LAPORAN KINERJA 2016 BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT

LAPORAN KINERJA 2016 BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat dibuat

berdasarkan Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPS Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dalam bidang statistik baik dengan pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya sesuai perundangundangan yang berlaku. Kepada semua pihak yang telah memebantu dan berpartisipasi dalam penyusunan sampai dengan penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa akan datang sangat kami hargai.

Salak, 28 Februari 2017 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat

YUSTINUS SEMBIRING, SE

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

i

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak bharat

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan tujuan 1.3 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 1.4 Sumber Daya Manusia 1.5 Potensi dan Permasalahan 1.6 Sistematika Penyajian Bab II Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2015-2019 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja 2016 terhadap 2015 3.3 Capaian Kinerja 2016 terhadap terhadap Renstra 20152019 3.4 Kegiatan Prioritas Tahun 2016 3.5 Upaya Efisiensi Tahun 2016 3.6 Kinerja Anggran Tahun 2016 Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran : 1 Struktur Organisasi 2 Rencana Strategis (RS) Tahun 2015-2019 3 RKT 2016 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 6 Sumber Daya Manusia (SDM) 7 Kegiatan Tahun 2016 8 Persentase Pemasukan Dokumen (Response Rate) 2016 9 List Publikasi Tahun 2016


i ii 1 6 6 7 8 12 13 16 18 18 33 38 38 47 49 51 54 54 62 62 63 64 65 68 69 71 74 79 82 83

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Dengan demikian tugas BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan amanat tersebut maka Visi BPS Kabupaten Pakpak bharat adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (The Agent of trustworthy statistical data for all)” merupakan harapan dan tekad yang ingin dicapai untuk menjadikan BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebagai sumber data yang objektif dan terpercaya. Ketersediaan ragam data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi tantangan dan peluang BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penyelenggara kegiatan statistik di indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pakpak Bharat pada khususnya. Visi BPS Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan Visi BPS Republik Indonesia tersebut diharapkan dapat tercapai dengan menerapkan tiga misi yang meliputi: 1)

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

2)

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik;

3)

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan; Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan,

maka pada tahun 2016 BPS Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan 3 (tiga) program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu : 1.

Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTL) BPS ;

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) ; dan

3.

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).


64 1


Penyelenggaraan

program-program

tersebut

dibiayai

Pemerintah

Republik

Indonesia melalui APBN yang dituangkan kedalam Bagian Anggaran 54 NOMOR : SP-DIPA054.01.2.667151/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan nilai DIPA awal sebesar : Rp. 2.468.389.000,- dan DIPA Akhir sebesar Rp. 2.791.357.000; yang merupakan Revisi DIPA ke 6, realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 2.294.167.700,- atau sebesar 92,96 persen. Selama Tahun 2016 telah melakukan revisi DIPA sebanyal 6 (enam) kali yaitu :  Revisi Ke-I dilaksanakan pada Tanggal 1 Maret 2016 dengan Nomor : DIPA054.01.2.667151/2016 yakni tentang adanya penambahan pagu anggara DIPA sebesar Rp. 54.186.000,- pada Program Penyedian dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) 054.01.06.2895.  Revisi Ke-II dilaksanakan pada Tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor : DIPA054.01.2.667151/2016, secara pagu anggaran tidak mengalami perubahan nilai yakni sebesar Rp. 2.845.543.000,- namun terjadi penghematan anggaran (selfblocking) sebesar Rp. 562.913.000,- yang berasal dari penghematan belanja barang (52) sebesar Rp. 172.463.000,- dan belanja modal (53) sebesar Rp. 390.450.000, Revisi Ke-III dilaksanakan pada Tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor : DIPA054.01.2.667151/2016 tentang perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 2.799.889.000,yang dikarenakan penghapusan anggaran pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPS.  Revisi Ke-IV dilaksanakan pada Tanggal 20 September 2016 dengan Nomor : DIPA-05401.2.667151/2016 tentang adanya penghematan (selfblocking) anggaran pada akun belanja barang (52) sebesar Rp. 107.455.000, Revisi Ke-IV dilaksanakan pada Tanggal 25 November 2016 dengan Nomor : DIPA-05401.2.667151/2016 tentang perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 2.468.389.000,yang disebabkan karena adanya penghematan atau selfblocking anggaran.  Revisi Ke-VI dilaksanakan pada Tanggal 1 Desember 2016 dengan Nomor : DIPA-05401.2.667151/2016, yang mana secara pagu anggaran tidak mengalami perubahan anggaran. Revisi ini dilakukan untuk penyesuaian POK.


2


Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS tersebut yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis anggaran secara umum disebabkan oleh : A.

Teknis -

Jumlah

tenaga organik

BPS masih belum mampu mengisi formasi yang

dibutuhkan di daerah. -

Mutu sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan, masih lemah dan belum memadai, disamping kesulitan mencari tenaga non-organik BPS sebagai mitra statistik disebabkan tingkat pendidikan yang masih rendah.

-

Sulitnya kondisi geografis serta minimnya sarana dan prasarana di daerah memerlukan kerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis di lapangan.

-

Responsibilitas masyarakat terhadap pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha.

-

Jumlah dan sebaran sampel yang masih terkendala dengan keterbatasan dana pemerintah, sementara kebutuhan data dari banyak kalangan pemerhati dan pengguna data BPS semakin beragam menginginkan cakupan sampel yang luas (small area statistiks).

-

Waktu antara kegiatan statistik oleh BPS dengan kebutuhan data semakin pendek.

B.

Anggaran Kurang terserapnya anggaran pada tahun anggaran 2017 disebabkan adanya selfblocking Rp.107.455.000.- atau 16,48 % dari pagu Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) hal ini dilakukan dalam rangka penghematan anggaran, sehingga daya serap pada program ini sebesar RP. 539.356.450.- dari pagu Rp. 651.893.000,- atau 82,74 %. sedangkan program DMPTL daya serap Rp.1.754.811.250.dari pagu Rp. 1.816.496.000.- atau 96,62 %. Total daya serap seluruh program sebesar 92,96 %. Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan


3


sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memberikan apresiasi kepada petugas yang telah berdedikasi. Sesuai dengan visi-nya, BPS sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten, lengkap. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut BPS menetapkan empat tujuan yang akan dijadikan panduan yaitu : Tujuan 1

: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Tujuan 2

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien

Tujuan 3

: Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana dan Kerja

Tujuan 4

: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dan pada periode tahun 2016 ditandai dengan pencapaian target tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Tabel 1. Rata-rata Pencapaian Tujuan Strategis BPS Kabupaten Pakpak Bharat 2016 Indikator Kinerja Tujuan Peningkatan kualitas data statistik Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Satuan

Target

Realisasi

Persen

90

89,80

Tingkat Capaian 99,78

Persen

85

85,34

100,40

Persen

70

65

92,86

Rata-rata Tingkat Capaian

97,68

Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS terkait dengan visinya, menyimpulkan bahwa secara umum realisasi pencapaian kinerja BPS menunjukkan tingkat keberhasilan sangat baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka Rata-rata Tingkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

4


Capaian sebesar 97,68 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah berjalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu melaksanakan Misi BPS Kabupaten Pakpak Bharat.


5


BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Tata kepemeritahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Dalam praktek penyelenggaraan, prisnip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya telah ditetapkan beberapa asas-asas umum pemerintahan dimana salah satunya tercantum mengenai asas akuntabilitas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan

dan

hasil

akhir

kegiatan

penyelenggaraan

negara

harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsipprinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007 menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat dikatan bahwa Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai peranan penting sebagai penyelenggara statistik dasar di Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Semakin meningkatnya kebutuhan akan data yang akurat dan up to date oleh pengguna data, yaitu instansi pemerintah pusat maupun daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

6


lembaga swasta,

masyarakat, dan pengguna data

lainnya serta

semakin

berkembangnya ragam informasi yang berkembang di masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi menjadikan permintaan akan data semakin beragam. Sebagai lembaga Pemerintah non kementerian, BPS Pakpak Bharat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Hal ini juga sebagai wujud tanggung jawab BPS Kabupaten Pakpak Bharat kepada stake holder atas pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN Salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas BPS Kabupaten Pakpak Bharat salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2016 dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penyelenggara negara. Laporan kinerja ini juga disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS.


7


Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, sistem AKIP ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk menunjukkan capaian prestasi dari lembaga pemerintah. Di dalam Laporan Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat 2016 tertuang hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Pakpak Bharat selama Tahun 2016. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

1.3

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

1.

Kedudukan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, a.

BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Propinsi Sumatera Utara;

b. BPS Kabupaten Pakpak Bharat dipimpin oleh seorang Kepala.

2.

Tugas Pokok BPS Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

statistik dasar di Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BPS

Kabupaten

Pakpak

Bharat

menyelenggarakan fungsi: a.

Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Pakpak Bharat;

b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten; c.

Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Pakpak Bharat;


8


d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Pakpak Bharat. 4.

Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPS Kabupaten Pakpak Bharat

mempunyai kewenangan: a.

Penyusunan rencana daerah di Kabupaten Pakpak Bharat secara makro di bidang statistik;

b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Pakpak Bharat; c.

Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten Pakpak Bharat;

d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kabupaten Pakpak Bharat; e.

Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja

tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak bharat. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpakk Barat terdiri dari : a.

Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha; c.

Seksi Statistik Sosial;

d. Seksi Statistik Produksi; e.

Seksi Statistik Distribusi;

f.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;

g.

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


9


Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 dapat di lihat pada bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 Kepala Kantor

Yustinus Sembiring,SE Kasubbag TU Rini Rusmadhani, S.Si, MM

Staf Tata Usaha

Bendahara Patar Lumban Batu, A.Md

Kasi Sosial - S.ST Riskon G

Kec. Salak Jesica K Butar Butar

Kasi Produksi Sudibyo W.H, SP

Kec. Sitelu Tali Urang Jehe Ezra Maharaja

Kasi Distribusi

Kasi Nerwilis

Kasi IPDS

Debby Harefa, SST

Theo O.P. Siagian, SST

Marupa H.S,SST

Kec. Pagindar

Kec. Sitelu Tali Urang Julu

Kec. PergettengGetteng Sengkut

Kec. Kerajaan

Kec. Tinada

Kec. Siempat Rube

-

-

Sihar Idi Sidabutar

-

-

-


10


6.

Wilayah Administrasi Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah 8 Kecamatan yang terdiri dari 52 desa dimana seluruh wilayah telah dibagi habis dalam 123 Blok Sensus (BS) yang terdiri dari 117 BS Biasa, 6 BS Persiapan. Secara rinci Peta Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut : Gambar 1.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN PAKPAK BHARAT Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003

SITELLU TALI URANG JEHE

KERAJAAN TINADA PERGETTENG GETTENG SENGKUT

SIEMPAT RUBE

SITELLU TALI URANG JULU

PAGINDAR


SALAK

11


1.4

SUMBER DAYA MANUSIA Faktor pendukung keberhasilan suatu organisasi salah satunya adalah

ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal. Tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Pada akhir Tahun 2016, jumlah pegawai di BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 12 orang. Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 1. Persentase Pegawai BPS Kabupaten Pakpak Bharat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/S1 yaitu sebesar 67 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Pakpak Bharat sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, meskipun kualitas SDM secara umum sudah cukup baik apabila tidak memperhitungkan beban pekerjaan per pegawai maka akan mempengaruhi kualitas suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kuantitas pegawai juga diperlukan dalam memperhitungkan beban tugas di masingmasing wilayah kerja. Perencanaan SDM melalui pola perencanaan karier di BPS Kabupaten Pakpak Bharat perlu diupayakan agar menjadi rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan


12


strategis dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai di masa yang akan datang dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan.

Gambar 2. Internalisasi Change Agent Network

Pola perencanaan karier menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Pola karier yang jelas dapat memacu kinerja pegawai karena mereka dapat menentukan sendiri kariernya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pola perencanaan karir di BPS masih dalam proses pengembangan antara lain dengan mengevaluasi peta jabatan, nilai jabatan dan kelas jabatan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan organisasi.

1.5

POTENSI DAN PERMASALAHAN

a.

Potensi yang Dimiliki Secara kelembagaan, BPS Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan bagian dari

BPS Provinsi Sumatera Utara dan bagian integral dari BPS Republik Indonesia merupakan instansi vertikal sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar di daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi instansi yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

13


oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat potensial untuk menunjang kegiatan BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Pakpak Bharat seiring berjalannya waktu sarana dan prasarana terus ditingkatkan , merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik. Dewasa ini, data dan informasi statistik dari BPS secara resmi digunakan Pemerintah Kabupaten Pakpak bharat sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, secara regional kepedulian dan apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kabupaten Pakpak bharat semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang harus dapat dipenuhi.Menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Pakpak bharat dalam RPJMD Tahun 2015 – 2019 memuat sistem data dan informasi statistik adalah sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan regional.

b.

Permasalahan yang Dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas data mencakup

permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai


14


dengan bidang tugas, serta mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama untuk mengisi posisi di kecamatan sebagai Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Permasalahan eksternal yang menonjol adalah kurangnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar dan akurat. Selain itu, kondisi wilayah yang cukup luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan tingkat kesulitan untuk menjangkau sebagian besar wilayah pencacahan di Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kondisi alam dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Permasalahan eksternal lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS Kabupaten Pakpak Bharat terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, ada pula anggapan masyarakat bahwa BPS adalah sumber dari segala sumber informasi serta adanya anggapan bahwa data BPS adalah untuk bantuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara maksimal dan membuahkan hasil dibanding beberapa waktu yang lalu. Namun masih ada SKPD yang belum maksimal memahami akan pentingnya data statistik, hal ini terlihat dari keterlambatan dalam pengumpulan data sekunder dan masih belum konsisten data yang diberikan.

c.

Strategi Mengatasi Masalah Dalam pelaksanaan kegiatan statistik segala permasalahan dan kendala menjadi

penghambat terlaksananya program yang telah dicanangkan untuk itu melakukan berbagai cara dan strategi untuk dapat meminimalisasi kesalahan akibat dari kendala kendala tersebut dengan berbagai strategi : 1. Untuk menghadapi kondisi masyarakat kita melakukan briefing kepada petugas sebelum bertugas dan diupayakan mendata di sore hari atau di hari libur atau hari


15


tertentu masyarakat sedang tidak bekerja dengan kemungkinan mendata sampai malam hari. 2. Untuk mengisi kekosongan KSK di angkat 1 (satu) orang Mitra di Kecamatan, dan untuk Seksi setiap pekerjaan dilakukan oleh Kepala Seksi dan Subbagian Tata Usaha yang masih kekurangan staf sehingga setiap pekerjaan dilakukan oleh Kasubbag Tata Usaha dengan cara menambah jam kerja. 3. Untuk segala keterlambatan diupayakan sebelum jadwal berakhir akan dilaksanakan

bentuk tim membantu petugas yang terlambat.

1.6

SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dimungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016. BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja, Perkembangan Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Prestasi yang dicapai selama Tahun 2016, Kegiatan Prioritas dan Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016. BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016, Tinjauan umum,dan tindak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 16


lanjut yang menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.


17


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2015-2019 mengacu Renstra BPS Pusat 2015-2019. Peningkatan kualitas data menjadi salah satu sasaran strategis yang akan dicapai BPS dalam mendukung strategi dan arah kebijakan nasional. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019.

1.

Visi BPS Kabupaten Pakpak Bharat Visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Perumusan visi

dimaksudkan untuk (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi pada suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

18


periode waktu tertentu di masa datang (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam suatu organisasi (d) memiliki orientasi terhapap masa depan sehingga seluruh elemen organisasi memiliki penyikapan yang sama tentang masa depan organisasi (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi BPS Kabupaten Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan Visi BPS RI Tahun 20152019 dibangun dengan memperhatikan berbagai kekuatan dan kondisi internal serta peluang dan tantangan yang dihadapi dari pihak luar dengan landasan pemikiran proaktif. Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dan kecenderungan pembatasan akses terhadap data dari responden/obyek kegiatan statistik. Visi BPS Kabupaten Pakpak Bharat 2015-2019 mengacu pada visi BPS sebagai berikut: “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” (“The agent of trustworthy statistical data for all”) BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya.Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial).


19


Dengan visi tersebut eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan.Di samping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran serta berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.

2.

Misi BPS Kabupaten Pakpak Bharat Pernyataan misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan

kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan. Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason of being). Berdasarkan visi BPS, maka misi pembangunan regional statistik daerah Kabupaten Pakpak Bharat mencakup: 1)

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

2)

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik;

3)

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan;


20


Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2015 – 2019 mengandung arti : 1)

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; Menyediakan data statistik ... “BPS Kabupaten Pakpak Bharat merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007)” ...berkualitas ... “Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”. Kerangka penjaminan kualitas (quality assurance) statistik merupakan perangkat kerja yang pertama kali diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menilai kualitas terhadap produk statistik yang dihasilkan oleh lembaga statistik resmi suatu negara. Perangkat tersebut berfungsi sebagai sistem manajemen untuk memantau dan mengevaluasi jalannya proses statistik, yang tahapannya mulai dari pengumpulan data dan informasi sampai dengan penyajian hasil. Sebagai penyedia data dan informasi maka BPS Kabupaten Pakpak Bharat harus mampu menyediakan data yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS.” ... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ... “Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang tersekat (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling


21


memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU no. 16 tahun 1997)”. ... dan berstandar internasional … “Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam fundamental principle of official statistics”. 2)

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi dibidang statistik Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ... “Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara

teratur

saling

berkaitan,

sehingga

membntuk

totalitas

dalam

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”. ... pembinaan dan koordinasi ... “Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan

sistem

rujukan

informasi statistik nasional pada khususnya,

penyelenggaraan

kegiatan statistik perlu didukung

Gambar 3. Sosilaisasi Listing Gambar 3. Sosialisasi Listing SE2016 SE2016

upaya-upaya

koordinasi

kerjasama

serta

pembinaan

terhadap

dan upaya

seluruh

komponen masyarakat statistik (PP No. 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik). Gambar : Sosialisasi SE2016 dengan SKPD Se-Kabupaten Pakpak Bharat Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kejasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. 3)

Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan


22


Membangun insan statistik ... “Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilainilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”. ... yang profesional ... “Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”. ... berintegritas ... “Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban). Disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritikkritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”. ... amanah ... “Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”. Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi diatas BPS Kabupaten Pakpak bharat membuat suatu rencana yang terarah dan sasaran yang jelas serta dapat dievaluasi dan dikembangkan sebagai implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi mewujudkan good governace dan clean government.

3.

Tujuan BPS Kabupaten Pakpak Bharat Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Kabupaten Pakpak Bharat 2015-

2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Pakpak Bharat untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Pakpak Bharat dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini:


23


Tabel 2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019

VISI BPS 20152019

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

MISI BPS 2015 -2019 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas TUJUAN 2019

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Tujuan pertama menuntut BPS Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas. Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik. Tujuan ketiga Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia. Keberhasilan BPS Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

24


keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3. Target Tujuan BPS Kabupaten Pakpak Bharat 2015-2019 NO (1)

1.

2.

3.

TUJUAN

TARGET 2016 2017 2018 2019

URAIAN

INDIKATOR

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

60%

65%

70%

75%

80%

84%

85%

86%

87%

88%

75

77

80

85

90

Peningkatan kualitas data statistik Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Kabupaten Pakpak Bharat yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Program BPS Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Kabupaten Pakpak Bharat (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat pada tabel berikut :


25


Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Pakpak Bharat TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

T1. Peningkatan kualitas data statistik

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS1.

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

SS2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

SS3.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

SS4. SS5.

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Pengelolaan Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat diawali dengan tahapan perencanaan kinerja yaitu proses perumusan target kinerja. Proses penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 telah mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan kebijakan statistik (top down) serta memperhatikan masukan/usulan target dari subject matter yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (bottom up), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki, pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya. IKU BPS terus berkembang untuk menggali lebih dalam lagi indikator yang lebih berkualitas untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap data yang dihasilkan BPS. Berdasarkan Perka BPS Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015, ditetapkan indikator kinerja utama untuk BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:


26


Tabel 5. Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Pakpak Bharat No. (1)

1.

1.1.

Tujuan/Sasaran (2)

Indikator Kinerja Utama

Penanggungjawab

(3)

(4)

Sumber Data

Penjelasan

(5)

(6)

Peningkatan kualitas data statistik

1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

   

Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi

Survei Kebutuhan formula = Data (x/y)*100% Survei Kepuasan Konsumen x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.1.a. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

   

Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi


1.1.b. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

 Bidang Distribusi  Bidang Sosial  Bidang Nerwilis

Survei Kebutuhan formula = Data (x/y)*100% Survei Kepuasan Konsumen

 Bidang Produksi

x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen

1.1.c. Persentase pemutakhir an data MFD dan MBS

 Bidang IPDS

Sistem Informasi Master File Desa dan Master Blok Sensus

formula = (x/y)*100% x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS

1.1.d. Jumlah Release Data yang tepat waktu 1.1.e. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

        

Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi Bidang IPDS

Laporan Kegiatan Jelas BPS Provinsi


27


No.

Tujuan/Sasaran

(1)

(2)

1.2.

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)


Penanggungjawab

(3)

(4)

1.1.f. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

    

1.2.a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

 Bidang Distribusi

Bidang Distribusi Bidang Sosial Bidang Nerwilis Bidang Produksi Bidang IPDS

 Bidang Sosial  Bidang Nerwilis  Bidang Produksi

Sumber Data

Penjelasan

(5)

(6)


Laporan Kegiatan formula = BPS Provinsi (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga

1.2.b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

 Bidang Distribusi  Bidang Sosial  Bidang Nerwilis  Bidang Produksi

Laporan Kegiatan formula = BPS Provinsi (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan Usaha

1.2.c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

    


Laporan Kegiatan formula = BPS Provinsi (x/y)*100% x= Jumlah pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha y= Jumlah dokumen survei dengan pendekatan non rumah tangga non Usaha


28


No.

Tujuan/Sasaran


Penanggungjawab

Sumber Data

Penjelasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.

2.1.

 Bidang IPDS

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

2.1.a. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

 Bidang IPDS


2.1.b. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencana an dan evaluasi pembangunan nasional

 Bidang IPDS

Survei Kebutuhan formula = Data (x/y)*100% x= Jumlah Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional y= Jumlah Konsumen BPS

2.1.c. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.d. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

 Bidang IPDS

Website BPS Provinsi

 Bidang IPDS

Survei Kebutuhan formula = Data (x/y)*100% Survei Kepuasan Konsumen x= Jumlah konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama y= Jumlah konsumen



x= Jumlah konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik y= Jumlah konsumen

Jelas

29


No.

Tujuan/Sasaran


Penanggungjawab

Sumber Data

Penjelasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.1.e. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

 Bagian Tata Usaha


x= Jumlah pemutakhiran data MFD dan MBS y= Jumlah data MFD dan MBS

3.

3.1.

3.2.


Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat

Jelas

Meningkatnya 3.1.a. Persentase Pegawai kualitas manajemen yang menduduki sumber daya jabatan fungsional manusia BPS tertentu


Sistem Informasi Kepegawaian

formula = (x/y)*100%

3.1.b. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I


Sistem Informasi Kepegawaian

x= Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu y= Jumlah Pegawai formula = (x/y)*100%

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

3.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Meningkatnya 3.2.a. Hasil Penilaian pengawasan dan SAKIP oleh akuntabilitas kinerja Inspektorat aparatur BPS

x= Jumlah pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I y= Jumlah Pegawai

    


Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat

Jelas

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran yang dimaksudkan untuk lebih fokus dalam melihat kinerja BPS sebagai Lembaga, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

30


kelengkapan dan akurasi data dan informasi ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai. Disamping sebagai alat untuk mengukur keberhasilan organisasi, IKU harus menjadi acuan untuk menyusun berbagai dokumen yang meliputi perencanaan, monotoring dan evaluasi yaitu digunakan dalam: 1) Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; 2) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran; 3) Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; 4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan 5) Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja . Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS Kabupaten Pakpak Bharat kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya (Lampiran 1). Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama BPS Kabupaten Pakpak Bharat dapat dilihat pada grafik berikut :

Visi

Misi

T1

T2

T3

SS1

SS2

SS3

SS4

SS5

IKU

IKU

IKU

IKU

IKU

Grafik 2. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama BPS Kabupaten Pakpak Bharat Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS Provinsi Sumatera Utara 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah Program Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

31


Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dan Program Generik BPS Kabupaten Pakpak Bharat meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA). Adapun ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan

kegiatan: a.

Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

b.

Laporan Diseminasi Statistik,

c.

Laporan Metadata Statistik

d.

Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan,

e.

Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat,

f.

Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial,

g.

Publikasi/Laporan

Statistik

Tanaman

Pangan,

Holtikultura,

dan

Perkebunan, h.

Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,

i.

Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,

j.

Publikasi/Laporan Statistik Distribusi

k.

Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi

l.

Publikasi/Laporan Statistik Harga

m. Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata n.

Publikasi/Laporan Statistik Neraca Produksi,

o.

Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran,

p.

Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

(DMPTTL), dengan kegiatan: a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan, b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

32


2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Selama periode tahun 2016 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub bab ini ditampilkan Perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target. Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

(3) Persen

(4) 99,778

Persen

99,978

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu

Persen

100

Persen

-

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

- Jumlah Publikasi Statistik Daerah - Jumlah publikasi Kependudukan dan Ketenagakerjaan - Jumlah publikasi Kesejahteraan Rakyat - Jumlah publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Jumlah publikasi Peternakan, Perikanan dan Kehutanan - Jumlah publikasi Statistik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

66,667

Publikasi

26

Publikasi

16

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1 33


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2) Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi - Jumlah publikasi Statistik Distribusi - Jumlah publikasi Statistik Harga - Jumlah publikasi Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata - Jumlah publikasi neraca produksi - Jumlah publikasi neraca pengeluaran Jumlah Publikasi/laporan sensu yang terbit tepat waktu - Jumlah Publikasi/laporan Sensus Ekonomi

(3)

(4)

Jumlah publikasi yang memiliki ISSN/ISBN - Jumlah Publikasi Statistik Daerah - Jumlah publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat - Jumlah publikasi Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Jumlah publikasi Statistik Harga 1.2.Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga - Survei Kependudukan dan Ketenagakerjaan - Survei Kesejahteraan Rakyat - Survei Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Persentase pemasukan


Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

16

Publikasi

1

Publikasi

1

Publikasi

1

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100 34



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2) dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha - Survei Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan - Survei Industri, pertambangan & penggalian, energi & konstruksi - Survei Keuangan, TI & Pariwisata - Survei Neraca Produksi - Survei Neraca Pengeluaran

(3)

(4)

Persen

100

Persen

100

Persen

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Persen 100 Persen

100

Persen Persen

100 100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha - Survei Statistik Ketahanan Sosial - Survei Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Survei Peternakan, Perikanan dan Kehutanan - Survei Keuangan, TI & Pariwisata - Survei Neraca Pengeluaran

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

100,4

Persen

98

Jumlah pengunjung

Pengunjung

2000

eksternal yang mengakses Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

35



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2) data dan informasi statistik

(3)

(4)

melalui website BPS Persentase konsumen yang Persen

60

menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional 2.2.Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap sarana dan prasarana BPS

Persentase konsumen yang

Persen

97,99

Persen

90,28

puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaa n birokrasi yang akuntabel 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Jumlah Laporan Dukungan Manajemen

Persen

16,67

Persen

66,67

Laporan

7

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pembayaran upah dan gaji yang tepat waktu

Persen

70

Point

100

Persen

80

Persen

80

Persen

-

Persentase sarana dan prasarana

65

TIK dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana lainnya dalam kondisi baik

1.3. Meningkatnya pengguna layanan yang puas terhadap

Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang


36


No


Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1) sarana dan prasarana BPS

(2)

(3)

(4)

diselesaikan Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan

Persen

-

Persen

-

Persen

-

Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

3.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik


Anggaran Rp. 1.816.496.000,-

Rp.

651.893.000,-

Rp. 2.468.389.000,-

37


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan

BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II. Capaian kinerja BPS Tahun 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK 2016 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut : Tujuan Pertama  Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Kabupaten Pakpak Bharat adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas. Tingkat pencapaian tujuan ini diperoleh dengan memakai indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data. BPS Kabupaten Pakpak Bharat dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen, khususnya terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

38


produk yang dihasilkan. Indikator ini diperoleh dari pelaksanaan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang digunakan sebagai bahan evaluasi guna mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap data yang digunakan oleh konsumen untuk masing-masing kepentingannya. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2016 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari pengguna data sebagai pendukung dalam rangka peningkatan kualitas data dan informasi statistik guna mengetahui penilaian konsumen terhadap layanan yang diberikan Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Responden yang dicacah adalah pengguna data yang mencari data, baik yang datang secara langsung, maupun tidak langsung ke PST (instansi/institusi). Dari setiap responden SKD 2016 akan dikumpulkan keterangan umum responden untuk mengetahui segmentasi pengguna data. Selain itu responden juga ditanya tentang jenis data yang dicari dan kepuasan pengguna data terhadap layanan dan data BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Penilaian kepuasan pengguna data terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pakpak Bharat meliputi relevansi, akurasi, koherensi dan komparabilitas, aksesibilitas, interpretabilitas, serta aktualitas dan ketepatan waktu. Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Pertama Peningkatan Kualitas Data Statistik Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian Kinerja 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

T1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang dengan kualitas data statistik

merasa

puas

90,00%

89,8%

99,78%

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1.a

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

90,00%

89,8%

99,78%

1.1.b

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

90,00%

60%

66,67%

1.1.c

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100,00%

100,00%

100,00%

1.1.d

Jumlah Release Data yang tepat waktu

-

-

-%


39


1.1.e

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

26

26

1.1.f

Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

1

1

100,00% 1

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

1.2.a

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

100%

100%

100%

1.2.b

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

100%

100%

100%

1.2.c

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

100%

100%

100%

Rata-rata Capaian Indikator Sasaran

95,21%

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 99,78 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 95,21 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan pertama telah tercapai. Peningkatan kualitas data statistik terus dilakukan oleh BPS Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memaksimalkan capaian kinerja. Upaya peningkatan kualitas data dilakukan melalui pembenahan tata laksana (bussiness process reengineering) dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik 2015-2019 (Statistical Business Framework and Architecture – SBFA). Sasaran 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Tahun 2016 sebesar 89,8 persen dengan target 90 persen sehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah 99,78 persen. Sedangkan persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Tahun 2016 sebesar 60 persen dengan target 90 persen sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini sebesar 66,67 persen. Indikator sasaran meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS ditunjukkan pula dengan dengan persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

40


hingga akhir tahun dapat tercapai sebesar 100 persen dengan target 100 persen, sehingga tingkat pencapaiannya sebesar 100 persen. Jumlah Release data yang tepat waktu juga menjadi indikator yang berpengaruh. BPS Kabupaten Pakpak Bharat dapat memenuhi target indikator Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu sebanyak 26 publikasi (sesuai ARC) dan indikator Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu sebanyak 1 publikasi dapat terlaksana 100 persen sesuai target.

Gambar 4. Pengolahan SE2016

Gambar 5. Briefing Editing Coding SE2016

Pencapaian yang cukup cemerlang terhadap sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” pada Tahun 2016 merupakan hasil kerja keras team work yang solid dalam menjaga dan meningkatkan kualitas data BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi BPS Kabupaten Pakpak Bharat untuk menaikkan target pada tahun berikutnya, untuk menghasilkan realisasi yang lebih baik.

Sasaran 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam memperoleh data. Tingkat pencapaian sasaran ini diukur melalu tiga (3) indikator, yaitu: Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga, Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha dan Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

41


Jika dilihat dari masing-masing indikator, ketiga indikator dalam sasaran strategis respondent engagement menunjukkan capaian 100 persen, yaitu: (1) “Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan rumah tangga” capaian kinerjanya sebesar 100 persen, (2) “Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan usaha” capaian kinerjanya sebesar 100 persen, (3) “Persentase pemasukan dokumen survei dengan pendekatan usaha” capaian kinerjanya sebesar 100 persen. Tercapainya capaian kinerja ketiga indikator diatas disebabkan oleh tingkat responsibilitas responden terhadap survei yang dilakukan BPS sudah semakin meningklat. Kesadaran responden baik rumah tangga, perusahaan maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar sudah semakin tinggi. Disamping itu, pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS kabupaten Pakpak Bharat tampaknya sudah semakin tinggi. Hal ini juga sejalan dengan koordinasi antar instansi sudah semakin optimal. Hal ini tentunya secara signifikan berdampak positif terhadap pencapaian ketiga indikator dalam sasaran strategis.

Tujuan Kedua  Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Tujuan kedua adalah “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


42


Tabel 8. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Indikator Kinerja

(1)

Target 2016

Realisasi 2016

(2)

Capaian Kinerja

(3)

2016 (4)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

85,00%

85,34%

100,4%

SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 2.1.a

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

2.1.b

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

85,00%

85,34%

100,4%

2 000 pengunjung

2.000 pengunjug

100%

2.1.c

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

91,00%

89,17%

97,99%

2.1.d

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

96,00%

86,67%

90,28%


97.17%

Tingkat capaian kinerja tujuan kedua sebesar 100,4 persen, dan rata-rata capaian

indikator

sasaran strategis tujuan kedua sebesar 97,17 persen. Secara

keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga berhasil tercapai. Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Arah kebijakan dari sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui cara meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, meningkatkan Customer Relationship Management dan meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik melalui Humas BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan mengusung visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” maka penyebarluasan data kepada pemangku kepentingan menjadi ukuran yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

43


sangat penting. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS dapat diupayakan dengan meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai serta mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik. Indikator kemudahan akses dapat diukur dari bertambahnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS yang pada tahun ini realisasinya sebesar 2.000 pengunjung yang telah mencapai target yaitu sebanyak 2.000 pengunjung sehingga tingkat capaiannya 100 persen. Kemudahan akses adalah salah satu dimensi kualitas. Melalui Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan secara periodik setiap tahun, dapat diketahui banyaknya konsumen yang mersa puas terhadap pelayanan data BPS baik melalui tatap muka dengan petugas yang harus membantu mencarikan data yang diperlukan dan menjadi konsultan, maupun kemudahan akses melalui website. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS pada Tahun 2016 ini sangat baik yaitu sebesar 85,34 persen, dengan target sebesar 85 persen, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100,4 persen. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 89,17 persen, sangat baik karena hampir mencapai target yaitu sebesar 91 persen, sehingga tingkat capaiannya yaitu sebesar 97,99 persen. Indikator persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS dapat dipenuhi melalui pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dengan meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS Kabupaten Pakpak Bharat yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Pada tahun 2016, persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS sebesar 86,67 persen, masih terlampau jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96 persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 90,28 persen. Tujuan Ketiga  Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel


44


Kemampuan Sumber Daya Manusia baik dalam hal teknis dan manajerial sangat mendukung kelancaran tugas, sehingga beberapa indikator dipilih untuk mengukur peningkatan kapasitas SDM guna memperoleh tingkat capaian peningkatan birokrasi yang akuntabel. Dua sasaran strategis untuk mencapai tujuan ini adalah (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Tujuan-3 Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Indikator Kinerja

(1)

Target 2016

Realisasi 2016

(2)

(3)

Capaian Kinerja 2015 (4)

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

70,00

65,00

92,86%

SS1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 3.1.a

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

12,50%

16,67%

133,36%

3.1.b

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

80,00%

66,67%

83,34%

65

92,86%

SS2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 3.2.a

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Rata-rata Capaian Indikator Sasaran

70,00

103,19%

Indikator Tujuan dari Peningkatan birokrasi yang akuntabel adalah Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2016 BPS Provinsi Sumatera Utara mendapat poin 67,81 melebihi angka yang ditargetkan yaitu 65 poin, sehingga Tujuan ketiga ini tercapai, dengan tingkat capaian sebesar 92,86 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ini sebesar 103,19 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan ketiga juga tercapai. Area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

45


Government) Penguatan akuntabilitas kinerja BPS mencakup penguatan sistem akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan penyusunan indikator kinerja utama. Hasil yang diharapkan dalam area perubahan ini berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi BPS. Dengan demikian, BPS berkomitmen kuat untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas baik Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP maupun Evaluasi Program dan Kegiatan melalui berbagai upaya perbaikan. Sementara itu, evaluasi kinerja BPS dilakukan melalui penilaian terhadap pencapaian outcome dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian merupakan syarat terlaksananya kegiatan dengan baik. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang agak memprihatinkan khususnya pada tingkat BPS Daerah. Berbagai kebijakan diantaranya penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ke BPS di daerah secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan SDM. Pengembangan SDM dalam jajaran BPS, dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Pada indikator sasaran persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu, capaian kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 sebesar 100 persen. Dengan target 17 persen dan realisasi sebesar 17 persen. Indikator persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV/S1, realisasinya sebesar 71 persen kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75 persen, sehingga tingkat capaiannya sebesar 94,67 persen. Hal ini disebabkan ada beberapa pegawai yang berpendidikan Diploma IV/S1 dari BPS Kabupaten Pakpak Bharat pindah menjadi pegawai di beberapa BPS Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun mendatang akan berusaha meningkatkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

46


Strategi yang bisa dikembangkan pada sasaran ini adalah dengan mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif dan mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur melalui Program DMPTTL yaitu Pengelolaan dan pengembangan Administrasi Kepegawaian. Sasaran 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah salah satu agenda prioritas dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja. Sistem ini merupakan instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan menjadi ukuran dalam penilaian capaian prestasi dari lembaga pemerintah. SAKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hasil Penilaian SAKIP BPS Provinsi Sumatera Utara oleh Inspektorat mengalami kenaikan dari 63,77 pada tahun sebelumnya menjadi 67,81 pada tahun 2016. Kenaikan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 104,32 persen. Hasil pencapaian ini juga digunakan oleh BPS Kabupaten/Kota sebagai realisasi hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat capaian sasaran ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan melalui Program DMPTTL dalam kegiatan Penyusunan, pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.

3.2.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2015 Perkembangan capaian kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 jika

dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dapat dilihat dari perkembangan tujuan capaian kinerja, maupun rata-rata capaian sasaran strategis masing-masing tujuan. Pekembangan tujuan capaian kinerja dan rata-rata capaian sasaran strategis masingmasing tujuan capaian kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 terhadap realisasi kinerja tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

47


Grafik 3. Perkembangan Tujuan Capaian Kinerja Tahun 2015-2016 (Persen)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga tujuan capaian kinerja, hanya kedua tujuan yang mengalami peningkatan nilai di Tahun 2016, yaitu tujuan peningkatan kualitas data statistik, yaitu dari capaian 92,76 persen menjadi 99,78 persen. Tujuan peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 100 persen menjadi 100,4 persen. Pada tujuan pertama, yaitu Peningkatan Kualitas Data Statistik terjadi penurunan sebesar 7,02 persen. Hal ini harus menjadi pemicu untuk BPS Kabupaten Pakpak Bharat agar melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas data statistik ditahun berikutnya. Terlihat pada tujuan kedua bahwa terdapat peningkatan sebesar 0,4 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan prima kegiatan statistik semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tujuan ketiga, yaitu peningkatan birokrasi yang akuntabel terjadi penurunan sebesar 7,14 persen. Hal ini terjadi karena peningkatan target penilaian SAKIP oleh Inspektorat di Tahun 2016, sehingga walaupun capaiannya menurun, tetapi dari nilai real nya terjadi peningkatan. Secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Jika dilihat masing-masing tujuan nilainya lebih dari 100 persen dan mendekati 100 persen, sehingga dapat dikatakan sasaran strategis masing-masing tujuan tercapai. Hal ini mencerminkan bahwa BPS kabupaten Pakpak Bharat terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun sebelumnya. Pada nilai capaian sasaran tujuan ketiga tidak dapat mencapai 100 persen dikarenakan kurangnya pegawai yang memiliki pendidikan minimal DIV/S1. Hal ini terus Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 48


diupayakan agar pegawai yang berpendidikan SMA dan DIII untuk melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dan mengikuti ujian penyetaraan untuk meningkatkan SDM pegawai BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Pada nilai capain tujuan kedua melebihi 100 persen dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Pada capaian tujuan kedua nilai tertinggi, yaitu sasaran jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan pelayan prima yang diberikan BPS Kabupaten Pakpak Bharat kepada pengguna data dan diharapkan pada tahun depan dapat menaikkan target yang akan dicapai pada sasaran strategis masing-masing tujuan.

3.3.

Capaian Kinerja BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015 - 2019 Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung berdasarkan

realisasi 2016 terhadap target 2016 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 10. Capaian Kinerja 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019 Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016


(1)

(2)

(3)

(4)

T1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

65%

89,80%

99,78%

SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1.a

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

65%

89,80%

99,78%

1.1.b

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

81%

60%

66,67%

1.1.c

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

100%

100,00%

100%

1.1.d

Jumlah Release Data yang tepat waktu

-

-

-%

1.1.e

Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

26

26

100%


49


1.1.f

Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

-

1

100%

SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

1.2.a


85%

100%

100%

1.2.b


70%

100%

100%

1.2.c


85%

100%

100%

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi 2016


(1)

(2)

(3)

(4)

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

90%

85,34%

100,40%

SS1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 2.1.a


2.1.b

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

2.1.c

2.1.d

84%

85,34%

100,40%

3.000

2.000

100%

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

78%

89,7%

97.99%


80%

86,67%

90.28%

50%

65

92,86%

T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

SS1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 3.1.a

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

15%

17%

100%

3.1.b

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

70%

71%

94,67%

65%

92,86%

SS2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 3.2.a


77%

Rata-rata Capaian Indikator Tujuan

97,68%


98,52%

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2015-2019, sehingga target PK 2015 sama dengan target 2016 pada Renstra 2016-2019. Secara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 50


keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan keempat serta masing-masing sasaran strategisnya telah tercapai. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 97,68 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,52 persen.

3.4

Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2016, yaitu Sensus

Ekonomi 2016. Sesuai amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan Undang undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/ perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah suatu negara. Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha. Kegiatan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2016 di BPS Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan antara lain: 

Publisitas SE2016 Diperlukan penyebarluasan informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Publisitas memegang peranan signifikan dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data yang berkualitas. Adapun tujuan publisitas SE2016 antara lain: 1.

Masyarakat umum khususnya target sasaran responden mengetahui tentang rangkaian kegiatan, fokus, muatan dan manfaat penyelenggaran SE2016.

2.

Membangun ketertarikan, kepedulian dan partisipasi masyarakat umum khususnya target sasaran responden dalam mensukseskan SE2016 sehingga semua petugas diterima dengan baik dan responden memberikan jawaban yang benar.

3.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SE2016 sehingga terwujud data berkualitas.


51




Gambar 6. Baliho SE2016 di Pusat Pasar Rekrutmen dan Seleksi Petugas Listing

Gambar 7. Apel Siaga SE2016

Keberhasilan petugas listing SE2016 di Kabupaten Pakpak Bharat sangatlah ditentukan oleh kemampuan petugas lapangan. Dan untuk memperoleh calon petugas yang baik dan berkualitas, proses rekrutmen dilakukan secara terbuka. Penyebaran informasi dilakukan melalui pengumuman di berbagai wilayah strategis dan melalui media sosial. Antusiasme peminat atau calon petugas sangatlah besar, sehingga diperlukan selseksi petugas secara khusus. Seleksi dilakukan dengan memberikan tes administrasi, tes tertulis dan wawancara secara bertahap kepada seluruh pendaftar. Tes administrasi dimaksudkan untuk memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan umum calon petugas listing SE2016. Sedangkan tes tertulis dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan umum dan pengetahuan calon petugas tentang Badan Pusat Statistik. Selanjutnya tahapan yang terakhir adalah tes wawancara yang dimaksudkan untuk melihat tingkat kesungguhan calon petugas untuk berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan SE2016.

Gambar 8. Tes Tertulis dan Interview

Petugas Listing SE2016


52




Pelatihan Petugas Listing Keberhasilan kegiatan listing SE2016 sangat ditentukan oleh kemampuan

petugas

lapangan

mengidentifikasi keberadaan suatu unit Gambar 9. Pelatihan Listing SE2016

uasha/perusahaan

menggali

keterangan

dalam atau

informasi. Sebelum melaksanakan tugas, para petugas lapangan SE2016 telah mendapatkan pelatihan yang telah diberikan Instruktur Daerah (Inda). Adapun tujuan pelatihan dimaksudkan untuk menyamakan konsep dan definisi yang digunakan pada pelaksannan Listing/Pendaftaran mengenai Sensus Ekonomi 2016. Prioritas utama dalam pelatihan ini adalah untuk pemahaman konsep dasar dan penyelesaian kasus dilapangan. Dan sebagai harapannya setelah mengikuti pelatihan ini para petugas Listing/Pendaftaran memiliki kemampuan teknis maupun nonteknis misalnya terkait etika komunikasi dan teknik serta etika wawancara. 

Listing/Pendaftaran SE2016 Kegiatan Listing SE2016 mencakup seluruh unit usaha/ perusahaan baik dengan

menggunakan bangunan tetap/ permanen, bangunan tidak tetap maupun yang tidak menggunakan bangunan yang berada dalam batas-batas wilayah. Kegiatan listing usaha/perusahaan dilakukan dengan menerapkan kuesioner, organisasi lapangan dan metodologi yang telah direvisi berdasarkan hasil Uji Coba/Gladi Kotor Listing Sensus Ekonomi 2016 untuk mendeteksi dini permasalahan dan meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 dengan meneliti tingkat keakuratan hasil pelaksanaan lapangan dan melihat efektivitas petugas.

Gambar 10. Listing SE2016


53


3.5

Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Pakpak Bharat selama Tahun 2016

diantaranya adalah penghematan sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber daya energi, BPS Kabupaten Pakpak Bharat berupaya untuk menghemat energi listrik dan air serta telepon dan internet. Mematikan AC jika ruangan tidak dipakai dan menggunakan listrik dan air seperlunya adalah upaya dalam rangka penghematan. Upaya ini juga diikuti dengan efisiensi dari sisi penganggaran. Setelah dilakukan pemotongan anggaran di awal Tahun 2016, BPS Kabupaten Pakpak Bharat juga menindaklanjuti Surat Kepala BPS No. B-188/BPS/1000/08/2016 tanggal 11 agustus 2016 perihal Tindak Lanjut Penghematan Anggaran serta hasil diskusi pimpinan BPS dengan Direktur Jenderal Anggaran Tanggal 16 Agustus 2016. Hal ini berdampak pada pada pembatalan beberapa kegiatan antara lain: 1.

Pengadaan perangkat teknologi dan informasi (UPS)

2.

Pengadaan peralatan komunikasi (mesin fax dan pesawat telephone)

3.

Pengadaan sarana perkantoran (AC)

4.

Pengadaan meubelair (meja printer)

5.

Rehabilitasi gedung kantor 250 M2

6.

Rehabilitasi pagar kantor 80 M1

7.

Survei Perusahaan Perkebunan

8.

Kompilasi Data Transportasi

9.

Survei Penyusunan Diagram Timbang IHPB Provinsi

3.6

Kinerja Anggaran Tahun 2016

Realisasi belanja BPS Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun Anggaran 2016 merupakan realisasi belanja dari 2 (tiga) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPT2L) (054.01.01) dan Program Penyediaan

dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) (054.01.06) sebesar Rp.

2.294.167.700,- atau 92,96 persen dari anggarannya yang sebesar Rp. 2.468.389.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 per program dapat dilihat pada tabel berikut ini: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

54


Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi per Program Tahun Anggaran 2016 Kode Jenis Program

Uraian Jenis Program

Anggaran (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)

(%)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

054.01.01

DMPT2L

1.816.496.000

1.755.181.403

96,62

054.01.02

PSPA

-

-

-

054.01.06

PPIS

651.893.000

539.356.450

82,74

Total Belanja Kotor

2.468.389.000

2.294.537.853

92,96

Pengembalian Belanja Jumlah Netto

370.153 2.468.389.000

2.294.167.700

92,96

Dari tabel terlihat bahwa realisasi Program DMPT2L sebesar 96,62 persen, dan program PPIS sebesar 82,74 persen. Terlihat bahwa program PPIS memiliki persentase realisasi terendah dibanding dengan program lainnya. Hal ini disebabkan karena ada pagu self blocking sebesar Rp. 107.455.000,- atau sebesar 16,48 persen dari pagu anggaran sehingga realisasi yang sebenarnya terlihat lebih rendah 16,48 persen. Pada tabel diatas juga terlihat realisasi belanja kotor sebesar Rp. 1.755.181.403,- atau sebesar 96,62 persen dari anggarannya Rp. 1.816.496.000,-. Setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. 370.153,- maka realisasi belanja netto sebesar Rp. 1.754.811.250,- atau sekitar 96,96 persen. Pengembalian belanja ini terdiri dari pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 370.153,-. Pengembalian belanja pegawai terdiri dari pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 370.153,-. Untuk rincian Anggaran dan Realisasi anggaran per sumber dana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


55


Tabel 12. Rincian Anggaran per Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 Program dan Jenis Belanja

No

[1]

[2]

1

2

3

Sumber Dana RM [3]

Total Dana

Jumlah Realisasi

Sisa Dana

%

[5]

[6]

[7]

[8]

HL [4]

DMPT2L

1.816.496.000

-

1.816.496.000

1.755.181.403

61.684.750

96,62

Belanja Pegawai

1.520.154.000

-

1.520.154.000

1.462.786.975

57.367.025

96,25

Belanja Barang

296.342.000

-

296.342.000

292.024.275

4.317.725

98,54

Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

PSPA

-

-

-

-

-

-

Belanja Barang

-

-

-

-

-

-

Belanja Modal

-

-

-

-

-

-

PPIS

651.893.000

-

651.893.000

539.356.450

112.536.550

82,74

Belanja Barang

651.893.000

-

651.893.000

539.356.450

112.536.550

82,74

8.393.898.000

-

8.393.898.000

7.851.156.268

542.741.732

93,53

Pagu DIPA

Secara pagu dana dalam DIPA tercatat dana yang bersumber Rupiah Murni sebesar Rp. 1.816.496.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.755.181.403,-. Untuk rincian realisasi per belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi per Belanja Tahun Anggaran 2016 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Bruto

Pengembalian

Realisasi Netto

%

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

51

Pegawai

1.520.154.000

1.463.157.128

370.153

1.462.786.975

96,25

52

Barang

948.235.000

831.380.725

0

831.380.725

87,68

53

Modal

-

-

-

-

-

2.468.389.000

2.294.537.853

370.153

2.294.167.700

92,94

Jumlah

-

Realisasi belanja pegawai (51) Satker BPS Kabupaten Pakpak bharat pada Tahun


56


anggaran 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja periode sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 mencapai sebesar 96,25 persen atau sebesar Rp. 1.462.786.975,- dari anggarannya sebesar Rp. 1.520.154.000,-. Realisasi belanja barang (52) pada Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi

-

pengembalian belanja periode sampai dengan Tanggal per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp. 831.380.725,- atau sebesar 87,68 persen dari anggarannya sebesar Rp. 948.235.000,-. Realisasi belanja modal (53) Tahun Anggaran 2016 tercatat sebesar Rp. 0,-. Adapun

-

Realisasi per Belanja setelah dikurangi pengembalian belanja pada Tahun Anggaran 2016 menurut sumber dana sebagai berikut: Tabel 14. Rincian Anggaran dan Realisasi per Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2016 No

Sumber Dana

Pagu dalam DIPA per Jenis Belanja

Pegawai

Barang

Modal

Pagu Dana dalam DIPA

Realisasi per Jenis Belanja

Pegawai

Barang

Modal

Jumlah Belanja

%

(11)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

RM

1.520.15 4.000

948.235. 000

-

2.468.389. 000

1.462.78 6.975

831.38 0.725

-

2.294.16 7.700

2

HL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.520.15 4.000

948.235. 000

-

2.468.389. 000

1.462.78 6.975

831.38 0.725

-

2.294.16 7.700

92,94

Jumlah per Belanja

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


57


Grafik 4. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

Pada tabel perbandingan realisasi belanja (bersih) pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 tampak bahwa pada Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar 12,79 persen bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA. 2015. Hal ini disebabkan karena adanya selfblocking pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2016. Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA.2016 dan TA.2015 Kode Jenis Belanja [1] 51


Kenaikan/Penurunan


T.A 2016

T.A 2015

Rp

%

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Belanja Pegawai

1.462.786.975

1.254.723.580

208.063.395

16,58

1.036.336.331

(204.955.606)

(45,80)

52

Belanja Barang

831.380.725

53

Belanja Modal

-

339.459.800

(339.459.800)

( 100)

2.294.167.700

2.630.519.711

1.792.981.746

-12,79

Jumlah

A. BELANJA PEGAWAI Belanja Pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja lembur dan belanja tunjangan khusus (tunjangan kinerja) yang rinciannya seperti Tabel 16 di


58


bawah ini. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2016 dan TA.2015 netto (setelah dikurangi pengembalian) masing-masing sebesar Rp. 1.462.786.975,- dan Rp. 1.254.723.580,-. Realisasi belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2016 terjadi peningkatan dibandingkan dengan TA.2015 sebesar Rp. 208.063.395,- atau 16,58 persen. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan renumerasi PNS. Secara rinci perbandingan belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 dan TA 2015 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 16. Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 No


[1]

Realisasi Belanja (Rp) TA 2016

[2]

1

Gaji Pokok PNS

2

[3]

Kenaikan/Penurunan

TA 2015

Rp

%

[4]

[5]

[6]

600.850.460

476.107.320

124.743.140

26,40

Pembulatan Gaji PNS

11.435

12.491

3

Tunj. Suami/Istri PNS

27.009.690

24.778.270

(1.056) 2.231.420

(8,45) 9,01

4

Tunj. Anak PNS

7.611.750

6.700.000

911.750

13,60

5

Tunj. Struktural PNS

39.240.000

44.460.000

(5.220.000)

(11,74)

6 7

Tunj. Fungsional PNS

6.240.000

6.240.000

0

-

Tunj. PPh PNS

4.101.752

9.701.928

(5.600.176)

(57,72)

8

Tunj. Beras PNS

26.288.460

24.484.960

1.803.500

7,37

9

Uang Makan PNS

70.768.000

76.311.000

(5.543.000)

(7,66)

10

Tunj. Umum PNS

22.690.000

14.365.000

(8.325.000)

(57,95)

11

Lembur

-

29.409.000

(29.409.000)

(100)

12

Tunj Khusus (TK)

658.645.581

542.273.119

21,46

Realisasi Belanja Bruto

1.463.157.128

1.254.843.580

116.372.462 (208.313.548)

Pengembalian Belanja

(370.153)

(120.000)

(250.153)

208,46

Realisasi Belanja Netto

1.462.786.975

1.254.723.580

208.063.395

16,58

16,60

Untuk realisasi pengembalian belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan dengan TA 2015 terjadi kenaikan sebesar 208,46 persen. Pengembalian belanja pada Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp.370.153,merupakan pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 153,- dan belanja tunjangan umum PNS sebesar Rp. 370.000,-.

B. BELANJA BARANG Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan TA.2015 bersih masingLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

59


masing sebesar Rp. 813.380.725,- dan Rp. 1.036.336.331,-. Secara umum realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 204.955.606,- atau 19,78 persen dibandingkan TA.2015. Penurunan yang cukup

signifikan ini disebabkan oleh menurunnya belanja barang persedian sebesar (54,25%) dan belanja jasa sebesar (38,82%), belanja barang operasional sebesar (29,84%) serta belanja pemeliharaan sebesar (18,90%) sepanjang Tahun 2016. Rincian belanja barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

No


[1]

Realisasi Belanja (Rp) TA 2016

[2]

[3]

Kenaikan/Penurunan

TA 2015

Rp

%

[4]

[5]

[6]

1

Barang Operasional

142.037.770

135.994.537

-6.043.233

4,44

2

Barang Non Operasional

258.595.950

368.604.525

110.008.575

(29,84)

3

Barang Persediaan

43.231.000

94.485.500

51.254.500

(54,25)

4

Jasa

33.326.005

54.471.430

21.145.425

(38,82)

5

Pemeliharaan

101.530.000

125.188.839

23.658.839

(18,90)

6

Perjalanan Dalam Negeri

252.660.000

257.591.500

4.931.500

(1,91)

831.380.725

1.036.336.331

204.955.606

(19,78)

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja

-

-

-

-


831.380.725

1.036.336.331

204.955.606

(19,78)

C. BELANJA MODAL Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2016 dan TA 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 339.459.800,-. Total realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 339.459.800,- atau 100 persen. Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2016 maupun 2015 hanya terdiri dari belanja peralatan dan mesin, pada Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat belanja peralatan dan mesin, Sementara pada TA 2015 berupa pengadaan Vertical Blind dan meubelier. Pada TA 2016 tidak terdapat pembelanjaan modal untuk tanah maupun gedung dan bangunan. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini :


60


Tabel 18. Perbandingan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 No


[1]

[2]


Kenaikan/Penurunan

TA 2016

TA 2015

Rp

%

[3]

[4]

[5]

[6]

1

Tanah

-

-

-

2

Peralatan dan Mesin

-

114.384.000

114.384.000

(100)

3

Gedung dan Bangunan

-

225.075.800

225.075.800

(100)

-

339.459.800

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja

-

-


-

339.459.800

339.459.800

-

339.459.800

-

-

339.459.800

(100)

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 No


[1]

[2]


Kenaikan/Penurunan

TA 2016

TA 2015

Rp

%

[3]

[4]

[5]

[6]

Pembangunan paving block Penataan halaman 2 kantor Realisasi Belanja Bruto 1

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

-

187.890.800

187.890.800

(100)

-

37.185.000

37.185.000

(100)

-

225.075.800

-

225.075.800

225.075.800

(100) -

225.075.800

(100)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya menampung kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggaranya seluruh kegiatan di BPS Kabupaten Pakpak Bharat atau dapat dikatakan untuk pelaksanaan penunjang kegiatan pokok di BPS Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyelenggarakan kegiatan bidang statistik.


61


BAB IV PENUTUP

4.1.

Tinjauan Umum Tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 ada 3 (tiga),

yaitu (1) Peningkatan Kualitas Data Statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Dari 3 (tiga) tujuan ada 16 (enam belas) sasaran strategis yang harus dicapai pada Tahun 2016. Berdasarkan hasil 3 (tiga) tujuan capaian kinerja, terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan kedua melebihi target, artinya capaian kinerjanya telah tercapai. Capaian kinerja tujuan pertama sudah sangat baik karena angka realisasi hampir mencapai target. Capaian kinerja tujuan pertama adalah 99,78 persen, sedangkan capaian kinerja tujuan kedua dan ketiga masing-masing adalah 100,40 persen dan 92,86 persen. Namun, secara umum capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2016 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 97,68 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98,52 persen. Meskipun demikian, pada hakekatnya seluruh jajaran BPS Kabupaten Pakpak Bharat telah berupaya untuk mencapai tujuan, namun realisasinya ada beberapa target sasaran strategis yang belum tercapai. Kedepannya diharapkan kinerja, koordinasi, dan kerjasama yang lebih optimal agar apa yang telah ditargetkan tercapai. Jika dilihat dari perkembangan tujuan dan sasaran strategis capaian kinerja pada tahun ini rata-rata tujuan capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2015 dan mengalami peningkatan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 2,01 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

62


dilihat lagi dari segi target yang ditetapkan, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sehingga usaha yang dibutuhkan untuk mencapai target juga lebih besar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari segi anggaran, realisasi anggaran BPS Kabupaten Pakpak Bharat TA 2016 sudah cukup baik sebesar 92,96 persen dengan tingkat capaian kinerja yang baik.

4.2.

Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah: 1.

Menambahkan indikator baru pada sasaran strategis keempat sesuai amanat UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 4 yang berbunyi “Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional”. Indikator baru tersebut adalah “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional”.

2.

Melakukan retargeting pada tahun mendatang pada indikator dengan capaian di atas 110 persen, yaitu: indikator “kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS” maupun pada indikator dengan capaian dibawah 90 persen yaitu “konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

3.

Mengoptimalkan Matriks Rencana Aksi agar data kinerja yang dihasilkan dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi proses capaian kinerja.


63

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Pakpak Bharat Grafik I. STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Kepala Kantor

Yustinus Sembiring,SE Kasubbag TU Rini Rusmadhani, S.Si, MM

Staf Tata Usaha

Bendahara Patar Lumban Batu, A.Md

Kasi Sosial - S.ST Riskon G

Kec. Salak Jesica K Butar Butar

Kasi Produksi Sudibyo W.H, SP

Kec. Sitelu Tali Urang Jehe Ezra Maharaja

Kasi Distribusi

Kasi Nerwilis

Kasi IPDS

Debby Harefa, SST

Theo O.P. Siagian, SST

Marupa H.S,SST

Kec. Pagindar

-


Kec. Sitelu Tali Urang Julu

Kec. PergettengGetteng Sengkut

Kec. Kerajaan

Kec. Tinada

Kec. Siempat Rube

-

-

Sihar Idi Sidabutar

-

-

64 1 64


Lampiran 2. Renstra Kabupaten Pakpak Bharat 2015-2019 SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara SS.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha SS.3 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET KINERJA SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

Persen

60

90

70

75

80

Persen

80

90

83

83

85

Persen

100

100

100

100

100

Aktivitas

-

-

-

-

-

publikasi

24

26

26

26

26

publikasi

0

1

0

0

0

persen

80

100

90

95

100

persen

65

100

75

80

85

persen

80

100

90

95

98


65


PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR data (user engagement) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS SS.3 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I SS.4 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

TARGET KINERJA SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

pengunjung

2.500

2.000

3.500

4.000

4.500

persen

75

91

78

80

80

persen

94

96

94

94

94

persen

15

12,5

19

21

23

persen

70,00

80

72

73

74

point

75

70

81

83

85


66

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 Tujuan/Sasaran Strategis 1.

(1) Peningkatan kualitas data statistik

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement)


Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah release data yang tepat waktu Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

(3) Persen

(4) 85

Persen

80

Persen

100

Persen Aktivitas Publikasi

0 0 24

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

24


Persen

100


Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 64 1 67

Persen

100


2.


Indikator Kinerja

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)


Persen

83


Persen

83

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Pengunjung

2500

Persen

85


Persen

80

Poin

80

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

15

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persen

70

Persen

80

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

3.

Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS



68


Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(3) Persen

(4) 90

Persen

90

Persen

90

Persen Aktivitas Publikasi

100 0 26

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga

Publikasi

1

Persen

100


Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate)

Persen

100


69


Tujuan/Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja (2) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Satuan

Target

(3)

(4)

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


Persen

85



Persen

85

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Pengunjung

2000

Persen

91

Persen

96


Persen

70

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

12,5

Persen

80

Persen

70

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat aparatur BPS


70


Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja 2016 Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan kualitas data statistik

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS



Realisasi

Capaian Kinerja


Satuan

Target


(3) Persen

(4) 90

89,80

99,78

Persen

90

89,80

99,78

Persen

90

60

66,67

Persen

100

100

100

Aktivitas

-

-

-

Publikasi

26

26

100

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

1

1

100


Persen

100

100

100

71


Realisasi

Capaian Kinerja



Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)


Persen

100

100

100


Persen

100

100

100

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik


Persen

85

85,34

100,40



Persen

85

85,34

100,40

2000

2000

100

91

89,7

97,99

96

86,67

90,28

Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas Persen terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan Persen yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016

72




(1) 3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

(2) Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas Hasil Penilaian SAKIP oleh kinerja aparatur BPS Inspektorat Rata-rata Capaian Sasaran Rata-rata Capaian Tujuan


73

Realisasi

Capaian Kinerja

Satuan

Target

(3) Persen

(4) 70

65

92,86

Persen

12,5

17

100

Persen

80

71

94,67

Persen

70

65

92,86 97,68 98,52

Lampiran 6. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENURUT KELOMPOK UMUR DAN ESELON TAHUN 2016

KELOMPOK UMUR ESELON

<=20

21 – 24

25 -29

30 - 34

35 -39

40 – 44

45 – 49

50 - 54

55

56

56+

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

III

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

IV

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

3

Jumlah

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

4

Jumlah

II


64 174


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENURUT PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2016

No.

Pangkat

Golongan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Juru Muda Tk I

I/b

-

2.

Juru

I/c

-

3.

Juru Tk I

I/d

-

4.

Pengatur Muda

II/a

-

5.

Pengatur Muda Tk I

II/b

-

6.

Pengatur

II/c

2

7.

Pengatur Tk I

II/d

1

8.

Penata Muda

III/a

3

9.

Penata Muda Tk I

III/b

3

10.

Penata

III/c

2

11.

Penata Tk I

III/d

-

12.

Pembina

IV/a

-

13.

Pembina Tk I

IV/b

1

14.

Pembina Utama Muda

IV/c

-

15.

Pembina Utama Madya

IV/d

-

16.

Pembina Utama

IV/e

-

Jumlah


12

75


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENURUT JENIS JABATAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2016 Jenis Jabatan Eselon IV

Fungsional

-

1

-

-

3

4

2.

Sub Bagian Tata Usaha

-

-

1

-

1

2

3.

Seksi Statistik Produksi

-

-

1

-

-

1

4.

Seksi Statistik Distribusi

-

-

-

-

1

1

5.

Seksi Statistik Sosial

-

-

-

-

2

2

6.

Seksi IPDS

-

-

1

-

-

1

7.

Seksi Statistik Nerwilis

-

-

-

-

1

1

-

1

3

-

8

12

Jumlah


Staf/KSK/

Eselon III

Kepala BPS Kabupaten

Unit Organisasi

Fungsional

Eselon II

1.

No.

Jumlah

76


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2016

No.

Unit Organisasi S3

S2

S1/ DIV

DIII

D1/ SLTA

SLTP

SD

Jumlah

Jenjang Pendidikan

1.


-

-

1

-

-

-

-

1

2.


-

1

-

1

-

-

-

2

3.


-

-

1

-

-

-

-

1

4.


-

-

1

-

-

-

-

1

5.


-

-

2

-

-

-

-

2

6.

Seksi IPDS

-

-

1

-

-

-

-

1

7.


-

-

1

-

-

-

-

1

8.

KSK

-

-

1

-

2

-

-

3

-

1

8

1

2

-

-

12

Jumlah


77


JUMLAH PEGAWAI BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2016 No.

Unit Organisasi

Golongan IV

III

II

I

Jumlah

1.


1

1

2

-

4

2.


-

1

1

-

2

3.


-

1

-

-

1

4.


-

1

-

-

1

5.


-

2

-

-

2

6.

Seksi IPDS

-

1

-

-

1

7.


-

1

-

-

1

1

8

3

-

12

Jumlah


78


Lampiran 7. Kegiatan BPS Kabupaten Pakpak Bharat 2016 Kegiatan 1 2 3

4 5

6 7 8

9

10

11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21

Jan

Peb

Mar

Apr

Pelaksanaan Mei Jun Jul Agu

Sep

Okt

Nop

Des

Sakernas Semesteran Susenas KOR dan Konsumsi 2016 Susenas Modul Keserhatan dan Perumahan Penyusunan Statistik Kesejahteraan 2015 Penyusunan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Penyusunan IPM 2015 Penyusunan Inkesra 2015 Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei luas panen dan luas lahan tanaman pangan Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Survei Konstruksi Penyusunan Statistik Padi dan Palawija 2015 Kompilasi Data Transportasi Publisitas SE2016 Listing Usaha/Perusahaan Indeks Kemahalan Konstruksi Penyusunan IKK 2015 Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Survei Bidang Jasa dan Pariwisata Penyusunan Nilai Tambah Lapangan


79


22

23

24

25

26

27

28

29 30

31 32 33

34

Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKTNP Jasa) Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 Penyusunan Komponen Pengeluaran RT dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Penyusunan Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 Peningkatan kualitas dan layanan publikasi Peningkatan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar,sektoral dan khusus Penyusunan Daerah Dalam Angka Penyusunan Statistik Daerah Dalam Angka Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Penyusunan Statistik Kecamatan Dalam


80


Angka


81


Lampiran 8. Persentase Pemasukan Dokumen (Response Rate) Indikator Kinerja Utama

Bidang


Realhasil



Realhasil

Realhasil

Dok

Response Rate Persen

Dok


Dok


1

2

3

4

5

6

7

Kependudukan Kesra Hansos Jumlah

480 400 880

-

-

-

-

21 21

Pertanian Industri PEK Jumlah

373 373

-

10 56 66

-

-

236 236

HK&HPB Keu & HP Niaga Jasa Jumlah

-

-

7 35 42

-

-

10 13 23

Nerprod Nerkom Analisis Jumlah

130 130

-

12 12

-

-

8 8

IPDS Jumlah

-

-

-

-

-

-

Total

1.383

-

120

-

-

288

Satuan


82


Lampiran 9. List Publikasi Tahun 2016 No

Judul

Tanggal Publikasi

Nomor Publikasi

(1)

(2) Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat 2015 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pakpak Bharat 20112015 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Pengeluaran 2010-2015 Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Pakpak Bharat 2015 Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pakpak Bharat 2015 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pakpak Bharat 2015 Statistik Padi dan Palawija Kabupaten Pakpak Bharat 2015 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pakpak Bharat 2015

(3)

(4)

30 Juni 2016

12160.1601

7 Oktober 2016

12160.1621

31 Oktober 2016

12160.1622

1 Oktober 2016

12160.1620

01 November 2016

12160.1624

01 November 2016

12160.1625

01 November 2016

12160.1623

01 November 2016

12160.1622

Kabupaten Pakpak Bharat dalam Angka 2016

15 Juli 2016

12160.1602

Kecamatan Salak dalam Angka 2016 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dalam Angka 2016

29 Juli 2016

12160.1603

29 Juli 2016

12160.1604

Kecamatan Pagindar dalam Angka 2016 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dalam Angka 2016 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dalam Angka 2016

29 Juli 2016

12160.1605

29 Juli 2016

12160.1606

29 Juli 2016

12160.1607

Kecamatan Kerajaan dalam Angka 2016

29 Juli 2016

12160.1608

Kecamatan Tinada dalam Angka 2016

29 Juli 2016

12160.1609

29 Juli 2016

12160.1610

26 September 2016

12160.1613

Statistik Daerah Kecamatan Salak 2016 Statistik Daerah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 2016

26 September 2016

12160.1611

26 September 2016

12160.1616

Statistik Daerah Kecamatan Pagindar 2016 Statistik Daerah Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 2016 Statistik Daerah Kecamatan Pergettenggetteng Sengkut 2016

26 September 2016

12160.1612

26 September 2016

12160.1619

26 September 2016

12160.1618

26 September 2016

12160.1617

26 September 2016

12160.1614

26 September 2016

12160.1615

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kecamatan Siempat Rube dalam Angka 2016 Statistik Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 2016

Statistik Daerah Kecamatan Kerajaan 2016 Statistik Daerah Kecamatan Tinada 2016 Statistik Daerah Kecamatan Siempat Rube 2016


83



84

LAPORAN KINERJA 2016 BPS KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Recommend Documents