BAWASLU. Mengantisipasi Kerawanan dan Konflik Pilkada BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI 11, NOVEMBER 2015

EDISI 11, NOVEMBER 2015

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Mengantisipasi Kerawanan dan Konflik Pilkada SOROTAN

Mengadang Bayang Turunnya Partisipasi Pemilih BRIEFING

Revolusi Mental dan Peningkatan Profesionalitas ASN

BULETIN BAWASLU | EDISI 11 NOVEMBER 2015

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Potensi rawan dan konflik merupakan isu yang bisa dipastikan selalu muncul pada setiap pemilihan. Kedekatan penyelenggara dan peserta pemilihan kepala daerah dengan pemilih justru membuat potensi semakin besar terjadi di daerah. Terlebih, ada 269 daerah yang akan menyelenggarakan perhelatan demokrasi pada 2015 ini. Menjelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota (Pilkada) Serentak 2015, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan perhatian terhadap potensi kerawanan dan konflik Pilkada serentak di 269 daerah, baru pertama kali digelar di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan kompleksitas yang unik. Tak jarang dari kompleksitas tersebut muncul letupanletupan yang mengarah pada gesekan di tengah masyarakat. Penelusuran dan pembacaan potensi kerawanan dan konflik dalam pilkada diharapkan dapat menekan konflik

DAFTAR ISI Dari Redaksi

2

Laporan Utama Mengantisipasi Kerawanan dan Konflik pada Pilkada Serentak 2015 3 Opini 6 Vonis Penjara untuk Pak Camat Sorotan Mengadang Bayang Turunnya 8 Partisipasi Pemilih Investigasi Jelang Pemungutan Suara, Lima Penyelenggara Pemilu 10 Diberhentikan Info Bawaslu Presiden Kumpulkan Seluruh 14 Stakeholders Pilkada Serentak Info Bawaslu-Briefing Revolusi Mental dan Peningkatan 16 Profesionalitas ASN Bawaslu Terkini ICW: Kewenangan Awasi Dana Poli18 tik Bisa Diserahkan ke Bawaslu


yang mungkin saja terjadi di BAWASLU setiap daerah. D i h a r a p k a n , Mengantisipasi Kerawanan dan Konflik Pilkada s e t i a p pemangku kepentingan (stakeholder) mengantisipasi dan mencegah meledaknya konflik di FOTO COVER: IRWAN daerah. Selain membahas soal netralitas ASN, Buletin Bawaslu kali ini juga akan membahas mengenai perkembangan terkini persiapan pelaksanaan pilkada serentak beserta dinamikanya. Mulai dari pengawasan dana kampanye pasangan calon kepala daerah, dugaandugaan pelanggaran dalam tahapan pilkada, dan topik lainnya terutama terkait perkembangan dan persiapan penyelenggaraan pilkada. Selamat membaca. EDISI 11, NOVEMBER 2015

BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

SOROTAN

Mengadang Bayang Turunnya Partisipasi Pemilih BRIEFING


www.bawaslu.go.id

Salam Awas

Divisi Update Potret Hasil Temuan Dana Kampanye Pilkada Bawaslu Tingkatkan Kualitas Keprotokolan Dugaan Keterlibatan ASN, Bawaslu panggil Calon Petahana dan Sekda Bontang Sudut Pandang Melahirkan Pilkada Berintegritas Profil Dian Ramdhani Ekspose Daerah Kelompok Difable dan Kelompok Perempuan Siap Awasi Pilkada Feature Pengawas Militan dari Ujung Timur Celebes Suara dari Thamrin 14 Mengamalkan Janji Korpri dalam Keseharian Inspirasi Kasih Sayang Pohon Apel Galeri

20

Mengantisipasi Kerawanan dan Konflik pada Pilkada Serentak 2015 Potensi rawan dan konflik merupakan dua isu yang bisa dipastikan selalu muncul pada setiap pemilihan. Tak hanya pada pemilu legislatif atau pemilu presiden, namun juga pada pemilihan kepala daerah (pilkada) bahkan pemilihan kepala desa atau lurah.

21 22 24 ILUSTRASI: MUHTAR

26 28 32 35 36 38

P

erhatian terhadap potensi kerawanan dan konflik lebih meningkat menyongsong diselenggarakannya Pilkada Serentak 2015. Pilkada serentak di 269 daerah, baru pertama kali digelar di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan kompleksitas yang unik. Tak jarang dari kompleksitas tersebut muncul letupan-letupan yang

mengarah pada gesekan di tengah masyarakat. Bawaslu RI sebagai lembaga yang menginduki Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi jalannya pilkada mencoba membaca potensi rawan dan potensi konflik tersebut. Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan dan konflik yang diperkirakan terjadi pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2015.

Pelibatan Intelijen Daerah Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) untuk mengidentifikasi adanya potensi kerawanan pasca pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2015. “Pada pileg dan pilpres serta pilkada lalu, banyak formulir C1 KWK (berita acara pemungutan dan penghitungan suara) yang kembar siam. Masing-masing pihak memegang form C1 berbeda jumlah


3

yang tercantum di dalamnya,” kata Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam Rapat Koordinasi Intelijen dalam Menyukseskan Pilkada Serentak 2015. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di persidangan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). “Rawannya penyalahgunaan formulir C1 disinyalir masih dapat terjadi pada pilkada serentak tahun ini,” kata Muhammad. Menurutnya, pola pelanggaran ini tidak akan banyak berubah sehingga untuk mengantisipasinya akan jauh lebih mudah. “Saya meminta agar intelijen dapat mengambil peran dalam proses identifikasinya. Selain itu, ada beberapa pihak yang ingin membuat situasi tidak kondusif dalam pilkada dengan menciptakan isu-isu bahwa akan ada gejolak dan konflik,” tuturnya. Oleh karena itu, kata dia, BIN dapat mengambil peran untuk mengidentifikasi siapa saja yang menyebar isu-isu tersebut. “Terlebih saya berharap kepada jajaran BIN dan intelijen di daerah, untuk mengantisipasi ini secara bersama. Karena jika ada gejolak atau konflik di daerah, maka ini juga menjadi gejolak secara nasional,” kata Muhammad. Hal senada disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik yang mengatakan intelijen diharapkan dapat mengawal adanya potensi pelanggaran saat perpindahan surat suara dan formulir C1 dari setiap tingkatan mulai dari TPS hingga ke tingkat kabupaten/kota. Pemetaan Daerah Rawan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, dari 269 daerah yang menggelar

4

aturannya, ambil tindakan tepat, jangan pernah ragu terhadap orang yang melanggar undang-undang,” ucapnya.

”

Saya berharap kepada jajaran BIN dan intelijen di daerah, untuk mengantisipasi ini secara bersama. Karena jika ada gejolak atau konflik di daerah, maka ini juga menjadi gejolak secara nasional

”

Muhammad KETUA BAWASLU RI

Pilkada Serentak 2015, 36 daerah dikategorikan aman. Sebanyak 193 daerah masuk kategori rawan 1 dan 40 daerah berkategori rawan 2. Data soal kerawanan pilkada itu disampaikan Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, Kamis (12/11). Luhut mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 sangat penting untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara demokratis. Karena itu, ia meminta Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan para stakeholders pelaksanaan pilkada, benar-benar mencermati aturan-aturan. “Pelajari dengan cermat


Mengidentifikasi TPS Rawan Sebagai upaya antisipasi atas segala kemungkinan konflik dan kerawanan pada pilkada serentak 2015, Bawaslu merilis jumlah tempat pemungutan suara (TPS) rawan pelanggaran pada 9 Desember 2015 nanti. Dari data yang ada, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS yang paling rawan terbanyak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, ada lima tolak ukur dalam menentukan TPS yang rawan, diantaranya TPS yang rawan logistik, TPS yang rawan terhadap daftar pemilih, TPS yang rawan politik uang, TPS yang rawan keterlibatan penyelenggara negara, dan TPS yang rawan ketaatan prosedur. Mantan penggiat pemilu itu menyebut, Provinsi Kalimantan Barat yang paling rawan dengan 3.192 TPS yang dianggap rawan dalam hal daftar pemilih, 2.497 TPS yang rawan dalam logistik, 3.990 TPS yang rawan politik uang, 2.619 TPS yang rawan keterlibatan penyelenggara negara, dan 2.578 TPS yang rawan ketaatan prosedur. Selain itu, sebanyak 2.181 TPS di Nusa Tenggara Timur rawan terhadap daftar pemilih dan 2.119 rawan logistik. Untuk TPS rawan politik uang, Jawa Timur berada di peringkat kedua dengan jumlah 1.113 TPS, sedangkan TPS yang rawan keterlibatan penyelenggara negara adalah Banten sebanyak 2.270 setelah Kalbar.

Sementara itu, untuk tingkat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, TPS paling rawan dalam kategori rawan akurasi data pemilih ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 494 TPS dan 440 TPS rawan ketersediaan logistik. Sedangkan TPS yang paling banyak rawan politik uang ada di provinsi Bengkulu sebanyak 1.102, dan 1.368 TPS paling rawan keterlibatan penyelenggara negara. Provinsi Sulawesi Utara, paling banyak TPS yang rawan dalam ketaatan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 551 TPS. “Peta kerawanan ini akan terus berkembang di kemudian hari. Ke depan bisa saja menurun atau naik. Kita sampaikan sekarang agar mudah diukur. Ini merupakan bentuk pencegahan berbasis TPS,” kata Daniel. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari pelaksanaan Pilkada. Pada tahapan ini, diduga akan banyak sekali pelanggaran yang timbul. “Potensi kerawanan ini juga untuk mengingatkan KPU soal profesionalitas kerja para penyelenggaranya, yang berpotensi untuk menjadi pelanggaran. Pemungutan dan penghitungan suara akan banyak pelanggaran pidananya,” tegasnya. Penyelenggara Berintegritas Jadi Kunci Pilkada Aman Banyaknya jumlah daerah penyelenggara pilkada yang rawan keamanannya, merupakan indikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Penyelenggara pemilu harus mampu mengembalikan

kepercayaan masyarakat dengan penyelenggaraan pilkada yang berintegritas. Di sisi lain, pihak keamanan harus memetakan daerah rawan dan mengantisipasi potensi konflik. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, kajian kerawanan pilkada yang dikemukakan Menkopolhukam harus dicermati. Menurutnya, semakin masyarakat kecewa dengan proses penyelenggaraan pilkada, kerawanan bakal terus meningkat. “Ketidaksenangan masyarakat terhadap proses pilkada inilah yang membuat daerah rawan kian meningkat,” ujar Rambe. Karena itu, kata Rambe, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara

”

Peta kerawanan ini akan terus berkembang di kemudian hari. Ke depan bisa saja menurun atau naik. Kita sampaikan sekarang agar mudah diukur.Ini merupakan bentuk pencegahan berbasis TPS

”

Daniel Zuchron

PIMPINAN BAWASLU RI

pemilihan harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan berintegritas. Itu merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Selain itu, aparat keamanan harus mulai turun dan mempelajari daerah-daerah yang dikategorikan tidak aman. Aparat keamanan harus mengantisipasi agar setiap potensi konflik bisa diredam. Seperti yang disebutkan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pilkada, Kamis (12/11) aparat keamanan jangan hanya menjadi pemadam kebakaran yang meredakan konflik setelah terjadi. Menjaga Optimisme Pilkada akan Berjalan Lancar dan Aman Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menyatakan, pemerintah harus membangun optimisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Potensi kerawanan pilkada memang riil. Namun, bukan berarti pilkada harus dijalani dengan suasana mencekam. Menurut Nasrullah, potensi kerawanan pilkada yang disebutkan Menkopolhukam seolah membuat penyelenggaraan pilkada menakutkan karena mengategorikan hampir semua daerah yang menyelenggarakan pilkada, tidak aman. Semua pihak harus bersama-sama memastikan pilkada yang aman. Titik rawan yang perlu diperhatikan, menurutnya, adalah setelah penghitungan suara hasil pilkada. Karena itu, ia menyarankan penyelenggara pilkada, pemerintah daerah, dan aparat keamanan mulai merangkul tokoh-tokoh masyarakat. “Tokoh masyarakat perlu didekati, pemerintah harus memunculkan optimisme,” ujarnya. Ira Sasmita, Falcao Silaban, VB


5

Opini

Opini

Vonis Penjara untuk Pak Camat

Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah Junaedi-Martono pada acara Pemberian akhirnya merasa lega. Dua perkara pidana bantuan PKH di depan sekitar 150 warga. yang disupervisi berakhir sampai di Dalam persidangan terungkap, Slamet peradilan pidana dengan keputusan, yang berbicara di depan peserta yang hadir, bersangkutan terbukti melakukan tindak selain tentang kemajuan yang dicapai oleh pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri petahana, mengajak dan menghimbau (PN) Sragen, menjatuhkan vonis pidana peserta untuk memilih Nomor 2, ia juga sebulan penjara kepada Camat Sambirejo mengancam peserta apabila nantinya tidak Suhariyanto karena terbukti melakukan mencoblos paslon Nomor 2 akan dicoret tindak pidana Pilkada. Suhariyanto juga dari daftar penerima PKH. PN Pemalang, diwajibkan membayar denda senilai Rp 1,5 akhirnya menjatuhkan sanksi Penjara dua juta dengan subsider satu bulan. bulan, dengan masa percobaan empat Majelis Hakim menilai, terdakwa bulan, dengan denda Rp 1 juta (atau Oleh: secara sah dan meyakinkan terbukti kurungan 1 bulan). TEGUH PURNOMO* bersalah karena membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Orang nomor Untuk Pembelajaran satu di Kecamatan Sambirejo itu dinilai mencederai iklim Dua pelanggaran tersebut adalah bagian dari puluhan demokrasi yang dibangun menjelang Pilkada. atau bahkan ratusan pelanggaran yang ada di 21 kabupaten/ Hakim dalam persidangan yang digelar, Selasa kota di Jawa Tengah yang melaksanakan Pilkada 9 (24/11/2015) menyatakan, perbuatan terdakwa yang Desember 2015 yang akan datang. Sebagian besar dari meminta sekretaris kecamatan dan sejumlah anggota staf pelanggaran tersebut, tidak dibawa dan diputus sampai untuk memasang stiker pasangan calon nomor urut dua tingkat pengadilan karena berbagai faktor. Pertama, pada paket sembako yang dibungkus di kantor kecamatan pelanggaran memang tidak termasuk kriteria pelanggaran tidak bisa dibenarkan. Perbuatan itu telah memberi pidana, namun masuk dalam pelanggaran kode etik keuntungan pasangan calon nomor urut dua. Pemasangan penyelenggaraan pemilihan. Data yang masuk ke Bawaslu stiker itu bertujuan mengenalkan pasangan calon nomor Jawa Tengah, ada enam kasus di antaranya penyelenggara urut dua kepada masyarakat supaya bisa dipilih dalam Pilkada yang tidak netral dan tersebar di Kabupaten Pilkada yang digelar 9 Desember mendatang. Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Purbalingga dan Majelis berpendapat, perbuatan terdakwa sama dengan Kabupaten Boyolali. memberi fasilitas kepada pasangan calon nomor urut dua Kedua, pelanggaran tersebut masuk dalam jenis dan menyatakan perbuatan terdakwa sudah memenuhi pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi Pasal 71 ayat (1) UU No. 8/2015 tentang Perubahan atas pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. UU No. 1/2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. Data yang masuk ke Bawaslu Jawa Tengah, ada sekitar 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 110 kasus yang tersebar hamper di 21 kabupaten/kota di Kota (Pilkada). Hakim menyampaikan, unsur pelanggaran Jawa Tengah. itu terletak pada pelaku yang berstatus sebagai pejabat Ketiga, pelanggaran yang masuk kriteria sengketa negara. Salah satu hal yang memberatkan adalah perbuatan pemilihan, baik itu sengketa yang timbul antar peserta terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat dan pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan merusak iklim demokrasi yang sedang dibangun. penyelenggara pemilihan. Satu-satunya sengketa Pada hari yang sama, Slamet Arif Al amin, terdakwa pemilihan yang ada dan sampai pada putusan sengketa pelanggaran Pilkada Pemalang disidang di PN Pemalang. ada di Kabupaten Pemalang, peserta Pilkada yang Slamet didakwa melanggar pasal 187 ayat 3, UU Pilkada. di diskwalifikasi oleh penyelenggara Pilkada (KPU Slamet dituduh menggunakan fasilitas negara berupa Kabupaten Pemalang), mengajukan sengketa melalui Balai Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul untuk Panwaskab Pemalang dan akhirnya dikabulkan dan mensosialisasikan dan mengkampanyekan pasangan calon menjadi peserta Pilkada di Kabupaten Pemalang.

6


Keempat, pelanggaran memang masuk kriteria pelanggaran pidana, namun setelah dikaji lebih lanjut oleh sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari pengawas Pemilu, kepolisian dan kejaksaan, ternyata unsur-unsurnya kurang terpenuhi, sehingga tidak dapat berlanjut sampai laporan kepolisian. Terkait dengan hal ini di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain keterlibatan kepala desa dan perangkat desa, ada di Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Grobogan. Keterlibatan pegawai negeri sipil ada 16 kasus di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Purbalinggga, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen. Penggunaan fasilitas pemerintah ada di Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kota

Pekalongan, Kota Semarang dan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kampanye di luar jadwal, ditemukan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Kendal. Dua pelanggaran pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah di atas adalah potret penegakan hukum Pilkada serentak yang bisa menjadi referensi bagi calon pelanggar maupun calon penindak. Vonis tersebut seharusnya menjadi yurisprudensi dari hakim-hakim lain dalam menangani perkara-perkara serupa. Pada sisi lain, vonis penjara bagi Camat Sambirejo itu juga menjadi terapi kejut jelang pemungutan bagi para aparatur sipil negara (ASN) agar coba-coba tidak menabrak pagar netralitas. Teguh Purnomo,SH,MHum,MKn adalah Komisioner Bawaslu Jawa Tengah. Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Political Quotes Certainly in the next 50 years we shall see a woman president, perhaps sooner than you think. A woman can and should be able to do any political job that a man can do. Richard M. Nixon Presiden Amerika Serikat ke-37 (1969 - 1974)

The human rights community has focused very narrowly on political and civil rights for many decades, and with reason, but now we have to ask how can we broaden the view. Paul Farmer Antropologi dan Ahli Fisika asal Amerika Serikat


7

Mengadang Bayang Turunnya Partisipasi Pemilih

pilkada di beberapa kabupaten/kota untuk memilih kampanyekan pilkada serentak secara masif di desa-desa. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng pada 9 Desember Pagelaran budaya setempat juga bisa menjadi alternatif. baru 71,2 persen. Artinya ada 29,8 persen dari responden Terakhir, saat pengiriman surat pemberitahuan memilih yang tidak tahu akan adanya pilkada serentak di Kalteng. (C6) oleh petugas ditingkat RT kepada warga dengan meSelain itu pada survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) nyambangi satu satu rumah warga, dapat dibarengi oleh menyatakan, pengetahuan masyarakat Kediri, Jawa Timur pemberitahuan atau sosialisasi, bisa berupa brosur-brosur terkait pelaksanaan pilkada angkanya mencapai 46,1 atau stiker atau sarana lain yang menarik dan simpatik tenpersen dari yang tidak tahu. tang pilkada serentak. Menilik kondisi tersebut, menurutnya, perlu ada langkah serius terkait upaya peningkatan partisipasi pemilih. Pengawasan Partisipatif Apalagi, jika berkaca pada sejarah partisipasi pemilih Terpisah, Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, dari pemilihan ke pemilihan pasca Reformasi tidaklah menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015, pengamenggembirakan. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi wasan menjadi tantangan yang sangat luas. Jika pengawas memilih 92,6 persen dan turun menjadi 84,1 persen pada pemilu tidak melibatkan para pihak seperti masyarakat Pemilu 2004. sipil, perguruan tinggi, mahasiswa, Sementara itu Pemilihan Prespemilih pemula, pengawasan tidak iden 2004 putaran pertama partisiakan bisa optimal. Untuk itu, BaPengawas pemilu mengajak waslu mengajak mahasiswa dan pepasi mencapai 78,2 persen dan turun ke angka 76,6 persen pada putaran milih pemula untuk menjadi mitra peran serta mahasiswa kedua. Selanjutnya pada Pemilu pengawas pemilu dalam pengawasan dan pemilih pemula untuk 2009 tingkat partisipasi politik pepartisipatif. menjadi mitra pengawas milih semakin menurun yaitu hanya “Pengawas pemilu mengajak pemilu dalam pengawasan mencapai 70,9 persen. Pada Pilpres peran serta mahasiswa dan pemilih partisipatif, 2009 ada sedikit peningkatan partisipemula untuk menjadi mitra pengapasi politik yakni 71,7 dan di Pemilu was pemilu dalam pengawasan parLegislatif 2014 kembali meningkat tisipatif,” ujar Muhammad, Minggu sedikit dengan 75 persen. Namun (1/11). Muhammad pada Pilpres 2014, angkanya kemMuhammad menambahkan, sekiKetua Bawaslu RI bali turun menjadi 69,58 persen atau tar 30 persen daftar pemilih di Indote-rendah selama pemilihan di Era nesia berasal dari pemilih pemuda. Reformasi. Hendaknya pemilih pemuda di InGirindra mengingatkan, rendah-nya partisipasi ma- donesia mempunyai pemahaman kepemiluan yang baik, syarakat dalam pilkada akan memiliki banyak efek. Di bermartabat dan berkualitas pemilu sejak awal. Pendidiantaranya terhadap derajat legitimasi pilkada, dapat me- kan politik memperkenalkan tentang kepemiluan, menyebabkan rapuhnya konsolidasi demokrasi yang sudah nyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada pelajar adalah dibangun, rusaknya kepercayaan masyarakat atau loyali- program yang sangat luar biasa. tas terhadap sistem demokrasi, dan berpengaruh langsung Selain itu, pemilih pemula tidak hanya dibekali dengan terhadap pelaksanaan pilkada atau pemilu selanjutnya. pendidikan politik dalam artian hanya ikut memilih. Tetapi dalam artian yang lebih luas yaitu ikut berpartisipasi Intensitas Tinggi dalam melakukan pemantauan atau pengawasan. PartisiDengan waktu yang mepet, disarankan untuk menggen- pasi dalam hal mengajak yang lain untuk ikut serta dalam jot total sosialisasi mengenai pilkada serentak 9 Desember memilih apa yang diyakininya benar dan terbaik serta di berbagai daerah kepada masyarakat dengan berbagai mengajak untuk menolak politik uang. cara dan dengan intensitas yang tinggi seperti penggunaan “Diharapkan pada hari-H nanti, pemilih pemula tidak media massa baik online, cetak dan elektronik. Ia juga me- hanya datang dan memberikan suara saja. Tetapi ikut ternyarankan agar ada pengerahan jajaran pemda dan peny- libat dalam proses pengawasan. Ini bisa menjadi energi elenggara, khususnya di level bawah seperti PPS dan PPL positif bagi upaya-upaya bangsa ini melahirkan demokrasi untuk menyosialisasikan di wilayahnya masing-masing. yang baik dan berkualitas,” ujar Muhammad. Penyelenggara menurutnya juga perlu menggandeng jaringan pelajar, mahasiswa, LSM/ormas untuk mengHaryo Sudrajat

“

”

floressa.co

Angka partisipasi masyarakat pada momen pemilihan mestinya tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS). Pada perspektif yang lebih maju, angka partisipasi juga harus diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pemilihan. Butuh upaya ekstra dari berbagai pihak dalam menjalankan perannya mendorong peningkatan partisipasi pemilih, tidak hanya dari sisi jumlah namun juga kualitas. Jelang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak di 269 daerah, 9 Desember mendatang, sejumlah pihak justru mengkhawatirkan turunnya angka partisipasi pemilih. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino menilai dari kondisi riil saat ini, untuk urusan mendongkrak angka pemilih sekadar datang ke TPS saja bukanlah perkara mudah. Ada sejumlah faktor

8

yang menurutnya dapat membesar potensi penurunan tingkat partisipasi. Selain minimnya peran parpol dalam menjalankan fungsinya, persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dinilai juga bisa memicu rendahnya partisipasi. Terlebih lagi saat ini tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga politik yang korup trennya terus meningkat. Girindra menambahkan, aturan dalam UndangUndang 8/2015 tentang Pemilihan


Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tentang Kampanye yang sangat membatasi juga turut memberi andil. Sebagai contoh ancaman penurunan partisipasi pemilih, Girindra mengutip hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES) pada 18 November yang memotret tingkat pengetahuan masyarakat Kalimantan Tengah terhadap penyelenggaraan


9

Jelang Pemungutan Suara, Lima Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Tiga pekan menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, lima orang penyelenggara pemilu diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Selain itu, dua orang penyelenggara pemilu diberhentikan sementara.

Sumber dan Laporan Dana Kampanye Terindikasi Dimanipulasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menduga ada manipulasi sumber sumbangan dana kampanye oleh oknum pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Tahun 2015. Kejanggalan dan tindakan manipulatif juga ditemukan dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye paslon.

WWW.GOOGLE.COM

WWW.REPUBLIKA.CO.ID

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (18/11) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada ketua dan tiga orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan. Mereka adalah Imran Husaini Siregar, Irwansyah, Khairul Mubarrik Harahap, dan Salim. KPU Labusel dilaporkan ke DKPP karena menolak surat dukungan PDI Perjuangan yang telah diberikan kepadanya dengan alasan partai tersebut sebelumnya telah mendukung calon lain dalam pilkada setempat. KPU Labusel juga terbukti menolak surat dukungan dari dua kubu partai Golkar yang telah diberikan kepada pengadu. Selain itu, DKPP juga memberhentikan Anggota Panwas Lamongan Mustaqim karena terbukti aktif sebagai pengurus PKB Lamongan periode 2011-2016. Pada kesempatan yang sama,

10

DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada ketua dan dua komisioner KPU Kalimantan Tengah sampai keputusan tentang pasangan calon yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dikoreksi oleh KPU RI. “DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota Bawaslu Kalimantan Tengah selaku pihak terkait,” ujar anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat membacakan putusan. Anggota KPU Ida Budhiati mengatakan, pemecatan terhadap jajaran KPU di kabupaten/kota tidak mengganggu tahapan pilkada. Dia mengatakan, penyelenggaran tugas KPU Labuhanbatu diambil alih KPU Sumatera Utara hingga dilantik anggota KPU Labuhanbatu Selatan pengganti antar waktu. “(Penggantian anggota yang dipecat) tetap harus diproses. Sementara KPU provinsi memproses,


tahapan (pilkada serentak) kan tidak boleh berhenti,” kata Ida. DKPP juga member sanksi peringatan keras bagi delapan penyelenggara Pemilu. Mereka adalah ketua dan dua anggota Bawaslu Kalimantan Tengah, seorang komisioner KPU Labuhanbatu Selatan, ketua dan dua anggota Panwas Gunungsitoli, dan ketua berikut dua anggota Panwas Kepulauan Aru. Sedangkan, dua anggota KPU Kalimantan Tengah dijatuhkan sanksi peringatan. Kepada dua puluh empat penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi yang bersangkutan. Mereka lima komisioner KPU Gunungsitoli, lima komisioner KPU Bulukumba dan ketua PPK Kajang (Bulukumba, Sulawesi Selatan), lima komisioner KPU dan Panwas Poso, lima komisioner KPU Kota Manado. Deytri Aritonang

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, modus pelanggaran dana kampanye tidak banyak berubah dibandingkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lalu. Modus tersebut, mulai dari memanipulasi sumber sumbangan dana kampanye, hingga penggunaan dana bansos pada APBD yang dilakukan oleh petahana. “Biasanya setelah APBDP terjadi perubahan dana bansos yang masif dan signifikan. Ini tidak masuk akal, bansos meningkat signifikan dan tidak wajar,” ujar Muhammad, Stakeholders Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (26/11) malam, Ketua Bawaslu Muhammad pada Rapat Koordinasi Stakeholders Pilkada di Batam, Kamis (26/11). Ia mengatakan, hampir semua petahana terindikasi menggunakan APBD untuk melanggengkan kepentingan politiknya. Selain itu, masih ada paslon yang mengaburkan sumbangan dana kampanye lewat pihak-pihak

yang secara logika tidak mungkin memberikan sumbangan tersebut. “Ada tukang tambal ban menyumbang paslon sebesar Rp 100 juta rupiah. Setelah dicek, ternyata, ia tidak tahu menahu soal itu (sumbangan dana kampanye),” tutur Muhammad. Muhammad memaparkan, modus pelanggaran lain yang sering digunakan adalah, sumbangan dari korporasi melebihi jumlah sumbangan yang diatur dalam UU dan Peraturan KPU. Menurut dia, Modus seperti ini banyak terjadi, dan PPATK dapat dengan mudah melacak transaksi semacam ini. Hal senada disampaikan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Pengawasan Partisipatif Dana Kampanye Pilkada Tahun 2015. Pokjanas menemukan kejanggalan dan tindakan manipulatif terhadap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) pasangan calon pada Pilkada 2015. Temuan berdasarkan penelusuran

pasangan calon dari 11 Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2015, yakni Binjai di Sumatera Utara, Bontang dan Samarinda di Kalimantan Timur, Bukit Tinggi di Sumatera Barat, Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah, Manado di Sulawesi Utara, Jembrana di Bali, Surakarta di Jawa Tengah, Ternate di Maluku Utara, Tasikmalaya di Jawa Barat, dan Surabaya di Jawa Timur. Anggota Pokjanas Toto Sugiarto mengatakan, ditemukan 12 orang yang menyumbang kandidat dengan angka yang sama yakni Rp 26,5 juta di Kabupaten Jembrana, Bali. Menurut Toto, ini adalah modus untuk mengakali batasan sumbangan pribadi yakni Rp 50 juta dengan memecah jumlah dan nama penyumbang. Selain itu, ditemukan juga pribadi yang menyumbang Rp 100 juta untuk kandidat di Bukit Tinggi. Falcao Silaban


11

12



13

Presiden Kumpulkan Seluruh Stakeholders Pilkada Serentak

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang tinggal menghitung hari, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak jajaran pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan aparat keamanan untuk bersama menyukseskan pesta demokrasi daerah tersebut.

14

Bertempat di Ecovention Jakarta, Jokowi memimpin Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Kamis (12/11). Hadir dalam Rakornas para Menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, jajaran lembaga tinggi negara, penyelenggara Pemilu (Ketua Bawaslu dan Ketua KPU), serta para gubernur/bupati/walikota se-Indonesia. Total peserta mencapai sekitar 3.000 peserta. Jokowi mengatakan, momen Pilkada serentak untuk pertama kalinya ini, akan menjadi ujian untuk menyongsong Pilkada selanjutnya di tahun 2017 dan 2018 sehingga harus


menjaga dan merawat kepercayaan rakyat dalam Pilkada ini dengan terus meningkatkan kualitas Pemilu,” ujarnya. Jokowi mengingatkan penyelenggara Pemilu, untuk memastikan hak-hak politik rakyat terjamin. Ia mengingatkan aparat keamanan untuk siaga menjaga pelaksanaan dan tetap netral. Jokowi mengatakan, aparat keamanan jangan berperan seperti pemadam kebakaran yang baru bekerja ketika terjadi kebakaran. Aparat keamanan harus sudah melakukan pemetaan terkait kerawanan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada dan segera lakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah. Terakhir ia mengimbau gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia untuk memantau dan menjaga netralitas

’’

Pilkada tahun ini menjadi pengalaman penting sebelum sampai ke Pemilu Nasional serentak. Siapkan momen-momen demokrasi dengan sebaik-baiknya guna menjadi rujukan dalam pemilu selanjutnya,

’’

Joko Widodo Presiden Republik Indonesia

ASN di daerah masing-masing. Ia juga mengimbau para kontestan untuk bertanding secara sehat.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, semua pihak harus bisa mendorong pasangan calon untuk berkompetisi secara sehat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Hal ini ditujukan untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi daerah. Muhammad juga mengharapkan jajaran pemerintah daerah turut mengingatkan tim sukses agar tidak mencoba melakukan kecurangan dengan ‘menggoda’ penyelenggara Pemilu, khususnya jajaran pengawas. Ia menegaskan, Bawaslu terus membangun komitmen, independensi, dan tegas menjalankan aturan,” tegas Muhammad. Dalam hal fasilitasi, Muhammad juga meminta pemerintah daerah bisa memberikan fasilitas anggaran secara proporsional. Pratiwi EP

berjalan dengan sukses, demokratis, dan amanah. “Pilkada tahun ini menjadi pengalaman penting sebelum sampai ke Pemilu Nasional serentak. Siapkan momen-momen demokrasi dengan sebaik-baiknya guna menjadi rujukan dalam pemilu selanjutnya,” katanya. Ia menjelaskan, rakyat Indonesia berharap Pilkada berjalan damai, jujur, dan adil sesuai pilihan rakyat dan menghasilkan kepala daerah yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Harapan rakyat Pilkada menjadi gerbang mewujudkan pemerintahan yang efektif menuju kesejahteraan bersama. “Kita harus

HUMAS


15

Briefing


Penguatan Organisasi, Bawaslu Gelar in House Training

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo selalu menggemakan agar masyarakat Indonesia dapat melaksanakan Gerakan Revolusi Mental. Revolusi mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Gerakan ini merupakan gerakan positif yang berupaya mengubah cara dan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan ke arah lebih baik. Maksudnya adalah, kita harus mulai mengubah perilaku-perilaku buruk yang biasa kita lakukan, dan memulai untuk melakukan tindakan yang konstruktif di keseharian kita. Peran dari seluruh elemen akan sangat berpengaruh. Antara pemerintah dan rakyat harus saling bersinergi dalam menyukeskan gerakan ini. Mulai dari ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang ada hingga tindakan yang menggambarkan krisis nilai dan karakter, serta moral bangsa. Revolusi mental juga menjadi suatu kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Tindakan-tindakan yang selama ini

16

membuat birokrat dipandang sebelah mata, harus dihilangkan secara revolusioner. Selama ini, ada oknumoknum PNS yang merusak citra PNS secara keseluruhan dengan menjadi pelayan publik yang berbelit-belit, koruptif, malas, dan memanfaatkan kebutuhan masyarakat dengan mencari keuntungan sebanyakbanyaknya. Pada tanggal 29 November 2015, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merayakan hari jadinya yang ke-44. Ini menjadi momen bagi seluruh PNS yang tergabung dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berevolusi secara mental untuk menjadi pelayanan yang masyarakat yang lebih profesional. Tantangan ini bukanlah tantangan yang sulit, karena pada hakikatnya PNS adalah merupakan bagian dari pelayanan masyarakat dan hasil karyanya harus dapat dirasakan untuk perbaikan negeri ini. Bagi Bawaslu, keberhasilan dalam pengawasan pemilu/pilkada juga menjadi tolak ukur keberhasilan Sekretariat Jenderal yang menaungi PNS. Kesuksesan nyata dalam rangka memfasilitasi dan mendukung


kebijakan-kebijakan pengawasan pemilu/pilkada yang dicanangkan oleh Pimpinan Bawaslu. Jika masyarakat dapat merasakan makna penting dari tugas Pengawasan Pemilu/ Pilkada yang dilaksanakan oleh Bawaslu, maka pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Setjen Bawaslu juga akan terasa di masyarakat. Namun sebaliknya, jika pengawasan pemilu/ pilkada gagal, maka ini juga menjadi tanggung jawab Setjen Bawaslu yang tidak mampu mendukung tugas Pimpinan Bawaslu secara optimal. Instruksi Presiden RI kepada KORPRI menggambarkan beberapa hal yang bisa dipedomani dalam menjalankan tugas di Setjen Bawaslu. Pertama, setjen Bawaslu harus menjadi aparatur yang siap mendukung Pimpinan Bawaslu secara efektif, cepat, dan tepat sasaran. Penegakan hukum pemilu juga dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta menciptakan inovasi dan terobosan berbasis teknoloagi informasi dalam mempermudah sistem pengawasan pemilu/pilkada, dan menjaga netralitas dan integritas sebagai bagian dari PNS dan Penyelenggara Pemilu. n

ALFA

Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar in House Training gelombang II dalam rangka penguatan organisasi bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Kamis (12/11) hingga Sabtu (14/11), di Bogor. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan setiap pegawai Bawaslu memahami tugas dan tanggung jawabnya dan meningkatkan kinerjanya. “Penting bagi kita tiap individu di Bawaslu untuk paham dengan isi acara ini, karena diharapkan peserta mendapat gambaran dari pemateri tentang kinerja organisasi yang ideal dan semoga akan berpengaruh kepada kinerja organisasi yang semakin baik,” ujar Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Bawaslu RI, Roy Siagian dalam pembukaan pelatihan. Asisten Komisioner Bidang Monitoring dan Evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Abdul Hakim menyampaikan, kinerja pegawai adalah inti suatu organisasi. “Meskipun banyak faktor yang memengaruhi kinerja organisasi, baik itu dari per-

sonal, kepemimpinan, tim, sistem dan koordinasi, kinerja pegawai adalah inti organisasi. Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian dari tugas yang dilaksanakan. Pegawai adalah pendorong, pendobrak kinerja organisasi”, ujar Hakim. Hakim mengungkapkan, ada lima parameter penilaian kinerja organisasi kinerja organisasi. Kelimanya adalah, produktivitas, kualitas pelayanannya, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas berharap, segenap pegawai Bawaslu dapat memberikan pelayanan prima yang berintegritas. “Saya berangan-angan bahwa dalam hal pelayanan itu kita seperti bank, wangi, rapi, jika menerima tamu tidak diterima di ruangannya tapi di ruang umum, ruang rapat, bisa dilihat orang, agar peserta pemilu dapat merasa nyaman dan yakin untuk mengadu. Dan kita harus bisa mewujudkan pelayanan prima, berintegritas, jujur,” ujarnya.

Endang mengibaratkan semangat integritas dengan gunung. Dan cara terbaik tetap semangat adalah tetap berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. “Semangat integritas itu contohnya seperti gunung, tidak goyah walau terkena badai. Penting bagi setiap individu di Bawaslu memiliki semangat sejiwa dengan pimpinan organisasi dalam bekerja. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengutarakan moto ‘biar kurus asal lurus’. Hal itu tidak gampang memang tapi jika sudah terinternalisasi dalam alam bawah sadar kita maka tentu akan lebih baik,” tandasnya. Pelatihan dilakukan dengan penyampaian enam materi, yaitu tentang kebawasluan, struktur Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, pokok-pokok penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (RKA, K/L), budaya kerja Aparatur Sipil Negara, manajemen pengarsipan dan manajemen administrasi serta Peran dan fungsi Pengawas Internal. Alfa Yusri


17

ICW: Kewenangan Awasi Dana Politik Bisa Diserahkan ke Bawaslu Dana kampanye merupakan salah satu elemen paling penting yang harus dijadikan fokus dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tanpa adanya perhatian serius terhadap aspek dana kampanye, dikhawatirkan pengalaman banyaknya kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi akan terus terulang. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengungkapkan persoalan kepala daerah tersangkut korupsi sulit teratasi karena sumber masalahnya tidak pernah dibenahi. Dari pemilu ke pemilu, persoalan terkait dana kampanye bukanlah masalah baru, akan tetapi belum ada pembaruan yang begitu signifikan. Menurut dia setidaknya ada tiga hal utama yang mencakupi masalah itu, mulai dari sumber dana kampanye, belanja dana kampanye, dan laporan atau audit dana kampanye. “Kalau tidak jadi konsen penyelenggaraan, kita akan bicara kepala daerah pasca pemilu ditangkap oleh KPK ataupun Kejaksaan,” kata Donal dalam Diskusi Publik Bawaslu RI dan Media Massa bertema “Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015” di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11). Masalah sumber pendanaan menurut Donal merupakan yang paling serius. Sebab ketika bicara soal korupsi, maka tidak bisa dilepaskan darimana sumber-sumber pendanaan kandidat untuk dibelanjakan dalam proses pemilihan. Kecenderungan yang terjadi, kandidat tidak pernah mencantumkan sumber-sumber yang ilegal dalam laporan awal dana kam-

18

panyenya. Sumbangan dana-dana ilegal hanya akan dicatatkan di jaringan inti kandidat. “Selalu praktiknya, dana awal atau sumbangan dana kampanye akan didrop di sebuah rekening yang berbeda dari rekening khusus dana kampenye. Ini fenomena yang sering terjadi, tapi kita belum punya solusi untuk itu. Bicara celah hukum dan kejahatan, ini adalah soal yang pertama,” ujarnya. Celah kedua, sambungnya, adalah sumbangan-sumbangan yang melebihi batas. Sumbangan yang sarat dengan kepentingan kerap dikumpulkan terlebih dulu di rekening partai. Setelahnya, baru didistribusikan ke rekening kandidat agar seolah-olah yang menyumbang adalah partai politik. “Dan malangnya, dalam konteks pilkada, laporan atau rekening partai tidak jadi objek yang diperiksa. Yang diperiksa hanya rekening kandidat,” tambahnya. Setelah sumber pendanaan, masalah yang kedua adalah belanja kampanye. Menurutnya selama ini tidak pernah diketahui berapa belanja kandidat yang sebenarnya. Kemudian masalah terakhir adalah terkait audit. Ia mengatakan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan dana kampanye kandidat tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Ditengah persoalan tersebut, Donal mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang telah memberikan perhatian lebih terhadap persoalan dana kampanye dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) dana kampanye. “Bersyukur Bawaslu sudah mulai perhatikan, dengan membentuk pokja dana kampanye,” tandasnya.


UU Dana Politik Guna mengatasi permasalahan yang ada, ICW sendiri mendorong lahirnya undang-undang tentang dana politik. Regulasi tersebut akan fokus mengatur dua hal utama, yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan pendanaan partai dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dana untuk tujuan elektoral. “Harusnya ada regulasi baru, bahwa ada aturan khusus yang atur pendanaan politik, yang meliputi dana partai yang berasal dari berbagai sumbangan. Selama ini yang diatur soal berapa dana dari APBN APBD saja. Kita juga tidak pernah tau, berapa kandidat benar-benar laporkan dana sesungguhnya,” Donal menjelaskan. Dalam uu ini pula, sambung dia, juga mesti diatur lembaga mana yang memiliki otoritas untuk mengawal kewenangan tersebut. “Kawal dan periksa dana untuk partai dan untuk kepentingan elektoral,” imbuhnya. Saat ini yang diberikan peran hanya kantor akuntan publik yang hanya melaksanakan audit kepatuhan dengan kesimpulannya patuh atau tidak patuh. Donal sendiri menilai Bawaslu dapat diberikan kewenangan ini. Bawaslu akan memantau dana partai dan dana dengan tujuan pemilu lewat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kita dorong regulasinya. Sepanjang Bawaslu buka diri terima kewenangan itu agar lembaga ini lebih strategis dari sisi kewenangannya,” tutup Donal. Haryo Sudrajat

Jelang Pilkada, Jajaran Pengawas Daerah

Diberikan ‘Bekal’

“

Jika kita menyatukan kekuatan, kita bisa membuktikan slogan ‘Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia’ Muhammad

Ketua Bawaslu RI

“

MK menganggap semua hal-hal yang berpengaruh pada perselisihan hasil pemilihan sudah selesai di jajaran pengawas sehingga MK hanya menghitung hasil perselisihan namun tidak melihat prosesnya Nasrullah

Pimpinan Bawaslu RI

Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, jajaran pengawas daerah dibekali oleh para Pimpinan dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Tujuannya, mematangkan kembali segala persiapan demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan ini Pembekalan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi pada Rabu-Kamis, 11-12 November 2015 yang dihadiri oleh 295 jajaran pengawas pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan sejauh ini masyarakat sudah semakin menghargai kinerja Bawaslu. Bawaslu, kata Muhammad, dianggap mampu memberikan solusi dalam kebuntuan yang terjadi dalam Pemilu. Oleh sebab itu Muhammad meminta jajaran pengawas dari seluruh Indonesia menyatukan kekuatan mendukung penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya dalam Pilkada tahun 2015. “Jika kita menyatukan kekuatan, kita bisa membuktikan slogan ‘Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia’,” kata Muhammad. Dalam mengawasi, sambungnya, jajaran pengawas harus tetap dalam satu garis komando Bawaslu RI. Hal ini ditujukan untuk memperkuat lembaga Bawaslu. Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengapresiasi semangat jajaran pengawas. Menurutnya, dengan momentum berkumpulnya jajaran pengawas dari tiap provinsi dan kabupaten/kota merupakan bentuk kekuatan Bawaslu dalam mengawal Pemilu. Nasrullah mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberikan

kepercayaan kepada Bawaslu dalam mengawal setiap tahapan Pilkada sehingga ketika menghadapi perselisihan hasil, MK hanya meminta laporan dari Bawaslu. “MK menganggap semua hal-hal yang berpengaruh pada perselisihan hasil pemilihan sudah selesai di jajaran pengawas sehingga MK hanya menghitung hasil perselisihan namun tidak melihat prosesnya,” jelas Nasrullah. Nasrullah meminta jajaran pengawas benarbenar mempersiapkan laporan hasil pengawasan. Hal itu, katanya, untuk mempermudah pengawas dalam memetakan pengawasan yang telah kita lakukan sehingga ketika diperlukan. Sementara Pimpinan Bawaslu RI lainnya, Endang Wihdatiningtyas mengingatkan para pengawas untuk mencegah terjadinya sengketa pemilihan. Dia mengimbau agar setiap sengketa diselesaikan di tingkatan terjadinya sengketa agar tidak perlu ditindaklanjuti pengawas di atasnya. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro juga mengaku optimis Pilkada serentak 2015 akan terselenggara dengan sukses. “Pemerintah sangat peduli terhadap pelaksanaan Pilkada tahun ini menuju Pilkada serentak 2027. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kinerja para pengawas dengan turut menjadi bagian dari kesuksesan Pilkada serentak,” ujar Gunawan. Di samping itu, Gunawan juga mengaku semakin optimis Panwas kabupaten/kota bisa segera permanen. Pratiwi EP BULETIN BAWASLU | EDISI 11 NOVEMBER 2015

19

Divisi Pengawasan

Potret Hasil Temuan Dana Kampanye Pilkada

Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron menyampaikan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon (Paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 dalam konrerensi pers terkait hasil pengawasan dana kampanye, Rabu, (15/11), di Media Center Bawaslu RI.

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Tingkatkan Kualitas Keprotokolan

HUMAS HUMAS

Daniel mengatakan bahwa pelaporan dana kampanye Paslon, secara keseluruhan masih membutuhkan pembuktian di lapangan pada saat pelaksanaan kampanye. Artinya dari laporan akhir dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang cenderung minim atau bahkan melebihi batas, mengesankan bahwa laporan Paslon hanya sekedar formalitas sebagai syarat untuk tidak mendapatkan sanksi, tanpa diikuti akuntabilitas dari pelaporan Paslon itu sendiri. Untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran, wewenang atau penyelewengan dana bantuan sosial, Bawaslu juga memonitor trend pemberian dana Bansos di daerah. Dari hasil monitoring sampai saat ini, Dinas Sosial menempati urutan tertinggi dalam penyaluran dana Bansos. Hal ini disebabkan jenis dan bentuk bantuan dari Dinas ini, banyak yang sifatnya langsung dapat dipergunakan penerima manfaat, dan lebih bersifat bantuan kepada individu/

20

keluarga. Selain itu, Bawaslu tidak menemukan adanya standar khusus maupun umum yang dijadikan sebagai parameter bagi KPU Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah pembatasan dana kampanye. Tidak bergantung pada besaran APBD dan tidak juga tergantung pada besaran jumlah penduduk. Daniel juga menilai buruknya akses pengawasan atas laporan dana kampanye Paslon, menunjukan ketidakprofesionalan KPU dalam menjalankan asas keterbukaan dalam menyelenggarakan Pilkada. “Hal ini tentunya akan mengurangi integritas proses maupun hasil dari penyelenggaraan Pilkada itu sendiri” ujarnya. Dalam pembuatan dan penyebaran bahan kampanye seperti kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, Pin, ballpoint, payung, atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, yang biasanya digunakan oleh untuk praktek politik uang dalam bentuk barang pada masa Pemilu sebelumnya, menjadi salah satu senjata ampuh Paslon untuk mengalihkan penerimaan sumbangan


yang berupa uang menjadi barang. Sementara pihak penyelenggara tidak bisa memastikan berapa jumlah barang yang pasti beredar dari hasil produksi tersebut. Temuan-temuan pengawas Pemilu di lapangan, baik dugaan pelanggaran terkait jumlah sumbangan yang melebihi batas, identitas penyumbang yang tidak jelas, penggunaan dana kampanye dari pihak yang dilarang, pembelanjaan dan/ atau sumbangan yang tidak dilaporkan sampai dengan sumbangan yang diragukan, baru dapat ditindaklanjuti pasca pelaporan akhir laporan dana kampanye Paslon. Oleh karena itu, lanjut Daniel, sampai dengan 2 minggu sebelum tahapan pungut hitung, pengawas Pemilu hanya dapat melakukan pencatatan, penaksiran atas pembelanjaan kampanye sampai dengan pemberian peringatan-peringatan dini atas konsekuensi yang dapat terjadi atas pelanggaran dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ali Imron

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Interpersonal Communication dan Networking serta Penanganan Unjuk Rasa Bagi Staf Keprotokolan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia di Bogor, Senin (16/11).

Keberhasilan suatu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga bergantung pada tata cara kedinasan yang biasa disebut dengan keprotokolan. Dalam rangka meningkatkan kapasitas keprotokolan di Bawaslu RI, digelar Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Interpersonal Communication dan Networking serta Penanganan Unjuk Rasa Bagi Staf Keprotokolan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi se-Indonesia di Bogor sejak Senin (16/11) hingga Rabu (18/11). Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menyampaikan, keberadaan protokoler di Bawaslu mutlak diperlukan. “Terlepas dari ada atau tidaknya pelaksanaan Pemilu, protokoler Bawaslu tetap harus ada dan diaktifkan,” ujar Nasrullah dalam sambutannya pada pembukaan Rakor. Menurut Nasrullah, staf protokolan harus selalu siap siaga, cepat tanggap, dan inovatif dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di

Bawaslu. “Staf keprotokolan harus mampu mendeteksi dan memonitor segala sesuatunya guna mendukung kepentingan institusi yangmana di dalamnya cita-cita bersama,” jelas Nasrullah. Seorang staf keprotokolan ini, sambung Nasrullah, mesti cakap, inovatif, dan memiliki naluri yang tinggi dalam membangun jiwa keprotokolan. Harkat dan martabat institusi menurutnya juga bergantung dengan orang-orang yang terlibat dalam keprotokolan. “Maka staf keprotokolan memang harus handal dalam membangun komunikasi yang baik dengan institusi di sekitar. Termasuk dalam hal penanganan unjuk rasa yang sering terjadi,” tegasnya. Sementara Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron mengingatkan, dalam hal penanganan unjuk rasa, diperlukan upaya yang persuasif agar unjuk rasa tidak berlangsung anarkis. Menurut Daniel, unjuk rasa harus ditangani

dengan cara yang dingin dan bukan melalui sikap maupun tindakan yang juga justru memperkeruh keadaan. “Sering kali dalam menangani unjuk rasa terbawa emosi sehingga berujung pada bentrok. Harusnya unjuk rasa bisa ditangani dengan cara mediasi,” kata Daniel. Dalam hal keprotokolan, Daniel mengingatkan agar staf keprotokolan memang harus bisa memahami segala medan. Hal ini disebabkan karena staf keprotokolan merupakan salah satu garda terdepan dari sebuah lembaga. “Protokol harus menguasai medan. Jangan sampai ia sendiri tidak paham dengan apa yang akan dihadapinya,” pungkasnya. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu memang kerap menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa ini pada umumnya ingin menyampaikan aspirasi terkait Pemilu dan meminta Bawaslu untuk menindaklanjutinya. Pratiwi EP


21

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Dugaan Keterlibatan ASN, Bawaslu Panggil Calon Petahana dan Sekda Bontang Menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pencalonan salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Bontang Tahun 2015 dan pemanfaatan fasilitas pemerintah daerah untuk berkampanye oleh pasangan calon petahana, Bawaslu mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi pada awal November silam.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Walikota Bontang sekaligus merupakan calon petahana Isro Umarghani, Ketua Panwas Bontang Agus Susanto, Ketua KPU Bontang Suardi, Sekretaris Daerah Pemerintah Bontang Muhammad Syirajudin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yuliatinur, dan Asisten Komisioner Bidang Promisi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Restog. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mempertanyakan soal pemasangan iklan di media lokal Bontang yang menampilkan foto petahana. Selain itu ia juga meminta klarifikasi mengenai spanduk program daerah yang disertai foto yang dipasang di beberapa sudut jalan Kota Bontang. “Apakah memang menjadi program rutin sebelumnya karena semua bentuk pemasangan ini didanai oleh APBD sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan

22

HUMAS

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah meminta klarifikasi kepada Wakil Walikota Bontang mengenai spanduk program daerah yang disertai foto yang terpasang di beberapa sudut jalan Kota Bontang.

kampanye. Pun halnya dengan ASN yang tidak boleh dilibatkan,” ujar Nasrullah. Pemasangan foto petahana, kata Nasrullah, mengandung unsur pemberian informasi mengenai kandidat. “Definisi kampanye tidak lagi kumulatif melainkan alternatif. Jadi sepanjang memperkenalkan atau menampilkan kandidat melalui media apapun sudah termasuk kampanye. Foto termasuk memberi informasi dalam rangka memperkenalkan. Padahal meski tidak menggunakan foto ini, akan tetap sampai informasinya. Apalagi pemasangan ini dilakukan oleh ASN yang berada di SKPD yang terlibat,” tegas Nasrullah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Bontang menjelaskan dirinya bersama dengan Walikota Bontang yang merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2015 tidak berniat menggunakan fasilitas daerah dalam


berkampanye. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihaknya tidak ada kaitannya dengan kampanye karena program yang dilakukan adalah program rutin yang sudah dijalankan sebelum pencalonan. Mengenai pemasangan foto, sambungnya, sejauh ini tidak ada larangan mengenai pemasangan foto yang ada di media massa. Kalau memang mau melarang, harusnya seluruh Indonesia dilarang. Isra juga menuturkan dirinya bersama dengan calon walikota bertekad tidak ingin mempolitisasi ASN. “Kami tidak ingin setiap lima tahun ada gesekan di ASN,” tegasnya. Dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini, Bawaslu memang memfokuskan pengawasan terhadap netralitas ASN. Apalagi jika pasangan calon merupakan petahana yang memiliki peluang besar untuk memobilisasi ASN. Pratiwi EP

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Diskusi Kepemiluan, Bawaslu Sambangi Kedubes Polandia dan Amerika Serikat Untuk mengembangkan kapasitasnya, Bawaslu RI berupaya membangun kerjasama melalui pertukaran ilmu dengan negara-negara yang dianggap matang dalam berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu. Sepanjang November 2015, Bawaslu menyambangi Kedutaan Besar (Kedubes) Polandia dan Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Polandia baru saja menggelar pemilihan legislatif 2015. Sementara AS tengah menjalankan tahapan pemilihan presiden yang puncaknya berlangsung 2016 mendatang. Kehadiran rombongan Bawaslu RI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro ke Kantor Kedubes Polandia di Indonesia disambut baik Duta Besar Polandia Tadeusz Szumowski, Senin (9/11). Gunawan menjelaskan, kedatangannya untuk bertukar informasi terkait Pemilu, baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun di Polandia. Gunawan menjelaskan, keberadaan Bawaslu sebagai upaya untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu di negara yang memiliki beragam karakter wilayah. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu didukung partisipasi masyarakat. Dubes Polandia untuk Indonesia Tadeusz mengatakan, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sangat baik sehingga mampu menjalankan proses demokrasi dengan luar biasa. “Saya mengikuti perkembangan Pemilu di Indonesia yang semakin lama semakin baik,” jelas Tadeusz. Diskusi serupa terjadi saat Bawaslu mengunjungi Kedubes AS di Jakarta. Bawaslu diwakili pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak dan Nasrullah.

HUMAS

Kunjungan Bawaslu RI ke Kantor Kedutaan Besar Polandia di Indonesia di Jalan H.R. Rasuna Said Kav X Blok IV/3 12950 Jakarta, Senin (9/11). Kunjungan ini dalam rangka bertukar informasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Polandia. Tampak Duta Besar Polandia Tadeusz Szumowski, Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro (batik coklat), Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Ferdinand ET Sirait (batik biru) serta Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Hengky Pramono.

Turut mendampingi Kepala Biro Hukum, Humas dan Hubungan AntarLembaga (H2PI) Ferdinand ET Sirait dan tenaga asistensi Bawaslu Deytri Aritonang. Bawaslu diterima Wakil Dutabesar AS untuk Indonesia Brian McFeeters. Dalam diskusi yang berlangsung santai di ruang kerja Brian itu, Nelson mengungkapkan harapan Bawaslu dalam dunia kepemiluan, tidak hanya di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, menurut Nelson, telah berjalan baik dan berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Sementara beberapa negara tetangga dipandang masih dalam proses membangun dan mengembangkan pemilu yang demokratis. Nasrullah menambahkan, meski proses pemilihan di Indonesia berjalan baik, pembangunan demokrasi masih tertinggal jauh dibanding AS. Karena itu, menurutnya, Bawaslu

merasa perlu membangun kerjasama lebih intens dengan AS untuk membahas dan mengkaji bagaimana membangun pemilu dan demokrasi. “Kami harap pertemuan ini bisa menjadi langkah awal, agar ke depannya kami bisa menjadi penghubung untuk mengenalkan pemilu di AS ke daerah-daerah,” kata Nasrullah. Brian McFeeters menyatakan kesanggupannya membangun kerja sama lebih mendalam dengan Bawaslu, khususnya untuk mengadakan diskusi kepemiluan dengan lembagalembaga kepemiluan asal AS yang ada di Indonesia. Dia menyatakan ketertarikannya atas niat Bawaslu membantu negara-negara tetangga seperti Myanmar, Filipina dan negara ASEAN lainnya. “Kami bisa mengkaji untuk memfasilitasi kerjasama tersebut. Indonesia bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain di ASEAN,” ungkap Brian. Ira Sasmita


23

Melahirkan Pilkada Berintegritas Desember mendatang Indonesia akan menapaki sejarah baru dengan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak. Pemilihan serentak di 269 daerah itu merupakan batu pijak sebelum nantinya pilkada secara nasional bakal digelar serentak pada tahun 2027. Pelaksanaan secara serentak ini akan memiliki catatan dan tantangan yang berbeda dibanding dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak

Ketidakjujuran Jadi Tantangan Pemilihan

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah

Politik Uang Kejahatan Luar Biasa

Fenomena politik uang dalam proses pemilihan di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa dan kian menjadi. Belakangan makin banyak kandidat yang menjadikan praktik politik uang sebagai strategi utama dalam meraih dukungan. Di sisi lain, makin banyak pula pemilih yang permisif terhadap politik uang. Tanpa penanganan serius, praktik kotor tersebut tidak hanya merusak, namun juga berpotensi membunuh substansi demokrasi di Indonesia. Karena itu Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengajak semua pihak memerangi politik uang dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) Serentak 2015. Menurutnya praktik politik uang yang dilakukan kandidat dalam proses pemilihan adalah cikal bakal terjadinya korupsi ketika yang bersangkutan telah menjabat kepala daerah. Daya rusak yang ditimbulkan politik uang juga menyentuh aspek budaya politik masyarakat serta nasib pembangunan di daerah, sehingga harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). “Politik uang ini sesungguhnya cikal bakal korupsi. Maka politik uang juga merupakan extraordinary crime,” kata Nasrullah. Menurut dia, kandidat yang

22 24

melakukan politik uang cenderung korupsi sebab yang bersangkutan pasti ingin mengembalikan dana yang digunakan saat berkompetisi. Sementara, pendapatan resmi kepala daerah tidak sebanding dengan dana pemenangan kandidat. “Mau pakai apa kembalikan uang yang sudah dipakai itu kalau tidak korupsi? Bukan rahasia lagi berapa ratus kepala daerah yang masuk bui akibat korupsi,” ujarnya. Nasrullah menyinggung, di daerah ada warga yang terang-terangan menginformasikan siap mendukung kandidat asalkan ada imbalan uang dengan menuliskan “Nomor Piro Wani Piro” (nomor berapa, berani berapa). Nasrullah menegaskan, politik uang merupakan pembodohan bagi masyarakat. Karena itu semua pihak khususnya kalangan muda agar dapat menyetop politik uang. Sayangnya, hukum positif tidak bisa menindak praktik politik uang. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengalami kekosongan hukum. Pelaku praktik politik uang disanksi diskualifikasi, tetapi UU tersebut tidak mengatur sanksi pidana bagi para

BULETIN BAWASLU | EDISI 11 11,NOVEMBER NOVEMBER2015 2015

pelaku sehingga sulit dijerat. “Cara mencegahnya jika hukum tidak mampu, maka gunakan pendekatan etik,” imbuhnya. Dia mengatakan berdasarkan pengalaman, pendekatan etik telah berhasil membatasi ruang etika bagi para penyelenggara yang berperilaku buruk. Sayangnya, peserta tidak dapat diberi sanksi etik. Haryo Sudrajat

HUMAS

Ketidakjujuran adalah salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengungkapkan, ketidakjujuran itu merupakan adalah penghambat terjadinya pemilihan yang demokratis. “Seandainya semua pihak yang berkaitan dengan Pemilu/Pilkada dapat mengedepankan kejujuran, saya rasa kita (Bawaslu) tidak akan terlalu sulit dalam mengawasi pelaksanaan pemilu/pilkada, bahkan mungkin tidak perlu adanya lembaga tersendiri untuk melakukan pengawasan jika semua pihak mengutamakan kejujuran,” ujar Nelson dalam pembukaan rapat pembekalan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Perselisihan Hasil Pilkada 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) di Batam, Senin (2/11). Akan tetapi, lanjut dia, karena ketidakjujuran dan pelanggaran lainnya terus terjadi di setiap perhelatan pemilu, lembaga pengawas menjadi sangat dibutuhkan untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu tersebut. Nelson mengatakan, para calon yang mengajukan sengketa ke MK ini bukan hanya sekedar untuk mencari keadilan. Lebih dari itu, MK terkadang dijadikan sebagai

tempat atau daerah pemilihan yang baru buat para pasangan calon yang mengajukan sengketa untuk mendapatkan kursi. Hal demikian banyak terjadi pada PHPU Pileg tahun 2014 lalu. “Kemungkinan pada Pilkada nanti akan banyak calon kepala daerah yang tidak lolos terus mengajukan sengketa ke MK. Jadi, di MK nanti pasangan calon yang mengajukan sengketa selain mencari keadilan, mereka juga akan melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimainkan untuk mendapatkan kedudukan sebagai kepala daerah,” ujarnya. Nelson menegaskan, MK telah menempatkan pengawas pemilu sebagai lembaga yang akan memberikan keterangan pada sengketa PHP. Jadi, menurutnya, pengawas pemilu sampai ke tingkat bawah mempersiapkan diri secara teknis maupun mental. Ia menegaskan, pengawas pemilu dari tingkat atas sampai jajaran ke bawah untuk memberikan keterangan kepada MK dengan baik, jujur dan terus berupaya menjaga independensi lembaga pengawas dalam memberikan keterangan di persidangan perselisihan hasil pemilihan nanti. Irwan BULETIN BAWASLU | EDISI 11 NOVEMBER 2015

25

orang di sekitarnya dalam mengambil sikap maupun berperan dalam proses politik di Indonesia, terutama dalam hal memilih pemimpin, baik presiden/ wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, bupati/wakil bupati, maupun anggota legislatif. Di samping itu, juga banyak teman yang sering bertanya ke pada dirinya, misalnya mengenai tugas Bawaslu dan KPU. Bahkan, Didi kerap memberikan koreksi kepada para penyelenggara Pemilu jika memang ada kekeliruan. “Jadi jurnalis itu sangat menyenangkan, terutama saya sendiri yang biasa meliput di Bawaslu maupun KPU. Dengan banyak informasi yang bisa saya dapatkan. Dengan informasi yang saya dapatkan dari wawancara, saya bisa membagikan informasi tersebut ke yang lainnya untuk samasama memahami perkembangan terbaru mengenai Pemilu,” ujar Didi. Mental yang dibangun Didi sebagai jurnalis diaplikasikan dalam setiap tugas peliputan yang dijalaninya. Di samping cara berpikirnya yang kritis, dengan sigap, Didi terus memburu informasi yang aktual, faktual, dan krusial. Risiko sebagai reporter

Dian Ramdhani

Jurnalis yang Turut Dukung Bawaslu Kawal Pemilu

akhirnya dinikmati oleh Didi hingga dirinya menemukan jati dirinya di dunia jurnalistik. “Saya merasa dunia jurnalistik ini merupakan dunia saya yang sesungguhnya. Mungkin tidak banyak orang yang beranggapan betapa serunya menjadi seorang jurnalis. Jurnalis bisa lebih tahu informasi, lebih banyak kenalan dan jaringan, bahkan bisa berhadapan langsung dengan orang-orang hebat,” jelasnya. Pria yang memiliki hobi sepak bola dan bulutangkis ini memiliki pandangan tersendiri mengenai Pemilu di Indonesia. Menurutnya, seiring waktu berlalu, Pemilu semakin lama semakin baik. Ditambah dengan semakin kuatnya lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, baik itu Bawaslu, KPU, maupun DKPP. Hanya saja, kata Didi, Bawaslu perlu diperkuat lagi dengan diubahnya jajaran pengawas di tingkat daerah. “Masih disayangkan saja jika pengawas yang ada di tingkat kabupaten/kota masih bersifat ad hoc. Seharusnya dengan kewenangan besar yang dimiliki oleh Bawaslu, jajaran pengawas yang ada di daerah juga bersifat permanen seperti halnya KPU,” katanya.

Ia juga masih menyayangkan Bawaslu belum secara utuh menyosialisasikan tugasnya ke pada masyarakat. Bagi Didi, Bawaslu seolah belum terlalu menunjukkan ‘taringnya’ dalam arti belum mampu menunjukkan perannya dalam mengawal Pemilu. “Ke depan, keberadaan Bawaslu ini benar-benar sangat diperlukan. Namun selama ini Bawaslu belum banyak dikenal masyarakat padahal sebenarnya Bawaslu sudah bekerja dengan baik,” imbuhnya. Dengan demikian ia berharap Bawaslu bisa lebih aktif dalam menjalankan tugas. Di samping ia juga berharap kepedulian maupun partisipasi masyarakat dalam Pemilu lebih tinggi dibandingkan sebelumsebelumnya. “Pemerintah, partai politik, media massa, dan masyarakat merupakan komponen penting dalam menyukeskan Pemilu di Indonesia,” pungkas Didi. Sebagai salah satu pilar demokrasi, peran media massa yang dijalani oleh jurnalis ini sangat dibutuhkan dalma membangun negeri ini. Pratiwi EP

HUMAS

Menjadi seorang jurnalis bukan perkara yang mudah. Lika-liku yang dihadapi seorang jurnalis dirasa Dian Ramdhani sebagai salah satu ukiran yang berharga dalam hidupnya.

26

Pemuda yang akrab disapa Didi ini memulai karir sebagai seorang jurnalis di Harian Seputar Indonesia (Koran Sindo) sejak 2008. Mulanya Didi adalah staf administrasi perwajahan Divisi Artistik di Harian Seputar Indonesia. Beberapa tahun menjalani pekerjaan sebagai staf administrasi perwajahan yang merancang halaman depan Koran Sindo, ternyata Didi juga memiliki bakat dalam tulismenulis berita. Dengan kemampuan jurnalistik yang ia miliki, pada 2012

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 11, 11 NOVEMBER BULETIN NOVEMBER 2015 2015

ia dipindahkan ke bagian redaksi dan menjalankan tugasnya sebagai reporter yang menangani berita megapolitan yang membahas isu perkotaan. Seiring waktu berjalan, Didi ditugaskan meliput berita-berita nasional terkait Pemilu dan politik. Bagi pria yang lahir pada 31 Mei 1986 ini, menjadi jurnalis yang biasa mencari informasi terkait Pemilu merupakan kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Pasalnya, dengan ia banyak tahu mengenai Pemilu, ia bisa berbagi kepada masyarakat, khususnya orang-

Nama : Dian Ramdhani Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta 31 Mei 1986 Status : Belum Menikah Agama : Islam Tinggi/ Berat Badan : 175 cm / 80 Kg Kewarganegaraan : Indonesia PENDIDIKAN SDN Sudimara 15 Ciledug Tangerang 1998-2001 SMPN 10 Cipondoh Tangerang 2001-2004 SMUN 3 Tangerang 2004-2008 S1 Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Moestopo (DIAMMA) AKTIVITAS PENGEMBANGAN SDM 2006 Mengikuti Seminar Pelatihan Jurnalistik DIAMMA 2006 Mengikuti Seminar Penelitian Dosen Universitas Prof. Dr. Moestopo 2008 Panitia Seminar Fotografi DIAMMA

BULETIN BAWASLU | EDISI 11, 11 NOVEMBER NOVEMBER 2015 2015

27

Kelompok Difable dan Kelompok Perempuan Siap Awasi Pilkada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 bagi kelompok difable dan pemilih perempuan di Kota Semarang. Para pemilih tersebut diajak ikut mengawal demokrasi dengan menjadi Pengawas Partisipatif dalam Pilkada 2015. Sosialisasi menghadirkan narasumber Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo, Pimpinan Bawaslu Jawa Tengah Juhanah dan akademisi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Siti Ummu Addilah. Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan menyampaikan, masyarakat adalah pengawas yang sesungguhnya, karena dengan jumlah sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Jateng belum bisa mencakup wilayah pengawasan yang luas dengan berbagai macam permasalahan. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan bisa berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan

Pilkada Serentak 2015 sebagai pengawas partisipatif. Joko Purnomo dengan dalam paparannya dengan tema “Tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Jawa Tengah” menyampaikan, partisipasi tidak hanya dipikirkan dan didiskusikan saja akan tetapi partisipasi harus dilakukan. “Karenanya, mari kita ikut mengawal jalannya demokrasi di Jawa Tengah ini sebagai bentuk partisipasi kita pada demokrasi,” kata Joko. Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh peserta dari kelompok difable dan kelompok perempuan di Kota Semarang berlangsung interaktif.

http://www.bawaslu-jatengprov.go.id

28


Pernah Penghitungan Ulang, Bawaslu Pilih Sambangi Desa Bakit Parit Tiga

Badan Penagwas Pemilu Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung kembali turun ke lapangan sebagai bentuk pelaksanaan program Jelajah Pengawasan. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga, Bangka Barat, Senin hingga Selasa (9-10/11).

Peserta antusias memberikan pertanyaan maupun masukan kepada para narasumber. Peserta difable tuna netra dari Pertuni memberikan saran materi lebih dapat diakses oleh kalangan difable. Sebab, kelompok difable pun memiliki antusiasme dalam pengawasan partisipatif Pilkada 2015. Hal lain disampaikan oleh peserta dari Tuna Rungu ibu Theresia, apakah bisa melaporkan pelanggaran tanpa disertai identitas pelapor. Pertanyaan lainya juga disampaikan terkait akses pemungutan suara bagi difable agar diperhatikan karena selama ini masih belum memadai untuk kaum difable. Hal lain yang disampaikan terkait dengan surat suara yang dikhususkan untuk tuna netra berupa huruf braille sehingga memudahkan dalam menggunakan hak pilih. Menanggapi pertanyaan dari peserta para narasumber menyampaikan terima kasih atas masukan dari peserta dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiranya dalam acara sosialisasi kali ini. Humas Bawaslu Jateng

www.google.com

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Babel Bagong dalam temu muka antara Bawaslu Babel bersama, Kapolres Bangka Barat, Panwas Kabupaten Bangka Barat, Panwascam Parit Tiga, PPL, PPK, PPS, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengatakan, pihaknya menjadikan Desa Bakit sebagai sasaran pengawasan karena pada Pilkada 2010, terjadi penghitungan ulang di desa tersebut. “Kalau ditanyakan alasan kenapa kita sengaja pilih Desa Bakit karena di Desa ini di perhelatan demokrasi sebelumnya terjadi perhitungan ulang,” ungkapnya. Dia menekankan kepada masyarakat Bangka Barat, kesuksesan pemilihan bupati di kabupaten tersebut sangan tergantung pada kedewasaan politik masyarakat Bangka Barat. Menurut dia, sudah saatnya masyarakat memberikan suaranya bagi calon yang memang

sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya. Dia menegaskan agar masyarakat tidak memilih calon tertentu karena iming-iming uang. “Jangan sampai hati nurani ditukar dengan secangkir air mineral, es krim. Kalau ditukarkan rusak kita. Jangan sampai dipilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berjumlah sembilan orang (melalui mekanisme sengketa perselisihan hasil pemilihan). Rusak demokrasi kita. Artinya proses demokrasi Babar tidak jalan, malu kita dipilih MK,” imbuhnya. Dia juga meminta masyarakat segera melapor jika ada penyelenggara pemilu yang curang. “Kalau panwas ada yang masuk angin lapor ke kita,” tukasnya. Kapolres Bangka Barat AKBP Daniel Viktor Tobing membenarkan bahwa di Desa Bakit sebelumnya pernah dilakukan pemilihan ulang lantaran adanya kecurangan.

“Berkaca pada Pilkada Babar 2010 lalu, memang memiliki historis tersendiri karena dua TPS-nya dilakukan pemilihan ulang. Ke depan harus bisa kita hindari, mudah-mudahan situasi kondusif saat ini bisa kita pertahankan hingga 9 Desember mendatang,” harapnya. Ia mengajak masyarakat tidak terjebak kampanye hitam. “Contohnya isu HTI yang dilemparkan terkait black campange, untuk ke depan kita tekankan tidak ada lagi pasangan calon, Partai, tim kampanye dalam masa kampanye mengangkat tema HTI. Termasuk juga isu SARA. Selain itu ada masalah pengarahan masa tidak boleh dan telah kita sepakati, baik itu oleh paslon, partai politik, maupun ormas dari pasangan politik,” terangnya. Humas Bawaslu Bangka Belitung


29

Antisipasi Mobilisasi Pemilih dan Isu SARA, Ketua Bawaslu Sambangi Perbatasan Negara

HUMAS

Ketua Bawaslu Muhammad menyambangi Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Kunjungan tersebut sebagai upaya Bawaslu mengantisipasi potensi kerawanan pada Pilada 2015 melalui mobilisasi pemilih di daerah perbatasan. “Kami melakukan kerja sama dengan pihak terkait tuntuk mendata TKI (Tenaga Kerja Indonesia), yang keluar-masuk dari sekarang sampai 9 Desember 2015 diperketat,” kata Muhammad di sela kunjungannya, Rabu (18/11). Menurut Muhammad, lokasi perbatasan diindikasikan sebagai titik rawan untuk memobilisasi TKI yang bekerja di Malaysia. Salah satu modus yang bisa dilakukan pasangan calon kepala daerah adalah menggiring suara para TKI tersebut untuk diarahkan memilihnya. “Nama-nama yang terdaftar kami kros cek kembali ke KPU, apakah sudah masuk daftar KPU. Kalau belum masuk bisa kita lihat, apakah warga negara Indonesia yang seharusnya berdomisili di wilayah mana, jelas domisilinya kemudian dia belum terverifikasi saat pemutakhiran data pemilih,” jelas Muhammad. Untuk saat ini, katanya, pihaknya telah melakukan pendataan dan komparasi melalui kerjasama dengan KPU dan instansi terkait yang bertugas di daerah perbatasan

30


untuk memeriksa kembali data terkait TKI yang terdaftar sebagai pemilih namun berdomisili di Malaysia. Yang juga menjadi perhatian utama di daerah perbatasan adalah penggunaan isu Sara dalam berkampanye. Muhammad penggunaan menegaskan isu SARA dapat dijerat pidana. Karena itu, dia meminta, paslon dan tim pemenangan tidak lagi menggunakan cara tersebut. Ia mengatakan, laporan isu SARA di Kaltara mengemuka saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada 2015 beberapa waktu lalu. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengungkapkan, isu SARA tak hanya terjadi di Kaltara. Ia mengimbau, masyarakat tidak terpancing isu SARA yang dipakai untuk menjatuhkan pasangan calon yang berkontestasi di pilkada, khususnya Kalimantan Utara. Sebagai informasi, Pulau Sebatik merupakan perbatasan Negara Republik Indonesia - Malaysia yang menjadi sorotan Bawaslu sebagai salah satu titik dengan potensi terjadi mobilisasi TKI sebagai pemilih. Lokasinya yang berbatasan dengan darat dan laut Malaysia dikhawatirkan menjadi satu tempat yang bias disalahgunakan oleh pasangan calon untuk mengarahkan suara Pilbup Kabupaten Nunukan dan Pilgub Provinsi Kaltara. Hendru Wijaya

Bawaslu Provinsi Disiapkan untuk Lakukan Audit Sederhana Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Pakerti Luhur. Kepala Biro H2PI, Ferdinand Sirait menyampaikan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan audit kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013, tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa fungsi Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana Bawaslu RI adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya, tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah menyelenggarakan fungsi pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi. “Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Bawaslu Provinsi mengenai pelaksanaan audit secara sederhana dan dapat diaplikasikan dengan baik,” katanya. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Laras Asri, Salatiga mulai tanggal 17 sampai dengan 19 November 2015, dan diikuti pimpinan, kepala sekretariat, dan bendahara Bawaslu Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia serta menghadirkan narasumber dari Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) Bawaslu RI, Ferdinand Badan Pengawasan Keuangan dan Eskol Tiar Sirait menyampaikan laporan pada pembukaan Kegiatan Audit Sederhana Pembangunan (BPKP). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar kegiatan Persiapan Audit Sederhana Pengelolaan Dana Hibah Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (17/11) dengan mengundang pimpinan, kepala sekretariat, dan bendahara Bawaslu Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Persiapan pelimpahan sebagian kewenangan mengudit ini didasari adanya keterbatasan tenaga auditor pada bagian Pengawas Internal dan Tata Laksana Bawaslu RI yang tidak dapat menjangkau 269 daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2015. “Bawaslu RI memandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan audit

panwas kabupaten/kota kepada Bawaslu Provinsi dalam hal pelaksanaan audit sederhana atas pertanggungjawaban dana hibah pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,” jelas Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait saat menyampaikan laporan pada pembukaan Kegiatan Audit Sederhana Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015. Hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Juhannah, dan Kepala Bagian Pengawasan Internal

Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015. Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut, Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas dan Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro.

Christina Kartikawati


31

Feature

Feature

Pengawas Militan dari Ujung Timur Celebes

Kota Luwuk, Ibukota Kabupaten Banggai yang terletak di ujung paling timur Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu tempat dengan panorama alam menawan di Indonesia. Lanskap Kota Luwuk diapit perbukitan hijau dan pantai biru berombak kecil dengan hamparan pasir putih di tepiannya. Berbeda dari kota pantai kebanyakan yang didominasi dataran rendah, Luwuk hanya memiliki sedikit dataran rendah di bibir pantai yang menjadi pusat kota, pemerintahan, dan pemukiman penduduk. Sedangkan tak jauh di belakang kota merupakan daerah perbukitan. Unik.

32


B

HUMAS

erkenaan dengan momen pemilihan kepala daerah 2015 yang dilaksanakan di Banggai, Achi, demikian masyarakat sekitar menyapanya, rasanya juga pantas untuk mendapatkan label unik. Pria bernama asli Asri Manrapi ini merupakan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Luwuk Timur yang eksentrik. Dalam menjalankan tugasnya, Achi sangat jarang memakai atribut panwascam. Pria 46 tahun ini lebih sering mengenakan berbagai atribut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, mulai dari stiker kaca mobil, kemeja, kaos kerah, serta topi. Khusus di kaca belakang mobil juga ditambahkan tulisan “Awasi dan Laporkan Kecurangan dan Pelanggaran Pilkada 2015” serta “Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran”. Oleh beberapa rekan pengawas di Kabupaten Banggai, Achi bahkan disebut

cinta mati pada Bawaslu. Mimpi jebolan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palu ini untuk menjadi pengawas sebenarnya sudah muncul sejak 2011 jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulteng dan Pemilihan Bupati Banggai. Namun keinginannya belum dapat terealisasi lantaran terlambat mendaftar sebagai panwascam. Kiprahnya sebagai Panwascam di Luwuk Timur baru bermula pada 2013 untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014. Dianggap memiliki kinerja yang baik, Achi akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk bertugas pada Pemilihan Bupati Banggai 2015 ini. “Yang mendorong masuk ke Bawaslu, adalah rasa bela negara, kewajiban untuk kita mengabdi,” kata Achi. Awal bergabung sebagai panwascam, sebenarnya Achi tidak serta merta mengenakan berbagai atribut Bawaslu RI. Sebagaimana biasanya seorang panwascam, ia mengenakan seragam maupun topi bertuliskan panwascam. Gagasan mengenakan atribut Bawaslu RI muncul setelah beberapa situasi kurang mengenakkan dalam menjalankan tugas. “Karena dari panwascam, kami dianggap remeh. Karena kadang persoalan-persoalan di kecamatan, peserta bilang ‘akan diselesaikan di kabupaten atau atasanmu’,” kisahnya. Atas dasar itu, orang yang memiliki latar belakang aktivis ini memberanikan untuk “mempersenjatai” diri dengan atribut Bawaslu RI. Ia pun mulai menempelkan kaca belakang dan samping mobilnya dengan stiker serta mengenakan seragam serta topi Bawaslu RI dalam bertugas. Perubahan yang dilakukan Achi, ternyata membawa dampak positif. Peserta pemilihan menurutnya menjadi lebih segan. Walaupun, sambung Achi, ia sebenarnya merasa takut sewaktu memutuskan ingin pakai atribut Bawaslu RI mengingat kapasitasnya sebagai panwascam. “Kita melawan pakai atribut. Dari situ saya beranikan diri, apakah mau dimarahi atau diapakan, saya akan terima. Tapi kami ini kan bagian dari Bawaslu juga,” kata Achi lanjut tertawa. Ia menceritakan pernah suatu ketika di arena kampanye peserta pemilihan yang begitu riuh, saling sambut antara orasi pasangan calon dan tim kampanye dengan teriakan simpatisan, tiba-tiba terdiam ketika mobil berlabel Bawaslu RI yang ditumpanginya melintas. Suasana riuh baru kembali hadir setelah mobil Achi dengan nomor pelat DN 550 RI menjauh. “Banyak orang di Luwuk itu bertanya-tanya apa

saya adalah orang pusat (Bawaslu RI) yang ditempatkan untuk mengawasi pemilihan di Banggai. Ada juga yang mempertanyakan tinggi mana jabatan Achi dengan Pak Bobby (anggota Panwas Kabupaten Banggai),” katanya. Jadi Andalan Wiraswasta di bidang pertanian ini bukan hanya eksentrik, tetapi juga militan dalam menjalankan tugas pengawasan. Ia kerap bersikap tegas apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan. Bahkan, ketegasan itu tidak luntur walaupun yang melakukan pelanggaran masih kerabat sendiri. Dalam masa kampanye, salah satu kandidat Wabup Banggai melanggar aturan jadwal kampanye dengan membagi-bagikan bahan pokok dan atribut paslon. Mengetahui hal tersebut, Achi langsung menghentikan aktivitas tersebut dan melakukan penindakan terhadap kandidat yang merupakan sepupunya sendiri itu. “Saya tangkap, sampai sana timnya marah-marah, hampir berkelahi sama anggota saya. Mengetahui saya keluarga mereka, mereka marah, ‘kenapa dilarang?’. Saya hanya bilang kalau saya jalankan tugas. Ada juga yang ancam saya mau dilaporkan ke Bawaslu Sulteng untuk dipecat,” paparnya. Pria berperawakan gemuk ini mengaku, akan bangga seandainya dirinya benar dipecat kala itu. “Saya lebih bangga dipecat saat saya bertugas dan saya benar. Tapi ternyata tidak ada juga pemecatan itu,” imbuh pria yang kerap membagikan honor panwascamnya kepada rekanrekannya ini. Ketua Panwas Banggai Alwin Palalo mengungkapkan, Achi memang menjadi andalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Kendati statusnya merupakan Panwascam Kecamatan Luwuk, Achi juga ditugaskan di kecamatan-kecamatan lainnya apabila ada masalah yang agak rumit. Jelang 9 Desember, Achi mengganti stiker di belakang mobilnya tetap dengan logo Bawaslu RI namun tulisannya adalah “Dengan Bawaslu Kita Selamatkan Pilkada Serentak di Indonesia”. Harapannya, agar pilkada berjalan minim kecurangan sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Menjadi harapan bersama, seluruh jajaran pengawas yang bertugas memiliki kualitas yang sama agar pelaksanaan pilkada lebih bermartabat, dan tentunya agar harapan Achi di atas juga menjadi lebih dekat ke kenyataan. Haryo Sudrajat BULETIN BAWASLU | EDISI 11 NOVEMBER 2015

33

Suara dari THAMRIN 14

Suara dari THAMRIN 14 Komaruddin, Staf Bawaslu Sub Bagian Protokoler

Mengamalkan Janji Korpri dalam Keseharian

HENDRU

Peringatan HUT KORPRI di Bawaslu Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) merayakan hari jadinya ke-44 pada Minggu, (29/11). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengamanatkan lima hal sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, dalam upacara peringatan HUT KORPRI ke-44 di Gedung Bawaslu, Senin (30/11) mengatakan bahwa amanat Presiden tersebut harus dipedomani tidak terkecuali bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Menurutnya sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya PNS di Bawaslu menjunjung tinggi Panca Prasetya KORPRI. “Pegawai yang belum menjadi PNS di Bawaslu atau yang masih CPNS dapat memedomani Panca Prasetya Korpri. Saya juga berharap Pegawai Non PNS bisa menjadi PNS nantinya,” kata Gunawan usai membacakan amanat Presiden RI di depan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan lima hal diantaranya, Pertama, melakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Melakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi. Kedua, membangun mentalitas

34


baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki ethos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama yang negatif. Selanjutnya ketiga, mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat. Keempat, jaga netralitas anggota KORPRI dalam pesta demokrasi, khususnya Pemilu Kepala Daerah yang akan digelar akhir tahun ini dan terakhir, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa, memasuki persaingan antar negara. “Saya berharap kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi kita semua untuk terus melangkah, serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan yang makin berat dan kompleks. Langkah pertama seringkali yang tersulit, tetapi juga yang terpenting,” ujar Gunawan mengutip amanat Presiden. Hendru Wijaya

Korps Pegawai Republik Indonesia atau lebih dikenal Korpri berulang tahun ke-44 pada 29 November lalu. Meski Korpri sudah terbilang berumur, bagi Komaruddin Korpri merupakan hal yang baru. Tentu saja, lantaran ini kali pertamanya Komaruddin bersentuhan dengan korps pegawai. Marko, begitu ia akrab disapa baru saja memulai karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu terhitung April lalu. Namun perayaan Korpri ke-44 terbilang istimewa bagi Marko. “Ini saya jadi pengibar bendera baru pertama. Dulu pernah jadi petugas upacara tapi belum pernah jadi pengibar. Sangat terkesan bagi saya,” ujar Marko. Menjadi ASN bagi Marko merupakan kebanggaan yang tak

henti-hentinya ia syukuri. Oleh karena itu, kewajiban yang melekat di balik posisi sebagai ASN menurutnya merupakan keniscayaan yang harus diikuti. Termasuk menjadi bagian dari Korpri dan mengamalkan janji Korpri yang dikenal dengan Pancaprasetya Korpri. “Saya belum setahun dalam ikatan Korpri tapi kalau saya rasakan jiwa kesatuan kita mulai terasa terbukti dengan berbagai percakapan dengan sesame CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil),” ungkapnya. Lebih lanjut, ayah satu anak itu berharap bisa mengamalkan Pancaprasetya Korpri dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga janji-janji tersebut bisa direalisasikan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi yang sudah diamanatkan Negara.

“Bagaimana mengamalkan Janji Korpri dalam keseharian kita, itu lebih penting. Kita wajib menjalankan tugas sesuai Tupoksi tanpa menghilangkan satu satya yang ada dalam Pancaprasetya,” kata Marko. Ira Sasmita

Indah Savitri, Staf Bawaslu Sub Bagian Protokoler

Korpri Harus Mampu Menjaga Kepercayaan Masyarakat Menjadi bagian dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan capaian yang laik disyukuri bagi Indah Savitri. Staf Sub

Bagian Protokoler Bawaslu RI ini merasa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara Negara. “Terus terang saya bangga, karena yang namanya jadi PNS otomatis kebanggaan semua orang. Ikut upacara di sini juga pertama kali setelah bertahun-tahun lulus dari sekolah, ada juga kebanggaan,” tutur Indah. Namun di balik kebanggaan tersebut, menurut Indah ada tanggung jawab berat yang diemban ASN. Sebagai pelayan Negara, ASN harus mampu menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Apa lagi sebagai ASN di Bawaslu, Indah menilai ada tanggung jawab lebih menjalankan dan menga-

wasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. “Kita harus mampu bekerja dengan baik dan menjauhkan diri dari korupsi. Harus bekerja jujur apalagi di Bawaslu harus bisa mengawasi pemilu sebaik-baiknya sehingga bisa dipercayai masyarakat,” ungkap ibu satu anak tersebut. Oleh karena itu, Indah memilih untuk menjadikan janji Korpri sebagai pendorong untuk menjalankan tugas yang baik sebagai ASN. Dengan begitu, harapan dan kepercayaan masyarakat bisa selalu dijaga. “Image negative masyarakat tentang ASN itu harus diubah dengan menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan janji Korpri,” tegas Indah. Ira Sasmita


35

Inspirasi

Anekdot

Kasih Sayang POHON APEL Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Seorang anak kecil suka datang dan bermain-main setiap hari. Dia senang naik ke atas pohon, makan apel, tidur sejenak di bawah bayang-bayang pohon apel … Ia mencintai pohon apel itu dan pohon itu senang bermain dengan dia. Waktupun terus berlalu ……. Anak kecil itu sudah dewasa dan dia berhari-hari tidak lagibermain di sekitar pohon. Suatu hari anak itu datang kembali ke pohon dan ia tampak sedih. “Ayo bermain dengan saya, ”pinta pohon apel itu. Aku bukan lagi seorang anak, saya tidak ‘bermain di sekitar pohon lagi. “Anak itu menjawab, ”Aku ingin mainan. Aku butuh uang untuk membelinya. ”Maaf, tapi saya tidak punya uang ….. tapi Anda bisa mengambil buah apel saya dan menjualnya. Maka Anda akan punya uang.”

seecartoon.com

Anak lelaki itu sangat senang. Ia lalu memetik semua apel di pohon dan pergi dengan gembira. Anak itu tidak pernah kembali setelah ia mengambil buah apel. Pohon itu sedih. Suatu hari anak itu kembali dan pohon itu sangat senang. “Ayo bermain-main dengan saya” kata pohon apel. Saya tidak punya waktu untuk bermain. Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Dapatkah Anda membantu saya? “Maaf tapi aku tidak punya rumah. Tetapi Anda dapat memotong cabang-cabang saya untuk membangun rumahmu.”Lalu, anak lelaki itu menebang semua dahan dan ranting dari pohon dan pergi dengan gembira. Pohon itu senang melihatnya bahagia, tapi anak itu tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon itu kesepian dan sedih. Suatu hari di musim panas, anak itu kembali dan pohon itu begitu gembira. “Ayo bermain-main dengan saya!” kata pohon. “Saya sangat sedih dan mulai tua. Saya ingin pergi berlayar untuk

bersantai dengan diriku sendiri. Dapatkah kau memberiku perahu?” … “Gunakan batang pohonku untuk membangun perahu. Anda dapat berlayar jauh dan menjadi bahagia. ” Lalu anak itu memotong batang pohon untuk membuat perahu. Dia pergi berlayar dan tak pernah muncul untuk waktu yang sangat panjang. Akhirnya, anak itu kembali setelah ia pergi selama bertahuntahun. “Maaf, anakku, tapi aku tidak punya apa-apa untuk Anda lagi. Tidak ada lagi apel untuk ananda. …” kata pohon “….. ” Saya tidak punya gigi untuk menggigit “jawab anak itu.” ” Tidak ada lagi batang bagi Anda untuk memanjat” . “Saya terlalu tua untuk itu sekarang” kata anak itu.” “Saya benar-benar tak bisa memberikan apa-apa ….. satusatunya yang tersisa adalah akar sekarat” kata pohon apel dengan air mata. “Aku tidak membutuhkan banyak sekarang, hanya sebuah tempat untuk beristirahat. Saya lelah setelah sekian tahun.” Anak itu menjawab. “Bagus! Akar Pohon Tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat di situ.” “Ayo, ayo duduk bersama saya dan istirahat” Anak itu duduk dan pohon itu sangat gembira dan tersenyum dengan air mata...

Pesan moral: Ini adalah cerita untuk semua orang. Pohon adalah orang tua kita. Ketika kita masih kecil, atau masih anak-anak, kita senang bermain dengan Ibu dan Ayah … Ketika kita tumbuh perlahan menjadi dewasa, perlahan kita sering lupa menyapa ketika sudah sampai dirumah dan langsung masuk ke kamar, atau bahkan sering meninggalkan mereka di rumah… hanya datang kepada mereka ketika kita memerlukan sesuatu seperti uang atau atau ketika kita berada dalam kesulitan. Tidak peduli apa pun, orang tua akan selalu berada di sana dan memberikan segala sesuatu yang mereka bisa untuk membuat Anda bahagia. Anda mungkin berpikir bahwa anak laki-laki itu kejam kepada pohon.. tapi itu adalah bagaimana sebagian dari kita semua memperlakukan orang tua kita....

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 11, 11 NOVEMBER 2015 BULETIN 36 34 36

Cerimor

(Cerita Humor) Nilai Raport Asep Asep : “Pak, nanti setelah Asep terima raport kan libur lama, Asep beliin sepeda ya?” Bapak : “Oke, tapi nilai raport sekolahmu harus ada angka 9 nya sebanyak 3 saja, tidak usah semuanya.” Setelah menerima raport… Asep : “Pak, nilai raport Asep angka 9 nya ada 3 sesuai permintaan Bapak. Sekarang, sepedanya mana, Pak?” Bapak : “Nah, itu baru anak Bapak. Sekarang sudah semakin pintar saja. Itu sepedamu ada di teras, lalu mana raportmu?”

Asep : “Itu, Asep taruh di atas tivi, Pak.” Kata Asep sambil siap menggenjot sepeda barunya. Isi Raport • Matematika = 3 • IPA = 4 • Penjas = 4 • IPS = 4 • Bahasa Indonesia = 3 • Sakit = 9 • Ijin = 9 •Alpa = 9 Bapak : “Aseeeeep! Balikin sepedanyaaa!!!”

Hati Seperti Gelas Usai pisah ranjang, seorang suami menelepon istrinya dan berkata: sayang .... saya ingin rujuk kepadamu..! Istri: Apakah ada gelas di dekatmu? Suami: ndak ada, kenapa?

Istri: ...kembalikan gelas itu utuh seperti semula, (gak mungkin, kan?), begitu pula hatiku... Suami: ....ndak pecah tuu, gelasnya plastik !! Istri: iiiihh .... sudah....sudah!! abis magrib datang jemput aku sayang ....

Istri: Kalau begitu, pergi ke dapur dan ambil gelas sekarang! Suami: Tampaknya kamu sudah gak beres! Tapi gak apa-apa, OK akan kuambilkan. Istri: Lalu banting gelas itu ke lantai. Suami: ..sudah, sudah kulempar, trus kenapa ??

Sumber: google.com

BULETINBAWASLU BAWASLU||EDISI EDISI11, 11 NOVEMBER 2015 BULETIN

37 35 37

Ketua Bawaslu Hadiri Apel Siaga di Surabaya Pengawas Pemilihan Kota Surabaya melaksanakan apel siaga penetapan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kota Surabaya, Jumat (20/11). Apel siaga yang digelar dilapangan Balai Kota Surabaya ini diikuti oleh 3.936 pengawas TPS, 154 pengawas pemilu lapangan (PPL), dan 93 Anggota Panwas Kecamatan dan dihadiri langsung Ketua Bawaslu RI Muhammad yang bertindak sebagai Pimpinan Apel. Dalam sambutannya Muhammad menegaskan bahwa keberadaan pengawas TPS sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada mendatang. Pengawas TPS merupakan ujung tombak Bawaslu. Sebab Pengawas TPS akan berhadapan langsung dengan tantangan pengawasan yang dilakukan di lapangan. Muhammad juga mengajak kepada semua pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah (pengawas TPS) untuk membuktikan bahwa pengawas pemilu bisa menjadi bagian yang ikut menentukan penyelenggaraan pilkada nanti berjalan dengan jujur, transparan, dan demokratis.

Foto-foto: Irwan

38

Media Gathering 2015 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan Media Gathering dengan sejumlah media baik cetak, online maupun elektronik dengan mengusung tema “Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015”. Media Gathering ini dilaksanakan di Ciwidey, Bandung, 20-22 November 2015.

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas beserta para wartawan.

Ketua Bawaslu Muhammad memimpin Apel Siaga penetapan Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada serentak 2015, di Lapangan Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/11) Bermain Paintball

Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak

Perang Bantal Air

Ketua Bawaslu Muhammad menyaksikan pelaksanaan simulasi pemungutan suara yang dilaksanakan KPU dan Panwaslu Kota Surabaya, Jumat (20/11).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, serta Panwaslu Kota Surabaya bersamasama melakukan pelepasan balon udara sebagai tanda penetapan Pengawas tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada serentak 2015, di Lapangan Balai Kota Surabaya, Jumat (20/11).


HUMAS

Foto bersama.


39

HUMAS

Pertemuan antara Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu, KPU dan DKPP di Jakarta, Kamis (5/11) membahas tentang potensi gugatan untuk pilkada dengan calon tunggal. Tampak Ketua MK, Ketua DKPP, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan pimpinan keempat lembaga berbincang usai pertemuan yang diselenggarakan di Gedung MK, Jakarta.

P S EMI A W LI H A G A N

UM

BADAN

N

PE

HUMAS

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas yang juga Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu RI membuka acara Sosialisasi Kepada Stakeholder Dan Masyarakat Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Senin (9/11).

UM

HUMAS

Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron saat Konferensi Pers terkait hasil pengawasan dana kampanye Pilkada 2015, di Media Center Bawaslu RI, Rabu, (15/11). Hadir pula dalam Konferensi Pers tersebut, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bernad D Sutrisno, Kabag Pengawasan Harimurti Wicaksono.

IK IND

A S L U

I

R

W

N O

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

KARTIKA

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro saat memberikan pengarahan pada peserta pelatihan Persiapan Audit Sederhana Pengelolaan Dana Hibah Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, di Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (17/11).

-

HUMAS

HUMAS

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) bagi Pengelola Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi se-Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Gunawan menjelaskan bahwa Bawaslu telah berhasil dalam mendukung gerakan Pilkada serentak untuk seluruh provinsi dan menolak Pilkada melalui DPRD.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad (kedua dari kanan), Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah (kedua dari kiri), Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Razaki Persada (kanan) menabuh rebana saat pembukaan Rakor Stakeholders Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota se Provinsi Kepulauan Riau, yang diselenggarakan di Batam, November 2015.

40


BAWASLU. Mengantisipasi Kerawanan dan Konflik Pilkada BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI 11, NOVEMBER 2015

Recommend Documents