r{r)rf}
KOMISI INFORMASI JAWA BARAT
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI JAWA BARAT Nomor SI/}
Pada hari ini, Senin Tanggal 26 Bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Lima Belas (26-10-2015), bertempat di Kota Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini
1.
.
Drs. HARMINUS KOTO, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ("BAWASLU") Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2.
YAYAT HIDAYAT S.Sos, M.Si, Ketua Komisi Pemilihan Umum (.'KPU") Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Garut Nomor 11 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3.
Dr. DEDEH FARDIAH, M.Si, Ketua Komisi Penyiaran lndonesia Daerah ("KP|D") Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPID Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Malabar Nomor 62 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sarna disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut
1. Bahwa Pemilihan
:
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau
Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana pewujudan kedaulatan rakyat;
2.
Bahwa PARA PIHAK adalah Lembaga Negara yang memiliki keterkaitan mandat atas
tugas, fungsi dan wewenang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, dipandang perlu untuk menetapkan KESEPAKATAN BERSAMA antara PARA PIHAK
tentang Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut
1.
:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4252);
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 201 1 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 101). Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246):
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ?A14 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5588);
8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1
5. Undang-Undang Nomor
Tahun zA14 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 57. Tambahan Lembaran Negara republik lndonesia Nomor 5678); 6.
Peraturan Komisi lnformasi Pusat Nomor 1 Tahun 2A1A tentang Standar Layanan lnformasi Publik (Berita Negara Republik lndoneia Tahun 2010 Nomor 272\:
7.
Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun
z}fi
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
lnformasi Publik (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 6a9); 8.
Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun zAM tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik (Berita Negara Republik lndonesia Tahun zAM Nomor 275); +
t
A
a
565); 10. Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 670);
ll.Peraturan Komisi Penyiaran lndonesia Nomor A1,PIKPVA312012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik lndonesia Tahun zAQ Nomor 25); l2.Peraturan Komisi Penyiaran lndonesia Nomor O2l?lKPllO3l2012 tentang $tandar Program Siaran (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2Q12 Nomor 26);
lS.Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2A15 Nomor 992);
l4.Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum dan, Komisi Penyiaran lndonesia dan Komisi lnformasi Pusat tentang Kepatuhan Pada
Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran Nomor 04/KB/BAWASLU|2Q14, Nomor 04/KBIKPU/Tahun 2014, Nomor 3TglKlRPl/HK.O3 .02102114, dan Nomor
01
/KEP/KIP IWZAM;
15. Keputusan Bersama
Umum dan
antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Komisi Penyiaran lndonesia Nomor: 16IKB/BAWASLUIXI2A1S, Nomor:
13/l(KPllHK.03.OZl10l15 tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan
lklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat idan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Melalui Lembaga Penyiaran; 16. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran
dan lklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2A15 Melalui Lembaga Penyiaran; 17. Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan lklan Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
WalikotaTahun 2A15 Melalui Lembaga Penyiaran; Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
BAB I RUANG LINGKUP Pasal I KESEPAKATAN BERSAMA ini mengatur kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati danlatau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat sesuai tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 2
Pelaksanaan KESEPA}fiTAN BERSAMA disesuaikan dengan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
'
BAB II PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PROVINSI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN'ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Bagian Pertama Kedudukan Gugus Tugas Tingkat Provinsi Pasal 3 Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Bagian Kedua Struktur Gugus Tugas Tingkat Provinsi Pasal 4
1)
Struktur keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Provinsi terdiri atas : a. Pembina : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 3. Ketua Komisi Penyiaran lndonesia Daerah Provinsi Jawa Barat; 4. Ketua Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat. b. Ketua :
1. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 2. Koordinator Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 3. Koordinator Pengawas lsi Siaran Komisi Penyiaran lndonesia Daerah Provinsi Jawa Barat; 4. Wakil Ketua Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat. c. Sekretaris 1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran lndonesia Daerah Provinsi Jawa Barat; 4. Sekretaris Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat. d. Wakil Sekretaris
1. Kasubbag
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
2. Kassubag Divisi Penindakan
Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 3. Kabag Hukum dan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; 4. Kasubag Bimbingan dan Pengawasan Komisi Penyiaran lndonesia Daerah Provinsi Jawa Barat; 5. Koordinator Sekretariat Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat. e. Anggota :
,
1.
4. 5.
Staf Subbag Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; Staf Subbag Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; Kassubag Teknis dan Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; Kassubag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
A
Sfaf Qltlrlrln
2. 3.
Talznie r{an }Jrtrhac llnrniai
Darnilih.:n
I lnarrrn E}r'r.rinai la.r,a Dara*.
Jawa Barat; 9. Staf Sekretariat Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat; 10. Asisten Bidang Kelembagaan Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat.
2)
Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi Berada
di
Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
BAB III BENTUK KERJASAMA Pasal 5 1) PARA PIHAK melakukan pengawasan dan pemantauan sesuai dengan Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Gugus Tugas, membahas dan mengambil kesimpulan terhadap laporan dugaan pelanggaran, mempercepat proses penanganan laporan dan kajian dugaan pelanggaran, membuat keputusan bersama dalam bentuk kesimpulan, mengawal proses penegakan hukum terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota, melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir; 2) Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas Kampanye sesuai dengan keputusan bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Komisi Penyiaran lndonesia Nomor: 1 GIKBIBAWASL U lKl 20 15, Nomor: 1 3/l(KP l/H K. 03 .A2l 10/ 1 5 ;
dan
3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Penyiaran lndonesia Daerah Jawa Barat dan Komisi lnformasi Provinsi Jawa Barat menyusun Pedoman, Petunjuk Teknis, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gugus Tugas selain tahapan kampanye yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
Pasal 6 PARA PIHAK melakukan sosialisasi bersama dalam bentuk kegiatan seminar, workshop dan kegiatan lainnya. Pasal 7 PARA PIHAK saling memberi dan menerima informasi dalam bentuk pemberian data dan informasi terkait Pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat.
1)
BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA Pasal 8 Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan : a. PARA PIHAK membentuk GugusTugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Kota dalam rangka Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danlatau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat; b. PARA PIHAK yang memiliki relevansi tugas, fungsi dan wewenang dan melakukan pengawasan secara mandiri tetap melakukan koordinasi.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
I
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 yang Hal-hal teknis belum diatur dalam KESEPAKATAN BERSAMA akan diatur dan ditentukan lebih lanjut. Pasal I { Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA akan diselesalkan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat. BAB VII PENUTUP Pasal {2 a. b.
KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 3 {tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK. Nota Kesepahaman yang sudah dibuat oleh PARA PIHAK sebelum dilakukannya penandatanganan KESEPAKATAN BERSAMA ini tetap berlaku.
Pasal 13 Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA AN PENGAWAS PEMILU IJAWA BARAT
PIHAK KEDUA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM iTtrRAI[ N*Z
@.'Rru"*WiV
ARMINUS KOTO
V.,',
*Jl%-ffAYAr'
s'sos'
M's i
''{r:**>
INDONESIA
t:
t; ,t 1
PIHAK KEEMPAT KETUA KOMI$I INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
