BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR
t3
TENTANG
U$AHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang. a. bahwa untuk membina dan memberdayakan kepariwisataan di daerah, perlu dilakukan pengaturan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", dipandang perlu mengatur usaha rekreasi dan hiburan umum dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3406); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50a9); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 7. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70 I PW.105 / MPPT.8S tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3 / PW.003 / MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi; 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakpak Bharat Nomor 59); 10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 1.
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
ll.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3). MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA REKREASI DAN
HIBURAN
UMUM
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pakpak Bharat. 3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan selanjutnya disebut DISBUDPARHUBMANSIH adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Kepala -DISBUDPARHUBMANSIH adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis. B. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. 9. Usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas rekreasi dan hiburan umum. 10. Pengusaha rekreasi dan hiburan umum yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rekreasi dan hiburan umum. 11.Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. l2.Gelanggang renang adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. l3.Pemandian alam adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air, air panas atau air terjun sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. 14 Padang golf adalah usaha yang menyediakan tempat fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 15.Kolam renang adalah usaha yang hanya menyediakan fasilitas kolam renang untuk masyarakat sebagai usaha pokok. 16.Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. :
lT.Gelanggang bermain dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. lB.Gelanggang bola gelinding (bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 19. Rumah billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan untuk menyanyi yang diiringi dengan alat musik disertai penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 21. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum 22.Sarana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air'maupun udara, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 23. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum. 24.Panli pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 25. Pusat/pasar seni dan pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan atau karya seni. 26. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukkan karya seni fantastis. 2T.f eaterlpanggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 28.Teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan pentas seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 29.Teater satwa dan pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan untuk mempertunjukkan permainan dan ketangkasan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 30. Fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas, peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi di air dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 31. Pusat kebugaran atau health center adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan latihan kesegaran jasmani dan rohani sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 32. Pertunjukan temporer adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 33.Bazaar adalah pasar untuk pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan dan sebagainyra. 34. Persetujuan prinsip adalah persetujuan irang diberikan Kepala DISBUDPARHUBMANSIH kepada pengusaha untuk dapat mendirikan usaha rekreasi dan hiburan umum.
20. Karaoke/kafe adalah
BAB II RUANG LINGKUP USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM Pasal 2 Ruang lingkup usaha rekreasi dan hiburan umum adalah:
a. taman rekreasi; b. gelanggang renang;
c. pemandian alam; d. padang golf;
'
e.
kolam renang; kolam pemancingan; g. gelanggang permainan dan ketangkasan; h. gelanggang bola gelinding (bowling); i. rumah billiard; j. karaoke/kafe; k. bioskop; l. sarana dan fasilitas olah raga', m. diskotik; n. panti pijat; o. mandi uap; p. pusat pasar seni dan pameran; q dunia fantasi; t. teater panggung terbuka; s. teater panggung tertutup; t. teater satwa dan pentas pertunjukan satwa; u. fasilitas wisata tirta dan rekreasi air; v. pusat kebugaran atau health center; w. pertunjukan temporer; x. bazaar.
f.
pasal
3
(1)Tempat rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j, m dan o hanya dapat dilaksanakan apabila merupakan satu kesatuan dalam usaha hotel dan penginapan. (2) Untuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, i dan n harus berjarak sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer dari lokasi sekolah, tempat-tempat ibadah. (3) Untuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf x kegiatan dan tempatnya dapat bersifat permanen atau temporer.
BAB _
III
PE-RIZINAN
Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip Pasal 4
/\
(1)Pengusaha yang akan mendirikan atau memperluas usaha rekreasi dan hiburan umum harus terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip dari Bupati melalui Kepala DISBUDPARHUBMANSIH. (2) Permohonan persetujuan prinsip dapat diperoleh apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha rekreasi dan hiburan umum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi atau identitas diri; b. fotokopi akta pendirian badan usaha; c. rencana pembangunan dan studi kelayakan; (3) Persetujuan prinsip tidak dapat dipindahtangankan (4) Persetujuan prinsip selesai paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar. (5) Persetujuan prinsip untuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, l, j, k, l, m, n, o, p, Q, r", s, t, u, v dan huruf x yang tempat dan kegiatannya perrnanen berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (6) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya persetujuan prinsip, pengusaha belum memulai pembangunan maka persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang. (7) Persetujuan prinsip untuk usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf w dan huruf x yang tempat dan kegiatannya temporei berlaku selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali.
C
d
mencegah penggunaan tempat usaha darr kegiatan- kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan memasang tarif tanda masuk pada tempat yang lelas dan nrudah dilthat oleh tarl.ru
memberikan laporan perkenrbangan kegratan usaha kepada Kepala DISBUDPARHUBMANSIH setrap tahun palrng larnbat pada bulan kedtra tahun berrkutnya, mengasuransrkan pengguna Jasa yang mernanfaatkan usaha rekreasr dan hiburan urrum
Pasal 10 ('1)Pengusaha harus menaati perizinan kerja keselamatan kerja dan laminan sosral tenaga kerla sesuai peraturan perundang-urrdangan yang berlaku (2) Pengusaha walrb menrngkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan
Bagian Kedua Hak
Pasal
11
Pengusaha berhak: a memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan usahanya; b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimrliki; c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan usahanya sesual izin yang dimilikr
BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 12
(1)Pembinaan terhadap usaha rekreasr dan hibr-rran umum drlakukan oleh BLrpatr nrelalLrr DISBUDPARHUBMANSIH dan dapat bekerjasama dengan instansi terkart (2) Bupati melalur DISBUDPARHUBMANSIH" dapat merninta laporan rnengenar yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 13
(1)Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum Kepala DISBUDPARHUBMANSIH melakukan koordinasi secara berkala dengan instasi terkait dan tokoh masyarakat. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan (3) Dr;BUDPARHUBMANSIH dapat melakukan pemeriksaan diternpat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap kondisi usaha dan persyaratan secara teknis
Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 14 (1
) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta
dalam
membantu upaya pengawasan dan pengenclalian terhadap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada rnstansi yang berwenang apabria mengetahuri adanya pelanggaran kegiatan usaha rekreasr dan hiburan umum (3) Pemerintah daerah dan atau rnstansr lain yang berwenang wa1ib memberikan larninan keamanan dan perlrndutrqan kepacla pelaoor sebargaimana dimaksud pada ayat ()1
prinsip, pengusaha belum memulai kegiatan maka persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang.
(8)- Apabila setelah lewat waktu
'
1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan
Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Persetujuan Prinsip Pasal 5 Tata cara memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: (1) pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM; iZl Apabila pengurusan dikuasakan maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang
bermateiai cukup
(3)
(4) (S)
(6i
dan
ditandatangani
oleh pemilik atau pengurus atau
penanggungjawab usaha. 'formutii peimohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkaP 3 (tiga). petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon; Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkqg permohonan untuk dilengkapi dan dapat diajukan kembali setelah diperbaiki dan atau dilengkapi. Berkas yang dinyatakan tengkap dan benar akan diproses tebih lanjut dengan membuat (satu) rangkap ke menyerahkan penerimaan berkas
resi
1
dan
DISBUDPARHUBMANSIH; (7) Tim teknis melakukan peninjauan lapangan untuk mengecek kelayakan izin usaha dan menerbitkan berita acara pemeriksaan lapangan paling lama2 (dua) hari kerja. (B) $etelah melalui pertimbangan Kepala DISBUDPARHUBMANSIH menerbitkan persetujuan prinsip paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan lapangan diterbitkan. (g) Apabiia setelah melakukan pertimbangan Kepala DISBUDPARHUBMANSIH tidak menyetujui pemberian persetujuan prinsip maka Kepala DISBUDPARHUBMANSIH wajib membuat laporan kepada Bupati melalui KP2SP-PM tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan berkas diterima dari KP2SP-PM dan paling lama 9 (sembilan) hari kerja KP2SP-PM menyampaikan surat penolakan kepada pemohon. (10) Tata cara untuk mendapatkan perpanjangan persetujuan prinsip sama dengan tata cara mengurus persetujuan prinsip baru serta melampirkan persetujuan prinsip yang lama.
Bagian Ketiga lzin Usaha Pasal 6 (1) Pengusaha yang akan mengoperasikan usaha rekreasi dan hiburan umum harus terlebih dahulu memiliki izin usaha dari Bupati melalui KP2SP-PM. (2) Permohonan izin usaha dapat diperoleh apabila pimpinan atau penanggungjawab,usaha rekreasi dan hiburan umum mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotokopi identitas diri; b. fotokopi persetujuan PrinsiP; c, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. fotokopi izin gangguan (HO); e. dokumen pengelolaan lingkungan. (3) Persyaratan pendaftaran ulang: a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b. fotokopi identitas diri; c. izin usaha yang asli, (4) Persyaratan penggantian izin usaha karena rusak: a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; b. fotokopi identitas diri; c. fotokopi izin usaha yang rusak, d. dokumen pendukung lainnya. (5) Persyaratan penggantian izin usaha karena hilang: a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM; 5
'
b.
c. d.
fotokopi identitas diri; surat keterangan hilang dari pihak berwajib dokumen pendukung lainnya.
;
(6) Persyaratan perubahan izin sama dengan persyaratan izin usaha baru dengan melampirkan izin aslinya. (7) lzin usaha tidak dapat dipindahtangankan. (8) lzin usaha rekreasi dan hiburan umum masih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ffi, fl, o, P, Q, r, s, t, u, v dan huruf x yang kegiatan dan tempatnya permanen berlaku selama masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. (g) lzin usaha rekeasi dan hiburan umum masih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf v dan huruf x yang kegiatan dan tempatnya temporer berlaku selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
Pasal 7 (1) Usaha rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara lndonesia yang dapat berbentuk usaha perorangan atau badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Usaha rekeasi dan hiburan umum yang modalnya patungan antara Warga Negara lndonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas
(Pn. \,
Bagian Keempat Tata Cara Memperoleh lzin Usaha Pasal 8 Tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati iniadalah sebagai berikut : (1) Pemohon mengambil dan mengisiformulir yang telah disediakan oleh KP2SP-PM; (2) Apabila pengurusan izin dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha. (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga). (4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon; (5) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi. (6) Berkas yang dinyatakan telah lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas, {7) Berkas akan dipelajari oleh petugas dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan dan selesai paling lama 2 (dua) hari kerja. (8) KP2SP-PM menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar. (9) Apabila permohonan izin usaha belum memenuhi persyaratan, maka KP2SP-PM akan menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar. (10) Perubahan, pendaftaran ulang izin usaha selesai paling lama 3 (tigai hari kerja. (11) Pengurusan penggantian izin usaha karena rusak atau hilang selesai paling lama 2 (dua) hari.
BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Kesatu Kewajiban Pasal
I
Pengusaha berkewajiban:
a.
mengadakan pembukuan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
'
b.
c.
d. e.
mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan- kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan; memasang tarif tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh tamu; memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala DISBUDPARHUBMANSIH setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya; mengasuransikan pengg:una jasa yang memanfaatkan usaha rekreasi dan hiburan umum. Pasal 10
(1)Pengusaha harus menaati perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengusaha wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan. Bagian Kedua Hak
Pasal
11
Pengusaha berhak: memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan usahanya; menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki; c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki.
z'-\ a. b.
BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 12
(1)Pembinaan terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum dilakukan oleh Bupati melalui DISBUDPARHUBMANSIH dan dapat bekerjasarna dengan instansi terkait. (2) Bupati melalui DISBUDPARHUBMANSIH dapat meminta laporan mengenai yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha. Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 13
(1)Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum Kepala DISBUDPARHUBMANSIH melakukan koordinasi secara berkala dengan instasi terkait dan tokoh masyarakat. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) DISBUDPARHUBMANSIH dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap kondisi usaha dan persyaratan secara teknis.
Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 14
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha rekeAsi dan hiburan umum.
(2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum. (3) Pemerintah daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1)Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha. (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dlberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (3) Khusus untuk izin usaha rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf w dan x yang tempat dan kegiatannya temporer, pencabutan izin usaha dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari kerja. (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KP2SP-PM. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16
(1)lzin usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah dikeluarkan oleh pejabat
yang benrvenang dlnyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Bupati ini. (2) Pemilik usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan perizinan berdasarkan Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN. PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini
dengan penempatannya dalam tserita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal !- &o1,ertbvr
aott
BUPATI PAKPAK BHARAT,
O YOLANDO BERUTU
REMI
Diundangkan di Salak pada tanggal Z 'aL.o&nb,-- 7ou SE
DAERAH
KAB
PAKPAK BHARAT,
SINAMO DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 201 NoMoR lr?ty
1
