Prof. Dr. Muhammad (Ketua Bawaslu RI)
Disampaikan Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 Jakarta, 31 januari 2017
TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN Tugas Bawaslu RI
Kewenangan Bawaslu RI
Mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis
1. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang 2. Menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum
TUGAS PENCEGAHAN PELANGGARAN 1
2
3
Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kerjasama dengan Lembaga Terkait Dalam Pengawasan Pemilihan Informasi Dari Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi (GOWASLU)
4
Penetapan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP)
5
Penetapan TPS Rawan Pelanggaran
TUJUAN IKP DAN TPS RAWAN
IKP PEMILU 2017 No
PROPINSI Peringkat IKP Tertinggi - Terendah
TOTAL IKP (Bobot 100%) Range 0-5
1
Papua Barat
3,381
2
Provinsi Aceh
3,327
3
Banten
3,147
4
Provinsi Sulawesi Barat
2,367
5
DKI Jakarta
2,297
6
Provinsi Kep. Bangka Belitung
2,293
7
Gorontalo
2,015
IKP PILGUB BERDASARKAN DIMENSI
KERAWANAN TPS
1) Aspek 1 : kerawanan dari akurasi data Pemilih dan pengguna hak pilih 2) Aspek 2 : kerawanan dari ketersediaan logistik pemilihan 3) Aspek 3 : kerawanan dari politik uang 4) Aspek 4 : kerawanan dari keterlibatan Penyelenggara Negara 5) Aspek 5 : kerawanan dari kepatuhan prosedur pemilihan
TPS RAWAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2017 2500
2000 Aceh 1500
Bangka Belitung Banten Sulawesi Barat
1000
Gorontalo Papua Barat
500
DKI Jakarta
0 Aspek Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih
Provinsi Papua Barat Aceh Banten Sulawesi Barat DKI Jakarta Bangka Belitung
Gorontalo
Aspek Ketersediaan Logistik
Jumlah TPS 2,857 9,592 16,540 2,756 13,023 2,698
1,979
Aspek Money Politik
Aspek Keterlibatan Aparat
Aspek Kepatuhan Prosedur
Aspek 1 1,654 672
Aspek 2 851 529
Aspek 3 1,272 1,164
Aspek 4 2,048 1,201
Aspek 5 999 444
340
272
680
2,000
565
485 678 116
491 334 14
571 115 1
1,170 507 62
440 234 51
84
110
78
209
1
TINGKAT KERAWAN TPS DARI ASPEK AKURASI DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017 0,8
73,17% 67,57%
0,7 63,72% 0,6 52,85% 0,5
46,72%
41,69% 0,4 31,96% 0,3
26,60%
0,2
0,1 7,32%
0
30,73%
28,63%
16,85% 9,46%
26,31% 22,79% 21,49%
18,81%
12,38% 8,92% 8,10% 6,70% 6,28% 6,55%
11,72% 2,78%
Series1 Series2
13,21%
TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017 0,7 63,78% 0,6
0,5
0,4
0,3
25,21%
Series1
21,00% 20,38%
0,2 14,74% 14,60% 0,1
7,60% 5,56% 1,99%
0
10,50% 10,33% 8,13% 7,86% 6,12% 4,86% 4,09% 3,39%
8,68% 7,89%
4,25% 1,93%
10,57% 8,78% 4,84%
Series2
13,99% 10,69%
TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017 0,8 72,43% 71,76% 0,7 63,73%
0,6 54,26%
50,58%
48,15%
0,5
44,60%
44,58% 38,47%
0,4 33,57% 31,77%
33,56%
29,06%
0,3 21,14%
Series2
18,06% 13,31% 9,71%
4,30% 0
Series1
22,43%
0,2
0,1
28,49%
11,55% 10,05% 6,59%
16,23%
5,31%
0,00%
TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK KETERLIBATAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017 0,5 44,86%
44,24%
0,45 0,4
37,52%
37,29%
0,35 29,28%
0,3
30,65%
26,18% 0,25
19,01%
0,2
10,17%
0,05
0
Series1
13,96%
0,15 12,86% 12,11% 0,1
19,25%
11,74%
6,99% 5,02%
9,67%
9,35% 5,98% 3,90%
2,05%
2,62% 1,04%
Series2 10,28%
3,38% 1,13%
TINGKAT KERAWANAN TPS DARI ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2017 0,5
45,91% 0,45 0,4 0,35 31,35% 0,3 26,29% 0,25
23,25%
0,15
13,44% 11,19%
13,01% 10,26%
0,05 0
20,16% 18,83%
18,72%
0,2
0,1
22,54%
7,72% 5,02%
6,06%
7,18% 5,16% 1,71%
Series1 Series2
10,87% 10,19% 6,59%
5,48%
2,13%
0,64%
1,99% 0,00%
1. WNI yang mempiliki hak pilih pada pemilihan setempat 2. Pemantau Pemilihan 3. Peserta Pemilihan
Pelapor (laporan)
1X24 Jam 3 + 2 Hr
1. Pelanggaran adminitrasi pemilihan 2. Pelanggaran kode etik pemilihan
PLENO
KAJIAN
3. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan 4. Sengketa Pemilihan
Dugaan Pidana Pemilu
•Pemberkasan Unsur Sentra Gakumdu pengawas Pemilu, Kepolisan dan Kejaksaan telah terlibat pada saat proses penerimaan laporan
•Klarifikasi •Pengumpulan alat bukti •Melakukan kajian
5. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainya
Jaksa r
Pengawa s Pemilu
Pelapor Melapor
Pengaw as Pemilu
Mengisi Form A1
Penyidik
Jaksa
Penyidik
memberikan nomor Laporan dan memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan
• Mengisi Format kelengkapan • Indentifikasi • Verifikasi • Dan konsultasi terhadap Laporan/ Temuan dugaan pelanggaran
Pelapor
Pembahasan Pertama Jaksa Penga was Pemilu Penyidi k
Klarifikasi Penyidi k
Jaksa
Penga was Pemilu
Kla rifik asi
•
Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan: • Menemukan peristiwa pidana pemilihan • Mencari dan mengumpulkan bukti bukti • Menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan
Kajian
klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi dan /atau Ahli
Penga was Pemilu
Kajian
Jaksa
Penyelidikan
Penyidik
Laporan Hasil Penyeli dikan
Pembahasan Kedua
Pleno
Jaksa Pengaw as Pemilu
Penga was Pemilu
Diterusk an
Penyidi k
Dihentikan • untuk menentukan Laporan/temuan apakah telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan •
Pembahasan Kedua dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu dan wajib dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa untuk membahas
• •
Kajian pengawas Pemilu Laporan Hasil Penyelidikan
Disampaikan kepada Pelapor beserta alasan
Penerusan Laporan/temuan disertai dengan berkas
perkara: 1. Surat Pengantar 2. Surat Perintah Tugas untuk melaksankanan Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilihan 3. Daftar isi 4. Laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan 5. Hasil kajian 6. Laporan hasil penyelidikan 7. surat undangan klarifikasi; 8. berita acara klarifikasi; 9. berita acara klarifikasi di bawah sumpah; 10. berita acara pembahasan pertama; 11. berita acara pembahasan kedua; 12. daftar saksi dan/atau ahli; 13. daftar terlapor; 14. daftar barang bukti; 15. barang bukti; dan 16. administrasi penyelidik an
Penyidikan
Diterusk an
Penyidi k
Penyidik Tindak Pidana Pemilihan membuat adminsitrasi penerimaan penerusan laporan/temuan berupa: 1. Laporan Polisi dengan pelapor yang telah melapor kepada Pengawas Pemilihan; dan 2. Surat Tanda bukti Laporan
Keputusan Permohonan Diregistrasi 59
Mufakat
Gugur
Ditolak
Dikabulkan Sebagian
Dikabulkan Seluruhnya
0
3
33
12
10
*Data per 30 Januari 2017
Permohonan di Re gistrasi PT.TUN
Permohonan Tidak Diterima
Dicabut
Ditolak
23
13
2
5
Dikabulkan
Se bagian
Seluruhnya
0
3
*Data per 30 Januari 2017
No. 1 2
No. Registrasi
PENGGUGAT TERGUGAT TANGGAL PUTUSAN H.Darwis Moridu, DK KPU KAB. BOALEMO 4-Jan-17 571 K/TUN/PILKADA/2016 Drs. H. Rum Pagau, DK KPU KAB. BOALEMO 4-Jan-17 KIP KAB. BIREUN 3 566 K/TUN/PILKADA/2016 Saifannur, S.Sos 16-Dec-16 ACEH KIP KAB. ACEH 4 572 K/TUN/PILKADA/2016 Lukmanul Hakim 11-Jan-17 TAMIANG 570 K/TUN/PILKADA/2016
5 569 K/TUN/PILKADA/2016 6
573 K/TUN/PILKADA/2016
7
574 K/TUN/PILKADA/2016
8 575 K/TUN/PILKADA/2016
Drs. H. Riswan
KIP KAB. SIMEULUE
H. Alfi Syahri, SH.MH
KPU KAB. KAMPAR KPU KAB. BENGKULU Ir. H. Henry Koestomo TENGAH KPU KOTA JAYAPURA
Dr. DRS. BENHUR TOMI MANO, MM.,DK
AMAR PUTUSAN Dikabulkan Ditolak Dikabulkan Dikabulkan
20-Dec-16
Ditolak
11-Jan-17
Ditolak
11-Jan-17
Ditolak
5-Jan-17
Ditolak
