BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN
No. 46/08/16/Th.XVIII, 3 Agustus 2016
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI SUMSEL 2015 Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Provinsi Sumsel tahun 2015 sebesar 79,81, meningkat sebesar 4,99 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 74,82
1.
Secara umum, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel 2015 sebesar 79,81 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 4,99 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 2014 sebesar 74,82. Walaupun nilai indeks demokrasi Provinsi Sumsel mengalami kenaikan namun tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel masih pada kategori “sedang” sama seperti tahun 2014. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Aspek Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) tahun 2015 sebesar 61,0 mengalami penurunan cukup drastis sebesar 17,53 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 78,53. Tetapi aspek lainnya yakni Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty) naik 9,97 poin dari 86,09 pada 2014 menjadi 96,06 pada 2015 dan Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 15,22 poin dari sebesar 63,57 di tahun 2014 menjadi 78,79 tahun 2015. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan dua indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Dua indikator tersebut adalah “Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN” dan “Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah”. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Sumsel 2015
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumsel 2015 sebesar 79,81 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 4,99 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 2014 sebesar 74,82. Dengan kenaikan ini, tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel masih pada kategori “sedang” sama seperti tahun 2014. Perkembangan IDI Sumsel dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 72,52 tahun 2009, tahun 2010 sebesar 73,65, tahun 2011 sebesar 67,92, tahun 2012 sebesar 73,17, tahun 2013 sebesar 67,12, tahun 2014 sebesar 74,82 dan tahun 2015 sebesar 79,81. Dari Tahun 2009-2015 tingkat demokrasi Provinsi Sumsel berada pada kategori sedang.
Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan evidence based (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi. Grafik 1. Perkembangan IDI Sumsel, 2009-2015 100
Baik 80
73,65
72,52
67,92
79,81
74,82
73,17 67,12
sedang 60
Buruk
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan
2.
Perkembangan Indeks Aspek IDI
Angka IDI Sumsel 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata 96,06, aspek Hak-Hak Politik sebesar 78,79, dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 61,00. Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional, 2009-2015
100
100
95,42
93,26
86,09
84,05
Baik 80 Sedang
96,06
91,45
77,05 69,85
69,83
63,57
63,22
60
78,79
78,53
76,42
56,07
55,17
Buruk
49,41
55,21
61,00
50,32
40
2009
2010 2011 Kebebasan Sipil
2012 Hak-hak Politik
2013
2014 2015 Lembaga Demokrasi
Sumber: BPS Provinsi, Sumatera Selatan
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, mulai tahun 2014-2015 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Bahkan untuk indeks Aspek Kebebasan Sipil, dari tahun
2009-2015 selalu berada pada kategori “baik”. Untuk dua indeks aspek lainnya yaitu Aspek Hak-hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi masih berada pada kategori sedang. Nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas dua aspek lainnya dan dalam perkembangannya (2009-2015) untuk pertama kalinya nilai aspek Hak-Hak Politik berada di atas nilai aspek Lembaga Demokrasi. Hal tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan (merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah) dan jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan tidak mengalami sumbatan. Sementara itu, untuk nilai aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 17,53 poin dibandingkan tahun 2014 disebabkan oleh adanya kejadian keputusan hakim yang dianggap kontroversial berkenaan dengan variabel peran peradilan yang independen dan adanya lima putusan bersalah oleh PTUN terhadap kebijakan pemerintah daerah serta belum adanya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2015, meskipun terjadi penurunan nilai aspek lembaga demokrasi yang cukup tajam, Indeks IDI Provinsi Sumsel masih berada pada level kategori “sedang”. Hal ini terjadi karena peningkatan aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna dibandingkan penurunan nilai aspek Lembaga Demokrasi. Indeks aspek Hak-hak politik mengalami peningkatan 15,22 poin, sementara itu nilai aspek Kebebasan Sipil mengalami peningkatan sebesar 9,97 poin dibandingkan tahun 2014.
3.
Perkembangan Indeks Variabel IDI
Menurut nilai indeks variabel IDI 2015 terdapat tujuh variabel yang mengalami peningkatan indeks dan dua variabel mengalami penurunan. Dari tujuh variabel yang mengalami kenaikan, tiga diantaranya meningkat cukup bermakna. Kenaikan terbesar terjadi pada indeks variabel Kebebasan Berpendapat. Pada Grafik 3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2014 dengan plot tahun 2015, memperlihatkan variabel Kebebasan Berpendapat meningkat paling besar, dari kategori “buruk” meningkat menjadi “baik”, yakni meningkat dari 36,12 pada 2014 menjadi 100,00 pada 2015. Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Prov. Sumatera Selatan, 2014-2015 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Peran Peradilan yang Independen
100
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
80 60
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan
Kebebasan Berkeyakinan
40 20
Peran Partai Politik
Kebebasan Berpendapat
2014 Kebebasan dari Diskriminasi
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
2015
Variabel lain yang juga meningkat secara bermakna adalah variabel Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang meningkat sebesar 30,43 poin dari 50,00 pada 2014 (kategori “buruk”) menjadi 80,43 pada 2015 (kategori “baik”). Variabel ini ditandai oleh indikator Semakin Berkurangnya Penyampaian Aspirasi dalam Bentuk Demonstrasi yang Dilakukan dengan Cara-Cara Kekerasan dan Jumlah Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan tidak mengalami sumbatan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Sumatera Selatan tidak mudah terpancing dalam melakukan praktek kekerasan dalam menyalurkan aspirasinya sesuai dengan falsafah masyarakat Sumatera Selatan yang “Darussalam”. Selanjutnya, peningkatan terbesar ketiga terjadi pada variabel Kebebasan dari Diskriminasi, yang meningkat sebesar 16,46 poin dari tahun 2014, sehingga pada variabel ini juga mengalami perubahan kategori dari “sedang’ menjadi kategori “baik”. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks relatif tetap. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Grafik 3 dapat diketahui variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 72,34 poin yakni dari 100,00 pada 2014 menjadi 27,66 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2015 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI 2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 4. Perkembangan Skor Indikator IDI Indikator pada IDI 2015 Provinsi Sumsel terdapat 17 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 27 dan 28 (lihat Tabel 1). Namun, pada tahun 2015 masih terlihat masalah kronis dimana terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori “buruk” adalah indikator 15 Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, indikator 20 Alokasi Anggaran Pendidikan/kesehatan, indikator 21 Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, indikator 22 Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, dan indikator 26 Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik. Pada indikator 15 yang merupakan Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, kondisi di tahun 2014 sebanyak 70 orang perempuan terpilih dari 620 orang atau 11,29 persen, sedangkan pada tahun 2015, terpilih sebanyak 76 orang perempuan dari total 710 orang atau 10,70 persen. Jika dibandingkan dari tahun 2014 dengan tahun 2015 maka terjadi penurunan sebesar 0,59 poin. Untuk indikator 20, yaitu Alokasi Anggaran Pendidikan/Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan, tercatat bahwa, pada tahun 2015 alokasi anggaran pendidikan baru sebesar 12,41 persen (diluar BOS) terhadap total APBD 2015. Sedangkan alokasi dana kesehatan baru mencakup sebesar 8,10 persen. Selanjutnya, indikator Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (indikator 21) pada tahun 2014 ada sebanyak 4 buah Perda inisiatif DPRD dari total 23 Perda, sedangkan di tahun 2015 jumlah Perda ada
sembilan buah yang berasal dari eksekutif, sedangkan Perda inisiatif dari DPRD tidak ada. Begitu pula dengan dengan indikator Rekomendasi DPRD kepada eksekutif (indikator 22), di tahun 2015 hanya tercatat satu buah rekomendasi DPRD Provinsi Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Penjelasan selanjutnya terkait upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, (indikator 26) didapatkan bahwa informasi APBD sudah dimasukkan di website pemerintah daerah, akan tetapi jumlah keuangannya belum tercantum. Menarik perhatian mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan yang cukup bermakna dari 78,53 pada 2014 menjadi 61,00 pada tahun 2015 atau menurun 17,53 poin. Penurunan tersebut utamanya dipicu oleh indikator 25 dan 26 yang sesungguhnya merupakan indikator baru yang menggantikan indikator sebelumnya. Indikator 25 adalah Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh PTUN dan Indikator 26 adalah Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.
5. Penjelasan Teknis Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembagalembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.
Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015
Catatan: *) = rincian indikator dapat dilihat pada Tabel 1 Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan
Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui focus group discussion (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasuskasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 varibel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masingmasing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” dahulu “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” dahulu “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.
6. Tabel -Tabel Tabel 1: Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2014-2015 o A. I. 1 2 II. 3 4 III. 5 6 7 IV. 8 9 10 B. V. 11 12 13 14 15 VI. 16 17 C. VII. 18 19 VIII.
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
2014
2015
SELISIH
INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN ASPEK KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Variabel Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Variabel Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Variabel Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Variabel Kebebasan dari diskriminasi
74.82 86.09 100.00
79.81 96.06 100.00
4.99 9.97 0.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
0.00
36.12
100.00
63.88
33.33
100.00
66.67
50.00
100.00
50.00
95.79
95.96
0.17
95.65
95.65
0.00
90.00
90.63
0.63
100.00
100.00
0.00
76.93
93.38
16.46
50.00
83.33
33.33
87.50
100.00
12.50
100.00
100.00
0.00
63.57 77.14 97.44
78.79 77.15 97.44
15.22 0.003 0.00
60.00
60.00
0.00
76.40
76.40
0.00
76.98
76.98
0.00
57.78 50.00 0.00 100.00 78.53 97.73 95.45 100.00
57.02 80.43 60.87 100.00 61.00 97.73 95.45 100.00
-0.76 30.43 60.87 0.00 -17.53 0.00 0.00 0.00 3.64
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya ASPEK HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) Variabel Hak memilih dan dipilih Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) Perempuan terpilih di DPRD provinsi dan Kabupaten/kota Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan ASPEK LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) Variabel Pemilu yang bebas dan adil Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara Variabel Peran DPRD
20.25
23.89
Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
25.60
35.25
9.65
Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD Rekomendasi DPRD kepada eksekutif Variabel Peran Partai politik
17.39 3.57 72.52
0.00 3.57 74.04
-17.39 0.00 1.52
23
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu
24
Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi
71.43 82.38
71.43 97.55
0.00 15.17
20 21 22 IX.
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
XI. 27 28
Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan
SELISIH
100.00 -
27.66 60.53
-72.34
100.00
-
100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 90.63 81.25 100.00
-9.38 -18.75 0.00
Grafik 4: Peringkat IDI Per Provinsi Tahun 2014
85 80 75 70 65 60 55 50
PAPUA NTB SUMBAR PAPUA BARAT MALUT SUMUT KEPRI RIAU NTT SULTRA JATIM KALSEL JAMBI JABAR LAMPUNG BENGKULU ACEH MALUKU GORONTALO SULTENG SUMSEL SULSEL BABEL BANTEN BALI SULBAR JATENG KALTIM KALTENG KALBAR DIY SULUT DKI
26
Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif Variabel Peran Peradilan yang independen Keputusan hakim yang kontroversial Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
2015
Grafik 5: Peringkat IDI Per Provinsi Tahun 2015
85 80 75 70 65 60 55 50
Papua Papua Barat Maluku Utara NTB Riau Maluku Lampung Sumbar Aceh Sulsel Sulbar Banten Sumut Sultra Jateng Kepri Jambi Babel Jabar Kalteng Bengkulu Kalsel Kalbar Sulteng Gorontalo Jatim NTT Sulut Sumsel Bali Kaltara Kaltim DIY DKI Jakarta
X. 25
2014
Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan
Tabel 2. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015 IDI 2014
IDI 2015
IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
IDI
Aspek Kebebasan Sipil
Hak-hak
Politik
Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh
72,29
69,76
63,94
88,73
67.78
74.81
63.98
64.97
Sumatera Utara
68,02
79,86
61,97
62,75
69.01
82.02
62.17
63.52
Sumatera Barat
63,99
47,21
61,82
88,56
67.46
52.99
69.77
82.01
Riau
68,40
74,35
59,74
74,69
65.83
66.46
66.61
63.80
Jambi
71,15
78,23
54,01
89,48
70.68
75.89
62.12
77.72
Sumatera Selatan
74,82
86,09
63,57
78,53
79.81
96.06
78.79
61.00
Bengkulu
71,70
79,49
63,98
74,16
73.60
78.50
68.45
75.61
Lampung
71,62
72,06
63,69
83,66
65.95
71.99
63.19
62.74
Kep. Bangka Belitung
75,32
89,80
56,48
87,01
72.31
81.25
66.95
69.60
Kepulauan Riau
68,39
82,47
58,35
66,61
70.26
80.16
65.01
66.13
DKI Jakarta
84,70
91,72
73,94
92,97
85.32
89.64
83.19
83.26
Jawa Barat
71,52
83,95
65,22
65,89
73.04
79.10
81.89
51.37
Jawa Tengah
77,44
87,87
67,08
80,77
69.75
79.44
67.28
61.48
D.I.Yogyakarta
82,71
86,25
76,07
88,82
83.19
90.41
77.98
82.38
Jawa Timur
70,36
81,62
56,29
78,54
76.90
85.26
67.44
81.39
Banten
75,50
81,10
63,68
87,22
68.46
74.28
63.72
68.66
Bali
76,13
92,16
61,27
79,56
79.83
94.42
77.42
65.31
Nusa Tenggara Barat
62,62
58,73
62,08
68,38
65.08
51.59
61.11
88.36
Nusa Tenggara Timur
68,81
85,92
65,13
53,12
78.47
93.19
71.69
70.73
Kalimantan Barat
80,58
98,44
63,12
85,84
76.40
96.81
65.57
67.95
Kalimantan Tengah
79,00
92,93
66,42
81,48
73.46
85.07
68.31
67.05
Kalimantan Selatan
70,84
58,43
76,45
77,53
74.76
54.15
85.77
83.17
Kalimantan Timur
77,77
93,28
70,42
69,94
81.24
93.07
82.74
63.99
Kalimantan Utara
-
-
-
-
80.16
98.10
83.65
52.05
Sulawesi Utara
83,94
93,56
80,89
76,68
79.40
86.71
77.92
72.53
Sulawesi Tengah
74,36
86,56
59,01
83,42
76.67
94.60
68.85
66.53
Sulawesi Selatan
75,30
86,27
73,99
63,58
67.90
69.38
64.25
71.84
Sulawesi Tenggara
70,13
90,89
53,20
70,92
69.44
91.14
56.95
61.99
Gorontalo
73,82
82,19
63,67
79,41
76.77
81.35
69.97
81.81
Sulawesi Barat
76,69
90,22
63,64
80,39
68.25
81.88
61.16
62.37
Maluku
72,72
90,85
60,03
70,09
65.90
76.04
63.20
57.43
Maluku Utara
67,90
76,90
60,61
68,16
61.52
73.53
61.00
47.25
Papua Barat
65,65
97,93
39,29
66,93
59.97
92.33
39.48
51.81
Papua
62,15
85,69
42,51
63,75
57.55
82.72
41.81
50.87
INDONESIA
73,04
82,62
63,72
75,81
72.82
80.30
70.63
66.87
Provinsi
Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan
Aspek
Aspek
