1
HASIL MENGIKUTI PEMBINAAN & PEMBEKALAN SENIN 18 APRIL 2016 M/ 10 Rajab 1437 H di JAKARTA Oleh : Anshoruddin
Dari Ketua MA RI : ( Prof. DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H. ) 1. Sambil Pelantikan mumpung Kita semua kumpul di Jakarta maka pembinaan, pembekalan ini dilakukan. 2. Saling tukar menukar informasi mulai dari tingkat banding s/d tingkat pertama agar ada masukan dari bawah. 3. Jika Ada PERMA, SEMA atau KMA, itu asalnya dari Pengadilan Tingkat Pertama dan untuk pendalamannya supaya dibentuk Pokja. 4. PERMA, SEMA, KMA yang baru sedang disiapkan; Misal PERMA ganti rugi untuk kepentingan umum yaitu Perma No. 3 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Perma No. 2 Tahun 2016 ttg Penunjukan lokasi sidangnya masalah ini melalui Pengadilan TUN sampai pada adanya Konsinyasi ganti rugi. 5. Semua PERMA dasarnya dari Perma No. 12 Tahun 2011 Pengesahannya pada Kementerian Hukum dan HAM, soal ganti rugi agar PT mengondisikan pada PN. 6. PERMA No. 4 Tahun 2016 Tentang PRA PERADILAN terjadi banyak Polemik setelah SARPIN menjatuhkan Putusan; Dalam masalah Pra Peradilan ini, sesuai Pasal 45 a Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Ttg MA RI, tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. PN setempat membuatkan Penetapan tidak mungkin dikirim Permohonan tersebut. Dalam KUHAP tidak dikenal KASASI dlm masalah Pra Peradilan tersebut.
2
7. Mengenai penentuan status tersangka merupakan obyek Pra Peradilan, ikuti saja Keputusan MK . 8. Pada Peradilan Umum mengenai Pra Peradilan, agar ada konsistensi dalam Putusan. 9. Akan diterbitkan PERMA NO. 5 Tahun 2016 Tentang Ekonomi Syari'ah ; Pada Pasal 2 nya yang bisa menyidangkan perkara Ekonomi Syari'ah adalah yang sudah memperoleh/mempunyai sertifikat, Pada Pasal 26 nya agak diperlunak ; yang penting Hakim Agama bisa menyidangkan Perkara Ekonomi Syari'ah, bila telah ikut Pelatihan Ekonomi Syari'ah. 10. Kaji Putusan MK yang telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Ayat 2 Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Kaji keterkaitannya antara UU yang satu dengan yang lainnya, siapa yang paling berkompeten. 11. Agar setiap Pengadilan Tingkat Banding
mensosialisasikan
PERMA, SEMA, KMA dan kebijakan-kebijakan MARI kepada tingkat bawah. Agar dikirim ke Daerah dan Hakim-Hakim diberi Foto Copinya, jangan sampai disimpan sendiri saja. 12. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding semakin berat agar bisa menyelami keadaan ditempatnya masing-masing. Jangan sampai ada masalah yang sederhana/sepele dibawa ke MARI, cukup ditangani ditingkat banding saja. 13. Agar Hakim-Hakim menguasai bahasa Inggris. 14. Pimpinan sekarang harus melalui Fit and Proper Test. 15. Ditingkat bawah banyak yang tidak paham PERMA, SEMA, KMA, agar disosialisasikan sehingga jika di Fit and Proper Test, banyak yang lulus.
3
16. Silahkan buat terobosan baru, agar pelayanan pada pencari keadilan semakin lebih baik. 17. Dalam Inovasi ada Audio to text recording (ATR), cari akal sendiri, jangan sampai dari Google. 18. Agar ditanamkan bahwa kepentingan dinas dan lembaga harus didahulukan dari pada kepentingan sendiri dan keluarga.
Dari Wakil Ketua MA Bidang Yustisial ( Prof. DR. H. Moh. Saleh, SH., MH.) 1. Dalam Perkara sengketa kewenangan mengadili dalam perkara Waris di Pengadilan Agama lalu di bawa ke PN atau sebaliknya di PN perkara sengketa hak milik, tapi di PA diajukan sebagai perkara waris, agar segera sengketa kewenangan mengadili tersebut diajukan ke MARI. 2. KMA No. 1 Tahun 2015 mengenai pelatihan Sertifikasi, ada yang sudah dipanggil tapi tidak mau hadir, ini salah, padahal itu merupakan penghargaan. Kedepan jangan sampai terjadi lagi.
Dari Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial ( H. Suwardi, SH., MH ) 1. Pengisian LHKPN agar segera diisi, jangan sampai ditegur KPK. 2. Catat dan laporkan ke MA RI Hakim-Hakim di Tingkat Banding dan di Tingkat Pertama yang belum mengisi LHKPN cantumkan namanya dan yang sudah mengisi, paling lambat tanggal 1 Mei 2016 harus sudah dikirim ke MA RI.
4
3. Lakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh Para Pimpinan Peradilan di Segala Bidang, terutama lagi dibidang managemen perkara, administrasi perkara, administrasi persidangan dan teknis persidangan ( administrasi yustisial ). 4. Ada penyimpangan, cek dan turun ke bawah baik di PA maupun di PN, ketika Panitera mengeluarkan Salinan Putusan masih dipungut biaya yang tinggi. 5. Apabila di jajarannya ada yang menyimpang maka sudah ada MKH, missal di PN Kasongan ( KALTENG ) ada penyimpangan jangan sampai terjadi lagi. Haruslah hati – hati.
Dari Ketua Kamar Pidana Umum MA RI ( DR. Artidjo Al Kostar, S.H., LLM) 1. Aspek Formil dari Pra Peradilan, harus ada dua alat bukti yang berhubungan dengan pokok perkara. 2. Jika ada permohonan PK dalam Pra Peradilan, tidak usah dikirim ke MA RI. PN setempat membuatkan Penetapan tidak usah dikirim Permohonan tersebut. 3. MA RI harus mengawasi kalau ada kesalahan pundamental. 4. Sudah ada Sertifikasi Hakim Lingkungan. 5. Kalau di Negara beradab, tidak ada Hakim Adhoc, Hakim Adhoc hanya ada untuk kejahatan perang.
Dari Peradilan Militer : 1. Jika ada Pelatihan Hakim, harus pasti akan kehadirannya.
5
2. Prajurit yang kena Narkotika, agar dipecat. 3. Dalam hal pemecatan, harus pula dipertimbangkan jika Pensiunnya tinggal tiga bulan lagi misalnya. 4. Di Peradilan Militer belum banyak melaksanakan ISO, baru Surabaya akan di launcing ISO 2015.
Dari Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI ( Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H, S.IP,M.Hum. ) 1. Pengamanan dalam sidang harus diperketat, jangan sampai jatuh korban lagi seperti yang lalu di PA Batam dan beberapa hari yang lalu ada juga keributan masalah Hadhanah dan Harta Bersama, jadi pengamanan harus ditingkatkan. 2. Tahun ini ada 10 Pengadilan Agama yang dibiayai oleh Ditjen Badilag untuk meraih sertifikat ISO, agar segera dilaksanakan jangan sampai melebihi bulan Juni 2016, ini batas waktunya. 3. Jika dibandingkan dengan Tahun 2014, jumlah aparatur Peradilan yang kena hukuman disiplin Tahun 2015 bertambah 57 Orang atau meningkat sekitar 30 %, dari 209 menjadi 266 Orang, termasuk di Jajaran Peradilan Agama lebih meningkat, terutama karena kasus Perempuan, jangan sampai ada Ketua pakai sekretaris Perempuan, apa lagi Honor, hal ini ada kasus nyata. Tolong agar Pembinaan ditingkatkan. 4. Dalam Pasal 66 Ayat ( 5 ) dan Pasal 86 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Cerai Talak dan Cerai Gugat dapat diajukan sekaligus jadi satu dengan Harta Bersama, sebaiknya
6
diajukan Cerainya saja dahulu, yang banding kebanyakan Harta Bersamanya dahulu, akhirnya ada pihak yang terkatung- katung. 5. Dalam masalah Cerai tidak perlu lagi dicari penyebabnya yang penting Faktanya, sebagaimana dalamYurisprudensi MA RI sbb : a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt./ 1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “ pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok secara terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. bYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan
:
“antara
suami-isteri
terus
menerus
terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ,adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut „: 6. Di Wilayah PTA Palangkaraya, ada tanah Pengadilan Agama digugat.
Dari Ketua Kamar Pembinaan MA RI (Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M ) 1. Agar para Hakim belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab.
7
2. Kompetensi Inovasi pelayanan publik peradilan 2015 telah ditetapkan yang masuk 10 besar, agar dijadikan contoh oleh Pengadilan – Pengadilan yang lainnya di Indonesia, yaitu : NAMA PENGADILAN
JUDUL INOVASI
PA Kabupaten Malang
Audio to text recording (ATR)
PA Merauke
Kemudahan Masyarakat Pencari Keadilan Untuk MemperolehInformasi
di
Pengadilan
Agama
Merauke Hanya Dengan Menekan Tombol HP PA Tanggamus
Tanggamus Mobile Court (TMC)
PN Bale Bandung
Mediasi teleconference
PN Bontang
Pelayanan informasi secara interaktif melalui siaran radio
PN Munkid
Aksesibiltas pengguna difabel di website standar
PN Pekanbaru
Menghitung sendiri panjar biaya perkara (e-SKUM)
PN Salatiga
Pelayanan peradilan pemulihan terpadu (P3T)
PN Samarinda
Computerized system dalam pengarsipan perkara
PN Yogyakarta
Pelayanan kesehatan dan ruang pengasuhan anak sebagi bagian dari inovasi pelayanan terpadu
Dari Kepala Badan Pengawas MA RI ( DR. H. M. Syarifuddin, S.H. M.H)
8
1. Adanya sertifikasi, itu bentuk penghargaan, jangan sampai ada yang tidak hadir kalau mendapat panggilan, jika ada yang tidak hadir maka harus diperiksa oleh BAWAS karena sudah kerja sama dengan BAWAS. 2. PERMA
SEMA, KMA agar disosialisasikan kebawah dan agar
dipatuhi, missal mengenai panggilan delegasi Sema No. 6 Tahun 2014, dan lain-lainnya. 3. Jika ada pelanggaran disiplin, selingkuh, suap dll, dahului dengan pemeriksaan dan non palukan, jika di MKH diberhentikan.
Dari Ketua Muda Perdata yang baru ( Soltoni Mahdally, S.H.,M.H. ) 1. Agar diawasi dalam Putusan, jangan mencampur adukkan antara Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan, missal Nebis In idem jangan dicantumkan dalam amar putusan tetapi dipertimbangan hukum. 2. Amar Putusan itu, tidak lepas dari : a) Tidak dapat diterima b) Di tolak c) Di kabulkan dan d) Tidak berwenang 3. Hati- hati terhadap perkara, mana perkara yang boleh Kasasi dan mana perkara yang boleh banding. Contoh Gugatan Sewa menyewa rumah, ini bukan Kasasi, tapi ada PN yang terima. 4. Ada SK-SK Ketua MA RI, Surat Edaran ,missal tentang Templet Putusan ,ikutilah SK-SK, SE tersebut jangan sampai menyimpang
9
dari
itu.
Juga
tentang
model,
misalnya
Duduknya
Perkara,
Pertimbangan Hukum dll. 5. Kewenangan PT dan PT sama-sama Yudek Facti, tapi tidak boleh Hakim Tinggi dalam putusan Selanya, mencabut sita atau meletakan sita,ini masih ada Hakim Tinggi yang tidak sesuai dengan Pasal 227 Ayat ( 1 ) HIR / Pasal 261 RB.g. 6. Tidak boleh PT maupun PTA, menyatakan Putusan Serta Merta ( uitvoerbaar bij voorraad ).
Dari Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI ( DR. H. Supandi.,S.H., M.Hum,- ) 1. Di Kamar TUN, minutasi bisa dilaksanakan satu hari. 2. Agar adik-adik kita didaerah diperhatikan. 3. Tingkatkan penguatan IT.
Catatan : Pelantikan TUADA Perdata dan TUADA Tun , dimulai Jam 11.00 Wib s/d Jam 12.00 Wib dilanjutkan Pembinaan , mulai jam 13.30 Wib s/d Jam 17 .00 Wib .
