PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOMPLEKS PANORAMA INDAH SINDEKA – SALAK, Kode Pos : 22272, Telp. (0627)-7433033 Blog: http://www.yantupinpb.blogspot.com E-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 19 Tahun 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT KEPALA KANTOR, Menimbang :
a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan perluasan informasi kepada Masyarakat pada bidang Penanaman Modal di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu diatur Standard Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kantor tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59); 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88); 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 89); 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90);
1
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91); 14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4); 15. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3); 16. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 154).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
KEDUA
:
KEEMPAT
:
KEENAM
:
PERATURAN KEPALA KANTOR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidagng Penanaman Modal pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor ini. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan, yaitu : 1) Pendaftaran Penanaman Modal 2) Izin Prinsip Penanaman Modal 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Susunan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA meliputi : 1) Dasar Hukum. 2) Persyaratan. 3) Mekanisme. 4) Waktu Penyelesaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menjadi acuan dalam pelayanan pengurusan pelayanan bidang Penanaman Modal di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat. Keputusan Kepala Kantor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapakan di Salak pada tanggal KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL,
JANNES BERUTU, SE PENATA TK. I NIP. 196909032000031002 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR NOMOR : TAHUN 2011 TANGGAL : TENTANG : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
A. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. B. Pendaftaran Penanaman Modal 1. Persyaratan a. Identitas Penanggungjawab Perusahaan b. Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM c. Fotokopi NPWP Perusahaan d. Keterangan Rencana Penanaman Modal 2. Mekanisme a. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas kelengkapan rangkap 3 (tiga) b. Petugas meneliti berkas c. Jika permohonan dan kelengkapan sudah benar dan lengkap maka petugas menyerahkan resi serah terima berkas d. Petugas menyerahkan berkas ke Kasi Penanaman Modal e. Kasi Penanaman Modal mempelajari berkas permohonan apakah dapat ditindaklanjuti atau ditolak f. Surat persetujuan penanaman modal bagi pemohon/bukti pendaftaran diterbitkan. g. Petugas menyerahkan persetujuan atau bukti pendaftaran penanaman modal. 3. Waktu Penyelesaian Lama penyelesaian 3 Hari Kerja C. Izin Prinsip Penanaman Modal 1. Persyaratan a. Identitas Penanggungjawab Perusahaan b. Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM c. Fotokopi NPWP Perusahaan d. Bukti pendaftaran penanaman modal e. Anggaran Dasar Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM f. Rencana Kegiatan - Uraian produksi dalam bentuk flowchart - Uraian kegiatan sektor usaha g. Surat Rekomendasi dari instansi terkait jika dibutuhkan. 2. Mekanisme a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas kelengkapan rangkap 3 (tiga) b. Petugas meneliti berkas c. Jika permohonan dan kelengkapan sudah benar dan lengkap maka petugas menyerahkan resi serah terima berkas d. Petugas menyerahkan berkas ke Kasi Penanaman Modal untuk dipelajari e. Petugas menyerahkan berkas permohonan 1 (satu) rangkap ke instansi teknis terkait f. Tim teknis melakukan peninjauan lokasi g. Kepala instansi teknis terkait membuat pertimbangan dari hasil tinjauan tim teknis apakah menolak atau menyetujui permohonan izin prinsip penanaman modal 3
h. Tim teknis menyerahkan surat rekomendasi ke KP2SP-PM i. Kepala Kantor membuat laporan/kronologi rencana penanaman modal ke Bupati. j. KP2SP-PM menerbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal jika disetujui dan menolak permohonan jika tidak disetujui. k. Petugas menyerahkan izin prinsip atau surat penolakan kepada pemohon. 3. Waktu Penyelesaian Lama penyelesaian 14 Hari Kerja D. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 1. Persyaratan a. Identitas Penanggungjawab Perusahaan b. Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM c. Fotokopi NPWP Perusahaan d. Izin Prinsip Penanaman Modal yang lama e. Dokumen/Bukti perubahan penyertaan modal jika ada perubahan f. Rencana Kegiatan - Uraian produksi dalam bentuk flowchart - Uraian kegiatan sektor usaha g. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) h. Surat Rekomendasi dari instansi terkait 2. Mekanisme a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas kelengkapan rangkap 3 (tiga) b. Petugas meneliti berkas c. Jika permohonan dan kelengkapan sudah benar dan lengkap maka petugas menyerahkan resi serah terima berkas d. Petugas menyerahkan berkas ke Kasi Penanaman Modal untuk dipelajari e. Petugas menyerahkan berkas permohonan 1 (satu) rangkap ke instansi teknis terkait f. Tim teknis melakukan peninjauan lokasi g. Kepala instansi teknis terkait membuat pertimbangan dari hasil tinjauan tim teknis apakah menolak atau menyetujui permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal h. Tim teknis menyerahkan surat rekomendasi ke KP2SP-PM i. Kepala Kantor membuat laporan/kronologi rencana penanaman modal ke Bupati. j. KP2SP-PM menerbitkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal jika disetujui dan menolak permohonan jika tidak disetujui. k. Petugas menyerahkan izin prinsip Perluasan atau surat penolakan kepada pemohon. 3. Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian izin 14 Hari Kerja E. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 1. Persyaratan a. Identitas Penanggungjawab Perusahaan b. Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM c. Fotokopi NPWP Perusahaan d. Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang lama e. Jika perubahan usaha (jenis/kapasitas produksi) - Keterangan rencana kegiatan proses produksi dilengkapi dengan flowchart - Rekomendasi dari instansi terkait f. Jika perubahan penyertaan modal - Bukti kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam modal dalam bentuk penegesahan dari RUPS - Bukti pemegang saham baru berupa Akta pendirian dan perubahan, NPWP dasn identitas diri - Kronologis penyertaan modal sejak pendirian sampai dengan terakhir. g. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir 4
2. Mekanisme a. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas kelengkapan rangkap 3 (tiga) b. Petugas meneliti berkas c. Jika permohonan dan kelengkapan sudah benar dan lengkap maka petugas menyerahkan resi serah terima berkas d. Petugas menyerahkan berkas ke Kasi Penanaman Modal untuk dipelajari - Perubahan usaha (Jenis/Kapasitas) : 1. Petugas menyerahkan berkas permohonan 1 (satu) rangkap ke instansi teknis terkait 2. Tim teknis melakukan peninjauan lokasi 3. Kepala instansi teknis terkait membuat pertimbangan dari hasil tinjauan tim teknis apakah menolak atau menyetujui permohonan izin prinsip perluasan penanaman modal 4. Tim teknis menyerahkan surat rekomendasi ke KP2SP-PM e. Kepala Kantor membuat laporan/kronologi perubahan penanaman modal ke Bupati. f. KP2SP-PM menerbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal jika disetujui dan menolak permohonan jika tidak disetujui. g. Petugas menyerahkan izin prinsip perubahan atau surat penolakan kepada pemohon. 3. Waktu Penyelesaian - Waktu penyelesaian Izin Perubahan Usaha (Jenis/Kapasitas) 14 Hari Kerja - Waktu penyelesaian Izin Perubahan Penyertaan Dalam Modal 7 Hari Kerja
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL,
JANNES BERUTU, SE PENATA TK. I NIP. 196909032000031002
5
