikatan/ perjaryian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai surat perjanjian;
d. menandatangani surat rekomendasi pengeluaran pinjaman;
e. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan
POKJANIS;
f.
mengav!/asi pelaksanaan anggaran POKJANIS.
(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan fungsinya oleh
Sekretaris POK.JANIS, mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan dokumen usulan penerbitan rekomendasi pencairan pinjaman, b. menyiapkan Surat Rekomendasi Pencairan Pinjaman;
c. d.
melaksanakan fungsi akuntansi POKJANIS dan;
menyiapkan laporan keuangan POKJANIS. (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Ketua POKJANIS meialui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB V
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada POKJANIS Pasal 6
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada POKJANIS meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pe rtanggungiau'aban pelaksanaan pengelolaan keuangan dana bergulir KNPB, yang dapat dilakukan secara manual dan atau menggunakan aplikasi komputer. Pasal 7 (1)
Bukti transaksi yang digunakan daiam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
a. SP2D pengeluaran dari BUD; b. bukti transfer; dan c. nota bank atas jasa pinjaman. (2)
Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bukti transaksi penerimaan dana bergulir KNPB dari BUD ke rekening penampungan dana KNPB;
(3)
(4)
Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bukti transaksi pengembalian dana berguiir KNPB dari peminjaml Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bukti transaksi penerimaan atas jasa pinjaman dana bergulir KNPB dari peminjam. Pasal 8
(1)
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari: a. buku jurnal pencrimaan kas;
b. buku
besar.
ormat buku jurnal penerimaan kas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I (kesatu) Peraturan Bupati ini.
(2)
F
(3)
Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II (kedua) Peraturan Bupati ini. Pasal 9
Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh PPK-POKJANIS.
6
Pasal (1)
1O
bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekcning 1all'an asal penerimaan kas PPK- POKJANIS berdasarkan
berkenaan. (2)
(3)
Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan POKJANIS.
BAB VI
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas-POKJANIS Pasal 11 Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada dana bergulir KNPB
meliputi serangkaian proses mulai dari
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pe ngeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dapat dilakukan secara manual dan atau menggunakan aplikasi komputer.
Pasal 12 (1)
Bukti transaksi yang digunakan untuk pengeluaran kas
pada POKJANIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:
b. nota bank; atau c. bukti transaksi pengeluaran kas Iainnya. (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat. dilengkapi dengan: a. Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat;
(1)
b. Surat Rekomendasi Pencairan Dana. (3) Surat Permohonan Kredit Nduma Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan dokumen persvaralan lainnl'a. (4) Surat Rekomendasi Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh POKJANIS sebagai dasar bank untuk merealisasikan pinjaman. (5) Dokumen persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur daiam Peraturan Bupati Pakpak Bharat.
Pasal 13 (1)
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi
dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup: a. buku jurnal pengeluaran kas;
(2)
(s)
b. buku besar. Format buku jurnal pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a tercantum dalam Lampiran III (ketiga) Peraturan Bupati ini. Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Lampiran II (kedua) Peraturan Bupati ini. Pasal 14
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diiaksanakan oleh PPK-POKJANIS. Pasal 15 (1)
(2)
PPK-POKJANIS berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan;
Secara periodik jurnal atas transaksi pengeiuaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan;
(3)
Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan POKJANIS.
BAB VII
Pendapatan Pasal 16 (1) Pendapatan atas pengelolaan keuangan dana KNPB meliputi:
a. Jasa Giro; b. Jasa Pinjaman. (2)
.Jasa giro scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jasa bunga pada rekening penampungan dana KNPB;
(3)
Jasa Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jasa atas pinjaman yang diperoleh pada setiap realisasi pinjaman;
jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman
(4) Besaran
Teknis Penyaluran Dana KNPB atau sebutan lain.
Pasal 17 pendapatan atas Jasa Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 a1,.at (1) hurul b, harus sudah disetorkan oleh POK.JANIS selambat-lambatnya satu kali dua puiuh empat jam ke Rekening Umum Daerah. Pasal 18 pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disajikan pada pos Lain-lain Penclapatan Asli Daerah yan8 Sah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah'
BAB
-:_1
(1)
(2)
VIII
LaPoran Keuangan POKJANIS Pasal 19 POKJANIS menyusun dan meiaporkan pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran secara periodik yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran POKJANIS; b. neraca POKJANIS; dan c. catatan atas laporan keuangan POKJANIS.
Laporan pertanggungjarn'aban pelaksanaan
POK'IANIS
sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (3) Format laporan realisasi angSaran POKJANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV (keempat) Peraturan BuPati ini. (4) Format neraca POKJANIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V (kelima) Peraturan Bupati ini. (5)
Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Lampiran VI (keenam) Peraturan Bupati ini.
POKJANIS c tercantum dalam
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 2O
(t
)
Untuk Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir Kredit Ndum:r pakpak Bharat selanjutnya akan dilakukan berdasarkan
Peraturan Bupati ini. (2) penyajian pengeluaran dana yang digulirkan melalui program Kredit Nduma Pakpak Bharat ini disqikan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
9
Pasal 21
(l) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan BuPati.
Pasal22 (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal \l'f Stornur2$L2 BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal \ ul Jrrprrer 2012 SEKRETARIS
Drs.l PEM NIP.
AERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
LLER SINAMO, MM. A UTAMA MUDA 10508 198602 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHAITAT T-AHUN 2012 NOMOR
10
PENJELASAN ATAS PAKPAK BHARAT BUPATI PERATURAN NOMOR TAHUN 2OT2 TENTANG KEBIJAI(AN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BERGULIR KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
I.
UMUM
Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi.
Dari segi kebutuhan, layanan dana yang digulirkan sangat dibutuhkan oleh banyak usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat. Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan kebijakan penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, irrenengah, kbperasi dan sektor lainnya berupa dana bergulir. Dana bergulii tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 CukuP jelas Pasal 5 CukuP jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal I 1 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal i4
LAMPIRAN
I
; PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT ; TRHUw ZO1Z
lL NOMOR TANGGAL :VlgeqvoAOn
FORMAT BUKU JURNA PENERIMAAN KAS POICANIS KNPB BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS
Tanggal
Nomor Nota Kredit bank Bukti lain
Uraian
Ref
Jumlah (Rp)
Akumulasi
1
2
3
4
5
6
lumlah
tanggal ......... PPI(_POKJANIS
(tanda tangan)
(nama lengkap)
LAMPIRAN
II
: PERATURAN BUPATI PAKPAI( BHARAT
NOMOR :lL TAHUN 2012 TANGGAL :lulSqq,fi$d,912
FORMAT BUKU BESAR POICANIS KNPB BUKU BESAR
Tanggal
Uraian
Ref
Debet
Kredit
Saldo
1
2
3
4
5
6
Jumlah
Salak, tanggal PPK-POI(JANIS
(tanda tangan)
(nama lengkap)
.........
LAMPIRAN
III : PERATURAN
BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR TANGGAL
:
11-
:
W[g.*-,r2p12
TAHUN 2012
FORMAT BUKU JURNA PENGELUARAN KAS POIOANIS KNPB BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS
Tanggal 1
Nomor Nota Kredit bank 2
Buktilain
U
raian )
Ref
Jumlah (Rp)
Akumulasi
4
5
6
Jumlah
Salak, tanggal PPK-POKJANIS
(tanda tangan)
(nama lengkap)
.........
F
o
x
rm <
-.1
q
o N
= L
l mN Z-.+
as
4 I
<(z J: ;4r ;F
6=
I
= lrl t,
C
ir>-
\t
Y
!/)
xo
o (\t
z o
k5
o N
9#H i<=
o o z
x.R TZE z
)}r{
14 *
-2 ,vl )z+
rn
dolrl Yos{?
z
o
f=H Ggi.
k4a
i|
utz 0-f
I
F Y
= F
zf
z t
c.l
l
co
az0_ :fY N
rG
o;:-6
;o q)Z='J<j l<< F ] F cc{EFIA oo(LZa2J=
=EE"' f HEH Focz<-_xz=
zuJ (! o
z
F o F
rNO'+O(ol\cOO)
-i)*z-i r=d^ ,?'<
F
#AaU^fi
=Hm",g z Foa ru
TL
o= *A
LAMPIRAN V
: PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR
13-TAHUN 2012
\ll s?t'rsmun
TANGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NERACA KNPB PER 31 DESEMBER 2O1X DAN 201X.1 NO
URAIAN
TAHUN 2O1X
TAHUN 2O1X-1
1
2
3
4
1
ASET
2
ASET LANCAR
3
4
Kas Kas di Kas KNPB
5
Piutang
6
-
Piutang atas pinjaman
JUMLAH ASET LANCAR (4+6)
7
8 o 10 11
12 13 14
15
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR - Sisa reatiiasi anggaran EKUITAS DANA INVESTASI - Diinvestasikan dalam lnvestasi Permanen JUMLAH EKUITAS DANA TNVESTAS| (63+64+65-65) KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
201"2
VI NOMOR
LAMPIRAN
TANGGAL
: PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
: 11^ TAHUN 20L2 :ttQ{gg. 2012
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB
I
1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan KNPB
PENDAHULUAN
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, POKJANIS-KNPB Kabupaten Pakpak Bharat selaku entitas akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan realisasi anggaran pada suatu
entitas akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan kualitatif atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal
ini
mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap
Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KNPB Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
Page 1 of 9
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : l1 rRUUt\zo:.2 TANGGAL :lqg?f 2012
LAMPIRAN
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 f ahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
5,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.
4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Penryakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Petaturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011;
l2.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2011.
1.3 Sistematika
Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan KNPB
Pada dasarnya Catatan atas Laporan Keuangan KNPB ini merupakan bagian
akhir dari laporan keuangan yang harus disusun KNPB sebagai sarana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011, yang memberikan informasi secara kualitatif tentang pos-pos yang membentuk laporan keuangan.
Page 2 of
I
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR :IA TAHUN 2012
LAMPIRAN
TANGGAL :1rl6EF
2012
Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan POKJANIS-KNPB Tahun 2011, terdiri dari Bab
I
Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan KNPB.
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan KNPB.
l.2Landasan hukum penyusunan laporan keuangan KNPB. Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan KNPB.
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan KNPB.
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan KNPB. Bab
ll
Kebijakan Akuntansi 2.1 . Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah KNPB. 2.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan KNPB
Memuat informasi tentang basis akuntansi yang
mendasari
penyusunan laporan keuangan daerah KNPB. 2.3.
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan KNPB
Memuat informasi tentang basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah KNPB.
2.4.Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah
Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan
dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai
dengan
ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan KNPB.
Bab
lll
Penjelasan Pos'pos Laporan Keuangan KNPB 3.1.Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan KNPB 3.2. Pengungkapan
atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
Page 3 of 9
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR :lL IAHUN 2012
LAMPIRAN
TANGGAL
:ttjE?
2012
Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-
pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja kuangan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan
rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan ekuitas
yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.
Bab lV Penutup
Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.
4
Page 4 of
I
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR :'l)- TAHUN 2012 TANGGAL :\ltStT 201.2
LAMPIRAN
BAB
II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktik-
praktik yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2011 yaitu sebagai berikut;
2.'l
Entitas Akuntansi Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Laporan Keuangan POKJANIS-KNPB Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai
1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah dan Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal Neraca.
2.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan KNPB, yaitu basis
kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Page 5 of 9
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR :lI TAHUN 2012 TANGGAL : tt SrR 201.2
LAMPIRAN
A.
Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan
diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
B.
Belanja Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan belanja terjadi
pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
C.
Aset
.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasal dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial
di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan
di dasar laut dan kandungan
pertambangan. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
D.
Kewajiban
dari peristiwa masa lalu yang akibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Kewajiban adalah utang yang timbul penyelesai
a
men
Page 6 of 9
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : l2- rnHUru zorz
LAMPIRAN
TANGGAL : ltl SoF Zorz
pemerintah. Kewajiban KNPB meliputi kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
E.
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih KNPB, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek KNPB.
2.3
Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
A.
Aset Aset dicataUdiukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Aset di KNPB diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
1.
Aset Lancar Aset lancar mencakup aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk aset lancar antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pengukuran Aset Lancar sebagai berikut:
a. Kas dicatat sebesar nilai nominal b. lnvestasijangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
c. Piutang dicatat sebesar d.
nilai nominal
Persediaan dicatat sebesar
:
- Biaya Perolehan jika diperoleh dengan pembelian - Biaya Standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri - Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Page 7 of 9
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR :I} TAHUN 2012 TANGGAL : ll5?f 2012
LAMPIRAN
B.
Kewajiban Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dicatat sebesar
jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
C.
Ekuitas Dana Ekuitas Dana dicataUdiukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Dana Lancar dicatat sebesar selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
2,4
Penerapan Kebijakan Akuntansi
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, struktur APBD Tahun Anggaran 20XX memisahkan antara belanja modal dengan belanja pegawai
serta belanja barang dan jasa sehingga aset tetap yang diperoleh selama Tahun Anggaran 20XX dicatat sebesar belanja modal atau sebesar harga pembelian. Namun terhadap aset tetap belum dilakukan penyusutan sebagaimana lazimnya perlakukan terhadap aset tetaP.
BAB.
III
PENJELASAN POS.POS LAPORAN KEUANGAN
Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20XX mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 20XX mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 20OG tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 20XX
Page B of 9
merupakan
rrl
VI : PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR : lI TAHUN 2012
LAMPIRAN
TANGGAL : t{.1$9f
2012
Daerah Tahun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 20XX Yang terdiri dari:
3.1
Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
A.
PendaPatan
pada tahun anggaran 20XX pendapatan yang terealisasi merupakan pendapatan yang tidak ditargetkan sebelumnya yaitu sebesar Rp
B.
3.2
.. ' ...
.
Belania
PENJELASAN POS-POS NERACA
A.
Aset
1. Aset Lancar
(1)
Rp
PIUTANG
B. Ekuitas Dana
1. BAB
IV
Ekuitas Dana lnvestasi
Rp
PENUTUP
Dari uraian di atas, atas laporan keuangan POKJANIS-KNPB Kabupaten Pakpak Bharat per 31 Desember 2O11kami simpulkan sebagai berikut:
1.
REALISASI
ANGGAMN
I
Jumlah realisasi pendapatan merupakan realisasi dari yang tidak ditargetkan sebelumnya sebesar RP.
2.
XXXXX
ASET
Page 9 of 9
I
