t
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG TATA KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan percepatan pembangunan pertanian di tingkat rumah tangga petani maka diperlukan penggunaan mesin pengolah tanah berupa traktor; b. bahwa dalam rangka penggunaan traktor yang merupakan kekayaan daerah maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Traktor Milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660).
Memperhatikan :
Surat Edaran Bupati Pakpak Bharat Nomor 520/700/Pert/II/2007 tanggal 2 Pebruari 2007 tentang Kinerja PPL.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupatten Pakpak Bharat; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; d. Waki Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Lagislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat; g. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Pertanian yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan di wilayah kerja penyuluhan pertanian/desa; h. Petani adalah perorangan beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang; BAB II AZAS, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Penyuluhan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggungjawab. Pasal 3 Tujuan pengaturan penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial yaitu : a. memprkuat pengembangan pertanian, perikanan serta peternakan yang maju dan modern dalam system pembangunan yang berkelanjutan; b. memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motifasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; c. mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagi pelaku dan sasaran utama pembangunan. Pasal 4
(1) Mengoptimalkan kinerja PPL dan terpeliharanya hubungan kerjasama yang harmonis antara PPL dengan para petani maka dibebankan tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai berikut : a. mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi petani dalam berusaha tani; b. menginventarisasi data wilayah kerja yang tepat digunakan sebagai bahan dasar dalam penetapan materi penyuluhan pertanian; c. membantu program penyuluhan pertanian; d. menggali dan mengembangkan sumber daya; e. mengembangakan swadaya dan swakarsa petani; f. mengihtiarkan kemudahan-kemudahan bagi petani; g. meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan (SPK) petani; h. membantu petani dalam mengatasi masalah dalam pertanian; i. mendorong semangat kerja petani menuju petani sejahtera; j. membuat dan menyusun laporan secara periodik pelaksanaan penyuluhan. (2) Pelaksanaan tugas PPL adalah dengan cara melaksanakan kunjungan ke lahan pertanian dan tempat berkumpulnya kelompok tani. (3) Dalam melaksanakan tugas PPL diwajibkan berdomisili di wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP)/desa. Pasal 5 Fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) meliputi : a. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; b. mengupayaka kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan usahanya; c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahakan pelaku utama dan pelaku usaha; d. membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan; e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 (1) Hal kelompok tani terhadap kinerja PPL adalah : a. mengetahui sistem kerja PPL; b. kelompok tani berhak untuk mendapat bimbingan dari PPL secara teknis, serta mendapatkan informasi baru tentang informasi teknologi pertanian. (2) Hak Kepala Desa terhadap kinerja PPL adalah : a. mendapat informasi dari PPL tentang program-program pertanian; b. mengadakan koodinasi penyusunan rencana penyuluhan pertanian; c. mengadakan koordinasi untuk penyusunan program pertanian; d. mengadakan koordinasi untuk memajukan penyuluhan dan pembangunan pertanian (3) Hak Camat terhadap kinerja PPL adalah : a. mengetahui system kerja PPL; b. mendapatkan informasi tentang program-program pertanian dan penyuluhan pertanian.
Pasal 7 (1) Kewajiban kelompok tani terhadap kinerja PPL adalah : a. menerima bimbingan dari PPL secara teknis dan menerima informasi baru dari PPL setempat secara rutin; b. memberikan data kepada PPL; c. menyepakati jadwal pertemuan kelompok tani; d. memtaati kesepatan yang telah ditentukan; e. membuat laporan tertulis bulanan kepada Kepala Dinas Pertanian tentang kehadiran dan pelaksanaan tugas PPL. (2) Kewajiban Kepala Desa terhadap kinerja PPL adalah : a. membentuk kelompok tani yang ada di desanya bekerjasama dengan PPL; b. membina petani, kelompok tani bekerjasama dengan PPL; c. menampung dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, kelompok tani serta PPL; d. membuat laporan tertulis bulanan kepada Kepala Dinas Pertanian tentang kehadiran dan pelaksanaan tugas PPL. (3) Kewajiban Camat terhadap kinerja PPL adalah : a. melakukan koordinasi tentang program dan penyuluhan pertanian; b. melakukan koordinasi terhadap pencapaian kinerja PPL; c. mencari solusi yang dihadapi PPL di daerah kerjanya. Pasal 8 (1) Wewenang kelompok tani terhadap PPL adalah memanggil PPL untuk pembinaan secara teknis. (2) Wewenang Kepala Desa terhadap kinerja PPL adalah: a. mengadakan evaluasi terhadap kinerja PPL; b. mengadakan tanggapan hasil kinerja PPL; c. menagadakan koordinasi terhadap kinerja PPL; (3) Wewenang Camat terhadap kinerja PPL adalah: a. mengadakan evaluasi terhadap kinerja PPL; b. mengadakan monitoring terhadap kinerja PPL; c. mengadakan tanggapan atas kinerja PPL; BAB IV MEKANISME DAN METODE PENYULUHAN Pasal 9 Mekanisme pemantauan kinerja PPL dilaksanakan oleh koordinasi BPP yang berada di Kecamatan serta Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) yang berada di Kabupaten secara rutin sesuai dengan jadwal PPL yang telah disampaikan ke BPP atau ke Kabupaten serta melaporkan hasil kinerja PPL 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu kepada atasan yaitu Kepala Dinas Pertanian. Pasal 10 Metode penyuluhan pertanian yaitu : (1) Metode berdasarkan pendekatan perorangan yaitu : a. kunjungan rumah adalah suatu kunjungan terencana yang dilakukan oleh penyuluh kerumah petani; b. kunjungan ke lahan usaha tani adalah suatu kunjungan terencana yang dilakukan oleh penyuluh kelahan usaha tani; c. magang adalah suatu proses belajar mengajar antara petani dimana seseorang petani belajar dari pengalaman kerjanya pada suatu usaha tani dalam keadaan sesungguhnya di lapangan dengan bimbingan petani yang berhasil menjalankan usahanya.
(2) Metode berdasarkan pendekatan kelompok yaitu : a. ceramah yaitu suatu pertemuan untuk menyampaikan informasi sebanyakbanyaknya dalam waktu relatif cepat dan biasanya dilakukan untuk kontak tani, tokoh masyarakat, pemimpin pemuda tani dan demonstrator; b. demonstrasi adalah merupakan penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian; c. kursus tani adalah kursus atau proses belajar mengajar yang khusus di peruntukkan bagi petani dan keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis teratur dan dalam jangka waktu tertentu; d. temu karya adalah pertemuan antar petani untuk bertukar fikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan sesuatu keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan; e. mimbar serasehan adalah merupakan forum konsultasi antar kelompok andalan (KTNA) dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara periode dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan mencapai kesepakatan mengenai hal-hal menyangkut masalah pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani dalam rangka pembangunan pertanian. (3) Metode berdasarkan pendekatan massal yaitu : a. pemutaran film adalah metode penyuluhan dengan menggunakan alat film yang bersefat visual dan massal serta menggambarkan proses suatu kegiatan; b. penyebaran informasi (liptan) adalah penyebaran brosur, folder, leatflet dan majalah adalah metode penyuluhan yang menggunakan brosur, folder, leatflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 4 April 2007 BUPATI PAKPAK BHARAT,
MUGER HERRY I. BERUTU Diudangkan di Salak pada tanggal 5 April 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Drs. GANDI WARTA MANIK, SE, ME Pembina TK I NIP. 010076435
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007 NOMOR
