BAWASLU. Bawaslu Award 2016 Sukses Digelar BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI JAN-FEB Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

EDISI JAN-FEB 2016

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Bawaslu Award 2016 Sukses Digelar BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2016

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi, Nasrullah, SH., Endang Wihdatiningtyas, SH., Daniel Zuchron, Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH, Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si Nurmalawati Pulubuhu, S.IP, Raja Monang Silalahi, S.Sos, Hilton Tampubolon, SE, Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Pesta demokrasi lokal serentak 2015 secara umum berjalan sukses dengan lancarnya tahapan, tertib, dan damai, meskipun tetap menyisakan beberapa catatan untuk perbaikan kedepannya. Salah satu aktor yang berperan dalam menghadirkan kondisi tersebut adalah penyelenggara pemilihan yang berkualitas sebagaimana dedikasi yang ditunjukkan oleh jajaran pengawas pemilu. Lewat andil pelaksanaan fungsi pencegahan serta penindakan yang baik oleh jajaran pengawas serta kerja keras stakeholders lainnya, wajah demokrasi Indonesia pun dianggap semakin matang lewat pelaksanaan Pilkada Serentak yang baru pertama kali digelar di Indonesia pada 2015 tersebut. Integritas moral dan kapasitas dari penyelenggara disebut sebagai salah satu kunci dari berjalannya pilkada yang damai dan berkualitas. Melalui pola pengawasan Pemilu terpadu yang digagas Bawaslu dalam bentuk pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders, Bawaslu mampu mewujudkan Pilkada yang minim pelanggaran dan penyelesaian

DAFTAR ISI Dari Redaksi Laporan Utama Bawaslu Award 2016 Sukses Digelar Opini Memahami Perilaku Pemilih Sorotan Polemik Dualisme UU Pembentukan Pengawas Pemilu di Aceh Investigasi Bawaslu Award 2016, Bukan Sekadar Piala dan Piagam Bawaslu Terkini Anggaran Pilkada Masih Lewat APBD, Bawaslu Minta Regulasi yang Tegas Bawaslu Terkini Pimpinan Bawaslu Beri Arahan Jajaran Panwascam Info Bawaslu CPNS Bawaslu Ikuti Diklat Prajabatan Info Bawaslu-Briefing Bawaslu Award 2016, Sekretariat Terbaik Perlu Diapresiasi

BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2016

2 3 7 10 14

16 17 17

21

sengketa yang adil, sehingga terwujud Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Karena itu, mereka yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hal tersebut, Bawaslu akan memberikan penghargaan berupa Bawaslu Award 2016 kepada jajaran pengawas Pemilu di daerah. Bawaslu Award juga akan diberikan kepada lembaga negara, pemantau pilkada, pengamat pilkada, pegiat pemilu, maupun media massa yang telah ikut mengawal Pilkada Serentak 2015. Selain mengenai Bawaslu Award 2016, Buletin kali ini juga akan menyajikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2015, pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada Susulan 2015, soal revisi Undang-Undang tentang Pilkada, terobosan Bawaslu untuk memperkuat pengawasan dengan teknologi, serta berbagai informasi lainnya. Selamat membaca

Bawaslu Award 2016

Sukses Digelar

Salam Awas Divisi Update Hadapi Pilkada 2017, Bawaslu Evaluasi IKP 2015 Bawaslu Rumuskan Advokasi Revisi UU Pilkada Angin Segar Pembayaran Remunerasi Bawaslu Sudut Pandang Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Profil Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi Ekspose Daerah Sempat Tertunda, Akhirnya Manado Gelar Pilwakot Pegawai Non PNS Bawaslu Jateng Ikuti Tes Aspirasi Bawaslu Kembali Didesak Selesaikan Pilkada Pangandaran Inspirasi Feature Kami Tidak Takut Celoteh Cerimor Regulasi Galeri

23 24 25 28 26

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada individu maupun lembaga yang telah menyukseskan Pilkada 2015, Bawaslu kembali menggelar Bawaslu Award 2016 pada Senin (29/2) di Balai Sarbini Jakarta.

32 34 38 42

52

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden (Wapres) RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua DKPP RI, Ketua KPU RI, sejumlah kepala daerah terpilih dari Pilkada 2015, para penggiat Pemilu, tokoh bangsa,

serta jajaran pengawas Pemilu seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, Pilkada tahun 2015 telah berjalan dengan cukup sukses. Maka dari itu, Bawaslu memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah turut menyukseskan Pilkada serentak ini. “Kita apresiasi semua pihak

yang telah menyukseskan Pilkada, baik dari jajaran pengawas hingga pihak terkait lainnya. Mudah-mudahan menjadi langkah baik kita untuk kesuksesan Pemilu di masa yang akan datang” ujar Muhammad. Wapres Apresiasi Bawaslu Sementara Wapres RI Jusuf Kalla berkenan hadir dalam malam


3

FOTO-FOTO: HUMAS BAWASLU RI

penganugerahan Bawaslu Award 2016. Hal tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi Bawaslu. Menurut Muhammad, kehadiran RI-2 merupakan penghormatan tertinggi negara kepada Bawaslu dan jajarannya. “Pengawas Pemilu di seluruh Indonesia telah mempertaruhkan jiwa raga untuk Pilkada. Kita persembahkan jiwa raga ini untuk bangsa. Dengan kehadiran Wapres, ada penghargaan negara kepada kita,” tutur Muhammad. Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi kinerja Bawaslu dan jajarannya dalam mengawal Pilkada serentak 2015 lalu. Menurutnya, Pilkada sudah berlangsung dengan demokratis, aman, dan terkendali. “Saya ucapkan selamat kepada Anda (Pengawas Pemilu) semua, karena telah berhasil menciptakan Pilkada yang aman, baik, dan tidak ada korban,” kata Jusuf Kalla saat memberikan sambutan. Menurut Jusuf Kalla, Pilkada yang aman dikarenakan sinergitas antara KPU dan Bawaslu yang terus berkoordinasi dengan baik dalam menyelenggarakan Pilkada. Riak-riak kecil yang terjadi di daerah adalah bagian dari dinamika dari demokrasi di Indonesia. Dia mencontohkan dirinya saat ikut memantau Pemilu di salah satu negara di Eropa. Saat itu, ia bersama dengan beberapa delegasi. Menurut penuturan beberapa delegasi, Pemilu di negaranya selalu diakhiri dengan kekacauan dan anarkisme. Oleh karena itu, Indonesia patut berbangga bisa

4


menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai. Seperti yang diketahui, Indonesia melaksanakan pagelaran Pemilu/Pilkada dengan jumlah yang cukup banyak. Hampir setiap tiga hari Indonesia melaksanakan Pemilu dan Pilkada. Namun, semua itu dilaksanakan dengan sukses tanpa ada masalah yang berarti. Namun, Kalla juga mengimbau agar penyelenggara Pemilu melaksanakan terobosan-terobosan dalam Pemilu atau Pilkada. Ia menegaskan, pelaksanaan Pemilu yang demokratis akan memberikan pengaruh yang baik bagi negeri ini. “Demokrasi yang baik tentunya akan menghasilkan pemerintahan yang baik,” katanya. Selain menghadiri, pada kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan secara langsung penghargaan untuk beberapa kategori, yakni kepada Desi Ratna Sari selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbaik, Winda Pratiwi selaku Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terbaik, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) terbaik kepada Panwascam Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Cilegon yang dianggap terbaik dalam memfasilitasi anggaran pengawasan pilkada 2015. Profil singkat Desi Ratna Sari, yang bertugas sebagai Pengawas TPS Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan

Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dikenal sebagai sosok yang berani dan bertanggung jawab. Ia berani menegur dan menghadapi massa yang berkali-kali memasang alat peraga kampanye. Desi juga “tahan banting” dan bertanggungjawab menjalankan tugas dengan berbagai keterbatasan dan kondisi geografis yang sulit serta ancaman oknumoknum. Salah satu keberhasilannya yang menonjol adalah sukses menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap warga yang membawa uang dalam jumlah besar yang diduga melakukan politik uang. Sementara itu Winda Pratiwi yang memenangkan kategori PPL Terbaik, bertugas sebagai PPL Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selama menjalankan tugas, Winda selalu mampu menyampaikan laporan tepat waktu. Tidak hanya disiplin, yang bersangkutan juga berani dan tegas menegur pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang berulang kali dilakukan oleh tim kampanye. Rasa tanggung jawab atas tugasnya juga ia tunjukkan ketika rela menunggu terkumpulnya seluruh laporan C1 yang harus didapatkan dari wilayah kerjanya hingga pagi hari. Winda juga dikenal kuat menghadapi massa yang memprotes pelaksanaan tugas dalam dugaan politik uang. Kemudian sebagai Panwascam terbaik adalah Kaligondang Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Diketahui, Dukuh Jomblang, Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah terisolir. Ketiadaan TPS disana, membuat warga harus mencoblos di TPS yang berada di Dukun Mlayang. Jarak terdekat dari Dukuh Jomblang ke Dukuh Mlayang, harus menyeberangi Sungai Gintung selebar lebih dari 50 meter yang tidak memi-

liki jembatan penyeberangan. Sementara jika melalui jalur darat, harus memutar sejauh kurang lebih 25 km. Panwascam Kaligondang melakukan langkah cepat dan tepat dalam memastikan warga di Dusun Jomblang Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah yang terisolir, sehingga warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember silam. Panwascam berinisiatif melakukan koordinasi dengan Danramil dan Badan Penanggulangan Banjir Daerah untuk penyediaan perahu karet, sebagai alat penyeberangan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan pemungutan suara pada hari H. Targetkan Rekor MURI Melalui acara Bawaslu Award 2016 ini, Bawaslu diupayakan dapat meraih Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan pemakai batik terbanyak dalam sebuah kegiatan. “Ada sekitar 1.600 orang peserta yang hadir di Balai Sarbini ini, dengan memakai pakaian batik. Mudah-mudahan bisa tercatat sebagai rekor baru di MURI,” kata pembawa acara Bawaslu Award Michael Tjandra. Ide untuk memecahkan peserta yang memakai batik terbanyak dicetuskan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro. Melalui berbagai macam pesan, ia menginstruksikan agar seluruh peserta yang hadir di Balai Sarbini menggunakan batik sebagai lambang pakaian nasional. Di samping itu Bawaslu juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak terkait lainnya yang berpartisipasi pada Pilkada 2015. Seperti KPU, kementerian/lembaga negara, tokoh/akademisi, lembaga keagamaan, dan media massa. Pratiwi EP, Haryo Sudrajat BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2016

5

Opini Daftar kategori penghargaan beserta pemenang di tahun 2016 No

Kategori

Pemenang

1

Penyelesaian Sengketa Untuk Bawaslu Provinsi Yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

2

Penyelesaian Sengketa Untuk Bawaslu Provinsi Yang Tidak Melaksanakan Pemilihan Gubernur:

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

3

Penyelesaian Sengketa Tingkat Panwas Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan:

Panwas Kabupaten Kaimana

4

Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Untuk Bawaslu Provinsi Yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur:

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

5

Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Untuk Bawaslu Provinsi Yang Tidak Melaksanakan Pemilihan Gubernur:

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

6

Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Untuk Panwas Kabupaten/ Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan

Panwas Kabupaten Sragen

7

Pengawasan Partisipatif Terbaik Untuk Bawaslu Provinsi Yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

8

Pengawasan Partisipatif Terbaik Untuk Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pilkada:

Panwas Pilkada Kabupaten Bima.

9

Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Terbaik Untuk Provinsi Yang Melaksanakan Pemilihan Gubernur

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

10

Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Terbaik Untuk Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pilkada:

Panwas Pilkada Tanah Bumbu

11

Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Terbaik Yang Tidak Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Melaksanakan Pemilihan Gubernur

12

Sekretariat Bawaslu Pengelolaan Dana Hibah Terbaik

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

13

Sekretariat Bawaslu Provinsi Terbaik

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

14

Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Terbaik

Panwascam Kaligondang Kecamatan Purbalingga

15

Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Terbaik

PPL Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

16

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Terbaik

Pengawas TPS 14 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

17

Provinsi Yang Tidak Melaksanakan Pemilihan Gubernur

Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

18

Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Terbaik Mengawal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2015

Pemerintah Kabupaten Majene

19

Pemerintah Provinsi Yang Memfasilitasi Anggaran Pengawasan Pilkada Terbaik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

20

Pemerintah Kota Yang Memfasilitasi Anggaran Pengawasan Pilkada Terbaik

Pemerintah Kota Cilegon

21

Pemerintah Kabupaten Yang Memfasilitasi Anggaran Pengawasan Pilkada Terbaik

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

22

Program Acara Pilkada 2015 Terbaik

TV One

23

Presenter Acara Pilkada 2015 Terbaik

Najwa Shihab

24

Karya Jurnalistik Pilkada 2015 Terbaik

TVRI

25

Pengamat Pilkada Terbaik

Refli Harun

6


Memahami Perilaku Pemilih Sebagai pengawas pemilu, saya sering legislatif di Pemilu 2014? Newman (1999) mendapat lontaran pertanyaan sederhana dalam buku The Mass Marketing of Polinamun agak sulit dipahami para calon angtics, Democracy in Age of Manufacturer gota legislatif. “Bagaimana ya memahami menyatakan bahwa setiap individu dalam perilaku pemilih?” Karena banyaknya perannya sebagai pemilih, selalu berusaha pertanyaan soal ini, saya kemudian ingin untuk melihat sang kandidat secara utuh. menulis saja soal perilaku pemilih ini, Dalam bukunya yang lain Newman dan mudah-mudahan bisa membantu kita (1985) juga menjelaskan bahwa individu semua membangun pemilu yang beradab. dalam perannya sebagai pemilih dipengaDalam kajian ilmu komunikasi, setidaruhi oleh tujuh domain kognitif. Pertama, knya ada tiga faktor yang harus diperhaprogram dan kebijakan publik. Seorang tikan untuk memahami perilaku pemilih. calon anggota legislatif akan dinilai oleh Oleh: Faktor-faktor itu adalah: sosiologis, psikolpemilih melalui program dan kebijakan AULIA ANDRI* ogis dan rasional (Sugiono, 2005). Ketiga publik yang dijanjikannya jika kelak menfaktor ini saya yakini, bisa menjelaskan jadi legislator. Program dan kebijakan pubstrategi komunikasi yang efektif dalam memahami prilaku lik itu termasuk didalamnya bidang ekonomi, hukum, bupemilih dalam Pemilu 2014. daya, dan sosial. Faktor sosiologis bisa dipahami bahwa perilaku pemilKedua, citra sosial adalah citra seorang calon anggota ih berorientasi pada budaya, agama dan sosial. Beberapa legislatif dalam pikiran pemilih mengenai berada dalam penelitian seperti yang dilakukan Lipset (dalam Sherman posisi apa, tergolong kelompok sosial mana dan partai dan Kolker, 1987) menunjukkan adanya hubungan agama politik apa yang mengusungnya menjadi calon anggota dengan kecenderungan seseorang memberikan pilihan- legislatif. Ketiga, perasaan, dimana pemilih akan memnya. Faktor ini pun sebenarnya sangat gamblang terjadi di berikan penilaian terhadap prilaku atau pun aktivitas sang Indonesia. Lihat saja, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) calon anggota legislatif dalam memberikan pendapatnya yang (dulunya) berbasis organisasi kemasyarakatan terhadap sebuah peristiwa. Keempat, karakter yang bisa Nadhlatul Ulama bisa meraih jumlah suara yang cukup dinilai sebagai sifat-sifat personal dari seorang calon angbanyak dalam pemilu. gota legislatif. Kelima, peristiwa mutakhir (current event/ Faktor lainnya adalah faktor psikologis. Faktor ini se- affair) yang meliputi isu, kegiatan, dan kebijakan sang cara tegas menyebutkan bahwa pada dasarnya kecender- calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemungungan pemilih untuk memberikan suaranya sangat dipen- utan suara. Keenam, peristiwa personal (personal event) garuhi sikap dan sosialisasi. Proses penyampaian sikap dimana pemilih akan memberikan penilaiannya terhadap dan sosialisasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, jalinan kehidupan sang calon anggota legislatif. Seperti diantaranya, pemilih bisa dipengaruhi oleh perilaku politik apakah sang calon anggota legislatif seorang tokoh agama, orang tua, kelompok acuan, kelompok pekerja, kelompok birokrat, atau pengusaha. Ketujuh, isu-isu, adalah aktivitas kebudayaan, dan lain-lain. yang dilakukan dengan cermat untuk memancing keinginDan yang ketiga faktor rasional. Nursal (2004) tahuan pemilih terhadap sang calon anggota legislatif. Pemenjelaskan faktor rasional bermuara pada kesimpu- milihan isu yang tepat akan membuat pemilih mengenal lan bahwa pemilih selalu bersikap rasional. Para pemilih sosok calon anggota legislatif sebagai figur yang benarmelakukan “penilaian” yang selektif terhadap tawaran benar bisa diandalkan memecahkan persoalan publik. dari seorang calon anggota legislatif. Pemilih yang memSistem Pemilu 2014 yang kini telah berubah menjadi berikan pilihan pada seorang calon anggota legislatif akan sangat demokratis, dimana rakyat diberikan kebebasan melandasi pilihannya pada pertimbangan-pertimbangan untuk memilih langsung, tak hanya parpol saja, tentu mendan alasan yang logis. Memahami ketiga faktor perilaku jadi tantangan berat. Dengan memahami prilaku pemilih, pemilih ini penting agar para calon anggota legislatif ti- menurut saya akan bisa membantu para calon anggota legdak terperosok melakukan strategi komunikasi yang tidak islatif membangun strategi komunikasi yang efektif. efektif. Anggota Bawaslu Namun pertanyaanya, bagaimana melakukan komuniProvinsi Sumut, dosen Komunikasi Politik kasi yang efektif guna “menjual” seorang calon anggota Universitas Negeri Medan. BULETIN BAWASLU | EDISI JANUARI-FEBRUARI 2016

7

Opini

Opini

Berpikir Menang/Menang Dalam pertandingan tamiya yang diikuti beberapa anak berusia 10 tahunan, tampak seorang anak berkomat-kamit dengan kedua tangannya menengadah ke langit seperti berdoa. Seorang bapak yang bertindak sebagai panitia menghampirinya dan bertanya, ”Berdoa untuk menang ya nak?” Jawab anak, ”Bukan pak, saya berdoa agar siapapun yang kalah, untuk siap menerimanya dengan lapang dada.” Ada pula, kisah petenis Roddick yang merupakan pelajaran menarik untuk kita renungkan. Ketika wasit memutuskan bahwa bola lawannya keluar dan Roddick diputuskan oleh wasit memenangkan pertandingan, namun, Roddick melihat bahwa bola lawannya masuk dan memprotes keputusan wasit. Wasit menerima protesnya. Akhirnya Roddick kalah. Namun semua orang berdiri memberi tepuk tangan kepada Roddick atas integritasnya. Kedua kisah di atas merupakan inspirasi yang patut kita renungkan dan menjadi pembelajaran bahwa kehidupan ini bukan kalah-menang, kuat-lemah, dan keras-lunak semata. Namun bagaimana dengan pilkada di Indonesia sekarang? Ada beberapa pengaduan terhadap penyelenggaraan pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2015, menunjukkan masih ada pihak-pihak kontestan pilkada yang tak menerima kekalahan. Pihak yang kalah menyatakan bahwa kekalahannya karena ada kecurangan yang dilakukan pihak lawan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan untuk memaksakan kehendaknya, pihak yang kalah terkadang melakukan provokasi kepada pendukungnya hingga terjadi tindakan anarkis. Mengapa hal ini

8

terjadi?

Oleh : Mohammad Irkham

Cara pandang Menang/Kalah sudah mengkristal dalam pola pikir (mindset) masyarakat umum karena pendidikan kita mengajarkan arena persaingan. Sehingga dalam budaya Menang/ Kalah, pihak yang menang akan mendahulukan kelompoknya dengan menyisihkan kelompok yang dikalahkan. Perselisihan ini bagaikan lingkaran setan yang tak berujung.


Paradigma Menang/menang Kebanyakan orang cenderung memiliki cara pandang (paradigma) bahwa kehidupan ini sebagai arena persaingan (kompetitif). Hal ini mungkin akibat pendidikan yang telah tertanam lama sejak dini. Pendidikan kita mengajarkan untuk bersaing satu sama lain agar memperoleh nilai yang sangat tinggi. Maka hal yang wajar, orang tua selalu menanyakan ranking berapa anaknya di sekolah kepada wali kelas anaknya. Dengan ranking tersebut kita membandingkan anak kita dengan anak-anak lainnya. Karena pendidikan tersebut berlangsung lama, sehingga menjadi budaya dan sebuah kebiasaan cara kita memandang kehidupan bahwa hidup adalah persaingan. Dengan demikian, kita sering mendikotomikan kuat dan lemah, keras dan lunak, menang dan kalah. Cara berpikir ini pada dasarnya cacat. Cara pandang ini didasarkan pada pemikiran Lord Acton yang berpusat pada prinsip kekuasaan dan posisi. Sehingga kita cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tanpa memiliki tenggang rasa kepada calon yang lain. Cara pandang Menang/Kalah merupakan gaya kepemimpinan yang otoriter. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan, dengan mengalahkan calon lainnya dengan berkata, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Cara pandang demikian akan berdampak perselisihan yang tak pernah padam karena calon lain merasa dikalahkan dan disakiti sehingga tak akan mendukung kekuasaan yang dipimpin oleh pemenang. Cara pandang Menang/Kalah sudah mengkristal dalam pola pikir (mindset) masyarakat umum

karena pendidikan kita mengajarkan arena persaingan. Sehingga dalam budaya tersebut, pihak yang menang akan mendahulukan kelompoknya dengan menyisihkan kelompok yang dikalahkan. Perselisihan ini bagaikan lingkaran setan yang tak berujung. Untuk kepentingan rakyat semuanya, sebaiknya cara pandang Menang/Kalah diganti dengan cara pandang Menang/Menang. Cara pandang Menang/menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus menerus mencari keuntungan bersama dalam hubungan sesama. Kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok/ pribadi. Berpikir Menang/Menang berarti bahwa kesepakatan atau

Political Quotes

solusi memberikan keuntungan dan kepuasan yang timbal balik. Dengan solusi Menang/Menang semua pihak merasa senang karena prinsip tersebut didasarkan pada paradigma bahwa ada banyak untuk semua orang. Cara pandang Menang/Menang merupakan keberhasilan satu orang tidak dicapai dengan mengorbankan atau menyingkirkan keberhasilan orang lain. Sehingga pihak yang ‘kalah’ akan menerima dengan lapang dada karena pilkada bukan sebuah arena persaingan namun arena kolaborasi, kerja sama dan saling mendukung. Bahkan pihak “kalah’ akan mendukung pemerintahan pihak yang menang karena semuanya

dlandaskan pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ia tidak melihat lagi kelompoknya, namun tujuan Nasional yakni tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Menerima dengan lapang dada ‘kekalahan’ bukan sebuah aib atau cela, bahka kematangan dalam berperilaku yakni memiliki keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa untuk kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai. Dengan paradigma menang/ Menang, setiap peserta pilkada akan siap ‘kalah’ karena inilah jalan yang lebih baik untuk rakyat. Mohammad Irkham adalah Widyaiswara Ahli Muda, Pusdiklat BPS

Political language…is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind. Bahasa politik ... dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan terhormat, dan untuk memberikan penampilan soliditas angin murni.. George Orwell

Sastrawan Inggris yang terkenal dengan karyanya Nineteen EightyFour dan Animal Farm.

I never considered a difference of opinion in politica, in religion, in philosophy, as cause for withdrawing from friend. Saya tidak pernah menganggap perbedaan pendapat dalam politik, agama, filsafat, sebagai penyebab menarik diri dari teman. Thomas Jefferson

Presiden Amerika Serikat yang ketiga dengan masa jabatan dari tahun 1801 hingga 1809


9

Polemik Dualisme Undang-Undang Pembentukan Pengawas Pemilu di Aceh

keistimewaan tersebut menurut Muhammad bisa dijadikan sebuah energi positif bagi daerah lain dalam melaksanakan Pilkada yang baik dan menghasilkan pemimpin yang amanah pada tahun 2017 nanti. Dia juga mengharapkan pada kegiatan ini dapat menghilangkan perbedaan yang selama ini terjadi antara Bawaslu RI dengan Pemerintahan Aceh dan DPRA terkait pembentukan Panwaslih di Aceh. Sehingga kata dia, segera

terbentuk Panwaslih di Aceh sebelum Pilkada Gelombang II dilaksanakan pada awal tahun 2017. “Komitmen kita semua terutama Bawaslu selaku lembaga pengawas pada penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, ingin Pilkada di Aceh serta daerah lainnya yang akan melaksanakan Pilkada di 2017 menghasilkan Pilkada yang baik dan pasangan calon yang terpilih bisa diterima dengan seksama,”tambahnya. Irwan

Enam kesimpulan pada Rakor Konsolidasi Pilkada Aceh

1. Perlu ada pembagian peran dan tugas antara Bawaslu Provinsi Aceh dengan Panwaslih Aceh. Bawaslu Provinsi Aceh menjalankan fungsi delegasi Bawaslu RI, dan Panwaslih Aceh menjalankan fungsi atributif berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu serta Undang-Undang lainnya;

A

danya dualisme peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan polemik dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh. Dua undang-undang yang berlaku mengatur pembentukan Panwaslih di Aceh yakni UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kedua undang-undang tersebut memunculkan perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan di Aceh . Menanggapi polemik yang terjadi diatas dan tentu menjelang Pilkada serentak tahap II pada 2017, Bawaslu RI melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) konsolidasi pembentukan dan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2017 di Aceh, yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta, Kamis, (4/2). Hadir dalam rakor ini dari Pemerintah Aceh, DPR Aceh, Deputi I Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Komite I DPD RI Dapil Aceh, Komisi II DPR RI, Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian

10


HUMAS

Dalam Negeri, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Akademisi, Pegiat Pemilu, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan. Dari rakor ini diharapkan terdapat pandangan, solusi, gagasan, dan penafsiran yang sama antara Bawaslu RI dengan pemerintah Aceh dan DPRA terkait adanya perbedaan regulasi pembentukan Panwaslih Aceh. Ketua Bawaslu RI, Prof. Muhammad dalam sambutannya mengatakan bahwa Bawaslu RI dan pemerintah pusat menganggap Provinsi Aceh merupakan bagian penting seperti provinsi lainnya yang berada di Republik Indonesia. Jadi, permasalahan yang terjadi di Aceh terutama terkait pembentukan Panwaslih Aceh merupakan masalah kita semua yang harus kita selesaikan bersama. Pada Pilkada serentak Gelombang II di tahun 2017, lanjut Muhammad, Provinsi Aceh serta kabupaten/kota di dalamnya bisa menjadi teladan dan lokomotif hadirnya atau terbangunnya pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan bermartabat bagi daerah lainnya yang akan melaksanakan kegiatan yang sama pada 2017. Aceh punya kekhususan dan keistimewaan. Jadi,

2. Bawaslu, Pemerintah Aceh, dan DPRA berkoordinasi secara bersamasama dalam membuat Peraturan Bawaslu tentang pembagian peran dan tugas Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, dan Panwaslih Kabupaten/Kota; 3. Menurut Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh bahwa dalam melaksanakan tugas Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan dibantu oleh Sekretariat tersendiri. Namun demikian perlu adanya kajian menyeluruh untuk melihat kemungkinan menyatukan Sekretariat Panwaslih Aceh dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Aceh; 4. Dalam jangka pendek perlu mengusulkan adanya kebijakan khusus dari Kementerian Keuangan terkait mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran pengawasan Pilkada di Aceh Tahun 2016-2017 agar dilakukan berdasarkan mekanisme pertanggung jawaban APBA dan APBK; 5. Dalam jangka pendek perlu diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur atau membuat pedoman pengelolaan dana kegiatan pengawasan Pilkada; dan 6. Dalam jangka panjang perlu adanya regulasi yang mengatur tentang satu Lembaga pengawas pemilu di Aceh yang berwenang mengawasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada di Aceh.


11

Memperkuat Pengawasan

Dengan Teknologi

ILUSTRASI/GOOGLE.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia guna memastikan terselenggaranya pemilihan yang makin berkualitas di Indonesia. Tidak hanya berkualitas dalam artian pelaksanaan pemilihan yang sesuai prosedur, aman, dan damai, namun juga mampu mendorong lahirnya pemimpinpemimpin yang mampu membawa rakyatnya sejahtera. Salah satu terobosan yang tengah menjadi fokus Bawaslu adalah, pengawasan berbasis teknologi. Ide untuk “mengawinkan” pengawasan dalam proses pemilihan dengan teknologi, pertama kali disampaikan Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dalam sambutan pada pembukaan Rapat Sinkronisasi Rencana Kerja Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubal Tahun 2017 dan Rapat Persiapan Bawaslu Award 2016

12

di Yogyakarta, Jumat (19/2) malam. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Santoso, dan Kepala Bagian Sosialisasi Dirja Abdul Kadir. Bawaslu, menurut Nasrullah ingin menghadirkan proses penyelenggaraan pemilihan yang makin transparan guna mempersempit ruang kecurangan. Salah satunya, adalah dengan pola pengawasan berbasis teknologi di tempat pemungutan suara (TPS) saat proses penghitungan suara dilaksanakan. “Ini misi terbesar Bawaslu saat ini,” kata Nasrullah. Dengan pengawasan berbasis teknologi ini, sambungnya, maka seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia internasional dapat melihat proses penghitungan suara secara


langsung melalui media online. Nantinya lewat website Bawaslu atau media online yang bekerjasama dengan Bawaslu, masyarakat tinggal meng-klik di TPS mana yang ingin dilihat proses penghitungan suaranya secara langsung. “Dengan menentukan secara berjenjang mulai dari pilihan provinsi, kabupaten, hingga TPS, masyarakat bisa melihat secara real time seperti apa hasil pemilihan di TPS dimaksud, atau apa yang tengah berlangsung di TPS tersebut,” ujarnya. Usai proses penghitungan, rekaman tayangan real time itu juga akan disimpan dan dapat menjadi bukti apabila dibutuhkan dikemudian hari. Mengenai cara mewujudkan pengawasan berbasis teknologi tersebut, Nasrullah mengatakan bahwa Bawaslu memiliki jaringan pengawasan partisipatif yang direkrut dari kalangan mahasiswa. Mahasiswa

tersebut diupayakan dapat menjadi Pengawas TPS dengan disyaratkan membawa laptop atau komputer tablet atau telepon pintar yang dilengkapi dengan kamera. Saat hari pemilihan, tugas mereka salah satunya adalah mengawasi jalannya proses penghitungan suara dengan cara mengabadikannya menggunakan alat-alat diatas. “Kedepan akan dibuatkan teknologi atau aplikasinya. Modelnya dapat seperti snapchat,” katanya. Nasrullah menambahkan, untuk mematangkan gagasan tersebut maka kedepan akan dilakukan banyak diskusi dengan berbagai lembaga, universitas, ataupun komunitas. Kerjasama juga akan dilakukan dengan berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut. “Dengan pola tersebut hasil penghitungan suaranya pun dapat dilihat secara langsung, dan itu dimulai dari pengawas pemilu. Belum ada satupun negara yang terapkan model demikian,” tandas Nasrullah. Pengawasan TPS berbasis teknologi ini akan coba mulai diterapkan di pemilihan kepala daerah serentak gelombang II pada 2017. Menurutnya ada beberapa daerah yang akan menjadi pilot project, salah satunya adalah diterapkan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Selanjutnya, diharapkan dapat diterapkan pada seluruh daerah pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak 2019. Revisi UU Pilkada Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak menjabarkan bahwa laporan tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 lalu yang masuk ke jajaran Pengawas Pemilu sebesar 1.090 kasus. Namun, dari jumlah tersebut hanya 60 kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian,

penuntutan, hingga pengadilan. Minimnya kasus pidana pemilu yang ditangani, dianggap sebagai salah satu permasalahan serius yang harus segera dicarikan solusinya. Oleh karena itu Bawaslu sebagai pemangku kepentingan utama dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Mencari Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Pilkada, di Bogor, Selasa (16/2). Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa dari hasil FGD tersebut ada dua ide yang muncul dalam rangka mengefektifkan penanganan tindak pidana pemilu. Pertama, menyerahkan sepenuhnya

”

Dengan pola tersebut hasil penghitungan suaranya pun dapat dilihat secara langsung, dan itu dimulai dari pengawas pemilu. belum ada satupun negara yang terapkan model demikian

”

Nasrullah PIMPINAN BAWASLU penanganan tindak pidana pemilu pada sistem peradilan pidana. Kedua, adalah Kepolisian dan Kejaksaan menugaskan penyidik dan penuntut untuk berada di Bawah Komando Operasi (BKO) dan bertanggung jawab pada Bawaslu. “Dibuat menjadi satu atap di Bawaslu. Ini untuk lebih efektif dan efisien karena batas waktu penanganan tindak pidana pemilu yang cukup singkat,” tutur Nelson. Kelebihan lain dari sistem satu atap ini, tambah Nelson dapat menjamin integritas proses dan hasil

Pemilu karena bukan tidak mungkin ada pengaruh dari kepentingan partai politik dan peserta pemilu terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan. “Agar ada jaminan integritas terhadap proses dan hasil dalam penanganan tindak pidana Pemilu,” tambah Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran itu. Ide lain yang muncul yakni mengklasifikasi tindak pidana pemilu dengan kategori sebagai perbuatan pidana yang langsung mempengaruhi hasil pemilu dengan perbuatan yang merupakan gangguan keamanan dalam pemilu. Ini dilakukan agar tindak pidana pemilu yang harus ditangani lebih spesifik dan berorientasi terhadap tindak pidana pemilu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu saja. Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan selama ini Kepolisian dan Kejaksaan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) hanya sebagai tugas tambahan saja. Padahal, penanganan tindak pidana pemilu sangat singkat dan menyebabkan banyak kasus tidak dapat tertangani. “Kalau menurut Bawaslu lebih efektif Polisi dan Jaksa bergabung ke Bawaslu seperti model KPK, sehingga penanganan pidana pemilu lebih efektif,” katanya. Dia menyampaikan bahwa hasil FGD ini akan dibuat menjadi rumusan dalam advokasi dan diserahkan pada Komisi II DPR RI dalam rangka revisi UU Pilkada. Beberapa waktu lalu, DPR meminta agar Bawaslu dan KPU mengevaluasi secara serius pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015. “Kita sedang mencari format yang ideal dalam memenuhi ekspektasi publik secara baik. Rekomendasi dari forum ini menjadi bagian advokasi kepada Komisi II DPR RI dan Pemerintah pada pekan depan,” kata Muhammad. Haryo Sudrajat/hms


13

Bawaslu Award 2016, Bukan Sekedar Piala dan Piagam

Untuk kedua kalinya Badan Pengawas Pemilihan Umum Reppublik Indonesia menggelar malam penghargaan bertajuk Bawaslu Award pada Senin (29/2) malam. Acara yang sama pernah dihelat Bawaslu usai pemilihan presiden pada 2014 lalu. Malam penganugerahan Bawaslu Award 2016 bisa dibilang istimewa. Istimewa karena dilaksanakan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang merupakan pemilihan serentak pertama di Indonesia, yang dinilai banyak kalangan berjalan cukup sukses. Istimewa karena Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla datang langsung menyampaikan apresiasinya. Lebih istimewa lagi lantaran Balai Sarbini Jakarta sebagai lokasi acara berlangsung dipadati oleh jajaran pengawas. Tak sekedar hadir, ribuan jajaran pengawas hingga tingkat pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu menebarkan semangat suka cita dan kehangatan sepanjang acara berlangsung. Apresiasi Pemerintah Pada malam penganugerahan Bawaslu Award 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan “Bawaslu Award 2016” kepada pemerintah daerah dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbaik dalam pilkada di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam. “Saya ingin mengucapkan selamat kepada hadirin, pemenang dan penyelenggara pemilu yang bersama KPU telah menyelenggarakan pilkada dengan baik dan aman,” ujarnya. Wapres menyerahkan “Bawaslu

14

Award 2016” kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Bangka Belitung), Kota Cilegon (Banten) dan Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah) sebagai pihak yang memfasilitasi anggaran pengawasan pilkada terbaik. Wapres juga menyampaikan penghargaan kategori pengawas lapangan terbaik kepada Kelurahan Tanjung Unggan, Kecamatan Bestari, Kepulauan Riau dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbaik yang diterima TPS 14 Natuna, Kepulauan Riau. “Setelah menerima

pengharg aan ini, pilkada ke depan, gubernur,


pemerintah daerah akan kasih anggaran lebih cepat,” kata Jusuf Kalla yang disambut tawa hadirin, usai menyerahkan penghargaan kepada para pemenang tersebut. Menurut Wapres, pemilu di Indonesia khas dengan penyelenggaraan yang aman dan lancar dan hal tersebut telah dikenal oleh negara-negara sahabat. “Kita bersyukur telah menjadi negara dengan pemilu yang aman dan damai, tanpa penyelenggaraan yang baik masyarakat akan sulit mengikuti demokrasi yang baik,” ungkapnya.

Diawali Seleksi Ketat Bawaslu Award 2016 diawali dengan proses seleksi ketat. Proses seleksi dan penilaian melibatkan semua pimpinan Bawaslu RI dan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI yang dilangsungkan di Yogyakarta sejak 19 Februari hingga 22 Februari 2016. Tak tanggung-tanggung, proses seleksi berlangsung hingga dini hari. Kepala Bagian Sosialisasi Dirja Abdul Kadir yang menjadi komandan pelaksanaan Bawaslu Award 2016 mengatakan, dilakukan penilaian sangat ketat terkait pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada 2015 dan pengelolaan Sekretariat terbaik. Penilaian juga mencakup bagaimana dukungan sekretariat dalam mendukung penyelesaian penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, pengawasan tahapan serta pengawasan. Persoalan anggaran dan penyelenggaraan Pilkada

Serentak 2015 memang menjadi salah satu isu besar yang menjadi perhatian banyak kalangan. Penilaian dilakukan oleh Pimpinan dan Sekjen Bawaslu RI dengan menggunakan metode wawancara secara langsung. Setiap Kepala Sekretarian dan pimpinan Bawaslu provinsi memaparkan materi terkait kategori presentasi yang telah diinformasikan sebelumnya kepada setiap provinsi. Hasil penilaian di Yogyakarta kemudian dibawa ke pusat untuk diputuskan melalui rapat pleno pimpinan. “Setelah seleksi yang dilakukan pada hari Jumat hingga saat ini penilaian akan berlanjut ke pleno, kemudian penilaian juga dilakukan dari tim independen juga hasil survei dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada Bawaslu P r o v i n s i dan Panwas Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015,” jelasnya. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengatakan, pemberian penghargaan Bawaslu Award 2016 bukan hanya sekedar seremoni untuk memberikan piala atau piagam kepada pemenang. Namun, Bawaslu Award merupakan wujud apresiasi kepada semua pihak yang telah menyukseskan pilkada serentak sekaligus evaluasi untuk mendorong semua pihakkhususnya jajaran pengawas agar meningkatkan kinerjanya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak gelombang kedua pada Februari 2017 nanti.

Keberhasilan Pilkada, Kontribusi Semua Pihak Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, selain menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, Bawaslu juga bertugas melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. Dalam kerangka evaluasi tersebut, Bawaslu berhak memberikan apresiasi kepada individu dan/atau lembaga yang secara konsisten telah bekerja, berpartisipasi, dan memberikan karya terbaik untuk mendukung terwujudnya Pilkada

Serentak 2015 yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Melalui pola pengawasan Pemilu terpadu (awaslupadu) yang digagas Bawaslu dalam bentuk pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh stake-holders (lembaga negara dan masyarakat), Bawaslu mampu mewujudkan Pilkada yang minim pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang adil, sehingga terwujud Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Karena itu, mereka yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Pilkada

yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat, Bawaslu akan memberikan reward atau penghargaan kepada jajaran pengawas Pemilu di daerah, dan juga pihak-pihak terkait. “Inilah yang mendorong Bawaslu untuk memberikan anugerah atau penghargaan kepada individu dan/ atau lembaga yang secara konsisten telah bekerja, berpartisipasi, dan memberikan karya terbaik bagi suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015,” jelas Muhammad. Pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan penilaian dari tim independen dan juga hasil survei dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota yang mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015. Ada sejumlah kategori dan kriteria yang dinilai, sehingga seorang individu dan / atau lembaga dapat dinyatakan sebagai yang terbaik dan atau terpopuler. Bawaslu Award 2016 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Bawaslu Republik Indonesia atas kerja keras jajaran pengawas Pemilu di seluruh Indonesia serta kerjasama yang baik yang telah dipersembahkan oleh lembaga negara, pengamat Pilkada, pemantau Pilkada, media massa, dan penggiat pemilu, dalam mengawal Pilkada Serentak Tahun 2015, sehingga terwujud Pilkada yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Ira Sasmita, Hendru Wijaya


15

Anggaran Pilkada Masih Lewat APBD, Bawaslu Minta Regulasi yang Tegas

Bawaslu Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu maupun Pilkada, lembaga pengawas Pemilu seringkali mengalami beragam kendala atau persoalan yang sulit dan tidak mudah diputuskan.

HUMAS

HUMAS

Ketua Bawaslu, Muhammad dan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay hadir pada rapat evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2015.

Banyaknya politisasi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah terhadap anggaran penyelenggara pemilu, membuat Bawaslu dan KPU memperjuangkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun sepertinya, pemerintah tidak menyetujui wacana tersebut dalam Pilkada serentak tahap kedua yang rencananya digelar pada 2017 nanti. “Komunikasi dengan Wapres dan Kementerian Keuangan sepertinya belum ada kesepakatan (anggaran pilkada lewat APBN,-red). Oleh Karena itu, perlu ada peraturan yang lebih jelas agar tidak terjadi lagi hal serupa seperti Pilkada serentak 2015,” tutur Ketua Bawaslu Muhammad, saat memberikan masukan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2015, di Jakarta, Senin (15/2). Menurut Muhammad, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus lebih jelas dalam regulasinya dalam memudahkan penyelenggara pilkada mendapatkan anggaran. Jika perlu, ada sanksi yang tegas terhadap kepala daerah yang mempolitisasi dan menghambat

16


anggaran penyelenggara Pilkada. Menurut Muhammad, posisi jajarannya lebih mengenaskan dibandingkan dengan KPU. Panwaslih kerap dipersulit terkait anggaran, bahkan anggaran yang diberikan jauh di bawah dari anggaran yang diusulkan. Sebelumnya, dalam kegiatan serupa, Komisioner KPU Arief Budiman mengungkapkan bahwa perlu penegasan keseragaman tentang anggaran penyelenggara Pilkada yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. “Ada daerah yang diwajibkan melengkapi pertanggungjawaban sebelum anggaran secara bertahap dicairkan. Namun, ada juga daerah yang melengkapi laporan pertanggungjawaban setelah tahapan Pilkada selesai,” katanya. Selain itu, ada juga kasus dimana NPHD ditandatangani secara terpecah-pecah, sehingga pencairan dilakukan bertahap. Namun, ada juga daerah yang NPHD nya sekali saja, sehingga pencairan anggaran juga dilakukan sekali. “Kita usulkan NPHD sekali pencairan saja,” tambah Arief. Falcao Silaban

Menghadapi hal itu, Bawaslu mengadakan Rapat kerja teknis dalam rangka rekapitulasi data dan evaluasi keputusan penyelesaian sengketa dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015. Hal ini penting sebagai sarana inventarisasi data persoalan sengketa Pilkada di daerah dan mengevaluasi atas penyelesaian sengketa Pilkada 2015 yang telah dilakukan. “Kami berharap apabila ada kesulitan harus disampaikan, agar dapat kita lakukan perbaikan baik teknis maupun substansi,” kata anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak saat memberikan arahan di kelas, Selasa (2/2). Nelson mengatakan bahwa proses sengketa ini merupakan hal baru bagi Panwas, sehingga belum cukup waktu untuk memahami semua aturan yang sudah dikeluarkan dan diatur oleh Undang-undang. Kita akan menyusun perbaikan terkait teknis maupun UndangUndang Nomor 1 tahun 2015, termasuk di dalamnya mengenai hadirnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam

proses sengketa, ujarnya. Di tempat yang sama, Tim Asistensi Bawaslu RI Heriyanto mengatakan, kelas evaluasi ini telah menemukan beberapa persoalan yang dihadapi Bawaslu Provinsi dan Panwas misalnya terkait dengan Undang- undang di mana tingkat banding ini juga menjadi masalah, persoalan Putusan Mahkamah Agung (MA) dan juga posisi Panwaslu dalam PTTUN. Selain itu mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa yang hanya diberikan waktu 12 hari membuat penggalian fakta sering kali tidak maksimal. Legal standing pemohon dan Partai politik, Ini juga menjadi persoalan karena tidak diatur dalam Undang- undang, ungkap Heri. Sementara itu Ketua Bawaslu RI Muhammad berpesan kepada peserta Rakernis agar keseriusan data dan dokumentasi yang terjadi dalam proses sengketa harus dipegang teguh. “Jangan lagi ada yang kelewatan kewenangan Panwas seperti yang terjadi di Sungai Penuh,” Ujarnya. Muhammad berharap supaya Bawaslu lebih serius, lebih tekun, professional, dan lebih fokus.

Semangat mengabdi di Bawaslu harus lebih tinggi lagi dan harus menjadi bagian yang dapat meningkatkan kualitas lembaga, “Tidak hanya sebagai pelengkap, tapi harus memiliki upaya cerdas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas lembaga Pemilu,” tandasnya. Selain itu, lanjut dia, sekretariat juga harus bisa lebih baik. Karena sekretariat sebagai tenaga supporting komisioner, harus menjalin sinergitas. Muhammad juga menilai, proses penyelesaian sengketa ini adalah ruhnya Bawaslu. Dengan mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa sengketa hanya ada dua, yaitu sengketa proses (semuanya diselesaikan di Bawaslu dan jajarannya) dan sengketa hasil (diselesaikan di Mahkamah Konstitusi). Raker ini berlangsung di Ijen Suites Hotel Kota Malang dari tanggal 1-3 Februari 2015 dan diikuti 106 daerah yaitu Bawaslu Provinsi dan Panwas Pemilihan yang dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 mendapatkan kasus sengketa. Ali Imron


17

CPNS Bawaslu Ikuti Diklat Prajabatan

dalam kegiatan sehari-hari di unit kerja. Melalui nilai dasar ini, diharapkan dapat mendorong PNS untuk mengubah perilaku dalam tatanan birokrasi guna meraih prestasi kerja,” ujar Hera. 87 CPNS Bawaslu bersama 23 CPNS dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjadi peserta diklat terbagi ke dalam tiga angkatan yakni angkatan CII, CIII, dan CIV. Para peserta ini mengikuti materi yang disampaikan oleh tenaga pengajar (widyaiswara) dari Pusdiklat BPS selama 16 hari kerja. Berbagai materi disampaikan dalam rangka membentuk karakter CPNS yang profesional sebelum menjadi seorang aparatur negara yang mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. Para CPNS dituntut aktif dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Setiap pagi harus mengikuti senam pagi serta latihan baris-berbaris mulai pukul 05.30 dan pukul 07.30 mengikuti apel pagi. Dalam materi, peserta diklat

”

PNS merupakan tonggak bagi lembaga ini. Kita semua harus bercita-cita menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang bisa melayani masyarakat dan tentunya bersih dari korupsi

”

Gunawan Suswantoro SEKJEN BAWASLU RI

harus mampu bekerja sama dalam kelompok ketika diberi tugas oleh widyaiswara. Tidak hanya itu, peserta diklat ini juga mengikuti ujian komprehensif dan membuat karya tulis serta mempresentasikannya. “Setelah mendapatkan materi, kami membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahap aktualisasi di kantor. Kegiatan ini juga diaktualisasikan dengan menerapkan nilai-nilai dasar profesi PNS. Selanjutnya membuat laporan dan dipresentasikan kembali,” ujar Inti Priswari salah seorang peserta diklat. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro membekali para CPNS ini dengan arahan-arahan yang menunjang kesiapan dan kematangan CPNS dalam mengikuti diklat. Ia meminta CPNS Bawaslu untuk bekerja secara profesional dan berintegritas. Gunawan menegaskan, seorang PNS seyogyanya

HUMAS

S

ebelum resmi diangkat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), para calon abdi negara ini wajib mengikuti dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan. Ada pola baru dalam pelaksanaan diklat dua tahun terakhir ini yang lebih diarahkan pada pembentukan karakter PNS yang profesional. Sebanyak 87 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III yang ada di Bawaslu RI dan Bawaslu dari berbagai provinsi mengikuti diklat prajabatan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selama 33 hari dari 25 Januari hingga 8 Maret 2016. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang

18

“Masing-masing nilai dasar tersebut mempunyai indikatorindikator yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di unit kerja. Melalui nilai dasar ini, diharapkan dapat mendorong PNS untuk mengubah perilaku dalam tatanan birokrasi guna meraih prestasi kerja” Hera Hendra Permana KABID Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Pusdiklat BPS


Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III, terdapat dua tahapan pembelajaran nilai-nilai dasar PNS, yakni tahap internalisasi yang dilakukan pembelajaran di dalam kelas dan tahap aktualisasi yang dilaksanakan di unit kerja masing-masing. Dijelaskan Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Pusdiklat BPS Hera Hendra Permana, dalam tahap internalisasi, para CPNS Bawaslu ini dibekali dengan materi terkait nilainilai dasar profesi PNS yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi atau diakronimkan menjadi (ANEKA). “Masing-masing nilai dasar tersebut mempunyai indikator-indikator yang sangat penting untuk diimplementasikan

HUMAS


19

Briefing

Foto bersama dengan widyaiswara.

adalah seorang ‘pelayan’ bagi negara dan masyarakat. Di Bawaslu, PNS ini merupakan pionir untuk mengawal Bawaslu menjadi lembaga kredibel yang bisa dipercaya masyarakat dan stakeholder Pemilu. “PNS merupakan tonggak bagi lembaga ini. Kita semua harus bercitacita menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang bisa melayani masyarakat dan tentunya bersih dari korupsi,” ujar Gunawan. Diklat Prajabatan Golongan II Sementara itu Sebanyak 34 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Golongan II mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan di Badan Diklat Yogyakarta selama 2 minggu sejak 18 Februari hingga 2 Maret 2016. Diklat prajabatan ini merupakan syarat diangkatnya seorang CPNS menjadi PNS. Dalam pelaksanaan diklat, para CPNS ini diberikan materi akan pentingnya nilai-

nilai dasar seorang PNS yang terumus dalam ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi). CPNS juga diarahkan paham dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga dalam bekerja dapat memberikan hasil yang optimal. Ketika dikunjungi oleh Humas Bawaslu RI pada Selasa (23/2), para peserta tampak serius dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh tenaga pengajar atau yang dikenal dengan widyaiswara. Para peserta berdiskusi dengan begitu antusias karena setiap gerak-gerik merupakan penilaian bagi peserta. Lulus atau tidaknya para peserta ini dalam mengikuti diklat prajabatan ditentukan oleh beberapa komponen nilai, mulai dari nilai ujian, perilaku, hingga keaktifan selama di kelas. Di akhir nantinya akan ada peserta yang mendapatkan nilai terbaik dengan kategori sangat memuaskan. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro ketika menghadiri acara pembukaan diklat prajabatan mengatakan, CPNS Bawaslu yang mengikuti diklat prajabatan ini diharapkan mampu mengikuti materi dengan baik sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi kinerja. Ditegaskan Gunawan, diklat prajabatan ini bukan hanya formalitas untuk menjadi PNS melainkan pondasi awal pembentukan karakter CPNS yang akan menjadi PNS. “Jangan dianggap hanya formalitas. Kita berharap semua PNS Bawaslu bisa terus meningkatkan kompetensinya guna mendukung kinerja yang lebih baik,” tegasnya beberapa waktu lalu. Pratiwi EP

FOTO-FOTO: HUMAS

Diskusi kelompok peserta Diklat Prajabatan Golongan II, Selasa (23/2).

20


Salah seorang widyaiswara dari Badan Diklat Yogyakarta memberikan materi kepada para CPNS Bawaslu yang menjadi peserta Diklat Prajabatan Golongan II, Selasa (23/2).

Bawaslu Award 2016

Sekretariat Terbaik Perlu Diapresiasi

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 telah dilalui dengan sangat baik, terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi. Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) telah menunjukkan eksistensinya dalam menyukseskan Pilkada yang sebelumnya diduga banyak pelanggaran dan konflik yang akan terjadi. Kesuksesan tersebut didapat bukan semata menjadi prestasi Komisioner Pengawas Pemilu, melainkan juga ada kontribusi jajaran Sekretariat yang telah bekerja maksimal dalam memfasilitasi tugas Pengawas Pemilu. Sekretariat dan Pengawas Pemilu merupakan dua hal yang tidak dipisahkan, oleh karena itu apresiasi terhadap Pengawas Pemilu juga merupakan apresiasi terhadap jajaran Sekretariat. Sebagai Pembina Kesekretariatan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, saya selalu mengingatkan bahwa tugas kita sebagai Sekretariat adalah membantu jajaran Pimpinan dalam merealisasikan kebijakannya dalam pengawasan

pemilu. Saya juga menekankan bahwa tanggung jawab tersebut harus diambil sepenuh hati, Tidak boleh lagi Sekretariat yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah tidak independen dan tidak maksimal. Kesekretariatan Panwas Pilkada dan Bawaslu Provinsi juga selalu ditekankan untuk dapat mengelola dana hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan baik dari sisi akuntabilitas keuangannya. Saya selalu memberi peringatan untuk zero tolerance terhadap pelanggaran keuangan termasuk melakukan korupsi. Hal itu penting untuk ditekankan kepada seluruh jajaran Sekretariat dalam mengelola keuangan, mengingat target Bawaslu adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Target tersebut bukanlah target yang terlalu tinggi, dan tidak sulit untuk mewujudkannya. Namun, di sisi lain saya tidak melulu menekankan terhadap tekanan terhadap jajaran sekretariat. Dengan sistem merit atau “merit system” yang tengah dilaksanakan di tengah birokrasi di Indonesia, maka diperlukan juga penghargaan terhadap

kinerja-kinerja sekretariat dalam tugas dan fungsinya. Tujuannya, adalah terus memacu sekretariat agar lebih professional dan lebih netral serta mampu menjadi motor penggerak dalam upaya menyukseskan Pemilu/ Pilkada di Indonesia. Dalam Bawaslu Award Tahun 2016, ada dua kategori penghargaan yang diberikan kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Kabupaten/Kota. Penghargaan ini merupakan implementasi dari sistem merit, dimana ada reward dan punishment. Penghargaan pertama diberikan untuk Sekretariat terbaik dalam pengelolaan dana hibah dan Sekretariat terbaik secara keseluruhan. Terakhir saya berharap, keberadaan Sekretariat tidak lagi dipandang sebelah mata dan dianggap belum memberikan arti yang berarti dalam organisasai atau lembaga. Namun, Sekretariat harus tetap diperhitungkan dalam tugasnya yang vital dalam mendukung kegiatan pengawasan. Kesuksesan pengelolaan administrasi dan fasilitasi oleh Sekretariat menjadi salah satu bagian penting dari kesuksesan Pengawas Pemilu dan harus berjalan beriringan.n


21

Divisi Pengawasan

Hadapi Pilkada 2017, Bawaslu Evaluasi IKP 2015

Pasca Ledakan di Depan Kantor, Bawaslu Tetap Lantik Pejabat Struktural

Bawaslu mengadakan Focus Group Discussion (FGD) evaluasi terhadap Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2015 di ruang rapat lantai IV Gedung Bawaslu RI, Kamis (21/1). FGD ini dilaksanakan dalam rangka perbaikan agar IKP ke depan menjadi lebih tepat, komprehensif dan bisa dijadikan panduan bagi pihak-pihak terkait yang memerlukan.

Pasca teror bom di depan kantor Bawaslu pada Kamis (14/1), Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Suswantoro tetap melantik Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, di Jakarta, Jumat (15/1).

HENDRU

Dalam pidatonya, Gunawan berharap Bawaslu kembali mengulang kesuksesan atas prestasinya pada Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak 2015. “Baru sehari, tepatnya kemarin Indonesia kena musibah dan merupakan kejadian yang cukup memalukan sebagai jati diri bangsa. Mari kita doakan kepolisian dan masyarakat sipil yang menjadi korban teror tersebut,” tutur Gunawan, mengawali pelantikan. Lebih lanjut, ia mengungkapkan Bawaslu telah berhasil mengawal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 serta Pilkada serentak terbesar pada 2015. Namun, ada beberapa program yang harus dijalankan untuk mencapai target yang lebih tinggi lain. “Pelantikan ini dilaksanakan untuk memperbaiki struktur Bawaslu yang belum lengkap dan belum pas. Sehingga perlu dirombak dan diisi untuk mencapai target yang masih belum tercapai,” tambahnya. Salah satu targetnya, ialah

22

menjadikan Bawaslu dikenal dan eksis di dunia internasional. Bawaslu tidak akan sendiri di Indonesia, tetapi Bawaslu menjalin pertemanan dengan negara demokrasi lain. Selain itu, Bawaslu juga berharap pada tahun bias mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun lalu Bawaslu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Prestasi kita yang sudah masuk 10 besar keterbukaan informasi publik dan predikat B dalam LAKIP harus kita syukuri. Tetapi, ini bukan target tertinggi, karena kita bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. Untuk informasi para pejabat eselon III yang dilantik antara lain, Kepala Bagian Umum Ari Susanto, Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan Agung BGB Indraatmaja, Kepala Bagian Perencanaan Triyono, Kepala Bagian Sosialisasi Dirja Abdul Kadir, Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Hengky Pramono, Kepala Bagian Humas dan Kerjal Johnly P. Merentek, Kepala


Bagian Administrasi Persidangan DKPP Osbin Samosir, Kasek Bawaslu Provinsi Gorontalo Sapni Syahril. Sedangkan pejabat eselon IV yang dilantik antara lain, Kasubbag Program dan Anggaran Basori, Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sahat Erwin Siagian, Kasubbag SDM Iris Pramono, Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Rahmawati, Kepala Sub Bagian Wilayah I Bagian TLP Alfia Widodo, Kasubbag Registrasi dan Analisis Sengketa Dwi Satria Wijanarko, Kasubbag Wilayah II Nurawan Datu, Kasubagg Perundangundangan Mochammad Yusuf Adinugraha, Kasubbag Pemantauan Putusan dan Bantuan Hukum Hotma Maya Marbun, Kasubbag Tatausaha dan Tatalaksana Asmin Safari Lubis, Kasubbag Risalah dan Dokumen Perkara Hartono. “Saya harap dengan peromabakan pejabat ini akan mampu meningkatkan kualitas Sekretariat Jenderal Bawaslu,” tambahnya. Falcao Silaban

Selain itu evaluasi ini juga sebagai landasan awal Bawaslu untuk menyusun IKP 2016 dalam rangka pengawasan Pilkada 2017. “Evaluasi ini diharapkan menjadi brain storming dan menggali berbagai kelemahan, tantangan dan hal-hal pebaruan apa yang perlu dilakukan dalam menyusun IKP 2016-2017,” kata Feisal Rahman, Kabag Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran (ATP3) Bawaslu. FGD dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Muhammad. Dalam sambutannya dia berharap pertemuan tersebut bisa mengevaluasi IKP secara mendalam. “Kita bisa membaca trend atau modus pelanggaran untuk kita cegah. Dari hasil itu kita harapkan ada bidikan atau fokus penting yang belum tersorot oleh IKP 2015 dalam rangka merumuskan IKP guna menghadapi Pilkada berikutnya,” kata Muhammad. Untuk diketahui, tujuan dari IKP 2015 adalah untuk memetakan dan

Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron dan Endang Wihdatiningtyas didampingi Kabag ATP3 Feisal Rahman saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) evaluasi terhadap Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2015 di ruang rapat lantai IV Gedung Bawaslu RI.

memberi skor kerawanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pertama pada Desember 2015. Indeks dipakai sebagai alat baca untuk melakukan pemetaan terhadap daerah yang akan melaksanakan Pilkada dengan beberapa indikator yang disepakati untuk dijadikan alat ukur. Diharapkan IKP ini menjadi semacam pengawasan preventif atau peringatan dini (early warning) pada semua pihak terutama pengawas untuk memetakan daerah yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Variabel dan indikator yang dinilai dalam dalam IKP 2015 ini antara lain: profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah. Mengukur potensi kerawanan Pilkada hanya dengan 5 aspek tidak akan menjawab semua masalah. Paling tidak penggunaan cara indeks untuk memetakan kerawanan Pilkada

serentak nanti bisa dijadikan sebagai alat dan tradisi baru yang bisa dilakukan Bawaslu dalam memetakan kerawanan Pilkada, kata Feizal. “Ke depan, IKP ini bisa terus dikembangkan dengan varian aspek, variabel, dan indikator yang lebih beragam lagi dan persiapan yang lebih matang,” tutup Feizal. Hadir dalam FGD tersebut anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningtyas, beberapa pejabat struktural di lingkungan Bawaslu RI, para pegiat Pemilu, akademisi, peneliti, perwakilan dari media, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Politik, hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ali Imron


23

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tidak Maksimal, Bawaslu Rumuskan Advokasi Revisi UU Pilkada

Laporan tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 lalu yang masuk ke jajaran Pengawas Pemilu sebesar 1.090 kasus. Namun, dari jumlah tersebut hanya 60 kasus yang ditangani oleh penyidik kepolisian, penuntutan, hingga pengadilan.

Ketua Bawaslu, Muhammad dan Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak memimpin jalannya FGD dalam rangka Mencari Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Pilkada, di Bogor, Selasa (16/2).

Minimnya kasus pidana pemilu yang ditangani, dinilai sebagai salah satu permasalahan serius yang harus segera dicarikan solusinya. Oleh karena itu Bawaslu sebagai pemangku kepentingan utama dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Mencari Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Pilkada, di Bogor, Selasa (16/2). Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa dari hasil FGD tersebut ada dua ide yang muncul dalam rangka mengefektifkan penanganan tindak pidana pemilu. Pertama, menyerahkan sepenuhnya penanganan tindak pidana pemilu pada sistem peradilan pidana. Kedua, adalah Kepolisian dan Kejaksaan menugaskan penyidik dan penuntut untuk berada di Bawah Komando Operasi (BKO) dan bertanggung jawab pada Bawaslu. “Dibuat menjadi satu atap di Bawaslu. Ini untuk lebih efektif dan efisien karena batas waktu pe-

nanganan tindak pidana pemilu yang cukup singkat,” tutur Nelson. Kelebihan lain dari sistem satu atap ini, tambah Nelson dapat menjamin integritas proses dan hasil Pemilu karena bukan tidak mungkin ada pengaruh dari kepentingan partai politik dan peserta pemilu terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan. “Agar ada jaminan integritas terhadap proses dan hasil dalam penanganan tindak pidana Pemilu,” tambah Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran itu. Ide lain yang muncul yakni mengklasifikasi tindak pidana pemilu dengan kategori sebagai perbuatan pidana yang langsung mempengaruhi hasil pemilu dengan perbuatan yang merupakan gangguan keamanan dalam pemilu. Ini dilakukan agar tindak pidana pemilu yang harus ditangani lebih spesifik dan berorientasi terhadap tindak pidana pemilu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu saja. Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan selama ini Kepolisian dan Kejaksaan di Sentra

24

HUMAS


Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) hanya sebagai tugas tambahan saja. Padahal, penanganan tindak pidana pemilu sangat singkat dan menyebabkan banyak kasus tidak dapat tertangani. “Kalau menurut Bawaslu lebih efektif Polisi dan Jaksa bergabung ke Bawaslu seperti model KPK, sehingga penanganan pidana pemilu lebih efektif,” katanya. Dia menyampaikan bahwa hasil FGD ini akan dibuat menjadi rumusan dalam advokasi dan diserahkan pada Komisi II DPR RI dalam rangka revisi UU Pilkada. Beberapa waktu lalu, DPR meminta agar Bawaslu dan KPU mengevaluasi secara serius pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015. “Kita sedang mencari format yang ideal dalam memenuhi ekspektasi publik secara baik. Rekomendasi dari forum ini menjadi bagian advokasi kepada Komisi II DPR RI dan Pemerintah pada pekan depan,” kata Muhammad. hms/bawaslu

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Angin Segar Pembayaran Remunerasi Bawaslu Target 2016: 70 Persen

Ada angin segar di jajaran birokrasi Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyusul persetujuan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kementerian Keuangan untuk membayar remunerasi pegawainya sebesar 40 persen pada tahun 2015 lalu. Pembayaran remunerasi segera dilakukan secara rapel pada semester pertama tahun 2016. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Selasa (9/2), mengatakan, capaian remunerasi 40 persen harus dibarengi dengan perbaikan kinerja dan layanan jajaran sekretariat pengawas pemilu baik di tingkat pusat maupun di daerah sehingga capaian remunerasi bisa meningkat sebesar 70 persen di tahun 2016. “Target kita sebesar 70 persen tahun 2016, dengan kerjasama kita semua semoga ini bisa tercapai,” ujar Gunawan dalam rapat reformasi birokrasi di Gedung Bawaslu. Keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Bawaslu RI antara lain dibuktikan dengan peningkatan nilai Lakip (laporan akuntabiltas instansi pemerintah) dari nilai 37 pada tahun 2014 menjadi 57,27 di tahun 2015. Nilai Lakip ini bukan satu-satunya indikator penilaian reformasi birokrasi yang bemuara pada peningkatan remunerasi pegawai. Masih ada banyak indikator lain yang mesti dipenuhi untuk mencapai target 70 persen. Kepala Bagian Pengawasan Internal Pekerti Luhur mengemukakan, sesuai hasil rapat pembahasan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Bawaslu terdapat 43 uraian perbaikan atau action plan yang harus dilakukan untuk mencapai target remunerasi 70 persen. Tanpa kerjasama dan keterlibatan seluruh biro

maka action plan tidak dapat tercapai. Sementara itu Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad mengapresiasi peningkatan penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu. “Alhamdulilah, semangat kerja kita sudah terbangun. Luar biasa tanggungjawab reformasi birokrasi ini. Teman-teman yang dipercaya menjadi pejabat harus lebih proaktif melakukan perbaikan. Dan teman-teman staf harus aktif dan inovatif untuk mencapai reformasi birokrasi. Mari kita berubah,” katanya. Terhadap 43 perbaikan sesuai rekomendasi Satgas Reformasi Birokrasi Bawaslu antara lain melakukan reviu seluruh SOP di Bawaslu, Menyusun SOP seluruh pelayanan di Bawaslu, Menyusun jumlah kebutuhan auditor, melaksanakan survei, kebutuhan pegawai di masing-masing unit kerja dan melaksanakan e-government di lingkungan Bawaslu. Lebih lanjut Prof Muhammad memaparkan setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang harus di internalisasi seluruh jajaran Bawaslu untuk mencapai reformasi birokrasi. Pertama,

menggali terus menerus komitmen untuk memperbaiki diri; kedua selalu melakukan inovasi untuk kemajuan Bawaslu; ketiga bekerja sesuai aturan dengan ikhlas, ketekunan dan kejujuran. “Dan keempat, berikan pelayanan terbaik sesuai bidang tugas masingmasing. Anda harus menjadi yang the best. Jangan tanggung-tanggung untuk menjadi yang terbaik,” kata Muhammad memberikan motivasi. Kabag Keuangan Bawaslu RI Ernawati menambahkan remunerasi sebesar 40 persen bagi pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu RI berlaku untuk pegawai negeri. Sementara untuk staf honorer akan diberikan tunjangan tambahan sesuai aturan dan kebijakan pimpinan. Hadir dalam pembahasan reformasi birokrasi, Kepala Biro H2PI Ferdinand E.T Sirait, Kepala Biro Administrasi Adhi Santoso, Kepala Biro TP3 Bernard D Sutrisno, Kepala Bagian Peng-awasan Internal Pekerti Luhur dan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. Raja Monang Silalahi


25

Malam Penganugerahan

BAWASLU AWARD 2016

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah memberikan piagam penghargaan kepada Ketua Komisi Yudisial atas dukungannya dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2015.

Ketua Bawaslu, Muhammad memberikan piagam penghargaan kepada UGM atas dukungannya dalam peningkatan kapasitas pengawas pemilu.

Wapres RI, Jusuf Kalla memberikan sambutan.

Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas berfoto bersama dengan para penggiat pemilu usai memberikan piagam penghargaan.

Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak dan nominator Kategori Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan Partisipatif terbaik untuk Bawaslu Provinsi yang tidak melaksanakan Pilgub.

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro berfoto bersama dengan nominator Sekretariat Bawaslu Provinsi Terbaik.

Pimpinan Bawaslu, Nasrullah berfoto bersama usai memberikan piagam penghargaan kepada nominator Kategori Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga bagi BawasluProvinsi yang melaksanakan Pilgub.

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron berfoto bersama usai memberikan piagam penghargaan kepada nominator Kategori Sosialisasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga bagi Bawaslu Provinsi yang tidak melaksanakan Pilgub.

26

Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuchron memberikan piagam penghargaan kepada penyelenggara pemilu (KPU).


Wakil Ketua KPI, Iddy Muzayyad memberikan piagam penghargaan kategori program acara Pilkada terbaik.


27

Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) Pasal 158 menetapkan ambang batas selisih perolehan suara antar-pasangan calon kepala daerah untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP). Adapun ketentuan itu adalah, di provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, pengajuan PHP dapat dilakukan jika selisih suara antar-paslon maksimal 2 persen. Selisih maksimal 1,5 persen suara bagi provinsi berpenduduk 2 juta hingga 6 juta jiwa. Selisih 1 persen bagi provinsi berpenduduk 6 juta hingga 12 juta jiwa. Dan, selisih maksimal 0,5 persen bagi provinsi berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa. Sedangkan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk hingga 250 ribu jiwa, pengajuan perkara dilakukan jika selisih perolehan suara maksimal 2 persen. Selisih 1,5 persen bagi kabupaten/kota berpenduduk antara 250 ribu jiwa hingga 500 ribu jiwa. Selisih 1 persen bagi daerah berpenduduk 500 ribu jiwa sampai 1 juta jiwadan selisih 0,5 persen bagi daerah berpenduduk di atas 1 juta jiwa. Tidak hanya diatur dalam UU No 8/ 2015, pembatasan juga dituangkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), seperti tertuang di Peraturan MK No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dengan syarat tersebuthanya ada pengajuan 149 perkara PHP dari 134 daerah. Beberapa pihak menilai, syarat pengajuan PHP seperti tercantum dalam UU Pilkada itu mencederai rasa keadilan para pencari keadilan demokrasi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra

Utamakan Demokrasi Substansial

Saldi mempertanyakan, bagaimana jika terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) dalam proses pemilihan, sedangkan selisih suara berada di luar ambang batas. Menurutnya, ambang batas tersebut tidak mengukuhkan demokrasi prosedural. Menurutnya, pembatasan prosentase itu memang diperlukan. Namun, pembatasan bukan untuk menghilangkan kesempatan paslon yang merasa dicurangi untuk memilih jalur MK. “Ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti kuat, ada pelanggaran yang bersifat TSM. Bila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat,” kata Saldi.

Dengan pemeriksaan pendahuluan, MK tetap dapat memeriksa permohonan yang terindikasi ada pelanggaran TSM. “MK pernah menyatakan, tak dapat membiarkan dirinya dipasung keadilan prosedural semata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial,” tegas Saldi. Dia mengatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh diisi oleh mereka yang meraih dukungan dengan cara yang curang. Karena itu ujarnya, metode ambang batas tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi pelanggaran yang memenuhi unsur TSM. Deytri Aritonang

REPRO/MI/SUMARYANTO.

22 28 24

BULETIN BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI JANUARI-FEBRUARI JANUARI - FEBRUARI2016 2016

Koordinator Pemantauan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil

MK Jangan Jadi Mahkamah Kalkulator Fadli meminta MK tidak menjadi Mahkamah Kalkulator yang hanya mengadili persoalan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 dari ketetapan angka perolehan suara. “Jika menguak proses perselisihan hasil di MK dalam Pilkada, MK bukan hanya jadi Mahkamah Kalkulator yang hanya mengadili persoalan ketetapan angka hasil perolehan suara calon saja. MK seharusnya masuk ke pemeriksaan yang substansi,” ujar Fadli. ‎Dia menuturkan, dalam penyelesaian sengketa Pilkada, MK harus seharusnya tidak hanya berkutat pada polemik hasil suara. ‎Tetapi, MK mesti melihat proses integritas pelaksanaan Pilkada secara keseluruhan, sehingga sampai pada hasil dan perolehan suara. ‎”MK tidak bisa hanya menguji

dalam rekapitulasi sehingga MK harus lebih melihat materil. Muncul keputusan tidak hanya soal suara tapi kepada proses pemilu itu berjalan,” kata Fadli. Fadil meminta MK menekankan penyelesaian hasil sengketa pada persoalan substansi, bukan hanya permasalahan angka dan suara. Menurut dia, MK ‎perlu memperhatikan setiap permohonan yang masuk, agar diperiksa secara detail sebelum diambil putusan apakah permohonan tersebut tidak dapat diterima, atau dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pada tingkat pembuktian. ”Dengan menggali persoalan substantif, MK akan lebih bisa melihat integritas pelaksanaan

Pilkada secara keseluruhan,” pungkas Fadli. Deytri Aritonang

GOOGLE.COM

Sekretaris Jendral MK, M Guntur Hamzah

Ambang Batas Hanya Pintu Masuk

Dari 149 perkara yang masuk di MK, beberapa di antaranya tidak memenuhi syarat ambang batas. Guntur menyatakan, MK dapat langsung menolak perkara yang tidak memenuhi syarat formil atau mengeluarkan putusan dismissal. Namun Guntur menegaskan, MK harus bersifat adil. “Memang ada ketentuan selisih suara sebagai syarat mengajukan permohonan. Tapi itu sebagai pintu masuk saja. Meski demikian MK tidak menutup mata bahwa dengan ketentuan seperti itu kemungkinan hak konstitusional pasangan calon agak kurang optimal untuk diperjuangkan. MK tetap menerima pengajuan permohonan yang tidak memenuhi syarat itu bahkan tetap

meregistrasinya,” jelas Guntur seperti dilansir dari Majalah Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan, dengan meregistrasi seluruh permohonan meski tidak memenuhi syarat, MK menerapkan prinsip due procces of law (proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak, red). Tiap pihak yang berperkara di MK, baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak terkait memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat ataupun keterangannya. Sebelum mengeluarkan putusan dismissal sekalipun, MK merasa perlu mendengarkan keterangan seluruh pihak yang berperkara. Deytri Aritonang

www.antaranews.com

BULETIN - FEBRUARI 2016 BULETINBAWASLU BAWASLU| |EDISI EDISIJANUARI JANUARI-FEBRUARI

29 27 29 25

Ketua KoDe Inisiatif, penggiat pemilu, Veri Junaidi

Meninjau Kembali Sengketa Pilkada dan Kewenangan MK

Pemilu dan Veri Junaidi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika diperdalam lagi, mendengar nama Veri, pemerhati pemilu atau penyelenggara pemilu akan diingatkan dengan Mahkamah Kalkulator. Pada tahun 2013 lalu, melalui bukunya berjudul “Bukan Mahkamah Kalkulator”, Veri membuat cukup banyak praktisi pemilu kembali ramai membicarakan perihal penanganan sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Menurut lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut, kewenangan MK dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU-D) seringkali dipertanyakan dan meninggalkan dilema. Veri menilai putusan-putusan MK itu dianggap telah menganulir prinsip kedaulatan pemilih dan menafikan keterpilihan calon kepala daerah. Meski

KORANSINDO.COM

26 30

menurutnya putusan MK mengenai hasil Pilkada dan perintah pemungutan suara ulang itu bukannya tanpa alasan, karena sulit dipungkiri bahwa fenomena Pilkada di era reformasi seperti sekarang banyak terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif. Pria yang cukup lama menjadi peneliti di Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini mengatakan, bentuk pelanggaran apapun dalam pemilihan merupakan ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Pilihan rakyat dalam pemilu seringkali terabaikan karena caracara yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif. Pelanggaran seperti itu diakuinya memang sulit tersentuh dan bahkan luput dari jerat penegakan hukum selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung. Proses penegakan terhadap pelanggaran pidana pemilu, administrasi pemilu, kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa pemilu tidak mampu menjangkaunya. Dia memandang progresivitas MK tersebut memang patut diapresiasi dalam rangka menegakkan konstitusi. MK telah menjalankan tugasnya, tidak hanya menegakkan konstitusi (the guardian of the constitution) namun juga demokrasi (the guardian of the democration). Meski demikian, MK juga sering dinilai kebablasan dalam menegakkan kedaulatan rakyat.

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI JANUARI JANUARI-FEBRUARI BULETIN - FEBRUARI2016 2016

Berangkat dari niat menegakkan kedaulatan rakyat justru terjebak pada konflik kepentingan di dalamnya. Konsistensi dalam memaknai menjaga kedaulatan rakyat tidak jarang kebablasan karena ukuranukuran tentang itu belum disepakati dan cenderung diserahkan pada subjektivitas hakim yang mengadili. Demokrasi Substansial Veri mencoba mengilas balik putusan MK yang dinilainya cukup fenomenal. “Publik tentunya masih ingat dengan progresifitas Putusan Pilkada Jawa Timur, dan Bengkulu Selatan tahun 2008. Putusan itu begitu fenomenal, sebagai gerbang progresifitas MK,” ujarnya. Menurutnya peradilan konstitusi tersebut keluar dari patron penegakan hukum pemilu dengan menerobos batas-batas kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilu. MK tidak ingin terkungkung dalam penafsiran sempit atas kewenangannya itu. Pelaksanaan pemilukada Jatim dan Bengkulu Selatan telah menunjukkan terjadinya pelanggaran pidana dan administrasi pemilu secara masif, terstruktur dan sistematis. Jika MK tidak melakukan terobosan hukum, maka makna demokrasi substansial hanya sebagai jargon belaka. Ketika MK memerintahkan penghitungan dan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Pamekasan Madura dalam Pemilukada Jatim 2008, Veri menilai publik berdecak kagum atas progresifitas itu. Namun, dia menyebut pelanggaran pidana, administrasi

pemilu yang masif, sistematis dan terstruktur telah mengaburkan pilihan rakyat. “MK bukanlah “Mahkamah Kalkulator”, karena posisi itu tidak dapat memberikan keadilan dalam menegakkan demokrasi substansial. Pelaksanaan pilkada justru tercederai dengan banyaknya pelanggaran yang tidak dapat tertangani dengan baik. Pelanggaran terjadi hampir diseluruh tahapan, namun mekanisme hukum baik pidana, administrasi, dan kode etik penyelenggara pemilu tidak berjalan efektif,” ungkapnya. Kata dia, mekanisme hukum melalui civil proses yang sejatinya berbeda dengan crime proses menjadi lebur. Batasan-batasan kedua mekanisme hukum ini menjadi tidak jelas. Penyelesaian yang seharusnya menjadi ranah crime proses justru diselesaikan melalui proses perselisihan hasil pemilu. Akibatnya, Pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu sebagai mekanisme civil process tidak lagi hanya didasarkan pada bukti formil atas kesalahan penetapan hasil secara nasional. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus jauh lebih luas, melingkupi seluruh pelanggaran terhadap proses, dengan catatan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Melalui putusan-putusan tersebut, Veri melihat MK ingin menyampaikan pesan bahwa kuasa terbesar adalah di tangan rakyat. Pilihan putusan yang memerintahkan penghitungan dan pemungutan suara ulang telah menunjukkan bahwa kuasa terbesar di tangan rakyat. Jika dalam pemilihan terjadi pelanggara, maka kuasa dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya kembali. Kandidat tidak boleh memanipulasi, karena mereka hanya sebatas penerima kuasa. Rakyat yang dapat menentukan siapa yang dikehendaki, sehingga makna demokrasi substansial dapat

terpenuhi. Kuasa berasal dari, oleh dan untuk rakyat. “Namun melalui putusan Kotawaringin Barat, MK justru m e n c e d e r a i makna demokrasi substansial itu sendiri. Demokrasi tidak lagi dimaknai sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Kuasa itu dari hakim, oleh hakim dan untuk rakyat,” jelasnya. Pengawasan Fenomena putusan MK yang membuat dilema, menurut Veri pernah diungkapkan juga oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang notabene pernah menjadi Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menurutnya pernah mengatakan, sebagai lembaga peradilan yang masih relatif muda, MK hendaknya bersikap progresif (Judicial activism). Progresifitas itu diperlukan untuk memberikan terobosan hukum demi menyelamatkan konstitusi. Langkah itu dilakukan untuk menghindari lahirnya MK yang konservatif. Mahkamah konservatif justru akan menjadikannya seperti lembaga peradilan lainnya yang tidak memiliki kewibawaan. MK harus mampu menjadi pilihan ditengah-tengah kekacauan hukum di Indonesia. “Dari pernyataan itu, satu pertanyaan yang belum pernah mendapatkan jawaban, sampai kapan judicial activism dalam MK dapat diberlakukan?,” ungkapnya. Ketidakjelasan itu menurutnya justru berpotensi menimbulkan kediktatoran MK. Menjadi berbahaya

jika harus s e l a l u berfikir keluar patron dan kewenangan yang dimiliki. Kondisi itu akan semakin parah, ketika mekanisme pengawasan terhadap lembaga bersangkutan lemah. Sekuat dan setinggi apapun kedudukan MK, mekanisme pengawasan tidak boleh diabaikan. Keberadaannya memang dirasakan penting sebagai penjaga konstitusi, demokrasi dan HAM. KoDe Inisiatif Cukup lama melakukan kajian dan aktif sebagai peneliti Perludem, akhir tahun 2015 lalu Veri memutuskan membentuk lembaga sendiri bernama Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif). Melalui KoDe Inisiatif, Veri semakin aktif melakukan upaya untuk mendorong perbaikan MK. Selain itu, dia juga aktif melakukan kajian dan diskusi tentang partai politik, dana kampanye partai politik dan penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Ira Sasmita

BULETINBAWASLU BAWASLU| |EDISI EDISIJANUARI JANUARI-FEBRUARI BULETIN - FEBRUARI 2016

31

Sempat Tertunda, Akhirnya Manado Gelar Pilwakot

FOTO-FOTO: Muhammad Zain

Masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melaksanakan Pemilihan Walikota Kota Manado 2016, Rabu (17/2). Hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin “Wanua Wenang” secara demokratis itu, berlangsung di 811 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado. Ketua Bawaslu RI, Muhammad melakukan pemantauan bersama Komisioner KPU RI, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah didampingi Komisioner Bawaslu dan KPU Provinsi, Panwas dan KPU Kota Manado.

Masyarakat Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara akhirnya melaksanakan Pemilihan Walikota Kota Manado 2016 hari ini, Rabu (17/2). Hajatan lima tahunan untuk memilih pemimpin “Wanua Wenang” secara demokratis itu, berlangsung di 811 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Manado. 32

Pilkada Kota Manado seyogyanya dilaksanakan pada pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Namun karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar memenangkan gugatan salah satu pasangan calon yang sebelumnya dianulir oleh KPU Kota Manado, maka KPU RI memutuskan menunda Pilkada Kota Manado sehari sebelum Pilkada Serentak 201. KPU kemudian menetapkan Pilkada Susulan Kota Manado dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)


sebanyak 365.580 untuk memilih tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado. Meski tanggal pemungutan suara telah ditetapkan, isu penundaan terus bergulir di Manado. Salah satu pemicunya, munculnya permintaan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara kepada penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanan Pilkada Kota Manado dikarenakan bertepatan waktunya dengan rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pilkada serentak 9

Desember 2015 lalu. Selain itu, faktor keamanan juga dijadikan alasan karena dikhawatirkan perhatian pihak keamanan akan terbagi sehingga dinilai akan tidak maksimal. Dugaan penundaan ini juga diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari Bawaslu dan KPU Provinsi menunjukkan bahwa tidak ada surat resmi dari Pemerintah Kota Manado terkait penetapan hari libur pada 17 Februari 2016 berkaitan Pilkada Kota Manado. Namun kantor-kantor pemerintah di Kota Manado, tempat usaha seperti took dan minimarket terlihat tutup. Mereka baru melaksanakan pelayanan setelah jam 13.00 waktu setempat, kecuali Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tetap mewajibkan pegawainya tetap masuk kerja. Hari ini, tim supervisi KPU RI dan Bawaslu RI melakukan pemantauan bersama. Dari hasil pemantauan, Pilkada Kota Manado secara umum berlangsung aman dan lancar walaupun terlihat sedikit sepi. Ketua Bawaslu RI, Muhammad yang melakukan pemantauan langsung di beberapa TPS Pilkada Kota Manado menyatakan bahwa persiapan

”

Alhamdulillah, dari pagi sampai siang ini kita pantau, kita cuma mengkhawatirkan partisipasi. Mudah-mudahan sampai ditutupnya TPS, pemilih bisa maksimal datang menggunakan hak pilihnya. Itu saja, yang lain sudah maksimal

”

Muhammad

KETUA BAWASLU RI

dan penyelengaraan yang bersifat teknis sudah maksimal, namun tingkat partisipasi pemilih menjadi kekhawatiran penyelenggara pemilu akan sedikit rendah. “Alhamdulillah, dari pagi sampai siang ini kita pantau, kita cuma mengkhawatirkan partisipasi. Mudah-mudahan sampai ditutupnya TPS, pemilih bisa maksimal datang menggunakan hak pilihnya. Itu saja, yang lain sudah maksimal,”kata Muhammad. Muhammad melakukan pemantauan bersama Komisioner KPU RI, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah didampingi Komisioner Bawaslu dan KPU Provinsi, Panwas dan KPU Kota Manado. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar tersebut juga memantau TPS Khusus 11 yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Sumompo, Tuminting Kota Manado. “Kita perlu apresiasi ya, bahwa hak-hak warga negara walaupun di lembaga pemasyarakatan tetap dijamin dan difasilitasi dengan baik. Termasuk kita lihat, ada pengawas TPS nya, “ujarnya kepada awak media. Muhammad Zain

Warga kota Manado sedang mengamati Daftar Pemilih Tetap Ketua Bawaslu RI Muhammad bersama Komisioner KPU RI, Arief (DPT) yang terpasang pada salah satu TPS Pilkada Kota Manado Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah didampingi Bawaslu dan KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan supervisi pelaksanaan Pilkada Kota 2016. Manado 2016, Rabu (17/2).


33

Pegawai Non PNS Bawaslu Jateng Ikuti Tes

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 014 Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani Gunawan Suswantoro, Sekretariat Bawaslu Jateng melakukan tes tertulis terhadap 20 orang tenaga non PNS, yang diikuti oleh tenaga non PNS terdiri dari Tim Asistensi yang melekat pada masing-masing Pimpinan Bawaslu Jateng berjumlah 3 orang, tenaga pendukung 9 orang, driver 3 orang, cleaning servis 3 orang dan security 2 orang. Kepala Sekretariat Bawaslu Jateng Kartini Tjandra Lestari di sela-sela mengawasi pelaksanaan tes, mengatakan bahwa tes ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI tertanggal 30 Desember 2015 terkait perpanjangan kontrak pegawai non-PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Jateng. Kartini Tjandra Lestari menambahkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan sumber daya manusia khususnya pegawai non-PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Jateng, sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak pegawai non PNS, dan juga merupakan bagian dari evaluasi penilaian prestasi kinerja. Dia lebih jauh menambahkan bahwa dalam tes tersebut juga disisipkan soal tentang komitmen untuk mengetahui sejauhmana tiap-tiap individu dapat memberikan kontribusi kepada lembaga Bawaslu dan dari sana juga akan terlihat attitude dan kepatuhan staf terhadap norma. Guna mengefektifkan kinerja sekretariat, dalam waktu dekat akan dilakukan penataan staf sesuai dengan arahan Pimpinan Bawaslu Jateng. Dalam kesempatan yang sama pimpinan Bawaslu Provinsi Jateng Abhan dan Juhanah mengatakan bahwa evaluasi dimaksud dilakukan den-

34

Pengawas Pemilu Harus Paham Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu

BAWASLU JATENG

gan memerhatikan penilaian masingmasing Sasaran Kerja Pegawai (SKP), tingkat disiplin kehadiran pegawai berdasarkan rekam jari, dan atau absensi manual, penilaian langsung masing-masing atasan, serta sanksi pembinaan yang pernah diterima. Sedangkan materi tes, baik tertulis maupun wawancara antara lain mencakup 3 hal, yaitu kepemiluan, keBawasluan, dan minat kerja. Abhan juga melakukan pengamatan pelaksanaan tes tertulis dan mengatakan bahwa para peserta sangat serius, dan diluar dugaan mereka. Rata-rata dari soal tersebut, menurut Abhan adalah aplikasi Tupoksi yang mereka lakukan sehari-hari. Bayu Bijagsana salah seorang staf Humas dan Hubal yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan dan website mengatakan bahwa tes kapasitas ini menarik dan baik untuk kelembagaan Bawaslu Jateng, karena menurut pandangannya, semua staf terkadang terlalu sibuk dengan Tupoksinya sendiri, namun kadang lupa akan Tupoksi Bawaslu secara umum, sehingga hal tersebut harus diketahui oleh semua. Asep, peserta tes yang juga Tim Asistensi Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran mengatakan bahwa materi soal sangat bagus, karena


mendorong semua peserta tes yang notabene sebagai pegawai Bawaslu semakin mengenal dan memahami lingkungan kerja serta mengindentifikasi tugas-tugas individu. Ari Dwi Saputra, salah satu peserta tes yang keseharian bekerja di bidang keuangan juga mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi adanya tes tertulis ini. Selain menguji pemahaman dan pengetahuan seputar lingkungan kerja, juga sebagai ajang latihan menulis dan mengeksplorasi pikiran pegawai terhadap dunia kerja, khususnya di lingkungan Bawaslu Jawa Tengah. Dirinya bahkan mengajukan tantangan dan mengusulkan untuk dilakukan secara berkala, misalnya triwulan yang juga berfungsi sebagai peningkatan kapasitas pegawai Bawaslu Jateng. Teguh Purnomo, sebagai salah satu Pimpinan Bawaslu Jateng yang membidangi Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga dan Sosialisasi juga sangat mengapresiasi tes yang diinisiasi oleh Kesekretariatan Jenderal Bawaslu RI. Selain untuk melihat kapasitas pegawai non PNS di soal kepemiluan, keBawasluan dan minat kerja, lebih jauh lagi adalah sebagai sarana instropeksi diri guna keperluan peningkatan kapasitas, ujarnya. Humas Bawaslu Jateng

IRWAN

Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota serta Panwas ditingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 yang lalu.

Menurut Muhammad, jajaran pengawas pemilu di daerah khususnya di Kabupaten/Kota serta Kecamatan merupakan garda terdepan dalam proses pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada. Jadi, penghargaan berupa ucapan apresiasi untuk mereka (Panwaslu dan Panwascam) salah satu bentuk perhatian Bawaslu RI selaku induk di Lembaga Pengawas terhadap kinerja jajaran pengawas ditingkat daerah. Tegas Muhammad saat menjadi narasumber pada Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Cilegon Tahun 2015, di Hotel Jayakarta Anyer, Banten, Sabtu (27/2). Selain itu dalam seleksi rekrutmen pengawas pemilu di daerah berikutnya, Muhammad mengharapkan adanya peningkatan karir di jajaran pengawas pemilu yang ada saat ini. Panwascam yang berkinerja baik pada Pilkada 2015 tentu bisa mengikuti seleksi di tingkat Kabupaten/Kota pada perekrutan berikutnya. Begitupun Panwaslu di Kabupaten/Kota yang bisa ikut seleksi di tingkat Provinsi. Seperti diketahui,


35

jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan massa jabatannya akan berakhir dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada selesai. Muhammad juga menghimbau kepada jajaran pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai ketingkat paling bawah untuk dapat berpegang teguh pada duabelas asas penyelenggara pemilu saat melakukan pengawasan pada pemilu/pilkada. “Kita harus berorentasi pada 12 asas penyelenggara pemilu yang didalamnya meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas,” tambahnya. Selain berpegang teguh pada asas dalam pemilu, lanjut Muhammad, pengawas pemilu juga harus bisa memahami dan dapat membedakan antara asas penyelengara pemilu dan asas penyelenggaraan pemilu. Selain hal diatas Guru Besar Unhas Makassar itu juga menjelaskan bahwa, untuk menjadi anggota pengawas pemilu menurutnya lebih berat dari pada menjadi anggota KPU. Syarat menjadi anggota KPU hanya memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, sedangkan syarat menjadi anggota pengawas pemilu harus memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan penmgawasan. Artinya, kata dia, anggota pengawas pemilu harus lebih menguasai aturan dalam penyelenggaraan pemilu di banding anggota KPU. Salah satunya terkait kewenangan yang dimiliki oleh pengawas pemilu. Bahkan lanjut Muhammad, dalam kewenangan tersebut pengawas pemilu bisa memberikan tindakan hukum kepada KPU jika KPU telah keliru melakukan

36

”

Kita harus berorentasi pada 12 asas penyelenggara pemilu yang didalamnya meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

”

Muhammad

KETUA BAWASLU

pelanggaran administrasi. “Di sisi lain Pengawas pemilu juga harus tahu aturan dalam menjalankan kewenangan tersebut. “Pengawas pemilu harus bisa menempatkan kapan harus memberikan peringatan atau memberikan rekomendasi kepada KPU,” tegas Muhammad. Kewenangan yang luar biasa ini menurut Muhammad harus dipahami secara cerdas dan tegas.


Panwas jangan ragu, takut, gerogi kepada siapapun atas rekomendasi jika menurut kalian (Panwas) itu benar. Selain itu rekomendasi juga harus dibangun dengn kajian-kajian yang cerdas dan konferenshif. Jadi, ketika keluar sebagai keputusan sengketa atau hanya sebuah rekomendasi, maka tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu. “Posisi kita ini luar biasa dengan beberapa kewenangan yang dimiliki. Kita harus sadar dengn kewenangan dan sesegera mungkin mempersiapkan diri untuk lebih baik, cerdas dan proposional lagi, dan tentu harapan kedepan supaya kepercayaan publik semakin tinggi terhadap pengawas pemilu,” katanya. Muhammad juga mengingatkan kepada jajaran pengawas untuk tidak angkuh dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Contoh, kata Muhammad, jika terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, seperti salah tempat dan waktu memasang spanduk atau alat peraga lainnya, maka penertiban yang dilakukan oleh jajaran pengawas harus mengedepankan sikap yang santun, dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan KPU setempat sebelum penertiban dilakukan. “Jangan seperti macam preman, ada sepanduk melanggar aturan terus tanpa basa-basi langsung diturunkan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah atau KPU stempat. Jaga sikap yang baik menjadi seorang pengawas pemilu. Jika sikap baik, sopan dan santun kita dikedepankan, maka publik dan masyarakat akan simpati kepada pengawas pemilu,” tutupnya. Irwan

Rayakan Ulang Tahun Ke 3 (Tiga), Bawaslu Kalbar Berkomitmen Tingkatkan Kinerja Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memasuki usia ke-3 tahun. Sebagai wujud rasa syukur, Sekretariat lembaga Pengawasan Pemilu ini menggelar syukuran sebagai bentuk apresiasi kepada jajaran staf dan masyarakat karena telah mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah, mengataka, tiga tahun waktu yang masih singkat untuk puas dengan kinerja sebagai Pengawas Pemilu, butuh peningkatan kompetensi dan integritas tinggi guna menjadi penyelanggara Pemilu yang baik, khusunya dalam bidang Pengawasan. Namun, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat karena telah bekerja dengan komitmen tinggi dalam mensupport Pimpinan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan. “Dari awal berdiri tiga tahun lalu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah banyak belajar dalam berbagai hal, kedepannya yang baik agar dipertahankan dan yang kurang baik dapat diperbaiki. Terima kasih atas fasilitasinya selama ini semoga selalu terjalin harmonisasi diantara kita,” kata Ruhermansyah di Kantor

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Letjend. S Parman No. 21 Pontianak, Senin (15/02/2016). Dalam kesempatan yang Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Mohamad, mengharapkan kepada jajaran Sekretariat untuk menjadikan lembaga Bawaslu Kalbar sebagai wadah pengabdian agar setiap menjalankan aktivitas didasari dengan penuh keikhlasan berbakti kepada bangsa dan Negara. “Jabatan merupakan amanah yang berat dan harus diniatkan untuk mengabdi kepada Negara, jika kita terlena dan menjadikan lembaga ini (Bawaslu Provinsi Kalbar) sebagai “hak milik” maka kita akan melaksanakan tugas semaunya sendiri ,” tegasnya. Sejauh ini apresiasi masyarakat kepada Bawaslu Kalbar cukup baik. Lembaga ini masih menjadi tumpuan masyarakat dalam menyampaikan

aspirasi terkait penyelenggaraan Pemilu khususnya pengawasan Pemilu, segala bentuk laporan pelanggaran selalu ditangani secara adil dan proporsional. “Puji Tuhan kinerja kita baik selama ini, terbukti hingga saat ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat belum pernah mendapat teguran dari DKPP RI,” ungkap Pimpinan Bawaslu Kalbar Krisantus Heru Siswanto dalam arahannya. Acara syukuran Ulang Tahun Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat ke-3, yang diselenggarakan secara sederhana dihadiri oleh seluruh Pimpinan, Tim Asistensi, Kepala Sekretariat, seluruh Kepala Sub Bagian dan seluruh staf. Kemudian ditutup dengan do’a bersama serta menyantap hidangan sederhana yang telah disiapkan. Humas Bawaslu Kalbar


35 37

Aspirasi

Aspirasi

LSM Laporkan Dugaan Keberpihakan Penyelenggara

Bawaslu Kembali Didesak Selesaikan Pilkada Pangandaran Ratusan massa yang mengaku dari sejumlah ormas di Kabupaten Pangandaran dan Bandung. kembali mendatangi gedung Bawaslu, Selasa (19/1), dan meminta Bawaslu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran.

HUMAS

Pada kedatangannya kali ini, mereka kembali mendesak Bawaslu pada penanganan tuntutan mereka sebelumnya. Mereka meminta agar Bawaslu membatalkan hasil pungut hitung yang tahapannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pemilihan ulang. “Kami ingin mempertanyakan kembali ketegasan Bawaslu untuk tuntutan yang sudah kami sampaikan pada demonstrasi sebelumnya,” tutur salah seorang perwakilan Fauzan, saat ditemui oleh Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Johnly Pedro Merentek, Kasubbag Humas Raja Monang Silalahi dan Kasubbag Wilayah I Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Aufia Widodo. Demonstrasi serupa pernah dilakukan pada 21 Desember 2015, yang meminta Bawaslu untuk merekomendasikan penghentian tahapan pemilihan bupati dan wakil

38

”

Kami ingin mempertanyakan kembali ketegasan Bawaslu untuk tuntutan yang sudah kami sampaikan pada demonstrasi sebelumnya

”

Fauzan

Perwakilan pendemo


bupati di Kabupaten Pangandaran dan membatalkan hasil pungut hitung yang tahapannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pemilihan ulang. Pengunjuk rasa meminta dasar hukum penyelenggaraan Pilkada di Pangandaraan yang sempat dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk. Menurut mereka, Kabupaten Pangandaraan yang sudah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada Oktober 2012 silam, sudah seharusnya dibentuk KPU Kabupaten Pangandaran sebelum tahapan dimulai. Pada faktanya Panwaslih Kabupaten Pangandaraan sudah terbentuk. Akibatnya, menurut mereka, beberapa tahapan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ciamis dan sebagian lagi baru dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.

Gerakan Masyarakat Peduli Pemilu Bersih mendatangi gedung Bawaslu dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik oknum Panwaslih dan KPU Kabupaten Rokan Hilir, di Jakarta, Senin (11/1). Mereka menuntut agar Bawaslu dan DKPP mengambil tindakan tegas dan memberhentikan jajaran penyelenggara Pilkada tersebut. “Kami menilai Panwas Rohil dan KPU Rohil melakukan konspirasi yang menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lain sehingga mengakibatkan selisih suara menjadi luar biasa,” ujar Koordinator Aksi Saharuddin, saat ditemui oleh perwakilan Bawaslu dari Bagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga dan Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran, serta DKPP.

Dalam penjelasannya, mereka menduga Panwas dan KPU tidak netral dan berpihak pada petahana, karena sebelum pemungutan dan penghitungan suara, ada beberapa pengaduan terhadap petahana tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Rokan Hilir. KPU setempat pun tidak mau menindaklanjuti sebelum ada rekomendasi dari Panwas. “Terkait dengan laporan kami yang disampaikan secara sah tapi tidak ditindakluti mau kemana kita melaporkan. Kami mohon Bawaslu mengambil tindakan administratif secara tegas kepada Panwas Kabupaten Rokan Hilir,” tutur Kuasa Hukum salah satu Paslon yang kalah dalam Pilkada. Petahana, diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang menguntung-

kan dirinya saat masa tenang kampanye Pilkada 2015 lalu. Padahal, tambahnya, jelas dalam UU programprogram yang menguntungkan petahana dilarang dilakukan. Atas kondisi tersebut, Panwas dianggap tidak berbuat apapun, sehingga petahana tidak bisa didiskualifikasi. “Kami mohon agar DKPP dan Bawaslu memecat Panwas dan Kabupaten Rohil karena telah memalukan lembaga penyelenggara pemilu,” ungkapnya. Sementara itu, dalam keterangannya kepada para pengunjuk rasa, Kasubbag Humas Raja Monang Silalahi mengatakan, bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Falco Silaban

Falcao Silaban

HUMAS


39

Aspirasi

Tempayan Retak

Tidak Puas, Tim Pemenangan Paslon Lapor ke Bawaslu

Seorang tukang air India memiliki dua tempayan besar, Masing-masing bergantung pada kedua ujung sebuah pikulan Yang dibawa menyilang pada bahunya.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Nias Selatan pada 9 Desember 2015 silam masih menyisakan persoalan. Sejumlah tim pemenangan dari salah satu pasangan calon (paslon) bahkan mendatangi Gedung Bawaslu RI untuk mengusut beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di Nias Selatan. Kedatangan para tim pemenangan ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Senin (15/2).

HUMAS

Dalam penyampaiannya, Mukami Bali, salah seorang juru bicara menjelaskan adanya keberpihakan dari penyelenggara untuk memenangkan salah satu calon. “Banyak yang kami temukan beberapa poin tidak sesuai dengan peraturan yang ada namun tahapan terus saja berjalan seperti tidak terjadi apa-apa,” ujarnya. Salah satu yang disebutkannya adalah terkait salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat yang memasang spanduk memberikan selamat kepada salah satu paslon. “Ada PPK yang memasang spanduk ucapan selamat kepada paslon yang menang di tingkat kecamatan tersebut. Di spanduk juga jelas terpasang foto PPK tersebut beserta paslon yang menang di tingkat kecamatan,” jelasnya. Pelanggaran lainnya, tambah Mukami, terkait dugaan money politic, data total jumlah suara sah dan total pengguna hak pilih yang tidak sinkron di beberapa kecamatan, paslon

40

yang tidak memenuhi syarat, dan keberpihakan penyelenggara termasuk Panwas. “Kami menduga kuat jika KPU Nias Selatan berpihak pada salah satu paslon. KPU setempat seperti menutupi sesuatu. Dan kami rasa Panwas juga ikut ‘bermain’ di sini,” ujar Mukami. Hal ini diklarifikasi oleh Ketua Panwaslih Nias Selatan Ismael Dachi. Ia menegaskan Panwas tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun. “Beberapa dugaan laporan telah kami tindaklanjuti. Seperti yang terkait PPK yang berpihak telah dilaporkan ke DKPP. Namun beberapa laporan memang ada yang kadaluarsa sehingga tidak dapat ditindaklanjuti namun bukan berarti berpihak,” tegasnya. Hal serupa ditegaskan Ketua Bawaslu RI Muhammad. Ia menegaskan jika memang ada jajaran pengawas yang tidak netral maka akan segera diproses. “Penyelenggara yang tidak netral ataupun melakukan pelanggaran harus segera diproses.


Inspirasi

Begitu juga jika terbukti dilakukan oleh jajaran pengawas,” ujar Muhammad. Dari pertemuan hari ini, sambung Muhammad, diharapkan bisa memberikan kejelasan para pelapor agar tidak menimbulkan polemik di masa yang akan datang. “Hari ini kita buka semua agar semuanya jelas. Kalau memang ada ketidakpuasan dari tim pemenangan ini akan menjadi perbaikan bagi kami ke depan,” katanya. Ia juga mengingatkan jajaran pengawas di Nias Selatan maupun di Bawaslu Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah dilaporkan oleh tim pemenangan ini. “Beberapa catatan harus segera diselesaikan supaya persoalan ini dapat diselesaikan,” pungkasnya. Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Bagian Temuan dan Laporan Sekretariat Jenderal Bawalu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Anggota Panwaslih Nias Selatan. Pratiwi EP

Satu dari tempayan itu retak, Sedangkan tempayan satunya lagi tidak. Jika tempayan yang tidak retak itu selalu membawa air penuh setelah perjalanan panjang dari mata air ke rumah majikannya. Tempayan itu hanya dapat air setengah penuh, Selama dua tahun, hal ini terjadi setiap hari. Si tukang air hanya dapat membawa Satu setengah tempayan air ke rumah majikannya.Tentu saja si tempayan yang tidak retak Merasa bangga akan prestasinya, Karena dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna. Namun si tempayan retak yang malang itu Merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya Dan merasa sedih sebab ia hanya dapat Memberikan setengah dari porsi yang seharusnya dapat diberikannnya. Setelah dua tahun tertekan oleh kegagalan pahit ini, Tempayan retak itu berkata kepada si tukang air, “Saya sungguh malu pada diri saya sendiri, dan saya ingin mohon maaf kepadamu.” “Kenapa?” tanya si tukang air, “Kenapa kamu merasa malu?” “Saya hanya mampu, selama dua tahun ini, membawa setengah

porsi air dari yang seharusnya dapat saya bawa karena adanya retakan pada sisi saya telah membuat air yang saya bawa bocor sepanjang jalan menuju rumah majikan kita. Karena cacadku itu, saya telah membuatmu rugi.” Kata tempayan itu. Si tukang air merasa kasihan pada si tempayan retak, Dan dalam belas kasihannya, ia berkata, “Jika kita kembali ke rumah majikan besok, aku ingin kamu memperhatikan bunga-bunga indah di sepanjang jalan.” Benar, ketika mereka naik ke bukit, Si tempayan retak memperhatikan Dan baru menyadari bahwa ada bungabunga indah Di sepanjang sisi jalan, Dan itu membuatnya sedikit terhibur. Namun pada akhir perjalanannya, Ia kembali sedih karena separuh air yang dibawanya telah bocor, dan kembali tempayan retak itu meminta maaf pada si tukang air atas kegagalannya. Si tukang air berkata kepada tempayan itu, “Apakah kamu memperhatikan adanya bunga-bunga di sepanjang jalan di sisimu tapi tidak ada bunga di sepanjang jalan di sisi tempayan yang lain yang tidak retak itu Itu karena

aku selalu menyadari akan cacadmu. Dan aku memanfaatkannya. Aku telah menanam benih-benih bunga di sepanjang jalan di sisimu, Dan setiap hari jika kita berjalan pulang dari mata air, Kamu mengairi benih-benih itu. Selama dua tahun ini aku telah dapat memetik bunga-bunga Indah itu untuk menghias meja majikan kita. Tanpa kamu sebagaimana kamu ada, majikan kita tak akan dapat menghias rumahnya seindah sekarang. “ Hikmah Salah satu hikmah yang bisa diambil dari kisah inspirasi diatas adalah bahwa kita boleh jadi memiliki ke”retak”an tersebut, namun yakinlah satu kelemahan menurut kita, boleh jadi sebuah kemanfaatan bagi orang lain. Jadi... jangan bersedih dan tersenyumlah.. Karena keretakan kita pun dapat bermanfaat besar. kisah dari: http://forum.upi.edu/ index.php?topic=10701.15 gambar dari : http://www.linggakab.go.id/

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat. BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI JANUARI-FEBRUARI JANUARI-FEBRUARI 2016 2016 BULETIN

41

Feature

Feature

“Kami Tidak Takut”

ALI IMRON

GOOGLE.COM

WOWKEREN.COM

Kamis, 14 Januari 2016, seketika kawasan Jalan MH Thamrin pada terik siang hari dimana mulai ramai menjelang istirahat, dikejutkan oleh ledakan bom. Ledakan bom terjadi di kafe Starbucks dan Pos Lalu Lintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, tepat di depan gedung Bawaslu RI. Lalu terjadi baku tembak antara polisi dan pihak pelaku pengeboman. Apakah ini ulah teroris? Apa tujuan mereka kali ini? Untuk mengacaukan Indonesia? Menebarkan rasa takut hingga terjadi kepanikan? Namun tampaknya kali ini meleset. Jika tujuan teroris itu menebarkan rasa takut, maka yang terjadi adalah “kami tidak takut!” Peristiwa bom Thamrin kemarin mungkin sempat membuat panik. Belum lagi banyak hoax tersebar bahwa telah menyebar ke beberapa wilayah, atau teroris membawa senjata dengan membabi buta. Namun kenyataannya Jakarta masih bisa bersuara, setidaknya melalui hashtag “kami tidak takut”. Dan dari hashtag ini banyak diungkapkan bahwa saat peristiwa itu terjadi justru orang-orang di sekitar dan orang-orang di dunia maya tidak tenggelam dalam ketakutan. Justru banyak yang mencoba untuk mengalihkan kepanikan dengan membuat meme, gurauan, bahkan ada saja yang memanfaatkan

42


kesempatan untuk mencari keuntungan! Ini adalah bukti ketangguhan orang Indonesia yang tahan terhadap kepanikan walaupun, ya, beberapa contoh merupakan hal yang jangan ditiru, karena keselamatan diri adalah hal yang utama dibandingkan sekedar eksis di dunia maya. Bak menonton sinetron, masyarakat tetap berkerumun dan menyaksikan secara langsung peristiwa yang tengah terjadi. Cukup aneh memang ketika serangan berlangsung, ketika beberapa ledakan masih terjadi dan kepolisian baku tembak dengan pelaku, masyarakat malah berkerumun. Padahal polisi saja mesti bersembunyi di balik mobil sebagai tameng dari peluru. Namun masyarakat tetap saja berkumpul di balik garis penjagaan, padahal area itu masih rawan terkena muntahan peluru dan ledakan. Sayangnya memang kerumunan massa ini berakibat fatal. Beberapa teroris bisa menyelinap di kerumunan massa dan melakukan serangan dengan tembakan.

Kerumunan massa pun berlarian menghindari bahaya. Ya, dalam situasi seperti ini ada baiknya jangan membuat kerumunan agar tidak membuat pelaku mudah melarikan diri bahkan bersembunyi di kerumunan massa. Contoh lain dari “kami tidak takut” adalah ada kerumunan, ada orang jualan. Hal ini bahkan tetap berlaku ketika serangan bom berlangsung. Sebut saja tukang sate, penjual cangcimen (kacang kuaci permen), penjual mangga, dan lain-lain justru berdatangan mengais rezeki. Padahal mereka berdagang tidak jauh dari titik ledakan dan peristiwa baku tembak. Tindakan heroisme juga menjadi bukti bahwa “kami tidak takut” menghadapi terorisme. Bahkan seorang driver Gojek tertangkap kamera menyelamatkan seorang wanita yang panik saat kejadian berlangsung. Tindakan yang patut dihargai mengingat ini membahayakan keselamatan para driver online ini. Kita berharap kegiatan seperti sosialiasi pencegahan

Karangan bunga di pos polisi Thamrin

terorisme melalui dialog, workshop, serta program damai di dunia maya harus semakin ditingkatkan. Sekarang bagaimana semua lembaga yang terkait bersama masyarakat semakin masif dalam melakukan antisipasi bahaya terorisme ini dengan menyebarkan kesadaran bahwa terorisme itu adalah sesuatu yang salah dan tentunya agama manapun tidak pernah mengajarkan perbuatan tersebut. Ya, hashtag semboyan “Kami Tidak Takut” merupakan salah satu gelora positif masyarakat dalam media sosial dan hal itu juga menjadi gerakan solidaritas di beberapa daerah di Indonesia. Ini bukti bahwa kesadaran masyarakat sudah ada, bahkan sangat tinggi. Tinggal bagaimana kita menjadikan dukungan itu menjadi gerakan nyata yang besar. Kalau itu bisa diwujudkan, bisa jadi ruang gerak terorisme di Indonesia akan semakin sempit. Ali Imron

KOMPAS.COM

GOOGLE.COM


43

Celoteh

Celoteh Pimpinan Bawaslu Sulawesi Utara Johnny Suak

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Teguh Purnomo

Konsisten Laksanakan Pemilu Berintegritas

Bawaslu Award 2016 Modal Pengawasan Pilkada 2017

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) menorehkan prestasi membanggakan pada Bawaslu Award 2016. Dalam malam penganugerahan yang digelar Senin (29/2) itu, Bawaslu Sulut diberi kepercayaan menerima penghargaan sebagai Bawaslu Provinsi Terbaik se-Indonesia untuk kategori Penyelesaian Sengketa Pilkada dan dua kategori bergengsi lainnya. Atas prestasi yang diraih, pimpinan Bawas-

lu Sulut Johnny Suak mengatakan, konsisten pada tugas merupakan kunci keberhasilan Bawaslu Sulut. “Konsisten terhadap pelaksanaan Pemilu yang Berintegritas, Berkualitas dan Bermartabat menjadi Kunci kami mendapatkan Bawaslu Provinsi Terbaik Se-Indonesia untuk Kategori Penyelesaian Sengketa Pilkada serta mendapatkan Nominasi Bawaslu Provinsi Terbaik Untuk Kategori Sosialisasi, Humas dan Hubla serta Kategori Pengawasan Partisipatif,” ujar Johnny. Keberhasilan tersebut, menurutnya dipersembahkan Bawaslu Sulut bagi seluruh lapisan masyarakat, stakeholder dan jurnalis yang selama ini mendukung usaha Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. “Bawaslu Award ini kami persembahan pada Stakeholder pemilu, masyarakat, media massa, ormas, OKP dan seluruh keluarga besar Bawaslu Sulut, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS terutama Pemerintah Provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandou,” ungkapnya. Ira Sasmita

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan HL Arumahi

Kerja Keras Antarkan Bawaslu Sulsel Masuk Enam Kategori Bawaslu Award 2016 Bawaslu Sulsel berhasil masuk dalam nominasi terbaik pada enam kategori Bawaslu Award 2016. Masing-masing nominasi diberikan kepada 5 Propinsi dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Keenam kategori terbaik tersebut adalah Pengawas TPS 02 Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, atas nama Sumarni, PPL Desa Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan Gowa atas nama H Abd Syukur. Kemudian Kabu-

GOOGLE.COM

44


paten Pangkep untuk kategori Sosialisasi dan Hubungan Antar Lembaga. Bawaslu Sulsel sendiri masuk dalam nominasi terbaik penyelesain sengketa dan penanganan pelanggaran bagi provinsi tidak melaksanakan Pilkada, serta Sekretariat Bawaslu Sulsel untuk kategori sekretariat terbaik. Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi, tidak mudah meraih enam kategori sekaligus dan ini berkat kerja keras jajaran Bawaslu Sulsel khususnya teman2 Panwas Pilkada di 11 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada. “Karena itu atas nama Bawaslu Provinsi Sulsel menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras, kerjasama teman-teman Panwas Pilkada di 11 kabupaten yang tetap menjaga integritasnya dalam menjalankan amanah. Bawaslu Award ini milik kalian,” ujarnya. Pengumuman Bawaslu Award disampaikan pada malam penganugrahan Bawaslu Award 2016 di Gedung Sarbini Jakarta, Senin (29/2) dihadiri Wakil Presiden HM Jufuf Kalla, Ketua MPR, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua dan Komisioner KPU RI, Bawaslu dan Panwas Pilkada se Indonesia. Ira Sasmita

Jajaran pengawas Pilkada 2015 di Provinsi Jawa Tengah memborong penghargaan pada malam penganugerahan Bawaslu Award 2016. Bawaslu Jateng meraih empat penghargaan dalam ajang penghargaan yang mengambil tempat di Balai Sarbini Jakarta tersebut. Penghargaan yang diraih berasal dari kategori Panwas kecamatan terbaik, Bawaslu Provinsi dengan pengelolaan dana hibah terbaik, Panwas kabupaten/kota yang penanganan pelanggarannya terbaik, dan Bawaslu Provinsi dengan supervisi, monitoring dan evaluasi terbaik. Untuk kategori Panwas Kecamatan terbaik yang jatuh pada Panwas K e c a m a t a n Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Untuk kategori penanganan pelanggaran terbaik diraih oleh Panwas Kabupaten Sragen, sedangkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meraih

penghargaan untuk kategori pengelola dana hibah terbaik dan kategori supervisi, monitoring dan evaluasi terbaik. Pimpinan Bawaslu Jateng yang membawahi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo menyatakan, merasa bangga, namun juga merasa tanggung jawabnya bertambah berat atas penghargaan tersebut. “Penghargaan di 4 kategori, dan hampir semua kategori masuk nominasi yang dilombakan membuat kami bangga sekaligus merasa berat. Ini semua berkat kerjasama tim, baik di internal Bawaslu Jateng maupun Panwas di 21kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan lain,” ujar Teguh. Penghargaan ini, lanjut Teguh, merupakan modal pengawasan Pilkada 2017 yang akan dilakukan di tujuh kabupaten/kota antara lain Jepara, Banjarnegara, Cilacap, Brebes, Salatiga, Batang dan Pati. Dalam ajang Bawaslu Award 2016, lebih dari 20 kategori penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bekerja melakukan pengawasan Pemilu. Selain dihadiri oleh Wapres, acara Bawaslu Award 2016 juga dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandy.

aktual.com

Ira Sasmita


45

Regulasi

Anekdot

Cerimor

(Cerita Humor) Naik Taksi

Seorang sekretaris bernama Santi pulang larut malam sehabis lembur. Dia kemudian menyetop taksi di depan kantornya. Setelah taksi melaju, Santi baru sadar tak bawa uang. Dia pun menepuk bahu si sopir taksi. “Bang nanti mampir kalau ada ATM ya,” kata Santi. Namun begitu bahunya ditepuk, si sopir malah berteriak histeris. Dia menginjak pedal gas hingga taksi melaju zigzag, sampai akhirnya menabrak trotoar. Untung jalanan sudah sepi sehingga tak ada korban. Santi pun memarahi sopir taksi tersebut. “Abang ini gila ya? Diminta mampir ke ATM sebentar malah ngebut nggak jelas gini!” Dengan napas tak beraturan karena masih tegang, si sopir meminta maaf berkali-kali. “Maaf mbak, jujur saja, baru hari ini saya jadi sopir taksi. Ini hari pertama saya,” kata si sopir. “Sebelum nyopir taksi, bapak nyopir apa?” tanya Santi. “Saya 13 tahun nyopir mobil jenazah mbak,” jawab sopir.

Hati-hati Membeli Salak

Ada seorang pembeli yang merasa tertipu oleh penjual salak, karena saat dia membeli salak yang sudah dipilihnya bagus, pas dibukanya

kresek di rumah, salaknya berubah jadi busuk. Merasa penasaran, maka ia balik lagi ke penjual yang sama. Dia memilih salak lagi lalu dia purapura lengah tapi sambil melirik ulah penjual salak. Si penjual salak mengira pembeli lengah, cepat-cepat ditukarnya kresek pembeli dengan kresek yang berisi salak busuk. Begitu tahu dia ditipu, si pembeli langsung marah. Pembeli: “Oh... pantas aja saya dapat salak busuk, wong ditukar sama sampeyan, Bu!” Penjual: “Ealah.. dek.. dek, sampeyan ini baru dapet salak busuk satu kresek aja marah. Lha saya yang dapet sekeranjang aja endak marah kok. Bagaimana sampeyan itu?” Pembeli: (dengan bersungut-sungut ngeloyor pergi) “Dasar penjual...!”

Rahasia agar Sayang Sampai Kakek Nenek

Cerita ini merupakan sebuah rahasia bagaimana sepasang suami-istri bisa tetap sayang dan mesra sampai hari tua. Bahkan sampai kakeknenek. Ko Seng: “Sayang... Ini teman papa. Namanya Afong !!” Istri Ko Seng: “Silahkan duduk Ko Afong. Aku buatin minuman dulu ya, Pa...” Ko Seng: “Sekalian sama kue²nya, Darling .....” Istri Ko Seng: “Iya Say...”

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI JANUARI-FEBRUARI JANUARI-FEBRUARI 2016 2016 46 BULETIN

5 menit kemudian, istri Ko Seng menyuguhkan minuman dan kue... Ko Seng: “Makasih, Honey” (sambil cium mesra pipi istrinya). Istri Ko Seng: “Aku ke belakang lagi yaa, Pa...” Ko Seng: “Silahkan, Cantik. Thanks ya, My Love...” Afong sangat kagum dengan kemesraan Ko Seng dan istrinya. Afong: “Kalian sudah menikah berapa lama..?” Ko Seng: “30 tahun... Emangnya kenapa ?” Afong: “Saya kagum..., kalian menikah sudah begitu lama, tapi koq masih mesra sekali seperti pengantin baru aja...” Ko Seng: “maksud kamu ?” Afong: “Saya perhatikan dari tadi kamu manggil istrimu dengan sebutan yang sangat mesra..... ‘sayang’, ‘darling’, ‘honey’, ‘my love’, ‘cantik’.... Apa rahasianya sih...?” Ko Seng: “Serius nih ?! Tapi janji yaa... Ini cuma antara kita berdua saja, jangan kasih tahu siapa² yaa...” Afong: “OK” Ko Seng: “Gini lho Fong, sebenarnya ... AKU SUDAH LUPA SIAPA NAMA ISTRIKU...? dari berbagai sumber


47

Regulasi

Regulasi

bersambung

48



49

50



51

HUMAS

HUMAS

AS PEMIL W A IH G A N

UM

BADAN

N

PE

Ketua Bawaslu Prof Muhammad memberikan penekanan pentingnya meningkatkan perbaikan-perbaikan pelayanan birokrasi melalui semangat reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu RI pada rapat Reformasi Birokrasi di Gedung Bawaslu lantai 4, Selasa (9/2).

Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad didampingi Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas melantik Anggota Bawaslu Provinsi Masa Jabatan 2016-2017 penganti antar waktu (PAW). Anggota tersebut adalah Arijadi dan Nanang Masaudi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo), Albert John Jopie Benu (Anggota Bawaslu Provinsi NTT), dan Syros Antonius Prawar (Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat). Keempat komisioner itu dilantik menggantikan masa jabatan komisoner terdahulu yang diberhentikan terkait putusan DKPP.

UM

ALI IMRON

A IK IND

A S L U

I

N O

R

W

SI

BL

E

P

A

B

U

KARTIKA

Ketua Bawaslu Muhammad (kiri) menyampaikan arahan terkait manajemen perubahan dan strategi komunikasi perubahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2016 di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Dalam penyusunan draft ini yang berlangsung di Bogor menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Teguh Widjinarko (kanan), Senin (25/1)

RE

Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, Sufiyanto (kanan), tiga anggota Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas, Muhammad (tengah), Nelson Simanjuntak, dan Kepala Biro TP3 Bawaslu RI, Bernad Dermawan Sutrisno saat penutupan Rakernis dalam rangka rekapitulasi data dan evaluasi keputusan penyelesaian sengketa dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015, Selasa malam (2/2).

-

HENDRU

MUHTAR

Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad mengungkapkan Bawaslu Award yang kembali digelar pada 2016 ini penting untuk dilaksanakan secara kontinu kedepannya. Menurutnya hal itu sejalan dengan kesepakatan Pimpinan Bawaslu periode 2012-2017 sejak awal masa jabatan untuk mempromosikan orang berdasarkan prestasi atau yang dikenal dengan merit system.

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro membuka kegiatan Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Bawaslu RI Tahun 2015 di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu siang (3/2). Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan peserta agar memahami betul langkah-langkah yang dipersiapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

52


BAWASLU. Bawaslu Award 2016 Sukses Digelar BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM EDISI JAN-FEB Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Recommend Documents