PUTUSAN Nomor: 57/Pdt.G/2011/PA.Slk BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMOHON umur
75 tahun, agama Islam, pekerjaan Toko Obat,
tempat tinggal di KOTA SOLOK, sebagai Pemohon; Melawan : TERMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SOLOK, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi Pemohon; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor: 57/Pdt.G/2011/PA.Slk, tanggal 10 Februari 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA SOLOK sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal 10 Juni 2002; 2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus Duda dengan Janda, dimana Pemohon mempunyai 5 orang anak dari perkawinan Pemohon yuang pertama; 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di KOTA SOLOK dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikurniai keturunan; 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonis sampai tahun 2007 setelah itu sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: a. Termohon terlalu pencemburu tanpa alasan yang jelas; b. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kepentingan masyarakat dan melalaikan kepentingan keluarga; 5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Solok Nomor 95/Pdt.G/2006/PA.Slk. dan perkara tersebut Pemohon cabut karena antara Pemohon dengan Termohon tercapat perdamaian; 6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena pada tanggal 07 Desember 2010 Termohon marahmarah kepada anak Pemohon yang datang ke tempat kediaman bersama, karena anak Pemohon minta izin kepada Termohon untuk membawa Pemohon ke Padang, pada waktu itu Pemohon barada di rumah anak Pemohon (KOTA SOLOK); 7. Bahwa
setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama ke KOTA SOLOK, dan telah berpisah sampai sekarang; 8. Bahwa usada damai dari pihak keluarga kedua belah pihak tidak terujud; 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,
Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok, maka Hakim Mediator telah memberi laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan mediasi gagal;
Hlm. 2 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONVENSI -
Bahwa Termohon membenarkan tentang identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;
-
Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1, 2, 3, 5, 7 dan 8;
-
Bahwa benar rumah Termohon dengan Pemohon yang harmonis sampai tahun 2007, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya pada point 4.a adalah tidak benar, Termohon tidak pernah cemburu pada Pemohon, sedangkan alasan pada point 4.b dibenarkan oleh Termohon;
-
Bahwa tidak benar Termohon marah-marah pada anak Pemohon pada tanggal 7 Desember 2010 tetapi yang terjadi pada saat itu Pemohon akan pergi ke Padang bersama dengan anak Pemohon dan pembantu anak Pemohon yang masih SMA dan Termohon ingin ikut bersama dengan Pemohon namun dilarang oleh Pemohon bahkan Pemohon mengeluarkan kata-kata kasar pada Termohon, sehingga Termohon berkeberatan melepas Pemohon pergi ke Padang;
-
Bahwa terhadap keingianan Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka Termohon tidak berkeberatan;
DALAM REKONVENSI Bahwa, Penggugat Rekonvpensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya juga telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut: -
Bahwa sejak bulan Februari 2011, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat belum terjadi perceraian. Semasa Penggugat hidup bersama,Tergugat membiayai biaya kehidupan rumah tangga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;
-
Bahwa jika terjadi perceraian, tentunya Penggugat akan menjalani masa iddah dan selama masa iddah Tergugat masih berkewajiban untuk menafkahi Penggugat;
-
Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang Mut’ah kepada Penggugat; Hlm. 3 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
-
Berdasarkan dalil di atas Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar kepada Penggugat berupa : -
Nafkah Madiyah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
-
Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3.
Uang Mut’ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
Atau Mohon putusan majelis yang seadil-adilnya;;
Bahwa, terhadap jawaban dan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya, maka Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan sebagai berikut: DALAM KONVENSI - Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;; DALAM REKONVENSI -
Bahwa atas tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Tergugat hanya dapat menyanggupi sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) karena saat ini Tergugat tidak lagi berpenghasilan yang layak;
-
Bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah, Tergugat hanya dapat menyanggupi sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
-
Bahwa atas tuntutan Penggugat tentang uang mut’ah sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) Tergugat keberatan sama sekali;; Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan dupliknya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : - Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula; DALAM REKONVENSI : -
Bahwa atas kesanggupan Tergugat tentang nafkah madiyah sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), Penggugat dapat menerimanya;
-
Bahwa atas kesanggupan Tergugat tentang nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), Penggugat tidak menerima dan tetap menuntut sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
-
Bahwa untuk uang mut’ah Penggugat menuntut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah); Hlm. 4 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan kedua belah pihak dalam masalah rekonpensi Penggugat, maka kedua pihak menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim; Bahwa,
untuk
menguatkan
dalil
permohonannya,
Pemohon
telah
mengajukan bukti surat berupa FOTOKOPI KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: NOMOR tanggal 10 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA SOLOK dan surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Solok, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Solok, serta surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P); Bahwa, disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut : 1. SAKSI I, umur 28 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2002;
-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA SOLOK;
-
Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikurniai anak;
-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan aman dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu pencemburu dengan alasan yang tidak jelas dan Termohon sering pergi pengajian dan pulangnya terlalu malam sehingga kepentingan keluarga terabaikan;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal Desember 2010 disebabkan terjadi perselisihan dimana Termohon marah karena anak Pemohon datang meminta izin untuk membawa Pemohon ke Padang sehubungan ada menantu Pemohon yang sedang saksit;
-
Bahwa saksi
sebagai
pihak
keluarga Pemohon
sudah
sering
mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; -
Bahwa
keterangan
tersebut
saksi
didasarkan
pada
penglihatan,
pengalaman dan pendengaran saksi sendiri; Hlm. 5 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
2. SAKSI II, umur 49 tahun, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 8 (delapan) tahun yang lalu;
-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KOTA SOLOK;
-
Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikurniai anak;
-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan aman dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa kepentingan keluarga terabaikan oleh Termohon akibat dari seringnya Termohon pergi pengajian di mesjid dan pulangnya terlalu malam;
-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal Desember 2010, Pemohon sudah pergi dari tempat kediaman bersama;
-
Bahwa penyebab kepergian Pemohon karena Termohon telah mengabaikan kepentingan keluarga dan cemburu yang tidak beralasan;
-
Bahwa setahu saksi Termohon telah mengupayakan perdamaian dengan menjemput Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
-
Bahwa setahu saksi Pemohon sampai saat ini masih berjualan obat pada Toko Obat;
-
Bahwa keterangan tersebut saksi didasarkan pada penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri; Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut
Pemohon dan Termohon
menerima dan membenarkannya; Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya; Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonpensinya; Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
Hlm. 6 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa pada dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim dan telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok Dra. YENITATI, SH akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan aman dan harmonis sampai tahun 2007 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon terlalu pencemburu ntanapa alasan yang jelas,Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kepentingan masyarakat dan melalaikan kepentingan keluarga serta keduanya telah pisah tempat tinggal, atau sebagai terurai dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2010 serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah ternyata terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan telah memenuhi akan maksud pasal 76 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 serta diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dengan demikian keterangannya dapat diterima;
Hlm. 7 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan demikian telah memenuhi akan syarat suatu kesaksian; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orangyang dengan dekat dengan Pemohon maka Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri kawin sah yang menikah pada tahun 2002, membina rumah tangga di KOTA SOLOK dan selama dalam perkawinan mereka belum dikurniai anak; b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Desember 2010 disebabkan karena Termohon sering pergi pengajian dan pulang larut malam sehingga kebutuhan keluarga terabaikan; c. Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal dimana Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon, sehingga kerukunan rumah tangga sulit diujudkan lagi;
Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :
و ا ان ا ازوا ا و دة ، ون+ (ت *م% ذ#$ ور! ان Artinya :”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir” Hlm. 8 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka; Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:
/ 4 5 3ن ا$ ق12 ا ا./ وا ن Artinya : "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon telah berdasarkan hukum yaitu pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok agar mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/KUA kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu ; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan pada pasal 158 ayat (1) R.Bg., dengan demikian secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersama jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu : 1. Nafkah Madiyah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 2. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 3. Uang Mut’ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
Hlm. 9 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan berkeberatan memberikan uang mut’ah; Menimbang, atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi menyatakan dapat menerima tentang nafkah madhiah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menuntut Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Uang Mut’ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak dalam masalah rekonvensi Penggugat, maka kedua pihak menyerahkan pada pertimbangan Majelsis Hakim; Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah karena sudah ada kesesuaian antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dapat menetapkan dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz; Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan azas kepatutan, maka setentang dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan uang iddah dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang mut’ah dalam dupliknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali Hlm. 10 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang obat pada Toko Obat mampu memberikan mut’ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberikan mut’ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Solok; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada PPN/ KUA KOTA SOLOK untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa: 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 800.000,-( Delapan ratus ribu rupiah ); 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); 2.3. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).
Hlm. 11 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Solok yang terdiri
dari
ARIFDI
NAHRAWI,
SH.
BUSTANUDDIN BAHAR, S.Ag. serta
sebagai
Ketua
Majelis
dan
SRI FORTUNA DEWI, S.Ag.,MH.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Solok dengan penetapan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Slk tanggal 11 Pebruari 2011, untuk memeriksa perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah dengan dihadiri oleh BUSTANUDDIN BAHAR, S.Ag. serta
SRI FORTUNA DEWI, S.Ag.,MH.
Hakim-Hakim Anggota didampingi oleh ERATHONI AGUNG S PRAJA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Hakim Anggota I,
Ketua Majelis,
Ttd.
Ttd.
BUSTANUDDIN BAHAR, S.Ag.
ARIFDI NAHRAWI, SH.
Hakim Anggota II, Ttd. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag.,MH.
Panitera Pengganti, Ttd. ERATHONI AGUNG S PRAJA, SH.
Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pencatatan
: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara
: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan
: Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi
: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai
: Rp. 6.000,-
------------------------------Jumlah
: Rp. 211.000,-
( dua ratus sebelas ribu rupiah)
Hlm. 12 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
Untuk Salinan; PANITERA
Ttd. DRS. ARMEN, SH , SH
Hlm. 13 dari 13 (57/Pdt.G/2011/PA-Slk.)
