P ENETAPAN Nomor:0040/Pdt.P/2010/PA.Slk BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :: PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, sebagai Pemohon I;
PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa, Pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2010
yang
didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Agama
Solok,
Nomor:0040/Pdt.G/2010/PA.Slk, tanggal 24 November 2010 telah mengajukan perkara pengesahan nikah terhadap Pemohon II dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini, karena Pemohon I dan Pemohon II keluarga ekonomi lemah yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang tidak mencukupi sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari Nomor: NOMOR tanggal 23 Nopember 2010, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak agar berperkara secara cuma-cuma/prodeo; 2. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1985, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di KABUPATEN SOLOK dengan Penghulu yang bernama PENGHULU;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Adik Kandung ayah Pemohon II, dengan Saksi nikahnya masing-masing bernama : a. SAKSI I b. SAKSI II Mas kawinnya berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai, sedangkan Perjanjian perkawinan tidak ada.; 4. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh adik kandung ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; 5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Dudadalam usia 36 tahun. Sedangkan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut berstatus janda dalam usia 28 tahun. 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di KABUPATEN SOLOK dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK I, Perempuan lahir tahun1986; b. ANAK II, laki-laki, lahir tahun 1993;; 8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam; 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama KABUPATEN SOLOK; 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Solok, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk: a. Kartu Kaluarga; b. Kartu Tanda Penduduk Hlm. 2 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
c. Surat-surat lainnya; 11.
Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi: PRIMER: 1. Memberi izin Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon; 3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 4. Menetapkan status anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama: a. ANAK I, Perempuan lahir tahun1986; b. ANAK II, laki-laki, lahir tahun 1993; sebagai anak kandung; 5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;
SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan; Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada point 5 (lima) ada ditambahkan penjelasannya oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (yang cerai hidup dengan isteri pertamanya yang di luar Pengadilan Agama) dalam usia 36 tahun. Sedangkan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut berstatus janda (yang cerai hidup dengan suami pertamanya ) dalam usia 28 tahun; Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 45 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara sesuku/sekaum saksi;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 di KABUPATEN SOLOK;
Hlm. 3 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
-
Bahwa saksi tidak ada menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
-
Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II waktu pernikahan dulu adalah duda (yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di luar Pengadilan Agama) dan janda (yang cerai hidup dengan suami pertamanya bernama Boleng);
-
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tersebut membina rumah tangga di KABUPATEN SOLOK;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak (dua) orang;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari P3N KABUPATEN SOLOK;
-
Bahwa Pemohon
mengajukan Pengesahan Nikah ini adalah untuk
pengurusan surat-surat seperti yang berhubungan dengan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Anak;
2. SAKASI II, umur 63 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara sesuku/sekaum saksi;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985 di KABUPATEN SOLOK;
-
Bahwa saksi tidak ada menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
-
Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II waktu pernikahan dulu adalah duda (yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di luar Pengadilan Agama) dan janda (yang cerai hidup dengan suami pertamanya);
-
Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tersebut membina rumah tangga di KABUPATEN SOLOK;
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak (dua) orang;
Hlm. 4 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari P3N KABUPATEN SOLOK;
-
Bahwa Pemohon
mengajukan Pengesahan Nikah ini adalah untuk
pengurusan surat-surat seperti yang berhubungan dengan Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Anak; Bahwa terhadap keterangan dari dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya; Bahwa,
selanjutnya
Pemohon
I dan
Pemohon
II
mengajukan
kesimpulannya yaitu tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir kepersidangan; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah: Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 1985 di KABUPATEN SOLOK, di hadapan Penghulu PENGHULU, dengan wali nikah adalah WALI NIKAH (adik kandung ayah Pemohon II) dengan saksi nikah SAKSI I dan SAKSI II, serta maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan status Pemohon I dengan Pemohon II waktu pernikahan dulu adalah duda (yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di luar Pengadilan Agama) dan janda (yang cerai hidup dengan suami pertamanya bernama di luar Pengadilan Agama) dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan sedang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukannya atau seperti terurai diduduk perkara diatas; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi; Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
Hlm. 5 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
-
Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II waktu pernikahan dulu tahun 1985 adalah
duda (yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di luar
Pengadilan Agama) dan janda (yang cerai hidup dengan suami pertamanya bernama di luar Pengadilan Agama); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan: -
Bahwa, oleh karena Pemohon I melakukan perkawinan dengan Pemohon II belum bercerai di Pengadilan agama dengan isteri pertamanya dan Pemohon II melakukan perkawinan dengan Pemohon I belum bercerai di Pengadilan agama dengan suami pertamanya, maka Majelis berpendapat Pemohon I melakukan perkawinan dengan Pemohon II masing- masing masih terikat tali perkawinan
yaitu Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan isteri
pertamanya sedang Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain (suami pertamanya); Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini; Menimbang, dalam pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu
perkawinan dengan pria lain; Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor 9 tahun 1989 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, oleh karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di luar Pengadilan Agama), sedangkan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut berstatus janda (yang cerai hidup dengan suami pertamanya), menurut Majelis tidak berarti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya dan Pemohon II sudah bercerai dengan suami karena bertentangan dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Hlm. 6 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
jo pasal 65 Undang-undang Nomor 9 tahun 1989 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, oleh karena Pemohon I belum bercerai di Pengadilan dengan isteri pertamanya dan Pemohon II belum bercerai di Pengadilan dengan suami pertamanya sesuai peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pemohon I melakukan perkawinan dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan isteri tersebut sedangkan Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan suami pertamanya; Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:
… Νä3ø‹n=tæ «!$# |=≈tGÏ. ( öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr& ôMs3n=tΒ $tΒ ωÎ) Ï!$|¡ÏiΨ9$# zÏΒ àM≈oΨ|Áósßϑø9$#uρ Artinya: " Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu..."; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu surat AnNisa' ayat 24 dan pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, serta pasal 40 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa menurut maksud pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah dapat dilakukan untuk: 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2. Hilangnya Akta Nikah; 3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; 5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan perkara pengesahan nikah tidak beralasan hukum menurut maksud pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pemohon I dengan Pemohon II melakukan perkawinan melanggar Hlm. 7 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
peraturan per-Undang-undangan yang berlaku oleh karena itu perkawinannya tidak terbukti adanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis menyatakan dalam amar putusan " Menolak permohonan Pemohon"; Menimbang, oleh karena perkara pokok ( Pengesahan Nikah) ditolak, maka menurut Majelis Hakim perkara tambahan (Pengesahan anak) tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
penetapan
sela
Nomor:
40
/Pdt.P/2010/PA.Slk tanggal 16 Desember 2010 Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Menolak permohonan Pemohon; 2. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara; Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1432 Hijriyah, oleh Dra. YUHI, MA. Sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SRI FORTUNA DEWI,S.Ag, MH. serta Dra. YENITATI, SH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Solok dengan penetapan Nomor: 40/Pdt.P/2010/PA.Slk tanggal 25 November 2010 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah dengan dihadiri oleh SRI FORTUNA DEWI,S.Ag, MH. serta Dra. YENITATI, SH. Hakim-hakim Anggota serta RAHMAT HUDAYA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;
Hlm. 8 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
Hakim Anggota I,
Ttd. SRI FORTUNA DEWI, S.Ag., MH
Ketua Majelis,
Ttd. Dra. YUHI, MA.
Hakim Anggota II,
Ttd. Dra. YENITATI, SH.
Panitera Pengganti, Ttd. RAHMAT HUDAYA, SH.
Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pencatatan : Rp.Nihil 2. Biaya Pemberkasan : Rp.Nihil 2. Biaya Pemanggilan : Rp.Nihil 3. Biaya Redaksi : Rp.Nihil 4. Biaya Materai : Rp.Nihil --------------------------------------------Jumlah : Rp. Nihil
Untuk Salinan; PANITERA
Ttd. DRS. ARMEN, SH , SH
Hlm. 9 dari 9 (0040/Pdt.P/2010/PA-Slk.)
