Tabel 1 :
No.
JENIS ARSIP
1 I.
2 KEPEGAWAIAN PNS, KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU SERTA KETUA DAN ANGGOTA DKPP
1
Formasi Pegawai a. Usulan dari Unit Kerja
2
b.
Usulan Permintaan Formasi kepada MENPAN & RB dan Kepala BKN
c.
Persetujuan MENPAN & RB
d.
Penetapan Formasi
Pengadaan Pegawai a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi : – Pengumuman – Seleksi Administrasi – Pemanggilan Peserta Test
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif (Kepegawaian, Keuangan, Non Kepegawaian, dan Non Keuangan)
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
2 tahun
Musnah
3 tahun
Musnah
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Musnah
3 tahun
Musnah
2 tahun setelah semua diangkat
2 tahun
Musnah, kecuali keputusan hasil ujian Dinilai Kembali
– Pelaksanaan Ujian Tertulis – Keputusan Hasil Ujian – Wawancara
1
No.
JENIS ARSIP
1
3
b.
2 Penetapan Pengumuman Kelulusan
c.
Berkas Lamaran yang Tidak Diterima
d. e. f.
Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun SK CPNS/PNS Kolektif
Pembinaan Karir Pegawai a. Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 2 tahun setelah semua diangkat 2 tahun PNS 1 tahun, setelah tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun 2 tahun setelah petikan SK 3 tahun ditetapkan
KETERANGAN 5 Musnah Musnah Masuk berkas perseorangan Masuk berkas perseorangan Dinilai kembali
1 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah
-
-
Masuk berkas perseorangan
2 tahun setelah SK ditetapkan
3 tahun
Musnah
b.
– Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Izin – Laporan Kegiatan Pengembangan Diri Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat
c.
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)
d.
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit
1 tahun anggaran berjalan
2 tahun
Musnah,kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
e.
Disiplin Pegawai - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir
1 tahun anggaran berjalan
2 tahun
Musnah
f.
Berkas Hukuman Disiplin - Ringan - Sedang - Berat
1 tahun anggaran berjalan
2 tahun
Musnah,kecuali SK BAP dan SK masuk berkas perseorangan
g.
Penghargaan dan Tanda Jasa
2 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah,kecuali SK masuk berkas perseorangan
2
No.
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 1 tahun setelah memperoleh 5 tahun keputusan tetap
JENIS ARSIP
1 4
2 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai
5
Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Dipekerjakan, Mutasi Antar Unit
b. c.
Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Mutasi Keluarga – Surat Izin Pernikahan/Perceraian – Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian – Surat Nikah/Cerai – Akte Kelahiran Anak – Surat Keterangan Meninggal Dunia
d.
Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
e.
Usul Pengangkatan Struktural/Fungsional
f.
dan
Pemberhentian
dalam
Jabatan
Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
KETERANGAN 5 Dinilai kembali, kecuali SK Penetapan masuk berkas perseorangan
1 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah,kecuali Nota persetujuan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
-
-
1 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah,kecuali Nota persetujuan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
1 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah,kecuali SK masuk berkas perseorangan
1 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah,kecuali surat persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan
Masuk berkas perseorangan Masuk berkas perseorangan
g.
Peninjauan Masa Kerja
2 tahun setelah SK ditetapkan
2 tahun
Musnah,kecuali Nota persetujuan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
h.
Berkas Baperjakat
1 tahun setelah SK ditetapkan
5 tahun
Musnah
3
No. 1 6
JENIS ARSIP 2 Administrasi Pegawai a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
2 tahun setelah pelaksanaan
2 tahun
Musnah,kecuali SK masuk berkas perseorangan
b.
Cuti Besar
1 tahun setelah SK ditetapkan
-
Masuk berkas perseorangan
c.
Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
1 tahun setelah pelaksanaan
2 tahun
Musnah
d.
Cuti Alasan Penting
1 tahun setelah pelaksanaan
2 tahun
Musnah
e.
Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)
3 tahun setelah pelaksanaan
-
Masuk berkas perseorangan
1 tahun setelah indentitas ditetapkan
2 tahun
Musnah
Berkas Kepegawaian & Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
2 tahun
-
Musnah
7
Kesejahteraan Pegawai - Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai - Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai - Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan - Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial - Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi - Berkas tentang Layanan Beras/Pakaian Dinas - Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah
2 tahun
-
Musnah
8 9
Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
1 tahun setelah SK ditetapkan 1 tahun setelah memperoleh keputusan yang bersifat tetap
2 tahun 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
Masuk berkas perseorangan Dinilai kembali
f.
Dokumentasi Identitas Pegawai – Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu – Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan – Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) – Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
g.
4
No.
JENIS ARSIP
1 10
2 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Dudanya & PNS yang Tewas
11
Berkas Perorangan Pegawai Negeri Sipil : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb.
Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN SK Pengangkatan CPNS Hasil Pengujian Kesehatan SK Pengangkatan PNS SK Peninjauan Masa Kerja SK Kenaikan Pangkat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional SK Perpindahan Wilayah Kerja SK Perpindahan Antar Instansi SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) Berita Acara Pemeriksaan SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan SK Pemberian Uang Tunggu SK Pembebasan dari Jabatan Organik SK Pengalihan PNS SK Pemberhentian sebagai PNS SK Pemberhentian Sementara Surat Keterangan Pernyataan Hilang Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan Hilang SK Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara SK Penggantian Nama Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran Akta Nikah/Cerai Akta Kelahiran
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 1 tahun setelah SK ditetapkan 2 tahun
1 tahun setelah berhenti/pensiun
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
KETERANGAN 5 Musnah,kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh Instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala Nasional Permanen
5
No.
JENIS ARSIP
1 cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. ll. mm.
2 Isian Formulir PUPNS Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol Surat Keterangan Mutasi Keluarga Surat Keterangan Meninggal Dunia Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt.
12
Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS Ijazah/Sertifikat SK Penempatan/Penarikan Pegawai SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk Surat Pertimbangan Status PNS SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun Berkas Perseorangan Anggota BAWASLU a.
b.
BAWASLU - Ketua dan Anggota BAWASLU - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) BAWASLU BAWASLU Provinsi - Ketua dan Anggota BAWASLU Provinsi
1 tahun setelah berhenti/pensiun
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
1 tahun setelah berhenti/pensiun
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
Permanen di ANRI
Permanen di Lembaga Kearsipan Provinsi
- Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) BAWASLU Provinsi
6
No.
JENIS ARSIP
1 c.
2 PANWASLU Kabupaten/Kota - Ketua dan Anggota PANWASLU Kabupaten/Kota - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) PANWASLU Kabupaten Kota
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 1 tahun setelah berhenti/pensiun 2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
KETERANGAN 5 Permanen di Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota
d.
PANWASLU Kecamatan - Ketua dan Anggota PANWASLU Kecamatan - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) PANWASLU Kecamatan
1 tahun setelah berhenti/pensiun
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
Musnah
e.
PPL dan PPLN - Anggota PPL dan PPLN - Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) PPL dan PPLN
1 tahun setelah berhenti/pensiun
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
Musnah
1 tahun setelah berhenti/pensiun
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
Permanen di ANRI
1 tahun setelah kontrak kerja berakhir
1 tahun
Musnah, kecuali yang secara individual berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional permanen
13
Berkas Perseorangan Anggota DKPP - Ketua dan Anggota DKPP - Ketua dan Anggota Penggantian Antar Waktu (PAW) DKPP
14
Berkas Perseorangan Non PNS
7
No. 1 II. A
JENIS ARSIP 2 KEUANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) 1.
Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas Mengenai Pagu Indikatif/Pagu Anggaran
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
4 tahun
Dinilai Kembali
2. Kesepakatan Bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR Mengenai Pagu Definitif per Kementerian/Lembaga
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
4 tahun
Dinilai Kembali
3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Negara
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
4 tahun
Dinilai Kembali
4
Dokumen Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
4 tahun
Dinilai Kembali
5
Penyusunan RAPBN a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas
2 Tahun setelah dinyatakan tidak berlaku
3 tahun
Permanen
b. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
c. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Permanen
- Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan - Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kementerian/Lembaga Negara
6. Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN: - Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan - Nota Keuangan - RUU APBN
8
No.
JENIS ARSIP
1
2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
b. Notulen Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Permanen
c. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN - Tanggapan masing-masing Fraksi - Jawaban Pemerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Permanen
d. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Permanen
7. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Permanen
8. Keputusan Presiden tentang Rincian APBN
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
9.
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
10. Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P)
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
11. Notulen Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
12. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P: - Tanggapan masing-masing fraksi - Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
13. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P)
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Permanen
14. Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P
2 tahun setelah tahun anggaran berakhir
3 tahun
Dinilai Kembali
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya
9
No. 1 B
JENIS ARSIP 2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
PELAKSANAAN ANGGARAN 1.
Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan Menyangkut Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
1 tahun setelah diperbaharui
4 tahun
Permanen
2.
Dokumen Realisasi Pendapatan a. Surat Setoran Pajak (SSP)
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
8 tahun
Dinilai Kembali
b. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC)
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
8 tahun
Dinilai Kembali
c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
8 tahun
Dinilai Kembali
d. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
8 tahun
Dinilai Kembali
e. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
8 tahun
Dinilai Kembali
f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
8 tahun
Dinilai Kembali
g. Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak antara Pusat dan Daerah
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Dinilai Kembali
10
No.
JENIS ARSIP
1
2 h. Dokumen Piutang Negara
KETERANGAN 5
Selama Piutang Belum Tertagih
5 tahun
Dinilai Kembali
Selama Investasi Masih Ada
5 tahun
Dinilai Kembali
Selama Barang Masih Dikuasai
-
Permanen
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Musnah
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Dinilai Kembali
- Tanah dan Bangunan
Selama barang masih dikuasai
2 tahun
Permanen
3) Jasa
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Dinilai Kembali
i. Dokumen Pengelolaan Investasi, Penyertaan Modal Negara dan sejenisnya j. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara 3.
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
Belanja a. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk DokumenDokumen Pembayarannya: 1) Barang pakai habis
2) Barang inventaris: - Barang Bergerak/Barang Inventaris
11
No.
JENIS ARSIP
1
2 4) Software Komputer
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 Selama Software masih digunakan -
KETERANGAN 5 Permanen
Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemenang - Penetapan Pemenang - Surat Perintah Kerja (SPK) - Kontrak/Adenddum Kontrak b. Dokumen Pembayaran Keuangan: - Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas - Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Dinilai Kembali
c. Dokumen Tata Usaha Anggaran yaitu: - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Kas Pembantu (BKP) - Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran - Rekening Koran Bank
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
5 tahun
Dinilai kembali
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
3 tahun
Musnah
d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium
12
No.
JENIS ARSIP
1
2 e. Kartu Gaji
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 Selama yang bersangkutan masih 3 tahun pegawai
KETERANGAN 5 Dinilai kembali
f. Bukti Setor Iuran/Kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Dinilai kembali
g. Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Permanen
h. Dokumen Pembayaran Hutang Negara antara lain Tagihan dari Negara Kreditur, Bukti Transfer, Nota Debet dari Bank Indonesia dll
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Dinilai Kembali
i. Dokumen Akuntansi Keuangan: - Berita Acara Pemeriksaan Kas - Kas/Register Penutupan Kas - Arsip Data Komputer (ADK) - Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Musnah
j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
2 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Permanen
13
No. 1 C
JENIS ARSIP 2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI 1. Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)
Selama informasinya masih diperlukan
3 tahun
Permanen
2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book)
Selama informasinya masih diperlukan
3 tahun
Permanen
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Permanen
4. Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal 2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender
5 tahun
Permanen
5. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Dinilai Kembali
6. Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: - Reimbursement - Direct Payment/Transfer Procedure - Special Commitment/ L/C Opening - Special Account/Imprest Fund - Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri - Notice Of Disbursement
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Dinilai Kembali
7. Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Dinilai Kembali
8. Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya.
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Dinilai Kembali
3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya
14
No. 1
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 2 3 4 9. Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi 2 tahun setelah perjanjian pinjaman 5 tahun antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, berakhir Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure(SE) JENIS ARSIP
5 Dinilai Kembali
10. Staff Appraisal Report
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Permanen
11. Report /Laporan yang terdiri dari: - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report - Final Report/Completion Report
2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir
5 tahun
Permanen
2 tahun setelah UU Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Permanen
selama peraturan tersebut masih berlaku
-
Permanen
2 tahun setelah tindak lanjut selesai
3 tahun
Dinilai kembali
12. Laporan Hutang Negara : - Laporan Pembayaran Hutang Negara - Laporan Posisi Hutang Negara 13. Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
D
KETERANGAN
PENGELOLA APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) 1. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan: - Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Pejabat Pembuat Komitmen - Pejabat Pembuat Daftar Gaji - Pejabat Penandatanganan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran - Pengelola Barang - termasuk berita acara serah terima jabatan
15
No. 1 E
F
JENIS ARSIP 2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) 1
Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Selama belum ada perubahan
2 tahun
Permanen
2
Kebijakan Akuntansi
Selama belum ada perubahan
2 tahun
Permanen
3
Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
2 tahun setelah UU Pertanggungjawaban APBN disahkan
5 tahun
Musnah
4
Laporan Realisasi Semesteran APBN
2 tahun setelah UU Pertanggungjawaban APBN disahkan
2 tahun
Musnah
2 tahun setelah tindak lanjut selesai
5 tahun
Dinilai Kembali
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan 2
Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan internal
2 tahun setelah tindak lanjut selesai
5 tahun
Dinilai Kembali
3
Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: - LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) - MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) - Tindak Lanjut/Tanggapan LHP
2 tahun setelah tindak lanjut selesai
5 tahun
Dinilai Kembali
4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara : - Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi
2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dilunasi
2 tahun setelah hak dan kewajiban habis
Permanen
16
No. 1 III. A 1
2
3
JENIS ARSIP 2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
FASILITATIF PERENCANAAN Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan a. Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan (RPJP) b.
Bahan Masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
c.
Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Program Kerja Tahunan a. Usulan unit kerja beserta data pendukung
Selama berlaku
4 tahun
Permanen
Selama berlaku
4 tahun
Permanen
1 tahun
2 tahun
Dinilai kembali
2 tahun
-
Musnah, kecuali draft akhir dinilai kembali
b.
Program Kerja Tahunan Unit Kerja
1 tahun
2 tahun
Musnah, kecuali draft akhir dinilai kembali
c.
Program Kerja Tahunan Instansi
2 tahun
3 tahun
Permanen
1 tahun setelah tidak berlaku 1 tahun 1 tahun
4 tahun 2 tahun 4 tahun
1 tahun
2 tahun
Permanen Dinilai kembali Musnah, kecuali Pimpinan Instansi Permanen Dinilai kembali
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah a. Rencana Strategis b. Rencana Kerja Tahunan c. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama d.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17
No. 1 4
5
B 1
2
JENIS ARSIP 2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
Laporan a. Laporan Berkala 1. Laporan bulanan
1 tahun
1 tahun
2. Laporan triwulan
1 tahun
1 tahun
3. Laporan semesteran
1 tahun
2 tahun
4. Laporan tahunan unit kerja
2 tahun
3 tahun
5. Laporan tahunan instansi
2 tahun
4 tahun
Permanen
Evaluasi a. Evaluasi program unit kerja b. Evaluasi program BAWASLU dan/atau DKPP
3 tahun 3 tahun
4 tahun 4 tahun
Musnah Permanen
HUKUM Program Legislasi a. Program Legislasi Lembaga/instansi
2 Tahun
3 Tahun
Permanen
Sampai dengan diundangkan
3 Tahun
Permanen
Rancangan Peraturan Bawaslu a. Rancangan Peraturan Bawaslu, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan.
Musnah, setelah menjadi laporan triwulanan Musnah, setelah menjadi laporan semesteran Musnah, setelah menjadi laporan tahunan unit kerja Musnah, setelah menjadi laporan tahunan
3
Peraturan Bawaslu dan DKPP
Selama berlaku
5 Tahun
Permanen
4
Keputusan/Ketetapan BAWASLU dan/atau DKPP
Selama berlaku
5 Tahun
Permanen
18
No.
JENIS ARSIP
1 2 Instruksi/Surat Edaran : 5 a. Instruksi Komisioner b. Instrusi Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan II
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 Selama berlaku 2 Tahun
KETERANGAN 5 Permanen
6
Surat Perintah a. Surat Perintah Komisioner b. Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan II
Selama berlaku
-
Musnah, kecuali Komisioner Permanen
7
Standar/Pedoman/Prosedur Kerja /Petunjuk Pelaksanaan/
Selama berlaku
3 Tahun
Permanen
8
Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU)/Kontrak/Perjanjian a. Dalam Negeri b. Luar Negeri
Selama berlaku
5 Tahun
Permanen
9
Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
1 Tahun
2 Tahun
Musnah
10
Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
1 Tahun
2 Tahun
Musnah
1 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap
2 Tahun
Permanen
Selama berlaku
5 tahun
Permanen
5 tahun
5 tahun
Permanen
Selama berlaku
5 tahun
Permanen
- Berkas yang Berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang Perselisihan hasil pemilihan Umum (PHPU) 11
Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi
C. 1
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Struktur organisasi di lingkungan BAWASLU dan DKPP a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran
2
Berkas Reformasi Birokrasi
3
Uraian Jabatan dan Tata Kerja
19
No.
JENIS ARSIP
1
2
4
Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
5
Evaluasi Kelembagaan
6
Tata Laksana (penyusunan dan penyempurnaan) a. Sistem dan prosedur kerja - Usul/saran - Analisis - Evaluasi b. Standar Pelayanan/SOP
D 1
KEARSIPAN Administrasi Persuratan a. Kartu Kendali b. c. d.
2
Buku Agenda Lembar Pengantar/buku ekspedisi Formulir/Catatan Permintaan dan Layanan Penggandaan Dokumen/Arsip
Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip a. Daftar Arsip b.
Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)
3
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
4
Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
Selama berlaku
5 tahun
Permanen
1 tahun
5 tahun
Permanen
Selama berlaku
5 tahun
Permanen
Setelah fungsi pengendalian selesai 1 tahun 1 tahun 1 tahun
2 tahun
Musnah
2 tahun 2 tahun 2 tahun
Musnah Musnah Musnah
Selama dipergunakan
-
Musnah
1 tahun
2 tahun
Musnah
Selama masih berlaku
3 tahun
Permanen
1 tahun
2 tahun
Musnah
20
No. 1 5
JENIS ARSIP 2 Penyusutan Arsip a. Pemindahan Arsip Inaktif - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Berita Acara Pemusnahan - Daftar Arsip yang dimusnahkan - Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkait - Surat Keputusan pemusnahan c. Penyerahan arsip statis - Berita Acara Serah Terima Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan
E.
KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
1
Telekomunikasi Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi.
2
Perjalanan Dinas - Dalam negeri - Luar negeri
3
Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan a. Ruang, gedung, wisma
4
b. c.
Kendaraan operasional Fasilitas dinas pejabat negara
d.
Fasilitas kantor lainnya
Risalah/Notulen Rapat: Rapat Intern/Rapat Rutin/Berkala (termasuk bahan-bahan rapat)
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
Selama berlaku
2 tahun
Musnah
2 tahun
3 tahun
Permanen
2 tahun
3 tahun
Permanen
Selama masih digunakan
-
Musnah
2 tahun
3 tahun
Musnah
1 tahun
-
Musnah
Selama masih digunakan Selama dalam jabatan
-
Musnah Musnah
2 tahun
-
Musnah
1 tahun
4 tahun
Dinilai kembali kecuali rapat yang dipimpin oleh Komisioner/Es.I Permanen
21
1 5
2 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 2 tahun -
6
Pengurusan Kendaraan Dinas: a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
2 tahun 2 tahun 2 tahun
-
Musnah Musnah Musnah
Pemeliharaan Gedung dan Taman: a. Pertamanan/landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas/wisma e. Kebersihan gedung dan taman
2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun
-
Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpon, dan Komputer: a. Perbaikan/pemeliharaan b. Pemasangan
2 tahun 2 tahun
-
Musnah Musnah
2 tahun
3 tahun
Musnah
2 tahun
3 tahun
Musnah
No.
7
8
9
JENIS ARSIP
Ketertiban dan Keamanan a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas: 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/daftar piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang b.
Laporan ketertiban dan keamanan 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan
KETERANGAN 5 Musnah
10
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan
2 tahun
-
Musnah
11
Rencana Kebutuhan Barang a. Usulan Unit/Satuan Kerja b. Rencana Kebutuhan Kementerian
1 tahun 1 tahun
3 tahun
Musnah Musnah
22
No. 1 12
JENIS ARSIP 2 Pengadaan Barang dan Jasa -
13
14
Pemanfaatan Barang a. Bantuan/Hibah b. Tukar Menukar
1 tahun setelah pemeriksaan 1 tahun setelah pemeriksaan
sampai dengan diperbaharui
2 tahun
Musnah
sampai dengan diperbaharui sampai dengan diperbaharui
2 tahun 2 tahun
Musnah Musnah
sampai dengan diperbaharui sampai dengan diperbaharui sampai dengan diperbaharui
2 tahun 2 tahun 2 tahun
Musnah Musnah Musnah
1 tahun
2 tahun
Musnah
selama masa peminjaman
d.
Sewa
selama masa penyewaan
Berita Acara Serah Terima Barang Buku persediaan barang/kartu stok barang
Inventaris Barang a. Daftar Barang Ruangan (DBR) b. Daftar Barang Lainnya (DBL) c. Kartu Inventaris Barang (KIB) d.
Daftar Opname Fisik Barang Inventaris ( DOFBI)
5 Dinilai kembali
Permanen Dinilai kembali
Pinjaman
Pergudangan a. Surat menyurat meliputi permintaan barang, formulir permintaan,surat perintah mengeluarkan barang (SPMB), pengantar/pengiriman barang/tanda terima barang
KETERANGAN
s/d barang dihapuskan s/d barang dihapuskan 2 tahun setelah berakhir masa peminjaman 2 tahun setelah berakhir masa sewa
c.
b. c. 15
Dokumen Pelelangan/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Dokumen Serah Terima Pekerjaan
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 2 tahun setelah UU tentang 5 tahun Pertangung jawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai
Musnah Musnah
23
No.
JENIS ARSIP
1
2
16
Pemeliharaan/Perbaikan Barang a. Pemeliharaan/perbaikan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi Surat Permintaan pemeliharaan/perbaikan, Surat Penawaran dari Rekanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. b.
17
Penghapusan Barang a. Penghapusan Barang Bergerak/Barang Inventaris Kantor (meliputi berkas usul penghapusan, Panitia Penghapusan s/d Berita Acara Penghapusan. b.
18
Pemeliharaan/perbaikan Barang Bergerak/Barang Investasi (meliputi Surat Permintaan pemeliharaan/perbaikan, Surat Penawaran dari Rekanan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
Penghapusan Barang Investasi (meliputi berkas usul penghapusan, Panitia Penghapusan s/d Berita Acara Penghapusan.
Bukti-bukti Kepemilikan Asset a. Sertifikat Tanah b. IMB c. Gambar/Denah bangunan/instalasi listrik, air dan gas dan As Built Drawing d. BPKB e. STNK
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
1 tahun setelah pemeriksaan
2 tahun
Musnah
1 tahun setelah pemeriksaan
4 tahun
Musnah
1 tahun setelah penghapusan
4 tahun
Musnah
1 tahun setelah penghapusan
3 tahun
Dinilai kembali
sampai dengan dihapuskan /dipindahtangankan
3 tahun
Dinilai kembali
24
No. 1 F 1
JENIS ARSIP 2 Keprotokolan: a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku tamu
e. f.
3
Agenda kegiatan Komisioner dan Sekretaris Jenderal Kunjungan dalam negeri 1) Kunjungan dinas Komisioner 2) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai Kunjungan luar negeri Daftar nama/alamat rumah/pejabat
Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : a. Dokumentasi/liputan kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu b. Dokumentasi/liputan kegiatan lainnya Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan: a. Kliping koran
b. c. 4
KETERANGAN 5
HUBUNGAN MASYARAKAT
c. d.
2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
Brosur/leaflet/poster/plakat Pengumuman/pemberitaan
Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi: a. Hubungan antar lembaga pemerintah b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM c. Hubungan dengan perusahaan d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL)
1 tahun
3 tahun
Musnah
1 tahun setelah masa bakti komisioner menjabat 1 tahun
2 tahun 4 tahun
Musnah, kecuali memuat pejabat negara/tokoh nasional Permanen Musnah
1 tahun 1 tahun 1 tahun Selama berlaku
4 tahun 3 tahun 4 tahun -
Permanen Musnah Permanen Musnah
2 tahun
3 tahun
Permanen
2 tahun
3 tahun
Musnah
1 tahun
4 tahun
Musnah, kecuali yang berkaitan dengan kasus tertentu Dinilai kembali
1 tahun 1 tahun
2 tahun 2 tahun
Musnah, kecuali master Permanen Musnah
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
4 tahun 4 tahun 4 tahun 2 tahun
Musnah Musnah Musnah Musnah
25
No.
JENIS ARSIP
1 e. f.
2 Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas) Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan 3) Wawancara
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4 1 tahun 2 tahun
KETERANGAN 5 Musnah
1 tahun
4 tahun
Musnah , kecuali Komisioner Permanen
1 tahun 1 tahun
2 tahun 2 tahun
Musnah Musnah
5
Dengar Pendapat/Hearing DPR
1 tahun
4 tahun
Permanen
6
Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet
1 tahun
4 tahun
Permanen
7
Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik
1 tahun
3 tahun
Musnah kecuali master permanen
8
Pameran, Iklan Layanan Masyarakat, dan Lomba Pembuatan Logo
1 tahun
4 tahun
Dinilai kembali
9
Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan
2 tahun
3 tahun
Musnah
10
Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
1 tahun
-
Musnah
26
No.
JENIS ARSIP
1 G
2 TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
1
Rencana Strategis/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM)
2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
Selama berlaku
5 tahun
Permanen
Dokumen Arsitektur: - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur
1 tahun
5 tahun
Dinilai kembali
3
Dokumentasi Implementasi: - Sistem Informasi - Sistem Aplikasi - Infrastruktur
1 tahun
5 tahun
Dinilai kembali
4
Perekaman dan Pemutakhiran Data: - Formulir Isian - Daftar Petugas Perekaman - Jadwal Pelaksanaan - Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data
1 tahun
2 tahun
Musnah
5
Migrasi Sistem Aplikasi dan Data: - Perencanaan Migrasi - Pelaksanaan Migrasi - Berita Acara Kegiatan Migrasi - Daftar sistem aplikasi dan data yang imigrasi - Laporan hasil imigrasi
1 tahun
3 tahun
Permanen
6
Dokumen Hosting: - Formulir permintaan hosting - Laporan hasil uji kelayakan - Laporan pelaksanaan hosting
1 tahun
3 tahun
Dinilai kembali
7
Layanan Back-up Data Digital
2 tahun
3 tahun
Permanen
27
No. 1 H 1
2
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN
5 tahun 2 tahun 2 tahun
10 tahun 3 tahun 3 tahun
Permanen Permanen Dinilai Kembali
1 Tahun setelah tindak lanjut selesai
3 Tahun
Permanen
- Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
1 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap
3 tahun
Permanen
- Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL) - Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
2 tahun
3 tahun
Musnah
1 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap
3 tahun
Dinilai kembali
2 Tahun
3 Tahun
Permanen
2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun
3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun
Permanen Dinilai Kembali Dinilai Kembali
2 Tahun
3 Tahun
Permanen
JENIS ARSIP 2 PENGAWASAN Rencana Pengawasan a. Rencana Strategis Pengawasan b. Rencana Kerja Tahunan c. Rakor Pengawasan Tingkat Nasional Pelaksanaan Pengawasan a. - Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
b.
c.
Laporan perkembangan, penanganan surat pengaduan masyarakat
d. e. f.
Laporan pemuktakiran data tindak lanjut temuan Laporan perkembangan Barang Milik Negara (BMN) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review keuangan Good Corporate Governance (GCG)
h.
5
28
No. 1 3
4
JENIS ARSIP 2 Pelaksanaan Pemeriksaan a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO) yang memerlukan tindak lanjut b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO) yang tidak memerlukan tindak lanjut Review Keuangan - Laporan dan Kerta Kerja Reviu Keuangan
5
Pengendalian Kinerja - Laporan Kinerja dilingkungan Bawaslu dan/atau DKPP - kertas kerja laporan hasil kinerja Bawaslu dan/atau DKPP
6
Pelaksanaan Asistensi dan Konsultasi - Laporan dan Kertas Kerja Asistensi dan Konsultasi
JANGKA WAKTU SIMPAN AKTIF INAKTIF 3 4
KETERANGAN 5
1 Tahun setelah tindak lanjut selesai 2 tahun
3 tahun
Permanen
3 tahun
Musnah
2 tahun setelah tahun anggaran
2 tahun
Musnah
2 tahun setelah tahun anggaran
2 tahun
Musnah
2 tahun
3 tahun
Musnah
Jakarta, Ketua Bawaslu RI Ttd. Prof.DR.MUHAMMAD,S.IP.,M.SI
29
