BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR o [: TAHUN 2006
TENTANG IZIN BELAJAR DAN IZIN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAI'YAI NEGERI SIPIL DAERAH
BUPATI PAKPAK BHARAT Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, kemampuan dan skill SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bhdrat, perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kedinasan atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi; b.
Mengingat :
1.
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" perlu diatur pemberian lzin Belajar dan lzin Tugas Belajar kepada PNS dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
Undang-undang Nomor
10 Tahun 2AA4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4789); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintaha* Daerah (Lembaran Negara Tahun 20CH Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor a$7); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
32 Tahun '1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 30,
6. Peraturan Pemerintah Nomor
Tambahan Lembaran Negara Nomor
fia};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negar,a Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
'$
dl
-2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
g.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 21?,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
l0.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SiPil;
ll.Peraturan Pemerintah Nomor
I
Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
:
Menetapkan
TIIIEII'IUTUSKAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG IZIN BH.A.}AR BAl* IZ}N TI'GAS BELAJAR BAE} PEGAIffA} NEGER} SIPIL DAERAH
BAB I KETENTUAN UiiUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
a. b.
:
Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
c. Bagian Kepegawaian Daerah adalah Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
\
e.
lnstansi adalah Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tempat Pi*S yang bersangkutan melakukan tugas; Pembina Kepegawaian Kabupaten Pakpak Bharat adalah Bupati Pakpak Bharat;
f.
Pegawai
d.
Nqeri Sipil
selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
g. lzin Belajar
adalah lzin yang dikeluarkan oleh Bupati Pakpak Bharat kepada PNS Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka upaya peningkatan pengetahuan dan mutu
SDM aparatur ke jenjang pendidikan lebih tinggi dengan tetap melaksanakan tugas pokok sebagai PNS dan keseluruhannya dengan biaya yang bersangkutan;
Belaiar adalah lzin yang dikeluarkan Bupati Pakpak Bharat kepada PN$ datam iangka upaya peningkatan pengetahuan dan mutu SDM aparatur ke jeniang pendidikan yang iebih tinggi dibebaskan dari pelaksanaan tugas pokok_gebagai irNS selama masa pendidikan dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau APBN sesuai kemampuan keuanganDaerah dan Pusat ; Bantuan Biaya adalah seiumlah uang yang diberikan kepada pemegang lzin Tugas Belajar.
h. lzin Tugas
i.
.
t,
,
-3BAB II
tztN Pasal 2 (1) PNS yang akan melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi (Akademi, Sekolah Tinggi, lnstitut atau Universitas) baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, waiib memperoleh izin dari Bupati. (2) Jenis lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu
:
a. lzin Tugas Belaiar. b. lzin Belajar. BAB III PERSYARATAN iIEiilPEROLEH IZIN
Bagian Pertama SYARAT PENDIDIKAN Pasal 3 PNS yang diperbolehkan memohon izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus telah memiliki ljazah sebagai berikut: a. ljazah S[-TA atau liazah Sarjana P*udalffiorna t[[ unt$k rne+anitttkaft penffikan ke program Sarjana Strata Satu (Sl).
b. ljazah Diploma lV atau liazah Sariana Strata Satu (S1) untuk
melan[utkan
Pendidikan program Strata dua (S2)
c. ljazah Strata dua (S2) untuk melanjutkan
pendidikan ke program Strata tiga (S3).
Bagian Kedua
$yarat Permohonan Pasal 4 (1) Persyaratan memperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (2) sebagai berikut: l. Prosmm Sariane $tnta Satu $11 atau Dioloma ill & lV : 1. Berusia paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan.
2. Berpendidikan tamaUlulus SLTA sederajat untuk program Diploma atau $1. 3. Harus sudah PNS di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat. 4. Displin llmu yang akan diikuti harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
5:
Perguruan Tlnggi ffieri, Perguruan Tinggi Kedinasan, atau Perguruan Tinggt Swasta dengan Fakuttas yang dituju harus terakreditasidengan nilaiminimalC.
6. 7.
Fotocopy Surat Keputusan Pengangrkatan meniadi PNS. Fotocopy $urat Keputusan Pangkat Terakhir.
& Fotocopy lzaiahterakhir-
!l
-4-
9.
Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai 76 sampai dengan 90 (kategori nilai bak).
10.Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dinyatakan oleh Dokter yang dihuniuk Pemerintah Kabupaten.
11"Surat Persetujuan dari Pimpinan UniUPeiabat yang berwenang
di tempat
PNS
bekerja.
ll. Progrym Pasca Sariana (Streita Dua/521.
1. Berusia paling tinggi
40
pennotrcnan
2.
{empat puluh) tahun pada saat
mengajukan
Berlatar belakang pendidikan Diploma M atau 51 untuk program Pasca Sarjana (s2)
3. Harus sudah PNS di Lingkungan Pemkab Pakpak Bharat. 4- Di$iplin llrnu yang akan diikuti harus sesuai dengan kebutuhan
Pemerintah
Kabupaten.
5. Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang dituju harus terakreditasi.
6. Fotocopy Surat Keputusan 7. Fotocopy Surat Keputusan
Pengangkatan menjadi PNS. Pangkat Terakhir.
L
Fotocopy ljazah terakhir.
9.
Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata serendah rendahnya baik.
10.Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dinyatakan oleh Dokter Pefiguri Kesehatan Pemerintah.
11.Surat Persetujuan dari Pimpinan UniUPejabat yang berwenang di tempat PNS bekerja. lU- Prognm Pasga, Sariana (St,,arta Tiqa/531.
1. Berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat
mengajukan
permohonan
2. Berlatar belakang pendidikan Pasca Sarjana (S2). 3. Ffarus suffir PNS dtlingkungnn Pernkab Heak Blrarat 4. Disiplin llmu yang akan diikuti harus sesuai dengan kebutuhan
Pemerintah
Kabupaten-
5. Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang dituiu harus terakreditasi.
6. 7. 8. 9.
Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan meniadi PNS. Fotocopy $urat Keputusan Pangkat Terakhir.
Fotompy ljazah terakhir. Fotocopy DP-3, 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata serendah rendahnya
ffi.
10.Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dinyatakan oleh Dokter Penguji Kesehatan Pemerintah.
11.Surat Persetujuan dari Pimpinan UniUPejabat yang berwenang di tempat PNS bekerja.
,r,
-5BAB IV IAT;A CARA IIIEIIilPEROLEH TZM Pasal 5
(1)
Tata cara memperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, sebagai berikut :
2 ayal
(2
?. Mengnffiaft Surat Mronan yang ditulis pada Kertas Seget atatl Kertas bermateraicukup yang ditujukan kepada Bupati Pakpak Bharat Up. Kepala Bagian Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 4 ayat (t).
b.
Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan:
a, memuat dan
dilengkapi
'1. Jenis Surat lzin yang dimohon.
2. 3. 4.
Surat Pernyataan tentang Sumber Pernbiayaan. Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit. Surat Penryataan
tiffi rnengrganggu pelaksanaan
tugas pokok sebagai PNS.
5. Surat Pemyataan tidak menuntut Penyesuaian ljazah apabila formasi tidak memungkinkan.
-uz'
c. d.
(2)
Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan b wajib dikembalikan dengan alasan yang jelas kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari keria sejak diterima lzin Belajar sudah harus dikeknrkan;
Tata Cara memperoleh lzin Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf , sebagai berikut
a.
:
Mengajukan Surat Pernohonan yang ditulis pada kertas segel atau kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Pakpak Bharat Up.Kepala Bagian Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal A ayat(21.
b. Pennohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat dan dilengkapi dengan:
1.
,/1
Jenis Surat lzin yang dimohon.
2. Surat Pernyataan tentang Sumber Pembiayaan. 3. Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit. 4. Surat Penyerahan Pelaksanaan Tugas" 5. Surat Pernyataan tentang kesediaan mengembalikan biaya yang
sudah
diterima apabila program perkuliahan tidak selesaitepat waktu.
c. Permohonan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan b wajib dikembalikan dengan alasan yang jelas kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.
d.
Permohonan yang memenuhi persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima diterima lzin Belaiar sudah harus dikelua*an.
,,rf
-6BAB V PEMBIAYAAN
Bagian Perhma Pasal 6
(1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh lzin Tugas Belajar, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pembiayaannya dapat dibantu melalui Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah, Anggaran Pendapatan Negara atau Pihak ke- 3 (ketiga) lainnya.
(2|
Besarnya bantuan biaya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap
(3)
tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pakpak Bharat. Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh bantuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1I, pada saat akhir rnas* perkuliahanAamat waiib rnenyarnpakan 1 (satu) set skripsi atau tesis kepada Bupati Up. Kepala Bagian Kepegawaian Daerah.
BesarnYa BiaYa
a' -j
Pasal 7 Pegawai Negeri $ipilyang memperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) huruf a, untuk setiap jenjang Pendidikan, Pembiayaan seluruhnya ditanggung sendiri/Swadana.
Bagian Kedua Tata Gara liemperoleh Biaya lzin Tugae Belaiar Pasal 8
Tata Cara memperoleh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan biaya Pendidikan kepada Bupati Pakpak Bharat melalui
i,) \- b.
Kepala Bagian Kepegawaian Daerah dengan melampirkan lzin Tugas Belaiar.
Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a apabila ditampung dalam APBD dapat dibayarkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian Daerah melalui Pemegang Kas atau Bendahara pada Bagian Kepegawaian Daerah.
I.AiiANYA PEHDIDIKAN Pasal 9
(1)
Masa perkuliahan ljin Tugas Belajar dan liin Belajar untuk masing-masing program ayat (2) huruf b sebagai berikut : Pendidikan sebagaimana Pasal
2
a.
Latar BelakangrPenffiikan Sariana MuddDiploma lll'untuk rnemperoleh
1) D-lV paling lama : 01 Tahun 06 Bulan. 2I S-t pating farna :02 Tahun S6 Butan
b.
Latar Belakang Pendidikan D-lV, untuk memperoleh
-
S-f paling lama : Ot Tahun 06 Bulan
c. Latar Belakang
d.
Pendidikan S-1 untuk memperoleh
S-2 paling lama : OZ Tahun O6 Bufan
Latar Belakang Pendidikan
-
:
$2
S-3 palinglama : 03 Tahun
untuk memperoleh
:
:
:
'l.rti
-7
(2)
-
Tenggang waktu untuk masing-masing program masa perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi yang sakit berdasarkan Bukti Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah.
BAB VI PENYESUAIAN IJAZAH Pasal 10
(1) PNS pemegang lzin sebagaimana dimaksud
(2,
dalam Pasal
2 ayat (2) huruf a,
yang pangkatnya masih dibawah Penghargaan terhadap ljazah yang baru diperoleh tersebut usul Penyesuaian ljazah dapat dipertimbangkan oleh Tim Penyesuaian ljazah. PNS pemegang lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21, setelah menyele$aikan Program Pendidikan, wajib melaporkan kepada Bupati selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah diwisuda atau tamat.
(3) Pencantuman Gelar Kesarianaan PNS Pemegang lzin sebagaimana Pasal 2 ayat {2) dapat diusulkan pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya. BAB VII
SANKSI Pasal 1{ PNS pemegang lzin Tugas Belajar yang menerima bantuan blaya dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat tetapi tidak menyelesaikan program Pendidikan selama waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dikenakan sanksi Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala.
BAB VIII
KErENrujI
)
PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka lzin yang sudah diterbitkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku.
BAB IX PENUTUP
Pasal {3
Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai petunjuk yang bersifat teknis akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Bagian Kepegawaian Daerah.
t'- rr. 1'r' F
-8-
Pasal {4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan diSalak Pada
tanggal
q J vNt
2006
BUPATI PAKPAK BHARAT
IT.MUGER
Diundangkan di$alak Pada
tanggal 9 J UNI
2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
/fit,4 Drs.GANDl WARTHA ilANIK,SE.ME. PEIIIBINA TK.I
,1
HlP.0100764i!5 BERITA DAERAH KABUPATE]II PAKPAK BHARAT TAHUN 2006 NOMOR O6
