BAWASLU. Bawaslu Launching IKP Pilkada 2017 BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI JULI-AGUSTUS 2016

EDISI JULI-AGUSTUS 2016

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bawaslu Launching IKP Pilkada 2017

SOROTAN

Menggugah Pengawasan Partisipatif Lewat Gebyar Sosialisasi Akbar HAL: 9

INVESTIGASI

Terobosan Itu Bernama Gowaslu HAL: 13

BRIEFING

Memperkuat Kewenangan Bawaslu Bukan Berarti Melemahkan Pengawasan Partisipatif HAL: 22

BULETIN BAWASLU | EDISI JULI-AGUSTUS 2016

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi. Nasrullah, SH., MH. Endang Wihdatiningtyas, SH. Daniel Zuchron Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si. Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH. Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP. Raja Monang Silalahi, S.Sos. Hilton Tampubolon, SE. Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi EP, Wisnu Broto, Muhtar Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan tugas terbesar pengawas pemilu, meski memang penindakan pelanggaran juga merupakan tugas penting pengawas. Salah satu formula untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah memetakan titik-titik rawan dan potensi pelanggaran. Untuk itulah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan penelitian di 101 daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota (Pilkada) serentak 2017. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017. IKP 2017 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. IKP diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan Pemilihan dalam mengambil langkah-

DAFTAR ISI

2 Dari Redaksi Laporan Utama Deteksi Dini Potensi Pelanggaran, Bawaslu Launching IKP Pilkada 2017 3 Opini Hak Pilih Warga Negara 7 yang Masih Nomaden Sorotan Menggugah Pengawasan Partisipatif 9 Lewat Gebyar Sosialisasi Akbar Investigasi Terobosan Itu Bernama Gowaslu 13 Bawaslu Terkini Maknai Peringatan Kemerdekaan 16 dengan Sukseskan Pemilu Hadiri Forum Lembaga Pemilu se-Asia, Bawaslu Perkenalkan 18 Pengawasan Berbasis IT Info Bawaslu-Briefing Memperkuat Kewenangan Bawaslu Bukan Berarti Melemahkan 21 Pengawasan Partisipatif Divisi Update Bangun Soliditas, Bawaslu Adakan Gathering


22

langkah antisipasi untuk mencegah kerawanan yang mungkin muncul ke permukaan. Pilkada Serentak 2017 merupakan penyelenggaraan kali kedua setelah Pilkada Serentak 2015 lalu. Seperti diketahui, tidak ada konflik besar yang meledak yang dipicu oleh penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Belajar dari perhelatan demokrasi pada 2015, yang juga berpegang pada IKP 2015, diharapkan Pilkada Serentak 2017 dapat berjalan tertib, damai, berintegritas dan demokratis karena potensi kerawanan dapat dicegah dengan berpegang pada IKP 2017. Selain membahas soal IKP 2017, Buletin Bawaslu kali ini juga memaparkan mengenai penyelenggaraan “Gebyar Sosialisasi Pilkada Serentak 2017” yang diadakan Bawaslu pada medio Agustus 2016 lalu. Sosialisasi diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pilkada.

Salam Awas

Divisi Update Kewenangan Ditambah, Bawaslu Harus Tingkatkan Pengawasan Pilkada Seputar Regulasi Bawaslu Rampungkan Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi Publik Foto Feature Merekatkan Hubungan dengan Insan Pers Sudut Pandang Polemik Syarat Pasangan Calon Pilkada Tahanan Masa Percobaan Obituari Selamat Jalan Pak Husni, Sang Pejuang Demokrasi Ekspose Daerah Awasi Daftar Pemilih, Bawaslu Jabar Terapkan Pengawasan Berbasis IT Pendaftaran Panwas Kecamatan Dibuka, Animo Masyarakat Jayapura Meningkat Inspirasi Pembuat Keajaiban Galeri

23 27 28 30 32

34 35 36 38

Deteksi Dini Potensi Pelanggaran, Bawaslu Launching IKP Pilkada 2017

Ketua Bawaslu RI, Muhammad memberikan sambutan pada Grand Launching IKP 2017.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, Senin (29/8), di Hotel Aryaduta, Jakarta. IKP 2017 ini adalah salah satu produk hasil penelitian Bawaslu RI terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017

I

KP 2017 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Bawaslu menyusun IKP di 101 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017, yang terdiri dari 7 provinsi dan 94 kabupaten/ kota. IKP 2017 ini mengukur tiga aspek utama yang saling

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Yaitu aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi. Dari ketiga aspek tersebut, dirumuskan menjadi 10 variabel dan 31 indikator. Hasil pengukuran dari masing-masing aspek, variabel, dan indikator 101 daerah tersebut yang kemudian disusun menjadi IKP 2017. Menurut Daniel Zuchron yang juga Koordinator Divisi Pengawasan, kerawanan dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berpotensi menjadi hambatan dalam Pilkada. BULETIN BAWASLU | EDISI JULI-AGUSTUS 2016

3

Skor IKP 2017 Tingkat Provinsi No

Provinsi

Total IKP

1 2 3 4 5 6 7

Peringkat IKP Tertinggi-Terendah Papua Barat Aceh Banten Sulawesi Barat DKI Jakarta Kep. Bangka Belitung Gorontalo

(Bobot AHP) Range 0-5 3.381 3.327 3.147 2.367 2.297 2.293 2.015

Dimensi Penyelenggara Nilai Rata-rata Range 0-5 3.378 3.267 3.133 2.556 1.822 1.956 1.556

Dimensi Kontestasi Nilai Rata-rata Range 0-5 2.917 3.125 3.708 2.083 2.958 2.625 2.083

Dimensi Partisipasi Nilai Rata-rata Range 0-5 2.667 3.000 2.433 2.233 1.500 1.900 2.067

Penyusunan IKP itu sendiri bertujuan agar setiap lembaga (Provinsi atau Kabupaten/Kota) satu persatu untuk tiap terkait serta stakeholders dapat mengambil langkah- indikator. langkah antisipasi agar kerawanan yang diprediksi oleh Dari metode tersebut, skoring IKP 2017 dibedakan ke Bawaslu tidak terjadi pada saat Pilkada berlangsung. dalam 3 kategori kerawanan, yaitu kategori rawan rendah Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang (0-1,99), kategori rawan sedang (2,00-2,99), dan kategori Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa rawan tinggi (3,00-5,00). IKP yang diluncurkan oleh Bawaslu merupakan instrumen Berdasarkan hasil skoring IKP 2017, daerah yang penting yang dapat dijadikan pegangan oleh semua pihak menyelenggarakan pemilihan Gubernur yang masuk untuk melakukan pencegahan terhadap kedalam kategori kerawanan tinggi potensi-potensi kerawanan. adalah Provinsi Papua Barat (skor: “Daerah yang masuk kategori 3,38), Aceh (3,32), dan Banten (3,14) tinggi tidak perlu kecewa, justru harus sedangkan 4 provinsi lainnya, Sulawesi bersyukur sehingga bisa ada langkah Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Daerah yang masuk preventif agar potensi kerawanan Belitung, dan Gorontalo masuk ke tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam kategori kerawanan sedang. kategori tinggi tidak daerah yang masuk kategori aman Menurut Ketua Bawaslu RI perlu kecewa, justru harus jangan malah terlena dan tidak Muhammad, wilayah Papua Barat bersyukur sehingga bisa waspada,” ungkap Wiranto dalam memiliki kerawanan untuk dimensi ada langkah preventif agar penyelenggaraan terkait integritas sambutannya. Wiranto menambahkan bahwa potensi kerawanan tersebut dan profesionalitas penyelenggara. IKP ini merupakan pegangan bagi Ancaman tindak kekerasan terhadap tidak terjadi. Sedangkan pemerintah untuk mengambil langkahpenyelenggara juga perlu diantisipasi. langkah dan strategi antisipatif daerah yang masuk kategori Muhammad menambahkan, nantinya dan setiap daerah juga harus aman jangan malah terlena perhatian khusus juga perlu diberikan melaksanakan itu. “IKP hasil dari untuk wilayah Provinsi Aceh. Wilayah dan tidak waspada proses yang ilmiah jadi kita harus ini memiliki kerawanan pada aspek percaya IKP ini 100 persen,” tambah penyelenggaraan, kontestansi, dan Wiranto. partisipasi. “Aceh memiliki jumlah Wiranto kabupaten/kota terbanyak yang akan MENKOPOLHUKAM Skoring Kerawanan melaksanakan pilkada,” ujarnya. Pengukuran untuk menghasilkan Sedangkan, kerawanan di Banten skor akhir IKP menggunakan dipengaruhi dimensi kontestansi Analytical Hierarchy Process (AHP). terutama faktor kekerabatan dan Metode ini bekerja dengan cara membandingkan secara hubungan keluarga calon yang bisa berdampak pada berpasangan (pairwise comparison) setiap wilayah dimensi integritas penyelenggara.

”

”

4


Sementara itu, daerah yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Walikota yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi sebanyak 4 daerah, kategori rawan sedang 40 daerah, dan kategori rawan rendah sebanyak 50 daerah. Bawaslu Jadi ‘Jangkar’ Terdepan Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menegaskan bahwa amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Bawaslu dalam proses menciptakan demokrasi yang lebih baik dalam Pilkada mendatang. “Kita tempatkan Bawaslu sebagai jangkar terdepan dalam mengawal dari awal tahapan hingga akhir tahapan,” ujar Rambe saat memberikan sambutan saat peluncuran IKP 2017. Menurut Rambe, amanat UU merupakan dasar bagi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pilkada. Oleh sebab itu, ia berharap agar Bawaslu punya instrumen dalam membuat mekanisme pengawasan yang kuat dan tegas.

“Saat ini Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu masih terus dikonsultasikan di Komisi II DPR RI. Mudahmudahan kekurangan pada Pilkada sebelumnya tidak terjadi lagi pada Pilkada mendatang,” tambahnya. Dalam UU No. 10/2016, Bawaslu diberikan kewenangan dalam menangani politik uang dan secara administrasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang, dapat didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa semakin lama penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu ,-red) semakin berkualitas. Kondisi tersebut menandakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia juga sudah meningkat. “Walaupun masih ada laporan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, namun DKPP mencatat ada perkembangan penting yakni penyelenggara pemilu kualitasnya semakin membaik. Ini akan meningkatkan nilai indeks demokrasi kita di dunia,” tutur Jimly. Dia mengungkapkan, Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar ke-3 memang belum memiliki indeks demokrasi yang terbaik. Namun, perlu disadari bahwa

FOTO-FOTO: BAWASLU/NURISMAN

Pimpinan Bawaslu RI, Daniel Zuchron memberikan sambutan pada peluncuran IKP 2017.


5

Opini Indonesia memiliki Pemilu yang paling rumit di dunia dibandingkan negara-negara demokrasi terbesar yang lainnya. Apalagi jika nantinya, Pilkada dan Pemilu Nasional dilaksanakan secara serentak. “Dengan komitmen maka bisa saja dilakukan,” pungkasnya. Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP secara rutin sejak Pemilu Legislatif tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP 2017 ini, Bawaslu melakukan penyempurnaan konsep dan metode dari IKP sebelumnya. Melalui serangkaian tahapan dengan melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi dan pegiat kepemiluan. Pada tahapan pengumpulan data IKP 2017 ini, Bawaslu melibatkan seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada di tahun 2017. IKP 2017 disusun agar dapat memetakan dan mendeteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada Serentak 2017. Indeks

6


ini akan memudahkan Bawaslu dalam menyusun strategi kebijakan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan. Bagi para pihak yang memiliki kepentingan, hasil IKP 2017 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang semakin baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokratis. Acara launching IKP 2017 ini dihadiri seluruh pimpinan Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten yang melaksanakan Pilkada pada 2017. Selain itu turut hadir Ketua KPU Juri Ardiantoro, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso, dan Jaksa Agung M. Prasetyo. Ali Imron

Opini

Hak Pilih Warga Negara yang Masih Nomaden

Sejatinya Pemilu atau Pemilihan e-KTP. Persoalan utamanya adalah bagi Kepala Daerah yang di laksanakan di warga Negara yang hidup di pedalaman, Negara Indonesia merupakan bentuk sedikit akses ke kantor kependudukan, pengejewantahan kedaulatan rakyat. akan sulit memiliki e-KTP atau lebih parah Rakyat diberikan suatu hak, yaitu hak lagi e-KTP akan menjadi benda aneh bagi untuk memilih orang-orang yang akan suku-suku yang masih menjalankan pola duduk dalam pemerintahan. Rakyat yang hidup berpindah-pindah, seperti Suku memilih presiden dan wakil presiden, Anak Dalam di Provinsi Jambi. memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten) dan memilih Pola Hidup Suku Anak Dalam dan Hak gubernur, bupati dan walikota. Keberadaan Memilih rakyat sebagai pemilih dalam pemilu Suku Anak Dalam hidup dan tinggal merupakan salah satu syarat demokratis di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, Oleh: atau tidaknya pemilu tersebut, karena sebaran paling banyak terdapat di Provinsi salman kewenangan yang ada di tangan pemerintah Jambi, khususnya di area sekitar Taman adalah bentuk mandat dari rakyat yang Nasional Bukit Dua Belas (TNBD). memberikan legitimasi untuk menjalankan Sebagaimana Keputusan Menhutbun pemerintahan. No.258/Kpts-II/2000 TNBD mencakup tiga wilayah Pasal 1 UUD 1945 menegaskan hal di atas, yakni kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Batanghari dan Kabupaten Tebo. Wilayah TNBD di tiga menurut Undang-Undang Dasar.” Dari bunyi pasal kabupaten ini adalah kawasan inti, sedangkan sedikit tersebut sudah jelas bahwa pemerintahan yang sedang wilayah Kabupaten Merangin masuk kawasan penyangga. berkuasa merupakan penerima mandat dari rakyat. Pemilu Berdasarkan lokasi TNBD ini maka sebaran Suku Anak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 adalah Dalam juga mencakup empat kabupaten tersebut. sarana perwujudan kedaulatan rakyat, maka pemerintahan Suku Anak Dalam atau Orang Rimba hidup dengan cara yang berdaulat haruslah pemerintahan yang berdasarkan berburu dan meramu, pada umumnya berpendidikan rendah pada keputusan rakyat melalui suara-suara yang diberikan. dan sebagian besar buta aksara. Pola hidup mereka adalah Oleh karena Pemilu merupakan pengejewantahan dari dengan cara berpindah-pindah dari daerah yang satu ke demokrasi, maka rakyat harus diberikan hak untuk daerah yang lain di dalam hutan. Sebagaimana dimafhumi, memilih dalam Pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan, perpindahan Orang Rimba ini tidak mengenal wilayah “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, administrasi modern seperti yang dikenal oleh masyarakat bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” di luar hutan. Mereka berpindah di dalam hutan sebebasAdanya azas “umum” yang menjadi salah satu azas bebasnya sesuai keinginan temenggung kelompok mereka. dalam Pemilu dimaknai sebagai keterlibatan semua rakyat Sekarang, berpindah-pindahnya mereka tidak hanya di untuk menentukan hasil Pemilu, yakni menggunakan hak dalam hutan, tapi juga di wilayah pemukiman penduduk memilihnya dalam Pemilu. di luar hutan. Contohnya, terkadang mereka menetap di UU Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan UU wilayah Kecamatan Air Hitam-Kabupaten Sarolangun, Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 2 menyebutkan, tapi suatu waktu sudah berada di wilayah Makekal atau “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan Seranten dalam TNBD-Kabupaten Tebo, tapi nanti bisa asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” jadi sudah melangun ke areal perkebunan kelapa sawit di berarti pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus Tabir Selatan Kabupaten Merangin. melibatkan seluruh Warga Negara Indonesia. Namun untuk Kebiasaan berpindah-pindah inilah yang menyebabkan melaksanakan norma yang terdapat pada Pasal 2 ini harus sulit untuk melakukan pendataan kependudukan warga dipenuhi beberapa syarat yang diatur pada Pasal 57 yakni Suku Anak Dalam, karena mereka tidak mempunyai terdaftar sebagai pemilih atau memiliki KTP Elektronik tempat tinggal permanen, mereka hanya tinggal di tendaBULETIN BAWASLU | EDISI JULI-AGUSTUS 2016

7

Opini tenda terpal yang bisa dibongkar-pasang. Walaupun saat ini beberapa dari mereka sudah memiliki kebun karet, namun mereka tetap berpindah-pindah dengan berbagai alasan, bukan sekadar karena berburu, mencari manau/ rotan, tapi juga karena alasan magis. Memang dibutuhkan usaha keras untuk memastikan itu terwujud, sebab keberadaan Orang Rimba yang berpindah-pindah dan tidak mengenal batas wilayah administratif. Inilah yang menjadi persoalan utama, di mana dasar pencatatan kependudukan berdasarkan wilayah administrasi. Jika pada Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2015 KPU Provinsi Jambi sudah bisa mengakomodir mereka untuk memilih, namun pemilihan gubernur berbeda dengan pemilihan bupati. Sedikit Solusi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak untuk memilih adalah bentuk kedaulatan rakyat, setiap daerah yang melaksanakan Pilkada harus memastikan seluruh WNI di daerah itu mempunyai hak untuk memilih. Namun ada syarat untuk memilih, yaitu terdaftar sebagai pemilih atau mempunyai e-KTP, atau setidaknya mendapatkan Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk itu harus ada

usaha ekstra yang harus dilakukan KPU, untuk bahwa Suku Anak Dalam masuk dalam daftar pemilih. Solusi yang paling tepat dengan kondisi itu adalah melakukan pendataan terhadap warga Suku Anak Dalam dengan pendekatan wilayah mereka sendiri, yakni pendataan berdasarkan wilayah kekuasaan dari masingmasing temenggung. Jadi, KPU Kabupaten mendata temenggung-temenggung yang masuk wilayah kabupaten tersebut, lalu didata warga dari masing-masing temenggung tersebut. Memang agak kesulitan jika mau didapatkan data by name, by address atau data lengkapnya seperti layaknya data penduduk lain, tapi setidaknya KPU Kabupaten sudah mempunyai data Orang Rimba yang bisa menjadi pemilih di wilayahnya dan diundang untuk menentukan calon kepala daerah. Jadi, Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang dikeluarkan Kemendagri ditambah saat pendataan pemilih dengan warga Orang Rimba berdasarkan sebaran wilayah kekuasaan temenggung. Dengan cara yang demikian maka persoalan jaminan hak warga Negara Suku Anak Dalam akan sedikit menemui titik terang, sambil jalan ada pemangku kepentingan terkait melakukan pemberdayaan terhadap mereka. n *Penulis adalah Tim Asistensi Bawaslu

Political Quotes “It was nationalism that Indonesia was established! Not the Javanese nationality, not the Sumatran nationality, not the Bornean nationality, Sulawesi, Bali or other, but the Indonesian nationality, that together became the foundation of one nationale staat (nationstate).” “Nasionalisme berarti Indonesia didirikan! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lainnya, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersamasama menjadi dasar negara-bangsa.“ Soekarno (Presiden Pertama Indonesia) Sumber: Speech to the Investigation Agency for Preparation of Indonesian Independence, June 1, 1945

8


“Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.”

WIKIPEDIA

Mohammad Hatta (Wakil Presiden Pertama Indonesia)

Menggugah Pengawasan Partisipatif Lewat Gebyar Sosialisasi Akbar

B

awaslu Republik Indonesia sukses menggelar Gebyar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Minggu, 14 Agustus 2016. Acara yang dihelat di depan Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin 14 Jakarta Pusat hingga Bundaran Hotel Indonesia itu dimeriahkan oleh perwakilan dari Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia dan dihadiri oleh puluhan ribu pengunjung yang bersama-sama menandatangani spanduk Tolak

BAWASLU/NURISMAN

Politik Uang. Gebyar Sosialisasi Akbar Pengawasan Pemilu Partisipatif merupakan salah satu cara Bawaslu untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada masyarakat. Bawaslu juga meluncurkan Pengawasan Pemilu Berbasis Sistem Informasi dan Teknologi dengan mengenalkan Aplikasi Gowaslu pada acara tersebut. “Diharapkan dengan Gebyar

Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif ini, Bawaslu semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga pengawasan pemilu tidak hanya menjadi perhatian Bawaslu, tetapi juga menjadi milik dan perhatian masyarakat,” kata Ketua Bawaslu RI, Muhammad dalam sambutannya. Menurut Muhammad, sosialisasi pengawasan dan gerakan tolak politik uang dilakukan karena kesuksesan pilkada merupakan tanggung jawab bersama, terutama dari masyarakat


9

BAWASLU/NURISMAN

selaku pemilik suara. Karena itu Bawaslu mengajak masyarakat untuk menyukseskan pengawasan pilkada. “Pemilu ini tak boleh eksklusif punya Bawaslu, KPU atau parpol. Pemilu ini milik rakyat. Jadi kami ingin menggugah kesadaran masyarakat melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam sosialisasi akbar ini supaya masyarakat ikut serta,” ujarnya. Semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu turut hadir dalam Gebyar Sosialisasi tersebut. Mulai dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

dan beberapa pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Birokrasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro mengapresasi langkah Bawaslu meluncurkan sistem aplikasi Gowaslu, guna menindaklanjuti laporan masyarakat soal pelanggaran yang terjadi di Pilkada Serentak 2017.

BAWASLU/NURISMAN

10


BAWASLU/WISNU

Menurutnya, peluncuran aplikasi berbasis android itu membantu KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada untuk bisa mengoptimalkan pengawasan di lapangan. “Ya bagus. Memang pengawasan pilkada itu satu elemen yang dibutuhkan KPU karena KPU ingin proses seluruh tahapan pilkada bisa diawasi terutama oleh lembaga resmi yakni Bawaslu dan jajarannya ke bawah maupun masyarakat sipil pada umumnya, sehingga di satu sisi memberikan warning (peringatan) buat KPU (penyelenggara),” kata Juri. Juri memandang sistem

BAWASLU/NURISMAN

pengawasan yang melibatkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir pelanggaranpelanggaran yang tidak termonitor. Menurutnya, adanya pengawasan dalam sistem aplikasi ini bisa membangun kembali citra positif Bawaslu dan KPU kepada masyarakat. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah. Ia meminta Bawaslu tidak hanya sendirian mengawasi pemilu tapi aktif mengajak masyarakat. “Jadi sekarang ini tugas Bawaslu mengajak masyarakat mensosialisasikan bahwa tugas pengawasan yang berhasil tidak semata-mata milik Bawaslu harus

”

Pemilu ini tak boleh eksklusif punya Bawaslu, KPU atau parpol. Pemilu ini milik rakyat. Jadi kami ingin menggugah kesadaran masyarakat melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam sosialisasi akbar ini supaya masyarakat ikut serta

”

MUHAMMAD

Ketua Bawaslu RI

didukung penuh seluruh elemen masyarakat,” ujar Tjahjo. Menurut Tjahjo masyarakat serta media massa harus terlibat untuk mengawasi Pemilu, tidak hanya saat pelaksanaan Pemilu saja tetapi juga tahapan-tahapan sebelum dan sesudahnya seperti pendaftaran ataupun penghitungan suara. “Peran pengawasan dari sekecil apapun proses tahapan sampai nanti pada hari H-nya penghitungan dan sebagainya,” ungkap Tjahjo. Tak hanya Kementerian/Lembaga Negara, Gebyar Sosialisasi juga diramaikan dengan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pegiat pemilu seperti Perludem, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan beberapa pemerhati

BAWASLU/WISNU


11

BAWASLU/NURISMAN

pemilu lainnya. Rangkaian kegiatan Gebyar Sosialisasi diawali dengan Senam Sehat bersama yang diikuti semua peserta dan masyarakat yang hadir. Selanjutnya, semua peserta mengikuti Fun Walk menyusuri Jalan MH Thamrin menuju Bundaran HI dan kembali ke Kantor Bawaslu. Acara dilanjutkan dengan peluncuran Aplikasi Gowaslu, orasi kebangsaan dan dialog tentang Pilkada Bersih dan Berintegritas. Mendagri dan Pimpinan lembaga yang hadir juga menyambangi stand pameran yang menampilkan hasil pengawasan dan gambaran kerja pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Setiap stand pameran menonjolkan kreatifitasnya masing-masing. Stand

Bawaslu Provinsi terlihat meriah dengan hiasan khas provinsi masingmasing disertai tampilan baju adat, makanan khas dan ornament-ornamen khas setiap provinsi. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang terdiri atas empat divisi juga tidak kalah kreatif. Keempat divisi yang terdiri atas Divisi Humas dan Sosialisasi, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan Penindakan Pelanggaran, Divisi

BAWASLU/NURISMAN

12


Pengawasan, serta Divisi SDM dan Keuangan juga berupaya mengenalkan kepada masyarakat tentang fungsi pengawasan Bawaslu. Untuk menggait anak muda dan pemilih pemula, Bawaslu membuat photobooth dengan tema Sentra Gakkumdu dan Instawaslu. Acara yang dimulai pukul 06.00 hingga 11.00 WIB itu berjalan meriah. Antusiasme pengunjung terlihat dari setiap stand dan titik utama acara. Membuncah harapan agar pengawasan pemilu tidak hanya menjadi pekerjaan Bawaslu, namun juga menjadi tanggung jawab semua warga Indonesia. Sehingga pemilu demokratis yang dicita-citakan bisa dicapai dengan optimal. Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia. Ira Sasmita

BAWASLU/WISNU

Terobosan Itu Bernama

GOWASLU

BAWASLU/NURISMAN

(Kiri-kanan): Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua KPU Juri Ardiantoro dan Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan saat launching aplikasi Gowaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terus berinovasi guna memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Yaitu, pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

S

eperti yang dilakukan Bawaslu RI pada Minggu 14 Agustus 2016 lalu. Bersamaan dengan gelaran Gebyar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di area hari bebas kendaraan bermotor (car free day) Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, yang diramaikan puluhan ribu orang tersebut, Bawaslu meluncurkan aplikasi Gowaslu. Setelah diluncurkan, aplikasi berbasis android ini dapat diunduh di PlayStore, dengan ciri-ciri logo Gowaslu berupa logo resmi Bawaslu dengan tambahan tiga garis melengkung simbol signal diatasnya.

Aplikasi yang merupakan bagian dari pengawasan pemilu berbasis sistem informasi dan teknologi itu, diresmikan secara langsung oleh Ketua Bawaslu RI Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. Selain Pimpinan Bawaslu RI lainnya, peresmian juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan beberapa pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan


13

Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Birokrasi. “Kami mengundang partisipasi masyarakat untuk sukseskan pengawasan pilkada. Sejatinya pemilu adalah milik rakyat,” kata Ketua Bawaslu RI, Muhammad dalam sambutannya.

Ia menjelaskan dengan aplikasi Gowaslu, masyarakat di seluruh Indonesia bisa langsung melaporkan ke pengawas pemilu apabila mengetahui adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan pilkada. Bawaslu sangat berharap, dengan terobosan ini peran serta masyarakat dalam pengawasan

pilkada mendatang dapat meningkat. “Kami ingin mengunggah kesadaran masyarakat melalui program pengawasan partisipatif. Bagaimana kita bekerja, paling tidak bisa peduli terhadap pengawasan pemilu sebagai tanggung jawab bersama,” ujarnya. Menanggapi peluncuran Gowaslu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro pun ikut menyambut baik. “Memang pengawasan pilkada itu satu elemen yang dibutuhkan KPU. Karena KPU ingin proses seluruh tahapan pilkada bisa diawasi,” kata Juri disela peluncuran Gowaslu. Menurutnya pengawasan pilkada memang harus ikut menjadi perhatian masyarakat mengingat masa depan daerah mereka juga tergantung dari siapa pemimpin yang mereka pilih dalam pilkada. Keberadaan aplikasi Gowaslu, menurut Juri juga dibutuhkan oleh KPU. Sebab secara tidak langsung, aplikasi tersebut juga akan membantu kinerja KPU dalam penyelenggaraan pilkada. “Di saat yang sama, (Gowaslu) merupakan sesuatu yang dibutuhkan KPU untuk membangun legitimasi pemilu. Misalnya KPU juga tidak ingin ada tahapan yang tidak diawasi,” katanya. Mudah dan Cepat Aplikasi Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan/ menyambungkan antara jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima laporan pelanggaran) dengan metode/cara/fasilitas yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang terjadi

14


dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan. Aplikasi Gowaslu dilahirkan salah satunya untuk menjawab kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pemilihan. Berkaca pada pelaksanaan pemilu terakhir, jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu masih sangat minim jika dibandingkan dengan hasil pengawasan. Dari total pelanggaran pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 5.814, hanya 476 (8,2 persen) diantaranya yang berasal dari informasi masyarakat. Sedangkan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, dari total pelanggaran Pilkada sebanyak 2.572, hanya sebanyak 231 (8,9 persen) yang datang dari laporan masyarakat. Harapannya dengan kemudahan atau penyederhanaan proses pemberitahuan laporan awal pelanggaran lewat aplikasi Gowaslu, tingkat partisipasi dan jumlah laporan dari masyarakat dapat terdongkrak. Selain itu, aplikasi anyar ini diharapkan juga dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Aktivitas memantau proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi yang independen dan non partisan dapat difasilitasi oleh aplikasi Gowaslu ini. Dua Jenis Bagi masyarakat yang ingin mengunduh aplikasi, dapat membuka menu PlayStore kemudian ketik “gowaslu” di pencarian. Akan muncul dua aplikasi, yakni Gowaslu dan

Gowaslu Pengawas. Untuk masyarakat dapat langsung mengunduh aplikasi Gowaslu, mengingat aplikasi Gowaslu Pengawas hanya diperuntukkan untuk jajaran pengawas pemilu. Usai terinstal, kemudian pengguna mesti melakukan pendaftaran. Setiap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah pilkada 2017 dan pemantau terdaftar di KPU dapat mendaftar sebagai PELAPOR dalam aplikasi Gowaslu ini. Pendaftaran ditujukan untuk mendapatkan username dan password

’’

Aplikasi Gowaslu dilahirkan salah satunya untuk menjawab kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pemilihan.

’’ untuk dapat menggunakan aplikasi Gowaslu. Setelah pendaftaran selesai, maka pengguna dapat menyampaikan pelaporan apabila melihat atau mengetahui adanya pelanggaran. Pada aplikasi Gowaslu, terdapat empat kategori laporan pelanggaran Pilkada yang didasarkan pada pelanggaran Pilkada yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilih. Keempat jenis laporan tersebut adalah Data Pemilih, Alat Peraga Kampanye, Kampanye, dan Politik Uang. Dalam setiap Pelaporan, Pelapor

memberikan keterangan dalam sistem Gowaslu terkait tanggal, waktu, dan deskripsi atau uraian kejadian pelanggaran pilkada tersebut. Setelah mengisi kolom Pelaporan tersebut, Pelapor dapat memberikan informasi barang bukti dengan melampirkan dokumen foto. Setelah seluruh laporan selesai, Pelapor mengirimkan laporan dengan meng-klik tombol Send kemudian akan muncul keterangan “laporan telah berhasil dikirim”. Terakhir untuk memastikan laporan terkirim, Gowaslu akan mengirimkan balasan berupa SMS berbunyi “Terima Kasih atas Laporannya. Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu. Salam”. Laporan yang disampaikan pada aplikasi Gowaslu, akan muncul pada aplikasi Gowaslu Pengawas. Pengawas sebagai Penerima Laporan bertanggungjawab untuk merespon dan menindaklanjuti Laporan masyarakat pemilih dan pemantau melalui Gowaslu. Nantinya Pengawas Pemilu terdekat dari Pelapor akan mendapatkan bunyi notifikasi laporan masuk. Pengawas Pemilu lantas melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut terkait jenis pelanggaran, waktu dan kejadian yang dilaporkan. Dalam melakukan respon tindak lanjut terhadap laporan ini, Pengawas Pilkada dapat melakukan tiga hal, yaitu merespon dengan mengirimkan SMS, menelpon secara langsung, maupun mengetahui jarak antara pengawas dengan Pelapor. Pilihan respon oleh Pengawas, dapat didasarkan pada kebutuhan kecepatan penanganan atas pelanggaran yang dilaporkan. Pengawas Pilkada dapat bertemu langsung dengan Pelapor (dengan mengetahui jarak) kemudian menelpon langsung, atau mengirimkan SMS untuk menindaklajuti kemudian. Haryo Sudrajat


15

Maknai Peringatan Kemerdekaan dengan Sukseskan Pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di halaman parkir Gedung Bawaslu, Rabu (17/8). Upacara ini dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Dalam pidatonya, ia mengingatkan kepada jajaran pengawas pemilu untuk memaknai kemerdekaan dengan memastikan hukum dan etika pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya. “Rule of law/rule of ethic” merupakan tugas kita bersama. Keduanya merupakan bentuk aturan untuk mengatur kebebasan agar terarah,” kata Jimly di depan jajaran Pengawas Pemilu dan DKPP. Menurut Jimly memaknai kemerdekaan jika ditarik dalam tugas

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menjadi inspektur upacara memperingati HUT RI ke-71 di halaman Gedung Bawaslu RI.

pengawas Pemilu adalah menjaga agar proses pergantian kekuasaan berjalan dengan damai dan demokratis. Menurutnya, sejak era reformasi ada dua hal yang perlu disoroti bahwa tidak ada lagi kekuasaan secara absolut serta dijaminnya kebebasan individu maupun kolektif.

Kepala Biro H2PI menjadi pemimpin upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 71

16


Kebebasan individu menurut Jimly merupakan hal yang paling mendasar yang diakui lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan inilah yang pada akhinrya membuat kebebasan yang kolektif. Namun menurutnya, kebebasan yang ada pada saat ini mulai tidak terarah. Oleh karena itu perlu ada check and balances dalam setiap kebebasan yang ada. “Kebebasan tentu ada syaratnya bukan sekedar kebebasan yang tidak terarah. Pengawas Pemilu menjadi bagian yang sangat strategis dalam pemilu kita untuk memastikan penegakan hukum dan etika dalam Pemilu,” tambah Jimly. Di akhir masa jabatan jajaran Pengawas Pemilu, ia juga berharap peran dan tugas pengawas Pemilu yang telah ikut berpartisipasi untuk meninggalkan kesan yang baik dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. “Kita harus meninggalkan ‘jejak kaki’ dalam melaksanakan tugas untuk dikenang oleh generasi penerus kita seperti halnya Nabi Ibrahim yang meninggalkan jejak kaki di Masjidil Haram di Mekkah,” tutur Jimly. Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 ini dihadiri Ketua Bawaslu Muhammad dan Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak, serta seluruh Komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Di hari yang sama, peringatan kemerdekaan juga disemarakkan dengan berbagai macam perlombaan, di antaranya lomba karaoke, lomba menghias nasi tumpeng, lomba balap karung, hingga lomba memasak nasi goreng untuk para Pimpinan Bawaslu RI. Pratiwi/Falcao

(Kiri-kanan): Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron dan Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat mengikuti upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di halaman Gedung Bawaslu RI.

Suasana upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71.

(Kiri-kanan): Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso, Kepala Biro TP3, Bernad D. Sutrisno saat mengikuti upacara Peringatan HUT RI ke-71 di halaman Gedung Bawaslu RI.

Pengibaran sang Merah Putih.

FOTO-FOTO: BAWASLU/HUMAS

Ketua DKPP, Ketua Bawaslu, Pimpinan Bawaslu dan Sekjen Bawaslu berfoto bersama usai memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71.. BULETIN BAWASLU | EDISI JULI-AGUSTUS 2016

17

Hadiri Forum Lembaga Pemilu se-Asia, Bawaslu Perkenalkan Pengawasan Berbasis IT

BAWASLU/NURISMAN

Asian Electoral Stakeholder Forum (AESF) yang ketiga kembali digelar di Bali III dengan tajuk “Transparency & Integrity for Quality Elections” pada 22-26 Agustus 2016. Forum yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerja sama dengan Asian Network For Free Election (ANFREL) ini melibatkan lembaga penyelenggara Pemilu seAsia, lembaga pegiat Pemilu se-Asia, dan lembaga pemerintah Indonesia. Bawaslu hadir dalam forum tersebut sekaligus memperkenalkan pengawasan berbasis IT. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah yang menjadi narasumber dalam forum tersebut menjelaskan, Bawaslu menerapkan sistem pengawasan terpadu yang melalui dua arah. Dari atas, jelas Nasrullah, pengawasan yang didorong oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki keterkaitan dalam Pemilu,

18

seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkaitan dengan pengawasan dana kampanye dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berkaitan dengan pengawasan keterlibatan aparatur sipil negara. “Selain itu juga pengawasan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dari masyarakat ini yang terus didorong agar dapat menyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” jelas Nasrullah, Selasa (23/8). Lebih lanjut Nasrullah mengatakan, salah satu potensi pelanggaraan terbesar dalam Pemilu yakni manipulasi suara. Maka dari itu Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi. “Kami sangat mendorong


partisipasi dari masyarakat. Sementara dalam pengawasan berbasis IT ini, setiap pengawas TPS langsung merekam secara audiovisual seluruh kegiatan saat proses pungut hitung suara,” ujarnya. Setelah itu, sambung Nasrullah, rekaman langsung disebar melalui youtube untuk menjadi acuan berapa hasil penghitungan di tiap TPS. Hal ini dapat mencegah terjadinya manipulasi suara yang bisa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. “Dalam dua jam, seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat rekaman ini sehingga masyarakat juga bisa mengontrol dan mengawal proses penghitungan dari tingkat TPS hingga ke pusat. Tidak ada lagi kesempatan bagi penyelenggara Pemilu untuk memanipulasi suara,” tegasnya. Nasrullah mengatakan, pengawasan berbasis IT ini akan

dicoba di Pilkada 2017. “Kami optimis bisa mencegah terjadinya manipulasi suara. Konsep ini juga tidak perlu biaya yang mahal, hanya bermodalkan gadget atau HP yang bisa melakukan perekaman secara visual. Semoga hal ini bisa berhasil diterapkan di Indonesia dan menjadi contoh bagi negara lainnya,” ujar Nasrullah. Lembaga penyelenggara Pemilu se-Asia dan lembaga penggiat Pemilu se-Asia yang hadir dalam forum tersebut mengapresiasi dengan baik sistem pengawasan berbasis IT ini. Indonesia Jadi Percontohan Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang sukses melaksanakan Pemilu di Asia bahkan di dunia. Hal tersebut disampaikan dengan tegas oleh Ketua Asian Network For Free Elections (ANFREL) Damoso Magbual dalam Asian Electoral Stakeholder Forum III di Bali, Selasa (23/8).

Menurut Damoso, Indonesia tidak hanya sukses dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu namun juga sukses mewujudkan Pemilu yang transparan. Tranparansi dalam penyelenggaraan Pemilu, kata Damaso, sangat esensial bagi masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat menerima hasil dari Pemilu. “Dan itu sudah berhasil diterapkan oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu inilah yang kami pelajari dari Indonesia dan kami terapkan di Filipina. Beberapa negara Asia lainnya juga banyak yang mencontoh Indonesia termasuk dalam hal pengawasan,” kata Damaso. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie selaku keynote speaker mengatakan, Indonesia sudah berhasil melaksanakan Pemilu. Hal ini menurutnya terbukti dengan dijadikannya Indonesia sebagai negara percontohan bagi negara lain

dalam hal penegakan demokrasi. “Sebagai salah satu negara percontohan, Indonesia harus mampu menjaga nilai-nilai kesuksesan Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus menjaga transparansi guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik,” ujar Jimly. Oleh karena itu, sambungnya, melalui forum diskusi seluruh pemangku kepentingan Pemilu seAsia ini, diharap dapat bertukar informasi terkait penyelenggaraan Pemilu di negara masing-masing sehingga dapat merumuskan ide-ide baru untuk penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas. “Indonesia melaksanakan Pemilu berdasarkan rule of law dan rule of ethic. Hal ini juga yang menjadi ciri khas Indonesia karena memiliki lembaga penegak etik untuk Pemilu dan lembaga pengawas Pemilu yang terus menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu,” pungkasnya. Pratiwi EP

BAWASLU/NURISMAN


19

Tambah Kewenangan Baru, Komisi II Setujui Usulan Anggaran Bawaslu

Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI. Usulan tambahan anggaran senilai Rp139.7 miliar itu akan dialokasikan untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tambahan kewenangan Bawaslu sesuai tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “Terhadap usulan Bawaslu sebesar Rp139.731.762.000,yang akan dialokasikan untuk menutupi kekurangan anggaran belanja operasional dan belanja non operasional dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan tambahan kewenangan Bawaslu, Komisi II DPR RI menyetujui untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI,” kata Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/8). Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mendorong agar usulan anggaran operasional dalam rangka pembenahan infrastuktur Bawaslu dapat menjadi prioritas utama. “Saya sudah melihat sendiri kondisi kontor di Provinsi dan Kabupaten dan Kota di daerah - daerah sudah tidak layak. Saya berharap infrastuktur serperti kantor, ruang rapat, ruang sidang dapat terfasilitasi dengan baik. Bagai mana mau belerja apabila kondisinya saya seperti ini saya lihat sendiri kok, hal hal yang seperti ini lah yang harus kita bantu agar proses perbaikan demokrasi kedepan menjadi lebih baik, “ kata Arteria. Politisi dari PDI Perjuangan itu

20

menilai, revisi Undang-Undang Pilkada yang memberikan tambahan kewenangan terhadap Bawaslu harusnya juga diiringi dengan peningkatan kapasitas jajaran pengawas pemilu. Tambahan anggaran diharapkan dapat dialokasikan untuk meningkatkan kemampuan Bawaslu dalam menjalankan kewenangan baru tersebut. “Tentu nanti peningkatan pengawasan seperti kapasitas SDM di internal Bawaslu sendiri perlu ditingkatkan, seperti pasukan-pasukannya Pak Muhammad didaerah, ini perlu diberi penguatan kapasitas karena sudah

”

Tentu nanti peningkatan pengawasan seperti kapasitas SDM di internal Bawaslu sendiri perlu ditingkatkan, seperti pasukan-pasukannya Pak Muhammad didaerah, ini perlu diberi penguatan kapasitas karena sudah diberikan kewenangan baru

”

ARTERIA DAHLAN

Anggota Komisi II DPR RI

diberikan kewenangan baru,” ujarnya. Melihat pagu indikatif dan pengalokasian anggaran Bawaslu yang dipaparkan oleh Ketua Bawaslu Muhammad, Arteria merespon positif dengan fokus program Bawaslu pada tahun 2017. Dia berharap usulan anggaran terhadap kewenangan Bawaslu dapat diakomodir oleh pemerintah nantinya. “Seperti peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu dalam hal penyelesaian sengketa dan fasilitasi kegiatan


Sentra Gakkumdu serta penanganan pelanggaran terkait money politik ini saya sepakat untuk kepada program kegiatan tersebut, “ ungkapnya. Sebagai informasi, Lembaga pengawas pemilu tersebut kini bertambah wewenang salah satu kewenangan yang diberikan adalah Bawaslu dapat mendiskualifikasi peserta Pilkada yang terbukti melakukan politik uang. Dalam RUU itu ada Pasal 187A yang mengatur pemberi ataupun penerima politik uang demi mempengaruhi pemilih akan dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan. Pelaku juga diancam sanksi denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian untuk pelaku transaksi mahar bagi partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pasal 187B dalam RUU itu disebutkan, anggota parpol atau gabungan parpol yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan menerima imbalan sebagaimana dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sedangkan dendanya paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar. Selain itu, sanksi lebih tegas juga diberlakukan terhadap calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang. Calon yang sudah menyandang kepala daerah terpilih bahkan bisa dibatalkan jika terbukti melakukan politik yang. Pasal 73 ayat (2) dalam RUU itu disebutkan, calon yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih terbukti melakukan pelanggaran politik uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana dan pembatalan sebagai pasangan terpilih oleh KPUD. Hendru Wijaya

Briefing

Memperkuat Kewenangan Bawaslu Bukan Berarti Melemahkan Pengawasan Partisipatif Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah disahkan oleh DPR sebagai norma utama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 mendatang. Dalam kewenangan tersebut, posisi Bawaslu diuntungkan dengan beberapa pasal yang memberikan penguatan kepada Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. Politik uang yang selama ini sangat sulit ditindak, kini sudah diubah dan memberikan peluang untuk membatalkan bagi pasangan calon yang terbukti melakukannya dan juga memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Dengan kewenangan ini, maka pasangan calon tidak lagi diberikan keleluasaan untuk melakukan politik uang seperti yang sebelumnya terjadi. Selain itu, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Pengawas Pemilihan, Kepolisian, dan Kejaksaan kini dilekatkan pada Bawaslu dan jajarannya dalam satu atap. Dengan itu, maka diprediksi Sentra Gakkumdu jauh akan lebih efektif dari Pilkada sebelumnya, dimana banyak kasus tindak pidana yang tidak dapat ditindaklanjuti akibat sulitnya koordinasi antar instansi penegak hukum tersebut sehingga

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

kasus menjadi kadaluarsa. Bawaslu juga sudah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung serta meminta agar Kapolri dan Jaksa Agung menginstruksikan penyidik dan penuntut yang ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu dibebas tugaskan dari tugas-tugas rutinitas sehingga fokus pada Sentra Gakkumdu. Tujuannya, agar para petugas yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu

Harus diakui, pelibatan masyarakat dan stakeholders menjadi kunci keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada Pileg dan Pilpres tahun 2014 serta pengawasan Pilkada tahun 2015 lalu.

terfokus pada kasus-kasus pidana Pilkada yang masuk dan tidak terganggu oleh pekerjaan di instansi masing-masing. Namun, di balik semua tambahan kewenangan, tentunya tidak akan meredam keinginan Bawaslu yakni melibatkan masyarakat secara aktif untuk mengawasi jalannya Pilkada di daerah masing-masing. Untuk diketahui, program pengawasan partisipatif Bawaslu sudah dibangun sejak awal berdirinya lembaga pengawasan ini dan bertransformasi dalam beberapa bentuk program dan kegiatan. Harus diakui, pelibatan masyarakat dan stakeholders menjadi kunci keberhasilan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pada Pileg dan Pilpres tahun 2014 serta pengawasan Pilkada tahun 2015 lalu. Salah satu program andalan yang dilakukan adalah Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Program-program semacam ini akan terus dilakukan oleh Bawaslu hingga akhirnya masyarakat dapat memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dalam politik untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan baik Pilkada maupun Pemilu. Pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi luas dari berbagai macam bentuk lapisan pengawasan dan lapisan masyarakat. Bawaslu berjanji akan terus menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat menjadi bagian dari Bawaslu dalam rangka menyelamatkan Pemilu di Indonesia. n


21

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bangun Soliditas, Bawaslu Adakan Gathering Semangat kekeluargaan, kebersamaan dan soliditas sangat penting dalam suatu organisasi. Pun demikian dengan Bawaslu RI yang mempunyai tugas berat dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, dibutuhkan semangat tersebut oleh tim/ organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

BAWASLU/NURISMAN

Dalam rangka membangun semangat itu, untuk pertama kalinya Bawaslu RI mengadakan Gathering bersama seluruh Komisioner dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi seIndonesia. Kegiatan bertema “Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia” tersebut diadakan di Lembang, Cikole, Kabupaten Bandung pada tanggal 14 s.d. 16 Agustus 2016. Dalam briefing pembukaan Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, bahwa Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi adalah satu tubuh. Dalam menghadapi Pilkada 2017, Bawaslu Provinsi merupakan ujung tombak di daerah. Maka, Bawaslu

BAWASLU/NURISMAN

22


di daerah harus mampu membangun kredibilitas, kepercayaan dan integritas pengawas Pemilu di masyarakat. “Sekali lagi prestasi yang bisa didapatkan Bawaslu RI adalah berkat peran besar pengawas Pemilu di daerah,” tegas dia. Nasrullah berharap kegiatan Bawaslu Gathering tersebut bisa merekatkan ikatan silaturahmi dan membangun soliditas personil Bawaslu dalam menjalankan roda organisasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Muhammad juga mengingatkan bahwa Bawaslu akan melaksanakan satu tugas besar yaitu Pilkada tahun 2017. Prestasi kinerja yang sudah dicapai oleh Bawaslu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Baik itu prestasi dalam segi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisioner maupun dukungan sekretariat. Dari awal terbentuk, kata Muhammad, Bawaslu selalu menanamkan dan menekankan pemaknaan tentang penyelenggara pemilu, yakni sinergitas dan harmoni yang sangat baik antara Komisioner dan sekretariat. Tidak akan bisa dipisahkan antara dua unsur tersebut. Karena dialah penyelenggra Pemilu sesungguhnya, pungkasnya. “Kita harus jaga kepercayaan publik, kinerja Bawaslu harus lebih baik dan kebersamaan ini harus dipertahankan,” tutup Muhammad. Adapun Kegiatan Gathering terdiri dari pemberian motivasi, Fun Games untuk membangun soliditas dan kebersamaan tim, Jeep Adventure Offroad dan malam ramah tamah. Ali Imron

Divisi Pengawasan

Bawaslu Matangkan Jajaran Pengawas dalam Penyelesaian Sengketa Guna mematangkan jajaran pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/ kota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan pada Pilkada 2017 mendatang, Bawaslu RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 selama tiga hari sejak Senin (29/8) hingga Rabu (31/8) di Hotel Golden Boutiqe Jakarta. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara. Pimpinan Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Nelson Simanjuntak menegaskan, harapan masyarakat kepada Bawaslu sangat besar sehingga amanah masyarakat ini harus dijaga dengan baik. “Bahkan dalam undang-undang Pilkada yang terbaru, kewenangan kita ditambah sehingga semakin besar tanggung jawab kita kepada masyarakat,” ujar Nelson. Nelson mengatakan kepada seluruh Koordinator Divisi Hukum Panwas Kabupaten/Kota yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk mempersiapkan mental dan teknis dalam menyelesaikan sengketa yang masuk ke Panwas. Ia menegaskan, seorang Panwas harus selalu siap ketika harus menyelesaikan sengketa sehingga perlu memiliki bekal yang cukup un-

BAWASLU/IRWAN

tuk melaksanakan tugasnya. “Tidak ada kata tidak siap dalam menyelesaikan sengketa. Panwas harus selalu siap siaga,” tegas Nelson. Lebih lanjut Nelson mengungkapkan, salah satu prinsip dari penyelesaian sengketa adalah murah dan cepat serta harus ada kepastian hukum. “Intinya kita laksanakan semuanya sesuai prosedur sehingga putusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa ini bisa mewujudkan kesuksesan Pilkada 2017,” ungkapnya. Pengalaman di tahun 2015, sambung Nelson, proses penyelesaian sengketa di jajaran pengawas sudah berjalan dengan baik. Menurut Nelson, menghadapi Pilkada 2017 mendatang diperlukan personil pengawas yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menyelesaikan sengketa pemilihan yang terjadi. Apalagi sengketa pencalonan sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Sementara Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, Pemilu bukan miliknya pemerintah, Bawaslu, KPU, atau pegiat Pemilu, melainkan milik rakyat. “Kita bekerja ini untuk

rakyat. Jika ada rakyat yang melaporkan, layani dengan baik sebab itulah wujud bekerja untuk rakyat,” tegas Nasrullah. Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan, ada dua tugas pengawas Pemilu yaitu melakukan pencegahan dan melakukan penindakan pelanggaran. Pencegahan, lanjutnya, yang lebih dikedepankan sebab suksesnya pengawasan bukan dari banyaknya sengketa atau pelanggaran yang ditangani melainkan dari sedikitnya pelanggaran yang terjadi. “Namun jika memang masih ada pelanggaran maupun sengketa, tetap kita laksanakan tugas dalam hal penindakan,” jelas Nasrullah. Sebelumnya juga digelar Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 di Semarang Jawa Tengah Jumat-Minggu, 19-21 Agustus 2016 di Semarang Jawa Tengah yang dihadiri komisioner beserta kepala sekretariat Bawaslu provinsi se-Indonesia. Pratiwi


23

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu-Polri Bahas Sentra Gakkumdu

BAWASLU/HENDRU

Ketua Bawaslu Muhammad (kiri) dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian saat melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, (24/8) siang. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait persiapan masing-masing lembaga terutama dalam rangka penegakan hukum pidana pilkada dalam Sentra Gakkumdu.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Tito Karnavian menerima Bawaslu dalam rangka membahas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8).

24

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Bawaslu Muhammad dan Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak didampingi oleh jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu. Dalam pertemuan tertutup tersebut Bawaslu membahas terkait persiapan penegakan pidana Pilkada berdasarkan revisi kedua Undang-Undang Pilkada yakni UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam UU tersebut diatur ada beberapa hal baru yang harus disinkronkan oleh tiga lembaga dalam Sentra Gakkumdu, yakni Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan. Terutama Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu yang harus segera diselesaikan sebelum tahapan dimulai. Saat ini, Peraturan Bersama tersebut masih digodok dan rencananya dalam waktu


dekat akan segera dirilis. Dalam pertemuan tersebut Bawaslu ada kemungkinan juga dibahas mengenai teknis penanganan pidana pilkada secara cepat dan efektif, karena pada pengalaman sebelumnya banyak kasus-kasus pidana pilkada yang daluarsa akibat tidak efektifnya penanganan pidana pilkada. Dalam beberapa kesempatan, Bawaslu selalu berharap agar penyidik dari Kepolisian dan Penuntut dari Kejaksaan menempatkan personil terbaiknya dan dibebas tugaskan dari rutinitas di instansi asalnya. Hal tersebut penting agar fokus penanganan tindak pidana pilkada dapat berjalan efektif. Falcao Silaban

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Bawaslu Ajak Media Massa Awasi Pemilu dan Pilkada Dalam proses demokrasi, media massa punya peran yang sangat penting. Pasalnya, media massa bisa membesarkan orang, tetapi pada saat yang sama bisa membunuh orang. Karena itu, media massa diharapkan mampu menjaga netralitasnya dalam konteks pemilu/pilkada.

BAWASLU/NURISMAN

Demikian dikatakan Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam acara diskusi bertemakan “Peran Media Massa dalam Pengawasan Partisipatif Guna Mewujudkan Pilkada Bersih dan Bermartabat” di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Jumat malam (5/8). Lebih lanjut Muhammad mengatakan bahwa pihaknya punya misi yang hampir sama dengan media massa dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, pada titik tertentu, Bawaslu dan media massa mempunyai ketersinggungan dan keterkaitan dalam mengawal hajatan demokrasi di Indonesia. “Bawaslu dan media massa sama-sama harus memberikan informasi kepada masyarakat. Jika Bawaslu memberikan informasi terkait pengawasan, maka media massa lebih terkait pemilu secara keseluruhan,” ujarnya. Selain itu, kata Muhammad, Bawaslu dan media massa sama-sama harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurut dia, ked-

uanya harus bisa memastikan masyarakat menggunakan hak pilih dan memilih berdasarkan informasi yang benar serta memastikan masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada. “Saya sangat senang dengan filosofi media, yakni bijak di garis tidak berpihak. Jika bijak, maka media akan memberikan kontribusi besar kepada bangsa. Media massa tidak boleh diskrimintatif, memberitakan setiap calon harus secara berimbang dan proporsional,” terang

“

Media bisa ikut mengukur kadar kualitas pemilu. Bahkan, media bisa menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya pilkada/pemilu,

”

MUHAMMAD Ketua Bawaslu RI

dia. Sementara Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan, media bisa menjadi faktor penentu sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Sebab, media sebagaimana Bawaslu turut memberikan kontrol dan mengawasi jalannya pemilu. “Media bisa ikut mengukur kadar kualitas pemilu. Bahkan, media bisa menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya pilkada/pemilu,” tukasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas. Dia menegaskan bahwa media turut andil menentukan warna perpolitikan Indonesia. Selain empat Komisioner Bawaslu RI dan Ketua Bawaslu Yogyakarta, diskusi yang merupakan rangkaian acara Media Gathering Bawaslu RI ini dihadiri juga oleh narasumber, antara lain Komisioner KPU Arief Budiman, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Sekjen AJI Amfi Bambani. Ali Imron


25

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Muhammad: Jadikan Apa yang Kita Kerjakan Sebagai Kebutuhan dan Be Happy Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengharapkan agar semua staf Bawaslu di setiap tingkatan agar bisa bekerja dengan nyaman dan bahagia. Menurut dia, penting bagi semua staf untuk menjadikan tugas dan pekerjaannya sebagai sebuah kebutuhan.

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Muhammad bersama Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas pada acara Pelatihan Kehumasan Bagi Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan Sekretariat Bawaslu Provinsi di Semarang, Kamis (28/7).

“Untuk peserta, jadikan apa yang sedang kita kerjakan ini sebagai kebutuhan kita. Mau itu kehumasan, pelayanan informasi, jadikan sebagai kebutuhan. Memang kadang terasa tidak nyaman, tidak happy tapi kalau kita bisa jadikan itu sebagai kebutuhan maka nanti akan lebih ringan dan happy,” kata Muhammad pada acara Pelatihan Kehumasan bagi staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis (28/7). Menurut dia, tugas kehumasan dan pelayanan informasi merupakan tugas penting. Lantaran Humas menjadi wajah lembaga dan bagian pertama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kerja kehumasan menurutnya harus dilakukan dengan keceriaan agar menghadirkan suasana yang menyenangkan dan memberikan citra positif bagi lembaga.

26

Pelatihan kehumasan yang terdiri dari pelatihan pelayanan publik, pelatihan penulisan pers, pelatihan fotografi, pengelolaan website dan pelatihan tentang Keterbukaan Informasi Publik menurutnya merupakan pelatihan yang sangat strategis. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas staf Humas di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. “Kita kelola data dengan baik, kita layani masyarakat dengan baik dan jadikan kantor kita nyaman untuk dikunjungi,” ungkapnya. Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas menambahkan, peran kehumasan tidak hanya sebagai juru bicara. Namun humas diharapkan dapat menjadi gerbang utama dalam menyampaikan transparansi lembaga Bawaslu kepada publik. Salah satunya, melalui peningkatan pelayanan informasi melalui website dan optimalisasi fungsi Pejabat Penge-


lola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang hingga saat ini dijalankan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal. “Ketika bicara kehumasan, tidak hanya bicara Humas sebagai sekedar jubir. Kita bisa meningkatkan transparansi lembaga melalui penguatan peran dan fungsi Humas,” ujar Endang. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah yang membawahi Divisi Humas dan Sosialisasi mengatakan, ilmu yang telah didapatkan staf Humas dari seluruh Bawaslu Provinsi harus diimplementasikan di daerah masing-masing. Lebih jauh, Nasrullah meminta ilmu kehumasan, jurnalistik, fotografi dan pembekalan keterbukaan informasi publik tersebut bisa disosialisasikan kepada staf-staf lainnya di sekretariat masing-masing. Ira Sasmita

Seputar Regulasi

Bawaslu Rampungkan Regulasi Terkait Keterbukaan Informasi Publik Bagian Hukum Bawaslu RI pada tanggal 27 hingga 29 Juli lalu melakukan penyusunan sekaligus finalisasi Peraturan Bawaslu terkait keterbukaan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Peraturan tersebut merupakan pengganti Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Bawaslu. Pimpinan Bawaslu RI yang membawahi Divisi Hukum, Nelson Simanjuntak mengatakan, peraturan pelaksana tersebut disusun mengingat peraturan yang lama dinilai sudah tidak relevan dengan perkembagan pelayanan informasi di era keterbukaan informasi publik saat ini. Bawaslu menurutnya ingin menjadi lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yang mengedepankan keterbukaan dan mampu memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. “Bawaslu harus mampu menegaskan dalam peraturan ini bahwa yang namanya informasi itu adalah milik publik. Bawaslu harus mampu bersikap setransparan mungkin, tidak hanya terkait infprmasi pemilu tapi juga semua

informasi terkait lembaga yang dibutuhkan masyarakat,” kata Nelson pada rapat yang berlangsung di Hotel Grand Candi, Semarang tersebut. Lewat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Nelson, Negara dengan jelas telah mengatur tentang kewajiban setiap badan dan lembaga Negara untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Namun, sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pemilu yang sifatnya luar biasa, Bawaslu menurutnya harus mengatur lebih detil tentang keterbukaan informasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu. Mantan jurnalis dan penggiat pemilu itu berharap dengan dirampungkannya Peraturan Bawaslu terkait terbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu di setiap tingkatan bisa bekerja lebih optimal. PPID, kata Nelson, harus mampu menjadikan Bawaslu sebagai lembaga terbuka yang bisa melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi pengawasan penyelenggaraan pemilu. (Ira Sasmita/Muhtar)

Cerimor (Cerita Humor) Isteri yang Penuh Pengertian SUAMI : “Bu, ini ada uang 50 ribu, dicukupin ya buat tiga hari. Syukur-syukur bisa buat seminggu. ISTERI : “Ya Pak, buat setahun juga bisa kok!” SUAMI : “wah, beruntung banget aku. Punya isteri yang baik, cantik dan hemat lagi! Dibelikan apa Bu, uang 50 ribu kok bisa buat setahun?” ISTERI : “Dibelikan Kalender Tahun 2017!”

MAU KURUS? Jangan percaya makan sayur dan buah membuat badan langsing. Buktinya gajah, badak, gorilla, panda makannya cuman sayur dan buah, lihat badan mereka sebesar apa? Jangan percaya nasihat berenang itu membuat badan kurus. Sudah pernah lihat Ikan Paus dan Kuda Nil? Mereka berenang setiap hari, tetapi badannya nggak kurus-kurus. YANG BENAR, mandilah tiap hari denga Sunlight cair, karena dibungkusnya jelas tercantum tulisan: “UNTUK MENGHILANGKAN LEMAK YANG MEMBANDEL.” Selamat mencoba …


27

BAWASLU/NURISMAN

Feature

Merekatkan Hubungan

U

dengan Insan Pers

paya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk menghadirkan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat tentunya tidak bisa lepas dari peran pers. Berbagai upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, sosialisasi aturan main, pendidikan politik, hingga capaian kerja-kerja pengawasan bisa jadi kurang maksimal tanpa dukungan pers. Karena itu, sebagai sarana silaturahmi untuk mempererat hubungan dengan media/wartawan, pada 5-7 Agustus lalu Bawaslu mengadakan media gathering yang mengundang sekitar 40 media nasional. Bertempat di Yogyakarta, kegiatan media gathering tidak hanya diisi oleh diskusi serius namun juga sedikit santai dengan mengunjungi objek wisata seperti Goa Pindul maupun Lava Tour. Berikut cuplikan kebersamaan antara Bawaslu dan media dalam kegiatan tersebut.

22 28 24

BAWASLU/HENDRU


Foto bersama di depan Museum Mini “Sisa Hartaku”

BAWASLU/HENDRU

Feature

Off road menerjang genangan air.

Foto bersama di Candi Ratu Boko

BAWASLU/NURISMAN

BAWASLU/NURISMAN

BAWASLU/NURISMAN

Peserta Media Gathering Bawaslu mengunjungi Museum Mini “Sisa Hartaku”

Menyusuri Goa Pindul

BAWASLU/NURISMAN

BULETIN BAWASLU | EDISI JULI-AGUSTUS 2016 BAWASLU/HENDRU

29 27 29 25

PKPU Tahanan Masa Percobaan

Polemik Syarat Pasangan Calon Pilkada Tahanan Masa Percobaan

Akhir Agustus lalu, DPR RI, Kemendagri, Bawaslu RI, dan KPU RI menyepakati perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pencalonan, khususnya terkait syarat untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2017. Dalam PKPU tersebut diatur bahwa terpidana dilarang untuk maju, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menegaskan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Wacana terpidana masa hukuman percobaan untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah tersebut menjadi polemik dan sorotan publik. Ada beberapa kalangan yang mendukung atau pro terhadap kesepakatan politik dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPR RI, Kemendagri, Bawaslu RI, dan KPU RI, dan tidak sedikit pula yang menolak perubahan PKPU tersebut. Berikut ini adalah pendapat-pendapat tentang persoalan yang dipaparkan di atas.

KOMISIONER BAWASLU RI, NELSON SIMANJUNTAK, SH

Mana yang Lebih Memenuhi Kualifikasi Moral? Memang dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebutkan mengenai syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan WakilBupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Namun demikian, kalau kita melihat secara materiil beberapa ketentuan KUHP tentang pidana percobaan, sebagai berikut: Pasal 14C ayat (2). Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana Kurungan atas salah satu pelanggaran

30

berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Pasal 14C ayat (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. Jadi hakim boleh memberikan syarat-syarat khusus, misalnya, melapor kekejaksaan, tidak mengulangi tindakan serupa pada masa percobaan dan lainlain.Dan yang terpenting seperti diatur dalam Pasal 14 C Ayat (3) KUHP bahwa syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana. Hukuman percobaan adalah hukuman terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan kelalaian rendah (culvalevis) dan terhadap


ISTIMEWA

orang yang melakukan pelanggaran (bukan kejahatan). Persoalannya adalah UU Pilkada saat ini adalah LexSpesialis, akan tetapi jika berbicara mengenai moralitas manakah yang lebih memenuhi kualifikasi bermoral untuk menjadi calon kepala daerah: seorang koruptor yang baru saja selesai menjalani hukuman penjara 10 tahun atau seseorang yang sedang dihukum percobaan ringan, misalnya seperti karena terbukti tidak sengaja melakukan perbuatan menghina seseorang.

KRIMINOLOG UI, Dr. Drs. Thomas Sunaryo, M.Si

Serahkan Saja Pilkada kepada Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Tujuan pemasyarakatan adalah agar napi setelah menjalani pidana kembali ke masyarakat menjadi orang yang “taat hukum” dan berguna bagi masyarakat. Ini dapat terjadi jika masyarakat dapat menerima mantan napi tanpa stigmatisasi sebagai mantan “penjahat”. Pidana penjara selayaknya dilakukan “hanya” apabila tidak ada upaya lain yang lebih baik daripada memenjarakan. Apalagi kalau kondisi lapas buruk, yang dapat membuat napi menghayati benar-benar sebagai penjahat atau “school of crime”. Jika hakim tidak menambah hukuman kehilangan hak politik

maka mantan napipun boleh ikut dalam pilkada. Hukuman percobaan adalah hukuman yang ringan yang memberi kesempatan terpidana untuk memperbaiki diri selama masa hukuman percobaan. Dengan argumen itu kenapa orang yang memperoleh hukuman percobaan tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada? Lagi pula terpilih atau tidaknya pasangan calon dalam Pilkada tergantung dari warga pemilih. Kita serahkan saja pilkada kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Girindra Sandino

ISTIMEWA

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz

Menciderai Upaya Membangun Demokrasi Bersih dan Berintegritas Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai diperbolehkannya terpidana dengan hukuman percobaan untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan keinginan publik. Menurutnya publik menghendaki agar pilkada diikuti para kontestan calon kepala daerah yang bersih dari berbagai persoalan hukum. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat menjabarkan definisi terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ia menegaskan terpidana hukuman percobaan masih terikat atas tindak pidana yang dilakukannya dan

dapat seketika menjadi narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hal yang membedakan hanyalah para terpidana percobaan menjalani hukumannya diluar LP. Donal mengungkapkan terpidana dengan hukuman percobaan tidakmemenuhi syarat formal sebagai calon kepala daerah yakni sedang berstatus sebagai terpidana dan secara otomatis yang bersangkutan tidak berkelakuan baik. Kemudian, pencalonan terpidana hukuman percobaan dalam Pilkada mencederai upaya

membangun demokrasi yang bersih dan berintegritas. Diolah dari berbagai sumber

ISTIMEWA


31

Selamat Jalan Pak Husni,

Sang Pejuang Demokrasi Pada Kamis, 7 Juli 2016 sekitar pukul 12.16 siang, datang pesan pendek berisi kabar: “Saudara, sahabat, teman kita Pak Husni Kamil Manik masuk Rumah Sakit Pertamina Jakarta, semoga penyakitnya disembuhkan oleh Allah SWT”. Hari itu adalah lebaran Idul Fitri hari kedua. Pesan pendek itu sedikit mengusik hati di tengah aktifitas silaturrahmi dengan kerabat dan saudara di kampung halaman. Malam harinya, sekitar pukul 21.15 WIB telepon genggam berdering. Sekretaris pribadinya mengabarkan bahwa Pak Husni telah tiada. Sesak dada mendengarnya.

32 26 30

Oleh : Ira Sasmita

Sulit sekali dipercaya rasanya kala itu. Sontak bayangan Pak Husni berkelebat di kepala. Malam itu, seorang Pejuang Demokrasi dipanggil Tuhan selamanya. Pak Husni, begitu dia biasa dipanggil oleh hampir semua orang yang mengenalnya disebut sebagai sosok yang bersahaja. Pembawaannya dalam setiap kesempatan cenderung tenang dan santun. Sejak menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2012, Pak Husni hadir sebagai sosok yang bersahabat

JULI-AGUSTUS BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016 2016

BAWASLU/NURISMAN

dengan siapa saja. Terlebih orangorang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014. Perkenalan saya berawal pada medio tahun 2013 saat masih menjadi jurnalis. Di kalangan para pewarta, Pak Husni dikenal sebagai sosok low profile, humoris dan sangat mudah untuk diakses untuk pembuatan berita. Tak jarang Pak Husni mengajak para wartawan sekedar makan siang bersama atau minum kopi sambil membicarakan hal apa saja yang menarik. Tak melulu soal pemilu. Dengan saya, Pak Husni gemar sekali membahas perkara jodoh. Bahkan

saat saya sudah mengabdi di Bawaslu, bahasan soal jodoh itu tidak pernah absen dilontarkan Pak Husni. Husni Kamil Manik memang sangat lihai membangun komunikasi dengan berbagai kalangan. Hampir setiap orang yang pernah berinteraksi dengan beliau, memiliki cerita sendiri yang sulit dilupakan. Namun beliau sangat jarang berbagi cerita pahit atau duka. Ini terbukti, saat menutup usia banyak yang tidak mengetahui bila selama ini Pak Husni menderita beberapa penyakit. Tak ada yang menyangka, lantaran Pak Husni selalu terlihat ceria dan baik-baik saja. Sebagai ketua KPU, Pak Husni merupakan figur yang sangat berdedikasi dan loyal terhadap tugas dan pekerjaannya. Totalitasnya dalam memimpin KPU bisa kita saksikan bersama. Husni mampu membawa KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan terbuka. Tidak hanya peserta dan lembaga pemantau pemilu yang bisa mengakses apa yang dilakukan KPU. Seluruh masyarakat pun bisa mengetahui dan memantau kerja dan kinerja KPU. Tak ayal, harus diakui kesuksesan Pileg dan Pilpres 2014 tak lepas dari kerja keras KPU di bawah komando Pak Husni. Kepiawaian Pak Husni memimpin KPU tidak lahir begitu saja. Pak Husni merintis karir yang cukup panjang di bidang kepemiluan. Sejak tahun 2008, Pak Husni merupakan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat. Saat kuliah di Universitas Andalas Padang beliau juga aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selama aktif di HMI, Husni sudah aktif mengawal, mengkritik dan memberi masukan

kepada pemerintah termasuk soal pemilu. Selain di HMI, Pak Husni juga sangat aktif di Nahdlatul Ulama. Hingga akhir hayatnya, beliau tercatat sebagai Sekretaris Wilayah Pimpinan Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Bisa dibilang Pak Husni cukup matang berorganisasi. Sehingga tak heran bila Pak Husni pandai bergaul dengan siapa saja. Kematangan berorganisasi itu sangat terlihat saat Pak Husni memimpin Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2014. Rapat rekapitulasi yang berlangsung berhari-hari itu kerap kali

disuguhi oleh perdebatan cukup sengit dari tim dan saksi dari partai politik. Tak jarang, perdebatan itu menyulut emosi tim parpol. Namun, Pak Husni mampu menengahi perdebatan yang terjadi. Pak Husni bisa membuat suasana rekapitulasi kembali tenang dan kondusif tanpa menyakiti pihak manapun. Ketenangan Pak Husni juga selalu terlihat setiap kali KPU mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR. Anggota Komisi II yang kerap melayangkan

pertanyaan bernada menghukum atau menyalahkan KPU selalu ditanggapi tenang oleh Pak Husni. Beliau tidak memotong dan selalu mendengarkan pertanyaan dan keberatan yang disampaikan anggota dewan. Lalu, dengan tenang dan hatihati, dijawabnya satu-satu pertanyaan tersebut dengan jelas. Bagi Bawaslu, sosok Pak Husni sudah selaiknya pimpinan sendiri. Seperti halnya Bawaslu menganggap KPU seperti saudara sendiri. Pak Husni cukup sering ikut dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu. Di Jakarta maupun di luar ibu kota. Terakhir kali, pria kelahiran Medan, 18 Juli 1975 itu masih menyempatkan diri hadir pada Diskusi Publik sekaligus Buka Puasa Bersama Bawaslu dengan Media Massa. Pada waktu itu Pak Husni menyampaikan pandangannya tentang revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah berlangsung dan persiapan Pilkada Serentak Tahun 2017. Usai diskusi, Pak Husni berbaur dengan Ketua Bawaslu, Pak Muhammad serta para pewarta buka puasa bersama di Media Center Bawaslu. Pak Husni kini telah berpulang. Keluarga, kerabat, sahabat, kolega dan ribuan penggiat pemilu terhenyak mendengar kabar beliau mendadak dipanggil-Nya. Masih dalam suasana Fitri, di saat semua orang tengah bersuka cita, bersalam-salaman menjemput fitrahNya. Namun, Pak Husni di sana telah tenang. Selamat Jalan Pak Husni. Selamat Jalan Pejuang Demokrasi. Tak akan putus doa ini mengalir untukmu. Sepanjang masa jasamu akan selalu diingat bangsa ini. Terima kasih Pak Husni.

BULETIN BAWASLU | EDISI| JULI-AGUSTUS BULETIN BAWASLU EDISI MEI-JUNI 2016

33

Rakor Pengawasan dan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Cilacap - Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih akan dimulai 8 September sampai dengan 15 Februari 2017. Sebagai persiapan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, Panwas Kabupaten Cilacap menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017, Rabu (24/8/2016). Kegiatan rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2017 dilaksanakan di Ruang Rapat Majethi Setda Kabupaten Cilacap menghadirkan

narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Bawaslu Jateng) Teguh Purnomo, SH, MHum, MKn dan KPU Kabupaten Cilacap Akhmad Kholil, SH. Peserta rapat koordinasi adalah Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Cilacap. Narasumber menyampaikan materi secara panel, yang didahului oleh Komisioner KPU Kabupaten Cilacap Akhmad Kholil dengan tema “Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih”. Selanjutnya penyampaian materi oleh Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo dengan tema “Pengawasan Pembentukan PPDP dan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih”. “Terdapat hal baru dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 yaitu pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pengawasan dilakukan oleh pengawas pemilihan pada tingkat Desa, apabila belum terbentuk pengawas pemilihan ditingkat Desa/Kelurahan

pengawasan dilakukan oleh pengawas pemilihan satu tingkat diatasnya yaitu pengawas pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam),” papar Teguh Purnomo, Rabu (24/8/2016). “Pengawas Pemilihan harus melakukan pengawasan terhadap proses mutarlih terutama penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan prosedur mutarlih antara lain coklit dan pelaksanaanya, pleno perbaikan/penetapan DPS dan DPT, pelaksanaan pengumuman, tindak lanjut atas masukan dan tanggapan serta penyampaian salinan DPS dan DPT,” tambah Teguh. Kegiatan rapat koordinasi ini dipandu oleh Anggota Panwas Kabupaten Cilacap Bachtiar Hastiyarto. Usai pemaparan materi dari narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dan pada akhir sesi Ketua Panwas Kabupaten Cilacap Warsid menyampaikan materi tentang teknis pengawasan mutarlih dan alat kerja pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Widiantoro/Bawaslu Jateng

Awasi Daftar Pemilih, Bawaslu Jabar Terapkan Pengawasan Berbasis IT Bandung - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerapkan pengawasan berbasis teknologi informasi (IT) Analisa Data Pemilih (SADAP). Aplikasi tersebut digunakan untuk meningkatkan pengawasan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan di Jawa Barat. Aplikasi tersebut merupakan salah satu penerapan program Penerapan Aplikasi Pengawasan Pilkada Tahun 2017 berbasis IT di Jawa Barat pada Jumat, 12 Agustus 2016 di Kantor Bawaslu Jabar, Kota Bandung. “SADAP bisa diaplikasikan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Aplikasi ini dibuat

34

berdasarkan prinsip bottom up, yaitu bisa dijalankan mulai dari level paling bawah pengawas Pemilu dan hasilnya didistribusikan pada level di atasnya. Setiap level dapat mengetahui hasil analisis data,” kata Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto. Dengan demikian, kata Harminus, diharapkan setiap level pengawas Pemilu, mulai dari tingkat tenpat pemungutan suara (TPS), bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat yang bersangkutan. Adapun, lanjut dia, pengawas di tingkat atasnya mengelola data antarlevel di bawahnya. Di tingkatan tersebut dapat diketahui data ganda antarlevel, misalnya antardesa/kelurahan, antarkecamatan dan seterusnya.


Aplikasi itu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengaawasi pemilihan. “Dalam rangka sinergitas pengawas Pemilu dan masyarakat, Keterlibatan Masyarakat secara perorangan atau kelompok sangat penting dalam penyelenggaran Pilkada karna minimnya jumlah pengawas dan minimnya kontrol masyarakat serta kebutuhan penciptaan kader, pengawasan kami memandang sangat perlu penerapan Aplikasi Pengawasan Berbasis IT ini bagi masyarakat,” ujar Harminus. Dalam kesempatan tersebut Bawaslu Jabar juga melakukan penandatanganan nota kerja sama dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur. Humas Bawaslu Jabar

Pendaftaran Panwas Kecamatan Dibuka, Animo Masyarakat Jayapura Meningkat Dalam rangka mensukseskan Pilkada Kota Jayapura 2017, Panwas Kota Jayapura membuka pendaftaran sebagai calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwas distrik) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura 2017.

BAWASLU PROVINSI PAPUA

Para pendaftar antri pada saat pengembalian formulir di ruang sekretariat Panwas Kota Jayapura

Jayapura - Ketua Panwas kota Jayapura Soleman Maniani mengatakan bahwa Pendaftaran Panwas Kecamatan dimulai pada tanggal 18 hingga 23 Agustus 2016, pengambilan formulir dimulai pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIT. Hingga hari ini Selasa (23/8) Panwas kota Jayapura tidak mengalami kendala yang berarti selama pendaftaran panwas kecamatan, hanya saja pada pendaftaran kali ini berbeda dengan pendaftaran panwas kecamatan sebelumnya. “Jumlah pendaftar sekarang ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan pemilu sebelumnya, sehingga pengembalian formulir kami agak susah mengaturnya dikarenakan keterbatasan personil dari panitia penerimaan calon anggota panwas kecamatan,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama ketua

pokja seleksi Panwas Kecamatan Yakobus Murafer mengatakan bahwa pada proses perekrutan panwas kecamatan, kami melakukan seleksi secara terbuka, artinya pengumuman pendaftaran telah kami sampaikan lewat media cetak maupun elektronik bahkan di sosial media pun kami sampaikan, dalam hal penerimaan panwas kecamatan kami berprinsip pada asas penyelenggara pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas artinya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, ini merupakan amanat undang-undang, pembentukan panwas kecamatan merupakan kewenangan dari Panwas Kota, dalam perekrutan ini ada

tahapannya mulai dari pendaftaran, ujian tertulis dan fit and proper test, namun saat ini kami belum bisa menentukan kapan pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan karena masih dalam tahapan verifikasi berkas administrasi. Hingga saat ini jumlah berkas yang diterima berjumlah 149 berkas, ucap Yakobus. Panwas kota akan bekerja cepat dalam melaksanakan proses perekrutan Panwas Kecamatan mengingat tahapan sementara berjalan dan banyak tahapan yang akan segera diawasi oleh panwas kecamatan misalnya tahapan pemuktahiran data pemilih, dan kami akan mendorong Panwas kecamatan yang terpilih nanti agar segera membentuk PPL (panitia pengawas lapangan), tuturnya. Humas Bawaslu Papua


35

Inspirasi

Pembuat Keajaiban (Andrie Wongso)

Alkisah, setelah selesai makan siang bersama, saya dengan seorang teman kantor berjalan santai menyusuri jalanan. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan, seorang perempuan tua berpakaian sederhana menghampiri kami sambil menenteng beberapa kantong plastik berisi sayuran.

BUKALAPAK.COM

“Maaf Tuan, mau beli sayuran ini? Saya sendiri yang menanam dan memetiknya,” sambil tangan keriputnya mengulurkan kantong plastik. Setelah menatap si nenek sebentar, tanpa basa-basi, si teman mengeluarkan dompet dan membayarnya. Tiga kantong plastik sayuran pun berpindah tangan. “Terima kasih Tuan, semoga Tuan diberi lancar rezeki,” dengan suara bergetar terharu si nenek menggenggam erat uang jualannya. Setelah nenek itu berlalu, saya bertanya heran, “Kamu beneran mau makan sayur ini…? Kamu lihat sendiri sayur itu sudah layu dan mulai kuning, berulat lagi!” Dengan tertawa kecil, si teman menjawab, “Ya enggak lah! Sayuran ini tidak layak dimakan.”

“Lha.. kenapa kamu beli?” “Karena kalau enggak aku beli, nggak ada orang yang mau membelinya. Kan kasihan si nenek nggak dapat penghasilan.” Saya terhenyak kagum atas kebaikan si teman. Segera saya berbalik mengejar si nenek untuk melakukan hal yang sama. Sambil berlinang air mata si nenek berucap, “Anak muda, terima kasih. Nenek tahu, kalian membeli sayur ini karena kasihan melihat nenek. Sayurannya memang kurang segar.. Kalau bukan kalian, tidak ada yang mau membelinya. Uang ini sungguh sangat berarti untuk membeli obat, untuk cucu nenek yang sedang sakit. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.” Pembaca yang bijaksana,

Sayuran yang tidak bisa dimakan pun ternyata mampu memberi pelajaran berharga untuk kita semua. Saat jatuh dan terpuruk, kita sungguh berharap keajaiban akan datang kepada kita, mendapatkan pertolongan entah dari mana atau dari siapa. Namun sebaliknya, ketika kita punya kemampuan, ketika kita sukses, apakah kita bersedia menjadi orang yang mendatangkan keajaiban itu? Mau mengulurkan tangan berbagi kepada sesama? Kebaikan memang butuh dipraktikkan, kebaikan perlu dibiasakan; seperti kata mutiara yang sering saya sebutkan, “Kadang memang sulit menjadi orang baik, tetapi lebih baik menjadi orang baik walaupun sulit.” Salam sukses luar biasa!

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat.

36


IRWAN

Ketua dan Pimpinan Bawaslu RI menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi dasar pencairan anggaran untuk Pilkada 2017 diminta segera diselesaikan oleh kepala daerah di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kamis (26/8).

UM

BADAN

N

PE

IRWAN

P S EMI A W L A IH G A N

Ketua Bawaslu RI Muhammad saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2017, di Quest Hotel Semarang, Sabtu (20/8).

UM

IK IND

A S L U

I

N O

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

A

MUHTAR

Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan Indeks Kerawanan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/8).

RE

NURISMAN

Ketua Bawaslu RI, Muhammad bersama Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, Nelson Simanjuntak, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro berfoto bersama dengan Jaksa Agung RI, M. Prasetyo dan jajaran seusai kunjungan Bawaslu ke Kejaksaan Agung.

-

Foto bersama Sekretaris Jenderal Bawaslu dan PNS yang baru dilantik, Jumat (22/7).

FOTO-FOTO: BAWASLU/HENDRU


35 37

Bawaslu Meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-71 Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-71, Bawaslu menggelar beberapa lomba di halaman Gedung Bawaslu, Rabu (17/8). Lomba tersebut diantaranya lomba masak nasi goreng para pimpinan, lomba menghias tumpeng, lomba balap bakiak, lomba makan popmie, lomba makan telur dan lomba tenis meja.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie dan Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) sedang asyik mencoba kamera dan video peliputan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71.

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah (kanan) mencicipi nasi tumpeng salah satu peserta lomba menghias tumpeng dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71.

Lomba balap bakiak

Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas (kanan) mencicipi nasi tumpeng salah satu peserta lomba menghias tumpeng dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71.

38


Lomba makan mie instant

Ketua Bawaslu, Muhammad (tengah), Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah (kanan) dan Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengikuti lomba masak nasi goreng.

Ketua Bawaslu RI, Muhammad memeluk Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron usai dinobatkan menjadi pemenang lomba masak nasi goreng.

Komisioner DKPP Nur Hidayat Sardini (kemeja putih), Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas dan Kepala Biro H2PI Ferdinand Sirait menjadi juri lomba masak nasi goreng dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71.

Lomba makan mie instant

Lomba tenis meja


39

40


BAWASLU. Bawaslu Launching IKP Pilkada 2017 BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI JULI-AGUSTUS 2016

Recommend Documents