BAWASLU. Bandingkan Sistem Pemilu, Bawaslu Gelar Seminar Internasional BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI MARET-APRIL 2016

EDISI MARET-APRIL 2016

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bandingkan Sistem Pemilu, Bawaslu Gelar Seminar Internasional BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi. Nasrullah, SH., MH. Endang Wihdatiningtyas, SH. Daniel Zuchron Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si. Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH. Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP. Raja Monang Silalahi, S.Sos. Hilton Tampubolon, SE. Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Setiap negara di seluruh dunia pasti memiliki sistem pemilu yang berbeda. Tidak ada suatu sistem pemilu, pengawasan pemilu, maupun sistem penyelesaian pemilunya yang sempurna. Karena hal tersebut sangat bergantung pada pada nilai-nilai budaya yang ada pada suatu bangsa dan itu akan memperkaya dalam suatu sistem pemilu. Prinsip dasar pemilu yang sesuai dengan standar internasional diantaranya universal, equal, free, secret, direct, dan regular interval. Suatu negara memiliki kebijakan dalam sistem pemilu yang sesuai, tetapi kebijakan dalam memilih sistem pemilu harus

konsisten dengan standar-standar international. Bawaslu menginisiasi untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dengan dunia internasional dalam rangka membandingkan dan mengevaluasi sistem pemilu dan pengawasannya di Indonesia dengan Negara lain. Buletin Bawaslu kali ini selain mengenai komparasi sistem pemilu di dunia internasional juga akan membahas terobosan pengawasan Bawaslu yaitu strategi pengawasan pemilu berbasis teknologi informasi yang rencananya akan diujicobakan pada Pilkada 2017 di beberapa daerah. Selamat membaca.

Salam Awas DAFTAR ISI

2 Dari Redaksi Laporan Utama Bandingkan Sistem Pemilu, Bawaslu Gelar Seminar Internasional 3 Opini 7 Partai Politik dan Demokrasi Sorotan Revisi UU Pilkada Dorong Penguatan Kewenangan Bawaslu 10 Investigasi Menekan Potensi Manipulasi Suara Lewat Teknologi Informasi 12 Bawaslu Terkini PNS DPK Punya Peran Strategis Tentukan Netralitas Penyelenggara 14 Pemilu Bawaslu Terkini Berbagi Ilmu Pengawasan Pemilu, 16 Bawaslu Diundang ke Manila Info Bawaslu Tepat pada Ultah ke Delapan, 18 Bawaslu Gelar Tes Narkoba Info Bawaslu-Briefing Bersih-Bersih Narkoba di Lingkungan 20 Sekretariat Jenderal Bawaslu Divisi Update Bawaslu Susun Standar Pengawasan Kampanye Pilkada 2017 21

BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

Divisi Update Bahas Sistem Pemilu di Indonesia, ANFREL Kunjungi Bawaslu Bawaslu Upayakan Perbaikan Manajemen Kasus Pilkada Kinerja Pegawai Jadi Kunci Keberhasilan Lembaga Pengawas Pemilu Feature Bawaslu Akan Coba Padukan Pemilu dengan Program Wisata Sudut Pandang Polemik Revisi UU Pilkada Profil Ketua KPU Belanda, Prof. Henk Kummeling Ekspose Daerah Menyoroti DPT Pemungutan Suara Ulang Bawaslu DIY Beri Penghargaan kepada Jajaran Pengawas dan Stakeholders Inspirasi Matematika dan Pemilu Resensi Buku Pengawasan Pemilu Partisipatif Regulasi Galeri

22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40

Bandingkan Sistem Pemilu, Bawaslu Gelar Seminar Internasional

FOTO-FOTO: HENDRU WIJAYA

Ketua Bawaslu Muhammad memberikan materi tentang “Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia” pada kegiatan seminar internasional Convention Hall Asri Medical Center (AMC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (20/4)

Sebagai wujud kerja sama antara Bawaslu dengan pemangku kepentingan Pemilu, termasuk perguruan tinggi, Bawaslu menggelar seminar internasional yang menghadirkan 200 peserta dan narasumber dari dalam dan luar negeri.

B

(Dutch Electoral Council/Universiteit Utrecht) Prof. Dr. Henk Kummeling memaparkan terkait sistem penyelenggaraan pemilu di Belanda, Selasa (20/4).

awaslu bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar seminar internasional bertajuk ‘Demokrasi, Pemilu, dan Pengawasan Pemilu’ di Yogyakarta, Rabu (20/4). Seminar yang digelar dalam rangka pertukaran pengetahuan serta komparasi sistem pemilu dengan negara-negara sahabat itu menghadirkan perwakilan dari Argentina, India, dan akademisi sekaligus penyelenggara pemilu dari Belanda. Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, Bawaslu dibangun atas komitmen bersama untuk tidak menjadikan pemilu sebagai kegiatan yang ekslusif. Bawaslu memiliki keinginan menjadikan pemilu inklusif dan menjadi milik

semua pihak. Dari sekian banyak pemangku kepentingan, Bawaslu menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia yang juga menjadi semangat kerja Bawaslu. Kegiatan seminar internasional yang dilaksanakan atas kerja sama dengan perguruan tinggi, lanjut Muhammad, merupakan upaya Bawaslu untuk menjadikan pemilu semakin dekat dengan semua pemangku kepentingan. Kedekatan tersebut juga diinginkan Bawaslu tidak hanya dalam negeri saja, tetapi juga mencakup lingkungan internasional. “Ada keinginan untuk menginternasionalkan Bawaslu karena memang posisi Bawaslu ini


3

FOTO-FOTO: HENDRU WIJAYA

Penandatanganan Nota Kerjasama antara Bawaslu RI dan UMY Pimpinan Bawaslu Nasrullah memberikan cinderamata kepada Dr. terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Ketua Bawaslu Mu- Suranto, (Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Selasa hammad dan Rektor UMY Prof. Dr. H. Bambang Cipto di Conven- (20/4). tion Hall Asri Medical Center (AMC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (20/4).

memang istimewa. Lembaga pengawas yang bisa kita pelajari dari Negara pemilu hampir tidak ada di dunia, lain,” ungkap Jimly. hanya ada di Indonesia dan Ekuador Pada kesempatan yang sama, sehingga ada keinginan dari Bawaslu Rektor UMY, Bambang Cipto agar dunia mengetahui pentingnya posisi Lembaga kami hampir serupa menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu dalam menegakkan demokrasi Bawaslu yang telah memberi UMY dengan lembaga seperti di Indonesia,” ujar Muhammad saat kesempatan untuk bekerja sama KPU dan Bawaslu yang ada di membuka seminar di Aula Asri Medical dalam penyelenggaraan seminar Indonesia. Kami menjalankan internasional. Melalui seminar, Center, UMY, Yogyakarta. Melalui seminar internasional, tugas-tugas dalam pelaksanaan semua pihak bisa menggali informasi Muhammad mengharapkan terjadi tentang sistem pemilu yang ada di tahapan Pemilu hingga transformasi informasi dengan Negara dunia. pengawasannya sahabat sehingga membantu Bawaslu “Seperti kita ketahui pemilu terdiri dalam meningkatkan kinerja untuk atas manusia dan sistem. Ketika kita menciptakan pemilu yang berintegritas. memiliki sistem yang bagus sekalipun, Henk Kummeling Secara lebih luas, Bawaslu juga tetapi ketika tidak didukung oleh KETUA KPU BELANDA ingin menyosialisasikan pengawasan sumber daya manusia yang bagus partisipatif yang giat diusung Bawaslu maka tidak akan mencapai hasil kepada Negara-negara sahabat. maksimal. Semaju apapun negara dan Ketua Dewan Kehormatan sistem yang digunakan, keberhasilan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly pelaksanaan pemilu harus didukung Asshidiqqie yang hadir sebagai keynote speaker pada oleh semua pihak yang terlibat,” kata Bambang. seminar mengatakan, sangat mengapresiasi Bawaslu dan Henk Kummeling yang merupakan Guru Besar UMY yang menginisiasi seminr internasional sebagai Hukum Tata Negara Universitas Ultrecht sekaligus upaya untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan di merupakan Presiden Dewan Pemilihan Umum Belanda berbagai Negara. yang menjadi narasumber seminar menjelaskan tentang “Forum ini merupakan forum yang penting dalam posisi, tugas, dan fungsi Dewan Pemilihan Umum di membangun demokrasi yang berintegritas. Core bussines Belanda. Menurutnya, sebagai penyelenggara Pemilu di dari demokrasi adalah pemilu, maka integritas pemilu Belanda, Dewan Pemilihan menjalankan tugas hampir sangat menentukan integritas demokrasi. Sebagai Negara serupa dengan yang dikerjakan Komisi Pemilihan Umum yang demokrasinya baru berkembang, tentu banyak hal (KPU) dan Bawaslu di Indonesia.

”

”

4


Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bocalandro memaparkan “Sistem Pemilu Dan Pengawasan Pemilu di Argentina”, Selasa (20/4). Ia mengatakan Argentina saat ini tengah mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil.

Duta Besar India untuk Indonesia Lhouvum memaparkan “Sistem Pemilu dan Pengawasan Pemilu di Negara India,” Selasa (20/4). Ia mengatakan sistem pemilu di India lebih maju dengan menggunakan sistem pemilihan elektronik. Sistem pemilihan tersebut menurutnya terbukti mampu menggenjot partisipasi pemilih di India mencapai 70 persen.

Suasana diskusi panel sesi ke dua dengan narasumber Duta Besar Argentina dan Duta Besar India dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Suranto, Selasa (20/4).

“Lembaga kami hampir serupa dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu yang ada di Indonesia. Kami menjalankan tugas-tugas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu hingga pengawasannya,” ujar Henk yang menggunakan bahasa Inggris dalam forum tersebut. Namun pada tingkatan lokal, kata Henk, Dewan Pemilihan Belanda dibantu pemerintahan setempat seperti

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, memberikan pemaparan materi terkait “Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilu” pada kegiatan seminar internasional di Convention Hall AMC (Asri Medical Center) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (20/4).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Dr. Topo Santoso memaparkan materi ‘’Perkembangan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia,” Selasa (20/4). Ia mengatakan tindak pidana pemilu di Indonesia masih terhambat oleh tiga intitusi yaitu Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan yang memiliki pandangan hukum yang berbeda di masing - masing institusi.

penyediaan logistik pemilu. Ia juga menuturkan, Pemilu di Belanda tidak mengenal sistem distrik. Di negara kincir angin tersebut, hanya ada Pemilu nasional. Selain itu, ia mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu di Belanda sangat tinggi. Bahkan pada saat Pemilu, angka sengketa menyangkut hasil Pemilu sangat rendah. “Kami berupaya BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

5

Foto bersama Ketua Bawaslu dan Pimpinan Bawaslu serta Sekretaris Jenderal Bawaslu, Pimpinan dan para narasumber dalam kegiatan seminar internasional pertukaran pengetahuan tentang Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Pemilu di Convention Hall Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (20/4).

agar masyarakat tidak meragukan kredibilitas kami sebagai penyelenggara sehingga pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan baik,” katanya. Berbicara setelah Henk Kummeling, Topo Santoso, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam penyelenggaraan Pemilu saat ini Bawaslu menanggung beban yang sangat berat. Lantaran Bawaslu berhadapan dengan peserta Pemilu dan masyarakat yang terusmenerus menyampaikan keberatannya atas penegakan hukum Pemilu. Di lain pihak, Bawaslu juga berhadapan dengan pemangku kepentingan seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang memang ditunjuk dalam UU Pemilu sebagai pihak

yang memiliki domain dalam menangani tindak pidana pemilu. Topo menilai perlu dilakukan peninjauan kembali pasal-pasal dalam UU Pemilu yang mengatur tentang penanganan tindak pidana pemilu. Dengan begitu, penegakan hukum dalam pemilu dapat terwujud. Hadirkan Duta Besar Seminar Internasional Bawaslu RI-UMY juga menghadirkan Duta Besar dari dua negara yakni Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bocalandro dan Duta Besar India Nengcha Lhouvum Mukhopadhaya. Duta Besar Argentina untuk Indonesia Ricardo Luis Bocalandro mengungkapkan Argentina saat ini

Salah satu Mahasiswa UMY menanyakan beberapa permasalahan Suasana para peserta yang melibatkan Dosen, Mahasiswa, Tokoh penyelenggaraan Pilkada serentak 2015, Selasa (20/4). Agama, Tokoh Masyarakat. Lembaga Masyarakat, NGO, dan organisasi kepemudaan, Selasa (20/4)

6


tengah mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dengan melibatkan masyarakat sipil. Penyelenggara pemilu akan menunjuk secara resmi masyarakat yang layak dijadikan sebagai pengawas Pemilu. Hal ini terbukti dapat menekan kecurangan Pemilu dan praktik jual beli suara yang dulu kerap terjadi di Argentina. Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia, Nengcha Lhouvum Mukhopadhaya menjelaskan, salah satu keunggulan pelaksanaan pemilu di India adalah memiliki lembaga penyelenggara pemilu yang sangat kuat. “Penyelenggara Pemilu India ditunjuk langsung oleh Presiden

”

Seperti kita ketahui pemilu terdiri atas manusia dan sistem. Ketika kita memiliki sistem yang bagus sekalipun, tetapi ketika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang bagus maka tidak akan mencapai hasil maksimal. Semaju apapun negara dan sistem yang digunakan, keberhasilan pelaksanaan pemilu harus didukung oleh semua pihak yang terlibat

”

India. Komisi pemilihan umum di India menangani segala hal termasuk pengawasan,” ujar Nengcha. Selain itu, India juga bergerak lebih maju dengan menggunakan sistem pemilihan elektronik sejak tahun 1999. Sistem pemilihan tersebut menurutnya terbukti mampu menggenjot partisipasi 800 juta pemilih di India mencapai 70 persen bahkan hingga 80 persen. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan UMY terkait tri darma perguruan tinggi.

Bambang Cipto REKTOR UMY

Ira Sasmita/Pratiwi EP


7

Opini

Partai Politik dan Demokrasi “Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai” Clinton Rossiter Demokrasi hanyalah sebuah alat menuju demokrasi jika kemunculan partai-partai tujuan akhir bernegara kita yaitu politik tidak diiringi dengan tiga hal yang terwujudnya masyarakat yang sejahtera. menjadi syarat utama sehatnya iklim Hal ini berakibat hingga sekarang, demokrasi dalam suatu negara. Ketiga hal belum ada satu pakar-pun di dunia yang tersebut adalah pertama adanya oposisi, meragukan bahwa demokrasi adalah kedua kuatnya ideologi partai dan terakhir satu-satunya kata kunci dalam mencapai penerapan demokrasi substansial. kesejahteraan tersebut. Dalam praktiknya, demokrasi Hilangnya Oposisi khususnya di Indonesia ditandai dengan Bergabungnya PAN dan PPP ke tumbuh suburnya partai-partai politik. dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH) Keberadaan partai politik sendiri di dan mungkin sebentar lagi Golkar akan Oleh: Indonesia pada awalnya tidak difungsikan semakin menunjukkan betapa rapuhnya M. IwAN SATRIAWAN* sebagai mesin politik untuk merebut dan sistem koalisi dalam mekanisme multi mempertahankan kekuasaan sebagaimana partai kita. Tidak dapat dipungkiri praktik tujuan awal pembentukan partai modern. Melainkan oposisi memang hanya akan berhasil dalam sistem sebagai alat perjuangan melawan penjajah Belanda presidensil dwi partai, tidak seperti di Indonesia yang dan Jepang. Tiga serangkai pendiri partai pertama multi partai sehingga tidak dihasilkan pemenang absolut di Indonesia Ki Hajar Dewantara, Douwe Dekker dalam pemilu sehingga dibutuhkan koalisi. dan Tjipto Mangunkusumo merancang “De Indische Namun amat disayangkan koalisi yang telah terbetuk Partij” pada 25 Desember 1912 sebagai alat perjuangan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah melawan kolonial Belanda. Hal ini kemudian diikuti Putih bukanlah koalisi permanen dalam artian koalisi oleh Budi Utomo pada tahun 1917, dan hal yang sama idelogis namun koalisi longgar yang hanya berdasarkan juga dilakukan oleh Syarikat Islam (SI) yang dalam pada kepentingan sesaat aktor-aktor politik di DPR perkembangannya SI terpecah menjadi 2 (dua) yaitu SI pusat. Padahal untuk mengawal jalannya demokrasi itu merah (komunis) dan SI putih (Islam). dibutuhkan oposisi atau dalam istilah lain karena manusia Thomas Meyer menjelaskan bahwa fungsi partai cenderung melakukan kesalahan maka dibutuhkan politik adalah untuk mengagregasikan kepentingan pengawasan, namun tatkala pengawasan lemah, maka masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama kita tinggal menunggu saja robohnya demokrasi tersebut. dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan Hal ini dapat dibuktikan ketika koalisi Indonesia sehingga menjadi sebuah agenda yang mendapatkan hebat yang terdiri dari PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura, dukungan rakyat dalam suatu pemilihan umum. Berbagai di daerah dapat demikian cair sehingga dapat berkoalisi bentuk partai politik berdiri pasca reformasi tersebut. dengan koalisi merah putih yang terdiri dari Gerindra, Ada partai yang menjual organisasinya melalui trah darah PAN, Golkar,PKS dan PPP. Ini dibuktikan dalam pilkada biru yang dimiliki oleh individu tertentu. Disisi lain ada pesisir barat, dimana pasangan nomor urut satu diusung pula partai yang menggunakan kekuatan modal sebagai oleh Nasdem, PAN dan PKB yang notebene dipusat pilar utama eksistensi organisasi partai dan bahkan ada antara PKB dan PAN telah berbeda koalisinya. pula partai yang menjual atau memanfaatkan isu-isu agama sebagai daya magis penarik simpati masyarakat. Budaya Shortcut Namun akan menjadi sebuah ironi dalam negara Partai politik adalah suatu badan hukum publik yang

8


diakui oleh pemerintah dan terdiri dari sekelompok orang yang terorganisir secara baik dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan secara damai lewat pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara berkala. Berdasarkan definisi tersebut diatas maka tidak dapat dipungkiri keberadaan partai politik sangat penting dalam membangun demokrasi dalam suatu negara. Hal ini disebabkan segala hal yang berkenaan dengan pengisian pejabat negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan hampir selalu melibatkan partai politik. Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); sarana rekruitmen politik; dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Namun dalam konteks Indonesia, pasca reformasi dunia politik telah mengalami perubahan yang cukup siginifikan. Salah satu yang paling mencolok dalam perubahan tersebut adalah memudarnya ideologi partai politik. Budaya jalan pintas (shortcut) menurut Kuntjoroningrat merupakan karakter dasar manusia Indonesia. Budaya jalan pintas seringkali dipraktikkan dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah. Dengan hanya mementingkan popularitas, meskipun individu tersebut tidak memiliki kemampuan berpolitik. Ketika ia dilihat mampu menarik suara massa yang cukup banyak, maka dijadikan alasan untuk dicalonkan oleh partai politik. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kegagalan partai poltik dalam menjalankan tugas dan fungsi partai politik yaitu kaderisasi dan pendidikan politik. Akhirnya partai politik hanya diibaratkan seperti taxi atau ojek an sich yang tatkala gagal mengantarkan penumpangnya ke tujuan yang dikehendaki, penumpang dapat berpindah kendaraan dengan sesuka hatinya. Ironisnya beberapa partai politik justru menumbuh suburkan budaya jalan pintas dan oligarki politik atau dalam bahasa lain politik kekeluargaan dan perkoncoan. Mulai dari suksesi kepemimpinan ditingkat DPP hingga pada penunjukkan kepala daerah harus melalui restu ketua umum.

sebagai penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizen). Berdasarkan hal tersebut maka jatuh bangunnya demokrasi dalam suatu negara tergantung pada kondisi partai politiknya. Jika partai politik telah berjalan tanpa orientasi dan arah yang jelas, karena agenda utamanya hanya merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka demokrasi yang diagung-agungkan hanyalah demokrasi formalitas. Dalam artian secara formal setiap 5 (lima) tahun sekali kita mengadakan pemilu untuk memilih Presiden/wakil Presiden, DPR, dan juga kepala daerah namun sejatinya itu hanya formalitas karena sesungguhnya yang memilih adalah partai politik itu sendiri. Rakyat atau pemilih hanya disodori kertas yang sudah berisi gambar dan foto calon tanpa pernah rakyat pemilih mempunyai hak untuk menentukan calon alternatif pilihannya. Demokrasi formalitas yang kita bangun bahkan menjadi lebih ekstrim seandainya calon yang diusung partai politik tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar rakyat dan hanya tim suksesnya saja yang memilih sedangkan sebagian besar rakyat golput maka calon tunggal tersebut tetap akan dilantik walau hanya dapat 1 (satu) suara. Karena tidak mungkin juga menggagalkan pemilu atau pemilukada karena calonnya hanya satu. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus mengisi partai politik dengan kader-kader yang potensial, berintegritas dan berkapabilitas. Mengutip perkataan Bertolt Brecht seorang penyair Jerman dia mengatakan “Buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional.”

Demokrasi Formalitas Menurut Jimly (2008:710) partai politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (role) yang sentral dan penting dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), karena mereka memainkan peran yang penting

Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

9

Ketua Bawaslu:

Penundaan Pilkada di Lima Daerah Merupakan Pelanggaran HAM Super Ketua Bawaslu RI, Muhammad menilai penundaan Pilkada Serentak 2015 di lima daerah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lantaran penundaan tersebut menyebabkan hilangnya HAM warga negara untuk menggunakan hak pilih menentukan calon pemimpin daerah. “Kasus lima daerah yang ditunda pada H - 1 diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) untuk di tunda dan mencabut keputusan KPU. Kalau menurut saya ini adalah pelanggaran HAM super,” ujarnya pada diskusi bertema ‘Terfokus Tinjauan Kritis Atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dan Revisi Undang-undang Pilkada Yang Berspektif HAM’ yang diselenggarakan Komnas HAM di Jakarta, Senin (14/3). Menurut Muhammad, penundaan di lima daerah tersebut tergolong pelanggaran HAM yang sangat berat. Penundaan tersebut juga pada berkurangnya pemenuhan hak tersebut juga berimplikasi kepada hak konstitusi terutama oleh para penyelenggara. Selain itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu memandang para hakim PTTUN dalam menyelesaikan perkara terkait penundaan di lima daerah untuk menunda penyelenggaraan Pilkada setentak 2015 tidak melibatkan para pihak seperti KPU, Bawaslu serta Partai Politik. “Pada H - 1 diputuskan surat KPU batal, tidak ada pilkada besok. Temanteman HAM tidak bersuara apakah wilayah hukum atau wilayah apa ini. Saya kira ini harus disuarakan,” ujarnya. Tak hanya itu, Muhammad melanjutkan, dari sisi pemilih sangat banyak

10

yang tidak dapat menggunakan hak suara akibat dari penundaan tersebut pada pelaksanaan Pilkada serentak yang harusnya digelar serentak pada tanggal 9 Desember kemarin. Hal tersebut berimplikasi langsung terhadap hilangnya hak pilih warga negara untuk memilih calon kepala daerah di lima daerah tersebut. “Kalau dihitung secara Matematika yang tidak jadi datang pada tanggal 9 Desember kemarin lebih banyak, dan ini termasuk pelanggaran HAM,” ungkap Muhammad. Oleh karena itu, Muhammad meminta Komnas HAM untuk menindaklanjuti beberapa persoalan pada penyelenggaraan pilkada yang terkait dengan pelanggaran HAM. Komnas HAM diminta untuk aktif mengkritisi apabila ada tahapan yang melanggar hak konstitusi dan HAM warga Negara. Pada kesempatan yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil pantauan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015 lalu. Secara umum, dari hasil pemantauan yang dilakukan di 17 daerah, Komnas HAM masih menemukan pelanggaran HAM di sejumlah daerah. Ketua Tim Pemantauan Pilkada Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan, Komnas HAM melakukan pemantauan di 17 titik daerah yaitu Sumatera Utara, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.


“Dari pantauan Komnas HAM pada penyelenggaraan Pilkada berdasarkan data dan fakta secara umum terselenggara dengan baik, namun ada beberapa permasalahan seperti masih kurang nya pelayanan pemilih kelompok rentan oleh KPU pada kelompok disabilitas dan penyediaan alat bantu di TPS,” kata Dianto. Menurut dia, temuan tersebut merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Agar KPU memfasilitasi setiap pemilih, khususnya pemilih dengan kebutuhan khusus. “Penyandang cacat khususnya di rumah sakit, masih banyak dari kelompok tersebut kurang terfasilitasi, akibatnya hak pilih mereka menjadi hilang,” ujarnya. Selain itu, Komnas HAM menurutnya juga menemukan persoalan terkait pendataan pemilih yang belum sepenuhnya akurat. Dianto menyontohkan beberapa permasalahan di rumah tahanan (Rutan). Setelah dilakukan pengecekan, banyak penghuni rutan masih belum terdata sepenuhnya sehingga mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkada. “Hal yang sama juga terjadi pada pemilih yang sedang berada dalam rumah tahanan masih belum terdatanya beberapa tahanan yang ada di dalam sel tahanan,” jelas Dianto Komnas HAM, lanjutnya, juga menemukan masalah menyangkut hak konstitusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik yang sedang di dalam maupun di luar negeri. Komnas HAM menilai pendataan pemilih belum dilakukan merata pada pemilih yang berdomisili tidak sesuai dengan kartu identitasnya atau kelompok diaspora. Hendru W/Ira Sasmita

Revisi UU Pilkada Dorong Penguatan Kewenangan Bawaslu Posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan diperkuat. Pemerintah dan DPR pada prinsipnya sepakat memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu sehingga dapat mengadili dan memberikan sanksi apabila terjadi bentuk pelanggaran pemilu. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, usulan penguatan tersebut telah dibahas dalam rapat konsinyasi revisi UU Pilkada antara pemerintah dan DPR yang berlangsung hingga Rabu (27/4). “Bawaslu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang sifatnya adminsitratif,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menambahkan, pemerintah dan DPR masih membahas teknik penguatan Bawaslu. Secara administratif, Bawaslu dapat memberikan sanksi diskualifikasi bagi bakal calon yang melakukan politik uang. “Misalnya simpatisan, membagi-bagikan uang. Itu bukan terkait calon. Ada usul sanksi dapat diberikan kepada semua pihak yang melakukan politik uang. Jadi yang diberi sanksi bukan cuma pasangan calon,” terang Riza. Bawaslu menyambut baik penguatan kewenangan yang diberikan melalui revisi UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Namun Bawaslu menginginkan agar kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan hanya berlaku bagi Bawaslu provinsi dan Bawaslu pusat. Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mengusulkan agar kewenangan penanganan sengketa pencalonan tidak diberikan kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu) di tingkat kabupaten/kota. Alasannya, selama ini ada beberapa kasus keputusan panwaslu tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Ada juga panwaslu yang tidak mau menuruti rekomendasi pusat ketika terjadi kekeliruan. Dengan adanya pemberian kewenangan hanya kepada Bawaslu provinsi dan pusat, peluang terjadinya konflik kepentingan diyakini bisa dicegah. Penguatan kewenangan Bawaslu, kata Nelson, akan membuat lembaga pengawas tersebut semakin kuat. Untuk itu dia setuju pembenahan internal di lembaga tersebut perlu dilakukan, baik dari aspek teknis maupun mekanisme penanganan sengketa. “Perlu memang ditata kembali melalui undang-undang bahwa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pencalonan adalah Bawaslu provinsi yang keputusannya

bisa dibanding ke Bawaslu pusat,” ujar Nelson. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, Bawaslu harus diperkuat, baik dalam segi kewenangan juga akses. Salah satu poin penguatan Bawaslu, antara lain, terkait kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi dalam penyelenggaraan pilkada. Rekomendasi Bawaslu ini bersifat final dan mengikat serta wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang menyelenggarakan pilkada. Titi mengusulkan kewenangan eksekutorial untuk eksekusi administrasi ini agar tidak diberikan kepada panitia pengawas atau Bawaslu provinsi, namun sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu pusat. Sebab, hal ini juga bisa membuat Bawaslu RI memiliki integritas dalam bekerja. Tujuannya agar Bawaslu tidak main-main dan menjaga mutu penegakan hukum. “Ini juga bisa menghindari politisasi aktor politik lokal, menjaga konsistensi dalam penerapannya di seluruh Indonesia,” ujar Titi. Rekomendasi Bawaslu pusat terkait sanksi administrasi bisa diberikan berdasarkan temuan hasil pengawasan di lapangan atau rekomendasi di jajaran bawahnya, yaitu panitia pengawas pemilu di tingkat provinsi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah kemungkinan bisa mundur. Targetnya, revisi ini dapat disahkan selambatnya pada akhir masa sidang DPR, Jumat (29/4) mendatang. Menurutnya, sampai saat ini masih ada dua persoalan yang menjadi problem dalam pembahasan kedua pihak, yakni terkait keharusan mundur anggota DPR, DPRD, dan DPD dalam pilkada dan masalah persentase dukungan calon perseorangan. Dari dua poin tersebut, DPR masih mempunyai keinginan untuk menaikkan syarat dukungan calon perseorangan. Kemudian, DPR menginginkan cuti bagi anggota DPR, DPRD, dan DPD setelah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. “Soal mundur khusus DPR, DPD, dan DPRD kita masih cukup memahami, PNS itu kan pejabat karier, kalau DPR kan lewat pemilihan,” kata Sumarsono. Ira Sasmita BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

11

Menekan Potensi Manipulasi Suara Lewat Teknologi Informasi

Selain politik uang, salah satu isu sentral terkait kecurangan dalam sebuah pemilihan adalah praktik manipulasi penghitungan suara. Terjadi perubahan antara hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan jenjangjenjang rekapitulasi suara setelahnya. Manipulasi dilakukan dengan cara menambah maupun mengurangi perolehan suara calon. 12

K

arena itu dalam rangka membangun sistem pengawasan yang mampu mempersempit ruang kecurangan saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar diskusi kepemiluan: “Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi”. Diskusi yang dilaksanakan di Hotel Harper, Yogyakarta ini mengundang sejumlah pakar dan praktisi di bidang teknologi informasi. “Bawaslu ingin mendengar pendapat para pakar terkait hal ini. Kami rancang program ini untuk Pemilu 2019. Rencananya di pilkada 2017 ada beberapa daerah yang


akan dijadikan pilot project. Tapi kalau sistemnya sudah ketemu, tidak tertutup kemungkinan kita gunakan ini di 101 titik pada 2017,” kata Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dalam diskusi, Kamis (21/4). Narasumber dalam diskusi yang digelar dalam dua sesi tersebut merupakan pakar dan praktisi teknologi informasi di Yogyakarta, yaitu Wing Wahyu Winarno, Deputy CIO Universitas Islam Indonesia Mukhammad Andri Setiawan, Dosen UGM Paulus Insap Santosa, Dosen AKAKOM Wagito, Dosen AMIKOM Arif Akbarul Huda, Penemu game online pemilu Rahmat Taufik, pengembang aplikasi sistem pencarian daftar pemilih ganda

(Sispendag) Ardhi Dwi Nurcahyo dan Hasmin Aries Pratama dari Bukaka Host. Nasrullah menjabarkan sistem yang ingin dibangun Bawaslu adalah sistem pengawasan dimana proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat disaksikan secara realtime oleh seluruh masyarakat. Apabila streaming video secara langsung tidak memungkinkan, maka menurut Nasrullah alternatif sistemnya masyarakat dapat menyaksikan video saat pemungutan atau penghitungan suara dalam bentuk rekaman. Dengan adanya video hasil penghitungan suara di setiap TPS, menurutnya ruang terjadinya kecurangan manipulasi suara menjadi semakin sempit. Sistem pengawasan berbasis teknologi informasi di TPS menjadi penting, sambung Nasrullah, dikarenakan proses rekapitulasi merupakan salah satu yang mendasar. Selama ini perolehan suara seseorang dapat mengalami perubahan dari yang seharusnya didapat. Perubahan tersebut menurutnya dapat disebabkan oleh faktor rendahnya integritas penyelenggara serta alat kontrol yang tersedia belum maksimal. “Suara yang diperoleh ditingkat TPS, berubah saat rekapitulasi di kecamatan. Dan terkadang berubah lagi saat rekap ditingkatan selanjutnya,” katanya. Ia menjabarkan kelemahan pada tahapan tersebut bukan tanpa upaya perbaikan. Seperti penggantian terhadap penyelenggara ditingkat bawah, dilakukan perubahan jenjang rekapitulasi, hingga dilakukannya proses pemindaian terhadap sertifikat hasil rekapitulasi di TPS yang hasilnya dapat dilihat di website Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tapi ternyata itu pun masih bisa diakali. Masih kurang terus,” ujar Nasrullah.

”

Suara yang diperoleh ditingkat TPS, berubah saat rekapitulasi di kecamatan. Dan terkadang berubah lagi saat rekap ditingkatan selanjutnya

”

NASRULLAH Pimpinan Bawaslu RI Atas dasar itulah, Bawaslu mengembangkan gagasan pengawasan berbasis teknologi. Meskipun sebenarnya program ini dirancang untuk pemilu serentak 2019, namun sejumlah daerah yang menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2017 rencananya akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan penerapan pengawasan partisipatif berbasis teknologi informasi. Bahkan menurut Nasrullah, apabila sistemnya dinilai sudah baik maka tidak tertutup kemungkinan Bawaslu akan menerapkan pengawasan berbasis teknologi di 101 titik atau seluruh daerah yang menggelar Pilkada di 2017 mendatang. Kualitas Pemilihan Ketua Bawaslu RI, Muhammad

mengungkapkan dalam upaya meningkatkan hasil dan kualitas pelaksanaan pemilihan, tentu harus ada inovasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan di TPS ini, sambungnya, merupakan salah satu ikhtiarnya. Dengan mengawinkan pengawasan dengan teknologi, diharapkan berkorelasi positif terhadap hasil dan kualitas pelaksanaan pemilihan. Guru Besar Universitas Hasanuddin ini menjelaskan, KPU sebelumnya memang telah menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pemilihan dengan melakukan pemindaian terhadap formulir C1 atau dokumen hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2014 lalu serta Pilkada 2015. Akan tetapi menurutnya terdapat kelemahan dalam pemindaian tersebut, sebagaimana hasil temuan pengawas yakni sebelum dipindai dokumen tersebut sudah direkayasa. “Oleh karena itu, walaupun tidak semua melakukan itu, kami melihat bahwa pengawasan pemilu juga seharusnya mampu bersahabat dengan teknologi. Paling tidak kita mampu mendeteksi secara cermat, tepat dan akurat proses yang terjadi di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Kenapa? karena kita tahu Basis data itu kan di TPS,” tandasnya. Idealnya dalam pemilihan adalah, samanya antara pilihan rakyat di TPS dengan yang nantinya ditetapkan KPU. Menurut Muhammad apabila basis data yang ada di TPS dapat dipastikan sama atau akurat lewat pengawasan Bawaslu, maka hal tersebut menjadi poin yang sangat penting. “Untuk kemudian menjadi amunisi bagi jajaran pengawas pemilu tingkat selanjutnya untuk memastikan supaya angka itu tidak berubah,” sambung Muhammad. Haryo S/Kartika


13

PNS DPK Punya Peran Strategis

Tentukan Netralitas Penyelenggara Pemilu

HUMAS

Kepala Biro Administrasi Bawaslu RI, Dermawan Adhi Santoso, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Ketua Bawaslu RI Muhammad, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia (kiri ke kanan, red) saat penutupan Rakernis Kepegawaian Tahun 2016 di Mercure Nusa Dua Hotel Bali, Kamis, 17 Maret 2016.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad, menilai Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari tingkatan pusat hingga ke daerah. “Harus diakui secara internal peran PNS DPK sangat strategis menentukan netralitas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu,” kata Muhammad saat menutup Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2016 yang digelar Bagian Sumber Daya Manusia, Bawaslu RI, di Bali,

14

Kamis (17/3) malam. Muhammad mengatakan, kesuksesan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah bisa tercapai ketika ada hubungan baik antara komisioner atau pimpinan dengan kesekretariatan. Ketika menyinggung sekretariat di Bawaslu, menurutnya deretan kekurangan dan persoalan masih sangat terlihat. “Kita semua tahu tenaga di Bawaslu ini sebagian besar dari instansi lain. Itu pun jumlahnya masih sangat jauh dari cukup,” ungkapnya. Jumlah PNS DPK mulai dari Bawaslu RI hingga Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, lanjut Muhammad, hingga saat ini masih terbatas. Namun, di tengah keterbatasan


tersebut mereka berupaya untuk menjalankan amanat UndangUndang untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu yang demokratis. Keberadaan PNS DPK yang sebagian besar berasal dari pemerintah daerah, menurutnya juga memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Tak bisa dipungkiri, PNS DPK di Bawaslu akan menjalankan tugas yang beririsan dengan instansi induknya atau pimpinan asalnya. Apalagi saat mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. PNS DPK akan diuji netralitasnya dalam menyelenggarakan dan mengawasi pemilu secara independen dan mandiri. “Kami sadar bantuan pemda merupakan bagian sangat

penting dalam menyukseskan pemilu yang menggariskan salah satu asasnya netral dan independen. Salah satu peran ini dalam memberikan dukungan sumber daya manusia yang netral dan mengerti tugas barunya sebagai pengawas pemilu,” ujar guru besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah pada kesempatan yang sama menambahkan, komposisi PNS DPK dan pegawai organik bisa dianalogikan seperti komposisi pemain sepak bola dalam PSSI. PSSI didominasi oleh pemain asli Indonesia dan sedikit pemain naturalisasi. “Tapi kalau di Bawaslu kebalikannya PSSI. Di Bawaslu lebih banyak naturalisasi ketimbang pemain asli,” ungkapnya. Komposisi tersebut, lanjut Nasrullah, membuat PNS DPK yang dinaturalisasi dari instansi asalnya memiliki peran sentral terhadap kinerja Bawaslu. Namun dia menyayangkan peran

”

Harus diakui secara internal peran PNS DPK sangat strategis menentukan netralitas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu

”

Muhammad

KETUA BAWASLU RI

sentral tersebut belum tercapai dengan optimal lantaran banyak PNS DPK yang belum mendalami dan memahami tugas, pokok dan fungsi Bawaslu dalam pengawasan pemilu di Indonesia. “Terkadang di beberapa wilayah terkesan hanya sekedar memenuhi kebutuhan SDM saja, tapi kadang yang ditempatkan di sekretariat Panwaslu atau Bawaslu provinsi ibaratnya tidak maksimal atau asal-asalan,” ungkapnya. Oleh karena itu, Nasrullah berharap ke depannya pemerintah daerah sebagai pemasok PNS DPK dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan SDM yang kompeten untuk mendukung Bawaslu. SDM berkualitas diyakininya mampu memahami bagaimana peran pengawas pemilu dan berani bersikap netral dan independen meskipun ada situasi dan kondisi yang mengaitkannya dengan konflik kepentingan instansi asal atau bos lama. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro menambahkan, untuk mengoptimalkan manajemen kepegawaian di Bawaslu, diperlukan dukungan dan kerja sama aktif dari Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah. Bantuan SDM yang diberikan pemda diharapkan bisa mendukung kerja pengawasan yang dijalankan Bawaslu. Pelaksanaan pemilu dan pilkada yang membutuhkan dukungan optimal kesekretariatan menurutnya juga menuntut dukungan optimal dari SDM yang ada di dalamnya. SDM di Bawaslu yang didominasi PNS DPK mau tidak mau harus bekerja keras untuk menjalankan amanat UU. Namun di sisi lain, aspek kepegawaian mereka yang masih tersangkut dengan instansi asal juga harus diperhatikan. “Kami mohon ke depannya BKD lebih memperhatikan DPK ini. Mulai dari

mengingatkan tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala sampai urusan tunjangan kinerja. Mereka ini anak-anak kita semua yang dulu bekerja di pemda sekarang mengabdi di Bawaslu yang tentunya harus diperhatikan,” ujar Gunawan. Rakernis Kepegawaian Tahun 2016 mengambil tema ‘Penyamaan Persepsi dalam Manajemen Kepegawaian di Tingkat Pusat dan Daerah khususnya Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Dipekerjakan’. Acara yang digelar selama tiga hari ini menghadirkan narasumber Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja dan naarsumber dari BKN. Selain diikuti internal Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, rakernis juga menyertakan perwakilan dari BKD Provinsi dan perwakilan BKN dari setiap regional. Ira Sasmita

”

Tapi kalau di Bawaslu kebalikannya PSSI. Di Bawaslu lebih banyak naturalisasi ketimbang pemain asli

”

Nasrullah

PIMPINAN BAWASLU RI


15

Berbagi Ilmu Pengawasan Pemilu, Bawaslu Diundang ke Manila

FOTO: DINA EKA

“

daftar pemilih, anggaran, infrastruktur, hingga Jelang pelaksanaan Pemilu di Filipina sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pada 9 Mei mendatang, Bawaslu RI Jadi ada tiga Pemilu terpenuhi sesuai peraturan yang diundang ke Manila untuk berbagi ilmu elemen yang berlaku,” ungkap Muhammad. tentang pengawasan Pemilu dalam acara Lebih luas lagi, Bawaslu juga mengawasi diskusi bertema ‘Forum on Electoral Contest dikontrol Bawaslu. peserta pemilu yang terdiri dari partai politik Resolution in Indonesia and the Philippines’ Mulai dari KPU, dan peserta perseorangan. Selain itu, Bawaslu yang berlangsung pada Rabu (13/4). peserta pemilu juga mengawasi seluruh penduduk Indonesia Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk yang terdiri yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu. kerja sama antara Kedutaan Besar RI Manila dari partai “Jadi ada tiga elemen yang dikontrol Bawaslu. dengan ISDS dan Department of Political dan kandidat Mulai dari KPU, peserta pemilu yang terdiri Science University of the Philippines. perseorangan, dan dari partai dan kandidat perseorangan, dan Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu terakhir pemilih terakhir pemilih,” jelas Muhammad. RI Muhammad memaparkan bagaimana Pada usia Bawaslu yang sudah memasuki peranan pengawas pemilu dalam penegakan angka delapan tahun, sambung Muhammad, demokrasi di Indonesia. Muhammad Muhammad Bawaslu juga terus melakukan pengembangan menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam KETUA BAWASLU RI dan inovasi dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia meliputi pengawasan. Dia menjelaskan konsep kewenangan pencegahan, penanganan pengawasan partisipatif yang melibatkan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Di luar kewenangan pencegahan, penanganan masyarakat sebagai pemilih dikedepankan Bawaslu pada pelanggaran, dan penanganan sengketa tersebut, Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Selain Muhammad, forum tersebut juga menghadirkan Muhammad melanjutkan, fungsi terpenting Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan semua proses Komisioner KPU RI Ida Budhiati dan Staf Khusus Ketua dan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar. Sementara dari aturan yang berlaku. penyelenggara pemilu Filipina hadir Aries Arugay dari “Bawaslu mengawasi apakah tahapan yang dilaksanakan Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) KPU sesuai jadwal. Bawaslu memastikan semua hal yang Philippine, dan Atty. Nesrin B. Cali (Commission on Pratiwi EP terkait pelaksanaan tahapan, mulai dari logistik pemilu, Election of the Philippines).

”

16


Bawaslu Susun SOP Penanganan Pelanggaran Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban beserta kewenangan dalam menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut perlu adanya pedoman standar atau Standard Operational Procedure (SOP). Pimpinan Bawaslu RI sekaligus merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Nelson Simanjuntak mengatakan SOP ini diperlukan untuk mengatur proses penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Nelson, proses yang baik akan menghasilkan yang baik sehingga Bawaslu dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. “Di setiap penyelenggaraan Pemilu, banyak laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu. Pun dengan temuan yang didapatkan oleh jajaran pengawas. Jika tidak bisa ditangani dengan baik dan sesuai aturan maka laporan dan temuan tersebut tidak memberikan hasil yang baik,” jelas Nelson, dalam Rapat Penyusunan SOP Penerimaan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum di Bogor, Senin (21/3). Dalam rapat penyusunan SOP ini, dibahas alur tahapan yang mesti dilakukan oleh pelapor maupun yang menerima laporan. Nelson menegas-

HUMAS

Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan SOP Penerimaan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum di Bogor 21-23 Maret 2016. Rapat ini dihadiri Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak.

”

Kita susun SOP ini secara rinci dan tidak berbelitbelit. Selain untuk memberi kemudahan bagi pelapor, kita juga berupaya jangan sampai masyarakat tidak paham dengan mekanisme pelaporan sehingga menganggap Bawaslu tidak bekerja dengan baik

”

Nelson Simanjuntak PIMPINAN BAWASLU RI

kan, alur tahapan harus dijelaskan secara rinci dan diupayakan menggunakan waktu yang singkat. “Ke depan kita harus berusaha lebih ekstra agar setiap laporan yang masuk ditangani dengan cepat. Maka dalam SOP ini harus diatur waktu penanganan lebih singkat,” tegasnya. Ketua Bawaslu RI Muhammad

juga menyayangkan adanya jajaran pengawas di daerah yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak menindaklanjuti laporan. Padahal, menurut Muhammad, Bawaslu sudah berupaya menjalankan kewajibannya dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya. Muhammad menjelaskan penyusunan SOP harus diarahkan untuk memberikan kemudahan pelapor dalam memberikan infornasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Hal tersebut ditujukan agar tidak ada lagi masyarakat yang melaporkan bahwa Bawaslu tidak menjalankan kewajiban dengan baik. “Kita susun SOP ini secara rinci dan tidak berbelit-belit. Selain untuk memberi kemudahan bagi pelapor, kita juga berupaya jangan sampai masyarakat tidak paham dengan mekanisme pelaporan sehingga menganggap Bawaslu tidak bekerja dengan baik,” pungkasnya. Pratiwi EP


17

Tepat Pada Ultah Kedelapan, Bawaslu Gelar Tes Narkoba Ada yang berbeda dari perayaan ulang tahun Bawaslu pada tahun ini. Jika biasanya perayaan ulang tahun berbentuk perayaan seremonial, di perayaan ulang tahun kedelapan ini, Bawaslu justru menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta. Bertempat di lapangan Kantor Bawaslu, Selasa (12/4), para pejabat struktural beserta seluruh pegawai Bawaslu RI menjalani tes urin bebas narkoba.

Dikatakan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dalam apel khusus sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu pada Selasa (12/4), ada dua tantangan yang sedang diperangi oleh Indonesia, yaitu korupsi dan narkoba. Sebagai lembaga negara, kata Gunawan, Bawaslu harus menjadi contoh bagi lembaga lainnya yang tidak ada satupun pejabat maupun stafnya yang menjadi pecandu maupun pengedar narkoba. “9 April merupakan hari lahirnya Bawaslu. Dengan momentum ini, kita buktikan bahwa Bawaslu memang lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat, salah satunya dengan menjadi lembaga yang bersih dan bebas dari narkoba,” kata Gunawan. Gunawan menegaskan, Bawaslu harus menjadi lembaga yang benar-benar kredibel dalam menyukseskan Pemilu di Indonesia. Ia tidak ingin lembaga ini tercoreng hanya karena ada pejabat maupun pegawai yang menggunakan narkoba. Gunawan juga menyayangkan banyak para pejabat yang tersandung dalam kasus narkoba. “Apalagi baru-baru ini ada satu yang luput dari kita

18

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU RI

Kabag Pengawasan Internal, Pakerti Luhur usai memberikan sampel urin kepada petugas dari BNN Provinsi DKI Jakarta.

“

9 April merupakan hari lahirnya Bawaslu. Dengan momentum ini, kita buktikan bahwa Bawaslu memang lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat, salah satunya dengan menjadi lembaga yang bersih dan bebas dari narkoba


”

Gunawan Suswantoro SEKJEN BAWASLU RI

yakni lolosnya bupati hasil dari Pilkada serentak 2015 di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dari pemeriksaan narkoba. Hal seperti ini jangan sampai terulang lagi,” tegasnya. Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Iwan A. Ibrahim mengatakan, narkoba sudah menjajah Indonesia sehingga harus diperangi bersama. Iwan mengapresiasi langkah Bawaslu yang berupaya untuk memerangi narkoba dengan menjalani tes urin tersebut. “Jika memang terdapat pengguna narkoba di lingkungan Bawaslu maka akan kami serahkan ke pihak sekretariat jenderal langkah selanjutnya seperti apa. Jika ternyata merupakan pecandu yang parah maka akan dibawa ke BNN untuk ditindaklanjuti. Intinya dari pemeriksaan urin ini ingin membuktikan pada publik bahwa Bawaslu bebas dari narkoba,” pungkasnya. Dalam perayaan ulang tahun ini juga digelar pemotongan tumpeng sekaligus penampilan dari band Bawaslu. Pratiwi EP

Pemotongan tumpeng oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro.

Santap bersama.

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro memberikan sambutan pada HUT Bawaslu ke-8.

Pelaksanaan tes narkoba

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Iwan A. Ibrahim BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

19

Briefing

“Bersih-bersih” Narkoba

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

K

asus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yang menimpa Bupati Ogan Ilir dan keterlibatan Kasat Narkoba Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, AKP Ichwan Lubis dalam peredaran narkoba, membuka mata kita bahwa darurat barang haram itu di Indonesia juga telah menyentuh level penyelenggara pemerintahan. Sangat ironis ketika sebagai pihak yang seharusnya menjadi agen-agen dalam pemberantasan narkoba, justru malah terlibat bahkan mengambil keuntungan dari peredarannya. Ibarat membersihkan dengan sapu yang kotor, maka penyelenggara pemerintahan termasuk ASN, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya harus mulai membenahi jajarannya terutama dalam hal pemberantasan narkoba. Oleh sebab itu, maka menjadi kesadaran dan keharusan sebagai Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, maka saya harus ikut serta program “bersihbersih” terhadap aparatur yang terlibat narkoba dalam rangka darurat narkoba di Indonesia. Sekretariat Jenderal Bawaslu, harus bisa membuktikan bah-

20

wa tidak ada pegawai yang memakai bahkan mengedarkan narkoba. Oleh karena itu pada tanggal 12 April 2016, Bawaslu dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dalam rangka tes narkoba seluruh pegawai di Sekretariat Jenderal Bawaslu, tidak terkecuali staf, pejabat struktural, dan pimpinan. Ini adalah langkah positif Bawaslu dalam memberantas peredaran narkoba dalam unsur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Tes narkoba di Sekretariat Jenderal Bawaslu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Namun, seluruh pegawai sudah diperintahkan untuk hadir menghadiri apel. Ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan antisipasi jika saja ada pemakai narkoba. Bagi para pegawai yang terbukti positif memakai narkoba, maka otomatis akan diberikan sanksi berat seperti pemecatan dari jabatan dan kepegawaian di Bawaslu dan menjalani rehabilitasi oleh BNN Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, ada beberapa pegawai yang terindikasi menggunakan zat-zat yang termasuk dalam kategori narkoba.


Namun, setelah dilakukan tes lanjutan, zat-zat tersebut merupakan bagian dari kandungan obat-obatan biasa. Sekretariat Jenderal Bawaslu pun dinyatakan nihil dari penggunaan narkoba. Indonesia memang merupakan pasar yang subur bagi peredaran narkoba. Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba seakan belum mampu menekan tingkat penggunaan narkoba di Indonesia. Terlebih narkoba telah merasuki aparatur Negara dan penegak hukum. Oleh sebab itu, sedemikian kecil tindakan kita untuk ikut memerangi narkoba akan menjadi bagian berharga dalam pemberantasannya. Bawaslu sebagai lembaga yang ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada untuk memilih wakil rakyat dan para pemimpin tentu saja harus ikut serta menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. Tentu kita tidak ingin setiap para penyelenggara Negara yang terpilih merupakan orang-orang yang dekat dengan narkoba. Untuk mewujudkannya, maka harus dimulai dengan membersihkan narkoba dari internal Bawaslu itu sendiri. n

Divisi Pengawasan

Bawaslu Susun Standar Pengawasan Kampanye Pilkada 2017 Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan Standar Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye pada Pilkada 2017 pada 28-30 April 2016 di Bandung, Jawa Barat. Penyusunan standar pengawasan didasari pada hasil evaluasi pengawasan Pilkada 2015 serta perkembangan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Rapat tersebut digelar untuk mengidentifikasi peta potensi rawan pada tahapan kampanye dan dana kampanye menjadi early warning system bagi pengawas pemilu dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye, dengan mengundang sejumlah Pimpinan Bawaslu Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan pada 2017. Salah satu forum tersebut membahas mengidentifikasi isu - isu strategis pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye yang belum tercakup dalam alat kerja. Ketua Bawaslu RI, Muhammad menegaskan bahwa pengawas pemilu wajib memahami makna kampanye secara komperhensif. “Jangan lupa makna kampanye itu sendiri. Jangan sampai ada pengawas pemilu tidak tahu makna kampanye. Fatal menurut saya jika ada seorang wasit tidak mengetahui aturan,” ujarnya saat memberi arahan, Kamis (28/4) malam. Muhammad menegaskan dalam menyusun in-

strumen standar pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye, harus didesain agar pengawas pemilu dapat mengetahui secara benar definisi kampanye itu sendiri. “Kampanye adalah penyampaian visi dan misi dalam rangka pendidikan politik. Ingat jangan sampai dilupakan hal tersebut karena hal tersebut adalah payungnya,” ujar Muhammad. Guru Besar Universitas Hasanuddin ini menjelaskan, pemaknaan kampanye sebagai konsep dasar tersebut harus terpenuhi. Sebab kegiatan kampanye menjadi bagian penting dari tahapan pemilu yang dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. “Dengan dikemasnya panduan dengan baik akan berdampak signifikan pada tingkat partisipasi pemilu. Pada tahap itu masyarakat dapat mengenal pasangan calon,” imbuhnya. Muhammad berharap, standar pengawasan tahapan kampanye dpat dirumuskan dengan baik dan diterapkan oleh pengawas dengan baik pula. Dengan begitu, maka diharapkan tahapan kampanye dapat menjadi media strategis bagi pemilih untuk menentukan pasangan calonnya. “Bahkan apabila kampanye itu bisa memenuhi tujuan dari kampa-

nye itu sendiri yaitu menyampaikan visi dan misi serta pendidikan politik, boleh jadi masyarakat yang sebelumnya mendukung pasangan calon A, setelah kampanye beralih pilihan. Ini sangat mungkin terjadi,” ujarnya. Ditempat yang sama, Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan Bawaslu sudah mengidentifikasi dana kampanye yang menjadi temuan Bawaslu sepanjang pelaksanaan Pilkada 2015 lalu. Seperti, penyumbang yang tidak jelas identitasnya atau melebihi jumlah maksimal sumbangan. Nasrullah mengungkapkan, pengawasan dana kampanye yang nantinya menjadi domain jajaran pengawas pemilu perlu memggandeng pelibatan Ikatan Akutan Publik Indonesia (IAPI) untuk memonitor dana kampanye yang belum terdeteksi. Sebab selama ini pelibatan IAPI hanya berkoordinasi dengan pihak KPU dan hanya menerima laporan dana kampanye secara sepihak. Ia mengusulkan proses audit dana kampanye menjadi ranah pengawas pemilu. “Wilayah dana kampanye ini, paling baik menjadi ranahnya Bawaslu. Apabila sudah menjadi kewenangan Bawaslu kita akan libatkan BPKP dengan membentuk satu tim untuk mengaudit dana kampanye tersebut,” ujarnya. Hendru/Haryo


21

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Bahas Sistem Pemilu di Indonesia, ANFREL Kunjungi Bawaslu

B

adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menerima kunjungan dari Asian Network for Free Elections (ANFREL) Foundation di Jakarta, Senin (7/3). Pada kunjungan tersebut, jaringan pemantau pemilu di Asia itu bersama Bawaslu membahas sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesa dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ketua ANFREL Foundation, Damaso Magbual mengatakan, melalui kunjungan ini ANFREL ingin mencoba menggali informasi terkait sistem pemilu di Indonesia dari Bawaslu. Penggalian informasi ini sangat pen-ting lantaran pascapilkada menurutnya informasi mengenai penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia masih belum banyak. Damaso menilai penyelenggaraan pemilu di Indonesia terbilang unik. Terlebih lagi dengan adanya lembaga pengawasan seperti Bawaslu yang memiliki kewenangan cukup kuat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dia memuji Indonesia sebagai salah satu Negara di Asia Tenggara yang melaksanakan proses demokrasi melalui pemilu dengan cukup baik. Khususnya dalam hal melibatkan masyarakat sipil dalam tahapan pengawasan pemilu. “Indonesia kini juga menjadi contoh termasuk Filipina dan negaranegara Asia lainnya,” ujar Damaso. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mewakili pimpinan Bawaslu lainnya saat menerima ANFREL mengatakan, Bawaslu melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2011. Dimana Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi persiapan sampai pada tahapan hingga proses penetapan hasil pemilu. Tak hanya itu, Bawaslu juga mempu-

22

Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak didampingi pejabat struktural Sekretariat Jenderal Bawaslu menerima kunjungan ANFREL, Senin, 7 Maret 2016.

nyai kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. “Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari tiga lembaga. Ada KPU yang bertugas merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu mempunyai fungsi mengawasi persiapan sampai pada tahapan hingga proses penetapan hasil pemilu, dan DKPP memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik,” jelas Nelson. Bawaslu, lanjut Nelson, juga melakukan pengawasan hingga tingkatan paling bawah di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Salah satu pengawasan yang aktif dilakukan adalah pengawasan terkait politik uang. Bawaslu juga menerima laporan terkait tindak pidana pemilu yang ditindaklanjuti melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan tiga institusi yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. “Dalam rangka menindaklanjuti pelanggaran hingga adanya pelaporan tindak pidana pemilu Bawaslu


berkoordinasi sampai menindaklanjuti Kepolisian dan Kejaksaan terkait tindak pidana pemilu,” kata Nelson. Selain fungsi pengawasan, Nelson meneruskan, Bawaslu juga melakukan hubungan kerja dengan unsur masyarakat sipil, pegiat pemilu, sampai pada kalangan pelajar (pemilih pemula) untuk berpartisipasi melakukan pengawasan pemilu. “Bawaslu tentu melakukan hubungan kerja kepada masyarakat sipil untuk berpartisipasi melakukan pengawasan. Bahkan Bawaslu bercita-cita nantinya tugas pengawasan dilakukan oleh masyarakat sebagai kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Bawaslu didampingi Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal (H2PI) Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kabag Humas dan Antar Lembaga Johnly Pedro Merentek. Selain itu, hadir pula Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz. Hendru

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu Upayakan Perbaikan Manajemen Kasus Pilkada Penanganan pelanggaran oleh Pengawas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota rawan untuk dipermasalahkan oleh peserta pemilu. Oleh karena itu, harus ada prosedur standar yang baik dan baku dalam penanganannya.

“Kesalahan kecil dalam manajemen kasus (Pilkada) bisa menimbulkan gugatan kepada penyelenggara,” kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Wirdyaningsih, dalam kegiatan penyusunan SOP Klarifikasi

Penanganan Pelanggaran, di Bogor, Senin (28/3). Menurut mantan Anggota Bawaslu Periode 2008-2012 itu, rawannya gugatan terhadap pengawas pemilu, karena penanganan pelanggaran/kasus

Mantan Anggota Bawaslu RI periode 2008-2012, Wirdyaningsih memberikan materi pada penyusunan SOP Klarifikasi Penanganan Pelanggaran didampingi Kabag Penyelesaian Sengketa, Yusti Erlina, di Bogor, Senin (28/3).

merupakan salah satu pelayanan publik Bawaslu yang utama. Fungsi ini harus dijalankan maksimal sebab berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, prosedur baku baik dalam penerimaan, pengkajian, klarifikasi, hingga pemantauan rekomendasi wajib ditaati oleh masing-masing organ yang memainkan peran masing-masing. “Penyimpangan dalam pelaksaan SOP harus bisa ditelusuri dan ditemukan sebabnya. Jangan lagi, penanganan kasus tertunda akibat ada satu organ yang tidak berjalan,” tambah wanita yang akrab disapa Nunung tersebut. Dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, penanganan pelanggaran dalam Pilkada, Pengawas Pemilihan dilimitasi waktu 3+2 hari. Terbatasnya waktu, memang menjadi kendala mendasar bagi pengawas dalam menangani pelanggaran di Pilkada. Akibatnya, ada kemungkinan kasus tidak selesai ditangani dan menjadi kadaluarsa. Nunung juga menyampaikan, khusus untuk prosedur standar penanganan pelanggaran harus ada diskresi terhadap panjangnya birokrasi. Namun, diskresi tersebut jangan juga menghilangkan tanggung jawab dari mulai Staf hingga Pimpinan. “Waktu 5 (3+2) hari saya rasa sangat sulit dalam penanganan pelanggaran. Dengan standar prosedur yang baik saja, saya rasa sulit menangani kasus dengan waktu sesingkat itu, padahal itu amanat UU dan kita tidak boleh melanggarnya,” pungkasnya. Falcao Silaban


23

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Kinerja Pegawai Jadi Kunci Keberhasilan Lembaga Pengawas Pemilu Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas mengatakan, kinerja pegawai pada kesekretariatan menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga pengawas pemilu. Bawaslu sebagai lembaga Negara pengawas pemilu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota tidak akan bekerja maksimal tanpa dukungan penuh dari pegawai kesekretariatan.

“Saya tahu betul bagaimana proses kerja pengawas pemilu karena terlibat cukup lama dari tingkat pemantau, pengawas di kecamatan hingga sampai ke pusat. Kinerja lembaga pengawas pemilu itu tidak akan tercapai dengan maksimal tanpa didukung kinerja pegawai kesekretariatan yang baik pula,” kata Endang saat membuka Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2016 dengan tema ‘Penyamaan Persepsi dalam Manajemen Kepegawaian di Tingkat Pusat dan Daerah khususnya Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Dipekerjakan’, di Hotel Mercure Nusa Dua, Bali, Rabu (16/3). Sebagai lembaga pengawas pemilu yang masih relatif muda, Endang menilai Bawaslu menyandang beban yang tidak ringan. Bawaslu dituntut oleh semua pihak untuk bekerja maksimal dalam mengawal penegakan demokrasi di Indonesia. Namun, ironisnya tuntutan tersebut

24

IRA SASMITA

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas berjabat tangan dengan Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro berjabat tangan seusai membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis Kepegawaian Tahun 2106 yang diselenggarakan di Bali, 16-18 Maret 2016..

”

Ada yang beberapa dikerjakan di pengawas pemilu tidak bisa menjaga roh-roh atau asas penyelenggara pemilu. Masih ada oknum yang bekerja di lembaga penyelenggara yang dari ASN tidak bisa bersikap netral dan cenderung mengutamakan kepentingan pemimpin lamanya di instansi pemerintah daerah yang sering kali menjadi peserta pemilu

”

Endang Wihdatiningtyas


PIMPINAN BAWASLU

nyaris tidak sebanding dengan kemampuan Bawaslu khususnya menyangkut sumber daya manusia sebagai penggerak lembaga. “Bawaslu sama halnya dengan lembaga lain yang dibentuk pasca reformasi. Lembaga yang dituntut bekerja maksimal tapi dengan fasilitas yang tidak bisa dikatakan maksimal dan bisa dikatakan paspasan khususnya menyangkut SDM,” ungkap Endang. Urusan kepegawaian menjadi salah satu poin penting, lanjut Endang, lantaran Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dengan jelas mengatur bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab komisioner atau pimpinan melainkan harus didukung penuh oleh kesekretariatan. Sayangnya, hingga tahun 2016 ini Bawaslu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota masih belum didukung penuh oleh SDM terutama pegawai negeri sipil yang

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia menjadi pegawai organik Bawaslu. Selama hampir delapan tahun Bawaslu berdiri, persoalan pemenuhan kebutuhan akan pegawai negeri sipil sebagai penunjang kesekretariatan Bawaslu menurutnya terus terjadi. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, mencari PNS untuk mengisi kesekretariatan Panwaslu Kabupaten/Kota yang statusnya masih adhoc merupakan hal yang sangat sulit. Kesulitan memenuhi kebutuhan pegawai tersebut, Endang meneruskan, akhirnya berujung pada pengadaan pegawai penunjang kesekretariatan yang terkesan asal-asalan. PNS yang diperbantukan untuk Bawaslu masih jauh dari kualifikasi dan kebutuhan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Tak jarang, PNS yang diperbantukan tidak mengerti sama sekali bagaimana menjalankan sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilu. “Ada yang beberapa dikerjakan di pengawas pemilu tidak bisa menjaga roh-roh atau asas penyelenggara pemilu. Masih ada oknum yang bekerja di lembaga penyelenggara yang dari ASN tidak bisa bersikap netral dan cenderung mengutamakan kepentingan pemimpin lamanya di instansi pemerintah daerah yang sering kali menjadi peserta pemilu,” jelas Endang. Manajemen kepegawaian pada lembaga penyelenggara pemilu memiliki korelasi erat dengan dukungan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja kepegawaian Bawaslu khususnya di provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan penuh dan kerja sama aktif dari pemerintah daerah.

“Pemda perlu memahami apa itu Bawaslu, bagaimana kerja dan beban Bawaslu lalu bagaimana peran pemda dan korelasinya dalam menjalankan fungsi dan tugas Bawaslu dalam penegakan demokrasi di Indonesia,” kata Gunawan. Gunawan memandang, Pemda perlu melihat kembali aturan perundang-undangan yang menjelaskan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Bawaslu membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Hingga memasuki usia ke-8 tahun, menurut Gunawan, masih banyak kekurangan Bawaslu jika dilihat dari segi SDM. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung Bawaslu masih jauh dari ideal. Bahkan jumlah pegawai organik Bawaslu jumlahnya sangat memprihatinkan. “Saya prihatin sejak 2007 rekrutmen masih jauh dari ideal, masih sangat kurang. Di Sekjen Bawaslu pusat baru ada 177 PNS, di provinsi baru ada 341 personil. Totalnya hanya ada ada 500 orang PNS yang mengurus Bawaslu di seluruh Indonesia dan itu pun jumlah

”

Pemda perlu memahami apa itu Bawaslu, bagaimana kerja dan beban Bawaslu lalu bagaimana peran pemda dan korelasinya dalam menjalankan fungsi dan tugas Bawaslu dalam penegakan demokrasi di Indonesia,

”

PNS organik masih 46 orang,” jelasnya. ASN yang belum berstatus pegawai organik masih berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan. Namun keberadaan mereka belum didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah sebagai induknya. Misalnya menyangkut tunjangan kinerja, kenaikan pangkat, hingga kenaikan gaji berkala. “Padahal apa yang mereka lakukan di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota itu sungguh sangat luar biasa. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, enggak kenal hari karena mereka memang dituntut UndangUndang,” ungkap Gunawan. Oleh karena itu, Gunawan memandang, pemerintah daerah perlu menyelaraskan kembali persepsinya tentang PNS yang diperbantukan di kesekretariatan Bawaslu. Pemda, lanjutnya, perlu mengetahui tentang pengukuran indeks demokrasi. “Dari 13 item indeks demokrasi harus ada supporting dari pemda terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Yang mengukur indeks demokrasi itu kan pemda provinsi terkait peningkatan partisipasi pemilih dan penegakan hukum pemilu,” kata dia. Merujuk pada hal tersebut, Gunawan menggarisbawahi betapa pentingnya kerja sama antara pemda dan pengawas pemilu. Tak hanya kerja sama, pemda juga perlu meningkatkan pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi Bawaslu khususnya menyangkut pengukuran indeks demokrasi. “Kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tapi juga pemerintah daerah. Makanya pemda juga punya kewajiban menyediakan SDM yang paham tentang demokrasi, politik dan pemilu,” tegas Gunawan.

Gunawan Suswantoro SEKJEN BAWASLU RI

Ira Sasmita


25

Feature

Bawaslu Akan Coba Padukan Pemilu dengan Program Wisata Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan rapat kerja (raker) penyusunan rencana kerja Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Tahun anggaran 2017, di Hotel Horison Lampung, Jum’at (4/3) hingga Minggu (6/3).

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro dalam sambutannya mengatakan bahwa politik atau Pemilu tidak termasuk di dalam 7 program nasional yang ada pada pemerintahan saat ini. Program pariwisata merupakan salah satu yang tercantum dalam program nasional tersebut bisa dijadikan target Bawaslu untuk mengakseskan program demokrasi melalui pengawasan Pemilu ke dalam program wisata. “Posisi Bawaslu yang mengelola tentang program demokrasi melalui pengawasan Pemilu diharapkan terkoneksi dengan satu atau dua program nasional,” terang Gunawan. Ia menambahkan, koneksitas program antara program demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu dengan program wisata yang tergabung dalam program nasional akan menjadi langkah untuk menarik masyarakat Internasional supaya paham tentang demokrasi di Indonesia. “Bawaslu harus mencoba men-

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro saat memberi sambutan pada kegiatan Raker Penyusunan Rencana Kerja Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2017, di Hotel Horison Lampung, Jum’at (4/3).

26


gakseskan program Pemilu dengan program wisata. Kesempatan menarik wisata ke dalam ajang demokrasi melalui pengawasan Pemilu sangat efektif untuk dilakukan,” harapnya. Di tahun 2017 lanjut Gunawan, Bawaslu akan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dalam mengakseskan program demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu terutama dalam model pengawasannya. Dikatakannya kembali, kedepan perlu adanya duta-duta pengawasan Pemilu dalam konsep internasionalisasi pengawasan Pemilu di Indonesia. Selain itu Gunawan mengatakan, di tahun 2014 Bawaslu telah sukses mengawal adanya revolusi mental yang dikaitkan dengan pengawasan Pemilu partisipatif. Jadi, pengawasan partisipatif yang telah Bawaslu bangun pada tahun 2014 dengan melibatkan elemen masyarakat sampai pelajar SMA merupakan konteks yang nyata dalam rangka mengembangkan demokrasi di Indonesia melalui pengawasan Pemilu. Terkait suksesnya pengawasan Pemilu partisipatif, menurut Gunawan perlu dikembangkan kembali pada Pemilu/Pilkada berikutnya. Raker ini dihadiri Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas, Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, tiga Kepala Biro di Bawaslu RI, Dermawan Adhi Santoso, Ferdinand Eskol Tiar Sirait dan Bernad D Sutrisno, serta seluruh Komisioner dan Kepala Sekretariat di 34 Bawaslu Provinsi selaku peserta. Irwan

Feature

Ketua Bawaslu Muhammad dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro tampak sedang berbincang sebelum pelaksanaan Bawaslu Award 2016. Dalam pagelaran tersebut, ada sekitar 1.600 orang yang menggunakan batik dan dicatatkan di MURI.

Pemakai Batik di Bawaslu Award Dicatat Terbanyak di MURI Ada dua hal istimewa dalam pelaksanaan Bawaslu Award Tahun 2016 yang dilaksanakan pada Senin (29/2) selain memberikan penghargaan terhadap insan dan lembaga yang dinilai berkontribusi penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pertama, Bawaslu Award 2016 dilaksanakan tepat pada tanggal kabisat yakni tanggal 29 Februari 2016. Tanggal ini hanya akan ada selama empat tahun sekali. Dan yang kedua, adalah rekor baru di Museum Rekor Indonesia dengan pemakai batik terbanyak dalam sebuah kegiatan. “Ada sekitar 1.600 orang peserta yang hadir di Balai Sarbini ini, dengan memakai pakaian Batik. Ini merupakan rekor yang akan dicatatkan di MURI,” kata pembawa acara Bawaslu Award Michael Tjandra. Ide untuk memecahkan peserta yang memakai batik terbanyak dicetuskan oleh Gunawan Suswantoro. Melalui berbagai macam pesan, ia menginstruksikan agar seluruh peserta yang hadir di Balai Sarbini menggunakan batik sebagai lambang

pakaian nasional. Dalam acara bertajuk Bawaslu Award diberikan penghargaan dalam 28 kategori, bagi jajaran Pengawas Pemilu, Stakeholders, dan Media Massa serta lembaga Negara yang berkontribusi terhadap Pemilu khususnya dalam pengawasan Pemilu. Dalam acara tersebut, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa Pejabat Tinggi Negara, seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komaruddin, Ketua DPD Irman Gusman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, dan lainnya. Falcao Silaban


27

Polemik Revisi UU Pilkada

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2017 direncanakan sudah akan digelar 15 Februari 2017 mendatang. Namun sampai dengan Maret ini, pemerintah dan DPR belum juga tuntas membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. PIMPINAN BAWASLU RI, NASRULLAH

Bawaslu Minta Regulasi Pilkada Tidak Terlambat Bawaslu menyarankan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada segera tuntas. Pasalnya regulasi ini kerap menimbulkan benturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam kegiatan diskusi publik bersama awak media massa di Gedung Bawaslu, Jumat (18/3). Nasrullah mengatakan, KPU harus segera menetapkan Peraturan KPU sebagai pedoman pelaksanaan Pilkada, yang tahapannya harus sudah dimulai dalam satu sampai dua bulan ke depan agar target pemungutan suara tidak terhambat. Begitu juga dengan Bawaslu yang akan menyusun Peraturan Bawaslu. “Sampai sekarang revisi ini belum jelas. Sementara KPU sangat menghendaki agar PKPU dapat ditetapkan setelah

dikonsultasikan. Pembahasan revisi harusnya segera dimulai, agar nantinya tidak terburu-buru. Karena tantangan terberat dari substansi undang-undang yaitu bagaimana menghasilkan daya respon yang baik dan progresif,” kata Nasrullah. Menurut Nasrullah, jangan sampai regulasi belum ada sementara tahapan sudah akan berjalan. Apalagi pada Maret tersebut, Anggota DPR sudah memasuki masa reses. Ia mengharapkan persoalan revisi cepat diselesaikan agar tidak sampai menghambat jalannya Pilkada di 2017. “Regulasi ini sering kali terlambat. Alhasil ketika pelaksanaan, kegiatan jadi terhambat. Sebagai penyelenggara, tentunya berharap jangan sampai terjadi lagi pada Pilkada 2017,” ujarnya. Mengenai substansi, Nasrullah juga mengatakan ada beberapa poin yang perlu disoroti dalam revisi UU Pilkada. Terkait pencalonan, Nasrullah mengharapkan agar proses

pencalonan dikembangkan pola yang menarik partisipasi masyarakat untuk maju agar tidak ada lagi calon tunggal di kemudian hari. “Setiap partai politik (parpol) memiliki hak untuk mengajukan calon, terutama yang memiliki kursi di DPR. Jika yang tidak memiliki kursi di DPR bisa berkoalisi. Parpol juga harus lebih terbuka dalam mengusungkan calon sehingga akan banyak yang berlomba untuk maju,” jelasnya. Nasrullah juga menegaskan setiap parpol harus menyeleksi kembali calon yang akan diusung. Jangan sampai memiliki rekam jejak yang negatif seperti yang terjadi di Ogan Ilir, bupati yang baru dilantik ternyata pecandu narkoba. Dalam hal kampanye, Bawaslu merekomendasikan kampanye dikembalikan ke peserta Pemilu dan tidak lagi ke KPU. Kampanye harusnya ditanggung peserta Pemilu itu sendiri agar semarak Pemilu bisa terwujud. “Pemilu legislatif dan presiden terkesan ramai namun tidak tertib. Pilkada 2015 tertib namun tidak ramai. Untuk Pilkada 2017, coba diarahkan ramai namun tertib. Kembalikan ke peserta namun buat aturan yang tegas,” kata Nasrullah. Pratiwi EP

22 28 24

BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL MARET - APRIL2016 2016

MENTERI DALAM NEGERI, TJAHJO KUMOLO

Draft Revisi Sudah Dikirim ke DPR

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Amanat Presiden (Ampres) terkait revisi UU Pilkada sudah dikirim ke DPR RI. “Secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Mendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi UndangUndang Pilkada,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, Selasa (15/3). Mendagri Tjahjo mengatakan, dalam rencana revisi UU Pilkada itu, terdapat hampir 16 poin perubahan yang sudah diharmonisasi bersama Kemenkumham, Setneg, dan Setkab. Ia berharap pembahasan dapat selesai dalam satu bulan, sehingga KPU memiliki waktu untuk melakukan perubahan peraturan KPU dan Bawaslu. Menurut Tjahjo, Pemilu serentak yang digelar di 269 daerah pada tahun 2015 semua berjalan lancar. Tak hanya itu, anggaran juga cukup

meski sempat terhambat. Hanya saja, ia meminta agar pembakaran gedung KPUD dan gedung pemda di Kalimantan Tengah untuk terus diproses hukum sampai tuntas. Mendagri menyebutkan, terkait Pilkada Serentak 2015 juga ada tiga peristiwa yang kurang mengenakkan sehingga perlu dievaluasi. Satu hari sebelum dilantik, wakil bupati ada yang meninggal, yaitu di Grobogan. Kemudian satu wakil bupati yang sudah dilantik masuk tahanan karena kasus korupsi. “Dan, satu yang sudah saya putuskan terpilih menang di daerah ternyata punya hobi narkoba,” ucapnya. Mendagri menyebutkan dalam revisi UU Pilkada, seluruh aturan atau putusan MK akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. “Tadi juga diputuskan, bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, dan pejabat lainnya harus tetap

mundur dari posisinya karena kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik,” kata dia. Sementara itu, terkait anggaran, Mendagri mengatakan, anggaran pelaksanaan pilkada tetap dibebankan kepada daerah. Sebab pengalaman pada Pemilu tahun lalu, anggaran di semua daerah pelaksana Pilkada mencukupi. Ia berharap Pilkada 2017 pada Februari dapat dimulai tahapannya oleh KPU pada Mei 2016. Sementara itu, mengenai calon perseorangan, Mendagri mengatakan hal itu tidak dibahas dalam ratas. “Tidak dibahas karena itu sangat spesifik, bisa merupakan strategi partai, toh calon tunggal juga sudah sah kok karena sudah ada putusan MK, karena tidak ada partai yang mencalonkan maka muncul calon tunggal,” kata Tjahjo. Pratiwi EP

www.antaranews.com

BULETIN - APRIL 2016 BULETINBAWASLU BAWASLU| EDISI | EDISIMARET MARET-APRIL 2016

29 27 29 25

Ketua KPU Belanda, Prof. Henk Kummeling

Tidak Ada Sistem Pemilu yang Sempurna

Prof. dr. H.R.B.M. Henk Kummeling lahir pada tanggal 10 Januari 1961 di Pannerden (Gelderland). Saat ini ia merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (Chairman of Electoral Council) Belanda. Sejak tanggal 1 September 1995 telah menjadi profesor hukum konstitusi dan hukum konstitusi perbandingan di Institut Konstitusi dan Administrasi Hukum, Universitas Utrecht Belanda. Sebelumnya, dia adalah seorang asisten peneliti pada Fakultas Hukum Konstitusional di Universitas Katolik Nijmegen (Radboud University), dan sejak tanggal 1 September 1994 sampai 1 Januari 1997 Guru Besar Hukum Tata dan Administrasi di Universitas Katolik Brabant (Tilburg University). Pada November 1988 ia memperoleh gelar Doktor dalam penelitian disertasi hukum perbandingan di konsultan hukum publik, sebagai promotor Prof. C.A.J.M. Kortmann. Dalam kuliah perdananya di Utrecht pada tahun 1997, ia mengangkat pertanyaan tentang relativitas kewajiban kerahasiaan. Dia telah menerbitkan karya tentang berbagai topik seperti hak-hak dasar, perlindungan hukum di Uni Eropa, pemerintah terbuka, pengawasan (keuangan), badan-badan administratif independen, pemilu, politik konstitusional, desentralisasi pemerintahan dan hukum internasional. Tentang topik yang sama ia juga secara rutin memberikan kursus. Dia juga telah memberikan pendidikan tentang masalah ini di Cina, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Suriname dan Afrika Selatan. Dari tanggal 1 September 2008 sampai 1 September 2014 dia adalah Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan di Universitas Utrecht.

26 30

Pada 2015 ditunjuk Dewan Gubernur untuk profesor universitas. Kegiatan pendukungnya yang layak dicatat adalah sebagai pimpinan Dewan Pemilihan, Presidensi komite AWBbanding dari Departemen Kesehatan dan profesor di University of Western Cape di Cape Town, Afrika Selatan.

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI MARET-APRIL MARET-APRIL 2016 2016 BULETIN

Beberapa pertanyaan untuk Henk Kummeling. Apa kepentingan organisasi seperti Dewan Pemilihan (KPU) di Belanda? Kepercayaan dalam sistem politik sangatlah penting. Oleh karena itu warga harus merasa yakin bahwa pemilu adil dan sesuai dengan aturan,

KORANSINDO.COM

dan bahwa otoritas pengawas proses ini benar-benar memihak dan independen. Bagaimana rekomendasi dari Dewan Pemilihan (KPU) Belanda berkontribusi dalam peningkatan proses pemilihan? Tidak ada dua pemilu yang sama, karena perubahan masyarakat, partai baru muncul dan karena itu merupakan proses perubahan. Dunia media perlu untuk terus-menerus ditingkatkan. Sejak Dewan Pemilihan mengumpulkan semua pengetahuan yang diperlukan, yang terbaik adalah ditempatkan untuk membuat rekomendasi tentang bagaimana cara-cara untuk meningkatkan kualitas pemilu. Dewan Pe-

milihan tidak melayani kepentingan politik, dan menyarankan agar murni professional, adil, jujur, transparan, keandalan pemilu dan proses pemilihan. Menurutnya, tidak ada sistem pemilu yang sempurna, tidak ada sistem pengawasan pemilu dan sistem penyelesaian pemilu yang sempurna. Karena hal tersebut sangat bergantung pada pada nilai-nilai budaya yang ada pada suatu bangsa dan itu akan memperkaya dalam suatu sistem pemilu. Ia menjelaskan prinsip dasar pemilu yang sesuai dengan standard internasional diantaranya universal, equal, free, secret, direct, dan regular interval. Suatu negara memiliki kebi-

jakan dalam sistem pemilihan umum yang sesuai, tetapi kebijakan dalam memilih sistem pemilihan umum harus konsisten dengan standar-standar international. Bagaimana dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Belanda? Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Belanda menggunakan sistem campuran. Jika ada laporan tentang sengketa pemilu, maka internal KPU langsung menyelesaikannya dengan memberi nasehat kepada kandidat. Apabila nasehat tidak memberikan solusi, maka kandidat berhak membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ali Imron

Perjalanan Karier • Sejak 2016: Ketua, Komite Evaluasi UU Judicial review. • Sejak 2008: Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan, Universitas Utrecht. • Sejak tahun 1995: Profesor hukum konstitusi dan hukum konstitusi perbandingan, Universitas Utrecht. • Sejak tahun 1999: Anggota komisi referendum Utrecht. • Sejak tahun 1997 (wakil) ketua komite AWB-banding dari Kementerian Kesehatan.

2015 - Presentasi / kuliah H.R.B.M. Kummeling (13-03-2015). Citizen Academy 3.0 Lembaga untuk masyarakat terbuka. H.R.B.M. Kummeling (23-01-2015). Konvensi signifikansi konstitusional. seminar Kirchheiner. H.R.B.M. Kummeling (16-09-2015). Insentif untuk pengacara terutama pengacara dan hakim. pengacara Kinerja profesional.

H.R.B.M. (2012). Tidak perlu dan tidak diinginkan: misteri DNB. Belanda Juristenblad, 1 (pp. 26-27) (2 p.). Kummeling, H.R.B.M. (25-04-2012). Presiden Dewan Pemilihan mendapat jalan; Henk Kummeling konstitusional mengalir melalui pembuluh darah. FD

Publikasi 2015 - Artikel Kummeling, H.R.B.M. (15-12-2015). skema kuorum sebagai perjuangan parlemen. Suriname juristenblad 2015 (3), (pp. 15-24). 2015 - Volume / bab Kummeling, H.R.B.M. (2015). Editing Komentar di art.155a-155F Gem.w dan seni. 151a-151f Pw, edisi 8. Dalam T. D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling, Text and Commentary Kota dan Provinsi Act 2015 (Eds.) (Pp 213-219 ;. 603-609). Deventer: Kluwer. 2015 - Editor Buku Kummeling, H.R.B.M. & Cammelbeeck, T. D. (2015). Text & Commentary: Kota Provinsi. (1184 p.). Wolters Kluwer.

2014 - Buku Kummeling, H.R.B.M. & Bovend’Eert, P.P.T. (2014). Parlemen Belanda (Pendidikan Edition). (186 p.). Deventer: Kluwer. 2014 - Volume / bab Kummeling, H.R.B.M. (2014). Tepat di kesusahan, di: Krisis, Bencana dan laporan Keadilan Awal untuk Asosiasi Pengacara Belanda ‘. NJV operasi, Volume 144 (pp. 263-299). Deventer: Kluwer. 2013 - Volume / bab Kummeling, H.R.B.M. (2013). Mengedit Commentary Pasal 155a-155F Gemw dan seni. 151a- 151f Pw. Dalam T. D. Cammelbeeck & H.R.B.M. Kummeling, Teks dan Commentary Kota dan Provinsi (Eds.) (Pp 221-226 ;. 599-605). Kluwer. 2012 - Artikel Duijker Sloot A.P.W. & Kummeling,

2012 - Buku Kummeling, H.R.B.M., Widdershoven, R.J.G.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2012). Prinsip-prinsip demokrasi. Pengantar dasar-dasar hukum konstitusional dan administratif Belanda. (398 p.). Deventer: Kluwer. Kummeling, H.R.B.M., Elzinga, Douwe Jan Schipper & -Spanninga, Hanneke (2012). Suara Belanda. (282 p.). Deventer: Kluwer. 2012 - Volume / bab Duijker Sloot A.P.W. & Kummeling, H.R.B.M. (2012). Parlemen dan informasi pengawasan rahasia. Dalam H.R.B.M. Kummeling (Eds.), The komposit Besselink (pp. 75-83) (9 p.). Oisterwijk: Wolf Hukum Penerbit. 2011 - Artikel Kummeling, H.R.B.M. (14-05-2011). Politik dibagi ke Queen Máxima. Algemeen Dagblad Kummeling, H.R.B.M. (2011). Reaksi Witteveen. Jurnal Hukum Konstitusi 2011 (3), (pp. 330-333) (4 p.).


31

Menyoroti DPT Pemungutan Suara Ulang Meskipun selisih suara dari dua pasangan calon sangat ketat, namun pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung relatif lancar, tertib, dan damai pada 22 Maret silam. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muna pada 18 April 2016 juga telah menyampaikan laporan hasil dan pengawasan PSU kepada Mahkamah Konstisusi (MK).

32


Terkait adanya PSU tersebut, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nasrullah terjun langsung ke Muna, Sulawesi Tenggara melakukan supervisi guna memastikan pengawasan lebih ketat sehingga proses PSU tidak lagi diwarnai oleh praktik-praktik ilegal. Nasrullah mengungkapkan salah satu yang harus menjadi sorotan dalam pengawasan PSU adalah terkait daftar pemilih tetap (DPT). Dalam pelaksanaan PSU, tidak diperbolehkan ada daftar pemilih baru diluar yang telah ditetapkan dan digunakan pada Pilkada 9 Desember lalu. Perubahan yang dimungkinkan dalam DPT, adalah adanya pengurangan pemilih karena misalnya disebabkan pemilih meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. “Bagaimana menghadirkan DPT yang akurat, dengan hadirkan pengawasan yang lebih melekat,” katanya saat memberikan pengarahan kepada jajaran pengawas, baik tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten di Muna yang akan melaksanakan PSU. Pelaksanaan supervisi juga dilakukan oleh seluruh Pimpinan Bawaslu Provinsi Su-

lawesi Tenggara yakni Hamirudin Udu, Munsir Salam dan Hadi Mahcmud beserta jajaran sekretariat. Diketahui pada 25 Februari lalu, MK mengeluarkan putusan yang isinya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga TPS. Tiga TPS tersebut adalah TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo. Pimpinan Bawaslu Sultra, Munsir Salam mengungkapkan dari proses penyisiran yang dilakukan terdapat pengurangan 162 pemilih di tiga TPS tersebut. Hasil koordinasi dengan KPU setempat, disepakati bahwa pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut diberikan tanda khusus agar tidak disalahgunakan. Ketua Panwas Muna, Mahilludin Saga menjelaskan dari 162 pemilih yang tidak memenuhi syarat, baik karena ganda, pindah domisili, meninggal, dan masih dibawah umur, telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara. Agar penyebaran Formulir C6 atau pemberitahuan memilih di tiga

TPS tidak memunculkan masalah, maka prosesnya juga melibatkan perwakilan dari pasangan calon serta pihak keamanan untuk mendampingi. Ia menjabarkan dalam pengawasan ditemukan bahwa terdapat nama dalam DPT yang sudah memilih di TPS lain pada 9 Desember 2015. Ada pula nama sama di DPT akan tetapi alamat maupun nomor identitasnya berbeda. Di Kabupaten Muna juga ditemukan adanya dua nama yang mirip dengan alamat yang berdekatan dimana salah satu diantara nama tersebut terdaftar di DPT tempat pelaksanaan PSU sementara nama lainnya telah memilih di 9 Desember 2015. Kasus-kasus DPT seperti demikian, sempat menjadi perdebatan dalam forum yang dihadiri KPU, Panwas, maupun perwakilan paslon. Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengatakan akar permasalahan DPT seperti di Muna adalah basis penetapan TPS. Basis penetapan TPS berdasarkan Desa atau Kelurahan dinilai terlalu luas. Semestinya basis pembentukan TPS berdasarkan RW atau Dusun. Sehingga apabila terdapat nama dalam DPT di satu TPS yang diragukan validitasnya, proses krosceknya akan mudah dilakukan. “Kalau basisnya kelurahan seperti ini, dimana satu kelurahan rata-rata tujuh TPS, agak sulit untuk jadi alat pembanding. Rekomendasinya, besok diubah, pembentukan TPS diubah menjadi basis RW. Dimana pemilih dari satu RW menjadi tidak bisa campur dengan RW lain di 1 TPS,” paparnya. Menurutnya pola pembentukan TPS yang demikian membuka ruang untuk memainkan daftar pemilih. “Bisa dalam 1 keluarga, itu dimanfaatkan. Semisal jumlah aslinya hanya tiga orang, itu bisa disulap menjadi 9 atau 10 pemilih tetapi disebar di TPS-TPS lain,” Nasrullah menjelaskan. Haryo Sudrajat

FOTO-FOTO: MUHTAR


33

Bawaslu DIY Beri Penghargaan Kepada Jajaran Pengawas dan Stakeholders Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menyelenggarakan acara Bawaslu DIY Award 2016. Acara tersebut sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pengawas Pemilihan yang berprestasi dan stakeholders yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman Tahun 2015 yang diselenggarakan pada Hari Kamis (10/3) di Tjokro Style Hotel Yogyakarta.

K

etua Bawaslu DIY, Muhammad Najib dalam sambutannya mengatakan bahwa Pilkada 2015 di DI Yogyakarta yang berlangsung dengan baik, demokratis, dan relatif sesuai aturan main itu adalah hasil kerja bersama. Hadir pada acara Bawaslu DIY Award ini antara lain Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, Ketua Kesbangpol DIY, Kapolda DIY, Kominda DIY, Ketua KPU DIY, Ketua Komisi Informasi DIY, Ketua Komisi Penyiaran Daerah DIY, panwas kabupaten, panwascam, PPL, pengawas TPS, media massa di Daerah Istimewa Yogyakarta. “Bicara soal Pemilu yang berhasil itu bukan hanya KPU saja, tetapi juga keberhasilan Pengawas Pemilu. Hanya saja memang apresiasi yang

34

FOTO-FOTO: KARTIKA

Ketua Bawaslu Provinsi DIY Mohammad Najib memberikan piagam penghargaan kepada Ketua Panwascam Rongkop Kabupaten Gunung Kidul, Ari Ika Mulyaningsih.

diberikan kepada pengawas relatif tidak ada. Oleh karena itu kita mencoba memberikan apresiasi terhadap kinerja pengawas pemilu dan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kinerja pengawasan pemilu yang kita lakukan,” jelas Najib. Ketua Bawaslu DIY ini mengilustrasikan posisi pengawas itu kalau dalam konteks pembangunan sebuah bangunan ibarat paku. Paku itu seolah-olah tidak penting dalam proses membangun rumah. Harganya sangat murah, tapi sungguh punya makna memastikan posisi rangkaian bangunan itu ada pada posisi yang sesungguhnya. Hal tersebut, sambung Najib sama dengan pemilu. Posisi pengawas memastikan seluruh proses dan hasil pemilu sesuai dengan aturan yang ada.


“Itulah panwas. Hadirnya penting dan dirasakan saat proses berlangsung. Tapi begitu pemilu selesai, sama seperti bangun rumah, tidak ada yang menganggap paku itu penting. Ada panwas kabupaten dengan lingkup yang lebih luas, tetapi ada juga PPL untuk lingkup desa, masing-masing punya peran dan fungsi yang berbeda, tetapi sama pentingnya. Kami selalu mengatakan panwas di seluruh level posisinya sangat penting. Ujian bagi panwas adalah ujian keikhlasan, bila pihak lain tidak ada yang mengapresiasi itu harus diikhlaskan karena memang sudah takdirnya menjadi pengawas tanpa dipuja banyak orang. Ada pengawas TPS yang luar biasa, paling hebat diantara pengawas TPS lainnya di seluruh Yogya. Disamping juga

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas memberikan piagam penghargaan kepada para stakeholders di Provinsi DIY atas partisipasinya dalam menyukseskan Pilkada di Provinsi DIY.

yang dinilai punya sumbangan besar terhadap kinerja pengawas pemilihan.  “Termasuk juga kawan kawan dari non pengawas nanti akan kami beri penghargaan karena kami mendedikasikan suatu lembaga punya peran yang sangat signifikan terkait dengan peran Bawaslu untuk mengawasi pemilu. Najib menuturkan pula bahwa media adalah kawan yang sangat penting karena media massa yang telah mendukung pengawas pemilu terkait dengan soal pemberitaan pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu. “Efek jera terhadap pemberian sanksi adalah media. Kalau media memberitakan pasangan calon yang melakukan pelanggaran maka efeknya paling kuat dibanding sanksi administrasi yang diberikan KPU,” katanya. 

luar pengawas yang meliputi berbagai instansi pemerintah, lembaga semi pemerintah, dan media massa

Christina Kartika

ada PPL dan Panwascam di seluruh Yogya kami beri penghargaan karena prestasinya yang luar biasa,” jelasnya. Najib menjelaskan pula bahwa dalam Bawaslu DIY Award 2016 ini penghargaan diberikan kepada lembaga pengawas di tingkat kabupaten dan kecamatan yang dinilai memiliki prestasi terbaik dalam 5 kategori yang dikompetisikan. Pertama pengawasan pemilihan, kedua pencegahan pelanggaran, ketiga pengawasan partisipatif, keempat penanganan pelanggaran dan kelima pengelolaan kelembagaan dan administrasi/keuangan. Penghargaan juga diberikan kepada personal Panwascam, PPL dan PTPS yang dinilai telah memiliki kinerja terbaik dalam aspek tertentu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilihan. Selanjutnya Mohammad Najib mengatakan bahwa Bawaslu DIY Award 2016 juga memberikan penghargaan kepada para pihak di

Pimpinan Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih memberikan piagam penghargaan kepada media massa yang telah memberikan dukungan pemberitaan pengawasan pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 di DIY. BULETIN BAWASLU | EDISI MARET-APRIL 2016

35

Inspirasi

Matematika dan Pemilu Hari itu adalah hari yang istimewa untuk saya ketika saya mendapat kesempatan mengikuti kuliah umum dengan narasumber Pak Didi, Nama lengkap beliau adalah Didi Achdia dan beliau merupakan Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Spesialisasi Riset Operasi serta Sarjana Matematika Universitya The Philippines dengan spesialisasi Aktuaria. Sejak tahun 1978 beliau bekerja pada PT Taspen (Persero) membawahi Divisi Aktuaria, Sistem Informasi dan Perencanaan dan Pengembangan. Pada Tahun 1990 sampai dengan 2002 menduduki jabatan Direktur yang membidangi Aktuaria, Operasi dan dan Sistem Informasi. Dari cara beliau memaparkan hitung-hitungan matematika dikaitkan dengan perolehan suara untuk kursi anggota DPR membuat saya menjadi terpesona dan terkagum-kagum akan penguasaan beliau terhadap matematika. Ungkapan istilah-istilah yang selama ini saya kenal, seperti metode biseksi dan iterasinya pada analisa numerik, fungsi objektif

36

dan kendalanya pada riset operasi, perbedaan mendasar antara vektor dan skalar, dan masih banyak lagi membuat kerinduan saya pada dunia matematika seakan menemukan ruangnya. Saya diperintahkan oleh Kepala Biro saya untuk mengikuti kuliah umum ini karena beliau tahu saya lulusan Matematika. Sejak beberapa bulan terakhir Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal (H2PI) khususnya dari Bagian Analisis Teknis Pengawasan (ATP) menyelenggarakan program rutin kuliah umum seminggu sekali setiap Hari Senin. Berbagai pakar

Dari cara beliau memaparkan hitunghitungan matematika dikaitkan dengan perolehan suara untuk kursi anggota DPR membuat saya menjadi terpesona dan terkagumkagum akan penguasaan beliau terhadap matematika.


didatangkan sebagai nara sumber untuk mengisi ruang ilmu dikepala kami para staf di lingkungan Biro H2PI. Pilihan beliau menunjuk saya membuat saya merasa beruntung karena betapa ini menjadi suatu pemantik rindu saya kepada Matematika Yang menarik adalah, matematika terlihat begitu mesra disandingkan dengan ilmu sosial, khususnya di bidang Pemilu. Ternyata untuk menentukan alokasi kursi pada panggung pemilihan wakil rakyat, banyak metodemetode yang menerapkan ilmu Matematika. Ketimpangan dan ketidakproporsionalan alokasi kursi terhadap jumlah penduduk/pemilih dapat dianalisa secara matematis. Sekali lagi Matematika ternyata tidak hanya teori-teori yang saya terima di bangku kuliah, ilmu yang sekian tahun menjadi menu keseharian kami kini saya jumpai lagi didunia kerja saya. Mengagumkan yaaa….I Love Matematika Meytaliana/Nurmalawati Pulubuhu

Political Quotes

Politics is supposed to be the second – oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first.

Politik sebenarnya adalah yang kedua dari profesi tertua. Realitasnya, saya menyadari bahwa politik mirip profesi yang pertama Ronald Reagan

Presiden Amerika Serikat ke-40.

“Mengapa kami ditindas? Itu membuat kami memberontak. Mengapa kami harus mundur? Mengapa sayap kami harus dipotong? Tak lain karena tuduhan dan fitnah orang-orang kerdil yang berpandangan picik. Untuk memuaskn orang-orang macam itulah kami harus melepaskan cita-cita kami. Andaikan betul-betul perlu, benar-benar tidak dapat dielakkan, kami akan tunduk. Namun kenyataannya tidak demikian. Segala-galanya berkisar pada pendapat umum. Semua harus dikorbankan untuk itu. Dikatakan: orang akan bilang ini atau bilang itu, kalau kami lakukan apa yang kami lakukan dengan seluruh jiwa kami. Dan siapakah orang-orang itu? Dan untuk orang-orang macam itu kami harus menekan keinginan kami, harus membunuh citacita kami, dan mundur kembali kea lam gelap.” (Kartini, 1901)

Cerimor (Cerita Humor) REPOTNYA JADI SUAMI Istri : Mau dimasakin apa nanti malam? Suami: Terserah.. Istri : Jangan bilang terserah donk, bikin bingung yang mau masak aja.. Suami: ya udah.. opor ayam Istri : Tapi ayam lagi mahal.. Suami: Oreg tempe kalau gitu Istri : Tempe di Mang Soleh ngga enak. Kedelainya hancur Suami: Atau sambel sama telor juga aku udah seneng Istri : Cabe harganya gila-gilaan Suami: ya udah beli aja di warung padang, praktis Istri : *sensitif* Kamu tuh ngga bisa menghargai aku. Aku pingin masakin buat suami, malah disuruh beli. Bilang aja masakanku ngga enak. Iya kan? Suami: #putusasa #gigitwajan

***** Istri : Ayam ungkep enaknya pake sambel nih pah, mau disambelin apa? Suami: *belajar dari pangalaman. Pantang bilang terserah* Sambel tomat aja.. Istri : Tomatnya ijo-ijo nih..asem.. Suami: Sambel terasi deh kalo gitu Istri : Yaa...terasinya habis pah.. Suami: Udah sambel mentah aja.. Istri : Ih papah..bikin sakit perut tauk..sambel teri aja ya? enak Suami: Kan aku alergi teri mah..yang lain deh Istri : Papah nih susah banget sih, mau dibikinin sambel aja protes mulu.. Suami: ?????? #nelenterihiduphidup *****

dari berbagai sumber


35 37

Resensi Buku

Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 negara menyatakan pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Tafsiran operasional mengenai masyarakat sipil tersebut dirumuskan oleh berbagai pihak. Termasuk mengaitkannya dengan idiom Demokrasi yang mengatakan “Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu juga didorong sebagai salah satu upaya peningkatan peran masyarakat sipil dalam menciptakan demokrasi di Indonesia. Bawaslu RI periode 2012-2017 melakukan terobosan dengan menggagas Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Gerakan inilah yang menjadi pemantik keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam mengawasi pemilu secara partisipatif. Itulah sekiranya yang dibahas Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro dalam buku Pengawasan Pemilu Partisipatif : Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia. Buku ini diangkat berdasarkan pandangan Gunawan atas kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terlibat langsung membangun dan mengembangkan Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Gunawan melihat betapa pentingnya kerja pengawasan dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Ini menarik, lantaran Gunawan langsung menyoroti perihal Pengawasan Pemilu Partisipatif.

38

JUDUL

: Pengawasan Pemilu

Partisipatif : Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia PENGARANG : Gunawan Suswantoro PENERBIT

: Erlangga

TAHUN TERBIT : 2015 HALAMAN

: 262 Halaman

Konsep yang memang diusung Bawaslu RI sebagai metode pengawasan pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 lalu. Dalam buku ini Gunawan memaparkan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu sebagai gebrakan dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu bersamasama dengan Bawaslu. Gunawan menyebut Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu sebagai sebuah Ijtihad Demokrasi.


Dalam buku ini Gunawan tidak serta merta membahas Pengawasan Partisipatif. Gunawan memulai buku ini dengan menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab administrasi pemilu sebagai upaya untuk emmpertemukan kepasitas administrasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menajdi sifat alami dalam proses pemilu. Lengkapnya, Gunawan merangkum hal tersebut dalam konsep Manajemen Pemilu. Figur nomor satu di Kesekretariatan Bawaslu RI ini juga merunut kembali penyelenggaraan pemilu di Indonesia mulai dari Pemilu 1955. Dalam buku ini juga diceritakan sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia beserta semua problematikanya hingga lahirnya Pengawasan Pemilu Partisipatif. Kelebihan buku ini, setiap paparan dilengkapi dengan data-data penunjang. Gunawan menyajikan data-data bentuk pengawasan partisipatif, metode pengawasan yang dilakukan, pihak-pihak yang terlibat sampai kepada hasil pengawasan. Tak tanggung-tanggung, buku ini juga disertai lampiran dokumen administrasi kegiatan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Sebagai seorang birokrat, buku ini merupakan karya Gunawan yang bisa dipastikan akan sangat berguna bagi kelanjutan pembangunan demokrasi di Indonesia. Buku ini laik menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan dan langkah lebih besar dalam mewujudkan idiom Demokrasi melalui pelibatan masyarakat sipil di Republik ini. Ira Sasmita

Regulasi PETUNJUK TEKNIS TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU


39

P S EMI A W L A IH G A N

HENDRU

UM

BADAN

N

PE

Ketua dan Pimpinan Bawaslu RI serta Sekretaris Jenderal Bawaslu RI berfoto bersama seusai pelantikan pejabat struktural di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 15 Januari 2016.

UM

HAMID

Ketua DPRK Langsa, Sulaiman menyerahkan daftar usulan anggota Panwaslih Langsa kepada Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Ferdinand ET Sirait di Gedung Bawaslu RI, Kamis (17/3).

IK IND

A S L U MUHTAR

Ketua Bawaslu RI Muhammad saat memberikan masukan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2017 pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Rabu (16/3).

40


I

R

W

N O

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

KARTIKA

Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas bersama-sama dengan peserta dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi tampak antusias mengikuti Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Bawaslu yang dipandu narasumber dari KPK, Maruli Tua.

-

IRWAN

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak Bawaslu RI memberikan arahan pada penyusunan peraturan terkait pembentukan Panwaslih Aceh. Hadir dalam penyusunan peraturan tersebut, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas dan Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro.

BAWASLU. Bandingkan Sistem Pemilu, Bawaslu Gelar Seminar Internasional BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI MARET-APRIL 2016

Recommend Documents