BAWASLU. Bawaslu Pantau Langsung Pilkada Serentak di Beberapa Daerah BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI 12, DESEMBER 2015

EDISI 12, DESEMBER 2015

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bawaslu Pantau Langsung Pilkada Serentak di Beberapa Daerah

BULETIN BAWASLU | EDISI 12, DESEMBER 2015

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Tahun 2015 berakhir. KPU dan Bawaslu menyelesaikan tugas besar penyelengaraan Pilkada serentak di Indonesia, yang merupakan kali pertama dalam sejarah demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanah air. Kekhawatiran akan adanya konflik tidak terbukti. Secara nasional, lancar, aman dan damai. Undang-undang sendiri mengamanahkan, proses keserentakan yang pertama diselenggarakan pada bulan Desember 2015. Kemudian KPU menetapkan 9 Desember sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2015. Dari gelombang pertama pelaksanaan Pilkada serentak yang direncanakan KPU, ada 269 daerah. Namun, yang terealisasi hanya 264 daerah. Ada 5 daerah yang ditunda melaksanakan Pilkada tersebut akibat terbitnya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) antara lain Kalimantan Tengah, Fakfak, Pematangsiantar, Simalungun, dan Manado. Lima perkara tersebut diputus tanggal

DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Bawaslu Pantau Langsung Pilkada Serentak di Beberapa Daerah Opini Paradigma MK Menyelesaikan Sengketa Hasil dan Urgensi Keterangan Pengawas Pemilihan Sorotan Mendagri: Saat Pilkada, Anggaran Bansos Meningkat Seribu Persen Investigasi Putusan Terlalu Lama, Lima Pilkada Pun Tertunda Info Bawaslu-Briefing Prestasi Lembaga Bentuk Peningkatan Kepercayaan Publik Bawaslu Terkini Pemerintah Beri Sinyal Positif Penguatan Bawaslu Bawaslu Terkini Pimpinan Bawaslu Beri Arahan Jajaran Panwascam Divisi Update Pokjanas Temukan Banyak Pelanggaran Dana Kampanye


2 3

9 13 14 16 17 17 18

8 Desember dan menyebabkan KPU tidak dapat atau tidak jadi menyelenggarakan pemungutan suaranya pada 9 Desember 2015 pada 5 daerah itu. Sembari menunggu kepastian hukum, kelima daerah itu, penyelenggaraan Pilkada dari 264 pada 9 Desember itu telah berjalan dengan lancar dan damai dari sisi pemungutan suara. Namun, pasca pemungutan dan penghitungan suara terjadi riak riak politik secara lokalistik di beberapa daerah, dan hal tersebut sudah ditangani oleh pihak keamanan, karena sudah menyangkut ancaman keamanan. Ke depan, kita berharap kualitas Pemilu semakin meningkat. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Pilkada juga harus diperbaiki demi menutup celah-celah yang merusak kualitas Pilkada. Terakhir, terkait penyelesaian sengketa. masyarakat berharap, proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara sederhana, dan dapat diterima oleh para pihak.

Bawaslu Pantau Langsung Pilkada Serentak di Beberapa Daerah

Salam Awas

Kaleidoskop Bawaslu 2015 Divisi Update Kasus Politik Uang di Balikpapan Dilimpahkan ke Kepolisian Bawaslu Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Sudut Pandang Partisipasi Pemilih di Pilkada Serentak Profil Ketua KASN, Prof. Dr. Sofian Effendi Ekspose Daerah Bawaslu Sumsel Usul Revisi UU Pilkada Panwas Siaga Penuh Menjaga Keutuhan Hasil Pilkada Feature Bawaslu Ajak Mahasiswa Kawal Pilkada Suara dari Thamrin 14 Refleksi Akhir Tahun Bawaslu Inspirasi Hutang Budi Seorang Galeri Bawaslu Supervisi Pilkada Serentak

20 22 23 24

HUMAS

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Badrodin Haiti, dan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah meninjau situasi pengamanan di beberapa daerah yang menggelar Pilkada melalui video conference dengan jajaran Polda, Rabu (9/12) pagi.

26

28 32 34 36 38

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Badrodin Haiti, dan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah melakukan video conference dengan jajaran Polda di daerah yang menggelar Pilkada tahun 2015 di Mabes Polri, Rabu (9/12). Beberapa daerah itu di antaranya Aceh, DIY, Sumut, Bengkulu, Jambi, Metro Jaya, Banten, Jateng, Jabar, Sumbar, Sumsel, Riau, Jatim, Bandar Lampung, dan Papua Barat. Video conference juga dilakukan secara langsung di beberapa TPS, di antaranya di Ketapang Sampit, TPS Gebang Rejo Poso, TPS Mekar Manis Denpasar, TPS Ciruas Serang Banten, TPS Hepu Hulawa Gorontalo, TPS Sirna Baya Kar-

awang, TPS Palapa Bandar Lampung, dan TPS 06 Kampung Melayu Kalsel. Video conference ini dilakukan dalam rangka memastikan situasi keamanan saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah tersebut.

Di Karawang, Kapolda Jabar memastikan pengamanan yang sudah maksimal dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada. “Sampai pukul 10.00, sudah hampir 50% masyarakat setempat telah menggunakan hak pilihnya,” ujar Ka-


3

polda Jabar. Pejabat Polda NTT mengatakan di Timor Tengah Utara yang merupakan daerah yang menggelar Pilkada calon tunggal, situasi pemilihan dalam keadaan aman dan kondusif. “Sejauh ini belum ada kendala yang menghambat jalannya pungut hitung di sana,” ujar pejabat Polda NTT. Laporan dari jajaran Polri di Bandar Lampung, terjadi black campaign di daerah Pasawaran. Ketika coba ditangkap, pelaku mencoba melarikan diri bahkan melakukan tembakan menggunakan senjata api. Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan meminta jajaran kepolisian setempat untuk memastikan keamanan di sana. “Jangan sampai senjata berkeliaran lagi semacam itu,” tegas Luhut. Luhut juga menjelaskan, di lima daerah yang dilakukan penundaan pemungutan Pilkada yakni Provinsi Kalteng, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kabupaten Siantar, dan Simalungun, masih terpantau aman dan terkendali. Luhut juga menegaskan unsur keamanan bertekad menegakkan peraturan perundangundangan yang ada. Ia turut memberikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu yang sudah menjalankan tugas dengan baik. “Bawaslu sudah memainkan perannya dengan baik. Partisipasi masyarakat juga baik meski dalam Pilkada ini dinilai kurang begitu semarak karena adanya batasan alat peraga kampanye,” kata Luhut. Sementara Kapolri Badrodin Haiti mengimbau jajarannya jika terjadi money politic di sejumlah daerah tersebut maka bisa langsung diproses menggunakan Tindak Pidana Umum KUHP. “Mengenai money politic ini memang tidak diatur dalam UU Pilkada namun

4

Ketua Bawaslu Muhammad bersama Tim dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kaltara yang di dampinggi dari TNI memberi hormat kepada Bendera Merah Putih yag di tancapkan pada titik perbatasan antara wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dengan negara tetangga Malaysia.

bisa ditindak melalui tindak pidana umum,” ujarnya. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, banyak kandidat yang memanfaatkan kualitas finansialnya untuk menang. Kandidat semacam ini menurut Nasrullah merupakan orang yang tidak percaya diri. “Kalau ada yang melakukan politik uang, langsung ditindak saja. Kalau ketahuan masyarakat yang melakukannya maka pidana sesuai dengan pasal 149 KUHP. Jika ditelusuri lebih lanjut yang menjadi dalang adalah kandidatnya maka akan didiskualifikasi,” tegas Nasrullah. Nasrullah memastikan jajaran pengawas pemilihan terus mengawal jalannya pemungutan suara di daerah. Jika terjadi pelanggaran, sentra Gakkumdu juga telah siap menindaklanjutinya. “Semua sudah siap mengawal Pilkada ini,” pungkasnya. Larang Pawai Pemenangan Pasangan calon, tim pemenang-


an, maupun masyarakat pendukung salah satu pasangan calon diimbau Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah untuk tidak melaksanakan konvoi maupun pawai yang terkesan memenangkan pasangan calon pasca pemungutan suara. Hal ini dinilai oleh Nasrullah akan menimbulkan konflik di masyarakat yang mengacaukan jalannya proses Pilkada. Menurut Nasrullah, konvoi maupun pawai ini bisa memprovokasi masyarakat sehingga timbul stigma masyarakat bahwa pasangan calon tersebut yang menang dalam Pilkada. Ia mengingatkan, hasil pemungutan suara ini adalah keputusan dari KPU, bukan dari perkiraan pihak manapun. “Jika selesai proses perhitungan, jangan ada yang melakukan konvoi maupun pawai. Semua ini bisa mengakibatkan konflik antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya,” tegas Nasrullah ketika melakukan supervisi pungut hitung suara di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Rabu (9/12).

ruh tahapan selesai. pat Pemungutan Suara (TPS). Wa“Karena ketiga laupun pada saat pembukaan kotak pasangan calon ini logistik, diketahui dibeberapa TPS adalah tokoh nasi- secara keseluruhan ada kekurangan onal dan lokal disini sebanyak 1.031 surat suara untuk (Banggai). Jadi saya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berharap, pilkada dan 187 surat suara untuk Pemilidi Banggai ini akan han Gubernur dan Wakil Gubernur. menjadi yang terbaik Meski begitu kekurangan tersebut minimal di Sulawesi dapat segera diselesaikan oleh piTengah, “ujar Gu- hak KPU Kabupaten Banggai. nawan. Gunawan juga Segel Kotak Suara Terindikasi Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak bersama Ketua m e n g u n g k a p k a n Dirusak Bawaslu Sulawesi Utara Herwyn Z Malonda menunjuk harapannya bahwa Bawaslu menemukan adanya inposter salah satu pasangan di TPS 2 Kabupaten MinaPilkada di Banggai dikasi pelanggaran saat mengecek hasa Kelurahan wewelan Kecamatan Tondano Barat bisa berlangsung ju- pergerakan kotak suara dari TPS pada saat melakukan supervisi pengawasan pungut jur dan bermartabat yang didistribusikan ke Kecamatan hitung di Provinsi Sulawesi Utara. hingga seluruh taha- Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Supan pilkada berakhir lawesi Selatan Rabu (9/12). Segel Nasrullah juga mengharapkan jajaran kepolisian yang ada di dae- dan pasangan calon kepala daerah satu kotak suara di TPS 02 nampak rah untuk aktif dalam menciptakan terpilih ditetapkan. Dia juga meng- telah dirusak. Mendapatkan kejadian tersekondisi yang tertib selama Pilkada harapkan masyarakat Banggai ini. Jika terjadi konvoi semacam bisa saling mendukung untuk siap but, Ketua Bawaslu Muhammad yang sedang hadir dalam supervisi, ini, ia mengharapkan jajaran ke- menang dan siap kalah. Kabupaten Banggai merupakan langsung memanggil pihak-pihak polisian daerah segera menghentisalah satu daerah yang masuk zona yang mendistribusikan kotak suara kan kegiatan tersebut. Supervisi dilakukan di dua TPS, merah dalam Indeks Kerawanan tersebut dari TPS ke kantor Kecayakni di TPS 47 Graha Permai dan Pemilu (IKP) dengan nilai tertinggi matan Liliriaja, Kabupaten SopTPS 53 Kelurahan Sawah Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Na- peng. Setelah diberikan beberapa Tangerang Selatan Provinsi Bant- mun dari pantauan Bawaslu RI, pertanyaan, tidak ada pihak yang en. Sebelumnya, bersama Menteri Pemilihan di Koordinator Politk, Hukum, dan K a b u p a t e n Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Banggai pada Desember Nasrullah juga mengunjungi Polres 9 dapat Tangerang Selatan untuk memas- 2015 tikan situasi pengamanan yang di- b e r l a n g s u n g tertib dan lakukan oleh jajaran kepolisian. Pada hari yang sama, Sekretaris aman. Dengan Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, melakukan supervisi jumlah Daftar Pilkada 2015 di Luwuk, Kabupaten Pemilih Tetap Banggai. Dia mengatakan bahwa (DPT) sebanFOTO-FOTO: HUMAS ketokohan tiga pasangan calon yak 251 ribu, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro melakukan pada Pilkada Kabupaten Banggai m a s y a r a k a t supervisi secara langsung Pilkada 2015 di Luwuk, Kabupaten di Banggai, Rabu (9/12). Memakai selendang bertuliskan “Banggai akan membawa suasana kondusif Banggai pada pelaksanaan Pilkada 2015 di 23 kecamatan Cinta Damai” Gunawan Suswantoro didampingi Ketua Panwas Kabupaten Banggai, Rabu (9/12). melaksanakan Kabupaten Banggai, bersama Kapolres, Kajati, Dandim dan Sekda Dia optimis Pilkada berlangsung hak pilihnya Kabupaten Banggai melakukan supervisi di kota yang dijuluki Kota jujur dan bermartabat hingga selu- pada 211 Tem- Berair. BULETIN BAWASLU | EDISI 12, DESEMBER 2015

5

mengaku bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Oleh karena itu, Muhammad memberikan saran agar KPU Kabupaten Soppeng segera mengundang beberapa pihak yang terlibat di TPS tersebut, untuk mengecek kevalidan form C1-KWK (berita acara penghitungan suara). “Sebaiknya dipanggil saja saksi Paslon nomor 1 dan 2, Pengawas TPS, PPL, KPPS dan keamanan untuk sama-sama kita buka kotak suara dan melihat apakah ada ketidaksesuaian antara form C1 yang berada dalam kotak dengan yang dipegang oleh masing-masing pihak,” tambah Muhamamad. Setelah dicek, memang tidak ada permasalahan yang cukup berarti, karena berita acara yang ada dalam kotak suara dengan berita acara yang dimiliki oleh masingmasing pihak sama dan tidak ada kejanggalan. Namun, atas kejadian tersebut Muhammad meminta agar semua pihak turut aktif menjaga kotak suara tersebut, supaya tidak terulang hal serupa di kemudian

hari. Salah satu yang cukup menjadi permasalahan pada Pilkada di Soppeng adalah penyegelan kotak suara yang tidak seragam dan standar. Ada TPS yang menyegel kotak suara dengan segel yang menempel di amplop coklat tempat kunci gembok kotak suara. Ada juga beberapa kotak suara yang disegel ditambahkan dengan perekat lakban, tetapi ada juga kotak suara yang disegel secara benar yakni dengan segel di atas lubang kotak suara. Walau bukan menjadi masalah besar, namun Muhammad mengingatkan agar para KPPS memahami prosedur yang telah ditetapkan. Pada intinya segel itu digunakan sebagai tanda kotak suara sudah ditutup dan selesai.

Masih Kekurangan Surat Suara Endang Widatiningtyas bersama tim juga memantau langsung proses tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Boyolali, Rabu (9/12). Endang bersama tim memantau langsung beberapa TPS yang dinilai rawan kecurangan yakni di kawasan kaki gunung Merapi, Kecamatan Selo dan Cepogo. Hasilnya, Bawaslu menemukan sejumlah TPS kekurangan ratusan surat suara. Temuan TPS kekurangan surat suara itu terjadi di Desa Telogolele, Selo, sebanyak Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas meninjau 121 surat suara langsung kesiapan TPS 5 Desa Cawas, Kecamatan Cawas, yang ditemukan Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di dua TPS. PerinKabupaten Klaten, Selasa (8/12). ciannya TPS 1

6


sebanyak 96 surat suara dan TPS 2 sebanyak 25 surat suara. Sedangkan Kekurangan surat suara lainnya terjadi di TPS 1 Desa Jombong, Cepogo, yakni sebanyak 150 suara. Menanggapi hal itu, Endang saat singgah di kantor Panwascam Musuk mengatakan kekurangan surat suara itu dipastikan tidak memengaruhi pelaksanaan pencoblosan di TPS. Solusi sementara, lanjut dia, petugas TPS meminta tambahan surat suara dari TPS terdekat yang kelebihan surat suara. “Kami mempertanyakan kinerja KPU sampai ada TPS kekurangan ratusan surat suara. Hasil penelusuran sementara permasalahan itu akibat human error,” kata dia. Endang menyayangkan masih adanya TPS yang kekurangan surat suara itu dikhawatirkan dapat memengaruhi hak pilih warga. Namun, pantauan di lapangan meski kekurangan surat suara warga tetap antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Terkait ketidaknetralan pegawai negeri sipil (PNS) pada Pilkada, Endang menilai Kabupaten Boyolali dikategorikan memiliki kasus tertinggi di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan maraknya laporan PNS terindikasi tidak netral di Pilkada Boyolali yang dilaporkan ke Panwaslu. Dia mengatakan Bawaslu sejak awal pelaksanaan Pilkada di Boyolali menilai rawan terjadi ketidaknetralan PNS. Seiring berjalannya tahapan pelaksanaan pilkada ketidaknetralan PNS di Boyolali terbukti benar. “Kasus camat sampai dipukul dan disandera warga itu menjadi bukti nyata ketidaknetralan PNS di Boyolali dapat berdampak buruk,” ujar Endang. Endang mengatakan sebagai sosok pelayan masyarakat seharus-

nya mereka memberikan pelayanan terbaik bukan memberikan contoh negatif kepada warganya. Menurut dia, terjadinya penyanderaan itu merupakan puncak kekecewaan warga terhadap mereka yang sudah beberapa kali diperingatkan. Seperti diberitakan surat kabar lokal, bahwa telah terjadi perkumpulan para PNS di Dukuh Bosan, Desa Bendo, pada Senin lalu (30/11). Acara itu diduga menjadi ajang kampanye dan penggalangan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Acara bubar karena digerebek puluhan warga yang geram dengan maraknya pelanggaran netralitas PNS dan kades selama masa kampanye pilkada. Saat itu warga sempat menyandera Camat Nogosari. Sementara itu, Ketua Panwaslu Boyolali, Narko Nugroho, mengatakan hampir semua 19 kecamatan di Boyolali terindikasi melakukan money politic. Jumlah nominalnya mulai mulai dari Rp. 50.000/orang sampai Rp. 150.000/ orang. Data Panwaslu lebih dari 20 PNS dilaporkan karena tidak netral. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu itu menilai, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Boyolali berjalan lancar dan aman. Permasalahan di lapangan seperti kekurangan logistik menurutnya masih bisa diatasi KPU. Pemungutan Suara di Zona Merah Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad melaksanakan supervisi pemungutan dan penghitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Gowa merupakan salah satu daerah yang dianggap rawan. Dalam

pemantauannya, Muhammad optimis bahwa Pilkada Gowa akan berlangsung dengan aman. “Saya yakin Pilkada di Gowa aman-aman saja, tidak seperti yang ditakutkan di HUMAS Jakarta bahwa Ketua Bawaslu Muhammad mengecek segel kotak yang rusak Pilkada di Gowa TPS 02 Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Rabu (9/12). termasuk dalam Muhammad melaksanakan supervisi pemungutan dan pengzona merah atau hitungan suara di Kabupaten Soppeng karena dinilai masuk kategori rawan,” zona merah rawan Pilkada. ujarnya saat berbincang dengan pasangan calon dan pengawas KPPS di TPS 03 Kelurahan Tom- TPS, Muhammad juga meminta bolo, Kecamatan Somba Opu, Ka- agar permasalahan yang terjadi di bupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tingkat TPS dapat diselesaikan saat Rabu (9/12). itu juga. Ia meminta Pengawas TPS Sebelumnya, Muhammad ber- dan Saksi Paslon aktif memberikan cerita, bahwa Gowa dimasukkan masukkan dan menyampaikan kedalam kategori zona merah Pilkada beratan jika ada masalah. oleh beberapa lembaga. Sebagai Pilkada di Kabupaten Gowa diiorang yang berasal dari daerah kuti oleh lima pasangan calon butersebut, Muhammad mengimbau pati dan wakil bupati. Sekedar inkepada KPPS, Pemilih, dan Saksi, formasi dua dari lima paslon yang serta Pengawas TPS untuk men- bertarung masih memiliki hubunjalankan tugasnya masing-masing gan darah. Dari pemantauan Bawdengan sebaiknya untuk memban- alsu di beberapa TPS, belum ada tah keraguan-keraguan tersebut. kejadian-kejadian yang dianggap Dalam kesempatan itu, Muham- dapat mengganggu jalannya pemad juga menyampaikan kepada mungutan suara yang dimulai pada KPPS untuk mengantisipasi pemil- pukul 07.00 WITA tersebut. ih yang belum terdaftar di dalam Sementara itu penjabat (Pj) BuDPT agar dapat memberikan hak pati Soppeng Tautoto Tana Rangsuaranya dengan menggunakan gina yakin bahwa Pilkada Soppeng KTP. Ia juga meminta agar KPPS akan berlangsung aman dan koncermat dalam menilai surat suara dusif. Bahkan ia juga yakin Pilkada coblos tembus. kali ini tidak akan berakhir di Mah“Selama coblos tembus tidak kamah Konstitusi. mengenai gambar pasangan calon Bahkan untuk mengantisipasi lain, maka dalam peraturan itu di- adanya kemungkinan terburuk, anggap sah. Tolong ini menjadi mantan Kepala Kesbangpol Provinperhatian, karena dengan begitu si Sulawesi Selatan itu, mengatakan kita sudah menyelematkan suara bahwa pihak keamanan di Soppeng rakyat,” tambah Muhammad. sudah mendapatkan bantuan aparat Saat berbincang dengan saksi keamanan dari unsur pasukan khuBULETIN BAWASLU | EDISI 12, DESEMBER 2015

7

Opini sus TNI, seperti Marinir dan Kopaskhas. Selain itu, koordinasi intensif juga terus dilakukan oleh Pj Bupati untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan. Kabupaten Soppeng menjadi salah satu daerah zona merah Pilkada di Sulawesi Selatan, selain Kabupaten Gowa, menurut intelijen, karena hanya ada dua pasangan calon dan keduanya merupakan calon yang relatif kuat. Ketua Bawaslu Muhammad yang hadir langsung di kabupaten ini, mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Penjabat Bupati agar tidak terjadi masalah yang berarti sebagai ekses Pilkada. Ia berjanji, jika tidak terjadi masalah di Soppeng maka akan dikampanyekan bahwa Pilkada di Soppeng patut dicontoh. “Saya kaget, BIN menyatakan Soppeng daerah rawan Pilkada. Saya hadir ke sini untuk membuktikan bahwa penilaian tersebut salah. Pilkada Soppeng akan kita kampanyekan ke Menteri Dalam Negeri, jika berhasil melaksanakan Pilkada dengan aman dan kondusif,” katanya. Muhammad juga mengapresiasi jajaran Kepolisian dan TNI yang siap siaga dalam menjaga kondusi-

fitas di kabupaten tersebut. Ia juga meminta, agar aparat keamanan menertibkan pihak-pihak yang melakukan konvoi karena bisa memicu ketegangan antara pendukung calon. Sementara pasca pemungutan dan penghitungan suara, massa pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Andi Maddussila Andi Idjo-Wahyu Permana Kaharuddin menyerang kantor Panwaslih Kabupaten Gowa, Kamis (10/12) malam. Mereka menuntut agar Panwas merekomendasikan diskualifikasi bagi paslon nomor urut 5 Adnan Purichta-Abdul Rauf. “Mereka menuntut diskualifikasi pasangan Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni karena diduga melakukan kecurangan. Kami sudah sampaikan bahwa kasus ini harus diproses terlebih dahulu, tapi massa menolak,” ujar Kepala Sekretariat Panwaslih Gowa Hatta Adam Fatah, Kamis (10/12) malam. Menurut Hatta, massa memaksa agar Panwaslih segera mengeluarkan keputusan untuk mendiskualifikasi pasangan nomor 5 tersebut. Panwas menolak, karena ada prosedur yang harus dilakukan terlebih

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah berfoto bersama jajaran Panwascam usai maelakukan supervisi di Kabupaten Gowa.

8


dahulu, yakni melakukan klarifikasi terhadap berbagai pihak. Sebelumnya, pasangan calon Andi Maddussila Karaeng IdjoWahyu menuduh ada kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut 5, dengan menempatkan kotak suara tidak di kantor kecamatan, melainkan di SMK 1 Pallangga. Atas kejadian tersebut Panwaslih sudah memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi. Namun, pihak PPK Pallangga belum sempat diklarifikasi. “Kami baru mengklarifikasi pelapor, sedangkan PPK belum sempat diklarifikasi, massa keburu mengamuk. Karena menuntut rekomendasi Panwaslih harus keluar malam ini,” tambah Adam. Aparat keamanan dari unsur Brimob Sulsel berhasil memukul mundur massa yang belakangan diketahui tidak hanya dari pendukung nomor urut 1, tetapi juga dari nomor urut 2, 3, dan 4. Mereka sempat melempari kantor Panwas dengan batu. Untungnya tidak ada kerugian berarti baik nyawa dan materi dalam kejadian tersebut. Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa pendukung calon tersebut sudah dilokalisir oleh aparat keamanan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar dan jajaran Panwaslih Kabupaten Gowa serta Bawaslu Provinsi Sulsel masih berdialog dan menenangkan massa pendukung. Sebelumnya, massa pendukung paslon nomor urut 1, sudah terpancing amarah akibat dari beberapa survei quick count pasangan nomor urut 5 Adnan Purichta-Abdul Rauf unggul dalam perolehan suara Pilkada Gowa. Mereka sempat mengepung kantor KPU Gowa pada Rabu (9/12). Humas Bawaslu RI (AI, FS, MZ, HW, MM, IR)

Paradigma MK Menyelesaikan Sengketa Hasil dan Urgensi Keterangan Pengawas Pemilihan Hukum positif penyelesaian perselisihan lebih menitikberatkan kepada proses hasil pemilihan kepala daerah dan wakil koreksi angka hasil rekapitulasi hasil kepala daerah Tahun 2015 memberikan pemilihan bukanlah design yang baru “kesan” kepada kita adanya pergeseran dilekatkan pada tubuh MK. Cara pandang paradigma terhadap proses penyelesaian penyelesaian seperti ini telah lama sengketa hasil. Setidaknya hal itu dapat dilekatkan pada MK. Hanya saja karena terlihat dalam ketentuan mengenai proses kesadaran kritis dan keyakinan yang pengajuan permohonan yang menentukan tumbuh dari dalam diri Hakim Konstitusi limit selisih perbedaaan perolehan suara pada saat itu melihat terstruktur, sistematis antara pihak yang menggugat nantinya dan masifnya kecurangan dan pelanggaran dengan pasangan calon peraih suara dalam proses pemilu, maka terbangunlah Oleh: AHMAD IRAWAN* terbanyak atau mengenai objek sengketa kerangka berfikir penyelesaian untuk mengenai perolehan suara pemilihan yang menelisik proses-proses pemilihan pada mempengaruhi terpilihnya Pemohon. setiap tahapan. Sebenarnya kita dapat Banyak yang menduga Mahkamah Konstitusi (MK) menggali latar sejarah pembangunan dan paradigma hukum diproyeksikan oleh pembentuk undang-undang hanya penyelesaian sengketa hasil yang dibangun oleh MK sebatas Mahkamah Kalkulator. Akan tetapi, regulasi dalam beberapa tahun terakhir. Fundamental berfikirnya yang diciptakan oleh MK sebagai pedoman beracara karena banyak kecurangan, pelanggaran dan sengketa dan banyaknya permasalahan hukum pemilihan yang yang pada saat itu tidak terdapat jalur penyelesaiannya terjadi bisa jadi sebagai “kode alam” bahwa MK akan atau pola penanganannya tidak konsisten dan efektif. bertahan pada paradigma lamanya dalam menyelesaikan Sehingga peserta pemilihan banyak yang masih dirugikan perselisihan hasil pemilihan. atau pada sisi yang lain terdapat peserta yang diuntungkan Menggunakan asumsi MK akan menggunakan dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan tersebut. paradigma penyelesaian perselisihan yang pernah Maka jadilah sampah permasalahan yang terjadi dalam dipraktikkannya pada masa rezim sebelum terbitnya UU proses pemilu diangkut semuanya ke MK. No.8/2015 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil Manajemen dan tata penyelenggaraan pemilihan pada kepala daerah, maka keterangan pengawas pemilihan Tahun 2015 relatif lebih baik persiapannya dibandingkan menjadi sebuah kebutuhan untuk menguak proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pengawasan tahapan pemilihan dan efektifitas instrumen sebelumnya. Tentu pencapaian ini wajib diapresiasi penyelesaian sengketa. Menengok Pasal 38 PMK karena persiapannya yang singkat dan menurut pandangan No.1/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Penulis tidak didukung oleh regulasi pelaksanaan yang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan memadai. Jika kita pandang dari sisi konstitusionalitas Walikota, MK memberikan kesempatan kepada pengawas pelaksanaan pemilihan, ada begitu banyak kekosongan untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan hukum, ketidaksinkronan sub sistem dan bangunan persidangan. Proses pemberian keterangan itu sendiri besar yang diciptakan serta konflik norma yang ada dapat diberikan berdasarkan: pertama, panggilan MK pada UU No.8/2015. Beruntungnya kekosongan norma kepada Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang tersebut cepat disadari, “didamaikan” dan diisi oleh KPU berdasarkan inisiatif MK; dan/atau kedua, permintaan sebagai regulator penyelenggara pemilihan. Setidaknya Bawaslu dan/atau jajarannya untuk didengar keterangannya pembenahan pada tingkat regulasi telah mereduksi dan sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan mengkanalisasi potensi konflik besar yang dapat terjadi yang sedang diperiksa. dalam proses penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Sejauh proses pemilihan yang telah berjalan, manajamen MK Perlu Bertahan dan tata penyelenggaraan sebagai sebuah rule of the game Proyeksi bentuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan kadangkala masih dipandang sebagai sebuah “pagar” yang BULETIN BAWASLU | EDISI 12, DESEMBER 2015

9

Opini

Opini bisa digeser kesana dan kesini atau bisa dilompati. Bahkan pada titik yang paling ekstrim, bangunan sistem dibongkar karena ternyata tidak kompatibel dengan kebutuhan hukum penyelenggaraan pemilihan di lapangan atau masalah yang terjadi sebelumnya tidak dapat diprediksi. Maka timbullah banyak permasalahan hukum pemilihan yang sebenarnya dapat dicegah dan/atau ditindak melalui proses penegakan hukum pemilihan. Melihat fenomena yang terjadi pada tahapan pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota serta bagaimana proses penegakan hukumnya, baik itu penegakan hukum dalam kerangka penyelesaian sengketa atau penanganan pelanggaran, tidak ada pilihan lain selain mendorong MK untuk menelisik dan juga menjadi penilai akhir dari segala proses pelaksanaan pemilihan. Kita bisa menyebutkan beberapa contoh yang sebenarnya kita telah ketahui bersama, seperti dalam kasus penyelesaian sengketa di Kalimantan Tengah dan Kota Pematangsiantar. Penyelesaian sengketa pada kedua daerah tersebut telah menarik DKPP masuk dalam pusaran kewenangan pengawas pemilihan. Hal yang paling disayangkan adalah bagaimana penegak kode etik meminta putusan pengawas pemilihan yang sifatnya final dan mengikat diminta untuk dikoreksi oleh lembaga dan pejabat atasan. Padahal mekanisme hukum positif penyelesaian sengketa kita mengatribusikan kewenangan koreksi tersebut berada di kamar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan berakhir pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Amburadulnya proses penegakan hukum ini menurut Penulis perlu dikoreksi oleh MK, karena permasalahan ini merupakan persoalan konstitusionalitas, yakni kepastian hukum yang adil, kemandirian penyelanggara dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Proses penegakan hukum pemilihan yang terjadi seperti pada contoh yang Penulis sebutkan sebelumnya tidaklah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh hukum pemilihan yang sedang berlaku. Walaupun tujuannya baik, akan tetapi hal tersebut telah mengacaukan sistem administrasi pelaksanaan pemilihan umum. Padahal sesuai dengan paradigma konstitusional pemilihan umum kita, dalam demokrasi yang berdasarkan atas hukum antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan. Prosedur dan tata cara justru untuk memberi jaminan tegaknya prinsip demokrasi yang memberikan jaminan atas persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan itu sendiri. Paradigma konstitusional penyelesaian sengketa dan “pelurusan” penyimpangan dalam pemilihan selama ini dipraktikkan oleh MK sangat rasional, logis, efektif dan masih dipercaya mampu mewujudkan keadilan

10


konstitusional. Hal yang sangat istimewa dan dirindukan oleh banyak pencari keadilan pemilihan. Kerangka pemikiran MK yang Penulis pandang istimewa yang dapat dijadikan raison d’ etre kenapa MK perlu bertahan dan menelisik proses diantaranya ketika MK mengatakan: pertama, tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan; kedua, MK menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung secara tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan; ketiga, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja didasarkan pergulatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan; keempat, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dinilai oleh MK telah terjadi pelanggaran secara terstruktur,sistematis dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa,terjadi secara meluas dan dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dimulai dari pasangan calon, tim kampanye dan seluruh tim relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masingmasing pasangan calon. Keempat hal tersebut diatas hanya beberapa serpihan dari kerangka pemikiran MK menghindari pola penyelesaian tekhnis-matematis dalam menyelesaikan

perselisihan hasil pemiilihan umum. Hanya saja yang perlu jadi ingatan dan catatan penting bagi kita semua adalah: pertama, terkait terpenuhinya unsur terstruktur,sistematis dan masif yang tidak harus terjadi di seluruh daerah pemilihan, akan tetapi cukup dibuktikan di daerah-daerah tertentu dan tidak serta merta berakibat dibatalkannya hasil pemilihan umum;dan kedua, mengenai signifikansi selisih peringkat perolehan suara, yang jika pun dilakukan pemungutan suara ulang harus dapat mengubah peringkat perolehan suara. Menyadari permasalahan hukum pemilihan yang terjadi di beberapa daerah, Penulis masih memilih mendorong agar MK bertahan dan juga menelisik hingga proses pelaksanaan tahapan pemilihan. Walaupun tantangannya berat karena waktu penyelesaian pemilihan serentak Tahun 2015 terbatas waktunya. Penyiapan Keterangan Bawaslu beserta jajarannya diberikan kesempatan dan mendapatkan kedudukan hukum untuk menyampaikan hasil pengawasannya dalam sidang pemeriksaan di MK. Pilihan untuk mendengar keterangan pengawas merupakan pilihan yang rasional, logis dan sesuai dengan kebutuhan pembuktian dan proses penemuan hukum oleh MK. Karena kalau melihat konstruksi keberadaan Bawaslu beserta jajarannya, maka lembaga inilah yang paling kompeten untuk memberikan gambaran bagaimana tahapan pelaksanaan pemilihan dijalankan. Pemberian keterangan oleh Bawaslu beserta jajarannya bukanlah pertama kalinya. Pada pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 juga telah dipraktikkan. Penulis setidaknya ingin mengingatkan dan mendorong

Bawaslu agar: pertama, materi keterangan yang disampaikan kepada MK terdapat kesatuan pandangan (one point of view) mengenai kewenangan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; kedua, melakukan kontrol yang kuat dengan melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap keterangan yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota untuk menjamin objektifitas dan akuntabilitas keterangan. Proses pemeriksaannya dapat dilakukan dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan dengan dokumen dan alat bukti pendukung. Selain itu, dilakukan juga proses konfirmasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan berbagai kajian yang menjadi dasar keluarnya rekomendasi; ketiga, menjamin kesolidan dan kedisiplinan pengawas pemilihan dalam menyampaikan keterangan. Harus dihindari adanya aparatur pengawas pemilihan yang memberikan keterangan tanpa izin dari Bawaslu atau mengatasnamakan lembaga. Karena setiap keterangan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan di persidangan MK akan memberikan pengaruh pada kekuatan pembuktian masing-masing pihak dan kredibilitas pengawas pemilihan dalam menyampaikna keterangan. Hal-hal yang telah Penulis sebutkan merupakan hal yang pernah dilakukan oleh Bawaslu, sehingga tidaklah sulit untuk mengimplementasikannya. Hanya sebagai penanggungjawab akhir pelaksana pengawasan, Bawaslu memang harus mengambil peran dan memposisikan kerangka pengawasannya dalam satu design kebijakan yang tunggal yang harus disampaikan kepada MK agar arah pembuktian yang dilakukan bersifat menyeluruh. Hanya saja, selain pemberian keterangan yang akan disampaikan

oleh Bawaslu dalam persidangan MK, menjadi kebutuhan penanggung jawab akhir pelaksana pengawasan untuk melaksanakan supervisi terhadap penerbitan berbagai rekomendasi pasca pemungutan suara hingga penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota. Karena setelah pemungutan suara, masing-masing pasangan calon dengan metode quick count telah mengetahui jumlah suara masingmasing pasangan calon. Sehingga intensi dalam pelaporan dugaan pelanggaran motifnya lebih kepada untuk mendekatkan selisih suara. Sebelum pelaksanaan supervisi penerbitan rekomendasi, perlu juga sebelumnya dibuatkan standar kebijakan rekomendasi terkait dengan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara ulang. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai contoh, MK saat memeriksa dan sempat bertanya mengenai prosedur dan standar penerbitan rekomendasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara ulang. Belajar dari rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, MK pada saat itu mengatakan memang ditemukan ketidakjelasan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta yang menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda. Pada saat itu, MK menyampaikan pendapatnya menghormati rekomendasi dan menyatakan seharusnya KPU berkewajiban seketika dan serta merta harus melaksanakan rekomendasi. Hanya saja ketika KPU DKI Jakarta tidak secara keseluruhan melaksanakan rekomendasi, Bawaslu dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengawasi pelaksanaannya. Sehingga oleh karena Bawaslu tidak mempersoalkan pelaksanaan


11

Opini rekomendasinya secara keseluruhan, MK menganggap Bawaslu telah menerima pelaksanaan rekomendasi oleh KPU. Beda halnya dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu DKI Jakarta, ketika MK memeriksa dan mencermati dengan seksama rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Nias Selatan, MK mengatakan bahwa “... terdapat ketidakjelasan mengenai alasan hukum yang mendasari untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Nias Selatan tanpa adanya kajian lebih lanjut mengenai temuan dan/ atau laporan ...” (Vide; Hal 5782

Putusan Pilpres 2014). Melihat cara pandang MK tersebut, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus ditindaklanjuti dan dikoreksi implementasinya oleh Bawaslu pada pemilihan serentak Tahun 2015, yaitu: pertama, agar setiap rekomendasi yang telah diterbitkan diawasi pelaksanaannya hingga selesai. Instrumen dan kewenangan pengawasan yang melekat pada tubuh pengawas harus dioptimalkan agar setiap keputusan yang dikeluarkan efektif mengurai permasalahan; kedua, alasan hukum yang mendasari rekomendasi harus jelas, terukur dan tegas bentuk rekomendasinya. Semua hal yang menjadi legal reason

terbitnya rekomendasi harus diuraikan secara lengkap disertai dengan dasar hukumnya agar keputusan yang dikeluarkan memiliki validitas hukum. Penulis yakin, dengan infrastruktur, pengalaman, sumber daya manusia dan jangkauan pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu, menyambut potensi perselisihan hasil pemilihan, Bawaslu akan lebih siap dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Semoga!

Penulis adalah pemerhati hukum tata negara

Political Quotes

History is not everything, but it is a starting point. History is a clock that people use to tell their political and cultural time of day. It is a compass they use to find themselves on the map of human geography. It tells them where they are but, more importantly, what they must be.

SEJARAH bukanlah segalanya, tapi adalah titik awal. Sejarah adalah penunjuk waktu yang digunakan manusia untuk mengatakan arah politik dan waktu kebudayaan setiap hari. Inilah Kompas yang digunakan sebagai peta yang menunjukkan geografi manusia. Yang mengatakan di mana mereka berada, namun yang lebih penting adalah bagaimana manusia harus bersikap.

John Henrik Clarke

Penulis, sejarawan, profesor, dan pelopor dalam pembuatan studi Africana.

Establishing lasting place is the work of education; all politics can do is keep us out of war. Membangun perdamaian abadi adalah karya pendidikan; yang politik bisa lakukan adalah menjaga kita dari perang. Maria Montessori Pendidik, ilmuwan dari Italia

12


Mendagri: Saat Pilkada, Anggaran Bansos Meningkat Seribu Persen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, menjelang dan saat tahapan pemilihan kepala daerah berlangsung, anggaran bantuan sosial (bansos) di daerah cenderung meningkat. Bahkan presentasi peningkatannya mencapai angka seribu persen.

“Anggaran bansos ada yang meningkat sampai seribu persen. Ini pasti ada kongkalikong,” kata Tjahjo dalam diskusi yang digelar Harian Sore Sinar Harapan bertajuk ‘Persiapan Pilkada Berintegritas’ di kantor redaksinya, Jakarta, Rabu (2/12). Persoalan anggaran, menurut Tjahjo merupakan masalah klasik dalam pemilihan. Namun, permasalahan anggaran pada Pilkada Serentak Tahun 2015 dinilainya agak berbeda. Lantaran anggaran yang digunakan merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masingmasing. Dia mengungkapkan, instruksi yang diberikannya kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pilkada masih saja belum dijalankan sepenuhnya di lapangan. Tjahjo mengakui masih ada beberapa daerah yang sengaja menghambat pencairan dana bagi KPU dan Bawaslu di daerah. “Sudah teken NPHD, sudah dilaporkan ke Mendagri, sudah saya tandatangani tapi menjelang

pencairan ada negosiasi lagi. Apalagi ini banyak yang incumbent,” ujar Tjahjo. Rumitnya persoalan anggaran pilkada tersebut, lanjut Tjahjo masih ditambah lagi dengan bancakan politik yang dilakukan

”

Anggaran bansos ada yang meningkat sampai seribu persen. Ini pasti ada kongkalikong.

”

TJAHJO KUMOLO Menteri Dalam Negeri oknum tertentu. Oleh karena itu, dia berharap pengalaman pilkada tahun 2015 ini menjadi evaluasi dan pembelajaran untuk pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua pada tahun 2017 nanti. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, masalah anggaran di

daerah sering kali terjadi karena kebijakan pemerintah daerah. Meskipun pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri sudah memberikan arahan yang jelas. “Misalnya Ketua KPU Papua bilang harusnya sudah gerak ke distrik-distrik, tapi tidak mau terbang karena uang tidak ada. Minta bantuan ke pemprov, dari pemprov bilang ke KPU ada, tapi mekanismenya salah,” jelas Husni. Menanggapi masalah anggaran pilkada, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Bawaslu mengapresiasi ketegasan Mendagri. Namun, persoalan bansos dan bancakan politik menurutnya menjadi masalah yang lebih krusial. Muhammad memandang penyalahgunaan bansos dan bancakan politik sangat terkait dengan netralitas birokrat atau aparatur sipil Negara (ASN). “Ini kami khawatirkan, karena data kami 45 persen itu petahana maju kembali dan ada indikasi penyalahgunaan bansos,” urai guru besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut. Ira Sasmita


13

Putusan Terlalu Lama,

Lima Pilkada Pun Tertunda Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menunda Pilkada Serentak di lima daerah. Kelima daerah tersebut antara lain Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematangsiantar.

GOOGLE.COM

Untuk diketahui, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) sudah menjatuhkan putusan yang menyatakan calon kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak dapat kembali mengikuti kembali Pilkada Serentak, setelah sebelumnya dibatalkan oleh KPU setempat. Sedangkan, tiga daerah lainnya masih berupa putusan sela yang memerintahkan menunda keputusan KPU setempat tentang pembatalan calon di tiga daerah tersebut. Penundaan Pilkada Provinsi Kalteng bermula dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang meminta KPU mengoreksi pencalonan UjangIskandar, sebab lolosnya mereka sebagai pasangan calon tak lepas dari pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU Kalimantan Tengah.

14

Berdasarkan putusan DKPP ini, KPU Kalimantan Tengah membatalkan Ujang-Iskandar sebagai peserta Pilgub. Pembatalan ini kemudian digugat kembali Ujang-Iskandar ke PTTUN Jakarta Pusat dan menang. PPTUN memutuskan KPU Kalimantan Tengah memasukkan mereka kembali di daftar calon di menit akhir pelaksanaan pilkada. Putusan yang keluar secara tibatiba membuat persiapan Pilkada Kalimantan Tengah berantakan, sebab surat suara sudah dicetak dan didistribusikan dengan dua pasang calon saja. PTTUN Medan juga mengeluarkan putusan yang menunda pelaksanaan SK Pembatalan pasangan calon Survenof Siagian-Parlindungan Purba di Kota Pematang Siantar. KPU Pematang Siantar membatalkan


pencalonan Survenof-Parlin juga atas putusan DKPP yang meminta KPU melakukan koreksi pencalonan mereka. Sebelumnya, terhadap SurvenofParlin, Panwas Pematang Siantar juga sempat mengeluarkan dua kali rekomendasi yang meminta KPU menerima pencalonan mereka. Hingga pada akhirnya DKPP dan Bawaslu Sumut meminta KPU membatalkan. Kasus yang cukup rumit juga berada di Kota Manado. PTTUN Makassar, yang juga mengeluarkan putusan terhadap sengketa yang diajukan paslon Jimmy Rimba Rogi dan Bobi Daud, menunda sementara pelaksanaan Pilkada Manado. Sebelumnya, KPU dan Bawaslu telah membatalkan pencalonan Jimmy yang masih berstatus narapidana bebas bersyarat. Di Fak-fak, Putusan PTTUN

Makassar memenangkan gugatan pasangan calon Donatus Nimbitkendik-Abdulrahman. Padahal KPU telah membatalkannya karena masalah dukungan yang tidak memenuhi syarat. Sementara di Simalungun, putusan Mahkamah Agung yang memutus JR Saragih sebagai tersangka korupsi menjadi dasar KPU membatalkan pencalonannya. Akan tetapi PTTUN Medan mengeluarkan putusan sela yang menunda sementara pilkada Simalungun. Terkait putusan itu, anggota KPU RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan belum bisa memastikan berapa lama penundaan Pilkada di lima daerah tersebut. Ia menambahkan, pihaknya akan meminta Mahkamah Agung agar kasasi KPU dapat diprioritaskan. Sehingga, Pilkada di lima daerah tersebut dapat tetap dilaksanakan pada 2015. Untuk pencetakan logistik surat suara di kelima daerah tersebut juga masih menunggu putusan kasasi yang akan dilakukan KPU. “Jadi prosesnya baru bisa kembali dilakukan pascaada putusan dari kasasi,” kata Hadar. Sedangkan anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak saat melaksanakan supervisi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten/Kota Manado (9/12), menilai keputusan KPU menunda Pemilihan Walikota Manado dinilai Bawaslu sudah tepat. “Tindakan yang paling tepat adalah menunda pemilihan walikota Manado sampai pada keputusan yang berkekuatan hukum tetap untuk pasangan calon tersebut,” kata dia. Menurutnya, tertundanya pilkada kota Manado merupakan konsekuensi hukum lantaran KPU Pusat telah mengambil mengambil keputusan untuk menunda Pilkada di beberapa daerah terkait putusan sela PTTUN. “Mereka melakukan upaya hukum ke PTTUN, kemudian dari hasil putusan

tersebut adalah putusan sela yang meminta supaya pembatalan tersebut jangan terlebih dahulu dilaksanakan. Penundaan pemilihan Walikota Manado tersebut merupakan putusan KPU yang membatalkan merupakan juga atas rekomendasi pengawas pemilu,” ujar Nelson. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menghormati proses hukum yang mengakibatkan penundaan Pilkada di lima daerah tersebut, (9/12).

”

Mereka melakukan upaya hukum ke PTTUN, kemudian dari hasil putusan tersebut adalah putusan sela yang meminta supaya pembatalan tersebut jangan terlebih dahulu dilaksanakan. Penundaan pemilihan Walikota Manado tersebut merupakan putusan KPU yang membatalkan merupakan juga atas rekomendasi pengawas pemilu,

”

Nelson Simanjuntak PIMPINAN BAWASLU Penundaan ini menurutnya bukan kesalahan KPU sebab penyelenggara sudah menyiapkan hingga 99 persen. Tetapi adanya masalah hukum maka proses Pilkada ditunda. Ia menargetkan, penundaan Pilkada di lima daerah dapat selesai dalam kurun waktu 21 hari. Tetapi, Kementerian Dalam Negeri menargetkan dapat selesai dalam waktu 14 hari.

Akibat adanya penundaan ini, maka daerah yang jabatan masa kepala daerahnya habis, secara otomatis dijabat oleh Pejabat sementara. Dia berharap supaya proses hukum bisa berjalan sesuai aturan dan Pilkada terlaksana tanpa adanya persoalan. Mengenai bebas bersyarat yang menjadi masalah, memiliki banyak intepretasi. Tetapi hakim memiliki kebijakan lain dan pemerintah menghormati itu, ujar mendagri. Menanggapi penundaan Pilkada tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menilai bahwa ketidakserentakan lima daerah karena proses hukum yang berlarut-larut. Hal ini disebabkan oleh keberadaan lembaga penyelesai sengketa yang lebih dari satu dengan keputusan yang berbeda-beda (Panwas, PTTUN, DKPP dan Mahkamah Agung) serta lamanya waktu keputusan final terhadap status pasangan calon yang pada akhirnya membuyarkan rencana keserentakan Pilkada. “Dalam hal ini, perlu ada perbaikan penyelesaian sengketa pencalonan mendasarkan kepada lembaga penyelesaian sengketa harus dibuat sederhana. Dengan tetap ada peluang banding terhadap putusan, lembaga penyelesai sengketa perlu dilakukan secara sederhana dan tidak tumpang tindih antara keputusan satu lembaga dengan lembaga lainnya,” kata Masykur. Dianjurkan agar waktu penyelesaian sengketa juga harus dibatasi secara ketat sehingga tidak mengganggu tahapan selanjutnya dan merugikan pasangan calon lainnya, misalnya pada saat masa kampanye dimulai keputusan final terhadap seluruh sengketa pasangan calon telah selesai. (Ali Imron/diolah dari berbagai sumber)


15

Briefing

Prestasi Lembaga Bentuk Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Bawaslu dinobatkan masuk dalam 10 (sepuluh) besar Lembaga Non Struktural pemeringkatan keterbukan informasi publik menurut penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP). Selain itu Bawaslu juga dinobatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dengan predikat “B” untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Lebih membanggakan lagi, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara terpisah. Sebagai perbandingan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terlebih dulu lahir, memperoleh peringkat 2 (dua) dalam keterbukaan informasi publik. Sedangkan untuk LAKIP, KPU mendapat predikat “C”. Artinya, walaupun secara umur Bawaslu adalah lembaga yang baru terbentuk 7 (tujuh) tahun yang lalu, namun Bawaslu sudah dapat menyaingi KPU yang notabenya sama-sama menjadi lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga-lembaga lainnya yang sudah lebih dahulu hadir. Prestasi yang gemilang ditorehkan

16

oleh Bawaslu tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat yang mulai tumbuh kepada jajaran Pengawas Pemilu. Sebagai lembaga yang relatif baru, prestasi tersebut setidaknya membuat Bawaslu sejajar dengan lembaga atau kementerian lainnya di Indonesia. Tidak boleh ada kata puas terhadap prestasi tersebut, melainkan hadirnya tantangan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa penghargaan itu memang pantas. Sebagai sebuah lembaga yang melayani kepentingan publik, maka seberapapun kuatnya lembaga, namun jika tidak didukung oleh kepercayaan masyarakat maka hal itu menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh public harus dijaga dengan kinerja dan akuntabilitas serta transparansi. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai terobosan yang dibuat, maka Bawaslu berkeinginan menjadi sebuah lembaga yang matang baik secara tugas pokok dan fungsi maupun kredibel dalam kewajiban dan tugastugas lainnya. Namun, tugas-tugas tersebut harus ditopang oleh kebijakan serta jajaran yang kuat dan solid.


Prestasi yang sudah diraih tersebut, walaupun bukan menjadi target Bawaslu, namun setidaknya Bawaslu sudah mengawali dengan nilai dan prestasi yang cukup baik. Ke depan, tantangan Bawaslu akan semakin berat terutama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia lewat pengawasan pemilu. Itulah roh yang harus dipertahankan oleh lembaga yang lahir pada 9 April 2008 ini tanpa mengesampingkan kewajiban lainnya seperti laporan keuangan, keterbukaan informasi publik, dan laporan akuntabilitas. Pilkada serentak 2015 adalah tantangan di depan mata yang harus dikawal jawaban kepercayaan masyarakat. Kesuksesan mengawal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2014 yang lalu hendaknya ditularkan lewat suksesnya Pilkada 2015. Pilkada serentak 2015 yang sukses akan menjadi catatan sejarah keberhasilan Indonesia di dunia yang bisa kita banggakan di mata internasional. Sejalan dengan target Bawaslu yang ingin menjadi pelopor lembaga Pengawas Pemilu satu-satunya di dunia yang sukses dalam mengawal demokrasi di Indonesia. n

Pemerintah Beri Sinyal Positif Penguatan Bawaslu Pemerintah memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang dinilai berlangsung relatif sukses, aman, dan demokratis. Oleh sebab itu, ada wacana dari pemerintah untuk memberikan penguatan kepada Bawaslu terutama dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa pemilihan. “Mendagri (Tjahjo Kumolo) menyampaikan sinyal positif penguatan kewenangan sengketa satu pintu, yakni Bawaslu. Jadi, dalam rancangan ini tidak ada lagi keterlibatan KPU dan pengadilan,” kata Ketua Bawaslu Muhammad, saat menutup acara Rapat Sinkronisasi Kegiatan Sosialisasi, Humas, dan Hubal pada Tahun 2016, di Batam, Selasa (22/12). Menurutnya, rencana pemerintah ini di luar dugaan Bawaslu. Pihaknya sangat menyambut baik rencana tersebut dan menilai tantangan baru bagi Bawaslu ke depan untuk menerima peran dan tugas baru tersebut, terutama dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Selama ini, proses sengketa pemilihan memang dilaksanakan oleh pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Namun, tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan tergantung oleh KPU untuk menindaklanjutinya. Selain itu, keputusan pengawas pemilihan masih bisa diupayakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nantinya, menurut wacana pemerintah, keputusan sengketa pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota dapat diupayakan banding ke Bawaslu Provinsi. Jika masih merasa tidak puas maka dapat diupayakan banding ke Bawaslu tingkat pusat untuk mendapat keputusan yang sifatnya final dan mengikat. Di samping itu, tambah Muhammad, pemerintah sudah mewacanakan dalam revisi UU Pilkada, bahwa anggaran penyelenggaraan pilkada yang selama ini ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan ditarik ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Jadi penyelenggara tidak lagi ‘merengek-rengek’ lagi ke kepala daerah. Seperti yang sudah terjadi dimana beberapa daerah, anggaran kita terseok-seok. Bahkan baru diberikan pada saat injury time,” tambahnya. Falcao Silaban

Pimpinan Bawaslu Beri Arahan Jajaran Panwascam Dalam kegiatan supervisi pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah didampingi Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Warsikin memberikan arahan kepada para Pantia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Karawang, Selasa (1/12). Nasrullah menegaskan, Panwascam harus memahami mekanisme pengamanan pembagian C6KWK (undangan pemilih) dan pastikan kapan C6 sampai di kabupaten, desa, dan kecamatan. “Semua harus dipetakan proses distribusinya. Catat jumlah C6 yang didistribusikan di setiap desa. Hitung berapa TPS di setiap desa dan berapa pemilih di setiap desa tersebut. Pastikan nama sesuai dengan alamat tempat tinggalnya,” ujar Nasrullah. Yang juga harus dipastikan, sambungnya, hasil pungut hitung yang mesti langsung dibawa dari TPS ke kecamatan. Ia menegaskan, jangan sampai hasil pungut hitung mampir dulu ke tempat lain. “Semua harus langsung diselesaikan. Dari TPS langsung ke kecamatan, kecuali faktor geografis. Pastikan juga di kantor kecamatan itu steril, ada Polseknya dan ada Linmasnya. Begitu selesai pemungutan dan penghitungan langsung disegel dan di antar ke kecamatan,” tegasnya. Nasrullah mengingatkan pengawas TPS harus maksimal dalam menjalankan tugas apalagi ketika ada pemilih yang menggunakan KTP. “Biasanya jam 10 sudah mulai sepi pemilih dan justru mulai banyak berdatangan yang menggunakan KTP. Pengawas harus jeli mengawasi setiap kegiatan di TPS,” ujarnya. Di samping itu Nasrullah juga menegaskan Kepala Desa yang berulah untuk ditindak langsung. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan Pilkada dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. “Kalau ada oknum-oknum yang coba macam-macam, langsung saja ditindak. Pilkada ini adalah jalan untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat bukan karena kepentingan tertentu,” tegasnya. Ia juga berharap masyarakat turut berpartisipasi mengawasi jalannya Pilkada agar bisa terselenggara dengan lancar. “Semakin banyak yang membantu mengawasi jalannya Pilkada maka akan semakin sukses pelaksanaan Pilkada kita,” pungkasnya. Abdul Hamid BULETIN BAWASLU | EDISI 12, DESEMBER 2015

17

Divisi Pengawasan

Pokjanas Temukan Banyak Pelanggaran Dana Kampanye

HUMAS

Koordinator Pokjanas Yusfitriadi, Anggota Pokjanas, Toto Sugiarto, dan Sulastio menunjukkan berkas temuan pelanggaran dana kampanye.

Kampanye merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. KPU juga telah mengeluarkan peraturan teknis mengenai dana kampanye dalam Peraturan KPU No. 8 tahun 2015. Dalam melaksanakan tujuan dari pengaturan dana kampanye, Pokjanas Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan analisis baik pelaksanaan kampanye maupun dokumen laporan dana kampanye

18

yang disampaikan oleh pasangan calon (Paslon). Ditemukan beberapa persoalan baik terkait audit dana kampanye maupun laporan dana kampanye Paslon. Terkait audit dana kampanye persoalan muncul dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mekanisme pengawasannya. Sedangkan laporan dana kampanye menunjukkan sumbangan melebihi batas, tidak jelas identitas penyumbang, penyumbang dengan nominal sama, dana kampanye


minim, dan persoalan lainnya. “Berdasarkan temuan kami di lapangan, ada empat dugaan pelanggaran terkait laporan dana kampanye yang dilakukan pasangan calon di 11 daerah, yakni penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang terlambat, penerimaan dana kampanye yang tidak sesuai aturan, belanja dana kampanye Paslon dan KAP serta proses audit dana kampanye yang tidak terbuka,” ujar Koordinator Pokjanas Yusfitriadi di Ruang Media

Divisi Pengawasan Center Bawaslu RI, Senin (21/12). Yusfitriadi mengungkapkan sejumlah penerimaan dana kampanye yang tidak wajar di 11 kabupaten/ kota. Di Jembrana, Pokjanas menemukan dana kampanye paslon Komang Sinatra dan Agung Ketut sangat minim yakni Rp 200 ribu dari paslon dan Rp 8 juta dari partai pendukung. Jumlah ini sangat minim untuk pelaksanaan kampanye selama Agustus hingga November. “Sedangkan Puthu Artha dan Made Kembang ditemukan kejanggalan sumbangan oleh 13 orang penyumbang perseorangan. Dua belas diantaranya menyumbang dengan jumlah yang sama yakni Rp 26,5 juta dan satu penyumbang Rp 32 juta,” ungkap dia. Di Samarinda, Pokjanas menemukan Laporan awal (LADK) paslon Mudiyat dan Iswandi menyebutkan sumbangan sebesar Rp 1,5 juta sedangkan pengeluaran untuk membuat desain APK sebesar Rp 51 juta. Dalam form mode LADK5 dalam kolom sumbangan dituliskan berasal dari sumbangan calon walikota. Akan tetapi laporan tersebut tidak menyebutkan secara jelas besaran sumbangannya. “Sementara di Bontang, Pokjanas menemukan pencatatan laporan pasangan calon Neni – Basri tidak akurat karena disebutkan sumbangan Paslon sebesar Rp 148 juta dan unit Rp 255 juta. Sedangkan Paslon Adi – Isro terdapat dua sumbangan perseorangan yang nominalnya sama yakni masing-masing Rp 30 juta,” papar dia. Di Bukittinggi, Pokjanas menemukan sumbangan perseorangan untuk Paslon Febby dan Zulfikar melebihi batas yakni Rp 140 juta dalam bentuk baju. Sedangkan Paslon Taslim dan Marfendi dalam laporan LPPSDK tidak menyebutkan penggunaan dana Rp 50 Juta (pengeluaran operasional

lain-lain). Sedangkan Paslon Ismet Amzis – Zulbahri, khususnya Ismet menyumbang Rp 1,084 miliar yang berarti menyumbangkan 80 persen hartanya (menurut LHKPN 1,4M). Paslon Harma – Rahmi dalam LADK menyebut saldo rekening Rp 15 juta namun tidak menyebut sumbernya. Selain itu, ada 3 penyumbang perseorangan masing – masing Rp 49,5 juta; Rp 25 juta dan Rp 11,5 juta dari Percetakan Negara Jakarta, namun tidak jelas identitas penyumbang dan detail alamatnya. Lain lagi di Manado, Pasangan calon Vicky dan Bastian menyumbangkan dana cukup besar yakni Rp 600 juta. G.S.Vicky Lumentut - Mor. D. Bastian terpaut jauhnya jumlah terindikasi banyak sumbangan yang mengatasnamakan Paslon pada laporan LPSDK. Pelaporan awal dan kedua tidak menyertakan rekap belanja kampanye. Sementara Pasangan HannyJosst Pajouw –Gregorius T. Rawung tidak melaporkan belanja, Penerimaan dalam bentuk barang di periode kampanye ke II tidak wajar dan tidak jelas sumbernya. Di Ternate, Pokjanas mendapatkan pasangan calon Rachman dan Anwar memiliki saldo minus karena sumbangan Paslon disebutkan Rp 11 juta namun pengeluarannya Rp 53 juta. Sedangkan paslon Sudjut dan Arifin menyebutkan penerimaan Rp 20 juta namun tidak jelas sumbernya. Yang tak kalah menarik Pilkada di Kota Surabaya, Pokjanas, kata Yus menemukan pasangan calon Risma – Wisnu mendapatkan sumbangan dari 2 perseorangan sebesar Rp 50 juta namun tidak jelas nama dan alamat penyumbangnya. Pokjanas menilai ada dugaaan rekayasa pemberian sumbangan perseorangan sebanyak 2 orang di mana yang bersangkutan diminta oleh majikannya untuk menggunakan identitasnya sebagai

penyumbang. Setelah Pokjanas menelusuri, ternyata satu penyumbang bernama Taufiqurohman yang pekerjaannya sopir, berdomisili di Kejawan LOR 2/18 dengan No. Identitas Penyumbang: 3578290908780002. Dia menyumbang sebesar Rp. 50.000.000,- Sementara penyumbang yang lain bernama Triyoso yang pekerjaan sebagai pegawai swasta berdomisili di Simomargorejo II/17 dengan Nomor Identitas Penyumbang: 3578272008670003 menyumbang Rp. 50.000.000,Di Surakarta, Pokjanas tidak mendapatkan akses dokumen LPPDK dan dokumen lain dana kampanye. Sementara di Kotawaringin Timur, Pokjanas menemukan pasangan calon Rudini – Supriadi dan Paslon Arsyad – Nadiansyah memiliki sumbangan dana kampanye kurang dari Rp 50 juta. Sedangkan Paslon Supian dan Taufiq ada 3 orang penyumbang perseorangan yang masing-masingnya menyumbang dalam jumlah sama yakni Rp 50 Juta, di mana dua orang penyumbang tinggal di tempat yang hampir sama. Sedangkan paslon Djunaidi dan Haryanto laporannya disebutkan NIHIL. Pasangan calon Idaham dan Timbas di Pilkada Binjai disinyalir juga memperoleh sumbangan dari simpatisan yang tidak jelas identitasnya. Sedangkan paslon Juliadi – Tulen menerima sumbangan sebesar Rp 100 juta dari sumber yang tidak jelas. Di Tasikmalaya, Pokjanas menemukan pasangan calon Uu dan Ade menerima sumbangan dari 3 orang perseorangan yakni satu orang sebesar Rp 50 juta dan dua orang dengan besaran sumbangan sama yakni masing-masing Rp 49,600 juta. Ali Imron


19

JANUARI

FEBRUARI

APRIL

MARET

Ketua Bawaslu, Muhammad Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2014 kepada Presiden RI, Joko Widodo (24/2)

MEI

JUNI

Focus Group Discussion And Exchange of View on General Election Supervision, Jakarta (12/5)

Pimpinan Bawaslu RI dan DKPP, bersama dengan Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti membahas kesiapan Sentra Gakkumdu dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015

Bawaslu Uji Publik Tiga Rancangan Perbawaslu Bawaslu Peringati HUT ke-7, 9 April 2015

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dilantik menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dari unsur Bawaslu (14/1)

Ketua Bawaslu Muhammad dikukuhkan sebagai Guru Besar di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kaleidoskop

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah menerima hasil evaluasi Pemilu Tahun 2014 dari Komnas HAM.

JULI

AGUSTUS

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan antara DPR RI dengan Bawaslu, KPU, Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/7).

Presiden Ri, Joko Widodo memberikan tanda kehormatan Bintang Penegak Demokrasi kepada Ketua Bawaslu RI, Muhammad

Rakornas Sentra Gakkumdu Tahap I dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015.

20

Bawaslu bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin menggelar Seminar Internasional yang bertajuk Democracy and Election (Solution for Establishing Good Governance).

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron melaunching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), didampingi Kepala Biro H2PI, Ferdinand ET Sirait dan Kabag ATP3, Feizal Rahman.


Bawaslu RI bersama 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yaitu dengan membuka program studi strata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu, Rabu, (1/4).

Bawaslu RI

Tahun 2015

SEPTEMBER

OKTOBER

Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan DPD membahas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara, Jumat (2/10).

Ketua dan Pimpinan Bawaslu berfoto bersama dengan para peserta Rakor Stakeholder dalam rangka Pengawasan Pilkada Serentak 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 0384-KEP tahun 2015 menetapkan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara periode 2015 – 2020, yaitu Siti Nurliati, Makmur dan Muamaddada.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Sentra Gakkumdu (Bawaslu , Kepolisian dan Kejaksaan), Kamis (8/10).

Ketua Bawaslu, Muhammad memberikan ucapan selamat kepada Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie pada peringatan HUT DKPP

NOVEMBER

DESEMBER

Presiden RI, Joko Widodo Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Ecovention Jakarta, Kamis (12/11) .

Ketua Bawaslu RI, Muhammad berfoto bersama jajaran karyawan Bawaslu usai acara sosialisasi yang bekerja sama dengan CEPP FISIP UI, Minggu (6/12).

Bawaslu Gelar Pembekalan Persiapan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, 9-11 November 2015

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah melakukan supervisi pemungutan suara Pilkada di Tangerang Selatan


21

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Kasus Politik Uang di Balikpapan Dilimpahkan ke Kepolisian Kantor Panwaslih Kota Balikpapan didatangi oleh perwakilan kelompok yang mengaku pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Heru-Sirajuddin. Pendukung yang berjumlah 10 orang itu mengadukan tindaklanjut permasalahan terjadinya politik uang yang dilakukan oleh pendukung Paslon nomor urut satu (Rizal-Rahmad) pada gelaran Pemilihan Walikota Balikpapan. Salahudin selaku juru bicara perwakilan pendukung paslon Heru-Sirajuddin tersebut menyatakan ingin memastikan apakah laporan mereka sudah ditindaklanjuti. “Kami berharap laporan kami segera ditindaklanjuti, baik itu masuk ranah hukum pemilu atau pidana umum” ujarnya di Kantor Panwaslih Kota Balikpapan, Jumat (11/12). Menurutnya laporan tersebut sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti mengingat waktu yang mepet. “Laporan ini kan ada waktu kadaluarsanya, maksimal lima hari kalo gak salah. Maka kami mendesak secepatnya tindaklanjuti”, ujar salah satu perwakilan lainnya. Jalannya diskusi sempat tegang karena terdapat kesimpangsiuran informasi yang didapat. Salahudin mengungkapkan bahwa laporan politik uang tersebut belum ditindaklanjuti. “Kami baru dari Polres, katanya berkas laporan kami tidak ada disana dan masih ada di Panwas”, tudingnya. Jumiko selaku Ketua dan didampingi Pimpinan lainnya yakni Djumiati beserta staf Panwaslih Kota Balikpapan yang menerima perwakilan mengatakan bahwa dibutuhkan waktu untuk mengkaji laporan aduan tersebut. Ia mengungkapkan aduan tersebut telah dikaji bersama Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dan hasilnya telah dilimpahkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana umum. “Kami menindaklanjuti laporan tersebut bersama dengan

22


tim Sentra Gakkumdu, dan hasil kajiannya ini masuk pada pidana umum. Laporannya saat ini sudah dilimpahkan pada pihak Kepolisian” tegasnya. Lebih lanjut Jumiko mengatakan masuknya laporan tersebut pada ranah hukum pidana umum dikarenakan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye tidak mengatur bagaimana jika pelaku politik uang bukan berasal dari Paslon atau tim sukses yang terdaftar di KPU. “Kajian Sentra Gakkumdu bahwa yang bersangkutan bukan tim sukses paslon yang terdaftar di KPU, sehingga sulit untuk dijerat dengan hukum Pemilu. Sentra Gakkumdu telah mengumpulkan dan mengkonfirmasi saksi, barang bukti, dan terindikasi pelaku tidak terdaftar di KPU. Sulit dibuktikan pelaku memiliki hubungan dengan Paslon maka tim memutuskan aduan ini masuk dan akan diproses dalam ranah hukum pidana umum”, tandasnya. Masuknya laporan indikasi politik uang tersebut pada ranah pidana umum maka pelaku akan bertanggungjawab secara personal karena dianggap telah melanggar Pasal 149 KUHP yang isinya berbunyi ‘barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, dengan ancaman hukuman 9 bulan kurungan penjara serta denda sebesar Rp 4.500’. Sekira dua puluhan personil Polres Kota Balikpapan mengamankan jalannya diskusi tersebut, meskipun diskusi sempat memanas hingga ada dari perwakilan ngotot dan menunjuk-nunjuk namun diskusi tersebut berlangsung dan berakhir aman. Ketika berita ini diturunkan beredar kabar bahwa perwakilan Paslon tersebut berencana akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 14/12, guna menuntut hal yang sama. Sebagai Informasi, hasil rekap penghitungan suara Pilkada Kota Balikpapan yang diambil dari situs KPU bahwa Paslon Nomor satu yakni Rizal Effendi dan Rahmad Mas’ud mendapat perolehan suara sebanyak 116186 Suara (44,80%), Paslon nomor dua yakni Andi Burhanuddin Solong dan Abdul Hakim Rauf mendapat perolehan suara sebanyak 51897 Suara (20,01%), dan Paslon nomor tiga yakni Heru Bambang dan Sirajuddin mendapat perolehan suara sebanyak 91279 Suara (35,19%). Alfa Yusri

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

E-Goverment dan Pengaruh Keterbukaan Informasi pada Lembaga Bawaslu RI

Keseriusan Bawaslu dalam menyampaikan informasi ke pada publik secara terbuka pada akhirnya berbuah hasil. Di tahun 2015 ini, Bawaslu menerima penghargaan setelah berhasil masuk 10 besar lembaga non kementerian yang dianugerahi pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

SETKAB

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 15 Desember 2015. Presiden mengapresiasi langkahlangkah inovasi yang telah dilakukan oleh badan publik, baik kementerian/ lembaga, non-kementerian/lembaga, BUMN, maupun pemerintah daerah, termasuk di antaranya pemanfaatan e-government. Hal tersebut mampu meningkatkan transparansi dan dapat memberikan respon secara cepat terhadap penanganan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Presiden juga mengajak badan publik untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan terbuka di Indonesia. “Kepada para penerima penghargaan keterbukaan informasi saya ucapkan selamat, marilah kita secara bersama-sama mendorong keterbukaan informasi publik dan menciptakan pemerintahan terbuka di Indo-

nesia,” katanya. Ubah Tampilan Website Sebagai badan publik, Bawaslu tentunya sangat memperhatikan hal tersebut. Keterbukaan informasi ini juga memanfaatkan website Bawaslu yaitu www.bawaslu.go.id secara berkesinambungan menyajikan berbagai macam informasi tentang pengawasan Pemilu kepada masyarakat luas di manapun berada, khususnya di Indonesia. Guna meningkatkan kualitas, website Bawaslu saat ini juga mengikuti kebutuhan pembacanya. Selain komputer meja yang lazim digunakan di rumah ataupun di kantor, kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan ponsel cerdas atau smartphone sebagai alat komunikasi yang praktis untuk mendapatkan berbagai macam informasi, salah satunya digunakan

mengunjungi sebuah halaman situs. Di manapun berada selama terhubung dengan jaringan internet, halaman situs Bawaslu dapat dengan mudah dikunjungi dengan tampilan yang mobile friendly. Tampilan website Bawaslu disesuaikan dengan warna yang teduh serta tulisan yang tajam sehingga mata para pembacanya tidak cepat lelah dan sakit. Masyarakat kini dapat dengan mudah menggunakan gadget mereka untuk mendapatkan informasi terkait Pengawasan Pemilu di Indonesia melalui website Bawaslu. Saat ini Bawaslu terus berupaya mengembangkan halaman situsnya dengan menambahkan fitur-fitur yang berkaitan dengan informasi Pengawasan Pemilu, baik dari segi tampilan maupun kecepatan akses. Muhammad Agus/Wisnu Broto


23

Partisipasi Pemilih di Pilkada Serentak Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) akhirnya sampai pada puncaknya, yaitu tahapan pemungutan suara. Namun, pilkada yang baru pertama kalinya digelar serentak di 264 daerah ini ternyata tidak dibarengi dengan kenaikan angka partisipasi pemilih. Padahal, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai, penyelenggaraan Pilkada, semakin demokratis. Peneliti Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Mutaqin Pratama

Partisipasi Diprediksi Menurun

Peneliti Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama sudah memprediksi bahwa angka partisipasi masyarakat untuk ikut memilih dalam gelaran demokrasi, 9 Desember 2015 akan menurun. Menurutnya, hal itu lantaran rentang waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal sangat berdekatan, sehingga menimbulkan kejenuhan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. “Idealnya jarak antara pemilu lokal (pilkada serentak) dengan

pemilu nasional (pileg dan pilpres) rentan waktunya dua tahun, sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi meningkat,” kata Heroik, Jumat (4/12). Dia mengatakan, kesimpulan itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan lembaganya. Selain itu, katanya, faktor lain yang memengaruhi partisipasi pemilih menurun, menyangkut sosialisasi. Dia menilai, regulasi terkait sosialisasi pasangan calon diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang

baik. Namun, di sisi lain, ujarnya, akibat aturan itu, masyarakat pemilih terkesan tidak dilibatkan dalam sosialisasi. Ia menambahkan, faktor lain adalah perlakuan berbeda terhadap pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih tetap (DPT) dengan yang tidak terdaftar dan hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk dapat memilih di TPS. “Ada sebagian petugas TPS membolehkan pemilih menunjukkan KTP dan sebagian tidak membolehkan,” ujar Heroik.

Komisioner KPU, Sigit Pamungkas

KPU Akui Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Menurun KPU menemukan kecenderungan

22 24

penurunan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2015. Penurunan tersebut terjadi secara nasional. “Dari print data Formulir C1 memang kecenderungan ada penurunan angka partisipasi secara nasional,” kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Kamis (10/12) di Gedung KPU, Jakarta. Dia mengatakan, berdasarkan data unggahan Formulir C1 dari KPU kabupaten/kota, terdapat penurunan tingkat partisipasi hingga lebih dari

BULETIN BAWASLU | EDISI 12, DESEMBER 2015 Desember 2015

20 persen di lima daerah. Ia berdalih, penurunan angka partisipasi pemilih di lima daerah yang dimaksud disebabkan isu korupsi yang menjerat kepala daerah dan pasangan calon kepala daerah yang bertanding. Beberapa daerah yang mengalami penurunan angka partisipasi akibat adanya kasus korupsi tersebut antara lain Musirawas dan Pangandaran. “ Tetapi ini kami belum menyimpulkan apakah variabel itu yang menyebabkan angka partisipasi turun,” katanya.

Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie

Pilkada Kurang Semarak Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak, 9 Desember kurang menggembirakan. Salah satu penyebabnya adalah karena pilkada serentak ini yang kurang semarak jika dibandingkan pilkada sebelumnya. Untukl itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pilkada serentak. ‘’Karena pilkada sebelumnya kan semua calon dan partai bikin spanduk dimana-dimana dan bikin semrawut, tapi di situ semaraknya,’’ ujar Jimly, Minggu (13/12). Dia mengatakan, pemerintah dengan membuat, kampanye calon dibi-

ayai oleh negara melalui APBN dan APBD. Padahal kata Jimly, anggaran pemerintah kurang. Akibatnya, di banyak tempat alat peraga kampanye

(APK) pasangan calon juga dirasa kurang. ‘’Jadi perbedaannya adalah pilkada sebelumnya itu terlalu semarak, yang sekarang ini malah terlalu tidak semarak,’’ jelasnya. Penyebab ini juga menurutnya perlu untuk dikaji dan dievaluasi. Untuk itu, pemilu sebagai pesta demokrasi perlu untuk lebih disemarakkan lagi untuk bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Faktor lainnya, kata dia, ketidakpercayaan masyarakat yang disebabkan oleh tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan di hukum penjara. ‘’Ini juga menjadi salah faktor tidak percanya masyarakat,’’ ungkapnya.

Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz

Angka Partisipasi Pilkada di Bawah Target KPU Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyesali menurunnya angka rata-rata tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan pada pilkada 9 Desember lalu. Penurunan bahkan hingga ke level di bawah target yang dipasang KPU. Koordinator Nasional Masykurudin Hafidz mengatakan, partisipasi pemilih hanya mencapai sebanyak 69 persen. Sedangkan KPU menargetkan, Pilkada Serentak ini akan diikuti oleh setidaknya 77 persen pemilih. Dia mengungkapkan, 10 daerah dengan partisipasi pemilih rendah, yakni Kota Medan (27 persen), Kota Batam (50 persen), Kabupaten Serang (51 persen), Kabupaten Kota Waringin Timur (52 persen), dan Kabupaten Jember (52 persen). Berikutnya ada pula Kabupaten Tuban (52 persen), Kota Surabaya

(52 persen), Kabupaten Krimun (54 persen), Kabupaten Padang Pariaman (55 persen), serta Kabupaten Agam (55 persen), yang tercatat memiliki tingkat partisipasi pemilih rendah. Hafidz menilai, model kampanye yang dibiayai negara menjadi salah satu faktor menurunnya partisipasi masyarakat dalam acara sosialisasi calon kepala daerah. Menurut dia, model kampanye tersebut membuat pasangan calon yang bertanding tidak dapat berkreasi dalam meraih dukungan masyarakat. Faktor lain yang menurunkan animo masyarakat dalam Pilkada kali ini adalah dukungan dari partai politik yang minim kepada pasangan calon. Dukungan dari partai politik hanya sampai pada tahap memberikan rekomendasi dan tidak dilanjutkan dengan sosialisasi masif kepada masyarakat.

Hal tersebut membuat sistem partai politik untuk memperjuangkan calon kepala daerahnya sangat minim. “Jadi pasangan calon bekerja secara sendirian saja,” tandasnya. Deytri Aritonang

BULETIN BAWASLU | EDISI 12,DESEMBER DESEMBER2015 2015 EDISI12,

25

Ketua KASN, Prof Dr Sofian Effendi

Tegakkan Sistem Merit pada Birokrasi Indonesia Komisi Aparatur Sipil Negara disingkat KASN adalah lembaga negara non struktural yang dibentuk untuk menciptakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berkinerja baik, dan mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata dalam memberikan layanannya kepada masyarakat sekaligus pula mampu menjadi perekat atau pemersatu bangsa. KASN adalah lembaga baru yang mendapat delegasi kekuasaan dari Presiden RI untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Lembaga yang didirikan pada tanggal 30 September 2014 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini dipimpin oleh tujuh orang anggota komisioner dengan Prof Dr Sofian Effendi sebagai ketua. Sofian Effendi bukanlah nama

baru dalam bidang kepegawaian maupun bidang akademik. Sebelum menjabat sebagai Ketua KASN, pria kelahiran Bangka, 28 Februari 1945 ini sejak tahun 1998 sampai sekarang merupakan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mengawali karir sebagai asisten profesor Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada tahun 19691998, mendirikan sekaligus menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi tahun 1992-2002. Hingga jabatan Rektor Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002-2007 juga pernah diembannya. Selain sebagai akademisi, Sofian juga banyak berkarya di bidang kepegawaian dan pemerin- t a h a n di antaranya adalah sebagai Asisten Menteri Negara Riset dan Te k n o l o gi tahun 1995-1998, Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1998,

KORANSINDO.COM

26


Asisten Sekretaris Negara Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan tahun 1998-1999, dan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tahun 1999-2000. Lembaga yang dipimpinnya bersama keenam anggota komisioner lainnya memang masih baru, namun telah mampu menunjukkan kinerjanya dengan menata ulang sistem pengisian jabatan pada banyak instansi pemerintah lainnya. Mulai dari membatalkan pengisian jabatan hingga membatalkan pengangkatan sejumlah pejabat di daerah yang di luar kewajaran. Seperti dilansir pada laman kasn. go.id, Sofian berbicara mengenai keharusan penerapan sistem merit untuk mencapai kinerja ASN yang professional, mulai dari seleksi sampai penempatan, pemberhentian, dan penggajiannya. “UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN mengamanatkan agar ASN menjadi sebuah profesi. Untuk mencapai hal tersebut maka mulai dari seleksi sampai penempatan, pemberhentian dan penggajiannya harus menggunakan sistem merit,” ujarnya. Sistem itu mengharuskan orang yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi yang dipersyaratkan, dan memiliki kepemimpinan serta keteladanan. Berdasarkan sistem merit ini tidak boleh pengangkatan ASN dalam suatu jabatan hanya karena pertemanan, pertimbangan politik, atau pertimbangan-pertimbangan primordial lainnya.

https://ugm.ac.id

Sebagai profesi, pegawai ASN tata pengelolaannya berdasarkan kode etik, kode perilaku dan nilai-nilai dasar. Itu dulu sebenarnya ada dalam UU kepegawaian tapi pengawasannya lemah. Ada kode etik tapi pengawasannya tidak ada. Pelanggaran Nama Tempat, tanggal lahir

kode etik jarang dihukum. “Sekarang sudah ditetapkan nilainilai dasar yang harus dianut dan diterapkan pegawai ASN, kode etik, dan kode perilakunya, serta semua yang menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk itu

: Prof. Dr. Sofian Effendi : Bangka, 28 Februari 1945

Pendidikan - BA Hon. (Administrasi Publik), Universitas Gadjah Mada (1966) - MA (Administrasi Publik), Universitas Gadjah Mada (1968) - MPIA (Pembangunan Ekonomi dan Sosial), Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat (1975) - Ph.D (Persoalan Publik), Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat (1978) Karir 1969−1998: Asisten Profesor Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada 1978−1983: Sekretaris Eksekutif Pusat Studi Kependudukan,

perlu diawasi pelaksanaanya. Itulah salah satu tugas dari KASN untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan dari nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku,” pungkasnya. Alfa Yusri

Universitas Gadjah Mada 1981−1986: Direktur Program Pascasarjana Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada 1983−1994: Direktur Pusat Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada 1991−1994: Wakil Rektor bidang Kerjasama Internasional, Universitas Gadjah Mada 1992−2002: Pendiri dan Direktur Sekolah Pascasarjana Kebijakan Publik dan Administrasi, Universitas Gadjah Mada 1994−1995: Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Pembangunan, Universitas Gadjah Mada

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI12, BULETIN 12, DESEMBER 2015

27 27

Bawaslu Sumsel Usul Revisi UU Pilkada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan meminta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) dievaluasi. UU tersebut dianggap tidak mengakomodir ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang money politic atau politik uang. Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengungkapkan, UU Pilkada tidak secara tegas menempatkan praktik politik uang sebagai tindak pidana pemilu. Hal itu, menurutnya, justru menimbulkan kesan lemah bagi Bawaslu yang tidak dapat melakukan penindakan saat menemui kasus politik uang. “Kami jadi terkesan tidak bisa apaapa atau dibilang tidak ada giginya.

Pasal pidananya juga tidak ada. Kalau pakai Pasal 149 KUHP itu juga harus diproses dulu apakah memang ada unsur pidana umum atau tidak. Ini seharusnya menjadi perhatian Komisi II,” ujar Andika dalam Rapat Evaluasi Pengamanan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 bersama Komisi II DPR RI di Palembang, Senin (14/12/) Sementara penggunaan Pasal 149 KUHP ayat 1 dan 2 untuk menjerat kasus politik uang dianggap tidak efektif. Sebab, lanjut dia, penegakannya harus melalui proses panjang dan memiliki kemungkinan tidak dapat diproses bila tidak memenuhi unsur pidana. Padahal, tahapan pilkada berjalan dalam waktu terbatas. Andika mengatakan, hal ini diharapkan menjadi perhatian Komisi

II DPR RI untuk mengkaji kembali regulasi yang mengatur tentang pelanggaran Pilkada. Sementara itu Ketua Rombongan Komisi II DPR RI Wahidin Halim mengaku akan menampung segala masukan dari pihak Bawaslu dan KPU Sumsel atas hasil evaluasi Pilkada serentak di tujuh kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Khusus untuk aturan yang mengatur soal politik uang, Wahidin memastikan Komisi II akan mengkaji usulan tersebut “Memang money politic tidak ditegaskan dalam UU, ini akan jadi perhatian kita untuk didiskusikan lebih lanjut. Bisa jadi UU nya direvisi.” pungkas Wahidin. Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Kasus Coblos Ganda, Salah Satu Desa Minahasa Tenggara Coblos Ulang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Minggu (13/12). PSU digelar lantaran ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya hingga dua kali (coblos ganda).

Panwas Siaga Penuh Menjaga Keutuhan Hasil Pilkada Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kepulauan Bangka Belitung Zul Terry Apsupi mengimbau, agar Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dan jajaran dibawahnya, siaga penuh menjaga keutuhan hasil Pilkada empat kabupaten yang saat ini berada di tingkat PPK. Untuk kawan-kawan kabupaten dan juga jajaran serta KPU yang belum melakukan rekap di KPU, kami minta Panwascam menyusun jadwal proses keberadaan kotak suara. Karena kita takutkan, kita tidak boleh berharap hanya dari hansip dan kepolisian untuk menjaganya. Kawankawan Panwascam harus membuat jadwal ronda,” imbau Terry. Ia mengakui situasi usai Pilkada sekarang ini berbahaya dan rawan konflik. Sebab, indikasi penyelewengan hasil perolehan suara bisa saja terjadi. “Jika tingkat kesiagaan kita tu-

28

run, diindikasikan penyelewenangan hasil suara (terjadi). Jadi saya minta, kawan-kawan Panwas siaga penuh sampai penghitungan suara ditingkat KPU. Panwas kabupaten nantinya siaga ketat terhadap kotak-kotak itu. Dan mohon susun jadwalnya sebelum dilakukan penghitungan suara di tingkat KPU. Karena kita mau, hasil perhitungan dibawah sama dengan tingkat KPU empat kabupaten,” harapnya. Menurut Zul Terry, terjadinya kesimpangsiuran berita perolehan suara sementara antara kandidat, dan lembaga survey pun berpeluang benturan konflik. Karena itu Bawaslu Babel meminta agar lembaga-lembaga yang tidak berkompeten di dalam pemberitaan seperti itu, diharapkan tenang dan menjaga suasana kondusif. “Kami minta cooling Down. Mari sama-sama menjaga persepsi ma-


syarakat, kita takut terjadinya benturan. Mari kita serahkan hasilnya semua di KPU,” ujar Terry. Ia menegaskan, selama proses tahapan Pilkada yang berjalan hingga 10-11 bulan, seluruh pihak dapat bersabar dan saling menjaga situasi kondusif. Demikian juga dalam menunggu hasil penetapan perolehan suara. “Kenapa kita tidak bisa bersabar sedikit saja. Padahal 10-11 bulan ini kita bisa bersabar. Kenapa beberapa hari saja tidak bisa bersabar menunggu hasil Pilkada di empat kabupaten? Kami Bawaslu Bangka Belitung, meminta agar timses dan simpatisan para calon, kita utamakan kearifan lokal. Jangan mudah tergesek oleh pihakpihak tertentu yang belum tentu kebenarannya,” tandas dia. Humas Bawaslu Bangka Belitung

http://bawaslusulut.com

Suasana di salah satu TPS di salah satu desa di Minahasa Tenggara yang melaksanakan coblos ulang.

P

SU dilakukan berdasarkan rekomendsi Panwas Mitra. Komisioner Panwas Mitra Hanny Kalangi, selaku Kepala Divisi hukum dan Penanganan Pelanggaran mengatakan, PSU di Desa Tumbak Madani rekomendasi diterbitkan, akibat adanya sepasang suami-istri asal Desa Basaan, Kecamatan Belang yang melakukan coblos ulang di Desa Tumbak Madani. ”Suami istri yang terdaftar di DPT Desa Basaan memilih di Desa Basaan, kemudian mereka melakukan coblos kembali di Desa Tumbak Madani bermodalkan kartu keluarga,” terang

Kalangi. Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan penyeledikan terkait motif pelaku. Menurut Kalangi, jika terbukti bersalah, keduanya akan diberi sanksi pidana pemilu. “Motif pelanggaran ini masih kita pelajari dan akan ditindaklanjuti. apabila bertentangan dengan aturan maka bisa saja dipidanakan,” kata Kalangi. Sementara, Ketua KPU Mitra Ascke Benu membenarkan soal pemilihan ulang tersebut. Sebab kata dia, sesuai aturan apabila terjadi pemilihan ganda melebihi dari satu orang, maka akan dilakukan pemilihan

ulang. “Kami langsung mengambil tindakan dan hasil keputusan dan pleno terlampir dalam surat no 48/ BA/XII-2015, tentang pelaksanaan pemilihan ulang khusus di satu TPS tersebut,” katanya. Ia mengatakan, PSU dilakukan berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Mitra. Untuk diketahui, pilkada di Mitra diselenggarakan untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Humas Bawaslu Sulawesi Utara


29

Feature

KPU Surabaya Tetapkan Paslon dengan Jumlah Suara Terbanyak Setelah memenuhi berbagai tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Surabaya tahun 2015, akhirnya KPU Kota Surabaya menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 di Aula Kantor KPU Surabaya guna menentukan siapa yang akan memimpin Surabaya lima tahun ke depan, Rabu (16/12). Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2015 berjalan dengan tertib di Aula Kantor KPU Surabaya, Rabu (16/12).

Dua pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada ini ditentukan dari seberapa banyak total suara masyarakat yang diperoleh dari 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Dari hasil rekapitulasi tersebut, pasangan nomor urut 1 Rasiyo-Lucy Kurniasari memeroleh suara sebanyak 141.324 dan pasangan nomor urut 2 Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana memeroleh suara 893.087 dengan total jumlah suara sah 1.034.411 suara. Hal ini dipastikan oleh Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin yang sudah memutuskan proses rekapitulasi di 31 kecamatan dinyatakan selesai. “Dengan ini saya sahkan hasil rekapitulasi sebagai sebuah hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Surabaya,” katanya sambil mengetok palu. Dari pantauan tim supervisi Bawaslu RI, tidak ada yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi ini, termasuk para saksi dari masingmasing pasangan calon. Hanya saja di awal rapat, saksi dari pasangan calon

30

nomor 1 Achmad Zainul Arifin sempat meminta penjelasan dari forum terkait adanya temuan mengenai dana kampanye pasangan calon nomor 2. “Kami ingin tahu tindak lanjut dari adanya pelanggaran dana kampanye ini. yang kami tahu berdasarkan Peraturan KPU, jika dana kampanye diperoleh dari sumber dana yang tidak jelas maka pencalonannya bisa dibatalkan,” jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwaslih Kota Surabaya Wahyu Hariadi mengatakan rapat pleno harus tetap dilanjutkan. Mengenai adanya gugatan ini bisa dibicarakan di luar rapat pleno. “Kita lanjutkan penghitungan terlebih dahulu karena jadwalnya saat ini adalah rekapitulasi suara,” ujar Wahyu di sela rapat. Wahyu juga memastikan sejauh ini tidak ada hal yang menghambat jalannya Pilkada di Kota Surabaya. “Mudah-mudahan tetap kondusif hingga pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ke depan,” pungkasnya.


Sementara di Kabupaten Sidoarjo, rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati setempat sempat terjadi penghitungan kembali di tingkat kecamatan tepatnya di Kecamatan Candi. Hal ini disebabkan adanya perselisihan jumlah suara yang dilaporkan oleh saksi dari pasangan calon nomor 1. Dari penghitungan tersebut akhirnya diketahui ada kesalahan penulisan pada jumlah suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor 4. “Kami akui memang kesalahan pada kami namun bisa kami pertanggungjawabkan,” ujar PPK Kecamatan Candi. Beberapa catatan lainnya juga disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor 1. Namun akhirnya forum menyepakati hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan pasangan calon nomor 3 Saiful Ilah-Nur Ahmad Syaifuddin memeroleh suara terbanyak yakni sebanyak 424.611 dari total suara sah sebanyak 720.064 suara. Pratiwi

Bawaslu Ajak Mahasiswa Kawal Pilkada

Posisi perguruan tinggi yang strategis dalam proses demokrasi di Indonesia dinilai Bawaslu perlu diikutsertakan dalam perjalanan pengawasan Pemilu di Indonesia. Melalui program pengawasan partisipatif, Bawaslu menggelar sosialisasi di Kampus Universitas Indonesia (UI) yang bekerja sama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI, Minggu (6/12).

Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang tingkat kepercayaan publik masih tinggi sehingga partisipasinya sangat diharapkan dalam mengawal Pilkada serentak tahun 2015. “Institusi yang tingkat kepercayaan publik masih tinggi adalah perguruan tinggi. Kita sangat berharap jajaran perguruan tinggi, mulai dari dosen hingga mahasiswanya bisa turut mengawal jalannya Pilkada,” ujar Muhammad. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengingatkan para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas. Nelson

Ketua Bawaslu RI, Muhammad

menjelaskan ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas yang salah satunya adalah pemilih yang cerdas. Nelson mengingatkan para pemilih pemula untuk belajar menjadi pemimpin yang cerdas. “Jadilah pemilih yang cerdas yang bisa memilih pemimpin yang menjadi harapan di masa depan. Jangan terpengaruh oleh apapun. Tolak hal yang bisa menciderai demokrasi kita,” ujar Nelson. Sementara Presiden Direktur CEPP UI Chusnul Mar’iyah mengatakan, CEPP UI terus

berupaya memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik. “Kita berharap Pilkada 2015 bisa berjalan dengan sukses tanpa adanya money politic. Kita harus kawal supaya tidak terjadi money politic,” kata Chusnul. Dalam acara yang digelar di Aula Terapung Kampus UI tersebut, turut hadir Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, beberapa tokoh agama dan tokoh bangsa. Para tokoh agama dan tokoh bangsa ini melakukan deklarasi untuk turut bersama mengawal Pilkada yang jujur, adil, dan damai. Para mahasiswa yang menjadi peserta pun turut menyampaikan deklarasi para mahasiswa untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Pilkada serentak tahun 2015. Deklarasi ini dibuktikan dengan penandatanganan bersama. Para mahasiswa yang berasal dari kampus UI dan kampus lainnya seputar Jakarta dan Jawa Barat ini juga melaksanakan diskusi kelompok serta simulasi pelaksanaan dan pengawasan Pilkada. Pratiwi EP

HUMAS


31

Aspirasi

Aspirasi Unjuk Rasa dalam Pilkada

Pasca Pungut Hitung, Berbagai Kelompok Masyarakat Tuntut PSU

Arus Ketidakpercayaan Terhadap Penyelenggara di Bawah

Pasca pungut hitung Pilkada pada 9 Desember 2015, banyak kelompok masyarakat yang mendatangi Gedung Bawaslu RI dalam rangka menyampaikan aspirasi yang pada intinya menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

HUMAS

Di tengah proses rekapitulasi suara di seluruh daerah yang menggelar Pilkada pada 9 Desember 2015 lalu, Bawaslu terus didatangi massa yang menyampaikan aspirasinya terkait pelaksanaan Pilkada. Bahkan dalam satu hari, Bawaslu menerima dua kumpulan massa pendemo sekaligus. Seperti yang terjadi pada Kamis (17/12). Bawaslu menerima aspirasi dari Kaukus Muda Peduli Kawasan Timur Indonesia yang menyampaikan banyak tuntutan ke Bawaslu. Dijelaskan Faizal Islamy, koordiantor massa, pihaknya meminta Bawaslu agar dapat merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat dan membatalkan hasil pungut hitung yang tahapannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. “Kami juga meminta Bawaslu agar memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian kepada jajaran KPU Raja Ampat dan Panwaslih Raja

32

Ampat atas skenario berjamaah yang mengakibatkan keberpihakan pada kandidat tertentu,” ujar Faizal. Selain itu, massa yang diterima oleh Kepala Bagian Humas Hengky Pramono, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, serta Kepala Sub Bagian Potensi Pelanggaran Wilayah II Edi Supriyanto, juga meminta agar Bawaslu membentuk tim gabungan bersama KPU dan DKPP terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh KPU Raja Ampat dan Panwaslih Raja Ampat yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif. Selang beberapa menit, Bawaslu juga menerima perwakilan massa yang berjumlah 11 orang dari Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat yang dikoordinir oleh Abdul Rahman selaku tim kuasa hukum salah satu pasangan calon. Tidak jauh berbeda dengan tuntutan sebelumnya, pendemo ini juga pada intinya juga berharap dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang. Beberapa


poin pelanggaran yang ditemukan oleh pihaknya. “Banyak pelanggaran yang kami temukan. Bahkan semua ini terindikasi dilakukan oleh para penyelenggara. Kami minta untuk ditindaklanjuti,” ujar Abdul Rahman. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah yang juga selaku Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga sempat menerima demonstran dari Mamuju Utara ini. Nasrullah memastikan Bawaslu tidak akan mengabaikan setiap laporan yang masuk. “Semua akan kami pelajari dan kami usahakan ditindaklanjuti jika memang ada kaitannya dengan pelanggaran secara administratif maupun pidana Pemilu,” tegas Nasrullah. Bawaslu terus didatangi para pendemo yang menyampaikan aspirasi. Bahkan beberapa waktu lalu massa yang mendatangi kantor Bawaslu RI mencapai 500 massa. Pratiwi EP

Menjelang puncak tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2015, Kantor Bawaslu RI yang berada di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta, kebanjiran laporan dan aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat. Kebanyakan tuntutan tersebut mengarah karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada di tingkat bawah.

Bawaslu dan KPU memang bukan pelaksana teknis Pilkada, fungsinya hanya merupakan pembina dan pembuat regulasi yang dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi serta KPU dan Panwas Kabupaten/Kota. Pada fungsi tersebut, Bawaslu secara khusus melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh jajarannya. Unjuk rasa dan laporan terhadap penyelenggara Pilkada di tingkat bawah langsung ke Bawaslu di tingkat pusat pada dasarnya adalah sikap ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara di tingkat bawah. Padahal secara struktur, rentang jarak antara Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota sangat jauh. Walaupun, Bawaslu selalu mendapat informasi terbaru terkait permasalahan yang terjadi di kabupaten/kota,

namun Bawaslu tidak dapat begitu saja memutuskan atau menyelesaikan masalah tersebut. Seperti contoh, ada sengketa pencalonan pilkada yang terjadi di kabupaten/kota, maka keputusan yang dibuat oleh Panwaslih Kabupaten/ Kota tersebut tidak dapat diintervensi bahkan dianulir oleh Bawaslu. Bawaslu hanya dapat melaksanakan pembinaan dan supervisi terhadap keputusan tersebut. Jika terdapat adanya keanehan atau pelanggaran maka, Bawaslu Provinsi yang mengambil tanggung jawab tersebut. Hal itu terjadi pada saat unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa puluh orang yang tergabung dalam pendukung bakal pasangan calon Pilkada Kabupaten Manggarai Barat yang tidak diloloskan oleh KPU setempat, Wilfridus Fidelis Pranda-Haji Benyamin Paju. Mereka mendatangi gedung Bawaslu Oktober silam, menuntut Bawaslu segera menindak Panwaslih Kabupaten Manggarai Barat yang dianggap tidak konsisten dalam keputusan sengketa pilkada. “Pecat KPU dan Panwaslih Kabupaten Manggarai Barat,” teriak salah seorang orator dalam aksinya. Arus ketidakpercayaan kepada penyelenggara pilkada di tingkat bawah memang sering terjadi. Terlepas dari faktor politik apapun di balik itu, Bawaslu sudah bisa memprediksi bahwa Panwaslih Kabupaten/Kota akan banyak mendapat sorotan terutama ketidakpercayaan masyarakat. Hal tersebut disebabkan Panwaslih

bersifat ad hoc dengan kewenangan yang cukup besar. Ini jadi perjudian besar Bawaslu dibandingkan dengan KPU Kabupaten/Kota yang sudah bersifat tetap. Integritas Panwaslih akan lebih diragukan daripada saudara kembarnya KPU Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, Bawaslu selalu menekankan pentingnya agar jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota menjaga integritasnya dalam Pilkada. Bawaslu bahkan memperingatkan jajarannya agar tidak melakukan tindakantindakan yang dapat menujukkan keberpihakan. Bawaslu juga menegaskan akan menindak segala bentuk tindakan yang mencoreng nama Pengawas Pemilu di Indonesia. Selain itu, Panwaslih Kabupaten/ Kota terbentuk dengan waktu yang cukup minim, bahkan ada yang terbentuk di saat tahapan sudah berjalan. Akibatnya, Panwaslih yang baru terbentuk tersebut dipaksa untuk langsung berlari tanpa harus belajar berjalan. Bawaslu Provinsi mempunyai waktu yang sedikit untuk memberikan bimbingan teknis serta atau pendidikan dan pelatihan terhadap jajarannya tersebut. Ke depan perbaikan terhadap regulasi harus dilakukan. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi harus diberikan waktu dan dukungan yang memadai untuk mempersiapkan jajarannya di tingkat bawah. Bukan tidak mungkin, Panwas tingkat kabupaten/kota dipermanenkan agar diisi oleh orangorang yang berintegritas sehingga ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap jajaran Pengawas Pemilu. Falcao Silaban


33

Suara dari THAMRIN 14

Suara dari THAMRIN 14 Staf CPNS Sub Bagian TU Pimpinan, Yulianingsih

Refleksi Akhir Tahun Bawaslu

Berharap Keberadaan Bawaslu Lebih Dirasakan Masyarakat

Tujuh tahun sudah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawal pemilu dan demokrasi di Indonesia. Keberadaan Bawaslu patutlah menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena lembaga pengawas Pemilu hanya ada di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Pejabat struktural dan staf di lingkungan Bawaslu mengungkapkan harapan-harapannya terhadap Bawaslu.

Kasubbag Potensi Pelanggaran Wilayah II, Edi Supriyanto

Tingkatkan Disiplin

Perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun dinilai Edi Supriyanto, Kasubbag Potensi Pelanggaran Wilayah II Sekretariat Jenderal Bawaslu RI kian menunjukkan eksistensinya. Keberadaan Bawaslu, menurut Edi, patut menjadi kebanggaan bagi Indonesia karena lembaga pengawas Pemilu hanya ada di Indonesia dari sekian ratus negara seluruh dunia. Edi yang berlatar belakang polisi dan mulai ditugaskan di Bawaslu sejak tahun 2012 tersebut mengatakan, posisi Bawaslu sangat strategis mengingat tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi Pemilu benar-benar dibutuhkan. “Sampai kapan pun, Bawaslu ini tetap dibutuhkan selagi masih ada Pemilu di Indonesia. Semua fungsi Bawaslu harus dioptimalkan dan menjadi kepercayaan masyarakat,” kata Edi. Hanya saja Edi merasa j a j a r a n

pengawas perlu meningkatkan kedisiplinan guna memperkuat kinerja Bawaslu dalam mengawal Pemilu. “Supaya lembaga ini lebih kokoh dan tak mampu digoyahkan, sikap-sikap kedisiplinan perlu ditingkatkan. Semakin disiplin maka semakin kuat integritas lembaga yang kita bangun,” ujar Edi. Karena Bawaslu, sambung Edi, tugasnya adalah mengawasi. Menurutnya, sudah sepatutnyalah pengawas mampu menjadi contoh bagi obyek yang diawasinya. Hal tersebut ditujukan agar adanya sinergitas antara pengawas dengan obyek yang diawasi. “Bagaimana orang mau nurut dengan kita kalau diri kita saja tidak mampu memberikan contoh yang baik, terutama dalam hal menaati regulasi. Maka sejak sekarang kita harus bertekad untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tugas,” tegasnya. Ke depan, ia juga berharap keberadaan Bawaslu ini bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi perjalanan Pemilu di Indonesia. “Yang juga dibutuhkan Bawaslu saat ini adalah peningkatan kompetensi dan jaringan agar pengawasan lebih maksimal,” pungkasnya. Pratiwi

34


Baru dan menakjubkan. Dua kata tersebut menjadi pilihan Yuli untuk menggambarkan tahun 2015. Baru karena tahun ini Yuli baru bergabung dengan Bawaslu. Menakjubkan lantaran banyak hal-hal menarik yang ditemui dan dialaminya dengan status baru sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Tahun 2015 buat gue sesuatu hal yang baru dan menakjubkan. Kemudian juga melelahkan secara fisik dan batin, secara fisik dan psikis,” ujarnya. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengakui tahun pertama bekerja di Bawaslu cukup melelahkan. Yuli yang berdomisili di Depok harus tiba di Thamrin 14 tepat waktu. Namun ketika jam pulang kantor tiba, tidak serta-merta ia bisa langsung pulang ke rumah. Mengurusi persuratan dan administrasi di TU Pimpinan menuntut Yuli harus bekerja mengikuti jadwal kerja pim-

pinan yang biasanya baru berakhir menjelang tengah malam. “Jam kerja yang cukup panjang sampai tengah malam cukup melelahkan secara fisik,” ungkapnya. Secara psikis Yuli juga merasakan terjadi dinamika cukup tinggi. Bagaimana tidak, lingkungan kerja baru membuatnya bertemu dengan banyak orang baru dengan bermacammacam latar belakang dan karakter. “Bertemu dan harus beradaptasi dengan banyak orang juga,” kata dia.

Terlepas dari hal-hal baru yang dianggapnya menakjubkan tersebut, Yuli merasa apa yang dilakukannya untuk Bawaslu terbayarkan dengan baik. Bawaslu menurutnya sukses mengawal pilkada serentak tahun 2015 tanpa ada gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas nasional. Tentu saja keberhasilan itu merupakan kerja kolektif dari semua unsur di Bawaslu. Menyambut tahun 2016, Yuli menaruh harapan besar terhadap Bawaslu. Secara kelembagaan dia berharap kesuksesan Pilkada Serentak Tahun 2015 terus berlanjut pada pilkada serentak selanjutnya. Selain itu, dia berharap keberadaan Bawaslu lebih dirasakan masyarakat. “Semoga fungsi lembaga ini semakin dirasakan masyarakat keberadaannya. Uang rakyat yang sudah diamanahkan Negara kepada Bawaslu akan lebih drasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Yuli. Ira Sasmita

Staf CPNS Bagian Temuan Laporan Pelanggaran, Nuku Nugraha Salam

Mendamba Penguatan Kewenangan Bawaslu

Tahun 2015 bagi Nuku merupakan tahun yang sibuk namun menarik. Sebagai staf CPNS Bawaslu RI, dia bersentuhan langsung dengan urusan kepemiluan yang dinilainya sangat menantang dan dinamis. “Tahun yang sangat menarik di mana saya bertemu dengan hal-hal baru dan bersentuhan dengan hal yang tidak saya duga sebelumnya. Mengenal kepemiluan secara nasional yang sangat menantang dan dinamis,” cerita Nuku. Tugas, pokok, dan fungsi pekerjaan yang dilakoni Nuku berhubungan langsung dengan temuan, lapo-

ran dan dugaan pelanggaran sepanjang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Karena itu, Nuku terlibat dan merasakan langsung bagaimana Bawaslu bekerja keras dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pelaksanaan pilkada “Bawaslu secara lembaga saya lihat sudah bekerja sangat keras. Bawaslu benar-benar berusaha menegakkan tupoksi dengan sangat luar biasa, terlihat dari kerja staf di semua bagian bahkan termasuk security,” ujar alumni FISIP Universitas Gadjah Mada ini. Keterlibatan langsung dalam pena-nganan

pelanggaran Pilkada Serentak 2015 ini, membuat Nuku merasa kewenangan Bawaslu perlu diperkuat. Menurutnya, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi. Lebih dari itu, dia berharap Bawaslu memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pidana. UU Pilkada seperti halnya UU Pemilu masih mengatur penanganan pelanggaran pidana menjadi kewenangan kepolisian. “Bawaslu saya harap tetap menjaga integritas, independensi dan terutama kewenangannya ditambah lagi. Apalagi kita lihat kasus money politics tidak bisa ditangani karena masalah UU dan keterbatasan kewenangan Bawaslu,” ungkapnya. Ira Sasmita


35

Inspirasi

Anekdot

Hutang Budi Seorang Dokter Pada bulan awal Januari 1987 silam, usai pesta perayaan malam pergantian tahun, ada seorang bocah lelaki miskin yang hidup dari menjual barang asongan dari pintu ke pintu, menemukan bahwa di kantongnya hanya tersisa beberapa Rupiah uangnya, dan kala itu dia sangat lapar sekali. Bocah kecil tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi anak itu kehilangan keberanian saat seorang wanita muda cantik membuka pintu rumah. Bocah kecil itu tidak jadi meminta makanan, ia hanya berani meminta segelas air. Dan wanita muda tersebut melihat dengan menyelidik, dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pastilah lapar, oleh karena itu ia membawakan segelas besar susu segar dari dalam lemari es nya. Bocah itu tertegun heran dan meminumnya dengan lambat, seraya ditatap dengan penuh iba hati dari wanita tersebut, dan tak lama kemudian bocah kecil itu bertanya dengan polos, ”Berapa saya harus membayar untuk segelas besar susu ini..???” dan Wanita itu menjawab dengan penuh senyuman, seraya berkata : “Kamu tidak perlu membayar apapun dik”. ”sejak kami kecil, Ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk segala bentuk kebaikan” kata wanita itu dengan suara yang bijak dan terdengar ikhlas. Seraya menitikkan airmata bocah lelaki itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata: ”Dari dalam hatiku yang paling dalam, aku berterima kasih banyak pada Anda… Semoga Allah SWT membalas ketulusan dan kebaikan Anda…” Singkat cerita, 22 tahun kemudian, wanita muda tersebut, menjadi tua dan mengalami sakit yang sangat serius dan kritis. Para dokter diseluruh kota-kota besar di Jawa Barat sudah tidak ada yang sanggup menangani penyakitnya. Mereka akhirnya mengirimnya ke kota Jakarta, di mana terdapat dokter spesialis yang sangat ahli, disebuah Rumah Sakit terkenal mampu menangani penyakit langka tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam. Pada saat Dokter Spesialis itu mendengar nama & kota asal si wanita tersebut dari susternya, terbersit seberkas pancaran aneh pada mata dokter tersebut. Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui hall rumah sakit paling Bonafid di Jakarta itu, dan segera menuju kamar si pasien wanita tersebut dirawat. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dokter muda BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 12, 12, DESEMBER DESEMBER 2015 2015 BULETIN 36 34 36

tersebut menemui si wanita itu. Ia langsung mengenali wanita itu pada sekali pandangan pertama. Ia kemudian kembali ke ruang konsultasi team dokter dan memutuskan untuk melakukan upaya yang paling terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. dan sejak hari itu, Ia selalu memberikan perhatian yang sangat spesial dan khusus pada kasus penyakit pasien wanita tua yang satu itu. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya diperoleh kemenangan.. . . Wanita itu sembuh..!! dan Dr. Spesialis ini meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk persetujuan dan rekapitulasi pengobatannya. ..tak lama berselang kemudian Dokter melihat tagihannya, dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan, dan kemudian mengirimkannya ke kamar pasien melalui salah satu susternya. Sejenak Wanita tua itu takut untuk membuka tagihan tersebut, dibenaknya ia sangat yakin bahwa ia tak akan mampu membayar tagihan tersebut walaupun harus dicicil seumur hidupnya… Akhirnya dengan membaca Basmallah Ia memberanikan diri untuk membuka dan membaca tagihan tersebut, dan ia sangat terkejut ternyata sudah dibayar lunas semua tagihannya selama 2 bulan perawatan dirinya, dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada pojok atas lembar tagihan tersebut. Ia membaca tulisan tebal yg dicap stempel Rumah Sakit dan berbunyi…. “Telah dibayar lunas 22 tahun yang lalu dengan segelas besar susu…” tertanda…(Nama Dokter Spesialis yang merawatnya) kontan saja bersimbah Air mata kebahagiaan membanjiri matanya. Ia berdoa lirih seraya mengucapkan : ”Subhannallah…., terima kasih ya Allah, bahwa cinta dan kasih Sayang MU telah menyirami seluruh bumi ini melalui hati dan tangan-tangan hambaMu yang kau kehendaki….” Hikmah dibalik peristiwa ini adalah: “Setiap kebaikan yang dilakukan dengan penuh ke Ikhlasan hati seorang hamba kepada hamba Allah lainnya, kelak pasti akan dibayar Allah dengan jalan yg tiada disangka-sangka…” Begitupun sebaliknya…Karena Dia lah yang Maha menggenggam dibalik setiap kejadian didunia ini…. Sumber: Dari berbagai sumber

Cerimor

(Cerita Humor) Pesan GoJek

Pesan GoJek dari Sudirman. Selesai order, Pak GoJek telpon buat konfirmasi. “Hallo ibu di sebelah mana?” “Di dekat jembatan penyebrangan ya Pak” “Oke, saya meluncur. Nomor motor 22xx, Pa Rio ya” “Oke Pak” Tidak sampai 5 menit, pak GoJek datang. “Ibu yang mau ke Tebet, ya?” “Iya. Ini Pak Rio ya” “Bukan. Saya Suparta.” “Lho, tadi yang telpon saya katanya Pak Rio. Tapi, nomor motornya sih bener 22xx..” “Iya benar. Saya yang telpon Ibu. Ini memang motornya Pa Rio.” Dalam hati…oooh motornya minjem… Ngapain juga pake diceritain… tapi ragu-ragu jadi nanya lagi. “Tadi yang telpon saya Pak Rio atau Bapak?” “Saya yang nelpon Bu, motornya kan ini, Pa Rio” (Sambil nunjuk merek motornya: Vario) Oh, maksudnya motornya Vario “Bapak asli mana?” “Garut” Gustiii… (Sunda tea)

Anak SD Mau ke Surga

Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas di SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga.

Usai memberikan penjelasan mengenai surga, sang guru lantas memberikan pertanyaan kepada seluruh muridnya. Berikut percakapannya:

lanjut Udin penasaran.

“Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?” tanya Udin.

Kaya Yang Baik Hati

“Saya pak, saya,” teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. “Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya,” tanya Udin lagi. “Sayaa,” teriak para murid berlombalomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. “Yang mau masuk surga ayo berdiri.” Mendengar itu, seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, “Cok, kamu mau masuk surga enggak?” “Mau dong pak!” jawab Ucok. “Terus kenapa kamu enggak berdiri?”

“Lha, memangnya mau berangkat sekarang pak?”

Pada suatu hari seorang yang kaya raya mengendarai mobilnya di suatu pedesaan. Ia menghentikan mobilnya ketika ia melihat ada seorang ibu sedang memakan rumput. Ia bertanya pada ibu itu mengapa ia memakan rumput. Ibu itu dengan sedih berkata, “Ya saya sangat miskin, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan.” “Kalau begitu ayo ikut aku ke rumahku.” “Tetapi saya mempunyai tujuh orang anak.” “Dimana mereka?” Ibu untuk menunjuk ke suatu tempat. Di situ ia melihat ada tujuh orang anak yang juga sedang memakan rumput. “Ayo ajak mereka sekalian.” Mereka pun masuk ke mobil orang kaya itu. Ibu itu yang merasa terharu akan kebaikan orang itu bertanya,“Pak, apa yang mendorong bapak begitu baik untuk mengajak kami semua?” Orang itu hanya menjawab, “Kebetulan rumput di rumah saya sudah panjang-panjang.” Sumber : berbagai sumber

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 12, 12, DESEMBER DESEMBER 2015 2015 BULETIN

37 35 37

Bawaslu Supervisi Pilkada Serentak 2015 Ketua Bawaslu RI, Muhammad beserta 4 (empat) Pimpinan Bawaslu yaitu, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas beserta Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro melakukan supervisi pengawasan dan penindakan pelanggaran di beberapa daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan mengantisipasi adanya pelanggaran pada hari H pemungutan suara khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bersama jajarannya didaerah Bawaslu RI berkoordinasi untuk mencegah adanya pelanggaran yang masif ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 9 Desember. TPS menjadi salah satu faktor adanya rawan pelanggaran ketika proses pungut hitung. Hal ini dinilai proses punggut hitung merupakan kegiatan yang melibatkan banyak unsur termasuk memastikan saksi dari pasangan calon ketika hadir pada hari H pemungutan suara.

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, dan Kapolri, Badrodin Haiti saat memantau pelaksanaan Pilkada Serentak

Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak bersama Pimpinan Bawaslu Sulut, Johnny Suak dan Tenaga Ahli Bawaslu Tantowi Jauhari melakukan pengawasan di TPS 01, Kota Manado.

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak memakaikan tanda penghormatan yang kepada pemilih paruh baya asal Kelurahan Wewelan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa pada saat melakukan supervisi pengawasan punggut hitung di Provinsi Sulawesi Utara.

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi Polres Tangerang Selatan untuk memastikan situasi pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian.

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas berfoto bersama dengan aparat kepolisian, TNI, tokoh masyarakat di TPS 5 Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Klaten, Selasa (8/12).

Ketua Bawaslu Muhammad beserta Kepala Sekretariat Bawaslu Kaltara Santiaji Pananrangi di dampingi anggota TNI memonitor lewat teropong untuk melihat daerah perbatasan di Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Utara.

Ketua Bawaslu Muhammad memberikan arahan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Lapangan dalam pengawasan logistik dan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah saat melakukan supervisi di Kabupaten Gowa.

38

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas mengamati kotak suara di salah satu TPS di Boyolali.



39

HUMAS

HUMAS

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak memfoto pakta integritas anti politik uang dan manipulasi suara Pilkada Provinsi Sulawesi oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada pengawasan super visi pungut hitung di Kota Tomohon.

P S EMI A W LI H A G A N

UM

BADAN

N

PE

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menerima para demonstran dari Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat yang menuntut adanya pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Mamuju Utara, Kamis (17/12).

UM

HUMAS

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Bawaslu Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2015, Minggu-Senin, 13-14 Desember 2015 di Surabaya.

IK IND

A S L U

I

R

W

N O

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

HUMAS

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah , Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri, Jenderal (Pol) Badrodin Haiti melakukan jumpa pers terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, 9 Desember 2015.

-

HUMAS

HUMAS

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak disambut oleh tari-tarian tradisional asal Sulawesi Utara pada saat melakukan pengawasan pungut hitung Pilkada di Kota Tondano, (9/12).

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak berfoto bersama dengan peserta Sosialisasi Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se Provinsi Sulawesi Utara, Desember 2015

40


BAWASLU. Bawaslu Pantau Langsung Pilkada Serentak di Beberapa Daerah BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI 12, DESEMBER 2015

Recommend Documents