PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PAKPAK BHARAT FM KABUPATEN PAKPAK BHARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ditegaskan bahwa di daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ; b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM; c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan pembentukan kelembagaan organisasi dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat yang penetapannya dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56); 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PAKPAK BHARAT FM KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pakpak Bharat. 12. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 14. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 15. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 16. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 17. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 18. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. 19. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 21. Lembaga penyiaran publik lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. 22. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 23. Dewan pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik. 24. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik. 25. Pengawas intern adalah pengawasan administrasi, keuangan dan operasional didalam lembaga penyiaran pulik. 26. Penyelenggara siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional. 27. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. 28. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. 29. Eleson adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1)
(2)
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten adalah merupakan unsur pendukung dan pelayanan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten dan secara Administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten berada dibawah dan berkedudukan di ibukota Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1)
(2)
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Kabupaten bidang pemberitaan dan penyiaran, teknik dan usaha, kesekretariatan serta hubungan antar lembaga.; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah dibidang penyiaran publik; b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan penyiaran publik; c. Penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan dibidang kerumahtanggaan/umum, pembinaan kepegawaian, keuangan, kelembagaan dan produk hukum serta pengelolaan perpustakaan; d. Fasilitasi dan pembinaan pelayanan teknis penyiaran publik; e. Pengkoordinasian peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; f. Pelaksanaan administrasi intern dan ekstern sumber daya penyiaran publik; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dewan pengawas dan dewan direksi Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV ORGANISASI Pasal 5 (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat,terdiri dari: a. Sekretariat; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan; d. Sub Bagian Pemberitaan dan Siaran; e. Sub Bagian Program, Teknik dan Usaha; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal; (3) Penataan, pembinaan dan pengendalian Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON Pasal 7 (1) Pengisian jabatan Sekretaris Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan penyiaran; (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon III.a dan IV.a dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT, dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 8 (1) Sekretaris adalah Jabatan struktural eselon III.a; (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
BAB VII TATA KERJA Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan tugas dan mekanisme yang ditetapkan. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu. (4) Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahannya. (5) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10
(1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran; (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten belum terbentuk, Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi Direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat. (3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural pada lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (4) Uraian tugas dan fungsi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1)
(2) (3)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal 27 Desember 2010 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal 30 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dto HOLLER SINAMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010 NOMOR 15
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: PERATURAN DAERAH KAB. PAKPAK BHARAT : 15 TAHUN 2010 : 27 DESEMBER 2010 : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PAKPAK BHARAT FM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK PAKPAK BHARAT FM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DEWAN PENGAWAS
DEWAN DIREKSI KELOMPOK JABATAN DUNGSIONAL SEKRETARIAT
KASUBBAG PEMBERITAA N DAN PENYIARAN
KASUBBAG PROGRAM, TEKNIK DAN USAHA
KASUBBAG UMUM
KASUBBAG KEUANGAN
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN
2010
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PAKPAK BHARAT FM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
I.
UMUM Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi,
bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan teknologi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran serta masyarakat dalam meyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran PubliK Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka penyebaran informasi dan berita yang dapat diterima publik secara cepat, tepat dan luas serta diharapkan dapat membentuk opini publik yang mendukung proses pelaksanaan dan upaya pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten pPakpak Bharat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat tengah membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (right to know) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (right to express) bagi masyarakat dalam upaya menempatkan masyarakat sebagai warga yang berproduktifitas kinerja yang maksimal dengan etos kerja yang tinggi. Dengan kata lain bahwa dengan berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh pencerahan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat, dalam memberikan layanan kepentingan masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah, yaitu unsur masyarakat terdiri dari 1 (satu) orang dan unsur Pemerintah yang 2 (dua) orang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Yang dimaksud dengan Dewan Direksi adalah Pegawai Negeri Sipil berasal dari jabatan fungsional. Sedangkan unsur anggota Dewan Direksi yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil adalah non Pegawai Negeri Sipil yang dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang memiliki kompetensi tentang penyelenggaraan penyiaran radio.
Pasal 11 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 94
