BAWASLU. Tantangan Penguatan Bawaslu. Butuh Tiga Kali Pemungutan Suara di Muna. Bawaslu RI Raih Predikat WTP dari BPK

EDISI MEI-JUNI 2016

BAWASLU BULETIN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Tantangan Penguatan Bawaslu

SOROTAN

INVESTIGASI

Bawaslu RI Raih Butuh Tiga Kali Predikat WTP Pemungutan dari BPK Suara di Muna

BRIEFING

Zona Integritas dan Semangat Anti Korupsi

BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016

www.bawaslu.go.id

UM

BADAN

N

PE

AS PEMIL AW IH A NG

UM

IK INDO

A S L U

I

N

E

B

BL

W

R

P

U

SI

A

RE

A

-

Buletin BAWASLU ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagai wahana informasi kepada khalayak serta ajang komunikasi keluarga besar pengawas Pemilu di seluruh tanah air. Terbit dua bulan sekali.

Penerbit: Bawaslu RI Pengarah: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., MSi. Nasrullah, SH., MH. Endang Wihdatiningtyas, SH. Daniel Zuchron Ir. Nelson Simanjuntak Penanggung Jawab: Gunawan Suswantoro, SH, M.Si. Redaktur: Ferdinand ET Sirait, SH, MH. Drs. Johnly Pedro Merentek, M.Si. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP. Raja Monang Silalahi, S.Sos. Hilton Tampubolon, SE. Redaktur Bahasa: Saparuddin Pembuat Artikel: Falcao Silaban, Christina Kartikawati, M Zain, Ali Imron, Hendru Wijaya, Anastasia, Irwan, Deytri Aritonang, Haryo Sudrajat, Ira Sasmita, Pratiwi,Wisnu Design Grafis dan Layout: Christina Kartikawati, M Zain, Muhtar Sekretariat: Tim Sekretariat Bawaslu Alamat Redaksi: Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, 10350. Telp./Fax: (021) 3905889, 3907911. www.bawaslu.go.id

2

Penambahan kewenangan baru terhadap Bawaslu yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membuat lembaga ini lebih powerfull. Kewenangan memutuskan sanksi administrasi, diskualifikasi pasangan calon hingga penanganan politik uang menjadi beberapa agenda utama pada Pilkada Tahun 2017. Keinginan Bawaslu untuk bertindak lebih progresif tentu harus memerhatikan norma-norma hukum yang ada. Terlebih lagi dalam penegakan hukum pemilu, Bawaslu tidak bekerja sendiri. Bawaslu bersama Polri dan dan Kejaksaan Agung yang tergabung

DAFTAR ISI

2 Dari Redaksi Laporan Utama 3 Tantangan Penguatan Bawaslu Opini Mengoptimalkan Hak Politik Rakyat 6 dalam Pengawasan Partisipatif 9 Menuju Pilkada Serentak 2017 Sorotan Untuk Pertama Kali, Bawaslu Raih 11 Predikat WTP dari BPK Komisi IITak Setuju Pemangkasan 13 Anggaran Pengawasan Pemilu Investigasi Butuh Tiga Kali Pemungutan 14 Suara di Muna Empat Pondasi Pengawasan 17 Pilkada bagi Panwas Bawaslu Terkini Bawaslu Resmikan Balkesmas bagi 19 Pegawai Info Bawaslu Bawaslu Undang Anak Yatim Buka 20 Puasa Bersama Info Bawaslu-Briefing Zona Integritas dan Semangat Anti 21 Korupsi Divisi Update Kewenangan Ditambah, Bawaslu Harus Tingkatkan Pengawasan Pilkada 22


dalam Sentra Gakkumdu harus bekerja ekstra keras dengan kewenangan baru ini. Meski demikian, Bawaslu akan tetap fokus pada upaya pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kewenangan baru ini akan menjadi tantangan bagi Bawaslu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat dengan mewujudkan politik berkualitas dan berintegritas.

Salam Awas Divisi Update Bawaslu Susun SOP Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Tingkatkan Kinerja Melalui Pembangunan SDM Bawaslu-Unhas Tingkatkan Kerjasama Antar Lembaga Feature Sambil Bercengkrama Lahirkan Paradigma Baru Sudut Pandang Jalan Terjal di Pilkada Serentak Jilid II Profil Refli Harun, Pakar Hukum Tata Negara Pemerhati Pemilu Ekspose Daerah Calon Panwaslih Muba Ikuti Rangkaian Seleksi 1.464 Orang Perebutkan Kursi Panwascam di Jateng Inspirasi Jadilah Pelita Khas Pergumulan Teknologi di Balik Sebuah Website dan Transformasi Website Bawaslu Regulasi Bawaslu dan DPR Aceh Sepakati Tata Kerja Panwaslih Aceh Galeri

23 24 25 26 28 30 32 33 36

38 39 40

Tantangan Penguatan Bawaslu Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan (dalam UU Perubahan Kedua UU Pemilihan) Pasal 22B

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; a1. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; c. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; d. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota; h. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan i. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Pembentuk undang-undang telah mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada dimana salah satu substansi krusial perubahannya adalah penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawas pemilihan dituntut mampu mengoptimalkan kewenangan yang ada kendati penguatan itu oleh sejumlah kalangan dianggap masih setengah hati. Sebagian diantaranya bahkan sampai menyebut Bawaslu hanya diberi kewenangan kosong.

S

etelah tertunda pada masa sidang sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akhirnya disahkan menjadi undangundang dalam sidang paripurna DPR, Kamis (2/6). Penyempurnaan

UU Pilkada tersebut mencakup 85 pasal baik perubahan substansi, penambahan, serta penghapusan aturan sebelumnya. Ketua Bawaslu RI, Muhammad memuji hasil revisi UU Pilkada sebagai langkah maju yang luar biasa. Bawaslu kini menjadi lebih “bertaring”. Pasalnya Bawaslu berhak menerima, memeriksa, dan memutus laporan politik uang dalam ranah administrasi dengan sanksi

terberat adalah pembatalan sebagai pasangan calon. Ia menjabarkan, sebelumnya apabila terdapat calon yang kedapatan melakukan politik uang maka yang bersangkutan akan diproses pidana. Kini dengan UU Pilkada hasil revisi, calon tidak hanya diproses pidana namun juga akan diproses pada ranah administrasi oleh Bawaslu. “Lalu dinilai oleh Bawaslu sampai diputuskan oleh Bawaslu bahwa dia


3

UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG PEMILIHAN Pasal 135A

Pasal 144

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi. (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon. (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon. (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

melakukan politik uang. Kemudian sanksi terberatnya adalah diskualifikasi,” ujar Muhammad di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (3/6). Salah satu substansi dalam revisi yang banyak menyita perhatian adalah lahirnya ketentuan sanksi pembatalan atau diskualifikasi terhadap calon kepala daerah yang melakukan politik uang. Pasal 73 ayat (1) menegaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang tersebut dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran politik uang dalam jangka waktu 14 hari. Berdasarkan Pasal 135A, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon. Pasangan calon yang terkena sanksi diskualifikasi dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung paling lambat tiga hari sejak keputusan

4


KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Sanksi administrasi diskualifikasi pasangan calon tidak membatalkan atau menghilangkan tindak pidana terhadap politik uang. Pelaku politik uang juga diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 milyar. Terkait dengan penguatan kewenangan, lewat Pasal 22B huruf a.1 Bawaslu RI diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi. Putusan Bawaslu Provinsi yang dimaksud, terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya. Kemudian selain hal di atas, substansi perubahan UU Pilkada yang terkait Bawaslu adalah mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Selama ini Sentra Gakkumdu tidak maksimal, bahkan cenderung menjadi penghambat penegakan hukum atas pelanggaran

pidana pemilu. Kini dalam Pasal 152 UU Pilkada hasil revisi, ditegaskan bahwa Sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai Sentra Gakkumdu diatur dengan peraturan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Bawaslu yang akan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Terkait pengaturan tersebut, Bawaslu akan meminta dukungan DPR agar Kepolisian dan Kejaksaan menempatkan penyidik dan penuntut dalam dalam Sentra Gakkumdu.

termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, pengawasan akan mudah dilakukan apabila aturannya jelas. Muhammad mengatakan sulitnya pemberian sanksi terhadap politik uang selama ini karena tidak ada kriteria jelas mana politik uang dan mana yang bukan politik uang.

Tidak Mudah Paradoks Peraturan Guru Besar Universitas Hasanuddin Peneliti Para Sindycate, Toto Sugiarto ini mengakui, kewenangan yang diberikan menilai banyak hal yang bertentangan dalam kepada Bawaslu bukan tanpa tantangan. hasil revisi UU Pilkada. Kendati memperkuat Tidak semua pelanggaran praktik politik kewenangan Bawaslu terkait politik uang, uang dapat dikenai sanksi maksimal. namun di sisi lain dengan adanya penjelasan Artinya Bawaslu Pasalnya, penerapan sanksi diskualifikasi Pasal 73, politik uang seperti dilegalkan. mendapat hanya dapat diterapkan kepada praktik “Artinya Bawaslu mendapat kewenangan kewenangan politik uang yang terjadi secara terstruktur, kosong. Karena yang akan diberi sanksi kosong. Karena sistematis, dan masif. sudah dilegalkan,” katanya. yang akan diberi Penjelasan UU Pilkada hasil revisi Dengan adanya legalitas biaya makan sanksi sudah menyatakan yang dimaksud terstruktur minum peserta kampanye, biaya transpor dilegalkan adalah kecuranganyang dilakukan oleh peserta kampanye, hadiah, dan lainnya, aparat struktural, baik aparat pemerintah menurut Toto akan membuat Bawaslu mupun penyelengara pemilihan secara kesulitan untuk menerapkan sanksi kolektif atau bersama-sama. Sedangkan pelanggaran politik uang. Apalagi, UU Toto Sugiarto yang dimaksud dengan sistematis adalah Pilkada hasil revisi juga ditentukan bahwa pelanggaran yang direncanakan secara politik uang yang dapat dikenai sanksi matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sementara yang pembatalan hanya yang sifatnya terstruktur, sistematis, dimaksud masif adalah dampak pelanggaran yang sangat dan masif. luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih sebagian-sebagian. untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz mengatakan Terkait dengan penegakan hukum administrasi peraturan penyelenggara pemilu harus memperkecil politik uang, Muhammad mendorong Komisi Pemilihan skala pengertian dari terstruktur, sistematis, dan masif. Umum (KPU) berani mengatur tegas standar biaya Menurutnya terstruktur cukup dimaknai apabila politik untuk transportasi, uang makan dan hadiah lainnya uang melibatkan satu atau lebih aparat, kemudian dalam masa kampanye. Menurutnya jika tidak diatur sistematik dimaknai dilakukan tim sukses yang berkaitan tegas, dikhawatirkan pilkada akan menjadi “liar” yang dengan pasangan calon, dan masif cukup dimaknai terjadi dimanfaatkan calon. di satu kecamatan. “Jangan ragu menetapkan kriteria hadiah lainnya. Dengan adanya pengaturan yang demikian, maka Berapa transpor, berapa uang makan?. Kalau tidak bisa pelaku politik uang dapat lebih mudah dijerat dengan jadi arena akrobat paslon,” kata Muhammad. sanksi pembatalan. Diharapkan, proses kompetisi pilkada Penegasan yang disampaikan Ketua Bawaslu tersebut, pun menjadi lebih bersih dari praktik politik uang. menyinggung bunyi dari penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada hasil revisi. Disebutkan bahwa yang tidak Haryo Sudrajat

”

”


5

Opini

Mengoptimalkan Hak Politik Rakyat dalam Pengawasan Partisipatif “Rakyat sadar politik bukan hanya rakyat yang menggunakan hak pilih dan dipilih namun hak dan kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada” Kedaulatan berada di tangan rakyat Hal ini menjadi suatu hal yang “kurang dan dijalankan sesuai UUD (Pasal 1 sehat” bagi sistem demokrasi. Karena ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia mengkultuskan teknis mengurangi Tahun 1945). Ketentuan ini menghadirkan subtansi dari berdemokrasi. Disinilah sistem demokrasi dalam kehidupan politik peran penting pengawasan hadir sebagai Indonesia. Demokrasi sebagai pilihan jalan penyeimbang proses demokrasi sistem tata negara indonesia yang bersifat sebagai alat penunjang kedaulatan utuh presidensial parlementer lahir sebagai rakyat sesuai konstitusi. pilihan merdeka yang dianggap sesuai Pemilu (Pileg dan Legislatif) juga dengan konsep pemerintahan Negara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar adalah sebuah mekanisme atau proses inilah maka perwujudan demokrasi dalam politik untuk suksesi kepemimpinan konstitusi lahir tiga pesta demokrasi yang politik baik tingkat nasional maupun lokal. Oleh: GIRINDRA SANDINO* kita kenal, yaitu: Pemilihan Presiden dan Sedangkan Politik adalah alat perjuangan Wakil Presiden (Pasal 22E UUD 1945), untuk mencapai tujuan demi kepentingan Pemilihan Legislatif (Pasal 6A, 18 ayat (3), bersama. Maka, melaksanakan proses 19 ayat (1), 22C ayat (1) UUD 1945) dan politik melalui jalur pemilihan umum Pemilihan Kepala Daerah (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945). memerlukan keseimbangan antara penyelenggaraan Proses aktualisasi demokrasi sebagai bentuk teknis bersama-sama pengawasannya. Hal ini agar rakyat pengejewantahan “kedaulatan rakyat” diselenggarakan bisa memastikan bahwa suara sebagai bentuk penentuan oleh penyelenggara pemilu/pilkada (UU No. 15 Tahun kemenangan dan produk demokrasi sesuai dengan harapan 2011 tentang Penyelenggara Pemilu). Penyelenggara dan aturan perundang-undangan. yang kemudian berbentuk Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP lalu dimeriahi Penguatan Pengawasan dengan Mahkamah Konstitusi RI. Semua lembaga Demi menjaga pileg, pilpres, dan Pemilihan Gubernur, tersebut berusaha menjalankan amanah konstitusi untuk Bupati, dan Walikota berintegritas yang harapannya menyelenggarakan proses demokrasi sesuai dengan asas- memproduksi kelembagaan eksekutif, yudikatif, dan asas kepemiluan. eksekutif daerah maka perlu memperkuat pondasi Demi mempertegas proses demokrasi tersebut, maka pengawasan. Lembaga pengawasan bukan sebagai pihak berwenang dalam hal ini DPR bersama-sama alat pelengkap proses demokrasi, tetapi lembaga yang dengan Pemerintah membuat regulasi terkait kepemiluan. bertujuan menghentikan dan mengurangi setiap potensi Regulasi tersebut, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang kecurangan serta mencegah dan menindak kerusakan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 42 proses demokrasi. Tahun 2012 tentang Pilpres dan UU No. 10 Tahun 2016 Lembaga pengawasan ini di Indonesia dikenal mulai tentang Pilkada. Namun, problematika jaminan kedaulatan dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ rakyat untuk memenuhi hak-hak rakyat dalam hal memilih Kota, Panwaslu Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan dipilih terus berkembang. Maka, jaminan ini pun dan pengawas TPS. Lembaga pengawas ini dibagi lagi diturunkan lagi menjadi ketentuan teknis berupa Peraturan menjadi dua; Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagai KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). lembaga pengawas tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten, Pentingnya menjaga kedaulatan rakyat terkadang Kecamatan, Pengawas Lapangan dan TPS bersifat Ad Hoc. dimaknai dengan memprioritaskan pelaksanaan teknis. Lembaga pengawas ini paham betul bahwa politik

6


Opini bangsa berjalan dinamis dan fluktuatif. Semua berjalan 128 – 130 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan sangat situasional dan kondisional yang mengharuskan Gubernur, Bupati, dan Walikota). Sedangkan partisipasi kreatifitas dalam mengawasi. Selain itu, semakin banyak masyarakat masih sebatas “akomodatif” yang ditegaslan aturan pencegahan dibuat bukan mengurangi ancaman dalam pasal 131 – 133A UU No. 10 Tahun 2016 tentang pelanggaran dan kerusakan demokrasi. Negatifnya adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. para perusak menambah pengetahuannya untuk lebih Merujuk pada izin menggunakan kekuatan rakyat canggih dalam melakukan pelanggaran. bernama partisipasi masyarakat dan lembaga pemantau, Oleh karena itu, lembaga pengawas pun melakukan Bawaslu pada pemilu lalu menguatkan peran ini program partisipatif. Program ini merupakan serangkaian dalam program Satu Juta Pengawas. Tujuannya adalah kegiatan yang mengikutsertakan rakyat dan lembaga mengaktifkan tingkat partisipasi masyarakat yang cerdas lain dalam menjaga kesehatan politik dan paham demokrasi. demokrasi melalui pengawasan Cerdas politik bukan sekedar bersama. Artinya, seluruh warga mengetahui partai dan calon Partisipasi masyarakat negara termasuk penyelenggara tetapi tujuan berpolitik. berperan aktif mengawasi Paham demokrasi bermakna dalam pengawasan selain jalannya pesta demokrasi masyarakat memahami alasan mengaktifkan peran dan mencegah setiap potensi demokrasi dan pemilihan umum masyarakat dalam praktik kecurangan. sebagai jalan pengejewantahan politik juga sebagai penguat Partisipasi masyarakat dalam kedaulatan ditangan rakyat. pengawasan selain mengaktifkan Dalam konteks konstestasi lembaga pengawasan. peran masyarakat dalam praktik demokrasi, partisipasi politik Hal ini karena lembaga politik juga sebagai penguat masyarakat dalam pemantauan pengawas terlalu sedikit lembaga pengawasan. Hal ini atau pengawasan pilkada dapat karena lembaga pengawas terbagi dalam dua bentuk; bila dibandingkan dengan terlalu sedikit bila dibandingkan pertama mereka organisasijangkauan pangawasan dengan jangkauan pangawasan organisasi yang concern itu sendiri. Pengawas itu sendiri. Pengawas dengan terhadap isu-isu pemilu atau dengan ketersediaan waktu ketersediaan waktu juga memantau jalannya pemilu, kesempatan sulit menjangkau namun organisasi-organisasi ini juga kesempatan sulit seluruh daerah dalam menjamin terakreditasi sebagai pemantau menjangkau seluruh daerah kesehatan demokrasi. Oleh di KPU wilayah masing-masing dalam menjamin kesehatan sebab itu, partisipasi masyarakat atau nasional. Kedua, partisipasi demokrasi. dinilai penting demi eksistensi politik masyarakat yang ekstra demokrasi yang sehat dan formal, mereka ini komunitasberintegritas sesuai dengan komunitas, organisasiproses yang benar dan produk organisasi, sel-sel dan sebutan yang berkualitas. lainnya yang gandrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan Partisipasi Aktif pilkada dengan memantau dan mengawasi pelanggaranPengawasan partisipatif ini pun harus menyentuh pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, namun tidak semua segmentasi partisipatif yang dinilai mampu dan terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya. Dua bentuk cakap dalam menyehatkan demokrasi melalui pemilu dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada ini dapat pilkada. Kerjasama tersebut dilakukan bersama Perguruan menjadi modal sosial-politik Bawaslu sebagai supporting Tinggi, Organisasi Maysarakat Sipil, Media Massa system, khususnya organ-organ atau komunitas-komunitas (jurnalistik) dan organisasi bersifat budaya atau adat dan yang “liar” namun mempunyai soliditas dan jaringan yang lain-lain. luas. Kelompok-kelompok tersebut berperan aktif dan Untuk mengaktifkan partisipasi publik tersebut memiliki relawan berjumlah jelas untuk menjalankan dalam pengawasan ini, perlu pendekatan persuasif dari program pengawasan. Walaupun, baru lembaga pemantau Bawaslu. Pendekatan ini tidak bisa sebatas komunikasi pemilu yang diakomodir dalam proses demokrasi (Pasal dan permintaan bantuan atau arahan agar orang lain aktif BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016

7

Opini mengawasi dan melakukan sosialisasi demokrasi dan politik. Namun komunikasi juga harus dilanjutkan dengan kerjasama aktif yang berbentuk program bersama. Program pengaktifan partisipasi publik ini antara lain; Pertama, membentuk kelas-kelas pengawasan dan sosialisasi aturan perundangundangan. Program kelas pengawasan ini bertujuan memperdalam pengetahuan terkait aturan hingga memahami celah-celah potensi pelanggaran. Akibat baiknya adalah terbangun kesadaran untuk menjaga demokrasi dan mencegah setiap kecurangan dalam pemilu dan pilkada. Kedua, menyediakan media center pengawasan yang online selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tujuan media center bukan hanya menampilkan data dan kegiatan Bawaslu. Tetapi menjadi pusat data, informasi, komunikasi dan program kerjasama yang mengikat sehingga terbangun harmonisasi antara publik dengan lembaga pengawas. Selain itu, media center akan menjadi alat penyuara (toa) yang akan memperingati sekaligus mendidik publik terkait proses pengawasan demi suksesi demokrasi berkeadilan. Ketiga, berdasarkan hasil revisi kedua UU Pilkada yang berimplikasi pada penguatan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan setiap permasalahan pilkada. Maka perlu kiranya penguatan infrastruktur berbasis kerelawanan. Program sejuta pengawas yang merupakan program kerelawanan memang terbukti berhasil dalam mengemukakan setiap pelanggaran yang ada. Namun program ini masih bersifat sementara yang seharusnya dipermanenkan dalam bentuk kerjasama aktif. Oleh karena itu, Bawaslu seharusnya diperkuat dalam hal jumlah anggota pengawas lapangan dan TPS. Atau seminimalnya alokasi

8

dana yang berlebih untuk membentuk relawan pengawas yang bersifat massif dan terstruktur. Maksudnya massif dan terstruktur adalah membentuk badan pengawas ad hoc yang menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dan diakui secara regulasi. Lembaga ad hoc tersebut antara lain Forum Rektor yang berkuasa terhadap perguruan tinggi yang kemudian memiliki pasukan jelas bernama mahasiswa. Lalu asosiasi jurnalistik yang jelas akan membantu program pemberitaan dan pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu, mengaktifkan lembaga pemantau sebagai mitra terdepan Bawaslu. Tiga lembaga ini dibantu dalam pendanaan dan diberi kewenangan mengawasi secara terfokus akan menambah kekuatan pengawasan yang lebih berat setelah bertambah kewenangan Bawaslu dalam Pilkada. Kemudian komposisi staf ahli atau Tenaga Ahli ditambah jika ada anggaran memungkinkan sebagai penambahan infrastruktur baru, mereka adalah dosen, Tokoh Ormas atau tokoh basis-basis berbagai komunitas, pengacara atau lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat/ agama/adat, wartawan, ahli media sosial (tekhnolog) dan satu kehumasan. Maksud menambah infrastruktur ini adalah mengaktifkan komunitas/lembaga tempat dirinya beraktifitas. Bila dosen ikut serta dalam keBawasluan, sudah tentu mahasiswa akan mudah diaktifkan dalam pengawasan. Begitu juga dengan wartawan dan media tempat dia bekerja, pengacara atau pegiat HAM dengan lembaganya. Serta tokoh masyarakat degan masyarakat yang dipimpinnya. Pengaktifkan ini secara perlahan akan menambah para pengawas secara nyata dan siap berjuang bersama Bawaslu mengawasi dan mencegah langsung


di lokasi kejadian potensi kecurangan. Apalagi pengawasan ini sebagian menggunakan pengawasan berbasis teknologi informasi. Kerjasama Demi menjaga setiap usaha terbangun dalam kesamaan persepsi pengawasan. Maka, penyelenggara pilkada harusnya merangkul partisipasi politik masyarakat dalam memantau pilkada yang bersifat formal maupun ekstra-formal tersebut, walaupun mereka kerap melontarkan kritik terhadap penyelenggara maupun pengawas. Akan tetapi, melihat bahwa kegentingan pengawalan Pilkada berintegritas, para relawanan penting bekerja sama untuk memudahkan pencegahan dan perbaikan kualitas pilkada. Penyelenggara Pilkada menghimpun Koalisi organ-organ formal dan ekstra formal ini, lalu membuat nota kesepakatan terkait proses penyelenggaraan pilkada. Setelah itu, bersama-sama membangun pondasi pendidikan pengawasan dan sosialisasi pilkada. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya terkait pilihan yaitu bagaimana cara di pilih atau memilih. Namun, partisipasi masyarakat yang paham dan sadar akan kepentingan politik mulai dari proses produksi dan produk jadi pesta demokrasi. Dan Bawaslu di Pilkada 2017 ini dengan kewenangan barunya harus membuat gebrakan mengejutkan, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas tetap terjaga bahkan meningkat tajam, sehingga loyalitas masyarakat terhadap sistem demokrasi semakin kuat dan solid.

Penulis adalah Tim Asistensi Bawaslu RI

Opini

Menuju Pilkada Serentak 2017

Baru saja, DPR RI melalui fungsi 2015 menuju pilkada serentak kedua legislasi mengesahkan UU Pilkada hasil 2017, tentu ada pekerjaan rumah bersama revisi. UU Pilkada hasil revisi tersebut untuk menyemarakkan pilkada serentak merupakan perubahan atas UU Nomor 8 kedua 2017. Semarak pilkada bukan Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur hanya dibebankan kepada pemerintah, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil penyelenggara pilkada maupun pengawas Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. pilkada, melainkan tugas bersama dan Undang-Undang tersebut diketukpalukan perlunya keterlibatan civil society. melalui paripurna DPR pada tanggal Sebagai contoh, dalam hal partisipasi 2 Juni 2016. Sidang paripurna untuk politik saja. Kenapa angka kuantitatif mengesahkan UU Pilkada dipimpin oleh yang ditargetkan oleh KPU dalam pilkada Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. serentak 2015 sebesar 77,5% tidak Oleh: Tentu, setelah ketuk palu, maka UU tercapai? Realitanya, partisipasi politik Bambang Ari Satria* tersebut akan menjadi aturan baku dalam dalam pilkada serentak 2015 dibawah pilkada serentak 2017 dan kemudian angka yang ditargetkan. Untuk pemilihan memerintahkan penyelenggara pilkada gubernur dan wakil gubernur 63,7%, untuk membuat peraturan pelaksananya. Pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati 70,14% dan pemilihan 2017 merupakan pilkada serentak kedua setelah pilkada walikota dan wakil walikota sebesar 64,02%. Bahkan, ada serentak 2015. Ada beberapa catatan evaluasi yang patut satu daerah yang angka partisipasi masyarakat terendah diurai dari hasil pilkada serentak pertama, mulai dari tidak dalam pilkada serentak 2015, yakni hanya 30%. Artinya, tercapainya target partisipasi pemilih, indeks kerawanan 70% masyarakat masuk sebagai golongan putih. pilkada yang cukup menjadi perhatian, dan kurang Kalau kita lihat faktor penyebab tidak tercapainya semaraknya pilkada. Melalui catatan evaluasi tersebut, partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2015, salah bisa jadi muncul kesepakatan antara pemerintah dan DPR satunya dikarenakan oleh turunnya aktivitas sosialisasi untuk kembali merevisi UU Nomor 8 Tahun 2015 agar dan pendidikan politik. Walau edukasi politik merupakan kualitas pilkada serentak berikutnya menjadi lebih baik. salah satu fungsi dari partai politik, ada baiknya untuk Revisi UU Pilkada menghasilkan 17 poin perubahan. melaksanakan fungsi edukasi politik tidak hanya dibebankan Adapun poin-poin perubahan tersebut diantaranya adalah kepada partai politik saja. Gerakan civil society juga perlu penetapan waktu pemungutan suara serentak untuk pileg, berperan untuk melakukan edukasi politik, mulai dari pilpres dan pilkada. Waktu serentak itu diputuskan pada mengajak masyarakat untuk hadir ke tempat pemungutan Tahun 2024. Kemudian, aturan tentang meninggalnya suara (TPS) pada waktu pemilihan untuk menentukan pasangan calon atau salah satu dari pasangan calon, nasib daerah lima tahun mendatang, menjelaskan kepada peningkatan verifikasi kualitas calon perseorangan, masyarakat tentang pentingnya melihat rekam jejak dan pengaturan lengkap tindak pidana pemilu, penguatan peran visi misi kandidat hingga perlu munculnya tokoh-tokoh Bawaslu, perbaikan penormaan mengenai kampanye, baru yang hendak maju dalam pilkada sehingga tidak waktu kampanye dan biaya kampanye, pelantikan pasangan muncul kejenuhan dalam masyarakat terhadap tampilnya terpilih, perlu tidaknya anggota DPR, DPD, DPRD, ASN tokoh-tokoh lawas. mengundurkan diri ketika hendak maju dalam pilkada dan Singkatnya, ketika akar penyebab sudah diketahui perbaikan norma terkait penyalahgunaan jabatan petahana. tinggal bagaimana nantinya catatan evaluasi ini tidak Setidaknya ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan muncul kembali dalam helatan pilkada serentak 2017. pilkada serentak di Tahun 2017. Rinciannya terdiri dari 7 Dengan demikian, tingkat partisipasi akan terdongkrak provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Untuk level provinsi, dan capaian yang ditargetkan oleh penyelenggara pilkada ketujuh daerah tersebut adalah Provinsi Aceh, Provinsi dengan sendirinya dapat tercapai. Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Begitu pula dengan indeks kerawanan pada pilkada Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi serentak 2015. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu Papua Barat. pada tanggal 1 September 2015, bahwa indeks kerawanan Dari beberapa catatan evaluasi pilkada serentak pertama pilkada tertinggi ada di Provinsi Maluku dengan angka 2,74 BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016

9

Opini dan indeks kerawanan pilkada terendah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni 1,80. Pengukurannya dilihat dari lima aspek, yakni profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah. Kurang semaraknya pilkada serentak 2015 dikarenakan anggaran pilkada dibebankan kepada penyelenggara pilkada dan atribut kampanye cenderung sepi dikarenakan anggaran yang terbatas. Dengan hadirnya UU Pilkada hasil revisi, salah satu poin menyebutkan bahwa dana kampanye diserahkan kepada masing-masing pasangan calon. Itu artinya, pesta demokrasi kembali terjadi, asal jangan sampai terjadi pesta yang kebablasan, yang menabrak aturan norma yang ada. Pilkada serentak 2017 menjadi harapan semua pihak untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan kemudian melahirkan pasangan kepala daerah dan wakil

kepala daerah yang berkualitas pula untuk menunaikan tugas-tugas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sebagaimana diatur dalam manajemen pemerintahan. Proses elektoral untuk menghasilkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut bisa melalui jalur partai politik ataupun jalur perseorangan. Kedua jalur tersebut sama baiknya, asal calon yang ikut dalam kompetisi politik pilkada benar-benar ada keinginan untuk membuat daerah menjadi lebih baik. Mari kita hitung mundur perhelatan demokrasi besar di Indonesia dalam bingkai pilkada serentak 2017, yakni 15 Febuari 2017 mendatang. Semoga Pilkada Serentak 2017 lebih baik dari Pilkada Serentak 2015. *Penulis adalah Pengamat Politik/ Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Bangka Belitung

Political Quotes

KHURPI.COM

Seven social sins: politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice. Tujuh dosa sosial: politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, dan ibadah tanpa pengorbanan - Mahatma Gandhi –

10


www.iljavanroon.nl

The future lies with those wise political leaders who realize that the great public is interested more in government than in politics. Masa depan terletak pada para pemimpin politik yang bijaksana yang menyadari bahwa sebagian besar masyarakat lebih tertarik dalam pemerintahan dari pada dalam politik. - Franklin D Roosevelt -

Untuk Pertama Kali, Bawaslu RI Raih Predikat WTP dari BPK

HUMAS

Ketua Bawaslu RI, Muhammad menerima laporan keuangan Bawaslu RI Tahun 2015 dari Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, di Auditorium Pusdiklat BPK , Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Juni 2016.

B

awaslu RI untuk pertama kalinya mencapai rapor tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut Bawaslu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tidak mudah untuk meraih predikat WTP. Mengingat pengawas pemilu pada tingkatan

Kabupaten/Kota masih berstatus adhoc. Namun dengan status sementara itu, Panwaslu Kabupaten/ Kota harus mengelola keuangan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Misalnya, membayar pengawas pemilu sampai pada tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya mencapai jutaan. “Berkat sinergitas dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota yang di pimpin oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Bawaslu RI berhasil meraih predikat WTP,” kata Muhammad saat memberikan

sambutan usai menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian /Lembaga Tahun 2015 di Lingkungan Auditoriat Utama Negara I di Auditorium Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/6). Muhammad menambahkan, capaian tersebut merupakan persembahan Bawaslu untuk pemilu yang berintegritas. Kesuksesan pengawasan pemilu yang berintegritas menurutnya juga harus didukung dengan sukses pengelolaan anggaran pengawasan yang berintegritas. “Jika


11

sukses Pengawasan Pemilu tanpa sukses Pengelolaan Anggaran, belum sempurna kesuksesan itu. Bawaslu RI akan semangat mempertahankan predikat WTP” tegasnya. Untuk meningkatkan komitmen dan integritas dalam pengelolaan anggaran, beberapa hari setelah mendapatkan predikat WTP, Bawaslu mencanangkan zona integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pencanangan zona integritas ditandai dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan Bawaslu RI, Jumat (3/6), di lapangan Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakarta. Dalam sambutannya Muhammad mengatakan, pencanangan zona integritas ini merupakan wujud komitmen Bawaslu untuk menjadi badan publik sekaligus penyelenggara pemilu yang berintegritas. Menurut Muhammad, integritas dari birokrasi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. “Bawaslu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang berintegritas

12

dan bertekad memberikan yang terbaik bagi kehormatan pengawas Pemilu. Kita buktikan bahwa kita adalah lembaga yang bersih dari korupsi dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” ujar Muhammad. Komitmen integritas ini, kata Muhammad, salah satunya diwujudkan dengan mengelola anggaran dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut juga telah dibuktikan Bawaslu dengan diraihnya opini WTP untuk pengelolaan keuangan tahun 2015. Opini WTP ini, menurut Muhammad, merupakan tantangan bagi Bawaslu ke depan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengawal Pemilu. Ditambahkan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro dalam konferensi pers, Bawaslu berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi. “Bawaslu mencanangkan zona integritas ini guna mendukung Pemilu yang berintegritas serta birokrasi yang bebas dari korupsi,” imbuh Gunawan. Sementara Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, Ombudsman


memberikan apresiasi atas pencapaian Bawaslu yang telah menerima predikat WTP serta berkomitmen mencanangkan zona integritas di lingkungan Bawaslu. “Wujudkan integritas ini untuk kehormatan keluarga, kehormatan lembaga, dan kehormatan bangsa,” tegasnya. Ia juga memastikan, tidak ada aduan ke Ombudsman terkait pelayanan dalam pemilu yang dilakukan Bawaslu. “Hal ini juga menjadi keberhasilan Bawaslu dalam mengawal Pemilu,” pungkasnya. Dalam acara pencanangan ini juga digelar kegiatan syukuran peraihan opini WTP 2015 dengan simbolis pemotongan tumpeng serta peresmian Balai Kesehatan Masyarakat Bawaslu. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DKPP RI Saut Hamonangan Sirait, Anggota KPU RI Ida Budhiati, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas, Staf Ahli Menpan RB Hendro Witjaksono, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Wuryono Prakoso, Para Ketua Bawaslu serta Kepala Sekterariat Bawaslu provinsi seluruh Indonesia. Muhtar/Pratiwi

Komisi II DPR Tak Setuju

Pemangkasan Anggaran Pengawasan Pemilu

K

omisi II DPR mengkhawatirkan pemotongan anggaran di lembaga penyelenggaraan pemilu akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Tahun 2017. Komisi yang membawahi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu itu menentang pemangkasan anggaran pengawasan pemilu. “Pemotongan anggaran kami khawatirkan akan mengganggu Pilkada, apalagi dalam Revisi UU Pilkada yang telah disahkan, Bawaslu fungsinya diperkuat. Kami khawatir (pemotongan anggaran) akan ada efek dominonya,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6). Revisi UU Pilkada yang baru saja dirampungkan DPR, lanjut Yandri, merupakan salah satu upaya untuk menciptakan Pilkada yang lebih demokratis dan berkualitas. Menurutnya, Bawaslu dan KPU yang kuat tidak akan tercapai jika anggaran kedua lembaga ini dihambat. “Kami harap ada pengecualian untuk Bawaslu dan KPU. Apalagi ini Bawaslu kan baru saja kewenangannya ditambah,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menambahkan, salah satu semangat revisi UU Pilkada adalah penguatan

fungsi dan peranan Bawaslu. Dia mengharapkan Bawaslu hadir di semua rangkaian tahapan Pilkada dan tidak lagi memposisikan diri hanya sebatas wasit. “Bawaslu wajib di setiap tahapan, dan harus memperkuat personilnya dengan berbagai bimtek. Jadi tambahan kewenangan ini juga harus diperhatikan dalam politik anggaran,” ujar Arteria. Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengatakan, Bawaslu sangat mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak atas penguatan Bawaslu pascarevisi UU Pilkada. Bawaslu menurutnya bisa saja mengikuti penyesuaian anggaran yang diinginkan pemerintah, namun Bawaslu juga mengharapkan bila anggaran pengawasan tidak dipotong. “Kami ikhlas ada penyesuaian anggaran. Tapi jika dapat dimohon kepada pemerintah agar tidak dilakukan pemotongan anggaran Bawaslu Tahun 2016 karena anggaran yang sudah ada itu sejalan dengan amanat melaksanakan peran dan fungsi Bawaslu,” ujar Muhammad. Komisi II DPR menggelar RDP dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 serta evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Anggaran Tahun 2016 yang telah berjalan. Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian melalui pemotongan anggaran di beberapa Kementerian dan Lembaga. Bawaslu diminta melakukan penghematan anggaran hingga Rp29 Miliar . Ira Sasmita BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016

13

Butuh Tiga Kali Pemungutan Suara di Muna Pilkada Serentak 2015 telah usai, tetapi tidak dengan pilkada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Masyarakat setempat bahkan harus melewati tiga kali pemungutan suara untuk mengetahui siapa pemimpin mereka lima tahun kedepan.

14

K

andidat calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Muna terdiri dari tiga pasangan calon yakni nomor urut 1 Rusman Emba–Malik Ditu (Rumah Kita), nomor urut 2 Arwaha–Samuna, dan nomor urut 3 Baharuddin-La Pili (Dokter Pilihanku). Berdasarkan hasil Rekapitulasi Pilkada 9 Desember 2015 paslon nomor urut 1 memperoleh 47.434 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 5.407 suara, dan paslon nomor urut 3 memperoleh 47.467. Dengan demikian, paslon nomur urut 3 yang merupakan petahana unggul dengan 33 suara dari paslon nomor urut 1.


Namun hasil itu digugat oleh Paslon Rumah Kita di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016 tanggal 25 Februari 2016 memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni di TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4 Kelurahan Wamponiki, dan TPS 1 Desa Marobo. Dalam putusannya dari 318 TPS di Muna, MK membatalkan hasil perolehan suara di tiga TPS sehingga perolehan Rusman Emba-Malik Ditu menjadi 47.056, unggul 94 suara dari Baharuddin-La Pili dengan 46.962 suara.

MUHTAR

PSU Jilid I, Dilaksanakan 22 Maret 2016 PSU di tiga TPS di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berlangsung relatif lancar, tertib, dan damai. Dalam proses pemantuan langsung yang dilakukan, Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah memberikan perhatian khusus pada pola partisipasi yang ditunjukkan pemilih serta masyarakat di Muna. “Tingkat partisipasi masyarakat, terutama untuk saling mengawasi, memproteksi satu sama lain sangat tinggi,” kata Nasrullah saat melakukan pemantauan di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Muna, Selasa (22/3). Selain di TPS 4 Kelurahan Wamponiki, tim dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga memantau pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Kelurahan Raha 1 serta TPS 1 Desa Marobo, Kecamatan Marobo. Menurutnya pola partisipasi yang ada di PSU Muna, adalah yang diharapkan muncul dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan.

Partisipasi yang ditunjukkan misalnya dalam proses penyebaran kartu pemberitahuan memilih (Formulir C6), penyisiran daftar pemilih tetap (DPT), maupun saat proses pemungutan dan penghitungan suara. “Jadi partisipasi masyarakat terbentuk dengan sendiri, dengan kesadaran sendiri untuk mereka terlibat secara langsung,” kata Nasrullah. Berdasarkan laporan yang diterima, sambungnya, tidak 100 persen formulir C6 terdistribusi kepada nama-nama yang ada di DPT. Akan tetapi hal ini bukan lantaran penyelenggara bekerja lamban dan sebagainya. Tidak terdistribusinya seluruh C6, karena sebelumnya telah dilakukan pencermatan ulang terhadap DPT yang telah digunakan pada 9 Desember silam. Selain karena terdapat nama-nama dalam DPT yang tidak lagi memenuhi syarat memilih misalnya telah meninggal dunia, tidak tersebarnya C6 juga diakibatkan sejumlah nama di DPT secara faktual tengah tidak ada di Muna. Berdasarkan kesepakatan penyelenggara pemilu, C6 hanya

diberikan kepada yang bersangkutan dan tidak boleh dititipkan. “Sebab jangan sampai C6 ini disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga proses penyerahan C6 itu, dipastikan kepada orang yang bersangkutan secara faktual, tidak boleh dititipkan. Ini sangat bagus karena tentu masyarakatnya tidak ingin terjadi ‘kecelakaan’ yang kedua dalam proses itu,” paparnya. Koordinator Divisi Sosialisasi, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu RI ini pun mengapresiasi kinerja aparat kepolisian. Berbagai hal yang berpotensi mengganggu stabilitas, dapat diantisipasi. Menurutnya komitmen dan kepedulian kepolisian sangat baik dalam upaya menjaga PSU di Muna berlangsung tertib dan damai. Ia mengungkapkan belum menerima laporan apakah dalam proses PSU terdapat pelanggaranpelanggaran. Namun begitu, Nasrullah menegaskan bahwa salah satu tugas yang diberi MK kepada Bawaslu adalah melakukan pengawasan dalam PSU ini.


15

“Jadi, apapun yang terjadi pra PSU, PSU, bahkan pasca itu, wajib disampaikan apa adanya. Kalau ada beberapa temuan-temuan yang dapat dikatakan itu melanggar dan seterusnya maka seluruh temuan itu wjib hukumnya untuk disampaikan ke MK dan terserah bagaimana pendapat MK soal itu,” urai Nasrullah. Sementara itu hasil perhitungan di tiga TPS PSU, pasangan Rusman Emba-Malik Ditu unggul di dua TPS, yakni TPS 4 Kelurahan Wamponiki dan TPS 4 Kelurahan Raha 1, dengan selisih 80 suara dari Baharuddin-La Pili. Sedangkan, perhitungan hasil PSU di TPS 1 Marobo, dimenangkan oleh Baharuddin-La Pili dengan keunggulan 81 suara dari RusmanMalik. Jika hasil pilkada lalu dengan PSU di akumulasi, Rusman EmbaMalik Ditu tetap unggul 93 suara dari Baharudin-La Pili. PSU Jilid II, Dilaksanakan 19 Juni 2016 Pelaksanaan PSU jilid I ternyata dianggap MK masih terdapat permasalahan. Berdasarkan putusan sela MK Nomor 120/PHP.BUPXIV/2016 tanggal 12 Mei 2106, MK kembali memerintahkan PSU. Berbeda dari PSU jilid I yang dilaksanakan di tiga TPS, PSU jilid II dilaksanakan di dua TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki. Jelang PSU jilid II, Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dalam sebuah Rapat Kerja Terbatas terkait persiapan PSU tersebut di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat. Ketua Bawaslu RI Muhammad menjelaskan, bahwa pengawasan terhadap PSU Jilid II tersebut akan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Sultra. Meskipun masa pengabdian

16

Panwas Kabupaten Muna belum berakhir, namun mengingat anggaran yang tersedia sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengawasan oleh Panwas Kabupaten Muna, sehingga pengawasan akan diserahkan kepada Bawaslu Provinsi. “Pengawasan PSU Kabupaten Muna diserahkan kepada Bawaslu Provinsi. Sesuai surat edaran dari Bawaslu RI”, jelas Muhammad, Rabu (8/6). Jelang PSU Jilid II, Warga Demo Kantor KPU Kabupaten Muna Sabtu malam 18 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 WITA, ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor KPU Kabupaten Muna. Mereka menuntut agar pendistribusian formulir C6 dapat diselesaikan secepatnya sebelum jam 24.00 WITA. Unjuk rasa akhirnya berhenti setelah Ketua KPU Provinsi Sultra Hidatullah, didampingi Komisioner KPU RI Arif Budiman, Hadar Nafis Gumay, Komisoner Bawaslu RI Daniel Zuchron, Komisoner Bawaslu Provinsi Sultra Munsir Salam menemui massa dan memberikan penjelasan terkait pendistribusian C6. Hidayatullah mengatakan, formulir C6 akan diberikan kepada yang bersangkutan secara langsung, tidak bisa diwakilkan ataupun dititipkan. Formulir C6 sifatnya hanya merupakan surat pemberitahuan. C6 bisa didapatkan malam ini (Sabtu malam) dan juga diperbolehkan besoknya (Minggu) di TPS dengan membawa identitas diri yang sah. KPU dan Bawaslu akan membuat Help Desk di setiap TPS untuk melayani warga yang belum mendapatkan formulir C6 tersebut. “Formulir C6 bisa didapatkan dengan memperlihatkan identitas diri yang sah”, kata Hidayatullah, Sabtu malam (18/6).


PSU Jilid II di Gelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kedua di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 disambut dengan antusias oleh masyarakat Muna. Hal Itu dapat dilihat dengan banyaknya warga yang hadir di kedua TPS tersebut. Bukan hanya pemilih, warga sekitar dan para tim dari semua pasangan calon juga turut memantau dan menunggu hasil dari PSU itu. Meskipun di TPS 4 Wamponiki sempat sedikit mamanas, dan bahasa provokatif yang membuat keadaan hampir tidak terkendali, tetapi dengan penjagaan yang ketat dari aparat TNI dan Polri dan dengan sigap dapat menguasai suasana membuat keadaan kembali menjadi kondusif, PSU tetap berjalan lancar. Selain itu, proses pemungutan suara di TPS 4 Raha I juga sempat terhenti sekitar 30 menit karena listrik mati. Setelah di kroscek listrik mati dikarenakan kehabisan pulsa token. Setelah diisi, proses pemungutan suara kembali dilanjutkan. PSU Jilid II ini tidak luput dari perhatian penyelenggara tingkat pusat. Komisoner Bawaslu RI, Daniel Zuchron berserta rombongan supervisi dari Bawaslu RI telah tiba di Kendari pada tanggal 17 Juni dan berada di Kabupaten Muna pada tanggal 18 Juni. Selain itu, Komisoner KPU RI, Arif Budiman dan Hadar Nafis Gumay juga terlihat memantau proses penyelenggaraan PSU jilid II di dua TPS di Kabupaten Muna. Hasil keseluruhan perolehan suara 9 Desember ditambah dengan perolehan suara PSU jilid II ini kembali dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 (Rumah Kita) dengan selisih 33 suara. Muhtar

Empat Pondasi Pengawasan Pilkada Bagi Panwas Pengawas pemilu diibaratkan seperti seorang wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola. Seorang wasit harus menguasai aturan dalam pertandingan, dan tidak boleh keliru ketika harus memberikan peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran.

B

egitu juga dengan pengawas pemilu. Panwaslu harus cermat dan tidak boleh keliru ketika menangani pelanggaran Pilkada. Lakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh UndangUndang Pilkada. Demikian kata Ketua Bawaslu RI Muhammad saat memberikan arahan kepada Panwaslu se-Provinsi DKI Jakarta pasca pelantikan, di Hotel Golden Boutique, Jakarta Pusat, Rabu (1/6). “Jangan sampai pelanggaran yang ringan tapi kita melakukan langkah dengan mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan pelanggaran tersebut. Ketidakcermatan seperti itu akan fatal akibatnya,”lanjut Muhammad. Selain itu Muhammad menegaskan ada empat pondasi yang harus diperhatikan ketika kita diberikan

mandat untuk menjadi seorang pengawas pemilu atau Pilkada. Pertama, kita harus menegakkan regulasi dengan hitam putih, tidak boleh abu-abu. Kedua, harus mendorong dan mengingatkan peserta pemilu (partai politik, gabungan partai politik atau jalur perseorangan) supaya tidak mengajukan calon yang bermasalah. Ketiga lanjut Muhammad, birokrasi yang netral. Kita punya tugas untuk mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya dapat bersikap netral dalam Pilkada nanti. Dan yang keempat, penyelenggara pemilu harus kompeten, independen, dan berintegritas. “Kita akan diuji pada Pilkada 2017 nanti. Kalau sampai kita (pengawas pemilu) main-main dengan integritas tentu akan mendatangkan musibah pada Pilkada nanti,” tegas Muhammad mengutip pondasi yang keempat. Guru besar Universitas Hasanuddin Makassar itu juga menekankan kepada Panwas di seluruh DKI Jakarta yang baru saja dilantik untuk bisa menancapkan niat dan komitmen untuk benar-benar menjadi Panwas yang independen, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasan Pilkada DKI 2017 nanti. “Saudara (Panwaslu) harus tahu pekerjaan saudara apa, tugas dan tanggung jawabnya apa, kewenangan saudara bagaimana,” tegasnya. Menurut Muhammad, ketika mendapatkan kesempatan menjadi seorang Panwaslu, maka langkah yang dilakukan ialah harus bekerja sebaik mungkin. Sebaliknya, jika kesempatan menjadi pengawas tercoreng dengan tidak bekerja baik, maka dampaknya kedepan pun akan tidak baik untuk dikenang orang. DKI Jakarta sendiri merupakan

salahsatu dari 7 Provinsi yang akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Februari 2017 nanti. Menurut Muhammad, dengan menyandang status sebagai Ibukota Negara, DKI Jakarta akan menjadi perhatian khusus pada Pilkada nanti. Sebuah jarum saja yang jatuh, resonasinya langsung kedengaran meluas. Jadi, Panwas yang baru dilantik ini diharapkan bekerja dengan maksimal untuk menjadikan Pilkada di Ibukota berjalan sesuai yang diinginkan. Hal yang sama dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mimah Susanti agar jajaran Panwas kabupaten/kota se-Provinsi DKI Jakarta yang baru dilantik untuk dapat memegang teguh pakta integritas yang sudah dibacakan dan ditandatangani. Ia akan memastikan seluruh Panwas kabupaten/kota yang sudah dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, seluruh tahapan Pilkada DKI Jakarta harus diawasi dengan baik oleh jajaran Panwas yang baru saja dilantik agar tidak terjadi kecurangan. Panwas se-Provinsi DKI Jakarta yang dilantik antara lain: Marhadi, Tami Widiastuti, Sajhroji (Panwas Jakarta Timur), David Revindo Panggabean, Endang Istianti, Puadi (Panwas Jakarta Barat), M. Halman Muhdar, M. Husen DB, Roy Sofia Fatra Sinaga (Panwas Jakarta Pusat), Ahmad Ari Masyhuri, HJ. Siti Aminah, Muchtar Taufiq (Panwas Jakarta Selatan), Ahmad Halim, A. Benny Sabdo Nugroho, Desinta (Panwas Jakarta Utara), Ahmad Fiqri, Ibrahim, dan Syaripudin (Panwas Kepulauan Seribu). Irwan


17

D

Semarak Harkitnas, Bawaslu Gelar Upacara

alam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-108, Bawaslu menggelar upacara bertempat di lapangan Gedung Bawaslu, Jumat (20/5). Dengan semangat nasionalisme, para petugas maupun peserta upacara mengikuti dengan khidmat rangkaian upacara yang sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Ketua Bawaslu RI Muhammad yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara. Satu hal yang begitu digarisbawahi oleh Muhammad yakni seruan dari Menkominfo untuk melakukan kebiasaankebiasaan yang benar dan bukan sekadar membenarkan hal-hal yang biasa. “Yang harus kita ingat, kita harus membiasakan yang benar dan bukan sekadar membenarkan yang biasa,”

18

tegas Muhammad yang sampai tiga kali mengulangi pernyataan tersebut. Tidak hanya itu, pasca pembacaan naskah pidato tersebut, Muhammad juga mengajak para pejabat maupun staf di lingkungan Bawaslu RI untuk bangkit dalam berkinerja. “Momen Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan momen kita untuk bangkit. Bangkit dalam rasa malas, tidak disiplin, dan bekerja seadanya. Kita harus berani hijrah dengan meningkatkan kinerja,” seru Muhammad. Muhammad juga menargetkan Bawaslu mampu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan keuangan. “Kita wujudkan Bawaslu menjadi lembaga yang bebas dari korupsi. Saya yakin tidak ada satu pun di Bawaslu ini yang berniat untuk korupsi. Mari kita dukung Bawaslu mendapatkan predikat WTP di tahun ini,” pungkasnya.


Di hari yang sama, Bawaslu juga mengadakan musyawarah pemilihan Ketua KORPRI Bawaslu. Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mengatakan, KORPRI Bawaslu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu hanya saja belum berjalan dengan maksimal disebabkan belum banyak anggotanya. “Dan di kepengurusan yang baru ini ditambah dengan meningkatnya jumlah PNS yang ada di Bawaslu, bersama kita majukan KORPRI Bawaslu. KORPRI ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Bawaslu,” ujar Gunawan. Dalam musyawarah ini, terpilih Bernad Dermawan Sutrisno (Kepala Biro TP3) sebagai Ketua DPN KORPRI Unit Nasional Bawaslu dengan Gunawan Suswantoro sebagai pembina. Pratiwi EP

Bawaslu Resmikan Balkesmas Bagi Pegawai

B

alai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Bawaslu resmi dibuka sejak Jumat (3/6) di Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin Nomor 14 Jakarta. Balkesmas yang sebelumnya berupa klinik kesehatan ini diperuntukkan bagi kalangan internal Bawaslu yang mengalami masalah dalam kesehatan. Balkesmas diresmikan langsung oleh Ketua Bawaslu RI Muhammad serta Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas melalui pengguntingan pita secara simbolis setelah acara syukuran peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam peresmian tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, salah satu faktor penunjang kinerja pegawai adalah kesehatan. Tanpa kesehatan, pegawai tidak bisa bekerja dengan baik. Maka dari itu Bawaslu menyediakan Balkesmas bagi pegawai yang kesehatannya terganggu. “Kesehatan itu sangat penting. Percuma memiliki kompetensi yang baik jika tidak didukung kesehatan yang baik. Balkesmas ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam menunjang kesehatan. Yang sakit silahkan berobat ke Balkesmas dengan pelayananpelayanan kesehatan yang sudah semakin baik,” ujar Endang Balkesmas memiliki peralatan kesehatan yang cukup lengkap dibandingkan sebelumnya. Selain itu pelayanan kesehatan yang diberikan juga bertambah, yakni pelayanan

poli gigi. Dokter maupun perawat juga ditambah untuk menunjang pelayanan kesehatan di Balkesmas Bawaslu. Dalam peresmian tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatingtyas, serta Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro meninjau langsung peralatan-peralatan kesehatan yang ada di Balkesmas Bawaslu. Pratiwi EP BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016

19

Bawaslu Undang Anak Yatim Buka Bersama

G

una memeroleh keberkahan di bulan Ramadhan, Bawaslu mengundang puluhan anak yatim piatu dari Panti Asuhan Nurul Iman Jakarta ke kantor Bawaslu untuk buka bersama, Jumat (24/6). Kedatangan puluhan anak yatim piatu yang mengenakan pakaian serba putih ini disambut hangat oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro di Musholah Al Hakam

IRWAN

Bawaslu. Di hadapan anak-anak yang berusia kisaran 6-13 tahun ini, Muhammad memberikan ceramah singkat. Tidak hanya itu, sesekali Muhammad juga berinteraksi dengan anak-anak melalui pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkannya dan dijawab begitu antusias oleh anak-anak yatim piatu. Muhammad mengingatkan kepada seluruh pegawai yang hadir dalam acara buka bersama tersebut untuk

IRWAN

20


senantiasa menyantuni dan mengasihi anak-anak yatim piatu. Hal ini, kata Muhammad, merupakan perintah Allah dan menjadi kebiasaan Rasulullah. “Sudah seharusnya sebagai sesama saudara kita saling memperhatikan orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak yatim piatu. Sungguh Rasul sangat cinta kepada orang-orang yang mengasihi anak-anak yatim piatu,” ujar Muhammad. Muhammad juga mengharapkan kegiatan santunan kepada anak-anak yatim piatu ini tidak hanya di bulan Ramadhan saja melainkan di bulanbulan lainnya. “Kita budayakan di Bawaslu ini kegiatan berbagi dengan sesama. Kita jangan hanya memikirkan dunia. Sedekah semacam ini adalah bekal untuk kita di akhirat,” jelasnya. Kegiatan buka bersama ini juga disertai dengan pemberian donasi kepada anak-anak yatim piatu yang hadir. Selain itu, donasi juga diberikan ke beberapa panti asuhan di wilayah Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta. Pratiwi

Briefing

Zona Integritas dan Semangat Anti Korupsi Demi mendukung upaya Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan dan Mewujudkan Pemilu/Pilkada bersih maka Bawaslu pada awal Juni mencanangkan Zona Integritas di Lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Penetapan Zona Integritas ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Muhammad dan disaksikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penandatanganan Zona Integritas merupakan lanjutan dari reformasi birokrasi yang menjadi keharusan bagi setiap lembaga untuk dapat memenuhi aspek akuntabilitas terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Langkah ini juga merupakan awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi dalam rangka membenahi birokrasi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Semua kendala tersebut, seperti halnya ‘penyakit kronis’ yang sudah terbangun secara terstruktur dan sistematis dalam tubuh pelayan publik di Indonesia bertahun-tahun lamanya. Reformasi birokrasi merupakan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan dan menghilangkan ‘penyakit’ tersebut. Sebagai lembaga yang tergolong baru, Bawaslu selalu ingin menunjukkan komitmen menjadi lembaga yang mematuhi dan memenuhi unsur-unsur good governance. Karena, lembaga yang dibangun dengan dasar dan pondasi yang baik merupakan warisan untuk keberlangsungan sistem yang baik dan niscaya akan menghasilkan

Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, Bawaslu akan menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Oleh:

GUNAWAN SUSWANTORO

Sekretaris Jenderal Bawaslu RI

aparatur negara yang baik juga terutama menghadapi tantangan di masa mendatang. Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan keniscayaan bagi semua kementerian/lembaga termasuk Bawaslu. Sesuai dengan Peraturan Kemenpan RB, target yang ingin dihasilkan oleh Bawaslu adalah tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Bawaslu, Pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN serta mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, serta peningkatan pelayanan publik terutama dalam memberikan keadilan bagi para peserta pemilu/ pilkada. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Setelah pencanangan ini, Bawaslu akan memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan, antara lain proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan

Raih Opini WTP Sementara itu, Bawaslu RI untuk pertama kalinya mencapai rapor tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya, selama dua tahun berturut-turut Bawaslu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tidak mudah untuk meraih predikat WTP. Mengingat pengawas pemilu pada tingkatan Kabupaten/ Kota masih berstatus ad hoc sehingga Panwaslu Kabupaten/Kota harus mengelola keuangan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Misalnya, membayar pengawas pemilu sampai pada tingkatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jumlahnya mencapai jutaan. “Berkat sinergitas dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota yang di pimpin oleh Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro, Bawaslu RI berhasil meraih predikat WTP,” kata Muhammad, di Jakarta Selatan, saat menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Muhammad menambahkan, capaian tersebut merupakan persembahan Bawaslu untuk pemilu yang berintegritas. Kesuksesan pengawasan pemilu yang berintegritas menurutnya juga harus didukung dengan sukses pengelolaan anggaran pengawasan yang berintegritas. n


21

Divisi Pengawasan

Kewenangan Ditambah, Bawaslu Harus Tingkatkan Pengawasan Pilkada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan menjadi undang-undang. Bawaslu telah diberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) kepala daerah jika terbukti melakukan praktik politik uang. Menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, bertambahnya kewenangan tersebut bisa menjadi bumerang dan juga peluang bagi Bawaslu. Jadi bumerang jika Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Pengawas pemilu lainnya sampai tingkat paling bawah tidak serius dalam menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada 2017 nanti. Hal itu diungkapkan Gunawan Suswantoro saat memberikan sambutan pada penutupan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017, di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (16/6). Penguatan akan jadi peluang, lanjut Gunawan, jajaran pengawas pemilu bekerja lebih serius lagi untuk menjadikan Pilkada 2017 lebih baik dari Pilkada 2015 lalu. Selain itu dia menambahkan bahwa Bawaslu harus sesegera mungkin mempersiapkan langkah dan instrumen terkait pengawasan Pilkada 2017, salah satunya Bawaslu diharuskan merubah peraturan yang ada dan disinyalir akan menerbitkan peraturan baru. Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak mengatakan bahwa sentral pengawasan Pilkada sejatinya terletak pada jajaran pengawas tingkat kabupaten/

22

IRWAN

Pimpinan Bawaslu RI saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017, di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (16/6).

kota, kecamatan, dan tempat pemungutan suara (TPS) yang bertugas langsung di lapangan. Dengan begitu menurut Nelson, Bawaslu Provinsi yang telah membahas terkait pengawasan Pilkada 2017 dengan Bawaslu RI perlu menyampaikan hasil pembahasan pengawasan Pilkada ke teman-teman pengawas di tingkat bawah. “Kelemahan kita ini yaitu susahnya menyerap informasi dari tingkat bawah. Jadi Bawaslu Provinsi harus melakukan diskusi, dan bimbingan teknis kepada mereka (Panwas kabupaten/kota, kecamatan, dan TPS) terkait pengawasan Pilkada 2017”, pungkasnya. Nelson juga menegaskan bahwa dalam kerangka melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu harus tetap mengedepankan pencegahan. Menurutnya, mencegah itu lebih baik daripada harus menindak. Selain itu, Pimpinan yang membi-


dangi divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran ini menyampaikan adanya harapan yang cukup besar pembuat Undang-Undang Pilkada dan masyarakat Indonesia terhadap Bawaslu untuk menjadikan Pilkada berjalan secara demokratis. Ia melanjutkan bahwa penyelenggara pemilu dari dulu sampai sekarang belum bisa memberikan cita-cita pemilu yang demokratis. Di satu sisi ada perkembangan yang cukup baik dalam pengelolaan pemilu secara teknis, namun di sisi lain kita berhadapan dengan moralitas berpolitik bangsa ini semakin rusak. Contohnya kata Nelson, semakin menurunnya partisipasi masyarakat untuk memilih. Rentannya suara rakyat untuk dibeli dan permasalahan lainnya yang kerap kali terjadi di Pemilu Indonesia. Irwan/Ali Imron

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu Susun SOP Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Bawaslu RI menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Modul Penanganan Pelanggaran dan Materi Rakernis Penanganan Pelanggaran Tahun 2016, di Jakarta (16/5). Rapat tersebut digelar guna memberi penguatan tata cara penindakan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 mendatang.

“Rapat finalisasi penyusunan modul penanganan pelanggaran disusun memberi penguatan kapasitas kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat Kabupaten dan Kota. Jadi sudah kita susun didalam Standar Oprational Prosedure (SOP),” kata Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat membuka rekernis tersebut di Arion Swiss Belhotel, Jakarta. Koordinator Divisi SDM Bawaslu RI itu mengharapkan dengan dirumuskannya penyusunan modul penanganan pelanggaran tersebut jajaran pengawas pemilu di tingkat Kabupaten dan Kota lebih memahami secara detail proses - proses dalam melakukan klarifikasi serta melakukan kajian didalam menghadapi kasus pelanggaran. Menurut Endang, pengawas pemilu harus paham dan menerapkan prinsip tata cara dalam penegakan hukum pemilu. “Khususnya terkait penanganan temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, pengawas pemilu di tingkat provinsi harus bisa memastikan memberi pemahaman yang sama di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya Endang berharap Bawaslu Provinsi yang telibat dalam menyusun Finalisasi Penyusunan Modul Penanganan Pelanggaran dan Materi

Rakernis Penanganan Pelanggaran dapat menuangkan kendala saat di lapangan sehingga tercipta modul yang lebih komprehensif. “Diharapkan Bawaslu Provinsi dapat memberikan masukan yang signifikan terhadap perbaikan finalisasi modul penanganan pelanggaran berdasarkan pengalaman di lapangan,” ungkap Endang. Pada kesempatan terpisah, Bawaslu RI juga menyusun Standar SOP, Petunjuk Teknis (Juknis) dan Modul Penyelesaian Sengketa Pilkada. Penyusunan SOP, Juknis dan Modul ini dipandang perlu mengingat besarnya dukungan dari pemerintah dan DPR untuk menguatkan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam Revisi UU Pilkada. Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, usulan agar Bawaslu memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa administrasi pada pemilihan kepala daerah merupakan penguatan yang cukup signifikan bagi Bawaslu. Oleh karena itu, menurutnya seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat hingga kabupaten/kota harus mampu melakukan percepatan dari segi kemampuan sumber daya manusia untuk mengemban kewenangan tersebut.

“Ada penguatan cukup signifikan soal sengketa administrasi. Harus ada pula penguatan kemampuan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu untuk menyelesaikan sengketa sehingga masih banyak pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikan SOP, modul dan juknis,” kata Muhammad saat membuka Rapat Kerja SOP Petunjuk Teknis dan Finalisasi Modul Penyelesaian Sengketa, di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Sabtu (28/5). Rapat Kerja yang diselenggarakan Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI tersebut, lanjut Muhammad, akan menentukan produk hukum yang akan dikeluarkan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pilkada Serentak Tahun 2017. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu berharap SOP, Juknis dan Modul yang dihasilkan dapat meningkatkan profesionalitas pengawas pemilu khususnya yang menggelar pilkada tahun depan. Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menambahkan, terdapat 15 SOP yang digodok terkait penyelesaian sengketa pilkada. SOP, Modul dan Juknis yang disusun menurutnya merupakan penyempurnaan dari aturan serupa yang telah digunakan pada Pilkada Tahun 2015 lalu. “Kewenangan penyelesaian sengketa merupakan mahkota bagi Bawaslu. Kita sempurnakan berdasarkan pengalaman yang sudah ada, dan kita harapkan Panwas Kabupaten/Kota lebih mahir dan profesional,” ujar Nelson. Hendru Wijaya/Ira Sasmita


23

Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Tingkatkan Kinerja Melalui Pembinaan SDM Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan untuk menujang kinerja dalam suatu lembaga. Untuk itu Bawaslu menggelar kegiatan Pembinaan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang mengusung tema Membangun Paradikma, Meningkatkan Kinerja di Arya Duta Hotel Karawaci, Rabu (1/6).

HENDRU

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas berfoto bersama dengan peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI yang mengusung tema “membangun paradigma meningkatkan kinerja”. Pembinaan ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Karawaci, 1-3 Juni 2016.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, pembinaan SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu perlu dilakukan secara optimal. Melalui kegiatan pembinaan SDM diharapkan dapat menyadarkan kembali bahwa visi misi besar Bawaslu hanya dapat terwujud dengan mengubah paradigma, perilaku, dan budaya kerja yang berorientasi, intelektual, rasio dan terukur. Mengingat pentingnya membangun paradigma, ujar Endang, dalam rangka mengefektifkan kinerja SDM, maka koordinasi serta komunikasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang harus berjalan baik. “Lembaga ini butuh adanya koordinasi agar kendala-kendala dapat diatasi bersama dengan solusi

24

sesuai visi dan misi lembaga ini. Tentunya dengan tujuan menjadi lembaga yang terpercaya oleh masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, “ ujarnya. Endang mengatakan bahwa tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah menumbuhkan suasana baru sehingga pegawai menjadi semangat dan produktif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan pembinaan SDM yang dilakukan dapat berimplikasi peningkatan kinerja secara kelembagaba. Menurutnya dengan terus membangun lembaga pengawas pemilu ke arah yang lebih baik maka akan menghasilkan sebuah kepercayaan publik kepada penyelenggara khususnya jajaran pengawas pemilu. “Membangun paradigma dengan


terus meningkatkan kinerja terhadap lembaga ini, dengan demikian masyarakat akan memberikan kepercayaan terhadap lembaga ini,” katanya. Lebih lanjut Nasrullah mengatakan tekad untuk mengubah paradigma yang lama terus dilakukan dalam rangka memberi penguatan terhadap lembaga Bawaslu. “Sekarang lembaga ini sudah mulai diterima di masyarakat. Tandatandanya adalah terjadi kesepahaman antara Komisi II DPR RI terhadap Undang-Undang Pilkada. Mudahmudahan kewenangan yang didapat Bawaslu adalah kepercayaan dari masyarakat, “ kata Nasrullah.

Pratiwi/Hendru

Divisi Sosialisasi, Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

Bawaslu-Unhas Tingkatkan Kerja Sama Antar Lembaga

K

erja sama antara Bawaslu dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar terus ditingkatkan guna mempererat hubungan antar kedua lembaga. Selain bekerja sama dalam program pendidikan tata kelola pemilu, Bawaslu-Unhas terus saling bertukar pikiran terkait kepemiluan. Dalam kunjungan Bawaslu ke Unhas pada Senin (16/5), Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu mengapresiasi Bawaslu RI yang menginisiasi kerja sama untuk melaksanakan Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu di universitas yang terletak di jantung kota Makassar tersebut. Dwia menilai program studi Tata Kelola Pemilu bisa menjadikan proses pemilu sebagai kegiatan yang berbasis akademis, tidak hanya sekedar politik praktis. “Kami sangat mengapresiasi, ini inovasi betul dari Bawaslu. Kita bisa buat pemilu menjadi knowledge base, dan ini bisa jadi contoh di luar (negeri),” kata Dwia. Melalui program pendidikan Tata Kelola Pemilu, Dwia melanjutkan, pengawas pemilu diharapkan memiliki metoda analisa yang lebih akademis. Tak hanya itu, pengawas pemilu juga diharapkan memiliki standar kerja serta mekanisme kerja yang lebih baik. Sehingga pengawas pemilu bisa menjadi praktisi yang ahli dalam menyelengga-

HUMAS

rakan dan mengawasi pelaksanaan pemilu yang demokratis. “Kita bisa menjadikan proses pemilu berbasis knowledge untuk mengimbangi pemikiran yang sangat praktis, transaksional. Ada juga mekanisme kontrol yang kuat di Bawaslu dengan hadirnya para ahli ini,” ungkap guru besar Ilmu Sosiologi Unhas tersebut. Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, program pendidikan Tata Kelola Pemilu akan meningkatkan kompetensi pengawas pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. “Mereka diharapkan dapat menjalankan tugas dengan basis keilmuan yang lebih baik. Sehingga bisa membangun Bawaslu sebagai organisasi pengawas yang lebih kuat,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Muhammad juga menyerahkan penghargaan kepada Unhas atas partisipasinya dalam menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2015. Penghargaan tersebut merupakan bagian dari penghargaan Bawaslu Award 2016 yang secara seremonial telah dilaksanakan pada bulan Februari lalu. Mahasiswa Unhas Kunjungi Bawaslu Mahasiswa sebagai agen perubahan dipandang Bawaslu perlu dibekali pendidikan politik yang bisa menularkan ke lingkungan di sekitarnya. Dalam kun-

jungannya ke Bawaslu, Senin (23/5), sebanyak 28 mahasiswa didampingi satu dosen pembimbing dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar diberi pengetahuan terkait proses Pemilu di Indonesia. Disambut langsung oleh Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, para mahasiswa yang mengenakan almamater merah ini tampak antusias mengunjungi Bawaslu. Hal tersebut terlihat dari diskusi yang aktif antara mahasiswa dengan Pimpinan Bawaslu. Melihat hal tersebut, Nelson memberikan apresiasi kehadiran mahasiswa yang mau belajar lebih dalam mengenai Pemilu, khususnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Menurut Nelson, maju atau tidaknya bangsa ini di masa yang akan datang, ada di tangan para pemuda. “Kalian lah yang akan melanjutkan perjuangan pemimpin-pemimpin masa sekarang. Bangga melihat mahasiswa yang mampu berpikir cerdas dan kritis dalam menanggapi persoalan di negeri ini,” ujar Nelson. Dosen pembimbing Unhas Jayadi mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bawaslu yang telah menerima kunjungan para mahasiswa ini. Ia turut memberikan apresiasi Bawaslu yang telah berhasil mengawasi jalannya Pemilu. Pratiwi EP


25

Feature

Sambil Bercengkrama, Lahirkan Paradigma Baru “Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia.” Itulah slogan yang selalu didengungkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), baik di tingkat pusat maupun sampai ke tingkat pengawas “ujung tombak”, yaitu Pengawas’ TPS. Slogan ini merupakan sebuah kata penyemangat, kata motivasi dan mempunyai makna yang begitu dalam bagi insan pengawasan. Serta lebih jauh lagi, bagi perwujudan demokrasi yang menyejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun apalah arti slogan di atas jika tidak diiringi dengan

26

etos kerja, paradigma, kapabilitas maupun integritas yang mumpuni dari semua unsur pengawas, baik struktural maupun fungsional. Untuk itu Bawaslu RI, melalui Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Usaha Pimpinan mengadakan kegiatan Pembinaan SDM di Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang yang pesertanya adalah Pimpinan Bawaslu RI, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, seluruh Kepala Biro, Kepala Bagian, Tenaga Ahli, dan Tim Asistensi Bawaslu RI. Kegiatan ini dilakukan untuk mengubah paradigma peserta demi meningkatkan kinerja di


lingkungan Bawaslu RI, seperti yang telah disinggung oleh Koordinator Divisi SDM Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas pada saat pembukaan acara. Menurut Endang pembinaan SDM perlu dilakukan secara optimal agar dapat menyadarkan kembali bahwa visimisi besar Bawaslu dapat terwujud dengan mengubah paradigma, perilaku, dan budaya kerja.” Output dari kegiatan ini diharapkan lahirnya paradigma baru dari seluruh peserta, yang awalnya bekerja hanya demi prestasi (biar dianggap keren kalau bekerja di Bawaslu) atau sekedar memenuhi kebutuhan

Feature hidup (mengharapkan gaji), menjadi lebih dari itu. Bergabung ke Bawaslu adalah demi masa depan demokrasi Indonesia, Pemilu Indonesia dan lebih jauh lagi adalah demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembinaan ini dikemas menjadi acara yang lebih santai, diwarnai canda tawa namun sarat makna. Salah satu momen yang paling berkesan dari serangkaian acara adalah permainan terakhir, menggiring lilin. Aturan mainnya, tim dianggap berhasil jika mampu membawa lilin mencapai garis finish dalam keadaan menyala. Upaya tim membawa lilin hingga garis finish akan mendapat tantangan dari alam (angin) dan manusia (air). Di perjalanan, nyala lilin akan coba dipadamkan oleh fasilitator dengan cara melempar “bom” air. Untuk itu diaturlah strategi dengan cara lilin dibawa oleh peserta dalam tim yang paling kecil tinggi badannya, dalam hal ini pembawa lilin diamanahkan ke Rani (staff SDM). Langkah selanjutnya dari strategi “pengamanan” lilin ini yaitu Rani Sang Prometheus dikelilingi oleh “raksasa-raksasa” pengawal api yang terdiri dari Nasrullah (Komisioner Bawaslu RI), Tantowi Jauhari (Tenaga Ahli), Tagor Freddy (Kabag Hukum), Saparuddin (Tenaga Ahli) dan Agung Indraatmadja (Kabag SDM). Formasi ini dipimpin langsung oleh Nelson Simanjuntak (Komisioner Bawaslu RI) sebagai leader peserta, sisa yang lainnya mengelilingi para “raksasa” pengawal Rani untuk menahan serangan bom air dari fasilitator. Di sinilah dibutuhkan kerjasama tim yang baik dalam menghadapi masalah. Bom air yang datang bertubi-tubi dihalangi barisan pertama dengan tangan, topi, badan dan bahkan wajah. Jika bom air

mampu melewati barisan pertama maka akan tertahan oleh badan-badan perkasa dari para raksasa, sehingga lilin yang dipegang oleh Rani mampu mencapai garis finish walaupun akibatnya semua peserta menjadi basah kuyup. Perjuangan “setengah mati” dari semua peserta tersebut mampu menghantarkan lilin ke altar Hestia. Itulah sekelumit deskripsi permainan yang dilakukan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM kali ini. Makna yang dapat diambil dari game yang satu ini ialah bahwa insan Bawaslu harus bersatu dan mempunyai daya kreatifitas tinggi, ditambah dengan integritas, koordinasi yang baik serta sikap pantang menyerah dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Pemilu di Indonesia. Di samping itu juga dituntut kerja profesional dan proporsional, agar semua rintangan dan halangan untuk mencapai tujuan dapat diatasi demi kesuksesan bersama. Pada kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut banyak dilakukan permainan atau acara yang dapat memotivasi perubahan paradigma ke arah yang lebih baik dan bisa meningkatkan kinerja. Sesi lain yang tak kalah menariknya bagi peserta adalah sesi menyusun puzzle yang hanya tiga potong, selanjutnya harus disusun menjadi dua ekor kuda dan dua orang joki. Sesi ini bukan bentuk atau tujuan permainannya yang penuh makna, tapi aturan mainnya yang penuh makna. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana 1 kelompok terdiri dari 3 orang peserta yang terdiri dari 1 orang pengawas dan 2 orang peserta. Permainan ini menganalogikan pengawas yang sedang mengawasi pekerjaan peserta Pemilu. Setelah diketahui anggota kelompok masing-masing, maka fasilitator

menyebutkan aturan mainnya, masing-masing kelompok diberikan 3 potong puzzle untuk disusun membentuk 2 ekor kuda dan 2 orang joki, dikerjakan oleh 2 orang, 1 orangnya lagi hanya mengawasi aturan yang ditentukan. 30 menit pertama aturannya adalah peserta menyusun puzzle tanpa bicara, di sini tampak sekali kesulitan dalam bekerja kalau tidak ada koordinasi yang baik antar sesama yang bekerja. Selanjutnya setelah 30 menit maka peserta dibolehkan bekerja dengan suara, dan ternyata sangat jauh berbeda karena bisa berkoordinasi antar peserta. Maknanya adalah dalam melakukan tugas keseharian di Bawaslu kita dituntut untuk saling berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas bersama, bagaimanapun juga semua yang di Bawaslu adalah pengawas, pembagian divisi, biro, bagian maupun sub-bagian hanyalah pengelompokan secara teknis saja untuk mempermudah tugas pengawasan itu sendiri. Sebenarnya banyak sesi, acara dan permainan lain yang bisa mengubah paradigma peserta dalam melakukan tugas sehari-hari, seperti permainan gladiator yang menuntut fokus instruksi, permainan tebak kata yang menuntut kecermatan penebak kata dalam menangkap isyarat serta senam pagi untuk kebugaran peserta. Namun inti dari semua kegiatan tersebut adalah agar semakin baik pandangan/paradigma bekerja di Bawaslu, sehingga outcome dari semua itu akan terjadi peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu sehingga Bawaslu bisa lebih optimal dan profesional dalam mengawasi Pemilu di Indonesia, dan pada akhirnya lembaga Bawaslu akan semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Salman


27

Perubahan Kedua UU Pilkada

JALAN TERJAL DI PILKADA SERENTAK JILID DUA Para pihak yang kontra terhadap menilai bahwa terdapat sejumlah pasal yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa diantaranya, terkait dengan pasal yang dianggap mempersulit calon independen, menguntungkan partai, melemahkan independensi penyelenggara, serta memberikan kewenangan palsu kepada penyelenggara. Salah satunya adalah pasal 9 huruf a UU Pilkada dimana KPU dan Bawaslu dalam menyusun dan menetapkan Peraturan KPU/ Bawaslu dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Pasal tersebut dinilai akan menyandera KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang sejatinya dituntut bekerja lepas dari intervensi manapun. Dalam Pasal 22E UndangUndang Dasar 1945 memang disebutkan bahwa KPU www.BATAMTODAY.COM dan Bawaslu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy

Teka-teki pelaksanaan Pilkada terjawab, setelah rapat paripurna DPR mengesahkan Perubahan Kedua UU Pilkada awal Juni 2016. Namun, sepertinya masih akan ada jalan terjal dalam pelaksanaannya. Sebab, pro kontra bermunculan terhadap UU itu. Sebagian ada yang menilai UU tersebut telah ideal, namun sebagian lagi menganggap UU tersebut memiliki banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politis.

22 28 24


merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, KPU dan Bawaslu tidak boleh diintervensi dan memiliki kemandirian dalam melaksanakan dan mengawasi Pemilihan Umum. Namun, apakah konsultasi peraturan KPU atau Bawaslu secara mengikat merupakan bentuk ketidakmandirian KPU dan Bawaslu dan intervensi DPR? Untuk menjawabnya kita harus menunggu putusan MK terlebih dahulu. Namun, jika dilihat latar belakang, proses konsultasi Peraturan KPU atau Bawaslu dalam rapat dengar pendapat bersama DPR sudah dilaksanakan sejak Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu. Pada saat itu, DPR berpendapat bahwa konsultasi dilaksanakan agar Peraturan KPU dan Bawaslu tidak keluar dari jalur UU dan DPR dapat menjelaskan setiap original intend dari pasal per pasal yang dimaksud. Konsultasi ini didasarkan pada pengalaman Pemilu sebelumnya, dimana banyak Peraturan KPU dan Bawaslu yang dianggap melenceng dari UU. Akibatnya, DPR menilai bahwa pelaksanaan Pemilu nasional 2009 dan Pilkada waktu itu gagal dan penyelenggara mendapat sorotan khusus saat itu. Walaupun terkesan mengintervensi, DPR periode sebelumnya tetap ‘memberanikan’ diri untuk mengatur pasal yang menyebut penyelenggara harus berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun peraturan, namun tidak serta merta harus dimasukkan dalam peraturan tersebut.

Bercermin dari pengalaman tersebut tentu akan jauh lebih masuk akal jika DPR saat ini mendasarkan pada kegagalan Pemilu 2014 dan Pilkada 2015 untuk membuat aturan yang lebih ketat bagi KPU dan Bawaslu dalam membuat peraturan. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya, DPR telah menilai bahwa Pemilu 2014 dan Pilkada 2015 berlangsung sukses walaupun ada beberapa catatan. Maka menjadi pertanyaan besar, mengapa penyusunan peraturan harus berdasarkan rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat? Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menyatakan bahwa, aturan tersebut dibuat karena banyak Peraturan Bawaslu dan KPU yang dianggap tidak mengakomodasi hasil konsultasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Artinya, banyak keputusan dalam rapat konsultasi DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara yang tidak menjadi bahan masukan bagi peraturan pelaksana. Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan saat dikutip oleh Media Massa Republika. Ia membantah jika norma baru itu hadir untuk memasung kemandirian KPU maupun Bawaslu. Arteria mengatakan, norma tersebut sebagai antisipasi agar peraturan yang dibuat KPU dan Bawaslu tidak keluar dari Undang-undang. “Jadi jangan dikatakan itu memasung hak KPU. Ini sebagai konteks pengamanan aja,” kata Arteria di Jakarta, Ahad (5/6). Ia juga membantah jika pasal tersebut menyiratkan ada kepentingan politis oleh DPR dalam hal penyusunan peraturan KPU maupun Perbawaslu. Arteria

menilai, faktanya selama ini KPU dalam membuat aturan PKPU kerap bertentangan dengan Undangundang. Hal ini yang mendasari perlunya hasil konsultasi bersifat mengikat pada penyelenggaraan Pemilu. Namun, di pihak lain KPU menilai bahwa pasal tersebut memasung kemandirian KPU, terutama dalam menyusun PKPU. Sebagai pihak yang paling ‘ngotot’ melaksanakan judicial review, KPU kini tengah mempersiapkan materimateri apa saja yang akan menjadi bahan dalam mengajukan judicial review. Alasan utama KPU, adalah pasal tersebut telah membuat kemandirian KPU menjadi dipertanyakan. Kemandirian KPU berarti keputusan KPU tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun termasuk DPR. Sebagai contoh, MK dan MA merupakan lembaga negara yang juga diatur oleh

UUD dan UU dan bersifat mandiri. Tidak ada satupun pasal di UU yang mengintervensi kewenangan MA dan MK dan keputusannya tergantung dari lembaga lain. Beberapa pandangan berpendapat, tidak elok jika penyelenggara melakukan judicial review karena pada hakikatnya mereka merupakan pelaksana dari UU dan biarkan masyarakat sipil yang melakukan hal tersebut (judicial review,-red). ( Falcao Silaban

HUMAS

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan


29 27 29 25

Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara Pemerhati Pemilu Nama Refly Harun tak asing lagi bagi aktivis dan pemerhati hukum dan pemilu. Doktor ilmu hukum ini merupakan pakar hukum tata negara yang dikenal karena kontribusi pemikirannya pada perkembangan hukum di Indonesia.

26 30

Nama Refly kian dikenal ketika menulis artikel yang berisi dugaan adanya makelar kasus di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lalu. Karena tudingannya itu, Ketua MK saat itu, Mahfud MD menunjuknya sebagai Ketua Tim Investigasi Dugaan Markus Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan mengungkap keberadaan mafia kasus di MK. Sebelumnya, pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu aktif menjadi staf ahli hakim konstitusi. Ia juga aktif sebagai konsultan dan peneliti di Centre of Electoral Reform (CETRO). Refly menerima gelar sarjana di bidang hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 1995, gelar master di bidang hukum dari Universitas Indonesia pada 2002, LL.M dari University of Notre D a m e , A m e r i k a Serikat pada 2007. Terakhir, ia menerima gelar doktor dari Universitas Andalas pada 2016 karena berhasil mempertahankan disertasinya pada Mei 2016 yang lalu. Selain menjadi pengamat, Refly rajin menyampaikan pemikirannya dengan

BULETIN BAWASLU BAWASLU || EDISI EDISI MEI-JUNI MEI-JUNI 2016 2016 BULETIN

menulis artikel dan opini di berbagai media massa. Pada Januari 2015, Refly diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Hukum Menteri Sekretaris Negara. Pada Maret 2015, Refly ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga oleh Rapat U m u m Pemegang S a h a m ( R U P S ) perusahaan plat merah itu. Tetapi, jabatan ganda itu tidak

lama diembannya. Pada 1 April 2015, Refly meninggalkan kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan dan menyatakan mundur dari posisinya sebagai Staf Khusus Mensesneg. Ia mengatakan, alasannya mundur dari lingkaran kepresidenan adalah agar tetap bebas menyampaikan kritik kepada pemerintah. “Saya tidak bisa mengkritik masalah intern tanpa dipublikasikan. Kalau hanya kritis di dalam, publik tidak tahu kerja saya di dalam. Tidak transparan,” kata Refly. Hingga kini, Refly terus menyampaikan pemikirannya bagi kemajuan pemilu dan pilkada di Indonesia. Bahkan, pada disertasinya yang dipertahankan di hadapan sejumlah pakar, Refly menyatakan, jujur dan adil masih menjadi persoalan dalam pemilu di Indonesia. Hal itu didapatnya dari hasil penelitiannya. Menurut dia, pemilu di Indonesia juga tidak disertai penegakan hukum yang jelas. Persoalan itu membuka

ruang bagi orang-orang tertentu untuk berbuat curang dalam pemilihan. Dalam disertasinya, ia mengusulkan langkah menyatuatapkan penyelesaian masalah-masalah hukum melalui dua jalur. Pertama melalui jalur tanpa perubahan konstitusi, dan kedua lewat jalur seandainya kembali terjadi perubahan UUD 1945. Bila perubahan UUD 1945 sulit dilakukan, ia mengusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu. Bawaslu akan menangani sebagian besar masalah hukum pemilu agar penyelesaian sengketa pemilu (electoral dispute resolution) bisa berlangsung efektif dan efisien. Kemudian seandainya perubahan konstitusi dimungkinkan, ia menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk menyelesaikan sebagian besar

masalah hukum pemilu dalam perspektif mewujudkan pemilu konstitusional sesuai dengan keberadaan MK sebagai the guardian of the constitution. Menurutnya menuju pemilu konstitusional ialah tantangan bagi demokrasi Indonesia. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa/ pelanggaran pemilu yang efektif dan efisien adalah salah satu cara mewujudkan pemilu konstitusional. Refly menyatakan pemilu di mana pun di dunia ini tidak mungkin steril dari kecurangan dan kesalahan. Namun yang terpenting adalah selalu ada cara untuk mengoreksi kecurangan itu sekaligus menghukum mereka yang curang. Dimana hal itu bisa dicapai baik dengan mendayafungsikan lembaga yudisial (MK) maupun nonyudisial (Bawaslu). Deytri Aritonang

Profil Refly Harun Nama: Refly Harun

Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 26 Januari 1970 Pendidikan: - Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (1995) - Master Hukum Universitas Indonesia (2002) - LL.M University of Notre Dame, Amerika Serikat (2007) - Doktor Hukum Universitas Andalas Pekerjaan: Komisaris Utama PT Jasa Marga

MAHKAMAH KONSTITUSI.GO.ID


31

Calon Panwaslih Muba Ikuti Rangkaian Seleksi

Integritas seorang Pengawas Pemilu sangat diutamakan untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Untuk mendapat pengawas Pemilu yang berintegritas perlu rekrutmen pengawas yang juga kredibel. Hal inilah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam merekrut jajaran Panitia Pengawas (Panwas) di daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan. Bertempat di Wisma Atlet Sekayu, Selasa (10/5), digelar tes tertulis bagi calon anggota Panwas Kabupaten Muba. Sebanyak 48 peserta mengikuti seleksi tertulis. Dijelaskan Ketua Tim Seleksi (Timsel) Panwaslih Muba Prof Alfitri, yang mendaftar ada 53 peserta sementara yang lulus administrasi 49 peserta. Satu peserta tidak mengikuti tes tertulis disebabkan tengah menunaikan ibadah umrah. “48 peserta ini harus mengikuti tes dengan baik. Bukan timsel yang akan menggugurkan para peserta melainkan peserta itu sendiri jika tidak mampu menyelesaikan tes dengan hasil yang baik,” jelas Alfitri. Sementara Andika Pranata Jaya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel, mengharapkan hasil seleksi ini melahirkan anggota Panwas Muba yang bisa bekerja dengan baik dalam mengawal Pilkada 2017 mendatang. “Panwas ini harus memastikan semua proses Pilkada di Muba berjalan dengan baik. Mari kita jadikan Pilkada di Muba yang menjadi satu-satunya daerah di Sumsel yang menggelar

Pilkada ini, menjadi daerah percontohan bagi daerah lainnya,” ujarnya. Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah juga mengharapkan hasil seleksi ini melahirkan anggota Panwaslih Muba yang benar-benar berintegritas. Menurut Nasrullah, yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu adalah integritas di samping juga harus memiliki kapasitas yang tinggi. “Selain harus memiliki kapasitas, juga harus memiliki integritas. Banyak manusia saat ini yang memiliki kapasitas tinggi tapi sayang miskin integritas. Jangan sampai itu ada di jajaran penyelenggara Pemilu terutama di jajaran pengawas Pemilu,” tegas Nasrullah. Sebagai wujud integritas pelaksanaan seleksi ini, semua lembar jawaban yang telah diisi peserta disegel kembali sampai dikoreksi oleh timsel. Bahkan di akhir tes tertulis, semua soal yang dibuat dan dikawal dari Bawaslu RI di Jakarta, langsung dimusnahkan di hadapan Pimpinan Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Sumsel, para timsel, Polresta Muba, dan perwakilan peserta. Setelah tes tertulis ini, ada 12 nama yang lolos untuk mengikuti seleksi wawancara dan selanjutnya dipilih tiga anggota Panwaslih Muba. Ketiga anggota Panwaslih yang terpilih yakni Andy Gunawan, Dodi Safari, dan Muhammad Sigid Nugroho. Pratiwi EP

Foto: Bawaslu Sumsel.

32


1.464 Orang Perebutkan Kursi Panwascam di Jateng

S

ebanyak 1464 orang mengikuti seleksi tes tertulis tahapan perekrutan Panwas Kecamatan yang dilaksanakan pada Kamis, 30 Juni 2016 secara serentak di 7 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanan seleksi tes tertulis ratarata tiap kabupaten/kota dilaksanakan di satu lokasi, kecuali untuk Kabupaten Cilacap dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda. Peserta terbanyak di Kabupaten Pati yaitu 360 orang dengan jumlah kecamatan 21 kecamatan. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Salatiga dengan jumlah peserta seleksi 56 orang dengan jumlah kecamatan 4. Demikian disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo di kantornya. Teguh menambahkan lokasi seleksi tes tertulis dan jumlah peserta secara lengkap di 7 Kabupaten/ Kota adalah Kota Salatiga diadakan di Aula Kampung Percik dengan jumlah peserta sebanyak 56 orang, Kabupaten Banjarnegara di Aula

Setda Kab. Banjarnegara dengan peserta sebanyak 150 orang, Kabupaten Batang di Gedung Pramuka dengan peserta sebanyak 177 orang, Kabupaten Jepara di Aula SMAN 1 Jepara sebanyak 163 orang, Kabupaten Pati di GOR Pesantenan sebanyak 360 orang, Kabupaten Cilacap di dua tempat yaitu Kampus Unugha sebanyak 128 orang dan Gedung PGRI Sidareja sebanyak 142 orang dan Kabupaten Brebes dilaksanakan di GOR Sasana Kridha Adikarsa sebanyak 288 orang. “Penyelenggaraan Seleksi Tes Tertulis Panwas Kecamatan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Panwas Kabupaten/Kota mulai dari pengumuman sampai dengan terpilih dan terlantiknya calon anggota Panwas Kecamatan,” jelas Teguh. Teguh juga menambahkan dari seleksi tes tertulis ini nantinya akan dipilih paling sedikit 6 (enam) orang dari nilai tertinggi secara berurutan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara yang akan dilaksanakan pada 11-14 Juli 2016 mendatang. Sedangkan Bawaslu Provinsi Jawa

Tengah hanya bertanggung jawab dalam pembuatan soal seleksi tes tertulis. Jumlah soal yang dikerjakan sebanyak 100 soal dengan waktu pengerjaan 120 menit. “Rencananya pada hari ini Rabu 29 Juni 2017, sekretariat Bawaslu provinsi jawa Tengah dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan langsung terjun ke 7 Kabupaten/Kota dengan membawa tes tertulis tersebut, sehingga pada hari besoknya saat pelaksanaan tes tertulis berlangsung soal sudah siap. Kami akan melakukan supervisi dan monitoring secara langsung proses persiapan dan pelaksanaan test tertulis yamg akan dilaksanakan di 7 kabupaten/ kota”, tambah Teguh. Teguh juga berharap, pelaksanaan test dapat berjalan dengan baik, dan nantinya dapat diperoleh Panwascam yang ahli dalam teknis kepilkadaan, ahli dalam pengawasan, mempunya integritas tinggi dan berani menghadapi cobaan, baik itu intimidasi ataupun imingiming suap. Humas Bawaslu Jateng


33

Komisi II DPR: Lembaga Panwas Bisa Permanen Revisi undang-undang Pilkada pada tahun 2016 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah bila terbukti melakukan politik uang, disambut positif jajaran pengawas pemilu. Namun lembaga pengawas pemilu masih perlu penguatan di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen karena menjadi ujung tombak pengawasan pemilu/pilkada. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, Selasa (21/6) mengemukakan, lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah permanen mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Maka, sambungnya, sudah saatnya pengawas pemilu juga permanen hingga tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian posisinya semakin kuat dalam proses penyelenggaraan pilkada. “Saya pikir kalau panwas menjadi permanen, tidak membebani anggaran karena tugas dan kewenangannya sangat berat mengawasi pemilu,” kata Nur dalam rapat audiensi dengan Panwas Kabupaten/Kota se-Bangka Belitung di Kantor Bawaslu Babel, Selasa (21/6). Audiensi dan diskusi membahas pengawasan pemilu itu dihadiri Ketua Bawaslu RI Prof. Muhammad, Ketua Bawaslu Babel Zul Terry Apsupi, Pimpinan Bawaslu Babel Sugesti, Kasek Bawaslu Babel Wardati serta sejumlah staf sekretariat. Nur Purnamasidi, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar mengaku pernah dicurangi penyelenggara pemilu saat pemungutan suara yang menyebabkan banyak suara

34

Anggota Komisi II DPR RI, Nur Purnamasidi

pemilihnya hilang. “Saya rasa banyak teman-teman saya anggota dewan yang pernah juga mengalami itu (suara hilang),” ujarnya. Karenanya Nur berjanji akan menyuarakan dalam rapat-rapat komisi DPR RI bersama pemerintah agar lembaga panwas menjadi permanen sehingga posisi tawarnya dengan KPU di level yang sama semakin baik. Prof. Muhammad, Ketua Bawaslu

RI mengemukakan hal serupa. Dikatakan, pihaknya beberapa kali telah menyuarakan kepada Komisi II DPR RI dan pemerintah agar lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen. Selain itu, perlu diperhatikan penambahan anggaran pengawasan pemilu hingga ke level pengawas TPS. Sementara itu Ketua Bawaslu Babel Zul Terry dan Kasek Bawaslu Babel Wardati menjelaskan Provinsi Bangka Belitung merupakan satu dari 7 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada tahun 2017. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan dana lebih besar untuk pengawasan pilkada dikarenakan kondisi geografisnya yang merupakan kepulauan. Zul Terry menambahkan, Bawaslu Provinsi Babel terus menganggarkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengawas pemilu hingga tingkat kecamatan dengan pelatihan-pelatihan atau simulasi pengawasan daftar pemilih tetap (DPT), pengawasan kampanye dan pengawasan pungut hitung. Raja Monang Silalahi

FOTO-FOTO: MONANG SILALAHI

Ketua Bawaslu RI, Muhammad dan Anggota Komisi II DPR RI, Nur Purnamasidi berfoto bersama dengan jajaran pengawas pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Aspirasi

Dalam Satu Hari Bawaslu Dikunjungi Tiga DPRD Sekaligus

Pimpinan Bawaslu Nasrullah beserta pejabat struktural di lingkungan Bawaslu berfoto bersama dengan DPRD Kabupaten Banyumas dan Sampang.

Semarak jelang Pilkada 2017 dan 2018 mulai tampak. Lembagalembaga yang terlibat (stakeholder) dalam perhelatan Pemilu sudah mulai bergerak mempersiapkan kebutuhankebutuhan yang diperlukan, termasuk jajaran legislatif daerah (DPRD). Antusiasme jajaran wakil rakyat jelang Pilkada sangat tinggi. Dalam satu hari yakni pada Kamis (12/5), Bawaslu RI menerima kunjungan dari tiga DPRD kabupaten/kota sekaligus. Tidak hanya DPRD yang daerahnya menggelar Pilkada di 2017 tapi juga daerah yang menggelar Pilkada di tahun 2018. Tiga daerah tersebut yakni DPRD Kabupaten Banyumas dan DPRD Kabupaten Sampang yang menggelar Pilkada di 2018 serta DPRD Provinsi Gorontalo yang menggelar Pilgub di 2017. Dalam tiga kunjungan tersebut,

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah mengapresiasi setinggi-tingginya kehadiran anggota DPRD yang masing-masing berasal dari Komisi I tersebut. Menurut Nasrullah, dengan berdiskusi antar sesama stakeholder, akan memberikan ide-ide baru untuk menyukseskan Pemilu di Indonesia. “Kami sangat apresiasi atas kepedulian yang tinggi dalam menyuskeskan Pilkada. Pilkada masih di 2018 namun sudah mempersiapkannya dari sekarang,” kata Nasrullah. Dengan berdiskusi, sambung Nasrullah, berharap semua permasalahan yang terjadi selama Pemilu atau Pilkada sebelumnya tidak akan terulang kembali. Seperti persoalan anggaran yang pada 2015 lalu sedikit terhambat. “Kita berharap dalam pelaksanaan Pemilu

selanjutnya, tidak ada lagi masalah dalam anggaran. Anggaran untuk penyelenggara Pemilu harus sudah tuntas di awal,” tegasnya. Nasrullah juga mengharapkan, diskusi ini juga tidak hanya antara Bawaslu dengan jajaran legislatif saja melainkan juga dengan unsur lainnya yang terlibat dalam Pemilu. “Forum sangat bagus jika tripartit, antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, pemerintah provinsi setempat, maupun DPRD provinsi,” ujarnya. Ketiga DPRD ini masingmasing mempertanyakan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam Pilkada. Selain itu juga terkait kewenangan jajaran Bawaslu mulai dari tingkat TPS hingga pusat, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan teknis Pilkada. Pratiwi EP


35

Inspirasi

Jadilah Pelita

Pada suatu malam, seorang buta berpamitan pulang dari rumah sahabatnya. Sang sahabat membekalinya dengan sebuah lentera pelita. Orang buta itu terbahak berkata: “Buat apa saya bawa pelita? Kan sama saja buat saya! Saya bisa pulang kok.” Dengan lembut sahabatnya menjawab, “Ini agar orang lain bisa melihat kamu, biar mereka tidak menabrakmu.” Akhirnya orang buta itu setuju untuk membawa pelita tersebut. Tak berapa lama, dalam perjalanan, seorang pejalan menabrak si buta. Dalam kagetnya, ia mengomel, “Hei, kamu kan punya mata! Beri jalan buat orang buta dong!” Tanpa berbalas sapa, mereka pun saling berlalu. Lebih lanjut, seorang pejalan lainnya menabrak si buta. Kali ini si buta bertambah marah, “Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat!” Pejalan itu menukas, “Kamu yang buta! Apa kamu tidak lihat, pelitamu sudah padam!” Si buta tertegun.. Menyadari situasi itu, penabraknya meminta maaf, “Oh, maaf, sayalah yang ‘buta’, saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang buta.” Si buta tersipu menjawab, “Tidak apa-apa, maafkan saya juga atas kata-kata kasar saya.” Dengan tulus, si penabrak membantu menyalakan kembali pelita yang dibawa si buta. Mereka pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Dalam perjalanan selanjutnya, ada lagi pejalan yang menabrak

36

”

Apa kamu buta? Tidak bisa lihat ya? Aku bawa pelita ini supaya kamu bisa lihat!


”

orang buta kita. Kali ini, si buta lebih berhatihati, dia bertanya dengan santun, “Maaf, apakah pelita saya padam?” Penabraknya menjawab, “Lho, saya justru mau menanyakan hal yang sama.” Senyap sejenak. secara berbarengan mereka bertanya, “Apakah Anda orang buta?” Secara serempak pun mereka menjawab, “Iya.,” sembari meledak dalam tawa. Mereka pun berupaya saling membantu menemukan kembali pelita mereka yang berjatuhan sehabis bertabrakan. Pada waktu itu juga, seseorang lewat. Dalam keremangan malam, nyaris saja ia menubruk kedua orang yang sedang mencari-cari pelita tersebut. Ia pun berlalu, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah orang buta. Timbul pikiran dalam benak orang ini, “Rasanya saya perlu membawa pelita juga, jadi saya bisa melihat jalan dengan lebih baik, orang lain juga bisa ikut melihat jalan mereka.” Pelita melambangkan terang kebijaksanaan. Membawa pelita berarti menjalankan kebijaksanaan dalam hidup. Pelita, sama halnya dengan kebijaksanaan, melindungi kita dan pihak lain dari berbagai aral rintangan (tabrakan!). Si buta pertama mewakili mereka yang terselubungi kegelapan batin, keangkuhan, kebebalan, ego, dan kemarahan. Selalu menunjuk ke arah orang lain, tidak sadar bahwa lebih banyak jarinya yang menunjuk ke arah dirinya sendiri. Dalam perjalanan “pulang”, ia belajar

Inspirasi menjadi bijak melalui peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari kebutaannya dan dengan adanya belas kasih dari pihak lain. Ia juga belajar menjadi pemaaf. Penabrak pertama mewakili orang-orang pada umumnya, yang kurang kesadaran, yang kurang peduli. Kadang, mereka memilih untuk “membuta” walaupun mereka bisa melihat. Penabrak kedua mewakili mereka yang seolah bertentangan dengan kita, yang sebetulnya menunjukkan kekeliruan kita, sengaja atau tidak sengaja. Mereka bisa menjadi guru-guru terbaik kita. Tak seorang pun yang mau jadi buta, sudah selayaknya kita saling memaklumi dan saling membantu. Orang buta kedua mewakili mereka yang sama-sama gelap batin dengan kita. Betapa sulitnya menyalakan pelita kalau kita bahkan tidak bisa melihat pelitanya. Orang buta sulit menuntun orang buta lainnya. Itulah pentingnya untuk

terus belajar agar kita menjadi makin melek, semakin bijaksana. Orang terakhir yang lewat mewakili mereka yang cukup sadar akan pentingnya memiliki pelita kebijaksanaan. Sudahkah kita sulut pelita dalam diri kita masingmasing? Jika sudah, apakah nyalanya masih terang, atau bahkan nyaris padam? JADILAH PELITA, bagi diri kita sendiri dan sekitar kita. Sebuah pepatah berusia 25 abad mengatakan: Sejuta pelita dapat dinyalakan dari sebuah pelita, dan nyala pelita pertama tidak akan meredup. Pelita kebijaksanaan pun, tak kan pernah habis terbagi. Bila mata tanpa penghalang, hasilnya adalah penglihatan. Jika telinga tanpa penghalang, hasilnya adalah pendengaran. Hidung yang tanpa penghalang membuahkan penciuman. Fikiran yang tanpa penghalang hasilnya adalah kebijaksanaan.

Cerita di atas adalah hasil saduran dan kutipan dari berbagai tulisan baik media cetak maupun elektronik. Tulisan tersebut dimaksudkan untuk sharing motivasi, inspirasi, kisah hidup dan lain-lain. Semoga dapat membawa manfaat.

Cerimor (Cerita Humor) Inspeksi Mendadak Walikota

PERNYATAAN SEORANG KEPALA DAERAH

Setelah dilantik, seorang Walikota melakukan inspeksi mendadak ke sebuah Rumah Sakit Jiwa di kotanya. Kunjungan Walikota yang sangat mendadak ini membuat para pengurus Rumah Sakit Jiwa kebingungan dan mencoba membuat acara seadanya untuk menyambut Walikota.

Seorang kepala daerah yang dikenal oleh temantemannya memiliki temperamen tinggi dan tidak suka basa basi, meledak suatu hari di pertengahan sesi rapat paripurna di Dewan dan mulai berteriak, “Setengah dari anggota Dewan ini terdiri dari para pengecut dan politisi korup!”

Seluruh dokter dan staf di RSJ berdiri, dan di situ juga beberapa pasien yang menurut pemeriksaan terakhir sudah hampir waras. Pak Walikota kemudian menyalami seluruh staf, dan ketika sampai di barisan pasien Walikota menyalami salah satu pasien, sambil berkata, “Saya Walikota..” Pasien itu kemudian tersenyum dan berkata, “Oh, bagus. Tidak apaapa kok..” Pak Waliktoa yang kebingungan dengan jawaban itu kemudian berkata, “Apa maksud anda dengan tidak apa-apa?” Pasien itu kemudian menepuk bahu Walikota dan berkata dengan tenang, “Waktu saya waktu baru masuk, saya juga ngaku Gubernur. Lama-lama nanti sembuh kok sesudah dirawat di sini, yang sabar saja, Mas..”

Pada saat sidang diskors, semua anggota dewan menuntut agar kepala daerah yang marah ini menarik pernyataannya, atau meralatnya di saat sesi sidang berikutnya. Setelah jeda panjang, dengan lobi yang memanas, kepala daerah ini akhirnya setuju. “OK,” katanya, “Saya meralat apa yang saya katakan tadi. Jadi, setengah dari anggota Dewan di sini bukan pengecut dan politisi korup!”

Sumber: www.ketawa.com


35 37

Khas

Pergumulan Teknologi di Balik Sebuah Website dan Tranformasi Website Bawaslu World Wide Web (WWW) yang dikenal banyak orang dengan laman web digagas Tim Berners Lee pada 1989. Penemuan ini menghadirkan revolusi gaya hidup manusia. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak memiliki akses ke Internet dengan adanya layanan ini. Kemudahan mendapatkan informasi tanpa batas di dunia maya didukung pula berbagai vendor yang menyediakan infrastruktur dengan harga terjangkau. Arus informasi yang sangat signifikan ini mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai badan publik tentunya sangat memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu website Bawaslu yaitu www.bawaslu.go.id secara berkesinambungan menyajikan berbagai macam informasi tentang Pengawasan Pemilu kepada masyarakat luas dimanapun berada, khususnya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang digunakan untuk memunculkan sebuah laman website semakin kompleks. Paling tidak ada tiga kategori infrastuktur yang menunjang suatu sistem untuk menciptakan website. Pertama, web server. Adalah aplikasi yang bertugas memproses permintaan halaman web dari browser klien melalui protokol tertentu. Di dunia Internet banyak sekali jenis web server yang digunakan saat ini. Di antaranya adalah Apache, IIS, Nginx, Lighttpd, dan lain-lain. Kedua, bahasa pemrograman web. Bahasa ini digunakan untuk membangun antar muka yang tampil saat pengguna mengakses laman web. Ada dua kategori bahasa pemrograman yang digunakan; server side dan client side. Server side berkerja di sisi server ketika suatu laman diminta oleh browser seperti PHP, ASP, JSP, CFM, dan lain-lain. Sementara client side melaksanakan tugasnya di sisi browser seperti HTML, JavaScript, CSS, dan turunannya. Ketiga, basis data. Fungsi basis data adalah menyimpan data-data yang tampil di halaman web berupa teks, gambar, tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Di era telepon pintar saat ini teknologi yang membangun website pun mengalami metamorfosis. Demi menyesuaikan tampilan sebuah laman website di komputer dan di perangkat mobile, Responsive Web Design (RWD) yang penamaannya disumbangkan Ethan Marcotte hadir pada 2010. Teknologi ini memanfaatkan view port (ukuran layar) yang ada pada masing-masing perangkat. Dengan teknologi ini website yang tampil indah di layar monitor komputer akan menampilkan hal yang sama di perangkat mobile. Teknologi ini menjaga konsistensi tata letak dan ukuran

38


setiap item di laman website pada perangkat jenis apapun yang membukanya. Di sisi para pengembang, teknologi-teknologi di atas disambut dengan penciptaan berbagai jenis framework (baca: aplikasi setengah jadi) yang semakin memudahkan langkah mereka. Di dunia pemrograman PHP terdapat Zend, Codeigniter, Symfony, Yii, CakePHP, Laravel, dan sebagainya. Sementara dunia frontend develepment (baca: pengembangan perwajahan) menghadirkan Bootstrap, Zurb Foundation, Semantic UI, Yahoo! Pure, dan sebagainya. Website Bawaslu saat ini juga mengikuti kebutuhan pembacanya, selain komputer meja yang lazim digunakan di rumah ataupun kantor, kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan ponsel cerdas atau smartphone sebagai alat komunikasi yang praktis untuk mendapatkan berbagai macam informasi, salah satunya digunakan mengunjungi sebuah halaman situs. Dimanapun anda berada selama terhubung dengan jaringan internet, anda dapat dengan mudah mengunjungi halaman situs Bawaslu yang bersahabat dengan alat komunikasi yang anda gunakan atau lebih dikenal dengan “mobile friendly”. Tampilan website Bawaslu disesuaikan dengan warna yang teduh serta tulisan yang tajam sehingga mata para pembacanya tidak cepat lelah dan sakit. Masyarakat kini dapat dengan mudah menggunakan gadget mereka untuk mendapatkan informasi terkait Pengawasan Pemilu di Indonesia melalui website Bawaslu. Saat ini Bawaslu terus berupaya mengembangkan halaman situsnya dengan menambahkan fitur-fitur yang berkaitan dengan informasi Pengawasan Pemilu, baik dari segi tampilan maupun kecepatan akses. Agus Syaifuddin

Seputar Regulasi

Bawaslu dan DPR Aceh Sepakati Tata Kerja Panwaslih Aceh

B

awaslu dengan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh sepakati rancangan peraturan Bawaslu tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/ Kota hingga ke tingkat Pengawas TPS di Hotel Grand Angkasa, Medan, Selasa (3/5). Kesepakatan tersebut antara lain mengakomodir dualisme pengawas Pemilu di tingkat provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh (Bentukan Bawaslu RI) dan Panwaslih Aceh (bentukan DPRA dan Pemprov Aceh). Kendati begitu, rancangan Perbawaslu tentang tata kerja pengawas pemilu hingga tingkat TPS khususnya jelang Pilgub Aceh, diharapkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan pilkada. Perdebatan panjang dan alot berlangsung selama pembahasan rancangan perbawaslu tentang tata kerja pengawas pemilu. Bawaslu RI banyak mengalah untuk mengakomodir keinginan Pemerintah dan DPRA Aceh yang menuntut kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait pengawasan Pilpres, Pileg dan pemilihan kepala daerah di Aceh, Bawaslu RI merestui keberadaan Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslih Aceh untuk tingkat provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota di Aceh dilakukan Panwaslih Kabupaten/kota, Panwaslih Kecamatan, panwaslih lapangan dan Pengawas TPS. Bawaslu Provinsi Aceh berstatus permanen beranggotakan tiga orang dan bertugas pada Pemilu Presiden dan pemilu legistatif. Sementara Panwaslih Aceh berstatus adhoc beranggotakan lima orang dan bertugas pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Aceh. Panwaslih kabupaten/kota di Aceh beranggotakan lima orang, Panwaslih kecamatan beranggotakan tiga orang dan Panwaslih lapangan hingga pengawas TPS berjumlah satu orang. Pembahasan rancangan Perbawaslu di Hotel Grand Angkasa, Medan, dipimpin Anggota Bawaslu RI Nelson

Simanjuntak dan Nasrullah. Juga dihadiri Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, Kepala Biro Hukum, Humas dan Antar Lembaga Ferdinand ET Sirait, Kepala Biro DKPP Ahmad Khumaidi serta Anggota Bawaslu Aceh (Asqalani, Muklir, Zuraida Alwi). Sementara dari Pemerintah Aceh hadir Sekda Aceh Edrian, Asisten I Muzakar, Kepala Kesbangpol Aceh Nazir Zalba, Ketua Komisi I DPRA Abdullah S dan sejumlah anggota Komisi I DPRA. Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, pengawasan terhadap pikada di Aceh harus tetap dilaksanakan jajaran pengawas pemilu. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan DPR Aceh dengan Bawaslu RI harus dapat disatukan sehingga pengawasan Pilkada di Aceh dapat berjalan seperti di daerah-daerah lainnya. “Saya kira ini penting dipahami kita semua, bahwa kita ingin menyatukan persepsi dan pemikiran dengan membahas bersama aturan pengawasan pemilu,” kata Nelson. Pembahasan rancangan perbawaslu tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu berlangsung dari pasal ke pasal dan ayat demi ayat. Terdapat sekurangnya 107 pasal rancangan perbawaslu yang dibahas. Kendati suasana pembahasan terkadang cair dengan canda, namun hampir sepanjang pembahasan perbawaslu di warnai perdebatan dan argumentasi yang alot. Perbawaslu tentang tata kerja pengawas pemilu Aceh tersebut merupakan perbawaslu yang kedua setelah rancangan Perbawaslu tentang pembentukan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota hingga pengawas TPS. Mengingat kekhususan Provinsi Aceh, Bawaslu RI pada akhirnya mengakomodir pembuatan dua perbawaslu khusus terkait pengawasan pilkada Aceh. Setelah disepakati, rancangan perbawaslu tersebut diserahkan ke Pemerintah dan DPR Aceh untuk disetujui selanjutnya berproses di Bawaslu RI dan Kemenhumkam untuk disahkan. Raja Monang Silalahi BULETIN BAWASLU | EDISI MEI-JUNI 2016

39

HENDRU

IRWAN

Ketua dan Pimpinan Bawaslu RI menghadiri Rapat Kerja Terbatas tentang masukan materi sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017di Gorontalo, Juni 2016.

P S EMI A W L A IH G A N

UM

BADAN

N

PE

Ketua Bawaslu RI, Muhammad memberi tanggapan terhadap revisi kedua UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 pada diskusi publik Bawaslu - Media Massa di Media Center Bawaslu RI, Jum’at (10/6).

UM

HAMID

Ketua Bawaslu RI, Muhammad bersama Pimpinan Bawaslu Daniel Zuchron, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Komisioner Bawaslu Arief Budiman, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).

IK IND

A S L U

I

R

W

N O

E

P

BL

SI

A

RE

A

B

U

FALCAO

Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas memberikan sertifikat kepada Tim Terbaik ToT yaitu Tim Asistensi Bawaslu Provinsi Papua, pada kegiatan Training of Trainers (ToT) di Bekasi, Kamis (23/6). Selain Papua, Sulawesi Utara dan Maluku Utara juga menjadi tim terbaik dalam ToT kali ini.

-

M. ZAIN

Ketua Bawaslu RI, Muhammad melantik Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan Panwaslih 22 Kabupaten/Kota se-Aceh yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak, 15 Februari 2017 mendatang, di Pendopo Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Selasa (24/5).

40


BAWASLU. Tantangan Penguatan Bawaslu. Butuh Tiga Kali Pemungutan Suara di Muna. Bawaslu RI Raih Predikat WTP dari BPK

Recommend Documents