NETRALITAS ASN DAN TANTANGAN MERAWAT KEBHINEKAAN DALAM PEMILUKADA Dr. Muhammad Taufiq
Deputi Bidang Kajian Kebijakan, LAN RI Disampaikan Pada: Dialog Kebangsaan: “Pilkada dan Tantangan Merawat Kebhinekaan” Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 23 November 2016
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PEMERSATU BANGSA Pasal 10 UU 5/2014 Tentang ASN Pegawai ASN berfungsi sebagai: • pelaksana kebijakan publik : • pelayan publik : • perekat dan pemersatu bangsa Pasal 69 UU 5/2014 Pegawai ASN harus memiliki kompetensi • Manajerial, • Teknis • Sosial kultural INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
• Menjamin pelaksanaan konstitusi setiap WN berkedudukan sama didepan hukum dan pemerintahan • memberikan pelayanan publik yang adil, merata untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok • Menjamin birokrasi yang bersih dari korupsi dan profesional dalam pelayanan untuk membangun trust antar kelompok dan modal sosial dalam masyarakat. • Mampu mengambil keputusan adil (non diskriminatif) dan responsif terhadap keragaman budaya dan kebutuhan yang berbeda dalam masyarakat. INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pemilukada) Serentak Tahun 2017 Dilaksanakan di 101 Daerah: 7 Provinsi 76 Kabupaten 18 Kota
Waktu Pemilihan:
15 Februari 2017
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
KEHARUSAN ASN MENJAGA NETRALITAS DALAM POLITIK UU ASN no 5 tahun 2014 Pasal 9 • Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. • Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. SE Menpan no 2/2016 Larangan Penggantian Pejabat Pasca Pilkada surat edaran Menpan_RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Peraturan KPU no 12 tahun 2016 Perubahan Peraturan KPU 7/2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
Pasal 66 (2) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan: • pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; • aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan. Pasal 67 (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon. INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
PP 37 tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik Pasal 2 (1). Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggotadan/atau pengurus partai politik. (2). Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
SANKSI BAGI PNS YANG MELANGGAR NETRALITAS PP 53 2010 Disiplin PNS Pasal 3 memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: – ikut serta sebagai pelaksana kampanye; – menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; – sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau – sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Pasal 12 dan 13 Sanksi Sedang dan Berat Pasal 7 Sanksi Sedang dan Berat
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Pasal 31 KASN bertugas: (1) menjaga netralitas Pegawai ASN; (2) melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan (3) melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
TANTANGAN NETRALITAS BIROKRASI DI INDONESIA “Perselingkuhan” antara Kepala Daerah dengan ASN untuk tujuan/kepentingan jangka pendek. Intervensi politik dalam manajemen kepegawaian dan penyalahgunaan fungsi Pembina Kepegawaian oleh Kepala Daerah (disfungsi merit system). Transaksional politik -- Penggantian pejabat secara masif mengikuti dinamika politik berimplikasi pada kualitas pelayanan publik. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen ASN Lemahnya pemahaman wawasan kebangsaan dan kebhinekaan (kompetensi sosio-kultural
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
ARAH PENGUATAN NETRALITRAS PNS Penguatan Satgas penegakan Integritas PNS dalam Pilkada Penguatan kapasitas KASN dalam penegakan netralitas ASN Pendidikan etika dalam Program Pengembangan Kompetensi ASN Memperkuat mekanisme dan prosedur yang menjamin penerapan secara tegas Disiplin dan Etika PNS Peran masyarakat dalam sistem “whistle blower” untuk memperkuat pengawasan netralitas PNS
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
Terima Kasih dkk.lan.go.id
Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI (021) 3455021-5 ext. 101 Fax: (021) 3865102
[email protected]
Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
