BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG REVIEW STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007-2009 BUPATI Menimbang
PAKPAK
B H A R A T,
: a. Bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional harus bersifat
adil,
demokrasi,
terbuka,
partisipatif
dan
terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah yang ada saat ini dapat segera diatasi; b. bahwa untuk menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien, perlu disusun suatu Strategi Daerah Percepatan Pembangunan
Daerah
Tertinggal
(STRADA
PPDT)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007-2009 sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dunia
usaha,
dan
masyarakat)
dalam
melaksanakan pembangunan daerah tertinggal; c. bahwa Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertingga (STRADA PPDT) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007-2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hansundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang…
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan…
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ); 10. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 04/PER/MPDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal; 11. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 001/Kep/MPDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. .
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN REVIEW
BUPATI
PAKPAK
STRATEGI
PEMBANGUNAN
DAERAH
BHARAT
DAERAH
TENTANG
PERCEPATAN
TERTINGGAL
(STRADA
PPDT) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 20072009
Pasal 1 Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal selanjutnya disebut STRADA PPDT, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dasar berbagai pihak (stakeholders) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 2…
Pasal 2 STRADA PPDT sebagaimana dimaksud Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan Daerah
Tertinggal
di
Kabupaten
Pakpak
Bharat
berdasarkan
prinsip-prinsip
pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi. Pasal 3 STRADA PPDT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 STRADA PPDT disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BAB IV
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
BAB V
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VI
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
BAB VII
PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
BAB VIII
SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN TERTINGGAL
BAB IX
KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X
PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN, DAN POLA KEBIJAKAN
BAB XI
PENUTUP Pasal 5
Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007-2009 sebagaimana tersebut pada pasal 4, dapat
dievaluasi
sesuai
dengan
perkembangan
Daerah,
ketersediaan
dana
pembangunan serta situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 7…
Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 5 Nopember 2007 BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
H. MAKMUR BERASA Diundangkan di Salak pada tanggal 7 Nopember 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BAHARAT dto GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARATTAHUN 2007 NOMOR 67
