BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2012
Terdapat sebesar 12.40 persen penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2012, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2011 yang mencapai 13.16 persen. Rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P1) mengalami peningkatan dari 1.25 persen pada tahun 2011 menjadi 1.40 persen di tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011 di Kabupaten Pakpak Bharat. Jika dilihat dari tingkat sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (P2) di Kabupaten Pakpak Bharat juga mengalami peningkatan dari 0.19 persen di tahun 2011 menjadi 0.27 persen pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2012 cenderung meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011. Besarnya garis kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat mengalami peningkatan dari Rp. 196,758/kapita/bulan pada tahun 2011 menjadi Rp. 218,932/kapita/bulan pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 11.27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Trend persentase penduduk miskin tahun 2009 – 2012 cenderung menurun dengan penurunan terbesar terjadi dari tahun 2011 ke tahun 2012.
Berita Resmi Statistik Kabupaten Pakpak Bharat No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
1
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat
Konsep penghitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di banyak Negara termasuk Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan ini disebut sebagai penduduk miskin. Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai Poverty Headcount Index/HCI atau Po. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2009 – 2012 dapat dilihat melalui grafik berikut: Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 – 2012 13.99 13.81
14.00
13.50
13.16
13.00 12.40 12.50
12.00
11.50 2009
2010
2011
2012
Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat yang terjadi selama periode tahun 2009 – 2012 sebagaimana disajikan melalui grafik diatas menunjukkan trend penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat meskipun tidak terlalu signifikan memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat secara umum pada periode tahun 2009 – 2012. Berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah telah memberi dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jamkesda, Pendidikan Gratis, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah beberapa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan secara nyata telah menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat.
Berita Resmi Statistik Kabupaten Pakpak Bharat No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
2
2.
Ukuran Kemiskinan
Selain persentase jumlah penduduk miskin/Po, ukuran kemiskinan lainnya yang sering digunakan adalah indeks kedalaman kemiskinan/poverty gap index (P1) dan indeks keparahan kemiskinan/poverty severity index (P2). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami, karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh terhadap garis kemiskinan. Disamping indeks kedalaman kemiskinan, ukuran kemiskinan yang juga sering digunakan adalah indeks keparahan, yaitu ukuran sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti tingkat kemiskinan yang terjadi semakin parah, karena tingginya indeks ini menggambarkan tingginya tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin tersebut. Berikut disajikan perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat. Tabel 1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (Po), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 – 2012 No
Uraian
2009
2010
2011
2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Persentase Penduduk Miskin (Po)
13.99
13.81
13.16
12.40
2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
1.29
1.33
1.25
1.40
3
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
0.24
0.20
0.19
0.27
4
Garis Kemiskinan (Rp./Kap./Bln.)
159,142
176,830
196,758
218,932
Sumber: Badan Pusat Statistik
Tabel diatas memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat terhadap garis kemiskinan selama periode tahun 2009 – 2012 cenderung berfluktuasi. Fenomena tersebut juga tercermin pada tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi diantara penduduk miskin selama periode tahun 2009 – 2012, dimana ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang terjadi secara umum juga cenderung berfluktuasi. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan secara serius dan berkesinambungan agar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin tersebut dapat direduksi. Grafik 2. Perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 – 2012 1.8
0.24
1.6
0.2
0.27 0.19
1.4 1.2
1.29
1.33
1
1.40 1.25 P2
0.8
P1
0.6 0.4 0.2 0 2009
2010
2011
2012
Berita Resmi Statistik Kabupaten Pakpak Bharat No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
3
3.
Implikasi Kemiskinan bagi Pembangunan Daerah/Nasional
Penduduk miskin memiliki karakteristik fisik dan sosial tertentu yang membuat mereka perlu mendapatkan perhatian tersendiri agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Berbagai bentuk perhatian tersebut dituangkan dalam kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan serta dijabarkan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan karakteristik yang melekat pada penduduk miskin, pembangunan nasional dan daerah tentunya diarahkan untuk mengeluarkan penduduk miskin dari kemiskinan. Hal ini berarti kemiskinan pada gilirannya memengaruhi arah perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional. Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Adapun program-program tersebut diklasifikasikan dalam 3 klaster: a. Klaster-1 merupakan program perlindungan sosial berbasis keluarga, berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas, Raskin, PKH, BLSM, dan lain-lain; b. Klaster-2 merupakan program pemberdayaan masyarakat, seperti PNPM Mandiri dan Penguatan; c. Klaster-3 merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, seperti KUR dan UMKM. 4.
Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Teori dasar yang dikemukakan dari hasil berbagai penelitian yang dilakukan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak akan efektif menurunkan jumlah kemiskinan tanpa diimbangi oleh pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Tabel 2. Perbandingan Indikator Makro Sosial Ekonomi di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 – 2012 No
Uraian Indikator
2009
2010
2011
2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
Kemiskinan (%)
2
Pertumbuhan Ekonomi (%)
13.99
13.81
13.16
12.40
5.83
6.77
5.98
6.02
Sumber: Badan Pusat Statistik
Dari tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa secara umum, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Pakpak Bharat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi selama periode yang sama. Peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat secara umum. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 yang cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 juga memberikan implikasi penurunan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi pada tahun 2012 (sebesar 0.76 persen) jika dibandingkan pada tahun 2011 (sebesar 0.65 persen). 5.
Penjelasan Teknis dan Sumber Data a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan Berita Resmi Statistik Kabupaten Pakpak Bharat No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
4
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori (kkal.) per kapita perhari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan. e. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2012 adalah data
Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2012. Jumlah sampel Susenas di Kabupaten Pakpak Bharat selama tahun 2012 adalah sebanyak 320 rumahtangga.
Berita Resmi Statistik Kabupaten Pakpak Bharat No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
5
BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Seksi Statistik Sosial (Hot Bonar, SST) Telepon: 0627-7433092 E-mail:
[email protected] Home page: http://pakpakbharatkab.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Kabupaten Pakpak Bharat No. 01/07/1216/Th. II, 17 Juli 2013
6
