BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 54 TAHUN 2016

SALINAN

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal

4

ayat

(2)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004

tentang

Penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan

menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Undang-Undang….

C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

1

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

18

Tahun

2016

tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016

tentang

Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

10. Peraturan….


2

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan

dan

Susunan

Perangkat

Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun

2016

Nomor

5,

Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEDUDUKAN,

SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah

Daerah

penyelenggara

adalah

Pemerintahan

Bupati Daerah

sebagai yang

unsur

memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Belitung 4. Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kabupaten

Belitung. 5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. 6. Kepala

Dinas

adalah

Kepala

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. 8. Bidang

adalah

Bidang

pada

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. 11. Unit…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

3

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

pada

Dinas

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Belitung. 13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian

kerja

yang

bekerja

pada

Instansi

Pemerintah. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri atas: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas: 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS; 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas: 1. Seksi Pengurangan Sampah; 2. Seksi Penanganan Sampah; dan 3. Seksi Limbah B3. e. Bidang…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

4

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas: 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan 3. Seksi Kerusakan Lingkungan. f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas: 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Struktur

Organisasi

Dinas Lingkungan

Hidup

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 5 Dinas

Lingkungan

Hidup

mempunyai

kewenangan

sebagai

berikut : a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah; b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana dan program daerah; c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah; d. pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Taman Hutan Raya daerah; e. perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; f. perizinan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam 1 (satu) daerah; g. pembinaan….


5

g. pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

usaha

dan/atau

kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; h. penetapan

pengakuan

Masyarakat

Hukum

Adat

(MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di daerah; i. peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di daerah; j. penyelenggaraan

pendidikan,

pelatihan,

dan

penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah; k. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah; l. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah; m. pengelolaan dan pengolahan sampah; n. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Bagian Kedua Dinas Pasal 6 Dinas

Lingkungan

koordinasi,

Hidup

pemeliharaan,

mempunyai

tugas

pencegahan,

melaksanakan penanggulangan

pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

6

Pasal 7 Dinas

Lingkungan

Hidup

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pemeliharaan, pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; b. pelaksanaan

koordinasi pencegahan dan

penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; c. pelaksanaan

pembinaan

penanggulangan

teknis

pencemaran

dan

pencegahan kerusakan

dan

lingkungan

hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; d. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengendali dampak lingkungan hidup; e. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan rencana kelola lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta pengendalian teknis amdal; f. pengawasan

pelaksanaan

pengendalian

dampak

dan

kerusakan lingkungan hidup serta penyuluhan peningkatan peran serta masyarakat; g. penetapan

dan

pelestarian

keanekaragaman

hayati

dan

Tanaman Hutan Raya; h. pengelolaan

sampah,

limbah

cair

dan

limbah

Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3); i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis menuju kota sehat, bersih dan hijau; j. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

7

Pasal 9 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan; b. penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup; c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara; e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10 Sekretariat terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 11 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran serta perubahan anggaran di bidang lingkungan hidup; d. penyiapan

bahan

penyusunan

rancangan

produk

hukum

daerah di bidang lingkungan hidup; e. pemantauan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

8

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup; f. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja di bidang lingkungan hidup; g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi keuangan dan aset. Pasal 14 Sub Bagian Keuangan dan Aset Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 13,

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

rencana

anggaran, penatausahaan, perbendaharan verifikasi keuangan dan aset; b. penyiapan

bahan

penyusunan,

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 15 Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas. Pasal 16 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana

dimaksud

dalam

melaksanakan tugas

Pasal 15,

menyelenggarakan

fungsi: a. pelaksanaan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

9

a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, kearsipan, tata usaha, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas; b. penyiapan

bahan

penyusunan,

evaluasi,

pelaporan

dan

pendokumentasian pelaksanaan program dan kegiatan; c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan Pasal 17 Bidang

Tata

Lingkungan

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan,

pembinaan

dan

koordinasi,

serta

pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan. Pasal 18 Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; c. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Rencana

dan

Pengelolaan

Pembangunan

Lingkungan

Jangka

Panjang

Hidup dan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; g. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; h. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); i. pelaksanaan….


10

i. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; j. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; k. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; l. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; m. pelaksanaan

sosialisasi

kepada

pemangku

kepentingan

tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; n. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah; o. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; p. pelaksanaan

fasilitasi

keterlibatan

masyarakat

dalam

pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; q. pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis; r. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis; s. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup); t. penilaian

terhadap

dokumen

lingkungan

(AMDAL

dan

UKL/UPL); u. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); v. pelaksanaan proses izin lingkungan; w. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; x. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; y. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; z. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; aa. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; bb. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca; cc. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; dd. penetapan

kebijakan

dan

pelaksanaan

konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; ee. pemantauan

dan

pengawasan

pelaksanaan

konservasi

keanekaragaman hayati; ff. penyelesaian…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

11

ff. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; gg. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; hh. pemberian

saran dan pertimbangan kepada atasan terkait

bidang tugasnya; dan ii. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 19 Bidang Tata Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 Seksi

Inventarisasi

melakukan

RPPLH

penyiapan

dan

bahan

KLHS

mempunyai

dalam

tugas

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Inventarisasi, RPPLH dan KLHS. Pasal 21 Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 20,

menyelenggarakan

fungsi: a. pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; b. penyiapan

bahan

dan

penyusunan

dokumen

Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah; d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. penyiapan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; f. penyiapan….


12

f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; g. penyiapan

bahan

dan

penyusunan

instrumen

ekonomi

lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup; j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; l. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; m. penyiapan

bahan

penyusunan

kajian

lingkungan

hidup

pengesahan

kajian

lingkungan

hidup

strategis daerah; n. penyiapan

bahan

strategis; o. pelaksanaan

fasilitasi

keterlibatan

masyarakat

dalam

pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis; p. pelaksanaan

fasilitasi

pembinaan

penyelenggaraan

kajian

lingkungan hidup strategis; q. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis; r. penyusunan laporan dan pendokumentasian

kegiatan di

bidang tugasnya; s. pemberian


bidang tugasnya; dan t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 22 Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kajian dampak lingkungan.

Pasal….


13

Pasal 23 Seksi Kajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 22,

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan instrumen

bahan

pelaksanaan

pencegahan

koordinasi

pencemaran

penyusunan

dan/atau

kerusakan

lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup); b. penyiapan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); c. penyiapan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup

yang

transparan

(komisi

penilai,

tim

pakar

dan

konsultan); dan d. penyiapan bahan pelaksanaan proses izin lingkungan dan izin PPLH; e. penyusunan laporan dan

pendokumentasian kegiatan di

bidang tugasnya; f. pemberian


bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 24 Seksi

Pemeliharaan

melakukan

Lingkungan

penyiapan

bahan

Hidup

mempunyai

dalam

penyusunan

tugas dan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta

pemantauan

dan

evaluasi

di

bidang

pemeliharaan

lingkungan hidup. Pasal 25 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; c. penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; d. penyiapan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

14

d. penyiapan bahan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; e. penyiapan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; f. pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca; g. penyiapan bahan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; h. penyiapan

bahan

penetapan

kebijakan

konservasi, pemanfaatan berkelanjutan

dan

pelaksanaan

dan pengendalian

kerusakan keanekaragaman hayati; i. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; j. penyiapan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; k. penyiapan

bahan

pengembangan

sistem

informasi

dan

pengelolaan database keanekaragaman hayati; l. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan di bidang tugasnya; m. pemberian


bidang tugasnya; dan n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pasal 26 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3.

Pasal 27 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten; c. penetapan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

15

c. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; d. perumusan kebijakan pengurangan sampah; e. pembinaan pembatasan timbulan sampah; f. pembinaan

dan

pengawasan

penggunaan

bahan

baku

produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; g. pembinaan pendaur ulangan sampah; h. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah; i. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; j. perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah; k. pelaksanaan

koordinasi

pemilahan,

pengumpulan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; l. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah; m. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; n. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; o. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan control landfill/sanitary landfill; p. penyusunan

dan

pelaksanaan

sistem

tanggap

darurat

pengelolaan sampah; q. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; r. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; s. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; t. penyusunan

kebijakan

perizinan

pengolahan

sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; u. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; v. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); x. perumusan….


16

x. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; y. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; z. pelaksanaan

pemantauan

dan

pengawasan

penyimpanan

sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten; aa. penyusunan

kebijakan

pengangkutan

limbah

perizinan B3

pengumpulan

(pengajuan,

dan

perpanjangan,

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten; bb. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; cc. pelaksanaan

perizinan

pengangkutan

Limbah

B3

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; dd. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten; ee. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; ff. pemantauan

dan

pengawasan

terhadap

pengolahan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; gg. pemberian


bidang tugasnya; dan hh. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 28 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas: a. Seksi Pengurangan Sampah; b. Seksi Penanganan Sampah; dan c. Seksi Limbah B3. Pasal 29 Seksi

Pengurangan

Sampah

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengurangan sampah. Pasal 30 Seksi

Pengurangan

sebagaimana

Sampah

dimaksud

dalam

dalam

melaksanakan

Pasal 29,

tugas

menyelenggarakan

fungsi: a. penyusunan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

17

a. penyusunan informasi pengelolaan sampah di daerah; b. penyiapan bahan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah; d. penyiapan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; e. penyiapan

bahan

pembinaan

penggunaan

bahan

baku

produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; f. penyiapan bahan pembinaan daur ulang sampah; g. penyediaan fasilitas daur ulang sampah; dan h. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk. i. penyusunan

laporan

dan

pendokumentasian

kegiatan

di bidang tugasnya; j. pemberian


bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 29 Seksi

Penanganan

Sampah

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan sampah. Pasal 30 Seksi

Penanganan

sebagaimana

Sampah

dimaksud

dalam

dalam

melaksanakan

Pasal 29,

tugas

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah; b. penyiapan

bahan

pelaksanaan

koordinasi

pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; c. penyiapan bahan penyediaan sarpras penanganan sampah; d. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah (padat dan limbah cair); e. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; f. penyiapan….


18

f. penyiapan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan control landfill/sanitary landfill; g. penyiapan

bahan

penyusunan

dan

pelaksanaan

sistem

tanggap darurat pengelolaan sampah; h. penyiapan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; i. penyiapan

bahan

pelaksanaan

kerja

sama

dengan

kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola

sampah

dalam

menyelenggarakan

pengelolaan

sampah; j. penyiapan

bahan

pengembangan

investasi

dalam

usaha

pengelolaan sampah; k. penyiapan bahan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,

pengangkutan

sampah

dan

pemrosesan

akhir

sampah yang diselenggarakan oleh swasta; l. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; m. penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

pembinaan

dan

pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); n. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) dan masyarakat; o. penyusunan

laporan

dan

pendokumentasian

kegiatan

di bidang tugasnya; p. pemberian


bidang tugasnya; dan q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 31 Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang limbah B3. Pasal….


19

Pasal 32 Seksi Limbah B3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah; b. penyiapan

bahan

pelaksanaan

perizinan

penyimpanan

sementara limbah B3 dalam satu daerah; c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah; d. penyiapan

bahan

pengumpulan perpanjangan,

dan

penyusunan pengangkutan

perubahan

dan

kebijakan limbah

perizinan

B3 (pengajuan,

pencabutan)

dalam

satu

daerah; e. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; f. penyiapan

bahan

pelaksanaan

perizinan

pengangkutan

Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah; g. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah; h. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; i. penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; j. penyusunan

laporan

dan

pendokumentasian

kegiatan

di bidang tugasnya; k. pemberian


bidang tugasnya; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian….


20

Bagian Kelima Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 33 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan kebijakan,

Hidup

dalam

pelaksanaan

penyusunan

pembinaan

dan

dan

pelaksanaan

koordinasi,

serta

pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasal 34 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. pelaksanaan pemantauan kualitas air; c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara; d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; f. penentuan baku mutu lingkungan; g. penyiapan

sarpras pemantauan lingkungan

(laboratorium

lingkungan); h. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; i. pelaksanaan

penanggulangan

pencemaran

(pemberian

informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan noninstitusi; j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; k. penentuan baku mutu sumber pencemar; l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; m. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi; n. pelaksanaan….


21

n. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi; o. pelaksanaan

pembinaan

tindaklanjut

rekomendasi

hasil

evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi; p. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; q. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; r. pelaksanaan

penanggulangan

(pemberian

informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; s. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; t. pemberian


bidang tugasnya; dan u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan Pasal 35 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Lingkungan; b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan c. Seksi Kerusakan Lingkungan. Pasal 36 Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemantauan lingkungan. Pasal 37 Seksi

Pemantauan

sebagaimana

Lingkungan

dimaksud

dalam

dalam Pasal

melaksanakan 36,

tugas

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air ; b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas udara; c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; e. penyiapan bahan penentuan baku mutu lingkungan; f. penyiapan….


22

f. penyiapan bahan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); g. penyusunan laporan dan


bidang tugasnya; h. pemberian


bidang tugasnya; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 38 Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencemaran lingkungan. Pasal 39 Seksi

Pencemaran

sebagaimana

Lingkungan

dimaksud

dalam

dalam Pasal

melaksanakan 38,

tugas

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian

informasi,

pengisolasian

serta

penghentian)

sumber pencemar institusi dan noninstitusi; c. penyiapan

bahan

pelaksanaan

pemulihan

pencemaran

(pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi; d. penyiapan bahan penentuan baku mutu sumber pencemar; e. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi; g. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan noninstitusi; h. pelaksanaan

pembinaan

tindaklanjut

rekomendasi

hasil

evaluasi sumber pencemar institusi dan noninstitusi. i. penyusunan laporan dan


bidang tugasnya; j. pemberian…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

23

j. pemberian


bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 40 Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan,

melaksanakan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kerusakan lingkungan. Pasal 41 Seksi

Kerusakan

sebagaimana

Lingkungan

dimaksud

dalam

dalam Pasal

melaksanakan 40,

tugas

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan

bahan

penentuan

bahan

pelaksanaan

kriteria

baku

kerusakan

pemantauan

kerusakan

lingkungan; b. penyiapan lingkungan; c. penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,

pengisolasian

serta

penghentian)

kerusakan

lingkungan; d. penyiapan

bahan

pelaksanaan

pemulihan

(pembersihan,

remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya; f. pemberian


bidang tugasnya; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 42 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai

tugas

melaksanakan

Lingkungan

Hidup

dalam

kebijakan,

pelaksanaan

sebagian

penyusunan

pembinaan

dan

dan

tugas

Dinas

pelaksanaan

koordinasi,

serta

pemantauan dan evaluasi di bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

24

Pasal 43 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya; b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; c. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; e. penyusunan

rekomendasi

tindaklanjut

hasil

verifikasi

pengaduan; f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; g. penyelesaian sengketa lingkungan; h. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; i. pengembangan

sistem

informasi

penerimaan

pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; l. pelaksanaan

pengawasan

tindaklanjut

rekomendasi

hasil

evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; m. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; n. pembentukan

tim

koordinasi

dan

monitoring

hukum

atas

penegakan

hukum lingkungan; o. pelaksanaan

penegakan

pelanggaran

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; p. pelaksanaan

penyidikan

perkara

pelanggaran

lingkungan

hidup; q. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; r. penyusunan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

25

r. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; s. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional

dan

hak

kearifan

lokal

atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; t. penetapan

tanah

ulayat

yang

merupakan

keberadaan

Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan

hak

kearifan

lokal

atau

pengetahuan

tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; u. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat; v. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; w. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; x. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; y. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan

kearifan

lokal

terhadap

atau

Masyarakat

pengetahuan

Hukum

tradisional

Adat, terkait

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; z. pelaksanaan

fasilitasi

kerjasama

dan

pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; aa. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; bb. penyiapan….


26

bb. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; cc. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; dd. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; ee. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; ff. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup; gg. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; hh. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; ii. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; jj. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup; kk. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; ll. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; mm. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; nn. pelaksanaan

dukungan

program

pemberian

penghargaan

tingkat provinsi dan nasional; oo. pemberian


bidang tugasnya; dan pp. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44 Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Pasal….


27

Pasal 45 Seksi

Pengaduan

dan

Penyelesaian

Sengketa

Lingkungan

mempunyai tugas penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pasal 46 Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan

pengaduan

dan

penyelesaian

pengaduan

masyarakat; b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; d. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; f. penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan; g. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; h. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya; j. pemberian


bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal….


28

Pasal 47 Seksi

Penegakan

Hukum

Lingkungan

melaksanakan

tugas

penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan hukum lingkungan. Pasal 48 Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

47,

menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin

lingkungan

dan

izin

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan; c. penyiapan

bahan

pelaksanaan

pengawasan

tindaklanjut

rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; d. penyiapan

bahan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; e. penyiapan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; f. penyiapan

bahan

pelaksanaan

penegakan

hukum

atas

pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. penyiapan

bahan

pelaksanaan

penyidikan

perkara

pelanggaran lingkungan hidup; h. penyiapan bahan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya; j. pemberian


bidang tugasnya; dan k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal….


29

Pasal 49 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan melaksanakan tugas penyiapan bahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan. Pasal 50 Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional

dan

hak

kearifan

lokal

atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. penyiapan bahan pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. penyiapan bahan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional

dan

hak

kearifan

lokal

atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat; e. penyiapan

bahan

pembentukan

panitia

pengakuan

masyarakat hukum adat; f. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. penyiapan….


30

g. penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

peningkatan

kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan

dan

pendampingan

terhadap

Masyarakat

Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; i. pelaksanaan

fasilitasi

kerjasama

dan

pemberdayaan

Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. penyiapan

bahan

model

peningkatan

kapasitas

dan

peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; k. penyiapan bahan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; l. penyiapan

bahan

pengembangan

materi

diklat

dan

penyuluhan lingkungan hidup; m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; n. penyiapan lingkungan

bahan

pelaksanaan

diklat

dan

penyuluhan

hidup

Peningkatan kapasitas instruktur dan

penyuluh lingkungan hidup; o. penyiapan

bahan

pengembangan

kelembagaan

kelompok

masyarakat peduli lingkungan hidup; p. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; q. penyiapan bahan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup; r. penyiapan

bahan

pengembangan

jenis

penghargaan

lingkungan hidup; s. penyiapan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup; t. penyiapan

bahan

pelaksanaan

penilaian

dan

pemberian

penghargaan; u. penyiapan…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

31

u. penyiapan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; v. penyiapan bahan pemberian dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; w. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya; x. pemberian


bidang tugasnya; dan y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasal 51 (1) Pada organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kebutuhan. (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana di maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 52 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. (3) Jumlah

tenaga

fungsional

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis….


32

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 54 Dalam melaksanakan

tugasnya,

setiap pimpinan

dari unit

organisasi, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi

baik

dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 55 Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengawasi

bawahannya

masing-masing

dan

bila

terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 56 (1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup bertanggung

jawab

memimpin

dan

mengkoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 57 (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan

laporan

lebih

lanjut

dan

untuk

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal…. C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

33

Pasal 58 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di bantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini : 1. Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten

Belitung

(Berita

Daerah

Kabupaten

Belitung Tahun 2009 Nomor 39); dan 2. Peraturan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 36), sepanjang mengenai uraian tugas dan fungsi bidang persampahan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH Diundangkan….


34

Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002


35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG,

ttd.

ttd. SAHANI SALEH

IMAM FADLLI, SH NIP. 197109152001121002 C:\Users\user\Dropbox\BAGIAN HUKUM\SALINAN PERBUP TUPOKSI OK\54-TUPOKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BELITUNG.doc

36

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 54 TAHUN 2016

Recommend Documents