Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

Jurnal POLITEIA|Vol.9|No.1|Januari 2017 Dwi Ayu Rafita Sihombing, Heri Kusmanto

ISSN: 0216-9290

Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015

Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015 DWI AYU RAFITA SIHOMBING1, HERI KUSMANTO2 1

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email: [email protected] 2 Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email: [email protected]

Diterima tanggal 1 Agustus 2016/Disetujui tanggal 25November 2016 The government Pakpak Bharat (2010-2015) has been running for four years. There are many programs and strategies that create better development conditions.This study describes the political development in the Pakpak bharat Regency. The focus is to discuss the orientation or development policy objectives in the government Pakpak Bharat 2010-2015. This study found there are five things that the main orientation of development in Pakpak Barat regency, namely in the areas of infrastructure, education; health; the field of economy; and the bureaucracy.Improving human resources is one focus of the government's work, namely by increasing the development budget of education, as well as other programs that improve the level of education.In the health sector, there is an increase in hospital facilities, community health centers, health care centers maid, Posyandu and polindes.The study used the approach to political development. This study method is descriptive. Collecting data with depth interview. Analysis of data using qualitative analysis. Keywords: Political development, public policy, public mobility.

Pendahuluan Politik pembangunan adalah suatu terminologi yang merupakan gabungan antara konsep politik dan pembangunan. Politik pembangunan adalah sebuah upaya, langkah atau strategi yang dilaksanakan oleh suatu bangsa guna mewujudkan cita-cita yang ingin diraihnya, sesuai dengan nilai-nilai idealisme, nasionalisme dan patriotisme yang dikandungnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 perubahan sangat mendasar dalam pelaksanaan pe-

merintahan daerah. Secara garis besar, perubahan yang paling tampak adalah terjadinya pergeseran-pergeseran kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksi utama yakni politik, ekonomi, serta sosial dan budaya1. Dibidang politik, karena otonomi daerah adalah hasil 1

Pangihutan Sirumapea,Pemekaran Dan Munculnya Elit Politik Lokal di Kabupaten Samosir, (Medan: Tesis Studi Pengembangan Pasca Sarjana USU, 2007), hal. 24-25.

39


buah dari kebijakan desentralisasi dan demoktarisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnyakepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat asas pertanggungjawaban publik. Otonomi daerah juga berarti memberi kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karir politik dan administratif yang kompetitif serta mengembangkan sistem managemen pemerintahan yang baik. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan sekitarnya. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Fokus dari pelaksanaan Otonomi daerah atau pemekaran daerah merupakan cara supaya sebuah daerah dapat melaksanakan kemajuan dan perubahan terutama untuk mewujudkan pembangunan, hal ini dianggap benar oleh salah satu kabubaten baru di Provinsi Sumatera Utara yakni kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten hasil pemekaran ditahun 2003 sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebelumnya, Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten yang bergabung dengan Kabupaten Dairi. Hampir 90 persen penduduk di wilayah Pakpak Bharat beretnis Pakpak. Berbeda dengan kabupaten induknya

40

ISSN: 0216-9290


yang dihuni bermacam-macam suku, seperti Pakpak, batak Toba, Mandailing, Nias, Karo, Melayu, Angkola, dan simalungun serta suku lainnya. Hal ini menjadi salah satu pendorong wilayah Pakpak untuk memekarkan diri. Kabupaten ini membentuk sistem pemerintahannya sendiri, dengan harapan dapat mengoptimalisasikan segala potensi, percepatan pembangunan fisik dan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah yang kesemuanya itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta dapat mengatur pembangunan masyarakat dan daerah. Berpisahnya kabupaten ini karena adanya keinginan masyarakat Pakpak yang merasakan adanya ketidakadilan dan ketertinggalan didaerah mereka dibandingkan dengan daerah lain. Kelahiran kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat juga sebagai sebuah rasa kekecewaan masyarakat etnik Pakpak terhadap etnik Toba yang mendominasi sektor politik, ekonomi, dan birokrasi ditanah ulayat mereka (etnik Pakpak) dalam rentan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu etnik Pakpak merasa menjadi orang asing di negeri sendiri, menjadi penonton di negeri sendiri, dan menjadi warga negara kelas dua di tanah sendiri2. Pendekatan dan Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan pembangunan politik. Fokus penelitian ini pada orientasi atau arah kebijakan pembangunan di pemerintahan Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Metode penelitian ini bersifat dekriptif. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Orientasi Kebijakan Pakpak Bharat

Pembangunan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya program pembangunan sedang digalakkan di segala bidang.Pembangunan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di dunia, karena dengan membangun baik secara jasmani 2

Bungaran Antonius dkk., DampakOtonomi Daerah di Indonesia, MerangkaiSejarahPolitik dan Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: YayasanPustakaObor Indonesia, 2013), hal. 110.


maupun rohani, manusia dapat memperbaiki kualitas hidupnya menuju ke arah yang lebih baik.Adapun hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup : 1. Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan. 2. Kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan. 3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial3 Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32Tahun 2004 telah membawa berbagai perubahan yang mendasar, termasuk dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan ukuran dari setiap kegiatannya. Tertulis dalam pasal 1 butir 3 dan 5 bahwa “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Baik kabupaten, kotamadya bahkan provinsi memiliki strategi dan gambaran bagaimana bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Bentuk dan gambaran ini dikenal dengan rencana maupun rancangan kerja pemerintah daerah untuk setiap tahun dan rencana maupun rancangan kerja jangka menengah untuk setiap periode kepemimpinan seorang kepala daerah yakni lima tahun. Pembangunan daerah diperlukan agar dapat memajukan daerah tersebut dan mampu bersaing dengan daerah lain baik dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, partisipasi masyarakat dan kehidupan politik. Perencanaan pembangunan didaerah sayangnya terkadang tidak tepat sasaran karna tidak memperhatikan sumberdaya yang ada pada daerahnya dan kebutuhan masyarakatnya. Akibatnya implementasi kebijakan atau rencana pembangunan tersebut tidak optimal diakibatkan juga oleh kurangnya sinergi dari 3

ISSN: 0216-9290


Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 3.

masyarakat itu sendiri terhadap pemerintah daerah. Pakpak Bharat sebagai sebuah kabupaten baru tentunya memiliki arah atau orintasi pembangunannya yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan jajarannya, adapun yang menjadi strateginya untuk mencapai sasaran terwujudnya pemerintahan yang profesional dan fasilitatif, serta peningkatan nyata kualitas pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat adalah : 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan sebagai aparatur yang berintegritas tinggi. 2. Peningkatan dan pemantapan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya peran ekonomi pedesaan dan pendapatan masyarakat yang dipacu peningkatan daya saing produk-produk unggulan: 1. Peningkatan dan percepatan pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan daerah Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sosial, jasmani, dan rohani manusia Pakpak Bharat : 1. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat. 2. Peningkatan iman dan ketaqwaan masyarakat. 3. Peningkatan harmonisasi hubungan antar golongan, antar kelompok, dan antar pemeluk agama. 4. Penghayatan dan pelestarian budaya Pakpak. Untuk melaksanakan agenda mewujudkan pemerintahan yang profesional dan fasilitatif Pakpak Bharat mengarahkan kebijakannya pada: 1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan, tanggap dan partisipatif. 2. Melaksanakan re-inventing (pengembangan wawasan dan spirit kewirausahaan) aparatur pemerintahan.

41


3. 4.

5.

6. 7.

8. 9.

Pembinaan aparatur pemerintah menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Menggali dan mengembangkan nilainilai luhur budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Peningkatan kapasitas pengelolaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan dan pelayanan umum.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian dari RPJPD tahap pertama, maka sebagai lanjutan, RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat tahap kedua (2011-2016) menitikberatkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 7.21 persen, dan pendapatan perkapita akhir tahun periode lima tahun kedua mencapai Rp. 9.684.142 dengan kondisi yang merata. Sistem ekonomi kerakyatan yang dikembangkan dengan bertumpu pada mekanisme memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja serta perlakuan yang yang adil bagi seluruh masyarakat. Maka ditempuh strategi mempercepat perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama usaha kerajinan rumah tangga, usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Mengembangkan lebih intensif dan lebih profesional iklim investasi diberbagai sektor ekonomi dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk bidang Administrasi Umum Pemerintahan, pembangunan diarahkan pada upaya pengembangan kehidupan yang layak berda-

42

ISSN: 0216-9290


sarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, menumbuhkembangkan usaha dan kreatifitas masyarakat.Selain itu, mengembangkan bantuan fasilitas dari pemerintah secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi usaha. Untuk itu ditempuh srategi peningkatan profesionalisme sistem kerja dan akuntabilitas Aparatur Pemerintah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem, struktur dan pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan; peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Untuk bidang Pertanian, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas, pangan dan pengairan; menyediakan kebutuhan pokok terutama pangan rakyat yang kurang mampu; mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapatan petani; mengembangkan dan meningkatkan teknologi agroindustri serta peningkatan wawasan para petani melalui publikasi metoda-metoda maupun paketpaket usaha pertanian. Untuk itu, maka ditempuh strategi pengembangan produkproduk unggulan berbasis sumberdaya alam yang potensial, mengembangkan lembaga ekonomi pertanian dan jaringan bisnis yang bergerak pada subsistem agribisnis hulu dan hilir. Sadar bahwa pembangunan daerah dalam era desentralisasi dewasa ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan, demokratis, berdaya saing dan maju. Oleh karena itu pembangunan masyarakat harus ditempatkan sebagai fokus utama dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, baik melalui pengembangan pelayanan dalam berbagai segi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi maupun melalui dukungan pembangunan fisik non fisik lain-


ISSN: 0216-9290


nya.Artinya, pada akhirnya keberhasilan pembangunan itu tidak semata-mata dilihat dari aspek pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi melainkan juga sejauh mana Pemerintah mampu menciptakan kondisi masyarakat yang hidup dengan layak dan mampu meningkatkan taraf hidupnya secara berkesinambungan. Maka pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat diarahkan untuk mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu guna mengaktualisasikan kebijakan otonomi yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan pengamatan cermat dan hasil kalkulasi, potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Sosial lainnya termasuk sumber daya budaya Pakpak adalah sumber daya pembangunan yang berkemampuan sebagai faktor pendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat melalui pengelolaan yang baik, efektif dan integral serta pemanfaatan secara harmonis seluruh potensi sumber daya yang disebutkan diatas, diharapkan dalam kurun waktu relatif tidak lama keinginan mensejahterakan masyarakat Pakpak Bharat akan menjadi kenyataan. Untuk itu, harus melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi lokal seoptimal mungkin dengan kreatif, inovatif dan produktif dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, didalam menyusun kebijakan pembangunan daerah sangat memperhatikan potensi yang layak dikembangkan untuk menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sejalan dengan itu pemerintah Pakpak Bharat menuangkan kebijakan yang akan dikerjakan dalam 5 tahun kedepan dengan visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat Yang Sejahtera Serta Kepemimpinan Yang Adil Dan Demokratis Didukung Pemerintahan Yang Profesional Yang Berfokus Kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Sumberdaya Manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Serta Kesehatan Dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya Pakpak Dan Agama. Kepemimpinan yang adil dan demokratis, pemerintahan yang profesional dan masyarakat yang sejahtera dimaksudkan bahwa dian-

tara ketiga komponen strategis diupayakan terjadi sinergitas dan masing masing harus menyadari peran, hak dan kewajibannya secara proporsional dan harmonis. Ketiga komponen strategis tersebut harus dilandasi kesadaran akan kesetaraan dan berdiri pada posisi yang proporsional dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang nduma (Sejahtera). Masyarakat yang nduma (sejahtera) adalah masyarakat yang kita cita-citakan bersama yaitu masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya. Bappeda sebagai instansi perencana pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah terpilih sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir 20102015, Melalui fungsi koordinasinya, Bappeda berkoordinasi terhadap seluruh SKPD untuk menyamakan persepsi agar program dan kegiatan yang direncakan kesemuanya mengarah terhadap pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan Pembangunan di Pemerintahan Pakpak Bharat Tahun 2010-2015 Periode pemerintahan 2010-2015 pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah berjalan selama empat tahun dan memasuki tahun terakhir. Banyak yang telah dikerjakan dari berbagai program dan strategi kerja yang diharapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih baik dengan perencanaan yang terarah, efektif dan evisien. Ada beberapa hal yang menjadi orientasi atau arah kebijakan pembangunan di pemerintahan Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Pertama, pembangunan di bidang infrastruktur. Kabupaten Pakpak Bharat ialah mengutamakan peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti contohnya pada kebijakan pembangunan jalan lintas Pakpak BharatAceh, jalan Pakpak Bharat- Humbang dan yang lainnya. Hal ini juga dikatakan Paul L Padang (wawancara di Kantor Bappeda Pakpak Bharat) bahwa: “Pembangunan infrastruktur Kabupaten Pakpak Bharat memang sudah selesai dilaksanakan, namun

43


sekarang yang sedang dikerjakan infrastruktur jalan yang strategis seperti pembukaan akses jalan lintas Pakpak Bharat-Aceh, jalan Pakpak Bharat- Humbang. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan percepatan pembangunan, agar nantinya memudahkan wilayah/ kabupaten lain mengakses keluar masuk kabupaten ini.”4

Infrastruktur merupakan hal yang sangat menunjang bagi berjalannya semua kegiatan. Jalan merupakan suatu prasarana yang sangat penting dalam memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian di suatu daerah. Pembangunan jalan dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain. Pada tahun 2010 jumlah keseluruhan infrastruktur panjang jalan Kabupaten Pakpak Bharat ialah 580 Km, ditahun 2011 jumlah keseluruhan panjang jalan bertambah menjadi 660 km, dan ditahun 2012 mencapai 673 Km, dan di tahun 2013 meningkat menjadi 713 Km. Bukti nyata pada kepemimpinan bupati terpilih 20102015 untuk pembangunan infrastruktur, banyak pembukaan jalan salah satunya LaganSibagandir yang menghubungkan Kecamatan Salak dan Kecamatan Pagindar yang selama ini kondisinya terisolasi. Sarana pendukung lainnya terus diupayakan oleh pemerintah daerah Kabuten Pakpak Bharat yaitu mengupayakan perbaikan dan perbaikan sektor pendukung jalan seperti pertambahan jumlah jembatan dan pemeliharaan jembatan karena letak geografis Pakpak Bharat yang menyebabkan daerah ini memiliki banyak sungai dan kontur pegunungan. Pembangunan jalan merupakan suatu cara untuk memudahkan mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain dan memperlancar arus lalu lintas dari suatu daerah kedaerah lain. Pembangunan jalan merupakan fokus utama dalam rancangan kerja tahunan dan rancangan jangka menengah Kabupaten Pakpak Bharat, karena itu sektor pembangunan infrastruktur berada pada lima besar bidang pembangunan yang di utamakan. Kesemuanya itu bertujuan untuk melaksanakan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu misi meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4

Wawancara dengan Paul L Padang, (Staff Ahli Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) pada Tanggal 2 Oktober 2014, Pukul 11.30 WIB.

44

ISSN: 0216-9290


Kedua, pembangunan di bidang pendidikan. Berbeda dengan kepemimpinan Bupati periode 2005 - 2010 yang mana fokus pembangunan utamanya adalah pada peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan akses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah saat itu.Program ini cukup bermanfaat bagi masyarakat Pakpak Bharat dimana dengan program ini adanya sekolah gratis sampai tingkat sekolah menengah. Namun program ini tidak begitu saja ditinggal oleh kepemimpinan Bupati periode 2010-2015, seperti yang dikatakan oleh Paul L Padang (wawancara di kantor Bappeda Pakpak Bharat) bahwa: “Program pendidikan pada kepemimpinan Bupati periode 2010-2015 ditingkatkan dengan pemberian sekolah gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga menengah umum, selain itu untuk lebih meningkatkan pendidikan diberikannya beasiswa gratis pada siswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Dan hal yang lebih membuktikan dengan seriusnya kabupaten ini meningkatkan sumberdaya manusianya melalui pendidikan yaitu dengan adanya bus antar sekolah gratis.”5

Keseriusan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam meningkatkan pendidikan bagi masyarakatnya tidak tanggung-tanggung, jumlah anggaran pendidikan dicanangkan 20 persen dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat. Tabel memperlihatkan jumlah anggaran kinerja pembangunan disektor pendidikan. Dalam pencapaian visi misi di sektor pendidikan bukanlah hal yang mudah dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat meskipun anggaran dicanangkan 20 persen dari APBD belum mampu menjangkau pendidikan masyarakat sampai kepada tingkat menengah yang terdapat di Pagindar dan sarana pendidikan di Sitelu Urang Julu. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 terdapat 41 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan 5 Taman Kanak-kanak. Kabupaten Pakpak Bharat memiliki 59 Sekolah Dasar, 26 Sekolah Menengah Pertama, dan 6 Sekolah Menengah Atas. Sedangkan sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama pada tahun 2012 terdapat 11 Madrasah Ibtidiyah, 4 Madrasah Tsanawiyah, dan 1 Madrasah Al5



ISSN: 0216-9290


liyah. Pada tahun 2012, bertambah 1 sekolah dasar dan 2 sekolah menengah Pertama, dan tahun 2013 bertambah 1Sekolah Menengah Pertama. Ketiga, pembangunan di bidang ekonomi. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi andalan perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat. Sektor pertanian didominasi oleh petani padi sawah, dan sektor perkebunan didominasi oleh tanaman holtikultura, gambir, buah-buahan, kopi dan sebaginya.Namun yang menjadi sektor unggulan adalah dan yang menjadi bidang utama pendukung perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor pertanian padi. Pada tahun 2014 tema pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah penguatan ekonomi masyarakat menuju kininduma. Diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pakpak Bharat. Anggaran perekonomian di kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010 Rp 16.780.766.400. Tahun 2011 Rp 24.873.447.00. Tahun 2012 Rp 15.851.145. 809.Pada tahun 2012, jumlah anggaran Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 312.137.970.072,-, menurun 4,82 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 327.950.901.851,85,-. Jumlah APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 ini lebih kecil daripada Perhitungan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar Rp 337.593.444.412,91,-.Seperti tahun sebelumnya, realisasi penerimaan Pajak PAD pada tahun 2012 melebihi target yang ditetapkan, sedangkan penerimaan Retribusi PAD lebih kecil dari target yang di tetapkan di Kabupaten Pakpak Bharat. Realisasi penerimaan pajak PAD pada tahun 2012 sebesar Rp 1.278.625.734,- atau mencapai 136,53 persen dari target yang ditetapkanyaitu Rp 936.482.178,-.Sementara untuk realisasi penerimaan retribusi PAD pada tahun 2012 mencapai Rp. 1.410.958.045,-, atau hanya 42,21 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini yaitu sebesar Rp. 3.343.022.100,-. Pada tahun 2013, jumlah anggaran Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp. 384.611.789.613 yang mana menurun sekitar 23 persen dari tahun 2012 yaitu sebesar 312.137.970.072. Jumlah

APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013 ini lebih kecil dari pada perhitungan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar Rp. 404.257.723.384. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak PAD melebihi target yang ditetapkan, sedangkan penerimaan Retribusi PAD lebih kecil dari target yang ditetapkan di Kabupaten Pakpak Bharat. Sementara realisasi penerimaan pajak PAD pada tahun 2013 sebesar Rp.1.392.982.010 atau mencapai 122,76 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.134.706.165. Sementara untuk realisasi penerimaan retribusi PAD tahun 2013 mencapai Rp. 2.670.737.171 atau hanya 61,37 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4.352.064.130. Keempat, pembangunan di bidang kesehatan. Pengembangan bidang kesehatan sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Pakpak Bharat, sehingga dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2015 banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin yaitu melalui pemberian subsidi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta upaya jaminan pemeliharaan kesehatan; pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan status gizi; meningkatnya upaya pencegahan dan penyembuhan akibat penyakit terutama untuk penurunan angkakematian bayi, menurunkan tingkat kelahiran PUS, menurunkan angka kesakitan berbagai penyakit; mengurangi angka kematian Ibu (AKI), meningkatkan Usia Harapan Hidup; prevalensi Gizi Buruk. Kinerja pemerintah dibidang kesehatan telah memberikan kontribusi seperti dengan adanya sarana rumah sakit, puskemas, pusat pelayanan kesehatan pembantu, posyandu dan polindes. Kinerja pembangunan di bidang kesehatan oleh pemerintah daerah. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah daerah semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kesehatan masyarakat. Walaupun terkadang kondisi ini terhambat dengan kendala anggaran. Selain terjadinya peningkatan kesehatan masyarakat seperti berkurangnya angka kematian ibu dan bayi, berkurangnya gizi bu-

45


ISSN: 0216-9290


ruk, usia harapan hidup yang semakin tinggi masyarakat juga membutuhkan kinerja pemerintah daerah dalam sektor sarana dan prasarana pendukung kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, pusat pelayanan kesehatan, posyandu dan lain sebagainya. Anggaran kesehatan kabupaten Pakpak Bharat. Program perbaikan gizi masyarakat, obat dan peralatan kesehatan, program pelayanan kesehatan warga miskin, program pencegahan penyakit menular dan lainnya. Tahun 2010 Rp 11.194.789.160. 2011 Rp 10.832.330.900. Tahun 2012 Rp 25.842.542.570. Kelima, pembangunan di bidang birokrasi. Adapun struktur organisasi pemerintah kabupaten Pakpak Bharat terdiri atas 10 dinas sedangkan untuk lembaga teknis daerah yang berfungsi untuk melaksanakan tugas teknis daerah berjumlah 9 lembaga teknis. Termasuk dalam lembaga teknis daerah yang dimaksud ialah Bappeda atau badan perencanaan pembangunan daerah. Lembaga teknis daerah merupakan perpanjangan tangan dari kepala daerah. Dalam hal ini lembaga teknis yang khusus menangani perencanaan pembangunan yang biasanya menjadi visi dan misi kepala daerah ialah Bappeda. Dalam mengelola dan membangun Kabupaten Pakpak Bharat pada kenyataannya, birokrasi di hampir setiap instansi pemerintahan belum sepenuhnya orang-orang Pakpak dan penduduk setempat. Seperti yang dikatakan Paul L Padang: “Memang pada kenyataannya sampai pada saat ini orang-orang yang ditempatkan dibagian pemerintahan (birokrasi) tidaklah semuanya merupakan penduduk asli daerah Kabupaten Pakpak Bharat, ada juga sebagian dari penduduk kabupaten lain dan suku lain yakni Karo, Batak Toba. Namun demikian, kebanyakan dari mereka sudah tinggal lama dan sekarang berdomisili di Kabupaten Pakpak Bharat.”6

Namun demikian pemangku kekuasaan di Kabupaten Pakpak Bharat di jabatan-jabatan strategis masihlah tuan rumah yang menguasai. Pemekaran yang terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat telah membawa kondisi yang

berbeda dari kehidupan pra pemekaran. Mobilitas terjadi pada masyarakat. Kondisi sosial masyarakat Pakpak Bharat pra pemekaran sangatlah jauh dari kehidupan yang layak, seperti yang dikatakan oleh Saut (wawancara dengan salah seorang warga desa Salak I) bahwa: “kehidupan kami sebelum pemekaran sangatlah susah kami serba kekurangan, kami juga sangat miskin. Ditambah dengan susahnya infrastruktur jalan ke ibukota yang rusak membuat pengangkutan hasil pertanian kami jadi susah dan tidak tepat waktu. Selain itu, letak kami yang jauh dari ibukota kabupaten membuat kami di kesampingkan dan serasa tidak di perhatikan.Namun setelah pemekaran menjadi sakagh satu kabupaten, kami merasa sudah mengalami banyak perubahan.Dari segi ekonomi kami juga sudah, sudah mudah mengurus urusan yang berkaitan tentang pemerintahan. Jalan- jalan juga sudah bagus, dan jalan ke desa lain juga sudah dibuka sehingga mempermudah kegiatan kami sehari-harinya.” 7

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu bidang pendidikan, perekonomian, kesehatan, infrastruktur serta birokrasi pemerintahan membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakatnya, dengan demikan terjadi mobilitas sosial. Penutup Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam halini orientasi pembangunan daerah yang dilakukan pada tahun 2010-2015 lebih berorientasi kepada lima bidang yaitu: di bidang Infrastruktur, bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang perekonomian; dan bidang birokrasi. Meningkatkan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah, yaitu dengan menaikkan anggaran pembangunan pendidikan, juga program-program lain yang meningkatkan tingkat pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai sarana menapaki struktur atau sistem dalam menempatkan masyarakat bukan kelas dua, namun menjadi tuan atas rumah mereka.

6


46

7

Wawancara dengan Saut (Warga Masayarakat Desa Salak I) pada Tanggal 5 Oktober 2014 Pukul 15.00 WIB.


ISSN: 0216-9290


Daftar Pustaka Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Fomat-fomat Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airrlangga University Press. BadanPusatStatistik, Pakpak Bharat DalamAngka 2010: BPS KabupatenPakpak Bharat, 2010. BadanPusatStatistik, PakpakBharat DalamAngka 2011: BPS Kabupaten Pakpak Bharat, 2011. BadanPusatStatistik, Pakpak Bharat DalamAngka 2012: BPS KabupatenPakpak Bharat, 2012. BadanPusatStatistik, Pakpak Bharat DalamAngka 2013: BPS KabupatenPakpak Bharat, 2013. Data MakroKabupatenPakpak Bharat 2013. RKPD (RencanaKerjaPemerintah Daerah) KabupatenPakpakBharat Tahun2010. RKPD (RencanaKerjaPemerintah Daerah) KabupatenPakpak Bharat Tahun2011. RKPD (RencanaKerjaPemerintah Daerah) KabupatenPakpak Bharat Tahun2012 . RPJMD (Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah) KabupatenPakpak BharatPeriode 2010-2015 BesertaVisi, Misidan Program KerjaBupatiPakpak Bharat Periode 2010-2015. Sirumapea, Pangihutan.2007. Pemekaran Dan Munculnya Elit Politik Lokal di Kabupaten Samosir. Medan: Tesis Studi Pengembangan Pasca Sarjana USU. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 TentangPembentukanKabupatenPakpak Bharat MenjadiSatuKabupatenOtonomdengan 3 Kecamatan. Wawancara dengan Paul L Padang, (Staff Ahli Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) pada Tanggal 2 Oktober 2014, Pukul 11.30 WIB. Wawancara dengan Saut (Warga Masayarakat Desa Salak I) pada Tanggal 5 Oktober 2014 Pukul 15.00 WIB.

47

Politik Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun

Recommend Documents