BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JARINGAN AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang
: a. bahwa penanganan air bersih di Kabupaten Pakpak Bharat belum dapat terlaksana secara maksimal sehingga dipandang perlu membentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat agar fokus menangani penyaluran dan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir ‘a’ diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Pekerjaan Umum;
Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Kabupaten Pakpak (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83); Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 2);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JARINGAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat; 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat; 9. Kepala UPTD adalah Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat; 10. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumbersumber air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah; 11. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya; 12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UPTD JARINGAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Jaringan Air Bersih Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 UPTD Jaringan Air Bersih berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 4 UPTD Jaringan Air Bersih mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalm hal penanganan dan penyaluran jaringan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat. Pasal 5 UPTD Jaringan Air Bersih dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) antara lain : a. Menyusun dan menyempurnakan standar pelaksanaan pengelolaan air bersih lintas Kecamatan, pengelolaan sungai, pengendalian banjir dan penanggulangan masalah kekurangan air bersih; b. Menyusun standar-standar operasi pelayanan di bidang Pengairan operasional konservasi serta pelestarian Air dan Sumber Air; c. Menuyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan (RPJM-T) dalam bidang Pengelolaan Sumber Air pada wilayah sungai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; d. Mengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai, sesuai rencana dan standar yang ditetapkan; e. Melaksanakan pengeloalaan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; g. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan; i. Menyusun rancangan anggaran UPT Dinas dan sekaligus membuat program kerja yang akan dilaksanakan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Organisasi UPTD Jaringan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : (1) Kepala UPT (2) Kepala Subbagian Tata Usaha (3) Kelompok Jabatan Fungsional BAB VI ESELON DAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Eselonisasi Pasal 7 (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b
Bagian Kedua Kepegawaian Pasal 8 (1) Pengisian jabatan pada UPTD Jaringan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang berhubungan dengan jaringan air bersih; (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum; (3) Penempatan staf, Koordinator wilayah serta tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas. BAB V TATA KERJA Pasal 9 UPTD Jaringan Air Bersih dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 10 Kepala UPTD Jaringan Air Bersih berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya di lingkup kerjanya masingmasing. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11 Pembiayaan UPTD Jaringan Air Bersih dalam melaksanakan seluruh kegiatannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Pakpak Bharat dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. Pasal 13 Bagan Struktur Organisasi UPTD Jaringan Air Bersih tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di pada tanggal
Salak 30 Ju
li 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT
Dto
MAKMUR BERASA Diundangkan di Salak pada tanggal 30 J uli
2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Dto
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR .................
Lampiran Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 7 Tahun 2010 Tanggal : 13 April 2010 Tentang : Bagan Struktur Organisasi UPTD Jaringan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD JARINGAN AIR BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PEKERJAAN UMUM
SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KOORDINATOR WILAYAH I
KOORDINATOR WILAYAH II
KOORDINATOR WILAYAH III
KECAMATAN SALAK, PGGS DAN STTU JULU
KECAMATAN TINADA, SIEMPAT RUBE DAN KERAJAAN
KECAMATAN STTU JEHE DAN PAGINDAR
Salak, 13 Maret 2010 BUPATI PAKPAK BHARAT,
MAKMUR BERASA
