Oleh : Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum)
Disampaikan dalam “RAKORNAS dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014”, Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta 11 Februari 2014. Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
• Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis (Pasal 1 angka 5 UU 15/2011) • Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
• Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 16 UU nomor 15 tahun 2011) • Anggota Bawaslu: 1. Dr. Muhammad, S.IP., M.SI 2. Nasrullah, SH 3. Endang Wihdatiningtyas, SH 4. Daniel Zuchron 5. Ir. Nelson Simanjuntak Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
Visi: “TEGAKNYA INTEGRITAS PENYELENGGARA, PENYELENGGARAAN, DAN HASIL PEMILU MELALUI PENGAWASAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS DAN BERKREDIBILITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS” Misi: 1. Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat asas dan taat aturan. 2. Memperkuat integritas pengawas Pemilu 3. Mengawal integritas penegakan hukum Pemilu 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas Pemilu 5. Mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
• TUGAS BAWASLU : 1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI 3. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang 4. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu 5. evaluasi pengawasan Pemilu 6. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu 7. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
• WEWENANG BAWASLU : 1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-untangan mengenai Pemilu; 2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta mrekomendasikannya kepada yang berwenang; 3. Menyelesaikan sengketa Pemilu; 4. Membentuk Bawaslu Provinsi; 5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan 6. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
• • •
• •
IMPLIKASI PERUBAHAN DARI UU NO.22 TAHUN 2007 KE UU NO.15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU Hadirnya Bawaslu Provinsi yang tetap Peningkatan Sekretariat Bawaslu menjadi Sekretariat Jenderal Bawaslu. Kewenangan Bawaslu dalam memutus sengketa Pemilu yang bersifat final dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pengalaman Pengawasan Pemilu Tahun 2009 Bawaslu telah membangun jaringan komunikasi untuk melakukan pengawasan pemilu dengan stakeholders strategis Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
1. TAHAPAN DATA PEMILIH: - DPS tidak diumumkan - Permasalahan DPT - Politik Uang - Kampanye di luar jadwal 2. TAHAPAN PENCALONAN - KPU tidak meloloskan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat - Adannya ketidaksesuaian berkas pendaftaran yang diberikan KPU kepada bakal pasangan calon - Pemalsuan tandatangan dukungan - Kampanye di luar jadwal - Peralihan dukungan partai Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
3. TAHAPAN KAMPANYE - Pemasangan alat peraga yang tidak sesuai aturan - Kampanye di luar jadwal - Perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU - Pelibatan anak di bawah umur - Politik Uang - Perusakan atribut kampanye - Penggunaan fasilitas negara - Pelibatan PNS Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
4. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA - Tidak terbaginya surat undangan kepada pemilih terdaftar - Adanya orang yang mencoblos dengan menggunakan kartu undangan atau nama orang lain - Masih ditemukannya pemilih sah yang tidak terdaftar dalam DPT - Pemindahan lokasi TPS - BA atau sertifikat perhitungan tidak ada dalam kotak suara - Politik Uang - Mencoblos lebih dari satu kali - Perlibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan - Intimidasi dari salah satu pasangan calon - Penggelumbungan maupun pengurangan suara - Kampanye terselubung - Menghilangkan hak suara - Manipulasi suara Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
LANGKAH STRATEGIS BAWASLU DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN INTERNAL : • Bimbingan teknis pengawasan bagi Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota • Pembekalan perselisihan hasil Pemilihan Umum di MK • Rakor penanganan pelanggaran
Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
EKSTERNAL : • Pembentukan Mitra Pengawasan Pemilu Lapangan (PPL) • Perekrutan elemen masyarakat untuk program Sejuta Relawan • Penandatanganan kerja sama dengan beberapa Kementerian, LSM (dalam dan luar negeri), Ormas dan POLRI • Rakoordinasi dengan KPU, Bawaslu (Provinsi, Kab/Kota) dan Panwaslu (Provinsi, Kab/Kota) • Rapat Stakeholder Pengawasan Pemilu legislatif dengan instansi daerah. • Rapat Kerja Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam menghadapi pelanggaran. Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan hal ini dilakukan untuk membantu Pengawas Pemilu menindaklanjuti Pelanggaran Pidana Pemilu • Koordinasi yang Intens antara Bawaslu dan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu dan KPU memiliki kedudukan yang sama, yakni sebagai penyelenggara Pemilu. Bawaslu dan KPU saat ini saling bahu membahu sesuai dengan Tugas Pokok Fungsinya mengawal Pemilu 2014 • Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi Media Massa dan Ormas serta perguruan tinggi. • Bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi penggunaan dana kampanye oleh Caleg. • Himbauan Bawaslu kepada Bawaslu di daerah untuk bekerja sama dengan Pemda dalam penertiban berbagai alat peraga kampanye. • Menyiapkan satu Pengawas di Tiap TPS “Bekerjasama dengan Mahasiswa dalam “Gerakan Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu” • Penyusunan SOP dan pembentukan tim Task Force bersama antara Bawaslu KPU, KPI dan Dewan Pers, dalam mengawasi Kampanye di Media. • Penyempurnaan dasar pelaksanaan tugas dan Prosedur dengan pembentukan Peraturan Bawaslu baik diperintah oleh Undang Undang maupun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu
1. TAHAPAN PENGAWASAN PERSIAPAN PENYELENGARAAN PEMILU: • Perencanaan dan Penetapan jadwal tahapan Pemilu. • Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU • Pelaksanaan Penetapan Dapil dan Jumlah Kursi • Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan • Pelaksanaan tugas lain berdasarkan UU
Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
2. TAHAPAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU : • Pemutakhiran Data dan daftar pemilih • Penetapan peserta Pemilu • Proses pencalonan sd Penetapan peserta Pemilu • Pelaksanaan Kampanye • Pengadaan Logistik Pemilu dan distribusi • Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara • Pergerakan surat suara dan tabulasi • Rekapitulasi hasil • Pemungutan dan penghitungan suara • Pelaksanaan putusan terkait pemilu, DKPP dan penetapan hasil pemilu. Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
• Penanganan Pelanggaran Administrasi • Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggara Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pelaku dalam pelanggaran administrasi Pemilu adalah penyelenggara Pemilu sendiri, atau peserta Pemilu
• Tindak Pidana Pemilu • Tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang Pemilu yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. Kualifikasi pelaku dalam tindak pidana Pemilu meliputi setiap orang, Calon Pemilu Legislatif, Tim kampanye, serta penyelenggara Pemilu.
• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu • Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13, Nomor 11, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
• Sengketa Pemilu • Sengketa Pemilu didefinisikan sebagaisengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketaPeserta Pemilu dengan penyelengara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon: 021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
Laporan
TMS Formal
Dijadikan informasi awal oleh Pengawas Pemilu
TMS Material
Dilengkapi pelapor sebelum batas waktu laporan
Tidak memenuhi syarat
memenuhi syarat
Kajian, pengumpulan bukti, klarifikasi(3 + 2 hari) Hasil Pleno
Bukan Pelanggaran
Selesai
Pelanggaran namun Bukan Pelanggaran Pemilu
Instansi yang berwenang
Pelanggaran Administrasi
KPU/ KPU Prov/KPU Kab/kota
Pelanggaran Pidana Pemilu
Kepolisian
Pelanggaran kode etik
DKPP
Sengketa Pemilu
Proses Penyelesaian sengketa di Bawaslu
Tidak sepakat
musyawarah
sepakat
Bawaslu memutusk an
Penetapan oleh Bawaslu
Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon:021-3905889/ 021-3907911 Website: www.bawaslu.go.id
