PUTUSAN Nomor: 187/Pdt.G/2011/PA.Slk BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMOHON KONVENSI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tempe, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Melawan : TERMOHON KONVENSI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Tempe, tempat tinggal di KOTA
SOLOK,
sebagai
Kecamatan Tanjung Harapan,
Termohon
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2011 yang
didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Solok,
Nomor:
187/Pdt.G/2011/PA.Slk, tanggal 05 Juli 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA SOLOK, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR tanggal 07 Februari 2005; 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA SOLOK 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERKAWINAN PEMOHON KONVENSI DENGAN TERMOHON KONVENSI, laki-laki, lahir 31-07-2006; 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonis sampai tahun 2007, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam rumah tangga; b. Termohon tidak mau diajak pindah membina rumah tangga secara mandiri dan jauh dari lingkungan keluarga c. Termohon tidak suka Pemohon menenui orang tua Pemohon di KABUPATEN SOLOK d. Ikut campur pihak ketiga (pihak keluarga Termohon) dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon; 5. Bahwa sikap dan perbuatan Termohn tersebut telah sering Pemohon nasehati, namun tidak berhasil; 6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, disebabkan Termohon keberatan memberikan uang kepada Pemohon; 7. Bahwa
akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SOLOK, karena tidak mungkin lagi menghadapi sikap dan perbuatan Termohon tersebut dan telah berpisah sampai sekarang; 8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah sering merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan perselisihan dan pertengkaran yang terakhir ini pihak keluarga tidak mau ikut campur; 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok, a.n. Dra. RATNAWATY Z.,SH.MA., namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
Permohonan
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, atas
Permohonan
Pemohon tersebut,
Termohon telah
memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
2
DALAM KONVENSI 1.
Bahwa benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah menikah pada tanggal 06 Februari 2005, dan setelah menikah bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi di KOTA SOLOK, dan telah dikaruniai satu orang anak;
2.
Bahwa kondisi rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi aman dan harmonis sampai tahun 2009, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 16 Desember 2009, disebabkan Pemohon Konvensi salah pengertian terhadap Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak setuju membayar listrik rumah orangtua Pemohon Konvensi, dengan alasan di dalam rumah tersebut ada saudara Pemohon Konvensi yang buka usaha di sana dan sepantasnya dia yang membayarnya;
3.
Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi disebabkan alasan-alasan yang dibuat Pemohon Konvensi dalam surat permohonanya;
4. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Konvensi dengan Pemohon Konvensi yang demikian tidak ada usaha perdamaian dari pihak keluarga; 5.
Bahwa Termohon Konvensi tidak setuju bercerai dengan Pemohon Konvensi;
DALAM REKONVENSI Bahwa,
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya
juga telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut: Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Termohon ,maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah madhiyah selama 18
bulan terhitung semenjak
Pemohon pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan alasan selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi / Pemohon Kovensi tidak memberi nafkah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menetapkan
Nafkah
Madhiyah
Penggugat
Rekonvensi
sebesar
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
3
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Bahwa, terhadap jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan terhadap tuntutan rekonvensinya, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dan jawabannya terhadap gugatan rekonvensi menyatakan sebagai berikut:
DALAM KONVENSI Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap dengan surat permohonanya;
DALAM REKONVENSI Bahwa, tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menjawab sebagai berikut: Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan mampu membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi /Termohon konvensi ersebut sebesar Rp. 2000.000,- karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya seorang pengusaha tempe dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari; Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
tetap dengan
jawaban semula; Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa
fotocopy Buku Nikah Nomor: NOMOR
tanggal 07 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA SOLOK dan surat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos Solok, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Solok, serta surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P); Bahwa, terhadap bukti tertulis Pemohon, Termohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya; Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
4
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 10 tahun yang lalu; - Bahwa Termohon namanya adalah TERMOHON; - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA SOLOK; - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu disebabkan Pemohon meminta uang untuk bayar listrik rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia memberikanya, - Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan tersebut Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak
2 tahun yang lalu ke rumah orang tua
Pemohon; - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak bersedia lagi kembali dengan Termohon; - Bahwa Pemohon adalah pengusaha Tempe dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari; 2. SAKSI II, 24 tahun, agama Islam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon; - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 5 tahun yang lalu; - Bahwa Tergugat namanya adalah TERMOHON; - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meminta uang untuk bayar listrik rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak bersedia memberikanya, Termohon sudah tiga kali diajak pindah rumah, namun Termohon tidak mau, dan ikut campur orangtua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan orang tua Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kalau kau mau pergi pergilah, kepada Pemohon;
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
5
- Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan tersebut Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak
2 tahun yang lalu ke rumah orang tua
Pemohon; - Bahwa tidak ada usaha perdamaian yang dilakukan keluarga kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -
Bahwa Pemohon adalah pengusaha Tempe dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari; Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon menerima, namun Termohon
membantah keterangan saksi tentang penyebab pertengkaran; Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak; Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dapat diterima menyangkut tentang hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
6
halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri; Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu teman dekat Pemohon, Majelis Hakim menilai saling berkaitan satu dengan lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi , saksi-saksi mana menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, akibat dari kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi hingga saat ini, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
-
Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
-
Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2009 yang lalu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat
yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan sehingga sulit untuk disatukan lagi yang ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tanggal 16 Desember 2009 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri telah pisah sejak tanggal 16 Desember 2009, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun kembali, walaupun telah
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
7
diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan, sebagaimana petunjuk alQur'an surat ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:
!و ا ان ا ازوا ا ا و دة ور ون+ (ت *م% ذ#$ ان Artinya : "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengan lagi Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali. Oleh karena itu, perceraian merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari beban penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, sebagaimana dimaksud Pasal
PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal Kompilasi Hukum
Islam; Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan Kaedah Ushul Fikih yang menyatakan:
درأ ا م ا Artinya:
“Menolak
kemudharatan
lebih
diutamakan
daripada
meraih
kemaslahatan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
tersebut
di
atas,
permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi yang tercantum dalam petitumnya dapat dikabulkan;
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
8
Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
DALAM REKONVENSI Menimbang,
bahwa
gugatan
balik
yang
diajukan
Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan pada pasal 158 ayat (1) R.Bg., dengan demikian secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak dan dalam pemeriksaan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebagai isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi dipandang berhak memperoleh nafkah Madhiyah; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersama jawabannya telah mengajukan gugatan balik, yaitu Nafkah Madhiyah selama 18 bulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah); Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
balik
Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah mengajukan jawabanya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya sanggup dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi
hanya
seorang
pengusaha
tempe
dengan
penghasilan sekitar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari; Menimbang,
bahwa
atas
jawaban
tersebut
Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi, dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutanya semula; Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya semula; Menimbang, bahwa tentang nafkah masa lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 18 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
9
belas juta rupiah) perbulannya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya bersedia dan sanggup memberi nafkah Madhiyah
Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya seorang pengusaha tempe dengan penghasilan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tentang nafkah masa lalu tersebut yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa biaya nafkah masa lalu tersebut adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sejak antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak keduanya pisah tempat tinggal yaitu selama 18 bulan; Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai pengusaha tempe dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus rupiah) perhari atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dan dengan usianya yang relatif masih muda, sehat dan masih mampu untuk bekerja alasan tersebut tidaklah tepat, maka patut dan layak apabila Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lalu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 18 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi
kepada
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebahagian; DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa
Permohonan
Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
10
MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi(PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Solok; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA KABUPATEN SOLOK, dan PPN/KUA KOTA SOLOK, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2.
Menetapkan Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
3.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi berupa Nafkah madhiyah sebesar Rp. 6.000.000,-( enam juta rupiah);
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 351.000,(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh Dra. YENITATI, SH. Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. BASRI S dan
ASRI HANDAYANI, SHI. sebagai
Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Solok dengan penetapan nomor: 187/Pdt.G/2011/PA.Slk tanggal 07 Juli 2011 Masehi untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah dengan dihadiri oleh Drs. BASRI S dan ASRI HANDAYANI, SHI., sebagai Hakim-hakim Anggota serta RAHMAT HUDAYA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
11
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan
Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi; Hakim Anggota I,
Ketua Majelis,
Ttd.
Ttd.
Drs. BASRI S
Dra. YENITATI, SH.
Hakim Anggota II, Ttd. ASRI HANDAYANI, SHI.
Panitera Pengganti, Ttd. RAHMAT HUDAYA, SH.
Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pencatatan
: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara
: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan
: Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi
: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai
: Rp. 6.000,-
------------------------------Jumlah
: Rp. 351.000,-
( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
Untuk Salinan; PANITERA Ttd. DRS. ARMEN, SH
187/Pdt.G/2011/PA.Slk.
12
