BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Model B.9-DD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH Sekretariat : Jl. Atmodirono 12A Semarang Telp/Fax. (024) 8450728 Email: [email protected]

KAJIAN LAPORAN Nomor Nasional Provinsi

: 01/LP/PILEG/III/2014 : Indonesia : Jawa Tengah

I.

Pokok Permasalahan : Tidak dicantumkannya nama Saudara Sudir Santoso (Calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Nomor Urut 26) dalam Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 192/KPU-Prov-012/11/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Undangan.

II. 1. 2.

Data : Pelapor Alamat

3. 4. 5. 6. 7.

Pekerjaan Terlapor Tanggal Laporan Tanggal Peristiwa Bukti-bukti

: Sudir Santoso : Kedungwinong RT.002 RW.001 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah : Pengacara : KPU Provinsi Jawa Tengah : 10 Maret 2014 : 5 Maret 2014 : 1. Keterangan Sudir Santoso (Pelapor) pada Klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2014; 2. Keterangan Ahmad Bahtiar (LO Saudara Sudir Santoso) pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2014; 3. Keterangan Moh. Hakim Junaidi S.Ag.,M.Ag (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2014; 4. Keterangan Drs. Joko Purnomo (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah) pada klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014; 5. Salinan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 192/KPU-Prov-012/11/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Undangan; 6. Laporan tertulis Saudara Sudir Santoso tertanggal 10 Maret 2014; 7. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 248/KPUProv-012/11/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 perihal Laporan Kronologis Penyerahan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 Calon Anggota DPD 1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

III. 1.

Uraian : Dasar Hukum

:

RI atas nama H.Sudir Santoso, SH; Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 091/KPUProv-012/11/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 perihal Undangan; Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 118/KPUProv-012/11/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014; Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 160/KPUProv-012/11/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penyampaian LPDK Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap II; Salinan Daftar Hadir Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyerahan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 Periode II tanggal 10 Februari 2014; Salinan Surat Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II yang diterbitkan KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Maret 2014; Salinan Surat Tanda Terima Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang diterbitkan KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Maret 2014; Salinan Surat Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 yang diterbitkan KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Maret 2014.

1. UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; 3. Peraturan KPU No.7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan KPU No.21 Tahun 2013; 4. Peraturan KPU No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No.15 Tahun 2013; 5. Peraturan KPU No.17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No.1 Tahun 2014; 6. Peraturan Bawaslu No.14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran 2

Pemiu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu No.3 Tahun 2013. 2.

Fakta & Keterangan

: Pada intinya, Saudara Sudir Santoso, Calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Nomor Urut 26 keberatan dengan tidak dicantumkannya namanya dalam Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 192/KPU-Prov012/11/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Undangan. Saudara Sudir Santoso beranggapan bahwa dirinya telah dicoret oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Calon Anggota DPD RI. Terhadap persoalan tersebut, Saudara Sudir Santoso mengadu/melapor kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin 10 Maret 2014. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan kajian terhadap beberapa dokumen terkait, terdapat fakta sebagai berikut yang akan disampaikan secara kronologis : KPU Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu telah melakukan sosialisasi atau informasi mengenai cara pengisian formulir dan batas waktu penyerahan pelaporan dana kampanye. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan peserta pemilu dalam Rapat Koordinasi di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dan melalui suratsurat. Ini diakukan sebelum tanggal 2 Maret 2014. Dalam konteks permasalahan ini, Saudara Sudir Santoso (Pelapor) mengakui bahwa dirinya diwakili oleh LO-nya untuk mengikuti sosialisasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dibenarkan oleh Saudara Hakim Junaidi (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) yang menyatakan sosialisasi dilakukan terakhir pada tanggal 10 Februari 2014, dan LO dari Saudara Sudir Santoso yang hadir pada tanggal 10 Februari 2014 tersebut bernama M.Asyhat. Mengenai batas waktu penyerahan pelaporan dana kampanye, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan pemberitahuan atau sosialiasi kepada Calon Anggota DPD RI melalui Surat (sebagaimana dimaksud pada bukti 9 dan 10) yang dikirim via email, yang pada intinya pelaporan dana kampanye disampaikan paling lambat tanggal 2 Maret 2014 sampai 3

dengan Pukul 18.00 WIB. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 16.49 WIB, Saudara Hakim Junaidi mengirimkan sebuah pesan (SMS) melalui telpon genggamnya (08122842490), salahsatunya kepada Saudara Sudir Santoso (08122931550), adapun isi pesan tersebut sebagai berikut : “Ass selamat sore, sampai jam saya kirim SMS ini hanya penjenengan bertiga (bpk. Sudir, Surojogo dan Ahsan) yang belum menyerahkan Laporan Dana Kampanye periode II sampai dengan 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB. Lewat jam tersebut kami tidak melayani.” Pesan tersebut dibalas oleh nomor 08122931550 pada pukul 20.36 WIB, dengan isi pesan sebagai berikut : “Mohon maaf karena keterlambatan informasi, mohon berkenan ada toleransi besuk pagi saya menghadap, salam (Sudir Santoso Caleg DPD RI No.26)” Pada tanggal 3 Maret 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB terjadi pertemuan antara 2 orang LO Saudara Sudir Santoso dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo di kursi tamu bawah tangga Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Saudara Joko Purnomo menanyakan Laporan Dana Kampanye yang dibuat oleh pihak Saudara Sudir Santoso apakah sudah dibawa? namun kedua LO menjawab belum. Kedua LO tersebut menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilaporkan terkait dana kampanye. Kemudian kedua LO tersebut bertemu dengan Saudara Hakim Junaidi dan pergi menuju ruang VIP di lantai 2 atau ruangan yang biasanya dipakai untuk menerima laporan dana kampanye untuk diberi penjelasan. Masih pada tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 20.00 WIB terjadi pertemuan kembali antara Saudara Joko Purnomo dengan LO dari Sudir Santoso di Kursi tamu di bawah tangga Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Sambil menunggu kehadiran Saudara Hakim Junaidi, terjadi perbincangan yang menyinggung beberapa hal, antara lain tentang proses pencalonan DPD, Sumaryoto (Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 28, 4

Perangkat Desa dll. Dalam perbincangan inilah Saudara Sudir Santoso menuduh saudara Joko Purnomo menyampaikan kata-kata kepada LO yang bernama Ahmad Bahtiar sebagai berikut: “Pak Sudir sulit untuk menjadi Calon Anggota DPD RI terpilih, karena menggunakan perangkat desa dengan nama PPDI yang saat ini sudah terpecah menjadi PPDRI dan yang memegang kendali adalah Pak Sumaryoto (Calon Aggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah Nomor Urut 28)” Namun Saudara Joko Purnomo membantah tuduhan tersebut, meskipun dirinya membenarkan bahwa dirinya menyinggung soal Sumaryoto, namun dalam konteks membicarakan Calon Anggota DPD yang saat ini masih menjadi Anggota DPR RI. Berkas Pelaporan Dana Kampanye Saudara Sudir Santoso akhirnya diterima oleh Saudara Hakim Junaidi pada pukul 22.30 WIB tanggal 3 Maret 2014 dan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah diberikan surat tanda terima. Terhadap berkas pelaporan dana Kampanye Saudara Sudir Santoso, KPU Provinsi Jawa Tengah hanya menerima dan menyimpannya dalam lemari berkas tanpa dilakukan verifikasi atau pemeriksaan. KPU Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Nomor 192/KPU-Prov-012/11/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Undangan, yang pada intinya berupa undangan kepada Peserta Pemilu untuk hadir pada tanggal 6 Maret 2014 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dengan acara penyampaian hasil pemeriksaan laporan dana Kampanye Pemilu. Dalam surat undangan ini, nama Saudara Sudir Santoso sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor Urut 26 tidak tercantum. Alasan KPU Provini Jawa Tengah tidak mencantumkan nama Saudara Sudir Santoso dalam Surat Undangan adalah karena surat tersebut hanya ditujukan kepada Peserta Pemilu yang sudah menyerahkan laporan dana kampanye pada tanggal 2 Maret 2014 sampai dengan Pukul 18.00 WIB. Sementara Saudara Sudir Santoso menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada tanggal 3 Maret 2014 pada pukul 22.30 WIB. Terkait dengan tidak dicantumkannya nama Saudara 5

Sudir Santoso di dalam Surat Nomor 192/KPU-Prov012/11/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Undangan, menurut Saudara Joko Purnomo, bukan berarti pencoretan Saudara Sudir Santoso sebagai Calon Anggota DPD RI, karena menurutnya kewenangan pencoretan tersebut ada di KPU RI.

3.

Analisa

: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Kapan batas waktu pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya? Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU No.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No.15 Tahun 2013 menyebutkan : “Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD Wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.” Pasal 19, menyebutkan ; Ayat (1) : “Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain.” Sementara waktu pelaporan penerimaan sumbangan tersebut diatur dalam pasal 22 ayat (4) yang menyebutkan : “Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik per Desember 2013 dan per Maret 2014 Pasal 20, menyebutkan : Ayat (1) : “Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.” Ayat (4) : “Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.” 6

Ayat (5) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, setidaknya terdapat 3 laporan yang harus disampaikan kepada KPU oleh Peserta Pemilu, yaitu : 1. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), yang harus diserahkan paling lambat 14 hari sebelum dimulainya kampanye dalam bentuk rapat umum; 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang diserahkan secara periodik atau pada bulan Desember 2013 dan Maret 2014; 3. Laporan Awal Dana Kampanye yang diserahkan paling lambat 14 hari sebelum dimulainya kampanye dalam bentuk rapat umum. KPU RI kemudian menerbitkan Surat Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penyerahan Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014. Dalam surat tersebut ditentukan batas waktu yang lebih jelas, yaitu : 1. Laporan Pembukaan RKDK diserahkan paling lambat tanggal 2 Maret 2014; 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye diserahkan paling lambat tanggal 2 Maret 2014; 3. Laporan Awal Dana Kampanye diserahkan paling lambat tanggal 2 Maret 2014 . Lebih rigid lagi, KPU Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Nomor 118/KPU-Prov-012/11/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Surat Nomor 160/KPU-Prov012/11/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal Penyampian LPDK Peserta Pemilu Tahun 2014 Tahap II, dimana surat tersebut ditujukan kepada Calon Anggota DPD RI yang salahsatunya intinya memberitahukan informasi secara eksplisit bahwa 3 laporan dana kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 2 Maret 2014 sampai Pukul 18.00 WIB. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyampaian atau penyerahan berkas laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Saudara Sudir Santoso telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan dan yang ditentukan oleh KPU, Karena Saudara Sudir Santoso baru menyerahkan berkas laporan dana kampanye pada tanggal 3 Maret 2014 pukul 22.30 WIB. Pasal

76

ayat

(1)

UU

No.8

Tahun

2012

yang 7

menyebutkan bahwa daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU, berdasarkan ketentuan tersebut maka pembatalan atau pencoretan Calon Anggota DPD hanya dapat dilakukan oleh KPU RI. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Saudara Joko Purnomo dan Saudara Hakim Junaidi bahwa yang memilki wewenang pencoretan Anggota DPD adalah KPU RI.

IV. Kesimpulan : Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Saudara Sudir Santoso terlambat menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU Provinsi Jawa Tengah; 2. Keberatan Saudara Sudir Santoso karena merasa telah dicoret sebagai Calon Anggota DPD RI tidak berdasar, karena : Pertama, keberatan tersbeut hanya berdasarkan Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 192/KPU-Prov012/11/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 perihal Undangan. Kedua, belum ada Keputusan atau Penetapan dari KPU RI terkait pembatalan Saudara Sudir Santoso sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Nomor Urut 26, dengan demikian secara hukum Saudara Sudir Santoso masih sebagai Calon Anggota DPD RI: 3. Terkait dengan adanya perilaku dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo sebagaimana dituduhkan oleh Saudara Sudir Santoso, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berpendapat dugaan tersebut masuk dalam ranah Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dapat diadukan langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. V.

Rekomendasi : Merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan Rapat Pleno.

Semarang, 13 Maret 2014 BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TENGAH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

ttd ABHAN, SH

8