BAWASLU TERKINI Bawaslu Raih Peringkat Kelima Keterbukaan Informasi Publik

EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2016

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

EFEKTIVITAS SENTRA GAKKUMDU SATU ATAP SOROTAN

BAWASLU TERKINI Bawaslu Raih Peringkat

Menyorot Pemilu Negeri ‘Paman Sam’

Kelima Keterbukaan Informasi Publik

HAL: 12

INVESTIGASI

Menyempurnakan Desain Pengawasan Partisipatif

HAL: 16

HAL: 27

BULETIN BAWASLU | EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2016

www.bawaslu.go.id

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi. Nasrullah, SH., MH. Endang Wihdatiningtyas, SH. Daniel Zuchron Ir. Nelson Simanjuntak, SH Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si. Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH. Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP. Fara Dilla, SE. H. Muhlis Mas’ud, S.STP, MH. Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi EP, Wisnu Broto, Muhtar, Nurisman, Abdul Hamid Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Penegakan hukum Pemilu senantiasa menjadi bahasan rutin oleh berbagai pemangku kepentingan setiap kali pemilihan berlangsung. Bagi Bawaslu, membahas saja tentu tidak cukup. Penegakan hukum Pemilu merupakan tanggung jawab, beban, amanah, pekerjaan rumah serta kewajiban yang tertuang dalam tugas, pokok dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu. Usai disahkannya perubahan UndangUndang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh DPR, ada angin segar bagi Bawaslu terkait penegakan hukum dalam Pilkada. Bawaslu mendapatkan tambahan kewenangan dalam menangani sengketa Pilkada. Sudah pasti ini akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum pada Pilkada serentak tahun 2017. Harapan agar kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang selama ini melibatkan Bawaslu, Kepolisian

Salam Awas

DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Efektivitas Sentra Gakkumdu Satu Atap Opini Menyoal Transparansi dalam Laporan Dana Kampanye Sorotan HUT Korpri ke-45, ASN Diminta Profesional dan Jaga Netralitas Ketua Bawaslu Dorong Penguatan DKPP Laporan Khusus Menyorot Pemilu Negeri ‘Paman Sam’ Bawaslu Terkini Bawaslu Raih Peringkat Kelima Keterbukaan Informasi Publik UU Pemilu Direvisi, Bawaslu Usukan Penguatan Lembaga Briefing Maksimalkan Penegakkan Hukum Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu Divisi Update Tingkatkan Kualitas Pegawai, Bawaslu Sosialisasikan E-Kinerja dan Gelar Bimtek Penyusunan SKP


dan Kejaksaan semakin meningkat. Peraturan Bersama tentang Sentra Gakkumdu telah ditandatangani Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI pada 21 November lalu. Melalui peraturan bersama ini, Bawaslu harus mampu berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan melakukan langkah strategis melalui Sentra Gakkumdu. Kerja sama antar tiga institusi ini diharapkan dapat memperlancar tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu. Menutup tahun 2016, Buletin Bawaslu edisi November-Desember ini menyajikan laporan utama tentang Sentra Gakkumdu. Diharapkan tulisan yang disajikan dalam buletin ini dapat menjadi salah satu referensi bagi kita bersama untuk turut berperan aktif dalam menjaga komitmen untuk mewujudkan pemilihan yang lebih demokratis.

2 3 7 9 11 12 16 17 21

22

Divisi Update Tren Kejahatan Pemilu Semakin Meningkat Siap Menang Siap Kalah dan Tolak Politik Uang Bawaslu Sosialisasikan Program Pengawasan TPS Berbasis IT Kajian Menyempurnakan Desain Pengawasan Partisipatif Sudut Pandang Pengelolaan Anggaran Sentra Gakkumdu Harus Efektif dan Efisien Profil Juri Ardiantoro, Awalnya Guru, Sekarang Pimpin KPU Ekspose Daerah Lima Paslon Teken Pakta Integritas pada Pilbup Kotawaringin Barat Bawaslu Jalin Komunikasi dengan Stakeholders dan Masyarakat di Landak Bawaslu Gelar Sosialisasi di Flores Timur Inspirasi Jika Galeri

24 25 27 30 32 34 35 36 37 38 40

Efektivitas Sentra Gakkumdu Satu Atap

BAWASLU/HENDRU

Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) berjabat tangan dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto (tengah) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmat, usai penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Gakkmudu di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta.

Salah satu substansi perubahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah penguatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Selama ini Sentra Gakkumdu tidak maksimal, bahkan cenderung menjadi penghambat penegakan hukum atas dugaan pelanggaran pidana pemilu.

D

alam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan pada Pilkada 2017, Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan Penandatanganan Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan

Kejaksaan RI tentang Sentra Gakkumdu di Ruang Pusdalis Markas Besar Polri di Jakarta, Senin (21/11). Nantinya kerja sama ditingkat pusat ini juga akan diikuti di seluruh pengawas pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepolisian daerah, kejaksaan di seluruh Indonesia. Acara dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu RI BULETIN BAWASLU | EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2016

3

BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, Nelson Simanjuntak, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, dan Kepala Biro TP3 Bernad D Sutrisno serta Tenaga Ahli Bawaslu Tantowi Jauhari saat pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan jajaran dalam rangka pemantapan Sentra Gakkumdu di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (28/8).

Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas, dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. Sementara dari pihak Kepolisian, Kapolri diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, sedangkan Jaksa Agung diwakili Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nur Rochmad. Acara tersebut juga dihadiri beberapa Komisioner Bawaslu Provinsi, Pejabat Polri, dan Pejabat dari Kejaksaan RI. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu RI Muhammad memberikan apresiasi tinggi kepada Polri dan Kejaksaan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik dan terhormat dari sebelumnya. “Kita merasakan bersama bagaimana pembahasan peraturan bersama ini begitu dinamis. Semua ini demi demokrasi bangsa kita,” ujar Muhammad. Ia menyampaikan, dalam Sentra Gakkumdu model lawas banyak dugaan tindak pidana pemilu yang tidak bisa sampai ke pengadilan. Penanganan tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu sangat tidak efektif. Di tengah limitasi waktu penanganan yang singkat, akhirnya banyak kasus yang tidak dapat diteruskan karena kedaluwarsa akibat

4


koordinasi yang kurang baik. Apabila ada laporan masuk ke pengawas pemilu, butuh waktu tiga hingga lima hari untuk mengkaji sebelum diserahkan ke penyidik Polri. Laporan yang diterima Polri harus dipelajari selama 14 hari. Polri dapat menyetop penanganan laporan karena menganggap bukan tindak pidana, kurang alat bukti, maupun dihentikan demi hukum. Jika Polri menilai laporan tersebut memenuhi unsur pidana dan cukup bukti, maka setelah itu dilimpahkan ke Kejaksaan. Di kejaksaan, terdapat kemungkinan berkas perkara tak langsung disimpulkan dan dikirim ke pengadilan. Apabila jaksa menganggap ada kekurangan, maka berkas dikembalikan untuk diperbaiki. Proses di Kejaksaan sendiri, hanya dibatasi selama lima hari. “Karena pembahasan di kamar masing-masing jadi lama, berkas-berkas banyak yang dikembalikan. Akhirnya, banyak proses hukum berhenti karena kehabisan waktu,” kata Muhammad. Ia berharap, proses penanganan laporan atau temuan pidana pemilu bisa langsung dipelajari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Kendati berharap penanganan tindak pidana yang

makin diminimalisir. makin efektif, namun Muhammad “Bukan kita mengutamakan menegaskan bahwa Sentra Gakkumdu menangkap atau menindak, tapi lebih hadir bukan untuk mencari kesalahan. untuk mencegah suatu pelanggaran Bawaslu menurutnya justru lebih di dalam kegiatan pemilu,” katanya. mengedepankan upaya pencegahan Bukan kita Ia mengatakan peraturan bersama ketimbang penindakan secara hukum. “Bawaslu justru sedih ketika mengutamakan menangkap yang ditandatangani ini sebagai atau menindak, tapi lebih langkah nyata untuk memantapkan banyak laporan yang berujung pada terselenggaranya Pilkada 2017. proses hukum. Bukan justru semakin untuk mencegah suatu Penindakan pelanggaran Pemilu banyak calon yang dipidana semakin pelanggaran di dalam dilaksanakan secara integratif melalui baik, justru yang dikedepankan jangan kegiatan Pemilu. Sentra Gakkumdu, diharapkan dapat sampai ada pelanggaran. Yang kita mendukung kesuksesan Pilkada. harapkan Pemilu yang bermartabat,” tegas Muhammad. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Komisaris Jenderal Pidana Umum Kejaksaan Agung Namun, sambung Muhammad, jika Ari Dono Sukmanto Noor Rochmad menilai sinergi memang semua upaya pencegahan KEPALA BARESKRIM POLRI yang dilakukan akan mempermudah sudah dilaksanakan dngan baik tetap melengkapi berkas perkara pidana banyak yang melakukan pelanggaran, pemilu. Sehingga ketika dibawa ke maka di sinilah peran Sentra Gakkumdu yang hadir untuk memberikan ketegasan dan pengadilan, jaksa akan lebih mudah membuktikannya. Diketahui berdasarkan Pasal 152 UU 10 Tahun 2016, keadilan bagi warga negara. untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Dapat Diminimalisir Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/ Sukmanto berharap kerja sama yang dilakukan dapat atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau menjadi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum pemilu. Dengan begitu, pelanggaran pidana pemilu dapat terpadu. Sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu

”

”

BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) bersama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Nur Rochmad (kiri) dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto (tengah) usai penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Gakkmudu di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta, 21 November 2016.


5

Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, dimana anggaran “Tidak ada alasan lagi sekarang, saat ini Pemerintah operasionalnya dibebankan pada anggaran Bawaslu. dan DPR sudah memberikan perhatian dan dukungan yang Dalam aturan main yang baru, penyidik Polri yang besar dalam hal penegakan hukum pemilu agar maksimal,” tergabung dalam Sentra Gakkumdu dapat melakukan tegas pimpinan Bawaslu RI Nasrullah saat memberikan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran sambutan sekaligus membuka acara Rakornas Sentra Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Gakkumdu di Harper Hotel, Jogyakarta, Kamis (30/11) Panwas Kabupaten/Kota. Penyidik dalam menjalankan malam. tugas diberi kewenangan melakukan penggeledahan, Dia mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu harus mulai penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan tampil ke publik dengan ciri dan karakter sendiri sebagai penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua garda terdepan terhadap penegakan pidana pemilu. pengadilan negeri setempat. Sebelumnya, kata dia, fakta pada Pilkada Penyidik Polri menyampaikan hasil 2015 kemarin, Bawaslu mencatat hampir penyidikan disertai berkas perkara dipastikan penanganan penegakan hukum kepada penuntut umum paling lama pidana pemilu praktis sangat lemah, Tidak ada alasan lagi 14 hari kerja terhitung sejak laporan disebabkan kurangnya dukungan terhadap sekarang, saat ini diterima dari Bawaslu Provinsi maupun regulasi yang tidak maksimal dalam Panwas Kabupaten/Kota. Dalam hal hasil Pemerintah dan DPR pidana pemilu. Selain itu, pola kerja ego penyidikan belum lengkap, dalam waktu sudah memberikan sektoral pada masing-masing institusi paling lama tiga hari kerja penuntut umum masih ada. perhatian dan mengembalikan berkas perkara kepada Bawaslu berharap tidak ada lagi dukungan yang besar penyidik Polri disertai petunjuk tentang paradigma berpikir yang sempit dalam hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. dalam hal penegakan rangka penegakan pidana pemilu, Penyidik Polri kemudian dalam waktu hukum pemilu agar tantangan ini harus dijawab oleh kita paling lama tiga hari kerja terhitung semua untuk meyakinkan kepada publik maksimal sejak tanggal penerimaan berkas harus dalam hal penangan pidana pemilu hingga sudah menyampaikan kembali berkas Sentra Gakkumdu mampu memberikan perkara tersebut kepada penuntut umum. kontribusi yang berarti kepada masyarakat Terakhir, Penuntut umum melimpahkan luas. Pimpinan Bawaslu RI berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Rakornas Sentra Gakkumdu dapat Nasrullah paling lama lima hari kerja terhitung sejak di jadikan sebuah komitmen untuk menerima berkas perkara dari penyidik. membangun kerjasama yang sinergi dan satu atap di dalam prinsip peraturan bersama yang sudah Samakan Persepsi ada, melalui MoU yang sudah dibangun terhadap kepastian Menindaklanjuti penandatangan peraturan bersama konstitusi hukum dalam penanganan pidana Pilkada. Sentra Gakkumdu, koordinasi antar tiga institusi langsung Bawaslu ingin meletakkan moralitas konstitiusi itu diperkuat. Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi berada pada garda terdepan, hingga dapat bekerja pada Nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu dengan tujuan perspektif etik moral sebagai basis dalam mengawal penyamaan persepsi terkait fungsi Sentra Gakkumdu penegakan hukum terpadu melalui Sentra Gakkumdu, dalam tindak pidana pemilihan penanganan Tindak Pidana sehingga mampu maju dan dapat mensejajarkan diri Pemilu pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan lembaga-lembaga lainnya. tahun 2017 di Jogjakarta, akhir November 2016. Sebelumnya, dalam menindaklanjuti penandatanganan Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyempurnakan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, Bawaslu juga telah persepsi terkait fungsi Sentra Gakkumdu serta membuka menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan ruang yang sama sebagai satu kesatuan yang saling Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Gubernur, Bupati berhubungan, di mana pengawas pemilu sebagai penerima dan Walikota Tahun 2017 di Bogor, Jawa Barat. Rakernis laporan, kepolisian berfungsi dalam penyidikan serta ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman seluruh unsur kejaksaan berfungsi dalam penuntutan dan dakwaan. yang ada di Sentra Gakkumdu, baik Bawaslu, Kepolisian, Diharapkan kedepannya tercipta satu atap koordinasi maupun Kejaksaan tentang teknis pelaksanaan penanganan dalam penanganan Penindakan Tindak Pidana Pemilu tindak pidana pemilu. pada Pilkada tahun 2017 mendatang. Haryo Sudrajat

”

”

6


Opini

Menyoal Transparansi Dalam Laporan Dana Kampanye

Satu hal yang luput dari perhatian dikeluarkan sebagai bagian dari laporan banyak pihak adalah transparansi pada aktivitas selama penyelenggaraan masa pertanggungjawaban dana kampanye kampanye. pasangan calon selama pelaksanaan kampanye. Sejatinya, sampai hari ini tidak Belajar dari hasil pilkada 2015 ada yang tahu persis berapa pendapatan “Sekecil apa pun politik uang tetap dan pengeluaran yang dikeluarkan harus diwaspadai karena tidak saja pasangan calon peserta pemilihan kepala mencederai demokrasi lokal, tetapi juga daerah pada proses tahapan pelaksanaan dapat menyandera penyelenggaraan kampanye pada penyelenggara pemilihan pemerintah daerah pasca pilkada” (Janedjri Oleh: yang telah lewat. Alih-alih laporan dana NURLIA DIAN PARAMITA M Gaffar, 2015). Faktanya hingga kini kampanye sudah dilaporkan kepada pihak pengawas pemilu selalu gagal dalam penyelenggara, dalam hal ini KPU provinsi menemukan perihal fatal hukum laporan dan kabupaten/kota, tetap saja laporan yang disampaikan dana kampanye yang dapat mendiskualifikasi pasangan terkesan formalitas belaka. calon. Aspek formal pelaporan menjadi salah satu Hasil kajian KPK atas pendanaan pilkada 2015 kelaziman yang ditampilkan dalam laporan dari waktu ke menunjukkan, 51,4 persen responden yang merupakan waktu yang terkesan absah dan benar. bekas calon kepala daerah mengeluarkan dana kampanye UU 10/2016 tentang Pilkada pasal 76 menyebutkan melebihi harta kas (uang tunai, tabungan, dan deposito). sumber-sumber pendanaan yang dilarang dalam dana 16,1 persen mengeluarkan dana kampanye melebihi total kampanye yakni dana dari negara asing, lembaga swasta harta yang mereka cantumkan dalam LHKPN (Kompas, asing dan warga negara asing, penyumbang yang tidak 27/9/16). Hasil survei ini tentu makin menguatkan opini jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah, bahwa biaya yang dikeluarkan pasangan calon sangat BUMN, BUM Desa. berbeda jauh antara laporan dan pengeluaran riil di Sepanjang hasil pengawasan Bawaslu RI terhadap lapangan. laporan dana kampanye pada pilkada 2015, terlihat Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat bahwa pertama, penerimaan sumbangan terhadap dana kejujuran dan transparansi terkait pendanaan menjadi yang diterima pasangan calon cenderung samar-samar. bagian yang terintegrasi untuk melihat kualitas baik Siapa sesungguhnya si penerima manfaat, apakah ada pasangan calon. Dalam laporan tahunan KPK tahun 2015 hubungannya dengan pemerintah atau pengusaha lokal disebutkan , rentang waktu 2004-2015 terdapat 17 gubernur daerah, menimbulkan persepsi multi-variant. Kedua, dan 49 bupati/walikota dan wakilnya terjerat korupsi. format pelaporan dana kampanye secara peraturan hanya Sedangkan pada 2015 ada delapan kepala daerah yang dirancang untuk sekadar memenuhi aspek formal. Ketiga, berurusan dengan KPK. Sementara Direkorat Jenderal tidak ada sanksi yang diberikan. Otonomi Daerah kementerian Dalam Negeri merilis, Seperti kasus terlambatnya penyerahan laporan LPPDK pada kisaran 2004-2012, 290 kepala daerah terlibat kasus di Kota Ternate, Kabupaten Jember dan Kota Manado, dan hukum. Tentu kita menjadi khawatir bahwa demokrasi kita tidak semua pasangan calon yang menyerahkan LPPDK dikuasai para “penjahat politik” (Haris, 2016). di Kabupaten Yahukimo, Yalimo, Waropen, Nabire dan Sudah menjadi rahasia umum bahwa laporan dana Kota Bitung. KPU daerah sebagai penyelenggara tidak kampanye calon pasangan pemilu kepala daerah hanya memperhatikan temuan pengawas pemilu yang seharusnya semacam “cek kosong” yang diberikan sebagai bagian dari membatalkan keikutsertaan pencalonan pasangan calon bukti sah terhadap penyelenggara pemilu. Ini tentu saja tersebut. sungguh memilukan. Calon kepala daerah tidak transparan Keempat, pengeluaran dalam laporan menjadi tidak dalam memberikan informasi terkait berapa rupiah yang jelas antara apakah itu berjenis barang, uang atau jasa sudah dikeluarkan. Bahkan yang paling parah adalah tidak karena pada praktiknya di lapangan tidak banyak aktivitas melakukan kampanye dan ada laporan kampanye yang kampanye yang dilakukan atau adanya aktivitas yang BULETIN BAWASLU | EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2016

7

Opini sifatnya pertemuan tertutup namun tidak tercatat secara detail di laporan. Di sisi lain terdapat temuan menarik dari hasil penelusuran pengawas pemilu pada Pilkada Kota Surabaya. Taufiqurahman, bermata pencaharian seorang supir pribadi dan alamat rumahnya di kampung nelayan mampu menyumbang hingga Rp 50 Juta kepada salah satu kandidat pasangan calon. Jika dilihat dari kelayakannya laporan ini layak dipertanyakan. Pengawasan Penelusuran Laporan Dana Kampanye Sebagai Solusi Komprehensif Sesungguhnya argumen tersebut mampu ternegasikan apabila pengawas pemilu serius melakukan penelusuran atas nama-nama penyumbang yang terdaftar dalam laporan dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU. Seharusnya pengawas pemilu sudah dari awal melakukan tracking, pertama terhadap siapa saja tokoh lokal, pengusaha, bandar dan rente-politik yang mendukung salah satu pasangan calon. Identifikasi dan lakukan wawancara mendalam termasuk nomor rekening di bank sebagai kebutuhan transparansi apabila yang bersangkutan mendukung salah satu pasangan calon. Selanjutnya data ini bisa diteruskan kepada PPATK sebagai stimulan awal dari dugaan-dugaan penyelewengan dana. Kedua, lakukan penelusuran ulang terkait daftar nama penyumbang berkategori besar lalu sesuaikan dengan kelayakannya yang berupa mata pencaharian dan rumah

tinggal. Ketiga, mengumumkan ke media massa terkait nama-nama penyumbang yang dinilai tidak sesuai dengan besarannya berikut siapa saja tokoh-tokoh yang mendukung. Sejauh ini pelaksanaan demokrasi lokal justru lebih menguntungkan para pemodal/bandar. Sungguh bahwa pilkada adalah perang kaum pemodal bukan pesta rakyat yang sesungguhnya (Muqodas, 2016). Kompetisi politik berhubungan erat dengan kompetisi ekonomi. Pemodal mampu untuk menitipkan sekocisekoci anggaran pada siapa yang akan berlaga dalam kontestasi daerah. Apabila pasangan calon didukung oleh pihak-pihak penyokong dana yang tertib aturan dan dikenal figuritas positifnya di masyarakat. Bukan tidak mungkin pasangan calon tersebut dapat dipercaya untuk mampu mengemban amanah. Pemimpin bersih, berwibawa dan egaliter menjadi terwujud. Terakhir, pengawas pemilu perlu diberikan kewenangan yang lebih “konkrit” untuk melakukan penindakan baik yang sifatnya sebagai pelanggaran administratif ataupun pidana pemilu berikut memberikan sanksi dan mampu mendiskualifikasi kepada pelakunya, termasuk pada aktivitas endemik dari pelaksanaan praktik politik uang. Semoga! *Nurlia Dian Paramita, Tim Asistensi Bawaslu RI, Ketua Bidang Organisasi& Kerjasama Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA).

Political Quotes “We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light”

“In the end, that’s what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism or a politics of hope?”

AP https://www.whitehouse.gov

“Kita akan mudah memaafkan seorang anak yang takut akan gelap; tragedi yang nyata dalam hidup adalah ketika orang dewasa takut akan terang.“

PLATO

8


“Pada akhirnya, itulah pemilu. Apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau politik harapan?“

BARACK OBAMA

HUT KORPRI Ke-45, ASN Diminta Profesional dan Jaga Netralitas

BAWASLU/KARTIKA

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI melaksanakan upacara memperingati HUT Korpri ke-45

B

awaslu RI melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang jatuh pada hari ini, Selasa (29/11) di halaman parkir gedung Bawaslu RI. Ulang tahun KORPRI kali ini bertema ‘Bersama Korpri Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara’.

Upacara diikuti jajaran pejabat struktural, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro. Dalam kegiatan ini seluruh peserta upacara mengucapkan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Panca Prasetya Korpri. Pada kesempatan itu, Sekjen

Bawaslu menyampaikan isi pidato resmi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang juga sebagai penasihat nasional Korpri. Dalam pesan pidato tersebut Jokowi menegaskan bahwa Korpri harus netral dalam Pilkada Serentak 2017 mendatang. Jokowi meminta pegawai Korpri agar segera meninggalkan perilaku koruptif dan sikap hidup ingin selalu


9

dilayani. Rakyat sangat membutuhkan Korpri yang bersih dari budaya korupsi, budaya lama seperti mental Priyayi juga harus hilang dari tubuh Korpri. “Rakyat butuh anggota Korpri yang disiplin, bertanggungjawab, berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Fokuskan energi pada intisari pelayanan publik yaitu memberi pelayanan terbaik,” kata Gunawan menyampaikan isi pidato tersebut. Di sela-sela itu, Gunawan menyampaikan keprihatinannya atas kenaikan peringkat korupsi di Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu dia mengajak para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawaslu agar jangan sekali-sekali terpikirkan perbuatan bahkan niat untuk korupsi. Pesan lain dari Presiden Jokowi

Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro memberikan pengarahan bahwa Korpri mendatang akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam bentuk baru itu, fungsi yang diemban ialah pengembangan profesi, memberikan perlindungan hukum dan memberi advokasi kepada aparatur

sipil Negara, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Presiden juga berharap Korps profesi ASN Indonesia bisa menjadi pusat inovasi, tempat lahirnya loncatan kemajuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Korpri juga berperan menjaga kode etik profesi dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengungkapkan agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, anggota KORPRI bertanggung jawab, anggota KORPRI berorientasi kerja. “Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa, dan mental koruptif, yang terpaku pada formalitas belaka,” pesan Jokowi. Ali Imron/ Ira Sasmita

FOTO-FOTO: BAWASLU/KARTIKA

10


Ketua Bawaslu Dorong

Penguatan DKPP

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Muhammad mengapresiasi kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu. “DKPP telah mampu menjadi dan mengemban peran sebagai katalisator dalam menghadirkan demokratisasi Pemilu di Indonesia,” kata Muhammad saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan DKPP Outlook 2017, Refleksi dan Proyeksi untuk Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu di Hotel Arya Duta Jakarta, Rabu, (14/12). Muhammad menilai, DKPP telah mampu mewarnai dan memberi makna relasi konstruktif KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu yang tangguh dan akuntabel. DKPP, lanjut

Muhammad, mampu menjawab kehausan publik akan hadirnya penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dengan mengedepankan hak-hak dasar warga negara. Oleh sebab itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu mendorong pemerintah dan DPR untuk memberikan peran yang lebih dalam segi struktur, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas sebagai dewan etik penyelenggara Pemilu. “Peran DKPP ini sudah sangat teruji. Jadi, dalam revisi UndangUndang Pemilu yang sedang berjalan dan dibahas oleh Pansus DPR harus kita dorong untuk memasukan peran dan kewenangan lebih untuk DKPP, ” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rambe

BAWASLU/IRWAN

Ketua Bawaslu, Muhammad.

Kamarulzaman yang juga Anggota Panitia Khusus Rancangan UndangUndang Penyelenggaraan Pemilu menilai, penguatan terhadap peran DKPP menjadi keniscayaan. Pembahasan RUU Pemilu yang sedang berjalan di DPR menurutnya turut merumuskan penguatan terhadap Panwaslu kabupaten/kota yang rencananya akan dibuat permanen. Atas alasan itulah, Rambe menilai bahwa DKPP juga harus diperkuat. “KPU dan Bawaslu diperkuat maka DKPP pun harus diperkuat. Mungkin yang diperkuat soal pengaduan di daerahnya saja. Putusannya harus final mengikat dan tidak bisa diuji lagi. Kapan selesainya kalau ada yang menguji,” ujar Rambe. Masih di acara yang sama, Menkopolhukam Wiranto juga menyampaikan harapannya agar DKPP semakin diperkuat. “Kita harus setuju tugas DKPP ini berat dan penting, karena mampu mengurangi ketidakakurasian penyelenggara. Dengan segala kekurangannya DKPP dapat bekerja dengan baik. Harus diperkuat peran lembaga ini,” kata dia. Ketua KPU Juri Ardiantoro juga memiliki pandangan serupa. Dia melihat keberadaan DKPP telah mengonsolidasi KPU dan Bawaslu. Khusus bagi KPU, Juri selalu berusaha agar KPU bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik. “Keberadaan DKPP menjadi elemen penting bagi kualitas penyelenggara. Terlihat dari berkurangnya angka pengaduan. Ini indikator terhadap kualitas dan integritas penyelenggara,” kata Juri. Irwan/Ira Sasmita


11

Laporan Khusus

Menyorot Pemilu Negeri ‘Paman Sam’

BAWASLU/PRATIWI

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, serta Anggota DPR RI Reni Marlinawati berdiskusi dengan Clarence, Koordinator TPS Therapeutic Recreation Service di Washington DC. Nasrullah mempertanyakan tata cara pemungutan suara di daerah setempat.

Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat bahkan dunia. Semua mata tertuju pada negeri super power tersebut untuk menyaksikan siapa yang menjadi Presiden AS selanjutnya.

12

B

erbeda dengan Pemilu di negara-negara demokrasi pada umumnya, Pemilu di AS memiliki keunikan tersendiri yang menjadi contoh bagi negara lainnya. Dalam rangkaian kegiatan U.S. Election Program (USEP) 2016 dan Seventh Global Election Organization (GEO-7) Conference yang digelar oleh International Foundation For Electoral System (IFES), lembaga penyelenggara Pemilu Indonesia (Bawaslu, KPU, dan DKPP) berkesempatan menyaksikan langsung Pemilu di negara adikuasa ini sejak Minggu (6/11) hingga Kamis (10/11).


Pemilu AS dilaksanakan pada tanggal 8 November 2016. Berbagai pemilihan dilaksanakan di tanggal tersebut, mulai dari Pemilu Presiden AS, legislatif, hingga ke Pemilu kepala daerah di berbagai tingkatan, pemilihan hakim-hakim baru, bahkan pemilihan supervisor distrik-distrik sekolah publik. Banyak keunikan dari penyelenggaraan Pemilu di negeri Paman Sam ini. Dalam Pemilu Presiden di AS, terdapat sistem Pemilu yang tak langsung, yakni menggunakan popular vote (masyarakat) dan electoral vote (perwakilan masyarakat). Pemilu

Laporan Khusus di Indonesia ditentukan langsung oleh masyarakat sementara di AS, masyarakat (popular vote) tidak menjadi penentu siapa presiden yang akan terpilih. Presiden ditentukan oleh perwakilan masyarakat di tiap negara bagian. Perwakilan masyarakat yang memberikan suara ini disebut dengan elector yang menjadi perwakilan dari tiap negara bagian di AS. Elector ditentukan oleh berapa banyak anggota Kongres (DPR dan Senat) dari negara bagian tersebut. Dalam Pemilu kali ini terdapat 538 elector yang menjadi perwakilan masyarakat dalam menentukan Presiden AS empat tahun ke depan. Dengan total 538 elector, maka untuk menang para calon Presiden AS harus mendapatkan minimal 270 electoral votes. Kemenangan Donald Trump berdasarkan jumlah suara dari electoral sebanyak 279 suara dengan perbandingan 228 suara yang

didapat oleh Hillary Clinton. Meski Clinton sebelumnya mengungguli Trump melalui popular vote dengan total suara 47,7 persen (59.866.912 pemilih) sedangkan Trump 47,5 persen (59.645.860 votes). Kunjungan ke TPS Dalam kesempatan melihat langsung penyelenggaraan Pemilu di AS ini, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Anggota DKPP RI Anna Erliyana, Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, serta Anggota KPU RI Ferry Rizki Kurniansyah dan Ida Budhiati, mengunjungi tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di AS. Tiga TPS tersebut terbagi ke dalam dua Negara bagian yakni Washington DC dan Virginia. Di Washington DC, TPS yang dikunjungi yakni TPS Therapeutic Recreation yang beralamat di 3030 G Street, Washington

DC, 20019. Selain itu juga mengunjungi TPS Bush Hill Elementary School dan TPS Community Center Arlington County di negara bagian Virginia. TPS yang ada di negara-negara bagian AS ini berbeda dengan TPS yang ada di Indonesia. Pemilihan berada di tempat-tempat fasilitas publik yakni seperti di sekolah, tempat rekreasi, mal, hingga rumah sakit. Di luar TPS masih banyak spanduk-spanduk yang bertuliskan nama-nama calon yang akan dipilih. Bahkan ada relawan yang memberikan selebaran mengenai visi dan misi calon serta memberikan makanan-makanan ringan untuk para pemilih. Hal ini yang memberikan keunikan tersendiri bagi Pemilu AS. Sebagai negara federal, sistem pemilihan AS sangat desentralisasi dan tidak punya sistem pemilihan yang seragam antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Penyelenggara Pemilu tidak ada di tataran pusat, hanya ada

BAWASLU/PRATIWI

Kehadiran delegasi Bawaslu RI, DKPP RI, dan KPU RI ke Washington DC disambut oleh Duta Besar Indonesia di Washington DC Budi Bowoleksono di Kediaman Dubes, Kamis (10/11) malam waktu Amerika. BULETIN BAWASLU | EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2016

13

Laporan Khusus

BAWASLU/PRATIWI

Bawaslu RI bersama dengan DKPP RI dan KPU RI menghadiri kegiatan US Election Program (USEP) dan Seventh Global Election Organization (GEO-7) 2016 yang digelar oleh International Foundation For Electoral System (IFES) sejak Minggu (6/11) hingga Kamis (10/11) di Washington DC, Amerika Serikat. Konferensi yang membahas Pemilu di berbagai negara terutama di Amerika Serikat ini dihadiri sekitar 200 peserta yang merupakan perwakilan lembaga Pemilu seluruh dunia.

di masing-masing negara bagian. Hal ini berdampak pada proses penyelenggaraan Pemilu yang berbedabeda di tiap negara bagian. Salah satunya dalam hal pemilih. Dari 50 negara bagian, hanya terdapat sejumlah negara bagian yang mengatur bahwa untuk menjadi pemilih, seseorang haruslah terdaftar atau tercantum dalam daftar pemilih terlebih dahulu. Namun di beberapa negara bagian lainnya, untuk menjadi pemilih dalam Pemilu hanya cukup datang ke TPS lalu memperlihatkan identitas sahnya. Setelah itu petugas di TPS akan menyerahkan selembar kertas suara untuk melakukan pemilihan. Perbedaan-perbedaan lainnya juga terdapat dalam proses pemungutan suara yang mana di sejumlah negara bagian menggunakan mesin elektronik input surat suara dan di beberapa negara

14

bagian lainnya tidak menggunakan mesin ini. Di tiga TPS yang dikunjungi oleh delegasi Indonesia, menggunakan mesin sehingga lembar surat suara yang telah diisi oleh pemilih langsung dimasukkan ke dalam mesin untuk dipindai sehingga bisa dikonversikan menjadi angka untuk jumlah total surat suara. Melalui mesin inilah bisa langsung bisa dilihat berapa suara yang didapat oleh kandidat Pemilu, termasuk kandidat Presiden AS di tiap TPS. Masyarakat AS Antusias Saksikan Presiden Terpilih Di malam hari pemungutan suara, masyarakat AS yang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan maupun suku berkumpul di depan Gedung Putih (White House). Sejak pukul 8 malam, masyarakat beramairamai memadati salah satu ikon AS


tersebut. Aktivitas masyarakat yang mayoritas pemuda-pemudi tersebut memberikan dukungan bagi masingmasing kandidat Presiden AS. Ada yang meneriakkan Clinton dan juga Trump dan disertai dengan spanduk maupun umbul-umbul dukungan. Euphoria masyarakat AS sangat tinggi terhadap Pemilu. Berbagai kelebihan maupun kekurangan dari Pemilu AS ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu Indonesia dalam melaksanakan proses demokrasi di Indonesia. Isuisu strategis yang dibahas dalam konferensi juga menjadi bahan untuk menjadikan Pemilu Indonesia lebih baik lagi. Pratiwi EP

Laporan Khusus Delegasi Bawaslu RI, DKPP RI, dan KPU RI berdiskusi langsung dengan Presiden IFES William R Sweeney Jr Sweeney membahas tentang komparasi Pemilu di Amerika dan Indonesia. Di samping juga membahas rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Bawaslu dan IFES. BAWASLU/PRATIWI

Suasana proses pengecekan identitas masyarakat oleh petugas TPS di daerah Virginia, AS, sebelum melakukan pemungutan suara, Selasa (8/11). Tampak masyarakat antuasias dalam memberikan suara di Pemilu AS.

BAWASLU/PRATIWI

Pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Komisioner DKPP Anna Erliana memantau langsung proses pemungutan suara di TPS Community Center Arlington County, Virginia, Amerika Serikat, Selasa (8/11).

BAWASLU/PRATIWI


15

Bawaslu Raih Peringkat Kelima Keterbukaan Informasi Publik

WAPRES.GO.ID

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyampaikan sambutan.

Setelah berhasil mencapai peringkat kedelapan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural (LNS) di tahun 2015, Bawaslu meningkatkan prestasinya dengan berhasil mencapai peringkat kelima di tahun 2016. Pengumuman pemeringkatan ini digelar di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Selasa (20/12). Dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, para menteri, gubernur, kepala lembaga non-kementerian, rektor Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Negara, pimpinan partai politik, komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) dan KI Daerah, dan PPID Badan Publik baik di pusat maupun daerah. Para pimpinan BP yang hadir

16

merupakan pimpinan BP yang dinilai telah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara baik. Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengapresiasi perhelatan yang digelar oleh KIP ini karena memberikan penilaian tentang akuntabilitas suatu instansi bukanlah perkara yang mudah. Menurutnya, penilaian seperti ini dapat mendorong badan publik untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal transparansi publik. “Yang terpenting, publik harus mendapatkan informasi mengenai peran yang sudah dijalankan oleh setiap badan publik maupun kegiatankegiatan yang mendukung tugas dan fungsinya. Melalui pemeringkatan ini kita dorong badan publik untuk


lebih transparan kepada masyarakat,” ujarnya. Ketua KIP John Fresly mengatakan, pemeringkatan badan publik ini melalui berbagai tahapan penilaian yang terus mengalami pengembangan. Penilaian yang dilakukan juga berdasarkan pemantauan, di samping juga pengisian kuesioner yang mesti diisi oleh tiap badan publik. Ketua KIP memberikan langsung penghargaan ini kepada Ketua Bawaslu RI Muhammad. Dalam pemberian penganugerahan ini, John Fresly memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu yang telah berhasil meraih prestasi ini guna mendukung pengawasan Pemilu di Indonesia. Pratiwi Eka Putri

UU Pemilu Direvisi, Bawaslu Usulkan Penguatan Lembaga Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum terus dilakukan Panitia khusus (Pansus) di DPR RI. Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Bawaslu RI mengusulkan penguatan kelembagaan pengawas pemilu dirumuskan dalam RUU tersebut. BAWASLU/IRWAN

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengusulkan penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu. Penguatan ditingkatkan di level kabupaten dan kota maupun penguatan pada sisi struktur Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan Sekretariat Bawaslu Provinsi. Bawaslu, lanjut Nasrullah, meminta tingkatan eselon Kesekretariatan Bawaslu RI maupun di provinsi disetarakan dengan KPU. “Sekjen Bawaslu RI masih dalam posisi 1B, dan belum setara dengan Sekjen KPU RI yang telah dalam posisi 1A. Jadi semestinya disetarakan menjadi samasama 1A,” ujar Nasrullah di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lantai 3, Kompleks Parlemen, Jakarta (7/12). Nasrullah juga mengusulkan perubahan pada Kesekretariatan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi sekarang ini masih dalam posisi 3A, dan posisi 3A ini setara dengan KPU Kabupaten/Kota. Jadi, kata dia, Bawaslu RI pada forum RDP

ini mengusulkan agar posisi Bawaslu Provinsi disetarakan dengan posisi KPU Provinsi yaitu pada tingkatan posisi 2A. Kemudian Bawaslu juga mengusulkan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/ kota yang sekarang ini masih bersifat ad hocditingkatkan menjadi permanen. Menurut Nasrullah, Panwaslu kabupaten/ kota yang permanen ini sangat penting karena akan berpengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu. “Kami tidak ingin karena posisi mereka (Panwas kabupaten/kota) masih adhoc sehingga beranggapan bahwa mereka tidak maksimal dalam menyelesaikan sengketa yang ada nanti,” tegas dia. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria yang menjadi Pimpinan RDP mengatakan, RUU Pemilu ini merupakan penggabungan dari tiga undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebagaimana kita ketahui, kata dia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor putusan 14/PUU-11/2013, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 nanti. “Untuk menindaklanjuti terbitnya putusan MK tersebut, tentunya diperlukan sebuah upaya penguatan regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum secara serentak,” ujarnya. Irwan


17

‘Dashboard’ Sebagai Solusi Percepatan Pengambilan Keputusan Pimpinan Dashboard merupakan bentuk lain dari aplikasi management information system sebagai solusi percepatan pengambilan keputusan Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI Adhi Santoso mengatakan, dashboard dipilih sebagai alat bantu penyediaan dukungan data dan informasi (decision support system- DSS) kepada Pimpinan, karena memilki sifat cepat, realtime, akurat dan mudah dimengerti. Menurutnya, aplikasi dashboard juga dirancang untuk menyediakan dukungan data dan informasi sebagai alat bantu dalam perencanaan ke depan yang lebih akurat dan terukur, karena dilengkapi dengan data-data terkait anggaran, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), SDM pengawas dan Sekretariat Bawaslu serta penyajian data terkait dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Jadi aplikasi Dashboard ini dirancang sebagai solusi untuk mempercepat pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penganggaran dan subtansi pengawasan,” ujarnya pada saat memaparkan pada kegiatan Rapat Reviu Penajaman RKA-KL Sentra Gakkumdu Tahun 2016, di Bogor, (16/11). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memulai karirnya di Kementerian Dalam Negeri Tahun 1998 Itu menjelaskan, dengan berbagai macam

18

sistem aplikasi yang sudah ada baik internal maupun eksternal Bawaslu, dashboard mempunyai mekanisme mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk sederhana, sehingga mudah di pahami. Dengan demikian dapat membantu dalam mengambil keputusan. “Dashboard memiliki tampilan sederhana dan tidak berbelit-belit dan yang terpenting adalah mudah untuk dipahami. Sehingga, sebisa mungkin data dibuat sesederhana mungkin ke dalam dashboard dan mudah dimengerti, sehingga Pimpinan bisa fokus dalam mengambil sebuah keputusan yang akan mempengaruhi jalannya organisasi di lingkungan Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi, “ujarnya. Adhi mengatakan, sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013, Biro Administrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia. Oleh karena itu menurutnya, penyediaan dukungan data dan informasi kepada pimpinan merupakan salah satu tugas dari Biro Administrasi. Untuk tujuan itu, saat ini telah ada pelbagai macam aplikasi. “Dashboard ini juga bisa digunakan


sebagai sumber data baik untuk penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, maupun pengelolaan BMN,” ujarnya. Rancangan proyek perubahan tersebut diajukan untuk memberikan dukungan kepada Pimpinan Bawaslu dalam rangka percepatan pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi informasi. Kegiatan akan dilaksanakan dalam 3 tahap meliputi tahapan jangka pendek, dengan mengintegrasikan sistem yang telah ada dalam suatu dashboard pemantauan kinerja. Pimpinan dapat melihat data/ informasi yang dibutuhkan dalam waktu cepat, realtime, akurat, dan mudah dimengerti, sehingga pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Tahapan kedua, jangka menengah, dengan menyempurnakan dan memperkaya sistem dashboard ini dengan menambah sistem yang dapat diakses dan ditampilkan dalam lingkup BiroAdministrasi, antara lain e-office dan absensi online. Ketiga, tahapan jangka panjang, dengan menyempurnakan dan memperkaya sistem dashboard ini dengan pengembangan e-gov‘t lainnya terintegrasi seperti e-planning, e-budgetting, e-LKIP, dan lain-lain. Hendru Wijaya/Evan H/ Fahri Andreamsyah

Bawaslu, KPU dan KPI Sepakat Awasi Bersama Kampanye Pilkada Di Media

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyepakati pembentukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan penayangan iklan kampanye Pilkada 2017 di media massa. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh tiga lembaga tersebut di Jakarta, pada Jumat (11/11). “Penandatangan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pilkada. Menjadi hal penting kehadiran media, dalam hal ini media adalah menjadi elemen penting. Apabila tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi gaduh, namun sebaliknya apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi teduh, “ kata Ketua Bawaslu Muhammad saat memberi sambutan pada penandatanganan MoU Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pilkada 2017 di Hotel Ibis Jakarta. Menurut Muhammad, media merupakan ujung tombak proses demokrasi. Melalui kontrol yang baik oleh media, Pilkada yang demokratis dapat diwujudkan. “Media adalah sebagai ujung tombak dan media adalah pilar demokrasi yang terhormat,” ujarnya. Meskipun peran media sangat besar, pembangunan demokrasi menurut Muhammad tidak terlepas dari peranan partai politik peserta pemilu. Kegiatan kampanye, lajut dia, seharusnya dilakukan dengan proporsional oleh partai politik sebagai salah satu wujud menjalankan pendidikan politik bagi masyarakat.

BAWASLU/HENDRU

Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua KPI Yuliandre Darwis.

“Kampanye itu proses pendidikan politik melalui program kerja, menyampaikan visi dan misi. Kita ingin pasangan calon sebagai aktor utama dalam kontestasi pilkada melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar semakin baik,” ungkap guru besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut. Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Juri Ardiantoro menegaskan, media jangan menjadi sumber kegaduhan yang berpotensi menyulut perpecahan pada tahapan pilkada. Juri berharap media dapat memberikan tempat dan ruang yang baik bagi peserta Pilkada dalam menyampaikan visi dan misi politiknya. “Jangan sampai media jadi sumber kegaduhan, media juga bisa jadi sumber perpecahan, tapi juga bisa mendewasakan pemilih, menjadikan pemilih rasional. Dengan demikian kampanye akan punya manfaat yang signifikan, dan tujuan kampanye dapat tercapai,” ujar Juri. Lembaga penyiaran seperti KPI, lanjut Juri, memiliki peran penting

dalam proses pengawasan kampanye di media. KPI merupakan lembaga yang memiliki andil dalam pengawasan penyiaran dalam tahapan kampanye di media. “Saya kira masyarakat tahunya kalau ada pelanggaran ke KPU dan Bawaslu saja. Padahal ada elemen penting salah satunya adalah media. Untuk itu posisi KPI mempunyai peran strategis dalam hal tersebut,” jelas Juri. Sementara itu, Ketua KPI Yuliandre Darwis berharap jajarannya dan media dapat saling mengawasi agar pelaksanaan pilkada berjalan ke arah yang lebih baik. Kesepakatan bersama dengan KPU dan Bawaslu diyakininya akan mendorong penegakan hukum yang lebih baik dalam penyelenggaraan Pilkada. “Pada kesepakatan bersama ini aturannya akan lebih jelas, dan aturan hukum kita integrasikan dengan satu kesatuan melalui kerja sama ini. Siapa pun bisa beriklan asal tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya. Hendru Wijaya


19

Bawaslu Serahkan Arsip Statis ke ANRI

HUMAS BAWASLU

Sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam menjaga dan merawat arsip, Bawaslu menyerahkan arsip statis berupa Peraturan Bawaslu sepanjang tahun 2016 ke Arsip Nasional RI (ANRI). Penyerahan arsip ini diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad kepada Kepala ANRI Mustari Irawan di Gedung Bawaslu, Senin (28/11). Penyerahan ini juga disertai dengan penyerahan putusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dari DKPP ke ANRI. Dalam sambutannya, Muhammad mengatakan, Bawaslu sangat berkomitmen menata arsip. Menurutnya, semakin tertib dalam menata arsip maka akan berdampak pada kinerja yang semakin baik. Muhammad juga menjelaskan, Bawaslu diarahkan untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan tentang pengawasan Pemilu di dunia sehingga membutuhkan tata kelola arsip yang baik. “Bisa saja Indonesia menjadi role model (contoh) di dunia ini

20

tentang pengawasan Pemilu karena referensi pengawasan Pemilu masih sedikit. Hanya Indonesia dan Ekuador yang memiliki lembaga pengawas Pemilu sehingga arsip-arsip Bawaslu perlu dikelola dengan baik,” ujarnya. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menambahkan, Indonesia akan menjadi laboratorium Pemilu. “Suatu saat ketika orang belajar tentang pengawasan pemilu dan integritas penyelenggara pemilu maka akan datang ke Bawaslu dan DKPP,” ujar Gunawan yang dalam kesempatan tersebut mewakili Ketua DKPP dalam menyerahkan arsip DKPP ke ANRI. Peraturan Bawaslu, sambungnya, juga tahap demi tahap menggunakan Bahasa Inggris. Hal ini menjadi penting agar ketika negara-negara sahabat ingin memahami aturan pengawasan Pemilu, bisa melihat Peraturan Bawaslu yang sudah dalam terjemahan bahasa Inggris. Sementara Kepala ANRI Mustari Irawan sangat mengapresiasi Bawaslu


Ketua Bawaslu RI Muhammad menyerahkan arsip Bawaslu Ri kepada Kepala ANRI Mustari, di Gedung Bawaslu Ri, Senin (28/11).

dan DKPP yang sudah mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan untuk menyerahkan arsip statis ke ANRI. “Tahun ini merupakan tahun ketiga, Bawaslu dan DKPP menyerahkan ke ANRI. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Bawaslu dan DKPP sudah semakin baik dan terus menerus semakin baik,” kata Mustari. Mustari menjelaskan, arsip tentang Pemilu menjadi bagian dari sejarah proses terbangunnya demokrasi Indonesia. Pemilu, kata Mustari, harus dikawal Bawaslu dan DKPP dalam proses demokrasi. “Setiap proses yang terjadi akan menghasilkan arsip. Arsip ini harus diselamatkan dan dijaga. Arsip bawaslu dapat menjadi generasi yang akan datang memeroleh gambaran bagaimana proses dinamika pemilu. Kita jangan sampai terjebak sebagai bangsa yang amnesia yang lupa dengan sejarah di masa lalu,” ungkapnya. Pratiwi Eka Putri

Briefing

Maksimalkan Penegakan Hukum Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu

Penegakan hukum Pemilu menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian sentral penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, legislative dan masyarakat sebagai pemilih. Dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya, penegakan hukum senantiasa menjadi sorotan. Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu memiliki peran dan posisi sangat penting terkait penegakan hukum Pemilu. Bawaslu memegang peranan dari hulu menuju hilir dalam penegakan hukum Pemilu. Berhasil atau tidak penegakan hukum Pemilu tidak bisa dilepaskan dari kinerja Bawaslu. Namun sebagai lembaga Negara, Bawaslu selalu bekerja merunut pada Undang-Undang dan produk regulasi lainnya. Menegakkan hukum Pemilu yang selama ini menjadi salah satu tanggung jawab Bawaslu juga terkait erat dengan aturan hukum yang ada. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah disahkan oleh DPR sebagai norma utama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 membawa harapan segar bagi Bawaslu. Khususnya dalam penegakan hokum Pemilu. Posisi Bawaslu diuntungkan dengan beberapa pasal yang memberikan penguatan kepada Bawaslu dalam melaksanakan

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

tugasnya. Politik uang yang selama ini sangat sulit ditindak, kini sudah diubah dan memberikan peluang untuk membatalkan bagi pasangan calon yang terbukti melakukannya dan juga memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Dengan kewenangan ini, maka pasangan calon tidak lagi diberikan keleluasaan untuk melakukan politik uang seperti yang sebelumnya terjadi. Selama ini, penegakan hukum pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sebuah tim kerja yang terdiri dari Pengawas Pemilihan, Kepolisian, dan Kejaksaan. UU Pilkada yang telah direvisi kini mengamanatkan Sentra Gakkumdu dilekatkan pada Bawaslu dan jajarannya dalam satu atap. Kebijakan ini membuat harapan semua pemangku kepentingan semakin membuncah bahwa Sentra Gakkumdu jauh akan lebih efektif dari Pilkada sebelumnya. Semua

berharap kasus tindak pidana yang tidak dapat ditindaklanjuti akibat sulitnya koordinasi antar instansi penegak hukum tersebut sehingga kasus menjadi kadaluarsa tidak lagi terjadi pada Pilkada 2017. Penguatan peran dan kewenangan Bawaslu tak ubahnya seperti pisau bermata dua. Jika tidak cermat dan hati-hati, pisau tersebut bisa menjadi boomerang bagi Bawaslu. Beban dan tanggung jawab yang lebih besar menanti Bawaslu di balik penguatan lembaga yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Bawaslu dituntut berhasil dalam mengelola Sentra Gakkumdu untuk menegakkan hukum Pemilu. Sekretariat Jenderal Bawaslu harus mampu mengelola tanggung jawab ini. Anggaran untuk Sentra Gakkumdu harus digunakan dengan efektif dan efisien. Tepat guna dan tepat sasaran. Terlebih Bawaslu Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota/Bupati. Peraturan Bersama tentang Sentra Gakkumdu yang telah ditandatangani Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI pada 21 November lalu harus mampu melecut semangat seluruh jajawan pengawas. Melalui peraturan bersama ini, Bawaslu harus mampu berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan melakukan langkah strategis melalui Sentra Gakkumdu. Kerja sama antar tiga institusi ini diharapkan dapat memperlancar tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu. n


21

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Tingkatkan Kualitas Pegawai, Bawaslu Sosialisasikan E-Kinerja dan Gelar Bimtek Penyusunan SKP Bawaslu RI terus melakukan upaya penguatan kelembagaan sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, khususnya peningkatan kualitas pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu. Mengakhiri tahun anggaran 2016, Bawaslu RI menyosialisasikan perangkat E-Kinerja dan menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (Bimtek SKP) untuk meningkatkan kualitas pegawai di Bawaslu RI dan seluruh Bawaslu provinsi. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, Bimtek Penyusunan SKP dan sosialisasi E – Kinerja merupakan kegiatan yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier. Dengan telah diterapkannya Sistem Computer Assisted Test (CAT) terhadap rekrutmen pegawai oleh Lembaga dan Kementerian dia menilai pola rekruitmen selama ini telah teruji. “Kini dengan disempurnakannya lagi sistem penilaian pegawai metode SKP yang menggunakan pendekatan penilaian prestasi kerja diharapkan obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Propinsi akan lebih terjamin,” ujar Gunawan saat membuka Bimtek Penyusunan IKP dan Sosialisasi E-Kinerja, di Hotel Ina Garuda, Yogyakarta, Kamis (8/12). Salah satu keistimewaan dalam SKP, lanjut Gunawan, jika sistem penilaian sebelumnya adalah penilaian kinerja yang subyektifitas dari atasan kepada staf maka dengan SKP ini sistemnya

22

dibuat terbalik. Penilaian selama setahun merupakan hasil dari target kinerja yang ditetapkan oleh pegawai yang bersangkutan. Menurut Gunawan, setelah melalui daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP-3 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan ASN cenderung terjebak kedalam proses formalitas. Sehingga secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian

”

Kita belajar untuk mewujudkan birokrasi di Bawaslu juga maju seperti di Kementerian/Lembaga lainnya. Meskipun kita (lembaga) kecil, tapi kita mampu

”

Gunawan Suswantoro

dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi ASN terhadap organisasi dan seberapa besar keberhasilan atau kegagalan ASN dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Setelah melewati proses evaluasi dan kajian yang mendalam mengenai DP3 ASN, maka dirumuskan metode baru dalam melihat kinerja ASN ditetapkan melalui pendekatan metode SKP dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Gunawan berharap dengan metode SKP tersebut, kepegawaian di Bawaslu dapat melakukan akselerasi untuk membenahi kualitas dan kinerjanya


dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. “Kita belajar untuk mewujudkan birokrasi di Bawaslu juga maju seperti di Kementerian/Lembaga lainnya. Meskipun kita (lembaga) kecil, tapi kita mampu,” tegas Gunawan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian SDM dan TUP Bawaslu RI Agung B.G.B. Indra Atmaja mengatakan, tujuan dilaksanakannya Bintek SKP dan sosialisasi E – Kinerja untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kinerja pegawai serta memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja pegawai dalam mewujudkan merit sistem. “Sehingga kelak tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu akan apa yang harus dikerjakan olehnya atau tidak hanya sekedar menunggu perintah atasan,” ujar Agung. Bimtek diikuti pegawai dari jajaran biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan Kepala Sekretariat serta Kepala Sub Bagian Administrasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Propinsi. Kegiatan yang berlangsung sampai 10 Desember tersebut juga menghadirkan Narasumber Plt. Direktur Kinerja ASN-BKN, Anjaswari Dewi. Anjaswari menjelaskan, selain melakukan kegiatan tugas jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait jabatan, maka kegiatan tersebut dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas tersebut diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai karena berkaitan dengan tugas pokok jabatan sehingga hasilnya pun dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Nurmalawati P/Fara Dilla

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Ketua Bawaslu Minta Predikat WTP Dipertahankan

Ketua Bawaslu Muhammad meminta agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran harus dipertahankan. Menurutnya predikat yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tersebut merupakan tugas berat Bawaslu ke depan dalam mempertahankan predikat WTP di tahun berikutnya.

BAWASLU/NURISMAN

Rapat Kerja Pemantapan Fasilitasi Penganggaran Penyelenggaran Pengawasan Pilkada Serentak 2017 dan 2018, di Manado, Senin (19/12).

“Yang namanya mempertahankan jauh lebih sulit dari pada merebut predikat,” ujarnya, pada saat memberi arahan kegiatan Rapat Kerja Pemantapan Fasilitasi Penganggaran Penyelenggaran Pengawasan Pilkada Serentak 2017 dan 2018, di Manado Senin (19/12). Menurutnya ada 4 hal yang harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan anggaran dapat terpenuhi apabila memenuhi unsur berikut. Pertama, Manusia (man), merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Menurutnya manusia yang membuat tujuan baik secara perencanaan, administrasi dan anggaran. “Manusia atau sumber daya manusia yaitu, setiap orang harus memperbarui kemampuannya untuk meningkatkan urusan administrasi, anggaran, perencanaan. Itu pilar

pertama untuk membentuk organisasi yang kuat,” ujarnya Kedua, uang (money) merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. “Uang atau keuangan harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan,” jelas Muhammad. Ketiga, movement adalah menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah terjadinya perubahan untuk kemudian menciptakan target atau tujuan jangka pendek sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang

baru tersebut. “Gerakkan semangat, target oleh organisasi untuk perubahan organisasi, “ terangnya. Keempat, diimplementasikan (refreezing) yaitu langkah mengkonsolidasikan, menilai kembali dan melakukan penyesuaian serta menekankan pentingnya perubahan. Muhammad berharap, seluruh laporan yang nantinya menjadi pertanggungjawaban baik di provinsi maupun Kabupaten /Kota dapat dilakukan dengan optimal. Menurut nya titik ukur mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dibarengi dengan memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi serta melaksanakan arahan BPK terhadap penyelesaian laporan keuangan. Hendru


23

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Tren Kejahatan Pemilu Semakin Meningkat

Penegakan terhadap tindak pidana pemilu harus semakin ditingkatkan mengingat faktanya bahwa kejahatan pemilu dari pemilu ke pemilu juga semakin meningkat. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus menjadi garda terdepan dalam mengawal proses penegakan pidana pemilu lebih baik.

BAWASLU/HENDRU

Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, Nelson Simanjuntak hadir pada kegiatan Rakernis Sentra Gakkumdu di Bali, Senin (12/12).

“Kelakuan peserta pemilu kita dari tahun ke tahun tidak semakin baik justru semakin buruk dalam arti semakin tergoda melakukan kecurangan dengan melakukan kejahatan. Namun, di sisi lain kita mendapat kritikan yang luar biasa dari masyarakat karena penindakan pidana pemilu kita tidak semakin baik. Memang harus diakui ada kelemahan yang menyebabkan itu terjadi,” ujar Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Gelombang II yang dihadiri unsur pengawas pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan, di Denpasar, Senin (12/12). Koordinator Divisi Hukum Bawaslu tersebut mengatakan bahwa awalnya Sentra Gakkumdu hanya sebuah forum informal. Namun, dalam kenyataannya Sentra Gakkumdu kini menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan dalam melakukan penindakan pidana pemilu. Sehingga pembuat UU merasa perlu untuk

24

memformalkan forum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai perubahan UU tentang Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ada peningkatan jumlah pasal-pasal tentang kejahatan pemilu. Sebelum UU No. 10 Tahun 2016, Bawaslu menyadari bahwa banyak sekali kendala bagi dalam forum Sentra Gakkumdu yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana pemilu. Selain adanya multitafsir dalam UU, ada juga kendala batasan waktu penanganan tindak pidana pemilu yang sangat singkat. “Lalu kami bersama Kepolisian dan Kejaksaan mencoba mengevaluasi dan merumuskan supaya Sentra Gakkumdu itu diperkuat kewenangannya atau dibuat lebih efektif, karena jika tidak dilakukan pembenahan dalam Sentra Gakkumdu maka persoalan-persoalan yang menjadi penghambat tersebut tidak akan terselesaikan,” tuturnya. Dia juga menegaskan bahwa pencegahan terhadap pelanggaran memang penting, namun melihat


jika penegakan pidana pemilu dapat dilaksanakan dengan maksimal maka bisa jadi preseden bagi pencegahan pelanggaran serupa terjadi. “Dengan keseriusan yang dilakukan oleh tiga lembaga ini, saya yakin orang akan tiarap untuk melaksanakan tindak pidana yang sama,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu mengatakan keyakinannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang ditempatkan dalam Sentra Gakkumdu dapat bekerjasama dengan pengawas pemilu dengan baik. Oleh karena itu, dia berharap agar Kepolisian dan Kejaksaan yang ditempatkan dalam Sentra Gakkumdu dapat bekerja dengan serius dan berpengaruh pada karirnya di masa mendatang. “Kami titipkan pengawas pemilu kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk dapat bersinergi dengan baik. Pengawas pemilu tidak dibekali kemampuan penyidikan dan penuntutan, oleh karena itu mohon dapat membimbing jajaran kami,” pungkasnya. Falcao Silaban

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Siap Menang Siap Kalah dan Tolak Politik Uang BAWASLU/HAMID

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dan Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas saat menyaksikan deklarasi Paslon kepala daerah “Siap Menang Siap Kalah, dan Tolak Politik Uang” Pilkada Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kamis, (10/11).

Siap menang siap kalah dan tolak politik uang, demikian tema utama Sosialisasi Tatap Muka kepada Masyarakat dan Stakeholders Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau dan Panwas Kabupaten Kampar, Kamis, (10/11). Turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, dan juga Bupati Kampar Jefry Noer. Kabupaten Kampar dalam Pilkada Serentak memiliki lima pasangan calon, yang terdiri dari tiga pasangan calon diusung oleh Gabungan Partai Politik dan dua Pasangan Calon dari jalur perseorangan, kelima pasangan calon tersebut hadir sekaligus mendeklarasikan diri untuk “Siap Menang Siap Kalah dan Tolak Politik Uang”. Lukman Edy mengatakan, Pilkada di Kabupaten Kampar harus diselenggarakan tanpa pelibatan PNS dan Polisi/TNI. Jika ada di antara

ketiga aparatur negara ini tidak netral, masyarakat diminta segera melapor ke Panwas. “Atau ke saya bawa bukti videonya saya akan meminta untuk dipecat,” tegasnya. Lukman juga menantang Bawaslu dan jajarannya untuk bertindak ekstra untuk mengawasi jalannya pemilihan dan menangkap pasangan calon yang melakukan pelanggaran dan ditindak secara tegas, agar menjadi sebuah peringatan bagi yang lain untuk melakukan pelanggaran. “Jangan diartikan Pilkada itu tanpa gugatan, tidak ada sengketa. Tapi memaknai Pilkada itu jangan hanya tergantung tekstual saja tapi Panwas harus mempunyai feeling yang kuat dalam membaca kasus Pilkada dan juga harus Progresif melihat celah pelanggaran,” ungkap Lukman. Pada kesempatan itu Lukman Edy juga mengatakan bahwa DPR RI

ingin memastikan bahwa Pemilihan Bupati Kampar tanpa politik uang, tanpa pelibatan ASN dan TNI/POLRI, tanpa kampanye hitam dan tanpa penyalahgunaan program pemerintah. Endang Wihdatiningtyas menegaskan bahwa Pasangan Calon sudah berjanji siap untuk tidak memberikan uang juga siap kalah dan siap menang, maka deklarasi tersebut harus memang dipegang oleh para pasangan calon. Srikandi Bawaslu ini juga mengajak masyarakat dan stakeholders untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan, agar semua potensi pelanggaran yang ada dapat dicegah sedini mungkin. “Mari bertindak seperti pola MLM, sepulang dari sini masing-masing individu menyampaikan kepada orang lain sehingga semua masyarakat Kampar ikut mengawasi,” jelas Endang. Abdul Hamid


25

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Bawaslu Sosialisasikan Program Pengawasan TPS Berbasis IT Badan Pengawas Pemilu menggelar kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis IT dan Evaluasi Program Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada Tahun 2016”. Kegiatan ini adalah salah satu agenda strategis dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2017, yakni melakukan persiapan pengawasan partisipatif dengan menggunakan informasi dan teknologi dalam rangka menyongsong Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2017, serta evaluasi pelaksanaan program sosialisasi tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Sosialisasi Dirja Abdul Kadir saat menyampaikan laporan panitia pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Berbasis IT dan Evaluasi Program Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pilkada tahun 2016, Selasa (20/12) di Semarang, Jawa Tengah. “Tujuan pertama diselenggarakannya acara ini adalah untuk menyosialisasikan program pengawasan partisipatif berbasis IT kepada jajaran pengawas pemilu di daerah sebagai upaya mempersiapkan program pengawasan partisipatif pelaksanaan pengawasan dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 dan melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang pelaksanaan program kegiatan sosialisasi pengawasan pilkada yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota selama tahun 2016 baik secara teknis, laporan maupun anggaran,” kata Dirja. Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjutnya, maka bentuk kegiatan ini adalah melalui forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh peserta dalam sesi

26

HUMAS BAWASLU

Dari kiri-kanan: Kepala Biro TP3 Bernad D Sutrisno, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, dan Kepala Biro H2PI Ferdinand Sirait.

pembukaan dengan disertai brainstorming oleh Pimpinan Bawaslu RI, dilanjutkan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif di TPS berbasis IT. Serta diagendakan evaluasi program kegiatan sosialisasi pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2016 yang akan dipaparkan oleh masingmasing Bawaslu Provinsi dengan didukung oleh Panwas Kabupaten/Kota. Senada dengan Kabag Sosialisasi Dirja Abdul Kadir, Kepala Biro TP3 Bernad Dermawan Sutrisno mengharapkan agar kegiatan ini dapat menghasilkan action plan sebagai masukan agar rencana sesuai dengan harapan. “Pengawasan partisipatif sebagai instrumen utama bagian pengawasan. Pengawasan partisipatif berbasis IT untuk pemungutan dan penghitungan suara diharapkan bisa direalisasikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk dilaksanakan pada Januari-Februari 2017,” harap Bernad. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah optimis jika Bawaslu berhasil menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi pada pelaksanaan


Pemilu, Bawaslu bisa meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik yang mana pada tahun 2016 ini diraih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 86,87. “Pengawasan berbasis IT ini kan menunjukkan adanya transparansi dalam proses penghitungan suara sehingga mampu mencegah terjadinya manipulasi suara. Jika berhasil kita laksanakan di Pilkada 2017 maupun Pemilu di tahun berikutnya, bukan tidak mungkin kita bisa meraih peringkat pertama kategori keterbukaan informasi publik,” jelas Nasrullah di Semarang, Selasa (20/12). Nasrullah berharap, semua jajaran Bawaslu bisa menjadi contoh dalam hal keterbukaan informasi publik, khususnya informasi mengenai pelaksanaan Pemilu. “Kita perlihatkan ke seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang transparan dalam mengawal Pemilu di Indonesia,” pungkasnya. Christina Kartika

Kajian

MENYEMPURNAKAN DESAIN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU/HENDRU

D

alam upaya menghadirkan pelaksanaan pemilihan umum yang proses dan hasilnya berintegritas, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Kombinasi kompleksnya persoalan pemilihan di Indonesia dan adanya berbagai keterbatasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka hampir dapat dipastikan hasilnya tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan Bawaslu. Partisipasi masyarakat untuk secara aktif ikut memantau seluruh tahapan pemilu, turut menjadi faktor penting lahirnya pemilu berintegritas. Bawaslu sejak beberapa tahun terakhir telah memelopori sistem pelibatan masyarakat untuk merangsang kesadaran dan inisiatif masyarakat dalam melakukan pengawasan secara aktif. Terakhir, dilaksanakan pada perhelatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 serentak lewat kegiatan Pengawasan Partisipatif. Peran aktif dari masyarakat dan pengawasan oleh pengawas pemilu menjadi satu kesatuan upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Sinergitas, antara Bawaslu dan Masyarakat diharapkan menjadi kata kunci yang selain menghadirkan integritas pemilu namun juga mampu mengatrol kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dalam bentuk pengawasan parstisipatif maka Bawaslu sangat membutuhkan model-

model pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sehingga dengan ditemukannya model yang tepat, maka pengawasan pemilu partisipatif akan optimal. Keinginan untuk memperoleh desain atau model pemberdayaan yang bisa mendorong optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif inilah, yang mendorong kerjasama antara Bawaslu RI dengan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk melakukan penelitian. Tim Peneliti dari penelitian bertajuk “Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” ini adalah Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. sebagai ketua, dan Prof. Dr. Armin, M.Si., Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si., Endang Sari, S.IP., M.Si., Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., serta Achmad Zulfikar, S.IP., M.Si. masing-masing sebagai anggota. Penelitian telah dilaksanakan selama lima bulan yaitu dari Juli 2016 sampai dengan November 2016. Penelitian ini berlokasi di tiga wilayah, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi fokus penelitian pengawasan partisipatif yang kemudian akan dibandingkan dengan dua provinsi lainnya yaitu BULETIN BAWASLU | EDISI NOVEMBER-DESEMBER 2016

27

Kajian Kalimantan Timur dan Papua Barat. Ketiga provinsi tersebut merupakan representasi dari tiga kategori wilayah yaitu wilayah heterogen, semi heterogen dan homogen. Papua Barat mewakili wilayah homogen, Kalimantan Timur mewakili wilayah heterogen dan provinsi Sulawesi Selatan sebagai fokus pembanding dari penelitian ini mewakili wilayah yang semi heterogen. Penelitian mengenai model pengawasan partisipatif ini dilakukan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilukada serentak pada tahun 2015. Ketiga provinsi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat heterogenitas atau variasi warga masysrakat yang berbeda, baik dari segi etnis, agama, ekonomi, budaya dan yang lainnya. Ketiga provinsi yang dipilih untuk penelitian pengawasan pemilu memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat Kalimantan Timur yang sangat heterogen terdiri dari berbagai suku dan agama. Pada 2015 lalu beberapa kabupaten/kota ini telah melaksanakan pilkada, sehingga pada penelitian yang akan dilakukan

ini memfokuskan pada bentuk pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pada Provinsi Papua Barat yang masyarakatnya masih didominasi oleh masyarakat/suku asli setempat akan menyelenggarakan pilkada Gubernur pada tahun 2016 mendatang. Sehingga yang menjadi fokus adalah bentuk pengawasan partisipatif yang akan direncanakan menjelang pilkada yang akan datang. Berbasis Komunitas Hasil penelitian telah diseminarkan pada 18 November 2016 bertempat di Aula Prof. Dr. Hardjoeno, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar yang mengundang Pimpinan Bawaslu RI dan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph. D. sebagai penanggap. Dalam paparannya, Ketua Tim Peneliti, Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. memaparkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berbagai hal dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/ Kota. Usaha-usaha ini ditujukan untuk

BAWASLU/NURISMAN

Tinta Pemilu

22 28 24


meningkatkan antusiasme mesyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu, sehingga tercipta pemilu yang bersih, jujur dan adil. Menurut Gustiana, kegiatan sosialisasi menempati posisi utama dalam usaha Bawaslu dan Panwaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Tema sosilaisasi yang dilakukan terkait pemahaman terhadap pemilu, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu dan tugas dan fungsi bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu serta pengawasan pemilu partisipatif. Pada setiap wilayah yang diteliti, tim menurutnya menemukan bahwa kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan dan melibatkan mesyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, ASN hingga masyarakat luas. Ia mengatakan kegiatan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait persoalan kepemiluan dan pengawasan pemilu. Masyarakat yang diwawancarai mengakui bahwa program sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi pada masyarakat terhadap arti penting pemilu dan pengawasan pemilu. Beberapa informan dalam penelitian juga mengaku bahwa mereka baru mengetahui beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh kandidat dalam pemilu baik itu dalam pilkada maupun pemilihan legislatif setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Namun dalam penelitian tersebut jugta terungkap bahwa yang menjadi kendala utama dalam kegiatan ini adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Bawaslu untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara intens. Kendala lainnya adalah sulitnya untuk memobilisasi warga masyarakat untuk hadir pada kegiatan sosialisasi. Usaha lain yang ditempuh oleh

Kajian Bawaslu/Panwaslu adalah dengan menggalang kerjasama dengan berbagai tokoh masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan Universitas juga menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilihan umum. Bawaslu juga menggalang kerjasama dengan OKP dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu. Selain kegiatan-kegiatan konvensional yang dilakukan Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Gustiana mengungkapkan bahwa dalam penelitian juga ditemukan beberapa upaya inovatif yang dilakukan oleh Bawaslu maupun Panwaslu kabupaten/kota untuk mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Salah satu yang paling menarik menurutnya adalah apa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kaltim dengan membuat wilayah percontohan yang bebas pelanggaran pemilu yang disebut dengan “Zona Bebas Pelanggaran”. Zona bebas pelanggaran ini memanfaatkan komunitas masyarakat dalam sebuah wilayah dan secara intensif melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu serta melibatkan para pemangku kepentingan dalam wilayah tersebut untuk mengajak masyarakat sekitar agar mengawasi pelaksanaan pemilu dan tidak melakukan serta membiarkan orang lain melakukan pelanggaran pemilu. Model ini ternyata efektif dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan menekan angka pelanggaran pemilu dalam zona tersebut. Gustiana mengatakan dari penelitian ini dibutuhkan sebuah model pengawasan partisipatif yang efektif untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam

mengawasi pemilu dan pada lain pihak tidak terlalu membebani dari segi anggaran. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, model yang paling tepat digunakan unutuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Berbasis Komunitas. Model ini merupakan penggabungan dari serangkaian model yang telah terbukti di lapangan memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dengan berfokus pada pendampingan komunitas sebagai basis pengawasan pemilu. Model pengawasan pemilu berbasis komunitas, merupakan pengembangan dari model zona bebas pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Kaltim. Pengawasan berbasis komunitas dilakukan dengan membuat sebuah wilayah binaan dengan berfokus pada pengembangan kesadaran komunal terhadap pengawasan pemilu. Dijabarkan Gustiana, penetapan zona atau wilayah penting dilakukan untuk memfokuskan pengembangan kesadaran masyarakat melalui proses sosialisasi yang intens dan penggalangan tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada didalam komunitas. Di samping itu, pihak universitas bisa dilibatkan untuk melakukan pendampingan pada beberapa zona yang dibentuk dan ditetapkan sebagai wilayah binaan universitas sehingga program pengabdian masyarakat bisa diarahkan untuk pengembangan kesadaran komunitas dalam pengawasan pemilu. Dengan sosialisasi yang intens dan terfokus pada komunitas yang berada pada zona yang telah ditetapkan, serta penggalangan dukungan dari tokohtokoh masyarakat serta pemangku kepentingan maka diharapkan efek sosialisasi pengawasan pemilu menjadi

lebih kuat terinternalisasi pada diri warga masyarakat. Di sisi lain group salience yang ada dalam komunitas bisa dikonversi menjadi sebuah dorongan positif dimana diharapkan akan muncul perasaan malu dalam diri anggota komunitas apabila melakukan pelanggaran atau membiarkan sebuah pelanggaran terjadi. Di sini, anggota komunitas didorong untuk mengembangkan sikap saling menjaga dan mengawasi satu sama lain agar tidak melakukan pelanggaran pemilu. Peran universitas dalam pendampingan komunitas akan semakin memperkuat efek sosialisasi pengawasan pemilu yang pada akhirnya akan mendorong munculnya kesadaran masyarakat yang kuat akan arti penting mengawasi pelaksanaan pemilu. Hasil akhir yang diharapkan dari model ini adalah terbentuknya kepedulian dan rasa tanggung jawab yang besar pada masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang terimplementasi dalam bentuk perilaku. Diharapkan, dengan model ini partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu akan semakin besar. Keberlanjutan dari model ini adalah pembentukan zona yang lebih luas dengan komunitas yang lebih besar dengan menjadikan komunitas rintisan sebagai agent atau model yang akan menularkan ilmunya kepada komunitas lain disekitarnya. Dengan kata lain, komunitas yang telah berhasil menjalankan program pengawasan pemilu akan menjadi duta bawaslu dalam pengembangan pengawasan partisipatif pada komunitas masyarakat lainnya. Model pengawasan pemilu berbasis komunitas ini juga diharapkan akan mendorong studistudi terkait pengawasan pemilu akan lebih fokus lagi dalam pengembangan dengan mempelajari setiap treatment dan efeknya kepada komunitas yang menjadi fokus pengembangan. Haryo Sudrajat


29

SEKJEN BAWASLU RI, GUNAWAN SUSWANTORO

Pengelolaan Anggaran Sentra Gakkumdu Harus Efektif dan Efisien

S

ekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan penambahan anggaran untuk melaksanakan kewenangan Bawaslu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) harus dikelola secara efektif dan efisien. Tambahan anggaran untuk mewujudkan amanat Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pilkada itu menurutnya harus mampu meningkatkan fungsi dan kerja pengawasan yang diemban Bawaslu. “Kita harus kelola dengan efektif dan efisien anggaran Sentra Gakkumdu, karena kita sudah dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola anggaran Sentra Gakkumdu untuk dioptimalisasi agar prinsip-prinsip anggaran efisien, efektif dan tepat sasaran dapat terwujud,” ujar Gunawan saat memberi arahan pada Rapat Rapat Reviu Penajaman RKA-K/L Sentra Gakkumdu Tahun 2016, di Bogor, Selasa (15/11). Gunawan mengatakan, Bawaslu telah merancang beberapa kegiatan untuk mengoptimalkan kinerja Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Salah satunya adalah dukungan pemeriksaan dan gelar

30

perkara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu. “Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi anggaran Sentra Gakkumdu yang semulanya empat bulan menjadi dua bulan termasuk di dalamnya dukungan pemeriksaan dan gelar perkara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana pemilu,” jelas Gunawan. Lebih lanjut, Gunawan meminta agar pengelolaan anggaran dari kegiatan yang diprediksi sulit untuk terserap agar dapat dialokasikan pada kegiatan yang anggarannya masih kurang. Penambahan anggaran pada masing-masing Bawaslu Provinsi dapat dioptimalkan kepada alokasi anggaran Sentra Gakkumdu di masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2017. “Nantinya alokasi anggaran kegiatan Sentra Gakkumdu diperuntukan khusus bagi Bawaslu Provinsi dalam memfasilitasi Sentra Gakkumdu tingkat provinsi. Namun fasilitasi Gakkumdu tingkat kabupaten/kota bisa dilakukan sebatas untuk peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi,” ungkapnya. Selain itu, Gunawan juga mendorong agar penandatangan Peraturan Bersama


ISTIMEWA

antara Bawaslu dan Kepolisian dapat dilakukan secepatnya. Lantaran Bawaslu telah berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan melakukan langkah strategis melalui Sentra Gakkumdu. Kesepakatan untuk dilakukanya penandatangan peraturan bersama antara Bawaslu dan Kepolisian nantinya diharapkan dapat memperlancar tugas dan fungsi Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu. Penandatanganan Peraturan tentang Sentra Gakkumdu telah dilaksanakan Bawaslu RI, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan RI pada 21 November 2016. Ketua Bawaslu RI Muhammad menegaskan, Sentra Gakkumdu hadir bukan untuk mencari kesalahan para calon maupun menjerat orang. Bawaslu justru lebih mengedepankan upaya pencegahan daripada penindakan secara hukum. “Bawaslu justru sedih ketika banyak laporan yang berujung pada proses hukum. Bukan justru semakin banyak calon yang dipidana semakin baik, justru yang dikedepankan jangan sampai ada pelanggaran. Yang kita harapkan Pemilu yang bermartabat,” tegas Muhammad. Hendru Wijaya

KETUA BAWASLU RI, MUHAMMAD

Pilkada Bukan “Pasar” Namun Sebuah Proses Demokrasi Politik uang bukan lagi pelanggaran pemilu tetapi sudah menjadi kejahatan. Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, Pilkada bukan “pasar” dimana ada penjual dan pembeli. “Jangan sampai ada proses jual beli suara rakyat,” kata Muhammad saat membuka Kegiatan Rapat Koordinasi kepada Stakeholders Untuk Mencegah Politik Uang dan Netralitas ASN dalam Pilkada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (30/10). Menurutnya, telah menjadi tugas semua pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi pemilih. Bukan hanya dari segi angkanya atau persentasenya, tapi yang paling penting kuatnya nilai partisipasi itu. Muhammad meminta kepada para peserta pemilu dan tim suksesnya untuk bisa memperlihatkan dan menghadirkan pendidikan politik yang terhormat kepada masyarakat. Dia mengharapkan dengan pendekatan pimpinan partai politik mengajak para pemilih untuk memilih sesuai yang diyakininya. “Pilkada bukan “Pasar” tetapi sebuah proses demokrasi. Jangan mengajak pemilih ke TPS karena politik uang,” ujar guru besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut. Bawaslu RI hadir di provinsi Bangka Belitung untuk memperkuat jajaran pengawas Pemilu Provinsi sampai ke tingkat desa. Bawaslu RI menekankan komitmen agar pengawas pemilu bekerja secara profesional, independen, mandiri dan tidak akan terpengaruh dengan calon Gubernur yang akan maju, siapapun orangnya. Makna pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati,

mengkaji, memeriksa, menilai dan mengeluarkan rekomendasi. Di dalam undang-undang disebutkan tugas dan wewenang Bawaslu RI adalah penanggung jawab akhir pengawasan Pilkada. Untuk itu, pengawas pemilu di pusat akan berusaha untuk mengawal proses penyelenggaraan Pilkada dengan pengawasan DPR, Pemerintah, Media dan DKPP agar bekerja dengan netral sebagaimana aturan yang ada. “Jika percaya kepada kami (pengawas), kami akan lebih percaya diri bekerja dengan netral,” ujarnya. Muhammad juga mengatakan meskipun pengawas pemilu diberi kewenangan yang lebih baik dari sebelumnya, tetapi dalam mengelola Pemilu tidaklah semudah yang dibayangkan. Proses penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu sangat rumit dan penuh tantangan. “Jika hanya mengharap kepada kami (penyelenggara pemilu), tentu hasilnya tidak akan maksimal,” terangnya.

Selain itu, Penyelenggara pemilu juga manusia biasa, masih rentan terhadap godaan dan intervensi dari pihak/oknum yang menggunakan kekuatan dan kewenangannya untuk mengintervensi supaya menang dengan cara-cara instan atau tidak terhormat. “Tolong jangan goda kami (penyelenggara) agar potensi iblis kami lebih besar. Tetapi dorong kami agar berkerja secara professional,” tegas dia. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu butuh dukungan semua pihak agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Jika penyelenggaraan Pilkada sukses, sesungguhnya menjadi kesuksesan bersama. Namun jika Pilkada ini gagal, itu menjadi tanggung jawab bersama. “Kami butuh kerjasama dan sinergi dari semua pihak. Tanpa tangan yang bersambut kita tidak bisa menghadirkan sebuah Pilkada yang terhormat,” tutur Muhammad. Muhtar


31

Juri Ardiantoro:

Awalnya Guru, Sekarang Pimpin KPU

J

BAWASLU/NURISMAN

uri Ardiantoro resmi dipilih menggantikan almarhum Husni Kamil Manik sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Juli 2016. Pria kelahiran Jember 6 April 1973 itu diberikan amanah untuk memimpin KPU hingga April 2017 nanti. Sosok Juri sudah cukup lama malang melintang dalam dunia kepemiluan di Indonesia. Sebelum terpilih menjadi komisioner KPU Republik Indonesia, Juri tercatat memiliki karir cukup panjang di KPU Provinsi DKI Jakarta. Dia terpilih sebagai anggota KPU DKI pada tahun 2003. Pada tahun 2005, dia terpilih menjadi Plt Ketua KPU DKI lantaran ketua definitif KPU DKI saat itu, M Taufik tersandung kasus korupsi. Dua tahun setelahnya, dia terpilih menjadi Ketua KPU definitif untuk masa bakti yang singkat, dari 2007 hingga 2008. Juri terpilih lagi menjadi komisioner dan ketua KPU DKI untuk periode 2008-2013. Di tengah masa jabatannya memimpin KPU DKI, lulusan University of Malaya Malaysia ini mengikuti seleksi pemilihan komisioner KPU RI dan

32 26 30

NOVEMBER-DESEMBER2016 2016 BULETIN BAWASLU | EDISI SEPTEMBER-OKTOBER

terpilih untuk masa jabatan 2012-2017. Meski terbilang matang dalam lembaga kepemiluan, Juri mengawali karirnya di bidang yang cukup jauh dari Pemilu. Setelah menamatkan pendidikannya di Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1999, Juri memulai karir sebagai guru Sosiologi di SMA Lab School Jakarta. Setahun kemudian, karirnya sebagai staf pengajar dilanjutkan di Universitas Bung Karno. Pada tahun 2005, masih sebagai dosen, Juri mengabdi di almamaternya Universitas Negeri Jakarta. Terlepas dari kesibukannya sebagai akademisi, Juri juga aktif dalam berbagai organisasi. Aktifitasnya di berbagai organisasi inilah yang kemudian mengantarkannya terjun dalam dunia kepemiluan. Bersama tim lainnya, ia mendirikan Dewa (Democracy Watch) dan Instad (Institute of Social Transformation of Democracy). Hingga saat ini Juri masih aktif sebagai peneliti di Instad. Juri muda juga tercatat sebagai pendiri KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu).

Tidak hanya itu, lulusan Sosiologi pada Universiti of Malaya (Kuala Lumpur-Malaysia) ini juga telah menelurkan penelitian (thesis dan disertasi) tentang kepemiluan dan perpolitikan di Indonesia. Ia juga aktif sebagai penulis buku, artikel dan jurnal mengenai demokrasi di berbagai surat kabar. Di luar organisasi kepemiluan, hingga kini Juri juga aktif dalam Gerakan Pemuda Anshor. Juri hingga tahun 2016 tercatat sebagai ketua pimpinan pusat GP Anshor. Beban Berat sebagai Ketua KPU Menggantikan almarhum Husni Kamil Manik, Juri mengemban beban berat memimpin KPU. Meski terbilang singkat, namun banyak tugas telah menanti. Selain menghadap Pilkada serentak tahun 2017, Juri juga harus memimpin KPU dalam pembahasan RUU Paket Politik bersama DPR. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Hetifah Sjaifudian memuji kinerja Juri selama berkarir di KPU. Namun, Hetifah juga mengingatkan beban Juri sebagai ketua KPU khususnya menyangkut anggaran. Menurut dia, KPU harus mencari solusi mengatasi masalah kekurangan anggaran di Tahun Anggaran 2017. Hetifah menjelaskan, dalam pagu indikatif RAPBN TA 2017, KPU memperoleh anggaran sebesar Rp1.931.150.758.000. “Dan KPU mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp976.410.485.000 yang akan dipergunakan antara lain untuk supervisi anggaran hibah Pilkada, maupun persiapan pemilu seperti kegiatan verifikasi parpol dan perseorangan, serta penyusunan dapil dan alokasi kursi,” ujarnya. Tetap Optimis Meski beban dan tanggung jawabnya sebagai ketua KPU cukup berat, Juri tetap optimis bisa menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan baik. Dia optimis bisa melanjutkan kekompakan yang telah dibangun almarhum Husni Kamil Manik dengan enam komisioner KPU lainnya serta kesekretariatan KPU dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. “Pemilihan Ketua KPU RI harus dianggap sebagai situasi yang biasa, karena tidak ada kelebihan sebagai ketua dibanding komisioner lainnya, semua berjalan secara kolektif kolegial,” ujar Juri setelah resmi terpilih menjadi Ketua KPU RI, seperti dikutip dari situs KPU RI “Secara internal saya memohon kepada komisioner lainnya dan sekretariat jenderal untuk melanjutkan pekerjaan seperti sebelumnya di bawah almarhum Husni Kamil Manik” ungkapnya. Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, menjelaskan bahwa rapat pleno yang menentukan Ketua KPU memutuskan Juri sebagai ketua definitif hingga tahun 2017 menggantikan pelaksana tugas (Plt) yang sebelumnya ditempati oleh Hadar

Nafis Gumay selama tujuh hari. “Hasil pleno ini harapannya kita bisa mempertahankan prestasi KPU dan melanjutkan agenda-agenda penting lainnya, seperti perbaikan kualitas kelembagaan dan penyelenggaraan pemilu, pengaturan regulasi KPU secara keseluruhan, dan jembatan efektif dalam berkomunikasi dengan stakeholder penyelenggara pemilu,” ujar Sigit. Ira Sasmita

BIODATA Nama : Juri Ardiantoro, M.Si Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 6 April 1973 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Status Perkawinan : Menikah Nama isteri : Ratu Dalis L. F Jumlah anak : 2 orang 1. Moch. Gheysar Pramatya Ardiantoro 2. Queensha Nitisara Ardiantoro Alamat tempat tinggal : Jl. Rawa Segaran, 36, RT 03 / RW 02, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur DKI Jakarta Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri 1 Lengkong, Brebes, 1980 – 1986 b. SMP Negeri 2 Brebes, 1986 – 1989 c. SMA Negeri 1 Brebes, 1989 – 1992 d. S-1 Pend. Sejarah IKIP Jakarta/UNJ, 1992 – 1999 e. S-2 Sosiologi, Fisip UI, 2000 – 2003 f. S-3 Sosiologi, Universiti Malaya, Kualalumpur, 2006 Pengalaman Pekerjaan : a. Staf Pengajar Sosiologi SMA Lab School Jakarta, 1999 – 2000 b. Staf Pengajar FISIP Universitas Bung Karno (UBK), 2001 – 2003 c. Staf Pengajar Sosiologi Pariwisata, FIS UNJ, 2005 – sekarang d. Associate Research pada Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI dan pada Lab Sosio, Departemen Sosiologi FISIP UI, 2002 - 2003 e. Terlibat dalam berbagai penelitian di bidang sosial dan politik, 1997 – sekarang f. Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, 2003 – 2008 g. Plt. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, 2005 – 2007 h. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, 2007 – 2008 i. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, 2008 – 2013

BULETIN BULETINBAWASLU BAWASLU| |EDISI EDISINOVEMBER-DESEMBER SEPTEMBER-OKTOBER 2016

33

Lima Paslon Teken Pakta Integritas Pada Pilbup Kotawaringin Barat

L

ima pasangan calon (Paslon) sepakat menandatangani pakta integritas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017. Selain menandatangani pakta integritas, paslon juga menyatakan diri siap menang, siap kalah dan siap menerima hasil pilbup. “Kami meminta pernyataan dan komitmen pasangan calon untuk siap menang dan siap kalah serta siap menerima hasil. Kemudian Paslon menandatangani pakta integritas. Hal ini sudah menjadi tradisi oleh penyelenggara

34

BAWASLU/HENDRU

terutama Bawaslu, dimana sebelumnya kegiatan ini sudah dimulai pada Pilkada Tahun 2015 yang lalu, “ kata Tenaga Ahli Bawaslu RI, Saparuddin pada kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat 2017, di Ballroom Hotel Swiss Bell, Pangkalan Bun, Rabu (30/11). Selain meminta komitmen lima paslon untuk siap menang dan siap kalah, Tenaga Ahli Bawaslu RI Divisi Sosialisasi Humas dan Hubungan Antar


Lembaga tersebut juga meminta seluruh paslon untuk menyampaikan masalah dan potensi masalahan yang mungkin terjadi pada saat tahapan kampanye berlangsung. “Dari masalah yang telah diungkapkan oleh kelima pasangan calon tersebut, nantinya juga menjadi pembanding apa saja permasalahan yang diungkapkan oleh peserta dalam acara Rakor Stakeholders ini, untuk mendapatkan solusinya, “ ujarnya. Saparudin berharap, seluruh Paslon yang sudah menyampaikan komitmennya serta menandatangi pakta integritas untuk

melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi bukti kesungguhan para paslon untuk tidak melakukan praktik pelanggaran pada proses pemilihan berlangsung hingga ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Kotawaringin Barat. “Komitmen dan penandatanganan pakta integritas ini, menjadi dokumen bagi penyelenggara dan juga bagi masyarakat, bahwa sebenarnya Paslon itu sudah menyampaikan komitmennya dan termasuk menandatangani pakta integritas,” jelas Saparuddin. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah Theopilus Y Anggen mengatakan bahwa dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders merupakan sarana memberikan pemahaman kepada Stakeholders dan Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kotawaringin Barat pada saat ini. Menurutnya informasi yang diberikan perlu diketahui oleh semua pihak termasuk penyelenggara. “Sehingga penyelenggara dan stakeholders memahami semua aturan yang harus dilaksanakan, dan juga para peserta untuk mengetahui hak dan

kewajiban, baik yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan,” ujarnya. Terkait laporan pelanggaran selama tahapan berjalan pada saat ini, Theo mengatakan ada dua pelanggaran yang sampai saat ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya adalah kampenye diluar jadwal. Berdasarkan laporan yang masuk terdapat beberapa dugaan pelanggaran terkait mutasi jabatan dan kampanye diluar jadwal khususnya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan iklan di media cetak (koran). Theo berharap semua pemangku kepentingan dan masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan pada saat tahapan berlangsung. “Harapannya mencegah politik uang, black campaign, tidak memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah adanya konflik - konflik yang terjadi,” ungkapnya. Adapun Penandatangan Pakta Integritas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotwaringin Barat Tahun 2017 dibacakan yaitu : 1. Tidak memberikan imbalan kepada

partai politik maupun gabungan partai politik dalam proses pencalonan kepada daerah. 2. Tidak akan melakukan praktik politik uang. 3. Tidak memanfaatkan atau memobilisasi aparatur sipil negara pejabat dan karyawan BUMD dan kepala desa untuk kepentingan pemenangan pemilihan. 4. Tidak manfaatkan program pemerintah daerah untuk pemenangan pemilihan. 5. Tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan pemilihan. 6. Tidak menyalahgunakan data kependudukan dan data pemilih untuk pemenangan pemilihan. 7. Tidak menyuap, memanfaatkan dan mempengaruhi penyelenggara pemilu. 8. Tidak menggunakan isu black campaign dalam tahapan kampanye hingga pemungutan suara. 9. Apabila terpilih, tidak akan melakukan praktik - praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hendru Wijaya

BAWASLU/HENDRU


35

Bawaslu Jalin Komunikasi dengan Stakeholders dan Masyarakat di Landak Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2017, Bawaslu menggelar Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholder dan Masyarakat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (25/11).

BAWASLU/MUHTAR

Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron menyaksikan Pembukaan Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholders dan Masyarakat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11).

Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkokoh komunikasi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Panwaslih Kabupaten Landak untuk bekerja sama dengan stakeholders atau pemangku kepentingan dan masyarakat. “Kita berharap stakeholders dan masyarakat di Landak ini turut partisipasi dan kepedulian serta dapat lebih berperan aktif dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2017,” jelas Daniel. Daniel juga menjelaskan, untuk mewujudkan pemilu yang demoraktis, bukan hanya penyelenggara dan kontestan yang harus berintegritas, tetapi pemilih juga harus berintegritas. “Saat ini pengawas Pemilu sampai pada tingkatan Tempat Pemungutan

36

Suara (TPS) untuk memastikan semua proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan cara-cara terhormat. Tapi kami juga berharap pada pemilih,” katanya. Ditambahkan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Krisantus Heru Siswanto mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 131 Ayat 1 disebutkan, untuk mendukung kelancaran pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. “Adanya keterlibatan stakeholders dan masyarakat diharapkan pengawasan dapat lebih optimal dalam setiap tahapan sehingga akan tercapai pemilu yang demokratis,” kata Kris. Untuk itu, lanjut Kris, jajaran pengawas Pemilu ingin mengajak seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan


pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang demokratis dan berintegritas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mantan Anggota Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya Tahun 1999 s.d 2004 itu juga mengatakan bukan kebanggaan bagi pengawas jika berhasil menangkap kecurangan Pemilu. Tetapi akan menjadi kebanggaan bagi pengawas Pemilu jika dalam proses pemilihan tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurangan melalui pendekatan fungsi pencegahan pengawas Pemilu. “Mari kita kontrol bersama dan mendorong terciptanya pemilih yang cerdas, teliti, dan tidak mau suaranya dibeli. Jika semuanya telah berintegritas, kualitas pemilu kita akan semakin baik,” pungkasnya. Muhtar

Bawaslu Gelar Sosialisasi di Flores Timur Bawaslu kembali menggelar Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat. Kali ini di Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (22/11).

Bawaslu kembali menggelar Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat. Kali ini di Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (22/11). Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua Bawaslu RI Muhammad, Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, Ketua Bawaslu NTT, elemen dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat setempat, serta empat dari enam pasangan calon yang akan memperebutkan kursi Bupati Flores Timur. Ketua Bawaslu NTT Nelce Ringu mengapresiasi stakeholders Pemilu yang terkait yang telah responsif dalam mendukung kinerja pengawas Pemilu. “Semua stakeholders telah mendukung pengawas Pemilu serta KPU dalam rangka menyukseskan pemilihan bupati di Flores Timur ini,” ujar Nelce. Sementara Ketua Bawaslu RI Muhammad menyampaikan imbauan bahwa pengawas Pemilu harus adil dalam menempatkan pasangan calon bupati Flores Timur. “Pengawas

Pemilu haram hukumnya berpihak dengan pasangan calon. Mereka tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik itu dari pasangan calon ataupun tim sukses,” tegas Muhammad. Muhammad juga mengingatkan seluruh pejabat yang hadir dan ASN setempat untuk turut serta menjaga netralitas. “Pejabat dan ASN dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon kecuali nanti saat pemungutan suara wajib memberikan suara di bilik suara,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan juga mengatakan agar masyarakat Flores Timur berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada di daerahnya. “Dukung kinerja kami, DPR, Bawaslu, KPU, dan pemerintah dalam menyukseskan Pilkada 2017,” pungkasnya. Kehadiran Ketua Bawaslu RI dan Anggota Komisi II DPR RI disambut dengan adat setempat yang memberikan kain tenun sebagai tanda penghormatan kepada tamu besar. Abdul Hamid


35 37

Inspirasi

Jika Rudyard Kipling

Jika kau mampu menegakkan kepala, ketika orang-orang di sekitarmu kehilangan segalanya dan saling menyalahkan. Jika kau mampu meyakini dirimu, ketika semua orang meragukanmu. Namun kau tetap mampu memahami keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tidak lelah menunggu. Atau dibohongi, namun tidak berbohong. Dibenci, namun tidak membenci. Namun semua itu masih tidak terlalu baik, atau tidak terlalu bijaksana. Jika kau dapat bermimpi dan tidak ada yang memaksamu untuk bermimpi. Jika kau dapat berpikir dan tidak ada yang memaksamu untuk berpikir. Jika kau dapat menerima kemenangan dan bencana dan menerima keduanya dengan cara yang sama. Jika kau mampu mendengar kebenaran yang terucap oleh bibirmu. Meski terhalang kemuslihatan yang menjerat si dungu. Atau menyaksikan segala hal yang kita bangun, hancur. Namun memungutnya dan membangunnya kembali dengan alat usang.

Jika kau dapat memupuk kemenangan dan terus membumbung tinggi. Lalu kalah, dan memulai segalanya dari awal d an tidak pernah mengungkit-ungkit kekalahan. Jika kita dapat menguatkan hati, syaraf, dan otot daging untuk membuatmu bertahan atas kekalahan. Dan tetap bertahan, meski kau tak punya satu pun lagi kecuali kehendak yang mengatakan `Bertahanlah!` Jika kau dapat berbicara di depan orang banyak dan tetap menjaga martabat. Atau berjalan dengan Raja tanpa lupa sebagai orang biasa. Jika tak seorang pun musuh dan teman bisa melukaimu. Jika semua orang membantumu, namun tidak terlalu banyak. Jika kau bisa mengisi saat yang menyakitkan dengan nilai enam puluh detik penentuan lari jarak jauh. Milikmu adalah Bumi dan semua yang terkandung di dalamnya Dan, lebih dari itu, kau kan menjadi seorang Manusia, anakku!

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat.

38


Cerimor (Cerita Humor) Efisiensi dalam Membuat Sarapan Seorang ahli efisiensi menyimpulkan ceramahnya dengan catatan agar hati-hati. “Anda tidak ingin mencoba teknik ini di rumah.” “Kenapa tidak?” tanya seseorang dari peserta. “Saya menyaksikan langkah-langkah rutin istri saya saat sarapan selama bertahun-tahun,” ahli itumenjelaskan. “Dia membuat banyak perjalanan antara kulkas, kompor, meja dan lemari, seringnya membawa satu bahan pada satu waktu.” Suatu hari saya mengatakan kepadanya, ‘Sayang, kenapa kamu tidak mencoba membawa beberapa bahan sekaligus?’” “Apakah itu menghemat waktu?” orang di bangku peserta bertanya. “Sebenarnya, ya,” jawab ahli itu, “Dulu dia membutuhkan 20 menit untuk membuat sarapan. Sekarang saya melakukannya dalam tujuh menit.” Source: https://www.ketawa.com/2016/11/11704efisiensi-dalam-membuat-sarapan.html

Daftar Belanjaan Seorang Wanita

Seorang wanita masuk ke sebuah supermarket dan membeli: 1 botol sabun mandi cair 1 sikat gigi 1 buah pasta gigi 1 bungkus roti 1 liter susu 1 porsi sereal 1 porsi makan malam beku 1 kaleng sardin Seorang karyawan pria yang bertugas di kasir menatapnya dan berkata, “Anda wanita single, kan?” Wanita itu tersenyum manis dan menjawab, “Bagaimana anda bisa tahu?”

Karyawan itu menjawab, “Karena wajah anda jelek.” Source: https://www.ketawa.com/2016/11/11703-daftarbelanjaan-seorang-wanita.html

Ramalan Mengenai Kematian Suami

Seorang wanita pergi untuk melihat seorang wanita yang akan memprediksi masa depannya. Peramal: “Nyonya, saya minta maaf untuk memberitahu anda bahwa suami anda akan mati dalam waktu dekat.” Wanita ini diam, lalu segera berkata, “Jangan beritahu hal yang saya sudah tahu, katakan pada saya apakah akan ada penyelidikan mengenai kematian suami saya itu?” Source: https://www.ketawa.com/2016/11/11702-ramalan-mengenai-kematian-suami.html

Tidak Lulus Ujian SIM Selama 4 Tahun

Seseorang sedang mengambil ujian untuk mendapatkan SIM setelah gagal selama 4 tahun berturut-turut. Penguji bertanya kepadanya, “Jadi, anda sedang menyetir di jalan. Ada tebing di sebelah kanan dan ada jurang di sebelah kiri, lalu ada 2 perempuan di tengah jalan di hadapan anda. Yang pertama adalah wanita muda dan satunya adalah seorang wanita tua. Mana yang akan anda pilih?” “Tentu saja saya akan memilih menabrak wanita tua itu!” Penguji dengan frustrasi berkata, “Saya kan sudah bilang tahun lalu! Anda harusnya memilih untuk menginjak rem!” Source: https://www.ketawa.com/2016/11/11695-tidaklulus-ujian-sim-selama-4-tahun.html


39

BAWASLU/ERLEINE

Muhammad seusai menjadi pembicara pada diskusi publik dengan tema Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Bermartabat, Telaah kritis RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/11).

UM

BADAN

N

PE

BAWASLU/IRWAN

P S EMI A W L A IH G A N

Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto hadir pada Evaluasi Penilaian Kinerja Bawaslu Provinsi dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 di Bandung (2/12).

UM

IK IND

A S L U BAWASLU/NURISMAN

I

N O

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

BAWASLU/NURISMAN

Ketua Bawaslu RI, Muhammad (kanan) memberikan pengarahan di hadapan peserta pengawas Pemilu dalam acara Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada 2017 di Hotel Novotel Manado, Desember 2016.

RE

BAWASLU/HAMID

Ketua Bawaslu RI, Muhammad berfoto bersama dengan narasumber dan kasubbag pada kegiatan Bawaslu Leadership Development “Kepemimpinan Bawaslu yang Berkarakter” di Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/11) hingga Sabtu (19/11).

-

BAWASLU/NURISMAN

Pimpinan Bawaslu Nasrullah supervisi langsung ke Kabupaten Ketua Bawaslu, Muhammad (ketiga dari kiri) dan Kepala Divisi Humas Jepara sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang akan Polri Irjen Boy Rafli Amar (tengah) berfoto bersama usai Dialog Polri menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada dengan tema Bersinergi untuk Pilkada, Selasa (13/12). tahun 2017 nanti, pada Rabu (21/12).

40


BAWASLU TERKINI Bawaslu Raih Peringkat Kelima Keterbukaan Informasi Publik

Recommend Documents