BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN BELAJAR. DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DENGAN RAHNfrAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK tsHARAT,
Menimbang
:
a.
bahwa salah satu upaya untuk menciptakan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan profesional adalah dengan memberikan
kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang lzin Belajar dan lzin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tingkat kemajuan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga perfu dicabut dan ditetapkan Peraturan Bupati yang baru. c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan 'b' di atas, maka tata cara memperoleh lzin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); Tahun 2003 tentang Pembentukan 2. undang-Undang Nomor Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang=Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ReBublik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a$M); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
g
I
5. Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 7. Peiaturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah; g. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. il,IEIIUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN BELAJAR DAN TUGAS BEIAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAEMH.
BAB
I
KETEilTUAI,I Pasal
Uiillril
t
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; aPemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; b. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat; c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; d. ApBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; e. pNS adalah Pegiwai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; f. g. Kantor Kepegawaian Daerah atau sebutan lain adalah Kantor Kepegawaian Daerah Bharat; Kabupaten PakPak 'satuan Keria Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah SKpD h. pakpak Bharat tempat Pegawai Negeri Sipil bersangkutan melaksanakan tugas; pNS fugas Belajaradalah Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh Tugas Belajari. j. lzin Belijar adalah lzin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kbpada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Oengan-tetap melaksanakan tugas pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil ian Uiaya pendidifan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan; Tugas Belajar adalah penunlufan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Da6rah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; pN'S se6agaimana disebutkan pada huruf selama pendidikan dibebaskan dari pelaksanaan tugas pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan bantuan pendidikan;
i'
m.
n.
Bantuan pendidikan adalah bantuan berupa uang di luar gaji yang ditampung dalam Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pihak Ketiga; perluruan Tinggi adalih Perguruan Tinggi yang terdaftar dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional.
BAB II laN BEI*AJAR Pesal 2
pNS yang nrengaiukan permohonan lzin Belajar Tingkat $ria1a (|-tl adalh PNS_ yang -slrendan-rendahnya $ekolah La{uhn Tingkat Atas {SLTA} sderaiat memilixi liaran dibuktikan dengan fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belaiar (S'[TB) yang ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenangPasal 3 Syarat-syarat yang akan mengikuti lzin Belajar sebagaimana dirnaksud pada Pasat 2 adalah sebagai berkut: Memiliki masa kerja Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun; Bbiplin ifinu 1rang diikuti disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertirnbangk*nbidang tugas dan'latar belakang pendidilgnnya; Tidali meninggail
a. h. c.
Pasal 4
Ftrts yarq nerqniuka* prmohonan tzin Belajar Tingkat Magister ($-2) adalah PN$ yang r1lffiriliLi $amtr girrana (S-1)-sederaiat dari Fergur.uan Tingggi dengan'prcgmm'study yang terekreditasi minirnal'B'. Pasal 5 Syarat-syarat untuk rnemperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai beriktrt: irnemiliki masa keria Pqaurai Nqeri$ipilminimalS {lima) tahun; lndeks Preetffil kumutatit tingkat Sariana minimal 2,75 skala 4 (empat) dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir olefi FejaH 1rafig beruefiarry; Oisiptin ilmu yang diikuti disesuaikan dengnn kebtrtuhan daffih dengan meirpertimbaagftan bldang tggas dan latar bekhng pendidiltannya; Tidak nrcnirqgilkan tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan-
a. b. c. d.
Fasal 6
pNS yang mengajukan permohonan lzin Belajar Tingkat Doktor (S-3) adalah PNS yang memititci tlaza+r-Magister t$2) dari Pergurrmn Tinggrgi dengan prograrn study yang terakreditasi minimal'E'.
Paea[ 7
pada Pasal 6 adalah Syarat*syarat untuk memperoleh lzin Belajar sebagaimana dimaksud sebagai berikut: f,rtemiliki ma$a keria Pegaw.ai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun; minimal 3,0 lndeks prestasi kiimuritit tingkaisa4aha minimal 2,75 dan tingkat Magi_sGr Pejabat oleh skala + tempail dinunirrn d'engan fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir yang benrenang; kebutuhan daerah dengan bi.i[tin ilmu "yang diikuti disesuaikan dengan mempertimbang[an UiOang tugas dan latar belakang pendid.ikannya; Tidak meninggJlkan tugas kedinasan selama mengikuti pendidikan.
a. b.
c. d.
Pasal 8
pNS yang mengajukan lzin Belajay di- Universitas Terbuka merupakan Uimi[*ua paaa Pasal i
"*Gg;imina 'b', 'c','d'Feraturan
pengecualian
frurut'b', 'C', Pasal 5 huruf 'b', 'C', 'd' dan Pasal 7 huruf
BuPati ini'
Pasal
I
permohonan untuk memperoleh lzin Belajar ditujukan kepada Bupati melalui Kantor Kepegawaian Daerah atau sebuhn lain dengan melampirkan : a. b. c. d.
e. f. g. h. i.
j, k. t.
m. n.
Fotocopy surat Keputusan Pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri sipit fotocoby Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil; Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
poiocobv tjazahlSurat Tanda tamat Betajar (STTB) terakhir dan transkrip nilai atau seouatan iain yang disahkan oleh pejabat yang benrenang sesuai dengan peraturan yang berlaku; Fotocopy Dp-3 selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik; Surat Keterangan berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah; Surat Persetujuan dari atasan langsung pemohon; Surat Rekomendasi dari Pimpinan SKPD; Surat Keterangan dari rektor/dekan atau pejalat lain yang. membidangi. urusan pada kemahasiswaa-n bahwa yang bersangkutan adalah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dipimpinnya; Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah; Surat pernyataan pembiayaan kuliah ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan; Surat Perhyataan tidak akan meninggalkan tugas kedinasan selama mengikuti perkuliahan; Fotocopyiadwal mata kuliah persemester; Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf J, 'k', dan 'l' bermaterai Rp. 6.000,(Enam Ribu RuPiah). Pasal 10
persetuiuan akhir berupa lzin Belajar dari Bupati sepenuhnya merupakan keputusan akhir Bupati dan tidak dapat diganggu gugat.
)
BAB III TUAAS BELAJAR
Fer*prnhn
Bagian P+r&rna dan Tata Cara m€fltp€rolefi Tugae Eelaiar Pasal l1
PNS yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar Tingkat Sarjana ($-1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memilki ljazahl$urat Tanda Tamat Belajar (STTB) $ekolah LanJutan Tingkat Atas ($LTA) sederajat atau ljazah Diploma ll (D-2) atau ljazah Diploma lll (D-3); b. Nilai rata-rata $urat Tanda Tamat Belajar (STIB) minimal 7,0; c. Bagi alumni Diploma ll (D-2) dan Diploma lll tD-3) lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) minimal 2,85 skala 4 (empat); d. Berusia paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Disiplin ilmu yang akan diikuti disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; g. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun; h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disipilin tingkat sedang dan berat; i. Jurusan/program study terakreditasi dengan nilai minimal 'B'; j Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung.
Pasal t2 PNS yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar Tingkat Magister (S-2) atau untuk memperoleh keahlian/spesialis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memitki tjazah Sarjana (S-1) dari Perguruan Tinggi dengan program study yang terakreditasi dengan nilai minimal 'B'; b. lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) minimal 2,85; c. Berusia paling tinggi 35 tahun; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Disiplin ilmu yang akan diikutisesuaidengan kebutuhan Bemerintah daerah; f. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja sekurang-kurangnya minimal 5 (lima) tahun; g. Tidak pernah dijatuhihukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; h. Jurusan/program study yang akan diikutiterakreditasidengan nilai minimal 'B'; i. Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung.
Pasal 13 PN$ yanE rnengajukan permohonan untuk memperoleh Tugas Belajar Tingkat Dokor (S-3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Memifiki tjazah Magister (S-2) dari Ferguruan Tinggi dengan program study yang terakredihsi minimal'B'; b. Berusia paling tinggi40 tahun; c. lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) pendidikan terakhir 3,0 d. Sehat jasmanidan rohani; Disiplin ilmu yang akan diikuti sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah; f. Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; g. Tidak pernah diiatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat; h. Program study pada perguruan tinggi yang akan ditempuh terakreditasi minimal 'B' e.,
/
Pasal
t4
Surat permohonan diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kantor Kepegawaian Daerah atau sebutan lain dengan melampirkan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
a-
FLtocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipit dan Surat Keputusan
Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri $ipilyang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Fotocopy ljazahlSTTB terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteriyang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional; Fotocopy DP-3 selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; Fotocopy surat keputusan menduduki iabatan struktural atau fungsional yang dilegalisir bagi PNS yang mendudukijabatan; Suiat keterangan sehat fisik dan mental yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Kesehatan Pemerintah; Surat Persetujuan dariatasan langsung; h. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD; Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa yang bersangkutan telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa; Surat Pernyataan tidak akan bermohon pindah dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sekurang-kurangnya 1 0 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan ; k. Surat Pernyataan bersedia mengembalikan biaya pendidikan apabila mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk drop out Surat Pernyataan bersedia melaporkan hasil perkuliahan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kepegawaian Daerah; m. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf j, k dan I dibubuhi materai 6.000.
b.
c.
d. e.
f.
g.
i. j.
l.
Pasal {5
Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan rnaupun kelengkapan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Bagian Kedua Lamanya Pendidikan Pasal 16
I 1
Masa perkuliahan Tugas Belajar masing-masing program pendidikan adalah sebagai berikut : Latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk program Sarjana (S-1) paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) butan atau (sembilan) semester; Latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk program Diploma ll (D-2) paling lama 1 (satu) tahun enam (enam) bulan atau 3 (tiga) semester; Latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk program Diploma lll (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester; Latar belakang pendidikan Diploma ll (D-2) untuk program Sarjana (S-1) paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester apabila jurusan atau program studi yang diambil sesuai dengan latar belakang pendidikannya; (D-3) untuk program Sariana (S-1) paling lama Latar belakang pendidikan Diploma 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester apabila jurusan atau program studi yang diambil sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
a.
I
b.
c. d.
e.
lll
I
paling lama Latar belakang pendidikan sariana (s-1) untuk program Magister (s-2) 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; paling lama 6 (enam) g. Latar belakang penoidiran Dokter umum untuk program spesialis
f.
tahun atau 12 (dua belas) semester; program Doktor (S-3) paling lama h. Latar belakang pendidiftan Magister (S-2) untuk 4 (empat) tahun atau 8 (detapan) semester-
Bagian Ketign Bantuan Pendidilen Pasal
(1)
{Zl
t7
yalg ditampung dalam APBD' Bantuan pendidikan diberikan kepada PN$ Tugas B"l1tT (1} serta tata cara pembayarannya Besamya Urr*rrn sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
Bagian KeernPat Kewaiiban Paeal {8
pN$ Tugas Belaiar waiib melaporkan hasil studi yang diterbitkan oleh institusi pendidikan i"*prt irng ueriangkutran menuntut ilmu setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kepegawaian Daerah atau sebutan lain'
Pasal 19
pNS Tugas Berajar wajib meraporkepada erg?ti melalui setelah menyeresaikan pendidikan, (tuiuh).hari kerja K;ilt, Kantor x"p"g"";rian Daerah atau se6utan lain selambatJambatnya7 ditetapkan .*,i.,Lni"rtanggat'pJngembalian dari perguruan tinggi dan penempatan selanjutnya oleh Bupati.
BAB IV SANKSI Pasal 20
(1) \ "' (Z)
iti t- '
dari 2,85 Apabila lndeks Prestasi (tP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kurang tentang Tuqgs Belalar yang -ryrTngkutan dicabuti&"i, +t maka $urat Keputusan dimaiaud pada ayaf 1t; dikembalikan pada instansiasal. FmS =*6rgaimana pNS sebjgairnana dimaksud padi ayat (1) wajib mengembalikan seluruh bantuan pendidikan Vrng telah diterima *b fas d*rah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasa} 21
(1) Apabila PNS Tugas Belajar tidak mampu (2)
(3)
menyelesaikan program pendidikan pada Pasal 18 maka seluruh bantuan pendidikan yang diperoleh sebagaimana ditentukan selama tugas belajar wajib dikembalikan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penempatan yang bersangkutan akan ditetapkan oleh Bupati. Apabila PNS Tugas Belajar mengundurkan diri atau diberhentikan (droup out) karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pendidikan maka seluruh bantuan pendidikan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. FNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditempatkan kembali di lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan suatu keputusan Bupati. Pasal 22
_
Apabila PNS Tugas Belajar tidak melaporkan diri kepada Bupati setelah selesai pendidikan maka akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETEI{TUAN LAIf{.LAIH Faeal 23 PNS Tugas Belajar yang memperoleh bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dapat rrengajukan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah beheda mkurang-hurangnya 3 (tige) tahun terhitung seiaktanggal$urat penugasennye, Paoat 24
,.-\
Bagi PNS yang memperoleh bantuan pendidikan atau beasiswa atau sebutan lain di luar APBD diberikan Tugas Belajar tanpa menunggu tenggang waktu sebgaimana diatur pada Pasal 23"
Pasal 25
(1) Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupatitentang lzin Belajar
dan
Surat Keputusan tentang izin Tugas Belajar yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Brrpatr Nompr 6 Tahun 30Qe tentang lein Ealeiar dan Ein Tugae Beleiar dinyatakn tetrp
(2)
berlaku. Terhadap PNS Tugas Belajar yang memperoleh Surat Keputusan tentrang Tugas Belajar sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ternyeta IPK*ya kureng dari cebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 tunduk kepada peraturan ini dengan ketentuan (satu) tahun untuk menyesuaikan Indeks Prestasi diberikan tenggang waktu peraturan Bupati ini. berdasarkan
1
Pasal 26 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang lzin Belaiar dan lzin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dimbut dan dinyatakan tidak beilkau lagi,
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27
Peraturan Bupati
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak pada tanggal a-{
A,gustrrs
Diundangkan di Salak
pada tanggal a.1 Agus\,rs 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDIWARTHA IIIANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR \ AO
2011
