Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia. Sengketa Pencalonan di Tangan Pengawas. Opini Membangun Bawaslu Menjadi Organisasi Pembelajar

EDISI 9, SEPTEMBER 2015

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Sengketa Pencalonan di Tangan Pengawas Sorotan

Agar Dana Desa Tak Jadi ”Mainan” Petahana

Opini

Membangun Bawaslu Menjadi Organisasi Pembelajar

Briefing

Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilu

BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM SI IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit satu bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Drs. Hengky Pramono, M.Si, Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Setelah melalui proses verifikasi yang tidak pendek, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 9 provinsi dan 260 kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah akhirnya menetapkan pasangan calon (paslon) yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Tidak kurang dari 750 paslon dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU di daerah. Namun ternyata, lebih dari 200 paslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, menyatakan tidak menerima keputusan KPU. Mereka pun mengajukan sengketa kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi atau panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota. Bola panas pencalonan kini ada di tangan pengawas. Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota diharapkan mampu memutuskan perkara dengan adil dan dapat diterima para pihak berperkara, baik oleh KPU maupun

paslon. Padahal, wewenang menyelesaikan sengketa pencalonan adalah wewenang baru bagi pengawas pemilihan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Meski demikian, tanggung jawab besar dituntut dari jajaran pengawas. Karenanya, bimbingan teknis terus diberikan oleh Bawaslu RI. Di atas segala pengetahuan dan kemampuan pengawas menyelesaikan sengketa, yang terpenting adalah integritas, profesionalitas, dan netralitas pengawas dalam menangani sengketa. Selain itu, dibutuhkan pula peran KPU untuk patuh pada keputusan pengawas pemilu dan pada kebesaran hati pasangan calon pada putusan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak perlu ada penumpukan perkara banding sengketa pencalonan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sengketa Pencalonan Di Tangan Pengawas

Salam Awas DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Sengketa Pencalonan di Tangan Pengawas Opini Membangun Bawaslu Menjadi Organisasi Pembelajar Sorotan Agar Dana Desa Tak Jadi “Mainan” Petahana Investigasi Memotret Kerawanan Pilkada dari IKP 2015 Info Bawaslu-Briefing Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilu Bawaslu Terkini Bawaslu Kembangkan Sistem Pengawasan Online Bawaslu Terkini Upaya Memaksimalkan Pengawasan Kampanye di Media


2

3 6 8 11 15 16 17

Divisi Update Perkembangan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 Bawaslu Susun Peraturan tentang Simpeg Membangun Komitmen Pilkada Damai di Daerah Zona Merah Sudut Pandang Peran Stakeholders dalam Pilkada Profil Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Ekspose Daerah Cegah Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Sumbar Gelar Rakernis Pengawasan Pilkada Feature Pilkada: Berkompetisi, Mengukur Diri, Menimbang Lawan Suara dari Thamrin 14 Selamat Ulang Tahun Pak Ketua Inspirasi Elang Galeri

20 21 23 24 26

28 32 27 36 38

ILUSTRASI: MUHTAR

Pasca penetapan ratusan pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah, ternyata kemelut pencalonan kepala daerah peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ternyata tidak serta merta selesai. Puluhan Paslon kepala daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, -bahkan ada pula yang sudah dinyatakan memenuhi syarat- mengajukan sengketa pencalonan kepala daerah. Bola panas kini ada di tangan pengawas. Minggu, 24 Agustus 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) mengumumkan bakal paslon yang ditetapkan memenuhi syarat

sebagai peserta pilkada. KPU menetapkan 765 pasangan calon di 257 daerah sebagai peserta Pilkada serentak 2015. Memang ada 269 daerah yang seyogiyanya melaksanakan

pengumuman tersebut. Namun, hingga Minggu malam itu, masih ada empat daerah yang belum mengumumkan hasil penetapan paslon peserta pilkada. Keempat daerah itu adalah Kabupaten Karo,


3

Sumatera Utara; Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Supiori, Papua, dan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Selain itu, KPU juga masih menunggu penetapan di tiga daerah yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. KPU ketiga daerah tersebut memperpanjang masa pendaftaran paslon karena terdapat penambahan pasangan calon. Rincian pasangan calon yang memenuhi syarat adalah 20 pasangan calon di tingkat provinsi, 644 di tingkat kabupaten, dan 101 di tingkat kota. Dari 20 pasangan calon di tingkat provinsi, 19 pasangan calon maju berdasarkan dukungan partai politik dan satu pasangan calon perseorangan. Di tingkat kabupaten, dari 644 pasangan calon yang telah ditetapkan, 544 pasangan calon diusung partai politik dan 100 perseorangan. Di tingkat kota, 101 pasangan calon yang telah ditetapkan terdiri dari 81 pasangan calon hasil dukungan partai politik dan 20 perseorangan. Belum lagi urusan pendaftaran dan penetapan paslon di beberapa daerah selesai, KPU juga masih harus direpotkan dengan urusan sengketa penetapan paslon yang didaftarkan kepada pengawas pemilihan, baik panitia pengawas tingkat kabupaten/kota maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat provinsi. Bawaslu RI mencatat sedikitnya 120 perkara yang diajukan kepada jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sengketa tersebut tersebar di 32 provinsi. Dari angka tersebut, sebagian besar perkara diajukan oleh bakal paslon yang tidak lolos sebagai

4

”

Kami tentu tidak ingin beropini mengenai latar belakang pengajuan sengketa itu. Yang pasti kami minta, panwas yang menangani sengketa tersebut (Panwas Kabupaten Muna) bersikap objektif,

”

Nasrullah

PIMPINAN BAWASLU RI

calon kepala daerah peserta pilkada. Para pemohon tersebut tidak menerima keputusan KPU setempat di daerahnya yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat. Meski demikian, ada pula paslon yang telah ditetapkan memenuhi syarat namun menggugat keputusan KPU yang menetapkan paslon lainnya memenuhi syarat. Menurut paslon yang bersangkutan, calon lawannya tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan. Perkara tersebut misalnya terjadi Kabupaten Muna, Sulawesi Utara. Keputusan KPU menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati LM Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu digugat. “Kami tentu tidak ingin beropini mengenai latar belakang pengajuan


sengketa itu. Yang pasti kami minta, panwas yang menangani sengketa tersebut (Panwas Kabupaten Muna) bersikap objektif,” ujar pimpinan Bawaslu Nasrullah. Lonjakan perkara itu sudah disiapkan sebelumnya baik oleh KPU maupun Bawaslu. Menghadapi hal itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, dalam memverifikasi para calon peserta, bawahannya di daerah sudah melalui pertimbangan yang matang sesuai dengan Undangundang (UU) Nomor 8 Tahun 2015. “Maka teman-teman (KPU) di daerah, ketika ada yang tidak memenuhi syarat, maka mereka sudah siap untuk menghadapi sengketa,” terang Husni. Menurut Husni, wajar jika nantinya ada peserta Pilkada Serentak protes karena gagal lolos verifikasi. Untuk hal itu, mekanisme gugatan telah diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebelumnya, Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan KPU terkait pemberian prioritas bagi pengawas pemilu di daerah yang memiliki aduan sengketa pasangan bakal calon Pilkada 2015. “Kami sepakat bahwa terhadap daerah yang ada sengketa itu supaya panwas benar-benar memberi prioritas,” kata Ketua Bawaslu Muhammad. Bawaslu juga telah membentuk tim dan membagi wilayah terkait pemeriksaan sengketa. Untuk daerah dengan kasus yang tidak rumit, maka Bawaslu hanya akan melakukan supervisi melalui telepon. Namun, untuk daerah yang sifat aduannya serius, Bawaslu akan mengirim tim ke lokasi. Tidak Ada Intervensi Nasrullah menyatakan, ada berbagai alasan yang

melatarbelakangi permohonan sengketa pada pengawas pemilihan. Ia mengatakan, Bawaslu RI tidak dalam kapasitas mengintervensi keputusan yang diterbitkan oleh panwas kabupaten/kota maupun Bawaslu provinsi. Di sisi lain, dia juga meminta jajarannya menjaga integritas dan independensinya dalam mengambil keputusan sengketa. Mantan Komisioner KPU Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengatakan, panwas kabupaten/ kota dan Bawaslu provinsi harus bebas dari berbagai kepentingan, terutama yang ingin mengintervensi dalam pengambilan keputusan. Tekanan itu, katanya, bisa saja datang dalam wujud aksi demonstrasi warga ke kantor pengawas. Kewenangan memutuskan sengketa pencalonan pilkada oleh pengawas pemilihan memang adalah kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tentang Pilkada. Meski demikian, Nasrullah berharap panwas kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi tidak gagap dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang diajukan. Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, meski penyelesaian sengketa merupakan kewenangan baru bagi jajaran pengawas di daerah, Bawaslu RI telah melakukan bimbingan teknis bagi jajarannya di daerah. Dengan demikian, kata dia, diharapkan, Panwas kabupaten/ kota dan Bawaslu Provinsi tidak hanya berintegritas dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga memiliki kapabilitas.

“Bayangkan, hakim saja, sebelum diberi wewenang menyelesaikan perkara harus menjalani pendidikan dan terlebih dulu menjadi calon hakim. Sedangkan, pengawas kami di daerah, hanya beberapa bulan pasca dilantik, sudah harus menyelesaikan perkara sengketa,” kata Endang. Muhammad optimistis panwas kabupaten/kota dan Bawaslu provinsi bisa menyelesaikan laporan sengketa pilkada pada tahapan penetapan calon ini dalam waktu empat hingga lima hari. Namun, hal itu dapat terwujud jika para pihak yang bersengketa

”

Bayangkan, hakim saja, sebelum diberi wewenang menyelesaikan perkara harus menjalani pendidikan dan terlebih dulu menjadi calon hakim. Sedangkan, pengawas kami di daerah, hanya beberapa bulan pasca dilantik, sudah harus menyelesaikan perkara sengketa,

”

Endang Wihdatiningtyas PIMPINAN BAWASLU RI

juga kooperatif. Dia berharap, sengketa pencalonan dapat segera diselesaikan, mengingat, tahapan pilkada terus berjalan. “Tahapan sengketa pencalonan ini kan sangat menentukan tahapan selanjutnya. Kalau peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, ya selesai,” jelas Muhammad. Ia menuturkan, apabila paslon kepala daerah masih belum menerima hasil sengketa yang diputuskan pengawas pemilihan, maka pemohon dapat mengajukan banding sengketa ke pengadilan tinggi tata usaha negara (PT TUN). “Tapi kita berharap tidak harus sampai pengadilan, itu harus selesai di tingkat pengawas saja,” tukas Muhammad. Penyelesaian sengketa pencalonan di PT TUN tentu bukan perkara mudah. Hal itu mengingat, di seluruh Indonesia hanya ada empat PT TUN, yaitu PT TUN Jakarta, PT TUN Medan, PT TUN Surabaya dan PT TUN Makassar. Pengajuan banding sengketa ke PT TUN bisa saja membuat penumpukan perkara di PT TUN. Namun, tahapan pemilu yang terus berjalan, mau tidak mau membuat pihak pengadilan harus memprioritaskan penyelesaian sengketa pencalonan tersebut. Berjalannya tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak, nyatanya bukan hanya tanggung jawab pengawas pemilihan, dalam hal ini dalam memutus perkara sengketa pencalonan. Di dalamnya juga harus terdapat peran KPU untuk patuh pada keputusan pengawas pemilu dan pada kebesaran hati pasangan calon pada putusan tersebut. Deytri Aritonang


5

Opini

Opini

Membangun Bawaslu Menjadi Organisasi Pembelajar Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelenggara Pemilu dan (Bawaslu) merupakan organisasi yang tidak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta-merta lahir. Sekalipun pemilu pertama tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD di Indonesia dilaksanakan pada 1955, akan Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, telah tetapi embrio organisasi pengawas pemilu memperkuat lembaga pengawas pemilu, baru lahir saat pemilu rezim Orde Baru, yakni Bawaslu dan perangkatnya sampai yakni mulai Pemilu 1982. Seperti dikutip ke tingkat desa/kelurahan. dari buku Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia yang disusun Komisi Pemilihan Transformasi Umum (KPU), pada pemilu tersebut, Merujuk model New Institutionalism pengawasan dilakukan suatu lembaga in Economic Sociology yang dikemukakan resmi yang dibentuk berdasarkan UndangVictor Nee (2003), terdapat mekanisme Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pengawasan integrasi hubungan formal maupun Oleh: SIDIK PRAMONO* pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas informal pada setiap tataran atau level, Pelaksanaan Pemilu Pusat (Panwaslakpus), baik mikro (individu), meso (kelompok Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau organisasi), ataupun makro Tingkat I (Panwaslak I), Panitia Pengawas Pemilu Tingkat (lingkungan kebijakan/policy environment). Merujuk II (Panwaslak II), dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat model tersebut, tataran/level transformasi kelembagaan Kecamatan (Panwaslakcam). Bawaslu mencakup sistem regulasi, terutama berkaitan Kedudukan pengawas pemilu mulai menguat dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan selepas Reformasi 1998, di mana pada Pemilu 1999 Umum; sistem organisasi berupa penataan struktur tata organisasi pengawas pemilu menjadi bersifat mandiri kelola (governance structure); dan sistem interaksi antardengan keanggotaan antara lain unsur nonpartisan pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu. seperti akademisi serta tokoh masyarakat dan organisasi Pada tataran makro, regulasi sebagaimana terdapat nonpemerintah. Selanjutnya, pada Pemilu 2004, Panitia dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu memuat Pengawas Pemilu menjadi bagian penyelenggara pemilu klausul posisi Bawaslu, juga tugas dan fungsinya dalam dengan proses pembentukannya di tingkat pusat dilakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan penegakan oleh KPU. Panitia Pengawas Pemilu di tingkat pusat ketentuan pemilu, termasuk juga dalam hal penanganan ini juga bertanggung jawab kepada KPU. Sementara sengketa pemilu yang selama ini masih menimbulkan hubungan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat pusat perdebatan berkepanjangan karena perbedaan pemahaman dengan Panitia Pengawas Pemilu di daerah sampai tingkat dan penafsiran dari para pemangku kepentingan terkait kecamatan bersifat hierarkis. ketentuan yang ada. Pembentukan Badan Pengawas Pemilu sebagai Di level meso, sistem yang relevan ditujukan untuk organisasi yang permanen dimulai secara konkret pasca- menciptakan struktur tata kelola (governance structure) Pemilu 2004. Lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun melalui praktik perbaikan berkesinambungan dan/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dibentuklah atau penguatan organisasi Bawaslu. Pada level ini, sebuah Badan Pengawas Pemilu yang permanen di tingkat diperlukan analisis tugas dan fungsi organisasi dengan pusat dengan masa kerja selama lima tahun. Untuk tingkat mengklasifikasikan tugas dan fungsi, memilah kegiatan provinsi ke bawah, pengawasan pemilu dilakukan oleh inti dan pendukung, serta waktu pelaksanaan tugas rutin sebuah panitia yang bersifat adhoc. Organisasi pengawas atau temporer sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas pemilu yang benar-benar mandiri dan permanen mulai organisasi. Rencana Strategis Bawaslu, penataan struktur ada pada Pemilu 2009. Kewenangan Bawaslu dalam organisasi dan pengisian sumberdaya manusia, sampai penanganan sengketa, merupakan tambahan dibandingkan pada petunjuk teknis yang dioperasionalkan dalam kewenangan pengawas pada pemilu sebelumnya. kegiatan rutin merupakan elaborasi setelah pengkajian Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 atas tugas dan fungsi organisasi tuntas dilaksanakan.

6


Sementara pada tataran mikro, sistem yang relevan adalah interaksi antar-pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu. Pilihan strategi yang tepat berdasar stakeholder-mapping akan menghasilkan pola interaksi yang lebih sesuai, efisien, dan efektif. Interaksi tersebut tetap dilakukan dengan prinsip saling menghargai independensi masing-masing pihak dalam menjalankan fungsi dan perannya. Singkatnya, sinkronisasi aktivitas pada tataran makro, meso, dan mikro akan mempengaruhi transformasi yang dihadapi oleh Bawaslu. Langkah perubahan atas situasi bermasalah pada ketiga tataran kelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yang lain. Ketiganya saling berkait dan tidak akan signifikan dampaknya dalam perbaikan situasi bermasalah jika hanya dijalankan secara terpisah. Organisasi-Pembelajar Tataran transformasi kelembagaan tersebut mau tidak mau mengharuskan Bawaslu harus adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasinya. Mengacu pada pengalaman keberhasilan perusahaan di era 1990-an‎, kunci kesuksesan mengarungi dinamika perubahan adalah dengan menjadi organisasi-pembelajar (learning organization). Michael J. Marquardt (2002: 25) menyebutkan tiga tipe pembelajaran, yakni adaptive learning yang lebih condong merefleksi pengalaman masa lalu dan kemudian memodifikasinya pada langkah-aksi di masa depan; anticipatory learning yang lebih merupakan penjelajahan atas beragam masa depan yang mungkin terjadi; dan action learning di mana proses pembelajaran lebih dekat pada realitas saat sekarang. Level pembelajaran meliputi tingkat individu, kelompok (group/team), sampai pembelajaran pada level organisasi. Peter Senge (1995) mendefinisikan organisasipembelajar sebagai organisasi di mana secara terus-menerus terjadi perluasan kapasitas untuk menciptakan hasil yang sungguh-sungguh diinginkan, di mana pola berpikir baru dan ekspansi ditumbuhkan, aspirasi kolektif dibiarkan bebas, dan di mana orang-orang di dalam organisasi tersebut terus-menerus berupaya untuk belajar bersama. Senge mengemukakan tujuh hal ketidakmampuan belajar bagi organisasi, di antaranya yang kerap mengganggu adalah pandangan bahwa “musuh berada di luar sana” (the enemy is out there) yang ditunjukkan dengan kecenderungan mencari pihak luar untuk dipersalahkan bila sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Ketidakmampuan juga terlihat pada mitos tim manajemen (the myth of the management team) untuk selalu menjaga penampilan dan citra sesaat bahwa tim terkesan kohesif padahal persoalan

yang terselimuti begitu menumpuk. Terdapat lima disiplin untuk membangun organisasipembelajar, yakni: (1) keahlian pribadi (personal mastery); (2) model mental (mental models); (3) visi bersama (shared vision); (4) pembelajaran tim (team learning); dan (5) berpikir sistem (system thinking). ‎ Dalam buku “The Fifth Discipline”, Senge antara lain menyatakan bahwa shared vision yang diintroduksikan kepada seluruh elemen organisasi dan memberikan koherensi kepada berbagai aktivitas yang berbeda, bisa memberikan “cahaya kegairahan” dan juga menumbuhkan kerjasama dan merekatkan seluruh elemen ke dalam pemahaman bahwa ini adalah “organisasi kami”, bukan lagi “organisasi mereka”. Berpikir sistem (system thinking) membantu seluruh elemen organisasi untuk memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku sebuah sistem. Melihat secara keseluruhan akan menjadikan organisasi bisa secara efektif mengambil tindakan paling tepat sesuai dengan proses interaksi antara komponen suatu sistem dengan lingkungannya. Hal-hal yang pada masa lalu merupakan solusi bisa jadi justru mengkreasi problem di masa kini. Karena itulah, dinamika tersebut membutuhkan adaptasi dan pembelajaran secara terus-menerus. Dalam menghadapi perubahan, organisasi dituntut pula untuk menguatkan dynamic capabilities-nya, yakni sebagaimana didefinisikan David J. Teece (1997), adalah “kemampuan untuk mengintegrasikan, membangun, dan memetakan ulang (reconfigure) kompetensi internal dan eksternal untuk menghadapi perubahan lingkungan yang cepat”. Pengalaman Indonesia, pemilu demi pemilu ‎senantiasa menghasilkan perubahan pada organisasi penyelenggara pemilu, termasuk pada Bawaslu. Untuk bisa terus adaptif terhadap perubahan, Bawaslu harus menjadi organisasi-pembelajar, dimulai dari komitmen bersama sampai pada adaptasi, peningkatan, dan pembelajaran secara berkelanjutan. Karenanya, tugas besar bagi siapapun yang memegang kepemimpinan Bawaslu untuk menjadikan diri sebagai organisasi pembelajar yang secara berkesinambungan bisa menemukan cara yang paling tepat untuk merespons semesta-perubahan.

*Sidik Pramono adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015

7

Agar Dana Desa Tak Jadi ”Mainan” Petahana ”

Potensi dana desa dalam kampanye jadi penting karena penyaluran itu sendiri adalah hal yang baru. Ada kecenderungan untuk disalahgunakan.

”

Nelson Simanuntak Pimpinan Bawaslu RI

Foto: www.okezone.com/ilustrasi: Tika

Berdasarkan pengalaman, banyak tokoh yang ikut berkompetisi dalam berbagai level pemilihan di Indonesia masih senang menggunakan cara-cara curang untuk menang. Salah satu yang kerap terjadi adalah penyalahgunaan birokrasi. Karena itu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2015 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia ingin memastikan agar program-program pemerintah seperti penyaluran Dana Desa yang dilakukan saat memasuki tahapan kampanye, tidak disalahgunakan oleh pejabat atau petahana untuk kepentingan kampanye. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan penyaluran dana desa jangan sampai menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga menodai proses demokrasi di wilayah tersebut. “Potensi dana desa dalam

8

kampanye jadi penting karena penyaluran itu sendiri adalah hal yang baru. Ada kecenderungan untuk disalahgunakan. Kita ingin cegah, supaya dana desa ini tetap berjalan baik dan tidak disalahgunakan oleh incumbent


atau orang-orang yang didukung incumbent,” tegasnya dalam Rapat Kerja Terbatas Terkait Potensi Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang digelar di Kantor Bawaslu RI,

Jakarta, Rabu (23/9). Rapat yang mengundang pimpinan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri itu, juga dihadiri Pimpinan Bawaslu lainnya yakni Daniel Zuchron dan Endang Wihdatiningtyas serta pejabat struktural dan staf Bawaslu RI. 146 Daerah Terpisah, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan dalam pilkada 2015 ini setidaknya terdapat 146 daerah yang kepala atau wakil kepala daerah sedang mencalonkan kembali. Total dana desa di daerah-

daerah petahana tersebut mencapai Rp 3,2 triliun. “Dengan melihat persoalan dana desa yang mengalami kendala terkait syarat penerimaan dan indikasi petahana memperlambat pencairan, maka potensi pemanfaatan dana desa untuk kepentingan Pilkada harus dicegah sekuat-kuatnya,” ujarnya. Menurutnya menjadi tanggung jawab Kemendesa agar program yang tuntas di bulan Desember ini tetap harus dipastikan penggunaannya agar tepat sasaran terutama penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan sarana dan prasarana desa.‎ Jangan sampai, implementasi program dana desa menjadi alat mobilisasi petahana untuk mendapatkan manfaat terselubung. Program-program dana desa yang merakyat tidak boleh lantas diatasnamakan sematamata kemurahan dan kebaikan hati petahana di masa kampanye Pilkada. “A‎gar dana desa tidak ditumpangi oleh petahana untuk kepentingan Pilkada, maka harus banyak mata untuk mengawasinya.‎ ‎Bawaslu, Kemendagri, PPATK dan KPK dapat saling berkoordinasi untuk mencegah uang triliunan rupiah ini tidak menjadi ladang penyelewengan,” tandasnya. Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron mengungkapkan Dana Desa yang didesain untuk kepentingan masyarakat desa, jangan sampai dijadikan klaim keberhasilan ataupun sandera oleh petahana. Daniel mengatakan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait digelar untuk membahas langkah-langkah apa yang harus diambill dalam rangka memastikan program dana desa tidak

disalahgunakan untuk kepentingan kampanye. Bawaslu menurutnya membutuhkan gambaran detail dari kementerian yang diundang mengenai skema kebijakan penyaluran dana desa. Dengan adanya pemahaman yang lengkap, menurutnya dapat diketahui titiktitik potensi penyalahgunannya di lapangan terkait dengan kegiatan kampanye pasangan calon sehingga dapat dicegah. “Poin penting pertemuan ini, Bawaslu membutuhkan informasi mendalam terkait bagaimana

”

Dari sisi pengawasan, kami (Bawaslu) di tingkat desa sudah ada pengawas pemilu. Jika nanti rumusan dari sini ada kebijakan yang perlu dikeluarkan Bawaslu, tentu ingin pastikan soal-soal desa kita betul-betul lepas dari hal yang dilarang UU. Dan kepentingan pemerintah untuk pastikan programnya berjalan akan kita jaga bersama-sama

”

DANIEL ZUCHRON

Pimpinan Bawaslu RI


9

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Karena hari ini sudah berlangsung tahapan pilkada dari sektor kampanye,” kata Daniel. Upaya mencegah penyelewengan dana desa, sambung dia, sangat penting tidak hanya untuk sukseskan agenda pilkada namun juga sukseskan agenda pemerintah. Peran kepala daerah dalam Program Dana Desa sendiri cukup besar. Mulai dari menyalurkan dana desa, pendampingan desa, hingga menetapkan peraturan walikota/bupati mengenai pengelolaan keuangan desa. Potensi penyalahgunaan dana desa dinilai cukup besar, mengingat dari 269 daerah yang menggelar pilkada 2015 ini terdapat petahana yang mencalonkan diri di 191 daerah. “Dari sisi pengawasan, kami (Bawaslu) di tingkat desa sudah ada pengawas pemilu. Jika nanti rumusan dari sini ada kebijakan yang perlu dikeluarkan Bawaslu, tentu ingin pastikan soal-soal desa kita betul-betul lepas dari hal yang dilarang UU. Dan kepentingan pemerintah untuk pastikan programnya berjalan akan kita jaga bersama-sama,” tandasnya. Diketahui Dana Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, agak tersendat penyalurannya. Dana Desa tahun 2015 yang mencapai Rp 20,766 triliun bagi 74.093 desa, baru Rp 16,5 triliun yang disalurkan ke kabupaten dan kota. Sedangkan dari total yang sudah berada di kabupaten dan kota, baru sekitar Rp 7,4 triliun yang disalurkan ke desa. Atas persoalan itu, pada pekan kedua September lalu dilakukan revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri,

10

Menteri Keuangan, dan Menteri Desa dan PDT tentang percepatan penyaluran program Dana Desa. Beberapa pihak mengaitkan tersendatnya penyaluran dengan kepentingan kampanye pilkada dan penyaluran diprediksi baru dilakukan jelang pelaksanaan pemungutan suara. Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu (TP3) Bernard D Sutrisno menambahkan, potensi adanya penyalahgunaan ataupun klaim bahwa dana desa merupakan keberhasilan dari salah satu pasangan calon sangat besar. Apalagi, menurutnya disejumlah daerah ada pasangan calon yang taglinenya mirip dengan Kementerian Desa dan PDT seperti “Dari Desa Membangun Daerah”. “Untuk memastikan anggaran ini tidak disalahgunakan atau didomplengi untuk kepentingankepentingan kampanye,” kata

”

Dana bantuan desa yang seharusnya sudah disalurkan itu, nampaknya di beberapa Pemda terlihat. Kalau itu petahana, maka kemungkinan di menit terakhir baru digelontorkan. Kami curiga di situ,

”

Nasrullah

PIMPINAN BAWASLU RI


Bernard. Sengaja Terlambat Pada kesempatan berbeda, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengungkapkan program dana desa berpotensi dimanfaatkan oleh calon kepala daerah. Bawaslu menduga keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi di sejumlah daerah, terkait dengan kepentingan pemenangan dalam pilkada yang dilakukan oleh petahana. Menurutnya keterlambatan pencairan dana desa dapat saja disengaja oleh kepala daerah yang kembali mencalonkan diri di pilkada 2015 agar memperbesar peluang keterpilihannya. Dana desa diduga baru akan dicairkan jelang pelaksanaan pemungutan suara dan dibuat seolah dana tersebut berasal dari calon, bukan dari pemerintah. “Dana bantuan desa yang seharusnya sudah disalurkan itu, nampaknya di beberapa Pemda terlihat. Kalau itu petahana, maka kemungkinan di menit terakhir baru digelontorkan. Kami curiga di situ,” kata Nasrullah. Apabila petahana memang memanfaatkan program dana desa untuk pemenangannya, Nasrullah menegaskan, hal tersebut merupakan pelanggaran serius. Undang-undang menurutnya telah jelas melarang petahana memanfaatkan program pemerintah untuk pilkada. Karena itu, Nasrullah meminta agar persoalan keterlambatan pencairan dana desa segera direspon oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Harusnya lebih banyak mendorong agar dana desa dicairkan. Jangan dimanfaatkan untuk kemenangan petahana dalam pilkada,” tegasnya. Haryo Sudrajat

Memotret Kerawanan Pilkada dari IKP 2015

ILUSTRASI: MUHTAR

Tiga bulan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2015, Bawasslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015. Melalui IKP 2015, Bawaslu berupaya memotret potensi rawan dalam pelaksanaan pilkada serentak sekaligus menjalankan fungsi pengawasan melalui upaya pencegahan. Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, IKP merupakan langkah Bawaslu untuk mengidentifikasi sejumlah kerawanan dan potensi pelanggaran yang dapat berulang berdasarkan pengalaman Pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2014 lalu. “Ini sebagai alat bantu, tujuannya supaya jangan lepas kontrol daerah dengan pusat,’ ujar Daniel usai melaunching secara resmi IKP 2015

di Hotel Santika, Jakarta. Daniel mengatakan terlepas dari keakuratan IKP tersebut, indeks ini sebagai bentuk acuan untuk daerahdaerah yang dinilai rawan agar bisa diantisipasi sejak awal. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran Pilkada bisa dicegah dan tidak menimbulkan gesekan konflik lebih luas. “Benar atau tidaknya ya di lapangan, ini alat bantu, memastikan

daerah-daerah ini tidak lepas kontrol dan tidak lepas supervisi dari pusat,” ungkapnya. Kepala Biro Analisis Pengawasan dan Indeks Kerawanan Bawaslu, Feizal Rahman, yang membidani lahirnya IKP 2015 mengatakan, IKP tersebut diperlukan untuk memetakan strategi pengawasan yang berorientasi pencegahan. “Kami sudah melakukan penyusunan metodologi dan pemetaan


11

wilayah sejak awal 2015 dan pada Mei 2015, kami turun untuk kumpulkan data dan pengolahan. IKP ini kami harapkan sebagai alat ukur peringatan dini pada semua pihak terutama pengawas pemilu,” ujar Faisal. Faisal menjelaskan, aspek untuk mengukur potensi kerawanan pilkada, Bawaslu menggunakan lima variabel dan indikator. Meliputi profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah. Kelima variabel itu dirumuskan bersama antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi. Untuk aspek profesionalitas penyelenggara, ada empat variabel yang dilihat yaitu ketersediaan dana, netralitas penyelenggara, kualitas DPT, dan kemudahan aspek. Sementara, untuk aspek politik uang ada tiga variable yang dinilai yaitu angka kemiskinan, alokasi bansos atau iklan pencitraan dan laporan politik uang dalam pileg dan pilpres. “Kemudian, aspek akses pengawasan meliputi empat variabel yakni kondisi geografis, fasilitas listrik, fasilitas alat komunikasi dan akses transportasi,” jelasnya. Aspek partisipasi masyarakat meliputi tiga variabel yakni partisipasi masyarakat dalam pileg dan pilpres, jumlah relawan demokrasi, dan pemantau di daerah. Sementara itu, aspek keamanan daerah meliputi dua variabel yakni intimidasi ke penyelenggara dan kejadian kekerasan dalam pileg dan pilpres. Faisal menambahkan, untuk setiap aspek yang dinilai, memiliki bobot yang berbeda. Aspek profesionealitas penyelenggara menjadi aspek dengan bobot nilai tertinggi yaitu 30 persen. Setelah itu, disusul aspek politik uang dan partisipasi masyarakat memiliki bobot 20 persen masing-masing. “Akses pengawasan dan keamanan daerah memiliki bobot 15

12

”

Akses pengawasan dan keamanan daerah memiliki bobot 15 persen masing-masing. Pembobotan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan aspek paling penting denhan dukungan sumber data yang memadahi,

”

FAISAL RAHMAN Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan

persen masing-masing. Pembobotan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan aspek paling penting denhan dukungan sumber data yang memadahi,” ujarnya. Lebih jauh, ia mengatakan, penyusunan IKP ini menggunakan tiga metode yaitu focus group discussion (FGD) yang dilakukan bersama Bawaslu provinsi dan pihak terkait, review hasil pengawasan dan review data terkait isu indeks. Sementara, sumber data yang digunakan yakni hasil pengawasan Basawlu RI, Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota, data BPS, data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Data tersebut diambil dari beberapa hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Data BPS, data KPU dan data DKPP. Kelima aspek tersebut adalah aspek profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.


Potensi Politik Uang Politik uang diakui Daniel Zuchron menjadi salah satu variabel dalam IKP 2015 yang dijadikan perhatian utama oleh jajaran pengawas pemiluu. Hasil kajian IKP menunjukkan Pilkada di Jawa Barat (Jabar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) rawan praktik politik uang. “Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang,” kata dia. Daniel mengatakan, kedekatan figur calon kepala daerah dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif, termasuk pula faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Bawaslu menyatakan Data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasang selama ini dan dari data Badan Pusat Statistik, data Potensi Desa (Podes), data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu mengklasifikasi Indeks Kerawanan Pemilu dalam: 0-1 (sangat aman) 1-2 (aman) 2,1-3 (cukup rawan) 3,1-4 (rawan) 4,1-5 (sangat rawan). Dalam hal praktik politik uang, Sulawesi Tengah dan Jawa Barat masing-masing memperoleh poin 3,5 dan 3,3 atau masuk kategori rawan, sedangkan Banten, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Barat berpoin 3,0 atau cukup rawan politik uang. Provinsi-provinsi yang aman dari politik uang adalah Bali (1,6 poin), Kalimantan Selatan (1,9), Kalimantan Timur (1,7), Kepulauan Bangka Belitung (1,4), Lampung (1,6), Maluku Utara (1,7), Papua Barat (1,7), dan Riau (1,9). Pemerintah akan Tindaklanjuti IKP 2015 Beberapa pekan usai merilis IKP 2015, Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) menyatakan sikap akan menindaklanjuti hasil kajian Bawaslu tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertandang ke Bawaslu untuk mendengarkan secara khusus IKP 2015. Paskapertemuan tersebut, Bawaslu dan Kemendagri sepakat, keduanya akan saling berkoordinasi dalam pertemuan-pertemuan lanjutan untuk menyelaraskan data temuan mereka. Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya dan Bawaslu sepakat akan rutin bertemu dalam pertengahan pekan ini. “Data yang diperoleh Bawaslu apa? Data yang kami himpun

dari tim Departemen Dalam Negeri apa? Kami periksa silang dengan data dari kepolisian,” kata dia. Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengapresiasi niat baik Kemendagri. “Kita tahu, ‎pilkada serentak ini, kan, pertama kali dalam sejarah, sehingga penting menyampaikan kepada pemerintah beberapa hal yang seyogyanya menjadi perhatian kita sebagai early warning,” ungkapnya. Kemendagri, kata Muhammad, menyambut baik hasil kajian dan pemetaan Bawaslu dalam indeks kerawanan pilkada. Menurutnya, salah satu gagasan Menteri Dalam

Negeri yang luar biasa adalah bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan melakukan pengawalan, dan turun bersama ke daerah sampai dengan 8 Desember mendatang. “Selain dalam rangka menindaklanjuti indeks kerawanan, juga persiapan penyelenggaraan pemilihan, baik dari segi pemerintahan daerahnya maupun dari segi pengawasannya,” ujar guru besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut. Ira Sasmita

Political Quotes Kita bersama sama bertanggung-jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anakcucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan. Joko Widodo

Presiden RI periode 2014-2019

The most important thing as a leader is your relationship with God. Manny Pacquiao Petinju asal Filipina


13

Briefing

Bawaslu Selesaikan 337 Pelanggaran Selama Tahapan Pencalonan

Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilu (bagian pertama dari dua tulisan)

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Setelah KPU menetapkan pasangan calon yang berhak maju di Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015 pada 24 Agustus silam, Bawaslu mulai disibukkan dengan adanya temuan maupun laporan terkait sengketa pemilihan. Disampaikan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, Bawaslu RI saat ini dihadapkan pada dua wilayah, yakni sengketa pemilihan dan penanganan pelanggaran. Untuk mempermudah kerja, Bawaslu membentuk kelompok kerja supervisi pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu, baik dalam pemilihan gubernur, bupati, maupun walikota tahun 2015. “Kami melakukan supervisi dan pendampingan bersama Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/ kota terkait solusi penanganan cepat intensif dan mendesak mengenai permasalahan tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu,” kata Nasrullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persiapan final Pilkada serentak bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (1/9). Nasrullah mengatakan,sampai

14

tanggal 31 Agustus 2015 tercatat jumlah pelanggaran selama tahapan pencalonan yaitu sebanyak 337 pelanggaran dengan rincian 132 temuan dan 205 laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota. “337 pelanggaran dengan jumlah dugaan pelanggaran administrasi sebanyak 298 pelanggaran, pelanggaran pidana sebanyak 21 pelanggaran, dan pelanggaran kode etik sebanyak 18 pelanggaran,” papar Nasrullah. Dari total 337 pelanggaran tersebut, yang telah dikaji dan diteruskan kepada KPU sebagai pelanggaran administrasi sebanyak 136 pelanggaran dan yang termasuk pelanggaran kode etik pemilihan sebanyak empat pelanggaran yang selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan sebanyak 154 temuan atau laporan dinyatakan bukan pelanggaran Pemilihan. Sementara untuk penyelesaian sengketa, terdapat 69 permohonan penyelesaian. Jumlah tidak diregistrasi sebanyak enam kasus, yang teregistrasi 62 kasus, dan tidak diterima satu kasus, yang sedang


berproses 38 kasus, dinyatakan gugur empat kasus, dan sekitar 20 yang sudah diputus, serta satu kasus berlanjut ke PTTUN. Memasuki masa kampanye, Bawaslu juga mulai menyorot kampanye pasangan calon kepala daerah. Nasrullah mengatakan, hingga 23 Agustus 2015, temuan Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/ kota yakni adanya spanduk, baliho, dan videotron petahana mengenai keunggulan program-program daerah. “Petahana ini masih saja ada yang memanfaatkan fasilitas negara. Banyak ditemukan membuat imbauan dengan foto yang lebih besar dibandingkan apa yang ingin dikatakannya. Kami berharap program-program ini diaudit karena bisa jadi ada tindak pidana korupsi di balik semuanya,” tegas Nasrullah. Nasrullah juga berharap agar penetapan jadwal kampanye disusun secara adil dan proporsional. “Kami juga harapkan alat peraga diketahui di mana ditempatkan. Harus tahu juga alat peraga yang mana yang difasilitasi KPU karena di beberapa daerah ada yang belum ada alat peraga,” pungkasnya. Pratiwi EP

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada hakikatnya merupakan cara yang sama dalam upaya mengganti atau mempertahankan kekuasaan secara sah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia sudah bagian penting dari demokrasi dan kehidupan sosial di Indonesia. Namun, pada faktanya Pemilu/Pilkada selalu diwarnai perubahan-perubahan lewat UU Pemilu atau Pilkada. Perubahan terkadang memberi perbaikan tetapi kadang juga memberi dampak yang tidak baik dalam pelaksanaannya. Sebagai negara yang selalu ber-Pemilu atau Pilkada, Indonesia seharusnya sudah memiliki kematangan dalam pelaksanaannya. UU sebagai regulasi seharusnya sudah menjadi pedoman baku bagi pelaksananya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Peserta Pemilu. Kodifikasi hukum pemilu merupakan solusi terbaik, yang mengemas pelaksanaan Pemilu dan/atau Pilkada dalam sebuah kitab UU. Salah satu hal menarik yang bisa dimasukkan dalam rangka memperkuat kodifikasi pemilu adalah adanya suatu badan yang secara utuh menangani pelanggaran dalam Pemilu. Badan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas semua permasalahan pemilu yang terjadi selama ini, terutama dalam penanganan pelanggaran pemilu. Pelanggaran dalam Pemilu dibagi menjadi tiga bentuk, yakni Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik. Khusus untuk pelanggaran kode etik, sudah ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menanganinya. Sedangkan, untuk pelanggaran administrasi, Bawaslu menjadi

garda terdepan untuk menyelesaikannya namun sebatas rekomendasi, karena pelaksananya adalah KPU. Pelanggaran pidana pemilu melibatkan tiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu. Hasil penanganan tindak pidana pemilu akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan/vonis. Pada awalnya, niat dalam penanganan pidana pemilu dalam Sentra Gakkumdu adalah mengefektifkan peran masing-masing. Bawaslu menjadi pintu masuk pelaporan pelanggaran, kepolisian bertugas dalam penyidikkan dan melengkapi alat bukti, dan kejaksaan melakukan penuntutan. Namun, perbedaan persepsi yang terjadi antara tiga lembaga tersebut selalu menjadi masalah terusmenerus. Akibatnya dari berbagai pelaksanaan Pemilu dan/atau Pilkada, hanya sedikit dari sekian banyak pidana pemilu yang divonis di pengadilan. Faktor inilah yang mendorong adanya sebuah badan peradilan khusus Pemilu dibentuk. Kita tentu tidak ingin kecolongan dalam pelanggaran hingga melanggengkan calon-calon pemimpin yang secara nyata di depan mata sudah melakukan pelangggaran, namun akibat keterbatasan hukum tidak bisa ditindak. Badan ini, tentu saja akan berfungsi penuh dalam proses menemukan/ menerima laporan, menyidik, dan menuntut, hingga vonis nantinya. Limitasi waktu yang juga menjadi “kerikil” dalam penanganan pelanggaran pemilu juga niscaya dapat diatasi dengan adanya badan ini, karena efektifitasnya akan jauh lebih cepat ketimbang penanganan pidana pemilu yang selama ini dilakukan lewat Sentra Gakkumdu. n BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015

15

Bawaslu Kembangkan Sistem Pengawasan Online

HUMAS

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menandatangani nota kesepahaman dengan The Partnership Governance Reform (Kemitraan) melingkupi pengembangan pusat data dan informasi pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu online, Kamis (17/9). Nota kesepaham ini menandai dimulainya kerjasama antara Bawaslu dengan Kemitraan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. “Ini merupakan sejarah untuk demokrasi di Indonesia bagaimana Kemitraan bisa bekerja sama dengan Bawaslu. Ini adalah sejarah, karena kita punya suatu tanggung jawab mendukung kerja Bawaslu yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang akan datang termasuk pilkada serentak,” kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru usai menandatangani nota kesepahaman, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta. Tanggung jawab Bawaslu yang berkaitan dengan substansi pengawasan, pengawasan, penanganan sengketa, lanjut Monica, mengilhami Kemitraan untuk ikut terlibat dan memberikan dukungan kepada Bawaslu. Lantaran Kemitraan memahami fungsi kerja yang diemban Bawaslu akan memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. “Konsolidasi demokrasi yang substantif bisa dijembatani oleh Bawaslu. Bawaslu menjadi jembatan publik dalam urusan proses dan pascapemilu,” ujar Monica.

16


Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan kerja sama dengan Kemitraan merupakan angin segar bagi Bawaslu. Kemitraan menurutnya merupakan lembaga yang selama ini konsisten mengkaji dan memberikan pengaruh dalam peningkatan demokrasi di Indonesia. “Bisa kami pastikan objektifitas Kemitraan dalam kerja pemenuhan tercapainya prinsip Good Governance dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Kami tidak ragu melaksanakan kerja sama ini dan memastikan kerja sama ini berjalan dengan baik,” ungkap Muhammad. Lebih lanjut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu mengatakan, pemilu memiliki tantangan yang tidak ringan dan permasalahan dengan kompleksitas tinggi. Sebagai lembaga pengawas pemilu, kata dia, Bawaslu membutuhkan dukungan dari berbagai kelompok kepentingan untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai jalur. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kemitraan ataupun lembaga social masyarakat lainnya sangat diperlukan Bawaslu. Muhammad mengharapkan, usai ditekennya kesepakatan dengan Kemitraan, kerja sama antara Bawaslu dan Kemitraan bisa segera berjalan. “Pasca hari jni kita bisa langsung jalan dapat bekerja dan memastikan maksud dari kerja sama ini dijalankan. Bagaimana meningkatkan fungsi pusat data dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sehingga bisa meningkatkan kualitas pengawasan Bawaslu,” tutupnya. Ira Sasmita

Gugus Tugas Bawaslu-KPU-KPI

Upaya Maksimalkan Pengawasan Kampanye di Media

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memperketat regulasi pelaksanaan kampanye, termasuk kampanye di media massa, pelanggaran kampanye melalui media massa masih berpotensi terjadi. Demi memaksimalkan pengawasan kampanye di media elektronik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan membentuk Gugus Tugas Pegawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pilkada 2015 Melalui Lembaga Penyiaran. “Media massa menjadi salah satu sarana peserta pemilihan untuk mengampanyekan dirinya, maka, sangat perlu untuk diawasi. Kita memang sudah punya Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Namun ada beberapa hal yang sering terjadi di lapangan namun belum terakomodir di dalam ketiga aturan tersebut maka perlu kita bentuk pedoman bersama ini untuk menyinergikan pengawasan kita,” ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Senin (14/9). Dia mengatakan, gugus tugas menjadi media bagi ketiga lembaga untuk dapat lebih mengawasi aktivitas kampanye, pengenalan, maupun pemberitaan peserta pemilihan melalui lembaga penyiaran. Dengan demikian, prinsip adil dan berimbang bagi setiap peserta pemilihan dapat terwujud. Nasrullah mengatakan, pelibatan KPI dalam gugus tugas lantaran Bawaslu tidak memiliki wewenang mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak media elektronik.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad mengatakan, KPI justru tidak memiliki kewenangan membuat aturan penyiaran penyelenggaraan Pilkada. “KPI hanya merujuk pada Peraturan KPU yang sifatnya prinsipal. Secara teknis KPI mengawasi lembaga penyiaran. Pada intinya lembaga penyiaran ini harus bersikap adil dan proporsional kepada para peserta pemilihan,” ujar Idy. Idy menjelaskan, banyak hal yang belum diatur secara eksplisit mengenai penyiaran. “Di dalam pedoman gugus tugas ini perlu kita pastikan hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci di Peraturan KPU maupun aturan lainnya,” katanya. Sedangkan, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, memang masih ada celah hukum dalam pengaturan kampanye melalui media elektronik. “Itulah pentingnya adanya gugus tugas ini. Melalui draft keputusan bersama ini kita berupaya mewujudkan prinsip pemberitaan dan penyiaran yang berimbang. Bahkan jika perlu, adakan sanksi juga mengenai pembatalan calon bagi yang melanggar,” ujarnya. Untuk itu, Bawaslu, KPU dan KPI merampungkan petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Ketua Bawaslu Muhammad mengharapkan, regulasi di Gugus Tugas jangan terlalu kaku. “Saya berharap lebih fleksibel di sini. Regulasi itu sangat dinamis, kita sudah atur hak, tetapi perkembangan di daerah ada hal-hal yang mesti kita atur, kita harus menyesuaikan,” kata Muhammad pada kesempatan berbeda, Sabtu (25/9). Deytri BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015

17

Bawaslu Siapkan Kerja Sama untuk Tindak PNS Terlibat Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa lembaga untuk mengawasi netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). MoU antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemekpolhukam) itu diharapkan dapat mendorong efektivitas penegakan hukum bagi PNS yang terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

18

“Bawaslu, KASN, BKN, dan Kemenpolhukam akan tetap mengarah pada MoU tetapi lebih kepada pendekatan substantif. MoU akan mengatur bagaimana Bawaslu menindaklanjuti temuan dugaan keterlibatan PNS dalam pilkada”, ujar Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Rabu (10/9). Nasrullah mengatakan, Mou penting mengingat Bawaslu tidak memiliki wewenang menindak PNS yang terlibat secara aktif dalam pilkada. Padahal, Undang-Undang jelas melarang keterlibatan PNS dalam penyelenggaraan pilkada. Di sisi lain, Bawaslu menemukan banyak keterlibatan PNS dalam penyelenggaraan pilkada di daerah. Tetapi, seringkali PNS yang terlibat dalam pilkada hanya diberi sanksi administratif berupa teguran oleh atasan langsungnya. “Masalahnya, seringkali justru atasannya diuntungkan


PNS dalam penyelenggaraan pilkada merupakan tanggung jawab KASN. Karena itu, dia menilai perlu menggabungkan kekuatan lembaga-lembaga independen dalam pengawasan pilkada dan PNS. Ia mengatakan, kalau ada laporan atau temuan pelanggaran terkait pelanggaran PNS yang masuk ke KASN akan ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi yang bersifat mengikat. Rekomendasi, kata dia, akan diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau atasan langsung PNS yang bersangkutan. “Jika PPK tidak

”

Masalahnya, seringkali justru atasannya diuntungkan oleh keterlibatan PNS yang bersangkutan. Apa mungkin dia masih mau memberi sanksi pada orang yang menguntungkannya?

”

NASRULLAH Pimpinan Bawaslu RI

menjalankan rekomendasi tersebut, maka PPK akan diberikan sanksi. Selain itu juga bahkan bisa minta ke presiden untuk menghukum PPK,” kata Irham dalam forum yang sama. Komisioner KASN lainnya, Waluyo mengatakan, MoU akan mengatur bagaimana agar pemberian sanksi baik bagi peserta pemilu atau bagi PNS yang melanggar dapat berjalan efektif.

Deytri Aritonang

oleh keterlibatan PNS yang bersangkutan. Apa mungkin dia masih mau memberi sanksi pada orang yang menguntungkannya?” tutur Nasrullah. Ia menyampaikan, dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada, Bawaslu berurusan dengan peserta pemilihan. Sedangkan, pihak lain yang terlibat namun bukan peserta pemilihan menjadi tanggung jawab lembaga terkait seperti KASN. Dia mengatakan, sebelumnya, KASN telah sepakat untuk bekerja sama dan membentuk payung hukum berupa MoU untuk menegakkan netralitas PNS dalam penyelenggaraan pilkada. Namun, dia juga berharap ada masukan dari pihak terkait lainnya seperti Mendagri, Kemenpan-RB, BKN dan Kemenkopolhukam. Komisioner KASN Irham Dilmy mengatakan, penegakan netralitas BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015

19

Divisi Pengawasan

Bawaslu Susun Peraturan tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)

Perkembangan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada 2015 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang mengatur untuk debat publik antarpasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBN. Terkait hal ini Bawaslu ikut mencermati pengadaan Bahan Sosialisasi dan APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu mendapatkan informasi bahwa pengadaan bahan sosialisasi dan alat peraga kampanye (APK) sebagian daerah telah selesai dan sebagian lain masih dalam proses percetakan. Proses pencetakan APK di beberapa daerah dilakukan di luar kabupaten/kota atau provinsi daerah tersebut dikarenakan pemenang tender berasal dari provinsi lain, hal ini membuat beberapa pengawas pemilu tidak melakukan pengawasan percetakan APK tersebut. Dalam proses produksi APK beberapa perusahaan percetakan hanya dijaga oleh Satpam saja tanpa ada petugas dari KPU setempat ataupun kepolisian. Keterlambatan percetakan yang

20

WWW.BAWASLUJATENG

disebabkan segi teknis antara lain karena belum selesainya proses tender, desain yang disampaikan pasangan calon tidak sesuai/rusak dan sebab lain di luar teknis adalah terkait dengan tertundanya penetapan pasangan calon. Pemutakhiran Data Pemilih Daftar pemilih yang akurat dan valid menjadi salah satu instrumen penentu dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu validitas Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagai data awal sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih menjadi penting. Faktanya dalam pengawasan tahapan penyususnan daftar pemilih masih terdapat pemilih meninggal dunia masih tercatat dalam DP4, banyaknya daftar ganda, pemilih fiktif dan penduduk pindah domisili. Meskipun kemudian data tersebut akan dimutakhirkan oleh Petugas


Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), namun hasil pemutakhirannya tidak secara otomatis merubah data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal itu serta mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lain di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Lebih lanjut, Bawaslu meminta kepada Kementerian Dalam Negeri melalui jajaran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan tugas Ketua RT dalam melaporkan data kependudukan guna tersusunnya data penduduk yang mutakhir. Ali Imron

Dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi informasi terintegrasi, maka Bawaslu perlu mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian. Selain itu Bawaslu perlu mengatur sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Bawaslu guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian, sistem informasi dan sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian (Simpeg) di lingkungan Bawaslu. Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Bawaslu RI, Tagor Fredy dalam rapat pembahasan peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang dilaksanakan di Bogor, Kamis (3/9). “Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh unit kerja lingkup Bawaslu dalam pengelolaan data kepegawaian sehingga dapat mempercepat pengelolaan dan penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai pendukung manajemen kepegawaian” jelas Tagor. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Simpeg Bawaslu) adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan mengelola, mengirim, dan atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manaje-

men kepegawaian. Tagor menjelaskan bahwa peraturan mengenai Simpeg ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data kepegawaian, data dan informasi manajemen kepegawaian, dan mengoptimalkan belanja pegawai. “Sasaran peraturan ini adalah untuk tercapainya kelancaran administrasi kepegawaian khususnya dalam rangka penyajian data kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu sehingga mendukung tugas pimpinan Bawaslu dalam mengambil keputusan,” terangnya. Penyusunan draft peraturan Simpeg ini menghadirkan narasumber dari Kemenkumham, Wahyudi, Hendra dan Malik Tanjung, dan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Achmad Setiyanto dan Farhan Abdi. Tak Ditawar Terpisah, dalam rangka penguatan sumber daya manusia di bidang pengendalian internal, Bawaslu RI mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu RI. Bimtek tidak hanya diikuti oleh pegawai sekretariat Bawaslu, namun juga oleh komisioner dari lima provinsi. “Penguatan SDM dan kelembagaan itu tidak ada tawar menawar. Sama pentingnya dengan tupoksi utamanya,” terang komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, di Subang, Kamis (17/9). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini mengundang pembicara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu John Ellim, widyaiswara madya pusdiklat BPKP dan Kurnia Sucita Sakti, auditor muda

BPKP. Narasumber menerangkan lima unsur pengendalian, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian. Di antara pembahasan dalam lingkungan pengendalian adalah terkait integritas dan kode etik. “Yang namanya kode etik tidak hanya berlaku bagi pimpinan atau komisioner saja. Berlaku juga bagi bapak/ibu sekretariat karena sekretariat juga melekat pada lembaga pengawas pemilu,” jelas Endang. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI, Pakerti Luhur, adalah untuk meyakinkan kita semua bahwa organisasi ini akan mencapai tujuannya melalui lima unsur pengendalian tersebut. Regulasi Sistem Pengendalian Internal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1983 melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Terakhir sistem pengendalian internal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Badan Pengawas Pemilu sendiri sudah menurunkan peraturan terkait sistem pengendalian internal ini dalam Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2014. Christina Kartika


21

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Membangun Komitmen Pilkada Damai di Daerah Zona Merah

Cegah Beda Tafsir, Dualisme Regulasi Pengawas Aceh Dibahas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Focused Group Discussion (FGD) terkait dualisme peraturan perundang-undangan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wilayah Aceh, Rabu (16/9) di Gedung Bawaslu, Jakarta. Polemik tersebut dipicu perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terkait pembentukan pengawas pemilihan di Aceh. Perbedaan pengaturan dikhawatirkan berpotensi memunculkan perbedaan pemahaman, penafsiran dan penerapan pada penyelenggaraan Pilkada 2017. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antara Bawaslu dan Pemerintahan Aceh dalam pembentukan Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi Aceh. Kegiatan menghadirkan anggota Bawaslu Provinsi Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

22

(DPRA), Akademisi Universitas Syah Kuala, Pemerintah Provinsi Aceh, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan pemerhati Pemilu. Pasal 60 ayat UU Pemerintahan Aceh mengatur, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc dengan anggota masing-masing sebanyak lima orang yang diusulkan oleh DPRA/ DPRK. Sedangkan Pasal 72 UU Penyelenggara Pemilu menyatakan, anggota Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota berjumlah tiga orang. Dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Aceh 2012, Bawaslu telah mengakomodir perbedaan jumlah Panitia Pengawas Pemilu tersebut dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam


Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh. Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan, terkait persoalan penyelenggara tetap harus dibentuk panitia pemilihan. Bawaslu belum mencabut atau melakukan perubahan atas Perbawaslu 2/2011. Peraturan masih mengatur, lembaga pengawas tingkat provinsi dan ke bawah di provinsi Aceh masih bersifat ad hoc. Adapun mengenai kedudukan Bawaslu Provinsi Aceh saat penyelenggaraan Pilkada, Nasrullah menyatakan, mandat bagi Bawaslu Provinsi Aceh adalah pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi sudah membedakan wilayah Pemilu dengan wilayah pemilihan. “Rujukan itu bisa dipakai dalam posisi ini, sehingga Bawaslu provinsi di Aceh adalah menyelenggarakan domain Pemilu. Ketika dihadapkan pada wilayah pemilihan, maka sudah sepatutnya membentuk panitia pengawas pemilihan, sama persis dengan rujukan UU 2/2011,” terangnya. Ali Imron

Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam zona merah rawan terjadi pelanggaran di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Komitmen untuk menciptakan Pilkada yang damai mutlak diperlukan.

“Dalam rapat dengan Kapolri dan lembaga lain, disebutkan Musi Rawas masuk dalam zona merah. Oleh sebab itu, kabupaten ini menjadi center point Bawaslu dalam persiapan menjelang Pilkada,” kata Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pilkada Kabupaten Musi Rawas dan

Musi Rawas Utara, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Selasa (8/9). Muhammad mengajak perwakilan elemen masyarakat setempat untuk menjadikan Musi Rawas teladan bagi daerah lain dan membantah zona merah tersebut. Ia juga berharap Pilkada di Musi Rawas tidak sampai ke tahapan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Agar Pilkada di Musi Rawas bisa dilaksanakan dengan lancar dan tertib tanpa sengketa antar-peserta pemilihan, Bawaslu mengundang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas untuk bersama membangun komitmen menciptakan Pilkada yang damai, berintegritas, dan siap menerima hasil. Pada kesempatan tersebut, pada calon yang hadir berbicara tentang bagaimana komitmen kandidat dalam menghadirkan pemilihan yang damai, sejuk, dan elegan. Dua calon juga menjabarkan pemahamannya terkait pemilihan yang transparan, jujur, dan akuntabel. Komitmen yang sama juga ditagih

dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pilkada Kalimantan Utara. Pada Rakor Stakeholders Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di provinsi termuda di Indonesia itu, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Triyono Budi Sasongko berharap rakor bisa menghasilkan kesepakatan bersama dari semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pilkada berintegritas yang baru pertama kali digelar di Kalimantan Utara. “Seluruh komponen bisa berkumpul untuk berkoordinasi dalam menciptakan pilkada yang berintegritas, aman dan damai. Kami mengapresiasi Bawaslu yang menggagas kegiatan ini sehingga semua stakeholders bisa berkumpul,” ujar Triyono, di Tarakan, Kamis (3/9). Selain pemilihan gubernur, dilaksanakan juga pemilihan bupati di empat kabupaten di Kalimantan Utara yakni di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. Pratiwi EP, Ira Sasmita, Wisnu Broto


23

Peran Stakeholders dalam Pilkada Saking kompleksnya penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak seperti yang akan digelar 9 Desember mendatang, menjadikan nasib hajatan demokrasi ini tidak boleh hanya diserahkan kepada penyelenggara pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pihak-pihak terkait wajib hukumnya turut ambil bagian guna makin mendekatkan perhelatan pilkada serentak dengan penilaian akhir, yakni berkualitas proses dan hasilnya. Saldi Isra

Tokoh Masyarakat Perlu Gunakan Pengaruhnya

Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra menilai dalam membangun proses demokrasi yang bermartabat, peran tokoh masyarakat sangatlah penting. Tokoh masyarakat berperan besar guna menciptakan pilkada serentak yang aman, damai dan berintegritas. Salah satu peran tokoh masyarakat dalam rangka mewujudkan pilkada yang demikian adalah dengan membangun kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggara pemilihan. Tak hanya itu, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pilkada merupakan sebuah prosedur demokrasi yang konstitusional. “Diperlukan peran tokoh masyarakat dalam mengawal profesonalitas penyelenggara pilkada dengan memberi saran masukan kritik yang konstruktif.

22 24

Tokoh masyarakat juga bisa menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk mendorong kedewasaan politik elit dan massa politik. Dan berperan serta mewujudkan aturan penyelenggaraan pilkada yang baik dan berkepanjangan hukum,” ungkap Saldi. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) itu menambahkan, dalam kontestasi pilkada pihak pasangan calon


maupun tim sukses semestinya dapat menerima proses maupun hasil dengan bersikap bijak. Paslon harus menghindari sikap anarkis dan aksiaksi mengintimidasi yang mengarah pada kekerasan ketika tidak bisa menerima kekalahan. Sebaliknya, dalam menyikapi kekalahan, pasangan calon bisa memedomani Undang-Undang yang telah memberikan ruang untuk menempuh jalur hukum. “Pihak yang menimbulkan kegaduhan dan merusak adalah pihak yang tidak mencintai daerahnya sendiri,” ujar Saldi. Selain itu, peserta pemilu juga harus menyadari jika proses pemilihan harus diikuti dengan benar. Pemilu ataupun pilkada harus dimaknai sebagai sebuh proses yang tidak langsung merujuk pada hasil. Peserta pemilu harus dewasa dalam menyikapi semua tahapan demokrasi.

Solihin

Pers Netral Akan Mendekatkan Kesuksesan Pilkada Dalam sistem demokrasi, pers dijadikan sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dimana salah satu peran strategisnya adalah mengontrol kinerja ketiga kekuatan formal negara di atas. Peran besar pers juga dapat dirasakan tiap kali pelaksanaan pesta demokrasi seperti yang akan dihelat 9 Desember mendatang.

Pemimpin Redaksi Jawa Pos, Solihin mengatakan tentang beberapa peran media dalam melakukan pengawasan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menegaskan bahwa, peran/ fungsi dan pelibatan media pada pilkada nanti itu tertuang pada bab II pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pertama sebagai media informasi, media harus menginformasikan tentang

latar belakang, maksud dan tujuan, asas, tahapan, aturan, pelaksanaan, hasil dan sanksi pelanggaran pemilu. Pers sebagai media pendidikan, menurutnya harus memberikan informasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat, hak dan tanggung jawab sebagai pemilih, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar serta memberikan informasi tentang tata cara dan strategi politik. Selanjutnya kata dia, pers sebagai media kontrol akan mengawasi pelaksanaan pemilu, pelaksanaan jadwal dan waktu pemilu, pengawasan terhadap penegakan aturan pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, pemilih dan hasil dari pelaksanaan pemilu. Sementara itu pers sebagai media hiburan, yaitu menyajikan informasi yang dapat menyejukkan dan memberikan penyegaran, menghilangkan ketegangan, menghilangkan gesekangesekan antar peserta pemilu dan tim sukses sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam kerangka kekeluargaan dan persaudaraan. Sedangkan fungsi pers sebagai media lembaga ekonomi adalah yang bisa memanfaatkan peluang kreatif dan inovatif. Pers dapat menawarkan iklan khusus pemilu, menawarkan advetorial dengan peserta pemilu dan menyajikan berita-berita yang bukan hanya layak muat tapi juga layak jual. K e n d a t i demikian, pers menurutnya juga harus memenuhi hak masyarakat

untuk mengetahui, menegakan nilainilai demokrasi, mengembangkan informasi yang tepat, akurat, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia (HAM), melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Solihin berharap fungsi dan peranan pers mampu mewujudkan pilkada yang berkualitas, terpenuhinya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan kebenaran, dan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat. Irwan


25

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo

Beri Perhatian Lebih Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015

berlangsung di 269 daerah tersebut. Menurutnya pilkada serentak memiliki kerawanan yang dapat memicu konflik jika tidak dapat diatasi. Prasetyo meminta agar tim intelijen di bawah koordinasi para kajati digerakkan untuk mencari akar persoalan apabila ada pihak-pihak yang tidak

puas dengan hasil pilkada. HM Prasetyo juga meminta jajaran Kejaksaan untuk menunda sementara waktu proses hukum bagi calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi hingga pelaksanaan Pilkada serentak usai. Setelah pilkada usai, proses hukum baru dilanjutkan.

Nama Lengkap : Muhammad Prasetyo Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, Jawa Timur/9 Mei 1947 Agama : Islam Pendidikan Umum: – SMA Negeri Bojonegoro Indonesia (1965) – Fakultas S-1 Hukum Universitas Lampung (1971)

GOOGLE.COM

Muhammad Prasetyo diberikan ke- ia telah menjabat sebagai Kepala Bapercayaan oleh Presiden Joko Widodo gian Keuangan dan Materil di Benguntuk mengemban tugas menjadi kulu pada tahun 1973. Jaksa Agung dan mulai menjabat sePrasetyo kemudian berdinas di jak 20 November 2014 silam. Penun- Irian Jaya (Papua), Jawa Timur, Jawa jukannya untuk memimpin Korps Barat, Jakarta, Sumatera Barat, KaAdhyaksa sempat memicu reaksi dari limantan Selatan, Sumatera Selatan, sejumlah kalangan lantaran latar be- Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi lakang Prasetyo sebagai politisi Partai Selatan hingga akhirnya menjadi Nasdem yang kala itu juga menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana sebagai anggota DPR RI. Prasetyo Umum Kejagung RI. Jabatan terakhsendiri menegaskan, latar belakang irnya adalah Direktur Upaya Hukum politiknya tidak akan mempengaruhi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Agung. Usai pensiun dari Kejaksaan Kendati berlatar belakang politik, Agung pada 2008, Prasetyo kemudian pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, 9 menjadi pengacara. Mei 1947 ini juga memiliki rekam Karier politik HM Prasetyo berjejak panjang di Kejaksaan Agung. sama Partai Nasdem dimulai dengan Mendapat gelar Sarjana Hukum di menjadi Anggota Dewan PertimbanUniversitas Lampung pada 1971, Pra- gan DPP Nasional Demokrat yang setyo langsung berkarier di Kejaksaan kala itu masih berbentuk ormas. Saat BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015 yang 26 terbilang cemerlang. Pada 1973, Partai Nasdem dideklarasikan dan

26


menjadi partai politik peserta pemilu 2014, Prasetyo pun mendaftarkan diri sebagai caleg pada 2013 untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak. Ia pun berhasil melenggang ke Senayan dengan mengantongi 51.999 suara. Kawal Pilkada Terkait dengan gelaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota serentak 2015, HM Prasetyo meminta seluruh penegak hukum mendukung pelaksanaannya. Ia meminta khususnya kepada jajaran Kejaksaan untuk mengawal pilkada. Ia juga mengingatkan kepada para kepala kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia agar memberi perhatian lebih atas pelaksanaan pilkada yang akan

Khusus: – Lemhanas (Kursus Reguler Angkatan XXXI) diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan – Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan ke-V diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI (1974) – Penataran P4 Tingkat Provinsi Papua Tipe A, angkatan III diselenggarakan oleh Jayapura (1979) – Penataran Intelijen para Kasi Intel Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Irja/Kejagung RI (1981) – Peningkatan Keterampilan Teknis Jaksa yang diselenggarakan oleh Kejagung RI (1986) – Bela Negara diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Lampung (1991) – .Diklat Wira Intelijen Yustisial diselenggarakan oIeh Kejagung RI/BAIS ABRI (1993) – Analisis Kebijakan diselenggarakan oleh Kejagung RI (1995) – Sespanas Tahun 1994/1995 diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (1995) – Pelatihan Dasar Kemiliteran diselenggarakan oleh Pepelrada I Lampung (1996) – Kursus Kewiraan diselenggarakan oleh Dep. Pertahanan dan Keamanan (1998) Perjalanan karier Pemerintahan: – Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973 – 1973) – Kepala Bagian Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973 – 1973) – Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1975 – 1976) – Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1976 – 1978) – Kepala Seksi Penuntutan i Irian Jaya Kejaksaan Agung RI (1978 – 1979) – Pjs. Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1978 – 1978) – Pjs. Kajari Wamena Kejaksaan Agung RI (1979 – 1980) – Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1980) – Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung RI (1981 –

Waktu pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional. Karena itu Prasetyo berharap siapapun kepala daerah yang terpilih adalah sosok yang tidak korup dan mampu menjalankan tugas dengan baik. Haryo Sudrajat

1984) – Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung RI (1984 – 1987) – Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1987 – 1988) – Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1988 – 1990) – Asisten Intelijen di Sumatera Bara Kejaksaan Agung RI (1990 – 1994) – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung RI (1990 – 1992) – Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung RI (1994 – 1995) – Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung RI (1995 – 1998) – Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung RI (1998 – 1999) – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 – 1998) – Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung RI (1998 – 1998) – Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung RI (1999 – 2000) – Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2000 – 2003) – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2003 – 2005) – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (2005 – 2006) – Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI (2005 – 2006) Legislatif: – DPR dari (2014 – 2019) Kegiatan lain: – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) (1973 – 2008) – Anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat (2011) – Anggota Mahkamah Partai Nasional Demokrat (2013) Penghargaan: – Satya Lencana Karya Satya XX (1999) – Satya Lencana Karya Satya XXX (2003) Keluarga: – Ros Ellyana, Bsc (istri) – Anak: 3BULETIN (tiga) orang BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015 BULETIN BAWASLU | EDISI 9, SEPTEMBER 2015

27 27

Cegah Pelanggaran Kampanye, Bawaslu Sumbar Gelar Rakernis Pengawasan Pilkada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat mengelar Rapat Kerja Teknis Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015. Rapat tersebut digelar sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam memasuki tahapan kampanye pemilihan gubernur dan bupati/walikota di Provinsi Sumatera Barat.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Elly Yanti mengatakan, Rakernis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengawas dalam memahami prosedur dan teknis pengawasan pilkada setentak tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan kampanye. Rakernis juga diharapkan dapat menyamakan persepsi pengawas dalam menindaklanjuti aturan pengawasan dalam masa kampanye. “Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye yang sekarang sudah dimulai, Bawaslu perlu membangun pemahaman bersama tentang prosedur tahapan dan teknis pengawasan Pilkada. Kami mengundang Panwaslu SeProvinsi Sumatera Barat di 19 Kabupaten/ Kota,” kata Elly saat membuka Rakernis Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Rocky Hotel Padang, Jumat (11/9). Lebih lanjut Elly menjelaskan, jajaran panwaslu perlu memahami prosedur sebagai dasar untuk mengawasi proses tahapan pilkada. Pengawas harus memahami dan mempedomani pelbagai aturan seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye yang mengatur tata cara pemasangat alat peraga kampanye. Dalam peraturan tersebut, banyak titik-titik dan zona larangan pemasangan

28

alat peraga. Tidak jarang ditemui titiktitik lokasi tersebut sudah ramai terpasang alat peraga jauh sebelum masa kampanye

”

Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada tahapan kampanye yang sekarang sudah dimulai, Bawaslu perlu membangun pemahaman bersama tentang prosedur tahapan dan teknis pengawasan Pilkada. Kami mengundang Panwaslu Se- Provinsi Sumatera Barat di 19 Kabupaten/Kota

”

ELLY YANTI Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar.


dimulai. “Aktifitas kampanye dengan menempatkan lokasi pemasangan alat peraga yang dinilai berpotensi pelanggaran. Seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan sekolah,” ujar Elly. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Administrasi M Rendhy dalam laporan pembukaan kegiatan Rakaernis Pencegahan Pengawasan Tahapan PIlkada 2015 mengatakan, kegiatan tersebut turut mengundang jajaran Panwaslu Se- Sumatera Barat di 19 Kabupaten/ Kota dan juga turut mengundang Media Massa lokal baik cetak maupun elektronik sebagai membangun pemahaman bersama tentang prosedur teknis pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kegiatan Rakernis juga menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu RI Muhammad, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Ketua Bawaslu Sumatera Barat Elly Yanti, dan Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. “Peserta dalam kegiatan Rakernis ini adalah Ketua dan Anggota Divisi Pengawasan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat dan awak media cetak dan elektronik sebagai upaya menyamakan persepsi sehingga terciptanya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas,” ungkapnya. Hendru W

Ketua Bawaslu : Pemasangan Alat Peraga Rawan Pelanggaran

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015 yang telah memasuki tahapan kampanye sangat rawan dilanggar oleh peserta. Terlebih pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK). “Ketika KPU tidak melakukan pengaturan secara berimbang dan sama antara pasangan calon yang satu dengan yang lain, maka pelanggaran semakin berpotensi terjadi,” ujar Muhammad usai menjadi narasumbar Rakernis Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Rocky Hotel Padang, Jumat (11/9). Muhammad mengatakan, aturan pemasangan APK pada pilkada serentak tahun 2015 berbeda dengan pilkada periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pasangan calon hanya diperbolehkan mema-

sang APK pada titik-titik yang telah ditentukan. Alat peraga yang dipasang kali ini tidak disediakan oleh peserta, namun dibuat langsung oleh Komisi Pemilihan Umum menggunakan anggaran negara. Menurut Muhammad, hingga saat ini hampir di setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2015 pemasangan APK masih belum sesuai dengan aturan yang ada. APK telah terpasang jauh sebelum tahapan kampanye dimulai. APK juga ditemukan bertebaran di berbagai titik, bahkn di lokasi yang dilarang sekalipun. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu menceritakan, saat melakukan inspeksi mendadak ditemukan pelangaran pada pemasangan alat peraga di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Muhammad dan jajaran pengawas di sepanjang jalan protokol dan banyak titik lainnya menemukan APK milik calon petahana bertebaran. Sebagian besar

alat peraga, lanjut Muhammad, sudah terpasang sebelum KPU menetapkan pasangan calon kepala daerah. Sebagian besar alat peraga pasangan calon yang terpasang diketahui milik calon petahana. Saat inspeksi, ujar Muhammad, Satuan Politi Pamong Praja (Satpol PP) telah diminta untuk menertibkan APL. Namun Satpol PP tidak berani mencopot APK tersebut. Alat peraga kemudian dipaksa dicopot oleh salah satu oknum yang kebetulan memasang APK sebelumnya. “Sebelumnya ketika saya super visi ke Maros telah ditemukan pelanggaran pemasangan APK sepanjang jalan protokol yang memang belum waktunya dipasang,” ujarnya. Atas temuan di daerah tersebut, Muhammad meminta agar pengawas di pelbagai daerah segera bertindak. KPU diminta berkoordinasi agar menertibkan APK sesuai aturan yang berlaku. Hendru Wijaya


29

Bawaslu Babel Luncurkan Program Jelajah Pengawasan

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menginisiasi Program Jelajah

Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mengetahui kondisi secara objektif di lapangan terkait dengan pemutakhiran Data Pemilih yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Acara yang di gelar di Balai Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Sabtu (19/9), nampak sederhana namun penuh makna.

D

alam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu RI, Muhammad berkesempatan hadir untuk membuka acara sekaligus memberikan pemahaman

30

kepada seluruh jajaran Pengawas sampai satuan terkecil (PPL) dan juga sosialisasi kepada masyarakat Desa Buyan Kelumbi dan juga stakeholders di Wilayah Bangka


Barat. Dalam sambutannya Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai bangunan untuk

mengokohkan pondasi demokrasi, dari satuan terkecil yaitu desa. “Paradigma pembangunan pemerintah kita sekarang ini menekankan pada desa, karena desa merupakan satuan yang memberikan kontribusi secara nasional, sehingga tidak heran adanya perhatian khusus pada desa untuk mengangkat nilai lokalitas bagi kepentingan nasional,” ujarnya. Selain itu, menurut Muhammad penting juga untuk mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, bukan hanya melalui laporan. “Program Jelajah Pengawasan yang di inisiasi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat Saya apresiasi, karena belum ada satupun Bawaslu Provinsi yang melakukan hal ini sebelumnya, dan jika hasilnya bagus, maka Saya akan agendakan secara nasional”, lanjutnya yang kemudian disambut tepuk tangan riuh hadirin yang hadir. Sementara itu, Ketua Bawaslu Babel, Zul Terry Apsupi mengatakan bahwa acara Jelajah Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui secara riil kondisi dan kesulitan pengawas dalam satuan terkecil (PPL). Selain itu juga untuk menjalin komunikasi antar penyelenggara Pilkada (KPU&Panwaslu-red) dan juga komunikasi dua arah dengan segenap masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Dalam kesempatan tersebut, ikut serta dalam rombongan segenap stakeholder kelembagaan di tingkat Provinsi, seperti Polda Kep. Babel dan juga Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Babel. Nampak juga seluruh jajaran KPU Bangka Barat, Panwas Kab. Bangka Barat, Bangka Tengah dan juga Bangka Selatan untuk melihat dan terlibat dalam

pelaksanaan Jelajah Pengawasan. Dalam Jelajah Pengawasan DPS, Bawaslu dan Panwas kabupaten mendatangi tiga desa yang masuk dalam wilayah perbatasan, antara Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, diantaranya Desa Buyan Kelumbi, Sinar Surya, dan Air

”

Paradigma pembangunan pemerintah kita sekarang ini menekankan pada desa, karena desa merupakan satuan yang memberikan kontribusi secara nasional, sehingga tidak heran adanya perhatian khusus pada desa untuk mengangkat nilai lokalitas bagi kepentingan nasional,

”

Muhammad

KETUA BAWASLU RI

Lintang Kecamatan Tempilang. Dari hasil observasi lapangan, terdapat permasalahan identitas kependudukan, karena sebagian daerah itu masuk administratif Kabupaten Bangka namun banyak penduduk memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bangka Barat. Menanggapi hal itu, Ketua

Bawaslu RI berharap agar KPU Bangka Barat tetap memberikan hak politik kepada mereka dalam Pilkada, dengan catatan kedepan hal ini dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, untuk menertibkan administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Selain jelajah pengawasan, juga dilakukan diskusi dengan seluruh jajaran Panwas Kabupaten Bangka Barat yang dikemas dalam acara Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu RI mengtakan bahwa ada rahasia yang digunakan agar pengawasan berjalan sukses, yaitu dengan rumus SIM-P (Sinergitas, Imparsialitas, Mentalitas dan juga Profesionalitas). Segenap jajaran Pengawas Pilkada harus bisa bersinergi baik secara internal maupun eksternal. Selain itu juga harus memiliki imparsialitas dalam bentuk independensi atau menjadi wasit yang adil. Mentalitas Pengawas juga diperlukan jangan sampai melempem seperti kerupuk atau bermental tempe, sedangkan profesionalitas lebih mendorong pada peningkatan kemampuan dan juga penguasaan aturan main perundang-undangan. Keseluruhan acara yang dikemas interaktif tersebut mampu menarik antusiasme seluruh peserta, dan diharapkan mampu menjadi prototipe jelajah pengawasan yang dapat diangkat di tingkat nasional.

Humas Bawaslu Babel


31

Suara dari THAMRIN 14

Feature

Pilkada: Berkompetisi, Mengukur Diri, Menimbang Lawan

Mengakui kelebihan lawan dan kekurangan diri sendiri ,jarang ditemui dalam sebuah kompetisi, apalagi dalam kompetisi perebutan kekuasaan setingkat pemilihan kepala daerah. Namun hal ini biasa terjadi di acara Rapat Koordinasi Stakeholders yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam membangun komitmen kandidat di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Peserta Pilkada diminta untuk berkomitmen dalam menghadirkan pemilihan yang damai, sejuk, dan elegan. Dari tiga peserta Pilkada, dua peserta hadir yakni pasangan calon nomor urut satu yang diwakili oleh Suwarti (calon wakil bupati) dan pasangan calon nomor urut dua yang diwakili oleh Ratna Mahmud Amin (calon bupati). Pada awalnya, kedua politisi ini diminta menjabarkan pemahamannya terkait pemilihan yang damai, sejuk, dan elegan serta upaya keduanya dalam mewujudkan pemilihan yang transparan, jujur, dan akuntabel. Dengan jelas dan tegas, para kandidat menjawab penuh keyakinan membuat suasana tegang dan memperlihatkan persaingan. Tetapi, ketika moderator meminta masing-masing calon untuk menyebutkan apa kekurangan dirinya

32

dan kelebihan lawannya, suasana mulai mencair, diwarnai gelak tawa peserta rapat koordinasi, termasuk pula Ketua Bawaslu RI Muhammad. Ratna lebih dulu diminta menyampaikan pendapatnya. Ia mengakui, dirinya banyak kekurangan. “Saya masih kurang belajar. Meski sudah seluruh wilayah Indonesia saya datangi ketika bekerja

di Kementerian PU tapi saya merasa kurang mengabdi di Musi Rawas. Saya merasa kurang bermanfaat jika belum menjadi bupati di Musi Rawas ini,” ungkapnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir. Mengenai kelebihan lawannya, Ratna mengatakan, Suwarti merupakan sosok wanita yang memiliki banyak kelebihan. “Bu Suwarti ini merupakan sosok ibu yang cantik, ibu rumah tangga yang baik, pekerja yang profesional di bidangnya, dan memiliki pengabdian yang sangat baik. Ia merupakan wanita yang sangat banyak kelebihan,” beber Ratna. Di sisi lain, Suwarti mengakui,


dirinya merupakan warga desa yang tidak memiliki pengalaman yang tinggi seperti lawannya. “Saya ini orang desa. Saya ini orang tani yang tidak pernah membeli beras untuk makan. Saya punya kebun sawit namun tidak punya pengalaman yang tinggi seperti Bu Ratna. Meski demikian, saya mempunyai niat baik untuk membangun Musi Rawas,” jelas Suwarti. Berbicara soal kelebihan Ratna, Suwarti tidak tanggung-tanggung menyebut lawannya merupakan bidadari. “Melihat Bu Ratna ini seperti melihat bidadari. Selama ini saya belum pernah tahu bidadari, tapi ketika melihat Bu Ratna akhirnya saya tahu seperti apa bidadari. Orangnya besar, tinggi, putih, dan banyak pengalaman terutama dalam pembangunan. Jika dibandingkan saya, saya berada di bawah, Bu Ratna di atas,” ujarnya disambut tawa para peserta dan tepukan tangan yang begitu meriah. Terakhir, kedua kandidat ini bersalaman dan berpelukan menunjukkan hubungan yang begitu harmonis. Mengakui kelemahan diri sendiri dan keunggulan lawan memang sangat diperlukan, terutama dalam kompetisi politik seperti Pilkada. Pengakuan tersebut merupakan salah satu jalan menjadikan peserta pesta demokrasi yang siap menang dan siap kalah. Pratiwi EP

Selamat Ulang Tahun Pak Ketua Kamis 17 September 2015 lalu, ada yang berbeda di lantai dua Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan Muhammad Husni Thamrin 14, Jakarta. Lantai yang diperuntukkan khusus untuk ruangan Pimpinan Bawaslu ini tampak riuh rendah.

Berbeda dengan hari-hari biasanya. Untuk ketenangan pimpinan, protokoler selalu mengupayakan agar situasi di lantai dua ini selalu kondusif. Namun pada siang itu, protokoler membiarkan puluhan orang memadati lantai dua. Riuh rendah suara mulai terdengar dari sisi kanan lantai. Persisnya di ruangan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Ruangan yang biasanya hanya diakses oleh pimpinan, tamu pimpinan dan staf pimpinan itu disambangi oleh hampir semua pegawai Bawaslu. Penghuni lantai satu hingga lantai lima gedung Bawaslu memadati ruangan Pak Ketua. Mulai dari pramusaji, petugas kebersihan hingga Kepala Biro dan Sekretaris Jenderal. “Selamat ulang tahun, kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan,” terdengar alunan suara dari ruangan tersebut. Alunan lagu Selamat Ulang

Tahun itu semakin meningkat volumenya ketika beberapa staf membawa kue ulang tahun dengan lilin menyala di atasnya. Seiring dengan berakhirnya alunan lagu, semua yang hadir kompak meminta Pak Ketua meniup lilin. Hari itu, Pak Ketua tepat berumur 44 tahun. Ini adalah tahun ketiga ulang tahunnya dirayakan di Bawaslu. Pak Ketua, begitu sapaan akrab penghuni Thamrin 14 kepada Pak Muhammad telah bersama-sama membangun Bawaslu sejak 2012 lalu. “Kami mendoakan Pak Ketua senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilimpahi berkah dan kekuatan untuk memimpin Bawaslu ke depan,” ujar Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro usai Pak Ketua meniup lilin. “Ini adalah hari yang luar biasa. Saya bahagia sekali bisa merayakan hari ini dengan anda semuanya,”

balas Pak Ketua. Dengan wajah berseri Pak Ketua memotong kue dan tumpeng yang telah disiapkan. Tak lupa ia menyampaikan harapannya ke depan serta menyisipkan kabar bahagia dari keluarganya yang membuat semua yang hadir siang itu mengembangkan senyum. Selamat Ulang Tahun Pak Ketua. Doa kami, semoga Tuhan selalu limpahkan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan bagi bapak untuk memimpin Bawaslu. Kami akan senantiasa mendukung bapak untuk merealisasikan slogan kita, “Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia”. Sekali lagi, Selamat Ulang Tahun Pak Ketua, Selamat Merayakan Hari Lahir.

Ira Sasmita


33



Bencana Asap Fanji Ampra Mahesa Putra

Butuh Perjuangan ke Luar Rumah Kabut asap yang menyelimuti wilayah Jambi benarbenar telah mengganggu kesehatan dan aktvitas warga setempat. Begitu pula yang dirasakan oleh Fanji Ampra Mahesa Putra (24), staf Bawaslu Provinsi Jambi. Bagi Fanji, butuh perjuangan ketika dirinya mesti ke luar dari rumah untuk pergi ke kantor meski jarak kantor tidak begitu jauh dari rumahnya. “Adanya kabut asap ini membuat malas ke luar rumah karena tebalnya asap di luar. Sementara di kantor banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, apalagi jelang Pilkada

34


serentak ini. Jadi mau tidak mau tetap berangkat ke kantor melewati kabut asap yang begitu tebal. Tidak ada pilihan,” kata pria kelahiran 26 Mei 1991 tersebut. Selain memengaruhi pernafasan karena membuat sesak, kata Fanji, kabut asap juga membuat mata terasa perih. “Ke mana pun mesti memakai masker supaya asapnya tidak masuk ke paru-paru. Itu pun masih bias terhirup sedikit. Selain itu juga memakai kaca mata supaya mata tidak perih,” ujarnya. Bukan hanya menganggu perjalanannya dari rumah ke kantor atau sebaliknya, kabut asap pun mengganggu perjalanan dinas Fanji ke luar kota. Untuk melaksanakan tugas ke luar kota, Fanji harus menempuh jalur darat terlebih dahulu ke Palembang. Dari Palembang, Fanji baru bias menempuh perjalanan udara. Hal tersebut lantaran otoritas Bandar Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi membatalakn semua penerbangan, sebab, pesawat tidak bisa terbang di sekitar wilayah Jambi. “Kalau mau ke pulau seberang, Jawa misalnya, mesti melalui Palembang yang jaraknya sekitar delapan jam dari Jambi. Setelah itu baru naik pesawat menuju daerah tujuan. Seharusnya perjalanan bisa ditempuh beberapa jam saja dengan pesawat, justru jadi ribet,” jelasnya. Bencana kabut asap tahun ini menurut Fanji adalah yang terparah yang pernah terjadi. Ia menjelaskan, setiap tahun kabut asap memang kerap terjadi di musim kemarau namun tidak separah tahun ini. Ia berharap pemerintah memberikan jalan ke luar atas bencana yang disebabkan oleh ulah manusia ini. Ia pun berharap para perusahaan bertanggung jawab atas pembakaran lahan yang menyebabkan bencana yang hampir seluruh Indonesia terkena dampaknya. “Semoga tidak ada lagi bencana kabut asap seperti ini. Selain mengganggu kesehatan, kabut asap juga menghambat pekerjaan,” pungkasnya. Pratiwi EP

Kabut Asap, Pesawat Delay dan Hal-hal yang Tak Selesai Bencana kabut asap memang tidak dirasakan warga yang berdomisili di Jakarta. Namun, efek panjang kabut asap yang mendera sebagian Sumatera dan Kalimantan turut dirasakan oleh penghuni ibu kota. Staf Bawaslu RI, Dina Eka Winarni yang sehari-harinya bertugas membantu Ketua Bawaslu Muhammad tak luput dari bencana kabut asap. Dina merasakan efek domino dari kabut asap dalam menjalankan tugasnya yang mobilitasnya terbilang tinggi. “Pernah mau ke Palembang, udah di bandara tapi pesawat delay. Terus sama orangnya didelay, terus didelay lagi. Akhirnya ga jadi berangkat,” kata Dina. Gagal terbang juga dialami Dina saat hendak bertugas ke Kalimantan Utara. Acara yang sedianya sudah dijadwalkan, terpaksa ditunda lantaran kabut asap tidak memungkinkan penerbangan dibuka ke provinsi termuda tersebut. Memang, lanjut Dina, efek kabut asap yang dirasakannya tidak separah

masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun, kerugian yang dialami akibat kabut asap tak dipungkirinya mengundang kekesalan. “Rugi waktu dan tenaga. Rugi materi juga soal tiket dan transportasi,” ungkap Dina. Dina memandang, bencana kabut asap menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Ributribut soal kabut asap menurutnya membuktikan memang banyak halhal yang tak selesai di negeri ini. “Kalau yang aku baca di UU memang ada lahan yang boleh dibakar. Itu (kebakaran) kan dari pemerintah dan masyarakat sendiri yang menyebabkan itu terjadi. Lu juga yang bakar lu juga yang ributribut,” ujarnya. Dina menyayangkan lambannya upaya dari berbagai pihak dalam menindaklanjuti akibat dari pembakaran hutan yang memicu kabut asap di berbagai daerah. Harusnya, ujar dia, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa

mengantisipasi lebih awal jika pihak tertentu melakukan pembakaran lahan di sejumlah titik. “Ya lamban, lambannya karna kalau sudah tahu dengan adanya Perda tentang pembakaran maka akan tahu terbakarnya segede apa. Harusnya dia (pemerintah) sudah tahu kalau sudah lewat dari batas maksimal harus ada antisipasi pemadamannya seperti apa. Jangan sampai tunggu gede di media baru ditanggulangi,” tukasnya. Wanita asal Purwokerto ini mengharapkan ke depannya pemerintah lebih sigap dan bisa mengantisipasi kejadian serupa. Kata Dina, tak ada salahnya pemerintah meniru motto kerja Bawaslu. “Kayak moto Bawaslu, pencegahan lebih baik dari penindakan. Kalau tidak, bye pemerintah,” tutup Dina. Ira Sasmita


35

Inspirasi

Anekdot

Elang Seorang raja beroleh hadiah 2 ekor burung elang yang sangat bagus ... raja memang amat menggemari elang sebagai burung peliharaannya ... ia lalu memberikan kedua elang hadiah itu kepada perawat burung istana untuk merawat dan melatihnya . Sebulan berlalu .. pelatih burung datang melapor kepada raja ... ia menemukan keanehan pada salah seekor elang hadiah itu ... katanya : “ sepertinya ia takut terbang dan takut ketinggian ... ia selalu hinggap di dahan yang sama dan berlama2 disitu ... seharian ia tidak terbang kemanapun “ ... Raja pun mengundang dokter2 hewan terkenal untuk menangani keanehan elang ini ... satupun diantara mereka tidak ada yang mampu memahami dan memberi solusinya . Akhirnya raja berfikir : “ seseorang di daerah asal elang ini pasti memahami tabiat hewan ini “ ... Ia pun lalu mengundang seorang

petani yang memahami betul kondisi hewan dan alam di daerahnya ... dan ... keesokan harinya raja dibuat takjub dengan menyaksikan elang itu terbang mengelilingi kebun istana ... ia bertanya : “ apa yang engkau perbuat pada elang itu sehingga ia mau terbang ?” ... petani itu dengan tenang menjawab : “ sederhana saja wahai raja ... saya memotong dahan tempat ia biasa hinggap ... ia terpaksa terbang dan berusaha mengepakkan sayapnya setelah dahan itu tidak ada lagi “ ... Saudaraku .... kita ini ... selamanya keadaan kita tidak akan pernah berubah ... ketakutanketakutan kita tidak akan pernah hilang ... selama kita tidak berani memotong dahan “ akan “ ... dahan kemalasan ... dahan keraguan... dahan tidak percaya diri .... potonglah itu ... hadapi ketakutan2 itu dan terbanglah diluasnya langit kehidupan ini ..

Cerimor

(Cerita Humor) Donald Trump vs Kabayan

Donald Trump dan Kabayan duduk berdampingan dalam sebuah kereta api. Donald Trump mengajak tebaktebakan. DT: “Aku akan mengajukan satu pertanyaan, jika Anda tidak tahu jawabannya, maka Anda membayar saya hanya 5 dollar saja. Tapi jika saya tidak tahu jawaban pertanyaan anda, saya akan membayar Anda 500 dollar. Donald Trump mengajukan pertanyaan pertama: “Berapa jarak dari Bumi ke Bulan?” Kabayan tidak mengucapkan sepatah katapun, lalu merogoh saku mengeluarkan 5 dollar. Giliran Kabayan bertanya kepada Donald Trump, “Apakah yang naik ke atas bukit dengan 3 kaki lalu akan turun dengan 4 kaki?” Donald Trump kesulitan, meminta bantuan semua teman-temannya yang cerdas via WA, BB, FB dll. Mbah Google pun juga ditanya. Setelah satu jam mencari jawaban gak dapat, akhirnya ia memberikan Kabayan 500 dollar. DT sambil penasaran bertanya, “Jadi, apa yang naik ke atas bukit dengan tiga kaki dan turun dengan empat kaki?

Perlintasan Kereta Api

Suatu hari di sebuah perlintasan kereta api .. Kakek : nak ini yang ke malang lewat jam berapa ?? Penjaga : jam setengah 3 kek .. Kakek : kalo yang ke jogja ?? Penjaga : jam 6 kek .. Kakek : kalo ke bandung ?? Penjaga :”sedikit kesal”.. Jam 4 .. Kakek nanya2 mulu emang mau kemana ?? Kakek : kakek cuman mau nyebrang aja nak .. *stroke ndadak* Sumber : http://kuceritalucu.blogspot.co.id

Laporan Dokter Forensik

Suatu hari ada tiga jenazah dibawa ke ruang otopsi, ketiganya tersenyum lebar. Lalu dokter forensik melaporkan pemeriksaannya kepada polisi. Dokter : “Jenazah yg pertama orang Perancis. Mati krn serangan jantung ketika ia berkencan dg pasangannya, maka ia tersenyum puas. Yang kedua orang Inggris, ia menang lotere lalu minum-minum hingga keracunan alkohol, makanya ia tersenyum senang.” Polisi : “Jenazah yg ketiga bagaimana ? Orang mana dia ?” Dokter : “Orang Indonesia, meninggal karena disambar petir.” Polisi : “Tapi kenapa ia tersenyum ?” Dokter : “Mungkin ia mengira sedang dipotret Pak. Sumber : http://kuceritalucu.blogspot.co.id

Kabayan tidak bersuara, dia merogoh saku, dan memberikan Donald Trump 5 dollar.

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI 9, 9, SEPTEMBER SEPTEMBER 2015 2015 BULETIN 36 34 36

Nama Jalan Terpanjang di Bali

untuk menghafal nama-nama jalan. Setelah capek dia istirahat dan berkata kepada pemandu wisatanya, Bule: “Saya heran dengan orang Indonesia apakah bisa menghafal nama jalan yang begitu panjang?” Pemandu: “Misalnya?” Bule: “Jalan pelan-pelan banyak anak kecil” Sumber : masalahpolitikindonesia. blogspot.co.id

Kaya Yang Baik Hati

Pada suatu hari seorang yang kaya raya mengendarai mobilnya di suatu pedesaan. Ia menghentikan mobilnya ketika ia melihat ada seorang ibu sedang memakan rumput. Ia bertanya pada ibu itu mengapa ia memakan rumput. Ibu itu dengan sedih berkata, “Ya saya sangat miskin, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan.” “Kalau begitu ayo ikut aku ke rumahku.” “Tetapi saya mempunyai tujuh orang anak.” “Dimana mereka?” Ibu untuk menunjuk ke suatu tempat. Di situ ia melihat ada tujuh orang anak yang juga sedang memakan rumput. “Ayo ajak mereka sekalian.” Mereka pun masuk ke mobil orang kaya itu. Ibu itu yang merasa terharu akan kebaikan orang itu bertanya,“Pak, apa yang mendorong bapak begitu baik untuk mengajak kami semua?” Orang itu hanya menjawab, “Kebetulan rumput di rumah saya sudah panjangpanjang.”

Seorang bule di Bali lagi jalan-jalan

BULETIN 2015 BULETINBAWASLU BAWASLU| |EDISI EDISI9,9,SEPTEMBER SEPTEMBER2015

37 35 37

Idul Adha 1436 H:

Bawaslu Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban Beberapa Stas Bawaslu RI mendrisbusikan beberapa potongan hewan kurban untuk dibagikan kepada fakir miskin Ketua Bawaslu Muhammad melakukan ritual pemotongan pada seekor sapi pada perayaan Idul Adha 1436 H

Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1436 H, Bawaslu RI menggelar pemotongan hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran dan manifestasi teladan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s. Sebanyak dua ekor sapi dan satu ekor kambing dipotong di halaman parkir Gedung Bawaslu, Jumat (25/9) siang. Dengan menyebut nama Allah dan dengan iringan takbir, dua ekor sapi dan kambing disembelih di hadapan Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak, para pejabat beserta staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI mengatakan, pemotongan hewan kurban ini meru-

pakan perwujudan iman kepada Allah SWT. Namun ia menjelaskan, hakikatnya berkurban adalah untuk menolong sesama atau mendahulukan kepentingan bersama. “Yang terpenting dari kurban ini bukanlah darah dari hewan sembelihan kita, melainkan semangat berkurban kita. Tanamkan dalam diri kurban, ini hanyalah untuk Allah semata dan juga berbagi dengan sesama saudara kita,” ujar Muhammad. Kurban ini, lanjut dia, ditujukan untuk kepentingan orang banyak, kepentingan sesama, dan kepentingan tetangga. Muhammad juga menjelaskan, dalam berkurban, kita mengorbankan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita.

“Kurban itu memotong sifat-sifat yang kadang datang dari iblis maupun setan sehingga kita menyatakan dalam diri kita bahwa kita tidak akan mendekati lagi sifat-sifat tersebut, seperti sifat serakah, mau menang sendiri, dan sombong. Setelah itu akan lahir sifat-sifat yang baik, yang mau bertoleransi, dan yang mau menolong sesama,” jelas Muhammad. Jika belum bisa berkurban tahun ini, kata dia, niatkan dalam hati bahwa di tahun berikutnya bisa berkurban. Dua ekor sapi dan satu ekor kambing ini dibagikan ke anak yatim dan kaum dhuafa, masyarakat dan tukang ojek di sekitar Kantor Bawaslu RI. Pratiwi E.P

Ketua Bawaslu Muhammad memberi sambutan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1436 H

Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso memberi sambutan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1436 H

FOTO-FOTO: HENDRU WIJAYA

Serah terima hewan kurban oleh Ketua Bawaslu Muhammad kepada Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso pada perayaan Idul Adha 1436 H.

38


Pimpinan Bawaslu dan pejabat struktural hadir pada peringatan Idul Adha 1436 H.

Serah terima pembagian hewan kurban oleh Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al - Furqon yang nantinya dibagikan kepada fakir miskin.


39

HUMAS

Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, September 2015.

P S EMI A W LI H A G A N

UM

BADAN

N

PE

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Muhammad berfoto bersama dengan para stakeholders pada Rapat Koordinasi Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pilkada se-Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, di Ballroom Hotel Abadi, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Selasa (8/9).

UM

HUMAS

A

IK IND

A S L U

I

N O

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas menghadiri rapat pembahasan Pilkada serentak tahun 2015 dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), dan Kepolisian RI, di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (1/9).

RE

Pimpinan Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak (tengah) didampingi Kepala Biro H2PI, Ferdinand Sirait (kedua dari kiri) menerima kunjungan dari International Foundation for Electoral System (IFES), Senin (7/9). Kunjungan ini dalam rangka perkenalan pimpinan IFES yang baru dengan pimpinan Bawaslu. Peter Erben mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin selama ini antara IFES dan Bawaslu, selain itu kunjungan tersebut sekaligus untuk memperkenalkan penggantinya di Indonesia.

-

HUMAS

HUMAS

Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas dan Penetapan Pedoman Pengawasan Bersama Kampanye di Media Penyiaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Padang, Sumatera Barat.

Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mengungkapkan masih ada beberapa persoalan yang harus dituntaskan terkait dengan definisi kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana. “Kampanye dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemilu dimana paslon menyampaikan visi misinya. Saya kira kita bisa menggunakan definisi dari PKPU,” ungkap Nelson dalam rapat yang digelar di Bogor, 25-26 September 2015.

40


Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia. Sengketa Pencalonan di Tangan Pengawas. Opini Membangun Bawaslu Menjadi Organisasi Pembelajar

Recommend Documents