BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA TENTANG DUDUK PERKARANYA

PUTUSAN Nomor:197/Pdt.G/2012/PA.Slk BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA SOLOK, sebagai Pemohon; Melawan : TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SOLOK, sebagai Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi; TENTANG DUDUK PERKARANYA Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2012 yang didaftarkan

di

Kepaniteraan

Nomor:197/Pdt.G/2012/PA.Slk,

tanggal

Pengadilan 10

Juli

2012

Agama telah

Solok, mengajukan

permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: 1.

Bahwa

pada

tanggal

25

April

2007,

Pemohon

dengan

Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA SOLOK, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 21 Mei 2007; 2.

Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus Duda dan Janda, dan masing-masing memiliki anak dari perkawinan sebelumnya;

3.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan KOTA SOLOK selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di KOTA SOLOK, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir tahun 2008;

4.

Bahwa sejak pertengahan tahun 2010, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; b. Termohon kurang jujur dalam persoalan keuangan rumah tangga; c. Termohon tidak adil dalam memberikan kasih sayang antara anak Termohon dari pernikahan sebelumnya dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

5.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Pemohon telah sering kali menasehati Termohon untuk merubah sikap yang suka membeda-bedakan anak, akan tetapi Termohon tidak menanggapi sedikitpun;

6.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang memuncak tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang Pemohon tidak tahu lagi dimana keberadaan Termohon, sedangkan Pemohon hingga sekarang bertempat kediaman di rumah kakak Pemohon di KOTA SOLOK ;

7.

Bahawa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, tidak pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Solok Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Solok; 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah diberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan 2

197/Pdt.G/2012/PA.Slk

dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONVENSI Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 23 April 2007 dan membina rumah tangga di KOTA SOLOK dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan lahir pada tanggal 18 Maret 2008;

-

Bahwa benar sejak pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi

pertengkaran

disebabkan

Termohon

sering

berhutang

tanpa

sepengetahuan Pemohon, karena nafkah yang diberi Pemohon tidak cukup; -

Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dan tidak benar Termohon tidak adil dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Pemohon dengan isteri terdahulu dan anak Termohon dengan suami pertama Termohon;

-

Benar pada bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Pemohon

dengan

Termohon

yang

mengakibatkan

Termohon

pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di KOTA SOLOK, namun kepergian Termohon tersebut karena tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar Pemohon yang sangat menyakitkan hati Termohon; -

Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun keluarga Termohon ada menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;

-

Bahwa Termohon setuju bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya juga telah mengajukan gugat balik (rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut: -

Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah terhitung sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2011 ( 10 bulan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

-

Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah), karena kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari; 3


Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon/ Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pernggugat Rekonpensi berupa: 2.1. Nafkah madhiyah Pernggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); 2.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah); Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban rekonvensi sebagai berikut: DALAM KONVENSI Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyatakan: a.

Bahwa Pemohon tidak berkata kasar, tapi meminta kepada Termohon untuk menasehati anaknya, karena kedapatan mencuri durian kakak Pemohon dengan membawa teman-temannya;

b.

Bahwa kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama tidak atas seizin Pemohon, bahkan Pemohon telah menunggu Termohon selama 4 bulan, ternyata Termohon tidak pernah kembali lagi; Sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan, bahwa pertengkaran

terjadi bukan disebabkan kelakuan anak bawaan Termohon karena mencuri durian kakak Pemohon, namun karena kelakuan anak bawaan Pemohon yang tidak mengikuti Mabit (Malam pembinaan iman dan taqwa); DALAM REKONVENSI Bahwa, tentang gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut: -

Bahwa tentang nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak akan membayarnya, dengan alasan Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, selain itu Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, dan setelah 4 bulan Tergugat Rekonvensi menunggu Penggugat Rekonvensi untuk kembali, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali ke tempat kediamaan bersama dan Tergugat Rekonvensi saat ini belum menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat bekerja sekarang karena masih dalam masa uji coba dengan penghasilan Rp. 50.000,-(lima puluh 4


ribu rupiah) perhari; -

Bahwa tentang nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutannya semula; Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa,

untuk

menguatkan

dalil

Permohonannya,

Pemohon

telah

mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:AKTA NIKAH tanggal 21 mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA SOLOK dan surat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos Solok, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Solok, serta surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P), dan terhadap bukti tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa, disamping itu, pihak berperkara juga mengajukan saksi sebagai berikut : 1.SAKSI I PERSIDANGAN, umur 32 tahun, agama Islam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan saksi tinggal di rumah kontrakan Termohon yang bersebelahan dengan tempat kediaman Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena saksi kenal dengan mereka sudah hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mereka sudah tidak rukun dan telah pisah tempat kediaman bersama, dimana Pemohon tinggal di KOTA SOLOK, sedangkan Termohon tinggal di KOTA SOLOK sejak 10 bulan yang lalu;

-

Bahwa saksi tidak tahu usaha pihak keluarga merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun saksi telah pernah menasehati Termohon, namun tidak 5


berhasil; -

Bahwa keterangan saksi bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi;

2.SAKSI II PERSIDANGAN, umur 41 tahun, agama Islam; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon masih dengan almarhum suami pertamanya;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah hubungan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, karena saksi tahu mereka telah menikah setelah diberitahu Pemohon kepada saksi dan setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

-

Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat kediaman bersama, dimana Pemohon tinggal di KOTA SOLOK, sedangkan Termohon tinggal di KOTA SOLOK sejak 10 bulan yang lalu;

-

Bahwa saksi tidak tahu usaha pihak keluarga merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun saksi telah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan ekonomi Pemohon termasuk orang yang kurang mampu;

-

Bahwa keterangan saksi bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi; Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi

mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Solok, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan 6


Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak (cerai) atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan sejak Oktober 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2010, dan benar pada bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Termohon dengan Pemohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Gelanggang Betung,Kelurahan Nan Balimo, ; Menimbang, pengakuan Termohon bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi, menurut Pasal 311 R.Bg. adalah bukti yang lengkap dan sempurna, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P), bukti mana telah dinazegelen dan dilegalisir, dengan demikian dapat diterima menyangkut tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa

saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon yaitu teman dan tetangga Pemohon, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan 7


suami/isteri; Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi mana menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan sulit untuk dipertahankan lagi karena Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, dan saksi pertama menyatakan telah pernah menasehati Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan saski kedua telah pula menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan serta kedudukan saksi sebagai tetangga Pemohon dan teman Pemohon, maka patut diyakini kebenaran pendengaran, penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya menyangkut tentang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima sebagai bukti dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut: a.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

b.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat kediaman bersama sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang ditandai dengan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan hal ini membuktikan bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak mungkin disatukan lagi karena ikatan batin antara keduanya telah hilang. Apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama rumah tangga, karena hakikat perkawinan sesungguhnya adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri. Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri telah pisah selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, 8


maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan, sebagaimana petunjuk al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan; Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

‫وا ن ا اق ن ا‬ Artinya : "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, kalau akan dipaksakan juga akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, padahal menolak kemudharatan harus didahulukan dari menarik kemaslahatan, Oleh karena itu, perceraian merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari beban penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan; Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan Kaedah Ushul Fikih yang menyatakan:

‫درأ ا م‬ Artinya:

“Menolak

kemudharatan

lebih

diutamakan

daripada

meraih

kemaslahatan” Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, alasan perceraian mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 9


tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan pada pasal 158 ayat (1) R.Bg., dengan demikian secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersama jawabannya telah mengajukan gugatan balik, yaitu Nafkah Madhiyah selama 10 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2011, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia membayar dengan alasan Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersama jawabannya juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup membayar sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dengan alasan Tergugat Rekonvensi belum menjadi Pegawai tetap di Perusahan tempat bekerja sekarang dan masih dalam masa uji coba dengan penghasilan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari; Menimbang,

bahwa Tergugat Rekonvensi dalam positanya menyatakan

bahwa akibat perselisihan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat Rekonvensi dalm jawabannya mengakuinya, namun kepergian Penggugat Rekonvensi karena tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar Tergugat Rekonvensi yang sangat menyakitkan hati Penggugat Rekonvensi; Menimbang, Tergugat Rekonvensi dalam replik Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengucapkan kata-kata kasar, tapi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk menasehati anaknya yang mencuri durian kakak Tergugat Rekonvensi dengan membawa teman-temannya, namun Penggugat rekonvensi dalam duplik konvensi membantahnya yang benarnya pertengkaran terjadi karena anak Tergugat Rekonvensi yang

sering bolos mengikuti Mabit

(Malam pembinaan iman dan taqwa); Menimbang, bahwa akibat

perselisihan dan pertengkaran tersebut pada

bulan Oktober 2011 antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi 10


telah pisah tempat kediaman bersama, dimana Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di KOTA SOLOK, sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di tempat kediaman bersama di KOTA SOLOK dan selama 4 (empat) bulan Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut menunggu Penggugat Rekonvensi kembali, namun ternyata Penggugat Rekonvensi tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan

Majelis Hakim berkesimpulan sebagai

berikut: -

Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonvensi;

-

Bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi tidaklah dibawah ancaman dan akan membahayakan nyawa Penggugat Rekonvensi;

-

Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah berusaha untuk tetap tinggal di tempat kediaman bersama selama 4 (empat) bulan menunggu kedatangan Penggugat Rekonvensi, namun ternyata Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

kewajiban suami gugur apabila isteri Nusyuz sebagaimana dimaksud ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, kewajiban suami kepada isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a )dan (b) diatas mulai berlaku, sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri Nusyuz; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak tamkin di tempat kediaman bersama, dan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, dan kepergian Penggugat Rekonvensi tidak dibawah ancaman, oleh karena itu kepergian Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap Penggugat Rekonvensi dipandang sebagai perbuatan Nusyuz, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah ditolak, begitu pula nafkah iddah meskipun Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, 11


maka Majelis Hakim mempertimbangkan mut’ah Penggugat Rekonvensi secara ex officio berdasarkan pasal 41 huruf (c ) Undang-undang Nomor I tahun 1974 yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (diantara kewajiban tersebut adalah biaya mut’ah); Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla ad dukhul; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas

majelis secara ex officio menetapkan kepada

Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat rekonvensi yang besarnya sebagaiman dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Solok; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KOTA SOLOK, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12


DALAM REKONVENSI : 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Membebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Solok yang terdiri dari Dra. YENITATI, SH sebagai Ketua Majelis dan Drs. ASRIL serta SRI FORTUNA DEWI, SAg., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Solok dengan penetapan nomor 197/Pdt.G/2012/PA.Slk tanggal 12 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut didampingi oleh Dra. RUSMAWITA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ASRIL

Dra. YENITATI, SH

Hakim Anggota II,

SRI FORTUNA DEWI, SAg., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. RUSMAWITA 13


Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pencatatan

: Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Perkara

: Rp. 50.000,-

3. Biaya Pemanggilan

: Rp. 275.000,-

4. Biaya Redaksi

: Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai

: Rp. 6.000,-

------------------------------Jumlah

: Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

14


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA TENTANG DUDUK PERKARANYA

Recommend Documents